Inggris Kecam Pembunuhan oleh Pemukim Yahudi di Al-Mughayir

Pasukan keamanan Israel menahan seorang aktivis Palestina yang menentang pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Burin, Palestina.

Foto: AP/Nasser Shiyoukhi

Kekerasan oleh ekstremis Yahudi terus meningkat beberapa bulan terakhir.

CB, ALQUDS— Menteri Negara Inggris Urusan Timur Tengah Alistair Burt pada Ahad (27/1) mengutuk pembunuhan satu orang Palestina oleh pemukim Yahudi bersenjata di Desa Al-Mughayir, bagian timur-laut Ramallah di Tepi Barat Sungai Yordania.


"Saya mengutuk kekerasan kemarin di Tepi Barat, sehingga satu orang Palestina tewas. Doa saya bersama keluarganya," kata Burt di akun resmi Twitternya.

Hamdi Talib Nasan (38), ayah empat anak, dibunuh oleh pemukim Yahudi dari pos terdepan tidak sah Adi Ad setelah pemukiman Yahudi itu menyerbu Desa Al-Mughayir pada Sabtu (26/1) larut malam.


"Mereka yang bertanggung-jawab harus diseret ke pengadilan," tambah Burt, sebagaimana dikutip Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA.


Kekerasan oleh pemukim Yahudi terhadap orang Palestina dan harta mereka rutin terjadi di Tepi Barat dan pelakunya jarang dihukum oleh penguasa Yahudi.


Kekerasan oleh pemukim Yahudi antara lain meliputi pembakaran harta dan masjid, pelemparan baru, pencabutan tanaman dan pohon zaitun, serangan terhadap rumah yang rentan.


Jumlah pemukim Yahudi yang tinggal di permukiman khusus buat orang Yahudi di seluruh Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem) Timur, yang diduduki, dalam pelanggaran terhadap hukum internasional melonjak jadi 834 ribu dan perluasan permukiman Yahudi telah berlipat tiga kali sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo 1993.


Semua permukiman Yahudi di seluruh Tepi Barat tidak sah berdasarkan hukum internasional, terutama pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat, yang menetapkan bahwa penguasa pendudukan tak boleh mendeportasi atau memindahkan bagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang diduduki.

Credit  republika.co.id

Para Pendukung Brexit Ingin Inggris Seperti Singapura

Turis berfoto di sebelah patung singa Merlion di kawasan pusat bisnis Singapura 6 Februari 2015. [REUTERS / Edgar Su]

CB, Jakarta - Para pendukung Brexit menginginkan Inggris menjadi seperti Singapura setelah keluar dari blok Uni Eropa.
Menurut pro Brexit, Inggris harus menjadi negara rendah pajak, rendah pengeluaran publik seperti halnya Singapura.

Menurut laporan CNN London, yang dikutip pada 28 Januari 2019, pendukung Brexit paling vokal yang menginginkan model Singapura di antaranya Boris Johnson, Michael Gove, Anggota Parlemen Konservatif Owen Paterson dan pengusaha James Dyson.
Model Singapura didengungkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt yang pernah berkunjung ke Singapura baru-baru ini.
"Inggris bisa menarik contoh dari Singapura, bagaimana negara ini berpisah dan tidak terikat pada semenanjung, tetapi lebih terbuka," kata Hunt.

Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk di Jembatan Westminster sebelum demonstrasi anti-Brexit, di London pusat, Inggris, Sabtu, 20 Oktober 2018. REUTERS/Simon Dawson
Seorang pendiri kerajaan bisnis periklanan WPP, Sir Martin Sorrel, bahkan pernah menyarankan Inggris mencontoh Singapura, salah satunya merendahkan pajak, setelah Brexit terlaksana.
"Tidak berbeda dengan beberapa hal yang Anda dengar seputra Brexit ...(Perdana Menteri pendiri Singapura Lee Kuan Yew) membawa Singapura ke tingkat yang tidak pernah dipikirkan orang dan membuatnya sangat sukses dalam skala yang jauh lebih kecil, yakni 5 juta orang dibandingkan dengan 60 juta orang di Inggris," kata Sir Martin dalam forum Davos.

"Tapi pelajarannya ada di sana," tambahnya.

Singapura adalah salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1965, sampai akhirnya merdeka dari Malaysia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas, negara ini telah menjadi salah satu yang paling maju di dunia, berperingkat lebih tinggi pada tahun 2017 daripada Inggris untuk PDB per kapita (pada US$ 57.714 atau sekitar Rp 811,9 juta dibandingkan US$ 39.720 atau Rp 558,8 juta), menurut laporan Bank Dunia.
Singapura juga masuk peringkat atas dalam indeks global untuk efisiensi kesehatan, pendidikan dan daya saing.
Namun ada beberapa faktor jika Inggris ingin mencontoh Singapura, dengan mengesampingkan kelayakan politik untuk menetapkan pajak rendah, sistem kesejahteraan terbatas di Inggris, ada sejumlah masalah struktural, geografis dan budaya lain yang perlu ditangani oleh Inggris sebelum memutuskan meniru Singapura pasca-Brexit.

Credit  tempo.co

Inggris Siapkan Opsi Darurat Militer Jika Brexit Gagal

Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk di Jembatan Westminster sebelum demonstrasi anti-Brexit, di London pusat, Inggris, Sabtu, 20 Oktober 2018. REUTERS/Simon Dawson

CB, Jakarta - Inggris berpotensi memberlakukan darurat militer untuk mengendalikan ketertiban umum jika Brexit gagal lolos dalam tenggat waktu yang ditentukan.
Menurut sumber yang enggan disebut identitasnya, pemerintah telah memperhitungkan opsi darurat jika kegagalan Brexit memicu kerusuhan sipil, dan ini termasuk darurat militer, jam malam dan bahkan tentara untuk menertibkan massa, ungkap laporan The Sunday Times, yang dikutip Reuter, 28 Januari 2019.

Menteri Kesehatan Matt Hancock menanggapi rumor ini dengan mengatakan pemerintah tidak secara spesifik akan menggunakan daurat militer.
"Itu ada dalam statuta namun bukanlah fokus kami," kata Hancock.

PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]




Opsi darurat militer muncul setelah Inggris semakin mendekati batas waktu Brexit, di mana Inggris harus meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019. Namun parlemen belum sepakat atas proposal Brexit yang memungkinkan memicu kebingungan massa dan gangguan ketertiban umum.
Pemerintah telah membahas penerapan UU Ketertiban Umum Sipil 2004, yang memberikan pemerintah wewenang melakukan tindakan apapun untuk melindungi nyawa manusia, kesehatan, keselamatan dan logistik, seperti diungkap Sunday Times.

"Pokok utama dalam semua perencanaan tanpa-kesepakatan adalah pembangkangan sipil dan ketakutan bahwa itu akan menyebabkan kematian jika terjadi kekurangan makanan dan medis," kata seorang sumber kepada surat kabar The Sunday Times.Hancock mengatakan industri farmasi Inggris akan melakukan apapun untuk mencegah kekurangan obat-obatan yang dipicu buntunya kesepakatan Brexit.

Credit  tempo.co

Italia Berencana Tarik Pasukan dari Afganistan

Ilustrasi pasukan di Afganistan. (Foto: REUTERS/Omar Sobhani)

Jakarta, CB -- Italia mempertimbangkan menarik pasukan mereka dari Afganistan dalam waktu satu tahun. Hal itu diungkap salah satu pejabat senior di Kementerian Pertahanan Italia yang diucapkan setelah Amerika Serikat dikabarkan bakal mengurangi personel militer mereka di Afganistan.

Menteri Pertahanan Italia, Elisabetta Trenta, dikatakan telah meminta perintah militer buat menarik seluruh kontingen Italia.

"Jangka waktu kemungkinan 12 bulan," ucap sumber tersebut, disiarkan Reuters, Selasa (29/1).


Militer Italia telah berada di Afganistan selama 15 tahun. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertahanan, setidaknya ada 900 pasukan di sana sebagai bagian dari misi NATO (North Atlantic Treaty Organization).

Penarikan seluruh pasukan Italia dari Afganistan rupanya belum dibicarakan dengan kementerian lainnya. Menteri Luar Negeri Italia, Enzo Moavero Milanesi, yang dijumpai saat mengunjungi Israel mengatakan belum tahu soal hal itu.

"Saya baru saja mendengar tentang itu hari ini ... Dia belum bicara pada saya tentang itu," kata Enzo.

Trenta merupakan anggota partai 5-Star Movement yang sudah lama mempertanyakan guna misi Italia di Afganistan.

Sumber dari rekan koalisi 5-Star Movement mengatakan Italia berkomitmen membawa perdamaian dan stabilitas di Afganistan.

"Belum ada keputusan yang diambil saat ini, hanya pemikiran dari menteri terkait," ujar sumber tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

Presiden Ghani Sebut Pasukan Asing Tinggalkan Afganistan

Presiden Afganistan, Ashraf Ghani. Reuters

CB, Jakarta - Presiden Afganistan, Ashraf Ghani, mengatakan pasukan asing bakal meninggalkan negara yang tercabik perang itu. Ini sesuai permintaan kelompok Taliban saat melakukan perundingan dengan perwakilan Amerika Serikat di Qatar selama enam hari pada pekan lalu.

 

“Tidak ada orang Afgan menginginkan pasukan asing di negaranya untuk jangka waktu lama,” kata Ghani dalam pernyataan di televisi seperti dilansir Aljazeera pada Senin, 28 Januari 2019 waktu setempat.

Ghani mengatakan keberadaan pasukan asing di negara itu berdasarkan kebutuhan. Dan kebutuhan itu akan selalu dikaji dan dikaji ulang. Dan menurut sebuah rencana yang telah diatur,”Kami berupaya membawa jumlah itu menjadi nol.”

Pernyataan Ghani ini menyusul kelarnya perundingan damai antara perwakilan Taliban dan AS di Doha, Qatar, pada Senin hingga Sabtu pekan lalu. Kedua pihak, seperti dilansir Reuters, menyepakati sejumlah hal seperti penarikan pasukan asing dari Afganistan. Lalu ada poin yang menyatakan wilayah Afganistan tidak akan digunakan sebagai lokasi untuk menyerang negara lain.

Kedua pihak masih akan berunding mengenai jadwal penarikan pasukan dan gencatan senjata. Hingga kini, Taliban enggan berunding langsung dengan pemerintahan Afganistan. Taliban pernah berkuasa di Afganistan sebelum terjadi invasi AS menyusul serangan 11 September 2001, yang diduga dilakukan oleh kelompok Al Qaeda.

 

“Kami tidak menginginkan adanya kehadiran pasukan asing permanen di Afganistan,” kata seorang pejabat pemerintah Afganistan di Kabul. “Kami ingin terciptanya perdamaian dan kerja sama untuk masa depan, dan meninggalkan warisan yang bagus.”

Credit  tempo.co

Iran Bantah Gelar Pembicaraan dengan Prancis Soal Program Rudal

Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak mengadakan pembicaraan dengan Prancis mengenai pengembangan rudal balistiknya. Foto/Istimewa

TEHERAN - Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak mengadakan pembicaraan dengan Prancis mengenai pengembangan rudal balistiknya, setelah Paris mengatakan siap untuk menjatuhkan sanksi lebih banyak jika upaya Eropa gagal membuat Iran meninggalkan program rudalnya.

"Belum ada pembicaraan, apakah rahasia atau tidak rahasia, tentang program rudal kami dengan Prancis atau negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran,Bahram Qasemi, seperti dilansir Reuters pada Senin (28/1).

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian pada hari Jumat mengatakan, Paris siap untuk memaksakan sanksi lebih lanjut jika tidak ada kemajuan dalam pembicaraan mengenai program tersebut, yang digambarkan oleh Teheran sebagai pertahanan murni, tetapi dilihat di Barat sebagai faktor destabilisasi di wilayah yang bergejolak.

Ketika diminta komentar mengenai pernyataan Le Drian, Qasemi mengatakan, program rudal Iran adalah program defensif, yang hanya diskusikan di dalam negeri. Dia lalu menyebut, Teheran telah menegaskan kepada Paris tidak akan bersedia membahas program rudal.

"Kami berbicara tentang masalah-masalah regional dan politik dengan Prancis. tetapi kemampuan rudal kami tidak dapat dinegosiasikan. kami telah berulang kali mengatakan itu selama pembicaraan politik kami dengan Prancis," ungkapnya. 

Credit  sindonews.com

Uni Eropa: Iran kemungkinan tingkatkan spionase siber

Bendera Uni Eropa. (Pixabay/Pontzi)

Brussel (CB) - Iran kemungkinan akan memperluas spionase sibernya saat hubungan dengan negara-negara kuat Barat memburuk, kata badan keamanan digital Uni Eropa (EU).

Para peretas Iran mendalangi sejumlah serangan dunia maya dan upaya disinformasi daring dalam beberapa tahun terakhir saat negara itu mencoba memperkuat pengaruh mereka di Timur Tengah dan wilayah di luar kawasan itu, menurut Laporan Khusus Reuters November lalu.

Bulan ini, EU menerapkan sanksi pertamanya terhadap Iran sejak negara-negara kuat dunia menyepakati perjanjian nuklir 2015 dengan Teheran, sebagai respons atas uji coba rudal balistik dan sejumlah rencana pembunuhan di tanah Eropa.

"Sanksi yang baru diterapkan terhadap Iran kemungkinan akan mendorong negara itu meningkatkan aktivitas ancaman siber yang didukung negara untuk mengejar tujuan strategis dan geopolitiknya di tingkat kawasan," kata Lembaga Keamanan Jaringan dan Informasi Uni Eropa (ENISA) dalam sebuah laporan.

Seorang pejabat senior Iran membantah laporan itu dan mengatakan "itu semua adalah bagian dari perang psikologi yang diluncurkan Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya terhadap Iran."

ENISA mengelompokkan para peretas yang didukung negara sebagai ancaman tertinggi terhadap keamanan digital blok itu.

Badan EU itu mengatakan China, Rusia, dan Iran adalah "tiga aktor siber paling aktif dan mampu yang terkait dengan spionase ekonomi."

Iran, Rusia, dan China telah berulang kali membantah tuduhan AS bahwa pemerintah mereka melakukan serangan siber.

Virus komputer seperti Stuxnet, yang pernah digunakan untuk menyerang fasilitas pengayaan uranium di situs nuklir bawah tanah Natanz di Iran satu dasawarsa lalu, diyakini secara luas telah dikembangkan oleh AS dan Israel.

Pada Maret 2018, Washington menerapkan sanksi terhadap sejumlah warga Iran karena meretas atas nama pemerintah Iran. Kementerian Luar Negeri Iran dalam tanggapannya menyebut AS bertindak "provokatif, tidak berdasarkan hukum, dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan."

Pada November tahun yang sama, AS menuduh dua warga Iran meluncurkan serangan siber besar menggunakan virus jenis `ransomware` yang disebut "SamSam". AS juga menjatuhkan sanksi terhadap dua orang lainnya yang membantu menukarkan pembayaran tebusan dari mata uang digital Bitcoin ke rial Iran.

Pergerakan dunia maya diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan, terlebih bila Iran gagal memmpertahankan komitmen kesepakatan nuklir 2015, kata ENISA.

Credit  antaranews.com

Jenderal Iran Ancam Lenyapkan Israel jika Perang Dimulai

Wakil Kepala Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran Brigadir Jenderal Hossein Salami. Foto/YouTube/Screen capture

TEHERAN - Seorang jenderal Iran mengancam akan melenyapkan Israel dari peta politik global ketika Tel Aviv memulai perang terhadap Teheran. Menurutnya, rezim Zionis bahkan tidak akan memiliki kuburan di Palestina untuk mengubur mayat orang-orangnya.

Ancaman itu dilontarkan Wakil Kepala Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran Brigadir Jenderal Hossein Salami pada Senin sore. Dia mengatakan strategi Teheran adalah menghapus Israel dari peta politik global.

Ditanya wartawan di Teheran tentang ancaman Israel untuk menyerang pasukan Iran yang dikerahkan di Suriah, Salami menjawab; “Strategi kami adalah menghapus Israel dari peta politik global. Dan tampaknya, mengingat kejahatan yang dilakukan Israel, itu semakin mendekatkan diri pada hal itu."

"Kami mengumumkan bahwa jika Israel melakukan sesuatu untuk memulai perang baru, itu jelas akan menjadi perang yang akan berakhir dengan penghapusannya, dan wilayah yang diduduki akan dikembalikan. Israel bahkan tidak akan memiliki kuburan di Palestina untuk mengubur mayat mereka sendiri," ujar jenderal Teheran tersebut, seperti dikutip Reuters, Selasa (29/1/2019).

Komentar Salami menambah rentetan saling ejek antara para pemimpin Israel dan Iran dalam beberapa pekan terakhir karena ketegangan meningkat di perbatasan Israel-Suriah antara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan pasukan Iran.

Pekan lalu, Israel dilaporkan melakukan serangan rudal siang hari yang jarang terjadi pada sasaran-sasaran Iran di Suriah. Sebagai tanggapan, Iran menembakkan rudal surface-to-surface (permukaan-ke-permukaan) dari Suriah di Dataran Tinggi Golan utara. Namun, menurut IDF, rudal yang ditembakkan Iran dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome di atas resor ski Gunung Hermon.

Beberapa jam kemudian, pada jam-jam subuh 21 Januari, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan balasan ke sasaran Iran di dekat Damaskus dan terhadap baterai pertahanan udara Suriah yang menembaki jet tempur Israel.

Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris, sebanyak 21 orang tewas dalam serangan Israel di Suriah pada 21 Januari, di mana 12 di antaranya adalah milisi Iran.

Israel melihat keberadaan Iran di Suriah sebagai ancaman utama dan dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan ratusan serangan udara dengan target situs-situs militer terkait Teheran di negara yang dipimpin Bashar al-Assad tersebut.

Awal pekan ini, Kepala Staf Militer Iran Jenderal Mohammad Bagheri mengindikasikan Teheran bersiap untuk mengadopsi taktik militer ofensif untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

"Di antara strategi luas negara itu, ada strategi defensif. Kami mempertahankan kebebasan dan integritas wilayah serta kepentingan nasional negara ini," katanya.

Dia mengatakan Iran tidak bermaksud untuk merebut wilayah asing."Tetapi untuk melindungi pencapaian dan kepentingan nasional kita, kita dapat mengadopsi pendekatan ofensif," ujarnya.

Ancaman Teheran terhadap rezim Zionis muncul setelah militer Republik Islam mengadakan latihan infanteri tahunan, yang melibatkan sekitar 12.000 tentara, jet tempur, kendaraan lapis baja dan drone. 

Credit  sindonews.com

Mahatir: Malaysia tak Akui Israel

Mahatir Muhammad

Foto: AP

Malaysia tak izinkan warga Israel kunjungi negaranya

CB, JAKARTA -- Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan Malaysia tidak mengakui Israel. Malaysia juga tidak memiliki hubungan diplomatik sehingga tidak mengizinkan warganya mengunjungi Israel.


"Kami tidak mengizinkan warga Israel untuk mengunjungi Malaysia. Ini adalah satu-satunya negara di dunia yang memperlakukan Malaysia dengan cara ini," ujar Mahathir kepada media di Putrajaya, Senin (28/1).

Mahathir menegaskan Malaysia memberlakukan seperti itu karena Israel diciptakan dari sepotong tanah Palestina, tanpa diadakan referendum atau plebisit dan orang-orang Palestina diusir dari Palestina tanpa kompensasi atas tanah dan rumah-rumah yang dirampas oleh Israel.


"Kemudian Israel merebut lebih banyak tanah Palestina sehingga Israel menjadi lebih besar. Israel kemudian membangun banyak pemukiman di tanah Palestina tanpa persetujuan dari bangsa Palestina. Palestina dilarang dari pemukiman ini," katanya.


Ketika orang-orang Palestina menentang dan melemparkan batu ke tank-tank Israel dan mobil-mobil lapis baja, ujar dia, para prajurit Israel menembakkan peluru tajam ke arah anak-anak Palestina dan menangkap banyak dari mereka.


"Orang-orang yang ditangkap ditahan selama bertahun-tahun tanpa pengadilan. Para tahanan digunakan untuk bertukar dengan tentara Israel yang ditangkap oleh Palestina," katanya.


Dia menegaskan Jalur Gaza diblokade oleh pasukan Israel dan kapal-kapal bantuan yang membawa makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan disaring di perairan internasional dan dipaksa pergi ke Israel.


Dalam satu kejadian, 10 aktivis terbunuh dan tindakan-tindakan oleh Israel itu secara terang-terangan menentang hukum internasional. "Ketika orang-orang Palestina menembakkan roket yang sia-sia ke Israel, Israel menjatuhkan bom dan menembakkan rudal ke kota-kota dan desa-desa Palestina. Sekolah dan rumah sakit hancur, pasien dan anak-anak terbunuh atau cacat," katanya.


Dia mengatakan blokade Gaza adalah ilegal tetapi tidak ada negara yang mengutuk Israel karena melanggar hukum internasional dan kode moral.


"Hari ini Israel menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya. Ketika Palestina menampar tentara Israel, mereka ditembak dan dibunuh dan banyak yang ditahan," katanya.


Dinding tinggi telah dibangun untuk membagi desa dan kota di Palestina dan orang-orang Palestina tidak dapat mengunjungi kerabat tanpa menjadi sasaran penghinaan di banyak tempat pemeriksaan yang dibuat oleh Israel.


"Orang-orang Palestina tidak diizinkan melakukan perjalanan di jalan-jalan yang dibangun oleh orang Israel di tanah Palestina. Ribuan warga Palestina terbunuh atau terluka melalui aksi militer Israel," katanya.


Seluruh dunia bisa melihat ketidakadilan dan penindasan Palestina oleh orang Israel, ujar Mahathir, tetapi Israel bahkan tidak dikritik oleh orang-orang yang berbicara banyak tentang kebebasan dari penindasan dan supremasi hukum karena Israel tampaknya istimewa.


"Jika ada yang mengkritik Israel atau 'holocaust', ia langsung dilabeli 'anti-Semit'. Implikasinya adalah bahwa dia tidak manusiawi atau tidak bermoral. Namun, tidak berperikemanusiaan Israel yang terang-terangan tidak dikutuk," katanya.


Dia menegaskan Malaysia bukan anti-Yahudi atau anti-Semit dan orang Arab juga orang Semitik tetapi pihaknya berhak mengutuk perilaku tidak manusiawi dan menindas di mana pun dan oleh siapa pun.


"Kami telah mengutuk orang-orang Myanmar atas perlakuan mereka terhadap Rohingya. Kami telah mengkritik banyak negara dan orang-orang karena tindakan tidak manusiawi," katanya.


Dia mengatakan Malaysia melarang dua atlet Israel sedangkan AS melarang para warga dari lima negara Islam dan berencana untuk membangun tembok melawan Amerika Selatan.


"Hongaria, Polandia dan Republik Ceko melarang pengungsi. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyebut pengungsi Suriah sebagai 'penjajah Muslim'," katanya.


Mahathir menegaskan Israel adalah negara kriminal dan layak dihukum dan dirinya tahu ada dukungan kuat untuk Israel. "Kita tidak bisa bertindak melawan Israel tanpa menolak untuk mengenalinya. Kami mempertahankan bahwa kami memiliki hak untuk melarang orang Israel dari negara kami. Ketika dunia mengutuk kita untuk ini, kita memiliki hak untuk mengatakan bahwa dunia sedang munafik. Pembicaraan mereka tentang hak asasi manusia dan supremasi hukum adalah kata-kata kosong," katanya.


Pihaknya mengimbau mereka yang bersimpati dengan Palestina untuk menyuarakan kecaman mereka. "Terorisme bukanlah jawabannya. Diperlukan strategi yang tepat untuk mewujudkan keadilan bagi Palestina," katanya.

Credit  republika.co.id

Data 14.200 Orang Positif HIV di Singapura Bocor

Ilustrasi. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Data rahasia 14.200 orang di Singapura yang didiagnosis positif HIV dicuri dan disebarkan secara daring, sebagian besar merupakan warga asing.

Seorang warga Amerika yang telah didakwa atas beberapa tindak kriminal, menurut pihak berwenang Singapura, diduga kuat bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Ia diyakini membocorkan informasi tersebut setelah mendapatkannya dari seorang dokter di Singapura yang memiliki akses terhadap pendaftaran HIV.


"Informasi rahasia mengenai 14.200 orang yang didiagnosis dengan HIV hingga Januari 2013, dan 2.400 kontak mereka, dimiliki oleh orang yang tidak berwenang," kata Kementerian Kesehatan Singapura dalam sebuah pernyataan.


"Informasi itu telah diungkap secara daring secara ilegal.... Kami mohon maaf atas kecemasan dan kesulitan yang disebabkan oleh insiden ini."

Informasi yang bocor termasuk nama, nomor identifikasi, detail kontak, hasil tes HIV dan informasi medis lainnya.

Akses ke informasi tersebut kini telah diblokir tetapi masih dimiliki oleh orang yang membocorkannya. Pihak Kemenkes Singapura memperingatkan bisa terjadi pembocoran data lanjutan.

Mereka yang terkena dampak saat ini merupakan 5.400 warga Singapura yang didiagnosis dengan HIV hingga Januari 2013, dan 8.800 warga asing yang didiagnosis positif HIV hingga Desember 2011.

Kementerian kesehatan diinformasikan oleh polisi pekan lalu bahwa informasi rahasia dari pendaftaran HIV kemungkinan telah bocor.


Data tersebut dimiliki oleh Mikhy K. Farrera Brochez, seorang warga negara AS, laki-laki, yang tinggal di Singapura dari 2008 hingga 2016.

Dia dinyatakan bersalah atas penipuan dan pelanggaran terkait narkoba pada Maret 2017, dan dideportasi dari Singapura setelah menyelesaikan hukumannya.

Saat ini, menurut Kemenkes, pria tersebut tidak tinggal di Singapura dan pihak berwenang sedang mencari bantuan dari mitra mereka di luar negeri.

Brochez adalah mitra Ler Teck Siang, seorang dokter pria Singapura, yang memiliki akses ke registri HIV. Dia dinyatakan bersalah pada September karena bersekongkol dengan Brochez dalam kegiatan kriminal, dan dijatuhi hukuman penjara 24 bulan.

Ini merupakan pencurian data besar kedua di negara itu dalam beberapa bulan terakhir. Singapura, negara kota yang dihuni 5,6 juta orang, ditinggali oleh banyak ekspatriat.

Pada Juni dan Juli tahun lalu, catatan kesehatan 1,5 juta warga Singapura, termasuk Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dicuri. Insiden ini merupakan pelanggaran data terbesar di Singapura sejauh ini.

Kedua insiden kebocoran data ini, menurut pihak berwenang Singapura, diduga disponsori oleh negara lain.





Credit  cnnindonesia.com

Manila Akan Kejar Dalang Serangan Bom Gereja di Filipina Selatan

Tentara Filipina mengamankan gereja Katedral di Jolo, provinsi Sulu, yang jadi sasaran ledakan bom pada hari Minggu, 27 Januari 2019. [PHILLIPINE STAR]

CB, Jakarta - Filipina bersumpah akan memburu dan melawan dalang pelaku ledakan bom kembar pada Minggu, 27 Januari 2019. Serangan ini terjadi enam hari setelah di gelarnya referendum untuk otonomi yang lebih luas di Mindanao, Filipina selatan.
“Musuh negara telah menantang kemampuan pemerintah dalam menjaga keamanan warga negara. Angkatan Bersenjata Filipina akan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan ini dan bergegas dalam menghadapi para pelaku kriminal yang murtad,” kata Salvador Panelo, Juru bicara Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Dikutip dari reuters.com, Senin, 28 Januari 2019, kelompok radikal Islamic State atau ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Klaim ISIS disampaikan melalui kantor berita Amaq dengan menyebutnya sebagai bom kembar bunuh diri.

Serangan pada Minggu, 27 Januari 2019, terjadi di sebuah gereja kathedral di Kepulauan Jolo, Provinsi Sulu, Filipina. Ledakan kedua terjadi di bagian luar gereja yang melukai aparat keamanan saat hendak ke lokasi ledakan. Serangan ini menewaskan 120 orang.

Kepolisian Filipina masih melakukan investigasi menyusul adanya kecurigaan keterlibatan Abu Sayyaf, sebuah kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS dan terkenal bengis karena tindakan pengeboman dan kebrutalannya.

“Mereka (kelompok pelaku pengeboman) ingin pamer dan menyebarkan kekacauan,” kata Kepala Kepolisian Oscar Albayalde dalam wawancara dengan radio DZMM.
Serangan terhadap gereja kathedral di Kepulauan Jolo menewaskan pula lima aparat keamanan dan 20 aparat kepolisian.
Wilayah Jolo di Filipina selatan terkenal sebagai tempat bercokolnya kelompok-kelompok radikal yang suka melakukan aksi penculikan dan pembajakan. Kelompok garis keras itu, juga memenggal warga negara asing ketika tuntutan uang tebusan tak dipenuhi.

Credit  tempo.co

Abu Sayyaf Diduga Jadi Otak Pengeboman Gereja Filipina

Serangan di gereja Katolik di Jolo, MIndanao pada Minggu (27/1) menewaskan 21 orang. (AFP/Nickee Butlangan)

Jakarta, CB -- Pihak berwenang Filipina menyatakan kelompok Islam radikal yang terkait dengan Abu Sayyaf merupakan tersangka utama pengeboman di Gereja Katolik di Jolo yang menewaskan 21 orang pada Minggu (27/1).

Faksi Ajang-Ajang disebut bertanggung jawab atas serangan terburuk dalam beberapa tahun terakhir di Filipina tersebut, dengan motif balas dendam.

"Tahun lalu pemimpin mereka tewas. Ada laporan yang konsisten menyebut bahwa mereka akan membalas," kata Gerry Besana, juru bicara militer Filipina seperti dikutip AFP, Senin (28/1). 



Menurut militer, kelompok itu terkait dengan Abu Sayyaf, militan yang kerap melakukan aksi penculikan demi tebusan dan berbasis di Jolo, Mindanao, Filipina Selatan.

"Ya, kami melihat mereka di CCTV. Ada saudara seorang pemimpin [mereka] yang tewas," kata Besana merujuk pada CCTV di luar gereja. "Ia terlihat bersama dua anggota Ajang-Ajang."

Abu Sayyaf juga bertanggung jawab atas serangan terburuk di Filipina pada 2004, ketika mereka meledakkan kapal feri di Manila Bay yang menewaskan 116 orang.

Belum tentu terkait dengan ISIS

Sebelumnya, Kelompok Negara Islam atau ISIS mengklaim berada di balik serangan di gereja tersebut.

Meski begitu, Rommel Banlaoi dari Institut Filipina untuk Perdamaian berpendapat bahwa meski Abu Sayyaf telah berbaiat kepada ISIS, anggota Ajang-Ajang yang beragam belum tentu melakukan hal serupa.



"Tidak semua anggota Ajang-Ajang pro-ISIS, namun semuanya anggota Abu Sayyaf," ujarnya. "[Ajang-Ajang] tidak berafiliasi dengan ISIS."

Sementara itu, grup pemantau kelompok jihadis SITE Intelligence Group menyebut bahwa ISIS mengklaim dua pengebom bunuh diri meledakkan bom rompi. Padahal, laporan militer menyebut bom kedua yang meledak di gereja diletakkan di sebuah motor di area parkir.

Polisi menduga bom itu diledakkan dengan remot kontrol.

Pihak berwenang Filipina juga tidak menyebut soal keterlibatan ISIS.




Credit  cnnindonesia.com

Maduro: Semua Diplomat Venezuela di AS Sudah Pulang

Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Senin waktu Caracas menyambut para diplomat negaranya yang telah dipanggil pulang dari Amerika Serikat (AS). Dia mengklaim semua diplomatnya yang bertugas di Amerika telah pulang setelah kedua negara berseteru.

Penyambutan presiden itu disiarkan stasiun televisi nasional Venezuela. Sang presiden juga menyampaikan pidato.

"Saya ingin menyambut diplomat dari kedutaan (Venezuela) di Amerika Serikat, yang tiba di Caracas," kata Maduro pada pertemuan dengan para diplomat.

Maduro mencatat bahwa karyawan konsulat Venezuela di kota-kota AS juga termasuk yang telah kembali. Menurutnya, tujuh diplomat AS diizinkan untuk tinggal di Venezuela untuk pembicaraan tentang penciptaan "kantor kepentingan bersama".

"Saya telah menyetujui visa, semua kekebalan diplomatik dan hak diplomatik untuk sekelompok tujuh diplomat AS, yang ada di sini. Saya ingin (mereka) memiliki kantor di sini di Venezuela yang dapat saya ajak bicara," kata Maduro, seperti dikutip Sputnik, Selasa (29/1/2019).

Pekan lalu, presiden penerus Hugo Chavez itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat setelah Washington mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Maduro lantas menuntut agar diplomat AS meninggalkan Venezuela dalam waktu 72 jam sejak dia memutuskan hubungan diplomatik.

Namun, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki wewenang sah untuk menyatakan diplomat AS berstatus persona non-grata.

Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa Washington dan Caracas akan mengadakan pembicaraan dalam waktu 30 hari tentang penciptaan "kantor kepentingan bersama". Selama periode itu, diplomat dari AS dan kedutaan besar Venezuela akan diizinkan untuk tidak meninggalkan negara tempat mereka bekerja.

Pada 22 Januari, Majelis Nasional atau Parlemen yang dijalankan oposisi mengadopsi pernyataan yang menyatakan bahwa Maduro telah merebut kekuasaan. Guaido yang menjadi pemimpin Majelis Nasional memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara negara itu dalam pertemuan akbar di Caracas pada hari berikutnya.

Beberapa negara, termasuk Brasil, Kanada dan Amerika Serikat, mengakui Guaido sebagai presiden interim atau sementara. Sedangkan Kuba, Rusia, Meksiko, Uruguay, China dan beberapa negara lain telah menyatakan dukungannya kepada Maduro sebagai presiden sah Venezuela.

Negara-negara Uni Eropa telah mengultimatum Maduro untuk menggelar pemilu baru dalam waktu delapan hari. Jika menolak, nagara-negara seperti Prancis, Spanyol, dan Jerman akan mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezeula.

Maduro menolak ultimatum Uni Eropa. Baginya, pemilu Venezuela sudah digelar tahun lalu dan partainya, United Socialist Party of Venezuela (PSUV), sebagai pemenang. Dia juga telah diambil sumpah untuk menjabat sebagai presiden yang berkuasa selama enam tahun ke depan.

Namun, pemilu tahun lalu itu tak diakui kubu oposisi dan negara-negara Barat terutama AS. Juan Guaido dari Partai Popular Will (VP) justru sesumbar menawarkan amnesti kepada Maduro. 

Credit  sindonews.com

Maduro Minta Militer Venezuela Bersatu Lawan Upaya Kudeta

Nicolas Maduro

Foto: EPA-EFE/Miguel Gutierrez

Maduro sebut institusi militer semakin loyal kepada Venezuela.

CBD, CARACAS -- Presiden terpilih Venezuela Nicolas Maduro meminta militer untuk tetap dalam persatuan dan disiplin terhadap berbagai upaya kudeta imperialis. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungannya ke Brigade Lapis Baja ke-41 di negara bagian Carabobo pada Ahad (27/1) waktu setempat.

Seperti dilansir dari Anadolu Agency, Selasa (29/1), Maduro mengatakan, pasukan keamanan negara semakin loyal kepada Venezuela dan konstitusi meski ada beragam upaya untuk memecah belah tentara. Dia juga mengakui, Venezuela sedang mempersiapkan mobilisasi militer paling penting dalam sejarah negara itu.

Maduro juga menggarisbawahi, negara akan menjaga semua sistem senjata, kekuatan militer, kemampuan operasional, persatuan militer-sipil dan pasukan milisi. Sehingga, seluruhnya siap. "Dan tidak ada yang bisa menyentuh langit suci kita," kata dia.

Internal politik Venezuela sedang diguncang setelah Maduro terpilih kembali menjadi presiden untuk periode kedua selama enam tahun. Ia telah dilantik pada 10 Januari 2019 lalu.



Namun pihak oposisi yang dipimpin Juan Guaido menganggap kemenangan Maduro penuh kecurangan dan penipuan dari asing. Lalu mereka memboikot dan berupaya mengkudeta.

Pada Rabu (23/1) kemarin, Presiden AS Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim negara itu. Maduro lantas membalas manuver AS itu dengan memutus hubungan diplomatik dengan Paman Sam. Maduro juga memberi waktu 72 jam bagi diplomat AS untuk meninggalkan Venezuela.

Pada Sabtu (26/1) lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meminta Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu.

Beberapa negara yang mendukung kepresidenan interim Guaido, selain AS, adalah Israel, Kanada, Brasil, Argentina, Cile, Kolombia, Kostarika, Ekuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Bolivia, dan Meksiko.

Sedangkan negara yang tetap mendukung Maduro yaitu Rusia, Turki, Cina dan Iran. Sementara Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol meminta Maduro mengumumkan pemilihan baru dalam delapan hari ke depan untuk meredakan krisis politik. Jika tidak mereka mengancam akan mendukung oposisi. 

Credit  republika.co.id

Rusia Tidak Berencana Komunikasi dengan Oposisi Venezuela

Peskov menekankan, Rusia belum melakukan kontak dengan pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya dalam waktu dekat. Foto/Reuters

MOSKOW - Juru bicara Kremlin, Dmirty Peskov menekankan, Kremlin belum melakukan kontak dengan pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, dan tidak memiliki rencana untuk melakukan komunikasi dalam waktu dekat.

Peskov mengatakan, masyarakat Venezuela sendiri harus menyelesaikan situasi di negara itu dalam kerangka konstitusi. Dia lalu menyebut campur tangan eksternal hanya akan memperburuk situasi, sehingga Rusia menghindari ini, tidak seperti negara lain.

"Sekarang, yang utama adalah bahwa Venezuela sendiri harus menyelesaikan semua perbedaan yang mungkin ada di antara mereka dalam kerangka bidang konstitusional," ucap Peskov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (28/1).

"Satu-satunya cara kita dapat membantu adalah tidak ikut campur dalam situasi ini, seperti yang dilakukan beberapa negara secara langsung. Intervensi hanya memperburuk situasi ini," sambungnya.

Di kesempatan yang sama, Peskov juga menepis laporan bahwa Rusia diduga memastikan perlindungan bagi Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Dia juga membantah Moskow sedang membahas kemungkinan bantuan militer dan keuangan kepada Venezuela.

"Anda tahu, ini adalah laporan yang berhubungan dengan teori konspirasi. Dapat dilihat di lapangan, penjaga keamanan di Venezuela, yang menjaga Maduro, berpikir secara logis. Jangan bereaksi terhadap sebuah desas-desus," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

AS Masukkan Perusahaan Migas Venezuela ke Daftar Hitam

Ikustrasi krisis Venezuela.

Foto: Reuters

Sanksi AS akan menekan pemerintahan Maduro.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat memasukkan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara Venezuela ke dalam daftar hitam. Daftar itu dibuat sebagai bentuk upaya meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik kepada presiden terpilih Venezuela Nicolas Maduro.

Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, seperti dilansir Anadolu Agency Selasa (29/1), mengatakan, sanksi akan segera dikenakan pada perusahaan eksportir migas milik negara Venezuela, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Perusahaan ini adalah eksportir utama dari negara Amerika Selatan.

The Wall Street Journal pada Selasa (29/1) juga melaporkan, AS memberlakukan sanksi terhadap PDVSA sebagai langkah dramatis yang dirancang untuk mendukung oposisi dan melumpuhkan pemerintah Presiden Nicolás Maduro.

Sanksi terhadap Petróleos de Venezuela SA, merupakan upaya untuk menyalurkan pendapatan negara itu ke tangan pemimpin oposisi Juan Guaido.

Internal politik Venezuela sedang diguncang setelah Maduro terpilih kembali menjadi presiden untuk periode kedua selama enam tahun. Ia dilantik pada 10 Januari 2019 lalu.


Pihak oposisi yang dipimpin Guaido menganggap kemenangan Maduro penuh kecurangan dan penipuan dari asing. Mereka lalu memboikot dan berupaya mengkudeta.



Pada Rabu (23/1) kemarin, Presiden AS Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim negara itu. Maduro lantas membalas manuver AS itu dengan memutus hubungan diplomatik dengan AS. Maduro juga memberi waktu 72 jam bagi diplomat AS untuk meninggalkan Venezuela.
Pada Sabtu (26/1) yang lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah meminta Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu.

Beberapa negara yang mendukung kepresidenan interim Guaido, selain AS, adalah Israel, Kanada, Brasil, Argentina, Chili, Kolombia, Kostarika, Ekuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Bolivia, dan Meksiko.

Sedangkan negara yang tetap mendukung Maduro sebagai bentuk solidaritas, yaitu Rusia, Turki, Cina dan Iran. Adapun Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol meminta Maduro mengumumkan pemilihan baru dalam delapan hari ke depan untuk meredakan krisis politik. Jika tidak mereka akan mengakui oposisi. 

Credit  republika.co.id

Kongres AS Kecam Kebijakan Trump Terhadap Venezuela

Anggota Kongres AS mengecam keputusan yang diambil Trump untuk mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai presiden sementara negara. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) mengecam keputusan yang diambil Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai presiden sementara negara.

Keputusan Trump pekan lalu memperburuk pertikaian AS dengan pemerintah terpilih Presiden Nicholas Maduro, yang menyebut intervensi Amerika dalam urusan Venezuela sebagai upaya kudeta.

"Kita harus mempelajari pelajaran dari masa lalu dan tidak berada dalam bisnis perubahan rezim atau mendukung kudeta. AS memiliki sejarah panjang intervensi yang tidak tepat di negara-negara Amerika Latin; kita tidak harus pergi ke jalan itu lagi," kata Senator asal Partai Demokrat, Bernie Sanders, mantan calon presiden Demokrat.

Tiga anggota Kongres Demokrat lainnya, Ro Khanna, Ilhan Omar di Minnesota, dan Tulsi Gabbard, juga mengutuk kebijakan AS tentang Venezuela.

"Kudeta yang didukung AS di Venezuela bukan solusi untuk masalah mengerikan yang mereka hadapi," kata Omar, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (28/1).

Omar kemudian mengatakan bahwa alih-alih mengejar kebijakan yang dapat memicu kekerasan dan ketidakstabilan, AS harusnya melakukan upaya untuk memfasilitasi dialog damai di Venezuela.

Sementara itu, Gabbard mengatakan, AS sebaiknya membiarkan rakyat Venezuela menentukan masa depan mereka. "Kami tidak ingin negara lain memilih pemimpin kami, jadi kami harus berhenti mencoba memilih pemimpin mereka," ucapnyaa.

Sosialis Demokrat Amerika, yang anggotanya termasuk anggota Kongres Rashida Tlaib dan Alexandria Ocasio-Cortez New York, juga menyebut keputusan Trump untuk melegitimasi Guaido sebagai kudeta yang didukung AS. 

Credit  sindonews.com

Pemerintahan Trump terima sekutu Guaido sebagai utusan Venezuela di AS

Pemimpin oposisi yang menyatakan diri sebagai presiden sementara, Juan Guaido, didampingi istrinya Fabiana Rosales berbicara kepada media setelah menghadiri misa suci di sebuah gereja di Caracas, Venezuela, 27 Januari 2019. (REUTERS/Carlos Barria)

Washington (CB) - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, Ahad (27/1) , pihaknya telah menerima seorang perwakilan dari pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai wakil negara itu di AS.

Dalam satu pernyataan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Washington pada Jumat menerima Carlos Alfredo Vecchio, anggota oposisi Venezuela, sebagai utusan Guaido .

Vecchio diakui sebagai kuasa usaha pemerintah Venezuela untuk AS, dan akan memiliki otoritas terkait urusan diplomatik atas nama Venezuela di AS.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menentang pembangkangan terhadap otoritasnya setelah Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, dengan menyebut pemilihan telah berlangsung penuh kecurangan.

Guaido telah menerima dukungan internasional, termasuk dari AS. Pada Sabtu, diplomat tinggi militer Venezuela di Washington, Kolonel Jose Luis Silva, membelot dari pemerintahan Maduro.

Menurut laporan-laporan yang tersiar, Vecchio meninggalkan Venezuela pada 2014 setelah pemerintah memenjarakan pemimpin oposisi Leopoldo Lopez. 

Credit  antaranews.com

Lengserkan Maduro, Oposisi-Militer Venezuela Gelar Pembicaraan Rahasia

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mengatakan sedang melakukan negosiasi rahasia dengan pejabat militer negara itu dalam upaya untuk memaksa Maduro mundur. Foto/Reuters

CARACAS - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan negosiasi rahasia dengan pejabat pemerintah dan militer negara itu dalam upaya untuk memaksa Presiden Nicolas Maduro untuk mundur.

Dalam sebuah wawancara dengan media Amerika Serikat (AS), Washington Post, Guaido mengatakan, upaya untuk melengserkan Maduro adalah sebuah upaya yang rumit dan sulit, yang membutuhkan campur tangan banyak pihak.

"Kami telah melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintah, warga sipil dan militer. Ini adalah masalah yang sangat rumit, yang melibatkan keamanan pribadi. Kami bertemu dengan mereka, tetapi diam-diam," kata Guaido dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Senin (28/1).

Sementara itu, melalui akun Twitternya, Guaido meminta para pendukungnya untuk mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa baru yang dijadwalkan akan digelar pada hari Rabu dan Sabtu mendatang.

"Pada hari Rabu, sebuah demonstrasi massa akan diadakan, dan saya menyerukan kepada rakyat Venezuela untuk turun ke jalan. Unjuk rasa lain akan diadakan pada hari Sabtu," kicau Guaido.

Dia juga mengatakan bahwa aksi demonstrasi tersebut bertujuan untuk mempromosikan penghormatan terhadap HAM di negara itu, untuk mengakhiri perebutan kekuasaan, dan juga untuk memastikan kemungkinan menerima bantuan kemanusiaan. 

Credit  sindonews.com

AS Mulai Bikin Bom Nuklir Baru, Tak Sengeri Bom Hiroshima

Senjata nuklir Amerika Serikat yang ditempatkan di Vandenberg Air Force Base di California. Foto/REUTERS/Kacper Pempel

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah mulai membuat hulu ledak nuklir baru dengan kekuatan rendah untuk misil Trident. Daya ledak bom nuklir terbaru ini tidak separah dari bom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima, Jepang.

Langkah Washington ini telah diperingatkan para pendukung kontrol senjata dapat menurunkan ambang batas untuk konflik nuklir.

Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) mengumumkan dalam email bahwa mereka telah mulai membuat senjata di pabrik senjata nuklir Pantex di Texas. Produksi hulu ledak nuklir ini seperti yang diperintahkan dalam dokumen Nuclear Posture Review (NPR) atau Tinjauan Postur Nuklir (NPR) Pemerintah Donald Trump tahun lalu.

NNSA mengatakan yang pertama dari hulu ledak baru telah keluar dari jalur produksi dan itu sesuai jadwal untuk mengirimkan batch pertama—nomor yang tidak ditentukan, yang disebut sebagai "kemampuan operasional awal"—sebelum akhir September.

Senjata baru, W76-2, adalah modifikasi dari hulu ledak Trident yang telah ada. Stephen Young, perwakilan senior Washington dari Union of Concerned Scientists, mengatakan hasilnya kemungkinan besar telah dipotong dengan mengambil satu tahap dari dua tahap asli pembuatan perangkat termonuklir W76.

"Seperti yang dapat kami katakan, satu-satunya persyaratan adalah mengganti tahap sekunder, atau tahap kedua, dengan versi dummy, yang merupakan apa yang mereka lakukan setiap kali mereka menguji terbang rudal," kata Young. 

Dia menambahkan bahwa jumlah tritium dan isotop hidrogen, juga dapat disesuaikan. Hasilnya adalah mengurangi daya ledaknya dari 100 kiloton TNT, menjadi sekitar lima kiloton. Daya ledak tersebut sekitar sepertiga dari kekuatan bom yang dijatuhkan di Hiroshima saat Perang Dunia II.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa pengembangan senjata dengan hasil rendah akan membuat perang nuklir lebih kecil kemungkinannya, dengan memberikan AS pencegah yang lebih fleksibel. 

Argumen itu dinilai akan melawan persepsi musuh Washington, terutama Rusia. Menurut pemerintah Trump, AS akan menolak menggunakan persenjataan yang menakutkan dalam menanggapi serangan nuklir terbatas terlebih daya ledak rudal-rudalnya saat ini berada dalam kisaran ratusan kiloton yang bisa memakan korban sipil tak terhitung.

"Senjata dengan hasil rendah membantu memastikan bahwa musuh potensial menganggap tidak ada keuntungan yang mungkin terjadi dalam eskalasi nuklir terbatas, membuat kemungkinan kerja nuklir lebih kecil," bunyi dokumen NPR 2018.

Banyak kritik mengatakan itu adalah skenario optimistis yang mengasumsikan tidak akan ada kesalahan perhitungan di pihak AS.

"Ada banyak skenario lain, terutama dengan seorang presiden yang merasa bangga dengan ketidak-terdugaannya dan telah benar-benar bertanya; 'Mengapa kita tidak dapat menggunakan senjata nuklir kita?'," Kata Young, seperti dikutip The Guardian, Senin (28/1/2019).

Hans Kristensen, direktur proyek informasi nuklir di Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan hulu ledak baru itu menandai terobosan tajam dari kebijakan administrasi Barack Obama untuk tidak membuat senjata atau kemampuan baru. Dia mengatakan produksi bom nuklir yang baru itu berisiko memicu perlombaan senjata dengan Rusia yang melibatkan senjata nuklir yang lebih kecil.

"Sejauh mana hal ini menandakan kesediaan baru dari AS untuk mulai menggunakan senjata nuklir strategis dengan cara taktis dan sangat terbatas di awal potensi konflik?," tanya Kristensen.

"Terus terang, misi yang menjalar adalah kekhawatiran terbesar saya tentang ini," ujarnya.

Ada serentetan perkembangan yang menandakan bahwa perlombaan senjata baru semakin meningkat. Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan generasi baru senjata Rusia, dan Moskow diduga mengembangkan rudal jelajah yang dilarang di bawah Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987.

Trump telah menyatakan dia akan mengeluarkan AS dari perjanjian INF 1987, dan pemerintahnya diharapkan untuk mulai meninggalkan perjanjian itu mulai Februari.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1374219/42/as-mulai-bikin-bom-nuklir-baru-tak-sengeri-bom-hiroshima-1548671617