Credit republika.co.id
Kamis, 09 Agustus 2018
PM Kanada Akan Terus Tekan Arab Saudi soal HAM
MONTREAL
- Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa dia akan
terus menekan Arab Saudi soal catatan buruk hak asasi manusia (HAM)-nya.
Dia mengabaikan perselisihan kedua negara yang sedang memanas setelah
Riyadh menolak kecaman Ottawa terkait penangkapan para aktivis di Saudi.
Trudeau mengatakan masalah yang terjadi saat ini adalah soal perbedaan pendapat diplomatik. Menurutnya, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland telah mengadakan percakapan panjang dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir pada hari Selasa. Namun, dia tidak memberikan rincian lebih lanjut soal hasil pembicaraan itu.
Seperti diketahui, Riyadh telah mengusir Duta Besar Kanada Dennis Horak setelah Ottawa mengecam penangkapan para aktivis di Saudi. Riyadh juga membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru di Kanada.
"Pembicaraan diplomatik terus berlanjut. Tetapi seperti yang dikatakan Menteri (Freeland), dan seperti yang akan kami ulangi, Kanada akan selalu berbicara dengan jelas dan jelas, secara pribadi dan di depan umum, tentang masalah-masalah hak asasi manusia," kata Trudeau dalam sebuah acara di Montreal.
"Kami tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan Arab Saudi, tetapi kami akan terus menggarisbawahi tantangan di mana dan kapan mereka ada, di Arab Saudi dan tempat lain," imbuh Trudeau, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).
Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir sebelumnya mengesampingkan pembicaraan tentang mediasi dengan Kanada. Dia mengatakan dalam konferensi pers di Riyadh bahwa kesalahan telah dibuat Ottawa dan kesalahan harus diperbaiki.
Trudeau mengatakan masalah yang terjadi saat ini adalah soal perbedaan pendapat diplomatik. Menurutnya, Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland telah mengadakan percakapan panjang dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir pada hari Selasa. Namun, dia tidak memberikan rincian lebih lanjut soal hasil pembicaraan itu.
Seperti diketahui, Riyadh telah mengusir Duta Besar Kanada Dennis Horak setelah Ottawa mengecam penangkapan para aktivis di Saudi. Riyadh juga membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru di Kanada.
"Pembicaraan diplomatik terus berlanjut. Tetapi seperti yang dikatakan Menteri (Freeland), dan seperti yang akan kami ulangi, Kanada akan selalu berbicara dengan jelas dan jelas, secara pribadi dan di depan umum, tentang masalah-masalah hak asasi manusia," kata Trudeau dalam sebuah acara di Montreal.
"Kami tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan Arab Saudi, tetapi kami akan terus menggarisbawahi tantangan di mana dan kapan mereka ada, di Arab Saudi dan tempat lain," imbuh Trudeau, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).
Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir sebelumnya mengesampingkan pembicaraan tentang mediasi dengan Kanada. Dia mengatakan dalam konferensi pers di Riyadh bahwa kesalahan telah dibuat Ottawa dan kesalahan harus diperbaiki.
Credit sindonews.com
Salah Sasaran, Serangan Udara AS Tewaskan Pasukan Afghanistan
KABUL
- Serangan udara Amerika Serikat (AS) yang dimaksudkan untuk menghantam
pasukan Taliban di distrik Azra, provinsi Logar, malah mengenai pasukan
Afghanistan. Akibatnya, sembilan pasukan keamanan Afghanistan tewas.
Menurut AFP, serangan tersebut juga melukai 14 tentara lainnya. Serangan itu terjadi setelah pasukan Afghanistan terlibat dalam pertempuran selama berjam-jam dengan Taliban dalam semalam.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Per Nasrat Rahimi mengatak, insiden itu terjadi setelah pasukan Afghanistan meminta pejabat AS untuk memberikan bantuan. Namun, entah bagaimana komunikasi tersebut tercampur, dan pasukan AS menargetkan lokasi yang salah.
"(Para pejabat Afghanistan) memanggil bantuan udara, tetapi sayangnya pasukan asing keliru membom posisi mereka," kata Rahimi seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (8/8/2018).
Stars and Stripes melaporkan para pejabat AS telah mengkonfirmasi bahwa serangan udara terjadi, tetapi belum mengatakan apakah operasi tersebut membunuh pasukan Afghanistan.
"Pada saat ini, saya dapat mengkonfirmasikan bahwa Pasukan AS-Afghanistan melakukan serangan untuk mendukung operasi Afghanistan dan membela pasukan Afghanistan di distrik Azra, provinsi Logar, awal pagi ini," kata Letkol Martin O'Donnell, juru bicara untuk militer AS di Afghanistan.
Ia kemudian mengatakan bahwa penyelidikan telah diluncurkan atas insiden itu.
"Kami sedang menyelidiki masalah ini lebih lanjut," katanya.
Meskipun para pejabat masih berusaha untuk menentukan jumlah pasti korban, Abdul Wal Wakeel, seorang anggota dewan provinsi dari Azra, mengatakan kepada Stars and Stripes bahwa serangan itu menewaskan 12 anggota pasukan keamanan Afghanistan. Pejabat itu menambahkan bahwa sebelum serangan terjadi, delapan perwira dan dua warga sipil lainnya tewas dalam bentrokan dengan Taliban.
"Pasukan asing seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang mereka buat pagi ini," kata Wakeel kepada publik.
"Jika mereka terus ceroboh, itu bisa menciptakan masalah yang jauh lebih besar," imbuhnya.
Sejak mengakhiri misi tempur mereka di Afghanistan pada tahun 2014, pasukan AS tetap dalam kapasitas penasehat untuk membantu melatih pasukan Afghanistan dan memberikan bantuan dalam misi kontra-terorisme.
Sebelumnya, militer AS juga melakukan penyelidikan atas serangan udara yang menewaskan hingga 14 warga sipil di Kunduz bulan lalu.
Menurut AFP, serangan tersebut juga melukai 14 tentara lainnya. Serangan itu terjadi setelah pasukan Afghanistan terlibat dalam pertempuran selama berjam-jam dengan Taliban dalam semalam.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Afghanistan, Per Nasrat Rahimi mengatak, insiden itu terjadi setelah pasukan Afghanistan meminta pejabat AS untuk memberikan bantuan. Namun, entah bagaimana komunikasi tersebut tercampur, dan pasukan AS menargetkan lokasi yang salah.
"(Para pejabat Afghanistan) memanggil bantuan udara, tetapi sayangnya pasukan asing keliru membom posisi mereka," kata Rahimi seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (8/8/2018).
Stars and Stripes melaporkan para pejabat AS telah mengkonfirmasi bahwa serangan udara terjadi, tetapi belum mengatakan apakah operasi tersebut membunuh pasukan Afghanistan.
"Pada saat ini, saya dapat mengkonfirmasikan bahwa Pasukan AS-Afghanistan melakukan serangan untuk mendukung operasi Afghanistan dan membela pasukan Afghanistan di distrik Azra, provinsi Logar, awal pagi ini," kata Letkol Martin O'Donnell, juru bicara untuk militer AS di Afghanistan.
Ia kemudian mengatakan bahwa penyelidikan telah diluncurkan atas insiden itu.
"Kami sedang menyelidiki masalah ini lebih lanjut," katanya.
Meskipun para pejabat masih berusaha untuk menentukan jumlah pasti korban, Abdul Wal Wakeel, seorang anggota dewan provinsi dari Azra, mengatakan kepada Stars and Stripes bahwa serangan itu menewaskan 12 anggota pasukan keamanan Afghanistan. Pejabat itu menambahkan bahwa sebelum serangan terjadi, delapan perwira dan dua warga sipil lainnya tewas dalam bentrokan dengan Taliban.
"Pasukan asing seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang mereka buat pagi ini," kata Wakeel kepada publik.
"Jika mereka terus ceroboh, itu bisa menciptakan masalah yang jauh lebih besar," imbuhnya.
Sejak mengakhiri misi tempur mereka di Afghanistan pada tahun 2014, pasukan AS tetap dalam kapasitas penasehat untuk membantu melatih pasukan Afghanistan dan memberikan bantuan dalam misi kontra-terorisme.
Sebelumnya, militer AS juga melakukan penyelidikan atas serangan udara yang menewaskan hingga 14 warga sipil di Kunduz bulan lalu.
Credit sindonews.com
Koalisi AS Akui Serangan di Raqqa Tewaskan 77 Warga Sipil
Raqqa, Suriah. (REUTERS/Erik De Castro)
Sebelumnya militer AS meragukan laporan dan mempertanyakan metodologi yang digunakan Amnesty International.
Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti Amnesty International berdasarkan laporan korban jiwa koalisi, terungkap bahwa 77 warga sipil tewas dalam lima insiden terpisah antara Juni dan Oktober 2017.
"Penyelidikan menilai meskipun semua tindakan pencegahan yang layak telah diambil dan keputusan itu memenuhi konflik bersenjata, jatuhnya korban sipil secara tidak sengaja telah terjadi," tulis laporan koalisi seperti dilansir 9news.com.
"Selama serangan udara dan darat, kami telah menggunakan proses penargetan dan penyerangan untuk meminimalkan populasi warga sipil dan infrastruktur. Penilaian kami terhadap korban sipil itu transparan, dan kami menganggap diri kami bertanggung jawab melalui siaran pers dan laporan korban koalisi."
Menurut Amnesty International, 24 anak-anak dan 25 perempuan tewas akibat pengeboman dari udara. Kasus-kasus tertentu didokumentasikan Amnesty berdasarkan penyelidikan di Raqqa. Termasuk wawancara dengan 112 warga sipil di 42 lokasi serangan udara.
Awalnya, Pentagon membantah temuan yang dipublikasikan Amnesty dengan judul "War Of Annihilation" atau "Perang Pemusnahan"
Dalam laporan itu, Amnesty menuduh koalisi melakukan pembunuhan dan melukai ribuan warga sipil dengan 'tidak pandang bulu' selama serangan di Raqqa, de facto Ibu Kota kelompok teror negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
Juni lalu, juru bicara koalisi mempermasalahkan laporan tersebut dengan menyatakan Amnesty International tidak pernah melakukan pendekatan dengan Pentagon mengenai penemuan itu. Jubir koalisi menyebut bahwa Amnesty sudah keterlaluan karena menganggap koalisi melanggar hukum internasional.
Foto: REUTERS/Erik De Castro
Raqqa, Suriah pasca dicabik-cabik perang. |
"Mereka menilai kita bersalah sampai kita tidak terbukti bersalah. Itu adalah langkah retorik yang berani dari sebuah organisasi yang gagal memeriksa laporan publik atau mengkonsultasikan tuduhan," kata Kolonel Thomas Veale kepada wartawan di Pentagon melalui video.
"Mereka tidak pernah meminta pendapat kita, wawancara, atau laporan sebelumnya. Mereka bahkan gagal memeriksa catatan publik secara menyeluruh," kata Veale.
Pada saat laporan asli, Veale mengatakan militer sedang menyelidiki klaim tersebut.
"Orang-orang melihat artikel itu dan mencoba menghubungkan klaim-klaim lainnya," kata Veale.
"Bagaimana pertempuran Raqqa berlangsung saat kami masuk, dan itu akan dievaluasi terus-menerus," kata dia menambahkan.
Laporan dari Coalition Casualty yang dirilis akhir bulan lalu menunjukkan bahwa banyak temuan dari Amnesty International akhirnya dianggap kredibel.
Credit cnnindonesia.com
Suriah, Perwira Kawal Presiden Bashar Al-Assad Ditahan Diam-diam
CB, Jakarta - Dinas intelijen Suriah menahan sejumlah perwira yang ditugaskan mengawal Presiden Bashar Al-Assad dan iring-iringan motor kepresidenan. "Mereka ditempatkan di lokasi yang dirahasiakan," Human Voice, situs berita independen Suriah melaporkan.
Seorang sumber dari kalangan dinas intelijen Suriah mengatakan, anggota dinas intelijen khusus Assad telah memindahkan 10 perwira tinggi yang ditugaskan mengawal konvoi kepresidenan ke beberapa lokasi berbeda.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam kunjungannya ke Laut Hitam, Sochi, Rusia, 17 Mei 2018.[Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS]
Sumber ini menambahkan, empat perwira pengawal konvoi kepresidenan
telah ditahan. "Operasi pemindahan mereka berlangsung senyap dan tidak
diketahui oleh pengawal Assad lainnya," ujar sumber.
Sejauh ini, belum diketahui alasan di balik pemindahan dan penahanan para perwira pengawal Assad tersebut. Tetapi Human Voice mengutip keterangan dari berbagai sumber menyebutkan ada perbedaan di antara badan keamanan Suriah dan munculnya ketakutan pembunuhan terhadap sejumlah tokoh.
Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara Suriah saat mengunjungi Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via REUTERS
Adapun sumber lain mengatakan kepada Human Voice sebagaimana dikutip Middle East Monitor, operasi penahanan terhadap perwira intelijen Suriah itu berlangsung untuk menghindari infiltrasi Iran yang dianggap merugikan. Iran adalah sekutu dekat Suriah dalam perang saudara sejak 2011, selain Rusia.
Seorang sumber dari kalangan dinas intelijen Suriah mengatakan, anggota dinas intelijen khusus Assad telah memindahkan 10 perwira tinggi yang ditugaskan mengawal konvoi kepresidenan ke beberapa lokasi berbeda.
Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam kunjungannya ke Laut Hitam, Sochi, Rusia, 17 Mei 2018.[Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS]
Sejauh ini, belum diketahui alasan di balik pemindahan dan penahanan para perwira pengawal Assad tersebut. Tetapi Human Voice mengutip keterangan dari berbagai sumber menyebutkan ada perbedaan di antara badan keamanan Suriah dan munculnya ketakutan pembunuhan terhadap sejumlah tokoh.
Presiden Suriah, Bashar al-Assad, bertemu dengan tentara Suriah saat mengunjungi Ghouta, Suriah, 18 Maret 2018. SANA/Handout via REUTERS
Adapun sumber lain mengatakan kepada Human Voice sebagaimana dikutip Middle East Monitor, operasi penahanan terhadap perwira intelijen Suriah itu berlangsung untuk menghindari infiltrasi Iran yang dianggap merugikan. Iran adalah sekutu dekat Suriah dalam perang saudara sejak 2011, selain Rusia.
Credit tempo.co
Israel Dihujani 70 Roket dari Gaza, 15 Orang Luka
GAZA
- Militer Tel Aviv menyatakan, total sekitar 70 roket ditembakkan dari
Jalur Gaza ke Israel selatan selama sekitar lima jam pada Rabu petang.
Sebanyak 15 orang terluka akibat serangan tersebut dan telah dibawa ke
rumah sakit.
Menurut Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dari sekitar 70 roket yang ditembakkan dari Gaza, 11 di antaranya dihalau oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. IDF tak menjelaskan nasib puluhan roket lainnya.
Kota paling terdampak oleh serangan puluhan roket dari Gaza ini Kota Sderot. Rekaman video yang dirilis IDF menunjukkan dua rumah dan sebuah mobil rusak. Orang-orang di kota itu juga terdengar beteriak panik.
Jet-jet tempur Angkatan Udara Israel (IAF) membalas dengan menyerang 12 target di Gaza, termasuk sebuah pabrik yang digunakan untuk membuat komponen dalam pembangunan terowongan. Target lain adalah sejumlah situs militer, termasuk senjata dan roket dan gudang logistik.
Sirine siaga terus terdengar di Israel selatan hingga larut malam tadi.
Kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza telah mengeluarkan pernyataan terkait gempuran puluhan roket tersebut."Kami memenuhi janji kami. Resistensi menerima tanggung jawab, bahkan lapangan bermain," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Jerusalem Post, Kamis (9/8/2018).
Menteri Pertahanan Avigdor Liberman mengadakan evaluasi keamanan dengan pejabat senior militer di markas IDF di Tel Aviv setelah serangan roket awal.
Menurut Barzilai Medical Center, enam orang dirawat karena cedera tubuh. Sedangkan sembilan orang dirawat karena luka ringan dan shock.
"Teroris menembak kendaraan sipil yang digunakan dalam upaya untuk membangun penghalang di sekitar pagar keamanan di Jalur Gaza utara. Satu kendaraan dihantam," kata IDF dalam sebuah pernyataan.
Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nikolay Mladenov, mengeluarkan pernyataan Rabu malam tentang eskalasi antara Israel dan Gaza. "Saya sangat khawatir dengan eskalasi baru-baru ini terutama oleh beberapa roket saat ini yang ditembakkan ke arah komunitas di Israel selatan," katanya.
"Selama berbulan-bulan saya telah memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan, keamanan dan politik di Gaza berisiko menimbulkan konflik yang menghancurkan yang tidak diinginkan siapa pun. PBB telah terlibat dengan Mesir dan semua pihak terkait dalam upaya yang belum pernah ada sebelumnya untuk menghindari perkembangan seperti itu," ujar Mladenov.
"Upaya kolektif kami telah mencegah situasi meledak sampai sekarang. Jika eskalasi saat ini tidak segera terbendung, situasi dapat dengan cepat memburuk dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi semua orang," imbuh Mladenov memperingatkan.
Wali Kota Sderot Alon Davidi mengatakan bahwa layanan penyelamatan telah dikirim ke rumah-rumah warga untuk memeriksa apakah ada lebih banyak korban atau tidak terkait tembakan puluhan roket dari Gaza.
Menurut Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dari sekitar 70 roket yang ditembakkan dari Gaza, 11 di antaranya dihalau oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. IDF tak menjelaskan nasib puluhan roket lainnya.
Kota paling terdampak oleh serangan puluhan roket dari Gaza ini Kota Sderot. Rekaman video yang dirilis IDF menunjukkan dua rumah dan sebuah mobil rusak. Orang-orang di kota itu juga terdengar beteriak panik.
Jet-jet tempur Angkatan Udara Israel (IAF) membalas dengan menyerang 12 target di Gaza, termasuk sebuah pabrik yang digunakan untuk membuat komponen dalam pembangunan terowongan. Target lain adalah sejumlah situs militer, termasuk senjata dan roket dan gudang logistik.
Sirine siaga terus terdengar di Israel selatan hingga larut malam tadi.
Kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza telah mengeluarkan pernyataan terkait gempuran puluhan roket tersebut."Kami memenuhi janji kami. Resistensi menerima tanggung jawab, bahkan lapangan bermain," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Jerusalem Post, Kamis (9/8/2018).
Menteri Pertahanan Avigdor Liberman mengadakan evaluasi keamanan dengan pejabat senior militer di markas IDF di Tel Aviv setelah serangan roket awal.
Menurut Barzilai Medical Center, enam orang dirawat karena cedera tubuh. Sedangkan sembilan orang dirawat karena luka ringan dan shock.
"Teroris menembak kendaraan sipil yang digunakan dalam upaya untuk membangun penghalang di sekitar pagar keamanan di Jalur Gaza utara. Satu kendaraan dihantam," kata IDF dalam sebuah pernyataan.
Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nikolay Mladenov, mengeluarkan pernyataan Rabu malam tentang eskalasi antara Israel dan Gaza. "Saya sangat khawatir dengan eskalasi baru-baru ini terutama oleh beberapa roket saat ini yang ditembakkan ke arah komunitas di Israel selatan," katanya.
"Selama berbulan-bulan saya telah memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan, keamanan dan politik di Gaza berisiko menimbulkan konflik yang menghancurkan yang tidak diinginkan siapa pun. PBB telah terlibat dengan Mesir dan semua pihak terkait dalam upaya yang belum pernah ada sebelumnya untuk menghindari perkembangan seperti itu," ujar Mladenov.
"Upaya kolektif kami telah mencegah situasi meledak sampai sekarang. Jika eskalasi saat ini tidak segera terbendung, situasi dapat dengan cepat memburuk dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi semua orang," imbuh Mladenov memperingatkan.
Wali Kota Sderot Alon Davidi mengatakan bahwa layanan penyelamatan telah dikirim ke rumah-rumah warga untuk memeriksa apakah ada lebih banyak korban atau tidak terkait tembakan puluhan roket dari Gaza.
"Saya merekomendasikan bahwa setiap orang tetap berada di dekat ruang yang dilindungi," kata Davidi. "Kami selalu berhubungan dengan tentara dan pasukan keamanan."
Para anggota parlemen oposisi mengecam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal mencapai gencatan senjata abadi dalam pembicaraan dengan Hamas yang dimediasi Mesir.
"Netanyahu dan Lieberman! Anda telah gagal!," kecam pemimpin Partai Buruh, Avi Gabbay, di Twitter. "Apakah ini cara untuk mengadakan negosiasi? Hati kami bersama warga di wilayah perbatasan Gaza dan kami mendukung IDF."
Credit sindonews.com
Israel Balas Serangan Udara ke Gaza
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
Dilansir dari AFP, badai asap bisa dilihat naik dari Gaza City setelah pengumuman militer itu menargetkan "situs teror di Jalur Gaza".
Kementerian Kesehatan mengatakan setidaknya dua orang Palestina terluka dalam serangan yang ditujukan pada basis Hamas di Jalur Gaza selatan. Serangan itu terjadi setelah dua roket yang diluncurkan dari daerahpantai menghantam kota Sderot, dekat perbatasan utara Gaza.
Dinas medis United Hatzalah mengatakan satu orang terluka ringan dengan pecahan peluru sementara beberapa lainnya dirawat karena syok di Sderot. Sirene dibunyikan di beberapa daerah dekat perbatasan dengan Gaza untuk memperingatkan warga agar segera mencari tempat perlindungan.
"Sampai sekarang, 36 peluncuran roket diidentifikasi dari Gaza ke Israel," tulis tentara di Twitter.
Mayoritas melanda daerah terbuka sementara empat lainnya berhasil dicegat. Israel mengatakan pihaknya meminta Hamas bertanggung jawab atas semua kebakaran yang datang dari wilayah pesisir yang telah lama diblokade.
Televisi Israel menyiarkan gambar rumah dan mobil yang dilaporkan rusak akibat roket di Sderot. Sebagian kota itu telah ditutup dan unit penjinak bom polisi berada di lokasi pemogokan, kata seorang juru bicara pasukan itu.
Serangan itu terjadi setelah dua pejuang dari sayap militer Hamas, yang memerintah Gaza, tewas oleh tembakan Israel pada hari Selasa. Hamas memperingatkan Israel - dengan mana ia telah berperang tiga kali sejak 2008 - akan membayar untuk serangan itu.
Eskalasi terjadi setelah pimpinan Hamas bertemu untuk pertemuan langka di Gaza pada hari Jumat. Pertemuan itu telah membangkitkan harapan kesepakatan untuk gencatan senjata abadi dengan Israel, dengan dukungan Mesir dan PBB.
Bentrokan di sepanjang perbatasan Gaza sejak akhir Maret telah menelan korban setidaknya 160 orang Palestina tewas oleh tembakan Israel. Satu tentara Israel ditembak mati oleh seorang penembak jitu Palestina.
Credit cnnindonesia.com
Dua Roket Ditembakkan dari Gaza ke Israel
Ilustrasi. (Foto: Houthi War Media/Handout via REUTERS)
Televisi Israel pun telah menyiarkan gambar sebuah rumah dan mobil yang dilaporkan rusak karena penembakan roket. Sementara itu, korban yang terkena ledakan diperkirakan berusia sekitar 45 tahun dan memiliki luka ringan akibat terkena pecahan peluru.
Polisi dan tentara mengatakan beberapa orang lainnya dirawat karena terkejut setelah dua roket menghantam kota, menyusul peringatan sirene pemogokan yang masuk.
"
Delapan proyektil yang diluncurkan diidentifikasi dari Gaza. Sistem pertahanan udara Iron Dome mencegat dua peluncuran," kata tentara Israel dalam bahasa Inggris di Twitter.
Hamas memperingatkan Israel bahwa mereka akan membayar untuk serangan itu. Israel mengatakan pihaknya meminta Hamas bertanggung jawab atas semua kebakaran yang datang dari wilayah pesisir yang telah lama diblokade.
Credit cnnindonesia.com
Kolombia Akui Negara Palestina
BOGOTA
- Menteri Luar Negeri Kolombia mengatakan negaranya telah menjadi
negara terbaru yang mengakui status negara Palestina. Carlos Holmes
mengatakan pada Rabu waktu setempat bahwa keputusan itu diambil oleh
mantan presiden Juan Manuel Santos minggu lalu, sesaat sebelum
meninggalkan jabatannya.
Presiden baru Kolombia Ivan Duque, yang disumpah pada hari Selasa lalu, mengatakan akan mempelajari implikasi keputusan menit akhir Santos pada warga Palestina. Namun ia tetap mengakui bahwa keputusan itu legal seperti dikutip dari The Washington Post, Kamis (9/8/2018).
Amerika Serikat (AS) tidak mengakui negara Palestina, dan Kolombia lama menahan diri melakukan hal itu karena hubungan dekatnya dengan Washington. Namun dalam beberapa tahun terakhir Kolombia telah berusaha untuk memetakan kebijakan luar negeri yang lebih independen, termasuk menyerukan perubahan terhadap kebijakan anti-narkotika yang didukung AS.
Kolombia adalah negara terakhir di Amerika Selatan yang mengakui kenegaraan Palestina.
Untuk diketahui, Palestina memproklamirkan kemerdekaannya dan berdiri sebagai negara merdeka pada 15 November 1988 di Aljir, Aljazair. Proklamasi itu dilakukan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam sidang luar biasa Dewan Nasional Palestina dalam pengasingan.
Deklarasi itu segera diakui oleh berbagai negara. Pada akhir tahun itu, negara Palestina telah diakui oleh lebih dari 80 negara. Per tanggal 14 September 2015, 136 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota telah mengakui Negara Palestina.
Presiden baru Kolombia Ivan Duque, yang disumpah pada hari Selasa lalu, mengatakan akan mempelajari implikasi keputusan menit akhir Santos pada warga Palestina. Namun ia tetap mengakui bahwa keputusan itu legal seperti dikutip dari The Washington Post, Kamis (9/8/2018).
Amerika Serikat (AS) tidak mengakui negara Palestina, dan Kolombia lama menahan diri melakukan hal itu karena hubungan dekatnya dengan Washington. Namun dalam beberapa tahun terakhir Kolombia telah berusaha untuk memetakan kebijakan luar negeri yang lebih independen, termasuk menyerukan perubahan terhadap kebijakan anti-narkotika yang didukung AS.
Kolombia adalah negara terakhir di Amerika Selatan yang mengakui kenegaraan Palestina.
Untuk diketahui, Palestina memproklamirkan kemerdekaannya dan berdiri sebagai negara merdeka pada 15 November 1988 di Aljir, Aljazair. Proklamasi itu dilakukan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dalam sidang luar biasa Dewan Nasional Palestina dalam pengasingan.
Deklarasi itu segera diakui oleh berbagai negara. Pada akhir tahun itu, negara Palestina telah diakui oleh lebih dari 80 negara. Per tanggal 14 September 2015, 136 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota telah mengakui Negara Palestina.
Credit sindonews.com
AS Tak Sudi Menunggu Korut Terlalu Lama Lucuti Senjata Nuklir
CUCUTA
- Amerika Serikat (AS) tidak mau menunggu Korea Utara (Korut) terlalu
lama untuk melucuti senjata nuklir atau denuklirisasi. Demikian
disampaikan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley.
Pada pertemuan puncak di bulan Juni di Singapura, pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump berjanji akan bekerja untuk mengakhiri program senjata nuklir Pyongyang. Namun, kedua negara telah berjuang untuk mencapai kesepakatan rinci untuk memenuhi tujuan tersebut.
"Ini semua di pengadilan Korea Utara," kata Haley kepada wartawan yang melakukan perjalanan bersama selama kunjungan ke Kolombia, hari Rabu waktu setempat. Kunjungan Haley untuk menghadiri pelantikan presiden baru Kolombia, Ivan Duque, dan bertemu dengan para migran yang melarikan diri dari Venezuela.
"Mereka harus memahami bahwa masyarakat internasional masih mengharapkan mereka melakukan denuklirisasi dan kami bersedia menunggu jika mereka ingin menunggu, tetapi kami tidak bersedia menunggu terlalu lama," ucap Haley, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton pada hari Selasa lalu mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo siap untuk kembali melakukan perjalanan ke Korea Utara untuk melakukan pertemuan dengan Kim Jong-un.
Haley menambahkan, Pompeo telah menyampaikan tuntutan AS yang "keras" kepada Korea Utara dan Washington tidak akan melemahkan sikapnya atau mengurangi sanksi terhadap Pyongyang.
Rusia dan China telah menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk mendiskusikan sanksi-sanksi yang melonggarkan terhadap Pyongyang setelah pertemuan 12 Juni di Singapura antara Trump dan Kim Jong-un.
"Ini akan menjadi proses yang panjang, kami tahu ini tidak akan terjadi dalam semalam," kata Haley. "Kita harus melihat denuklirisasi dan kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkannya."
Pada pertemuan puncak di bulan Juni di Singapura, pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump berjanji akan bekerja untuk mengakhiri program senjata nuklir Pyongyang. Namun, kedua negara telah berjuang untuk mencapai kesepakatan rinci untuk memenuhi tujuan tersebut.
"Ini semua di pengadilan Korea Utara," kata Haley kepada wartawan yang melakukan perjalanan bersama selama kunjungan ke Kolombia, hari Rabu waktu setempat. Kunjungan Haley untuk menghadiri pelantikan presiden baru Kolombia, Ivan Duque, dan bertemu dengan para migran yang melarikan diri dari Venezuela.
"Mereka harus memahami bahwa masyarakat internasional masih mengharapkan mereka melakukan denuklirisasi dan kami bersedia menunggu jika mereka ingin menunggu, tetapi kami tidak bersedia menunggu terlalu lama," ucap Haley, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton pada hari Selasa lalu mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo siap untuk kembali melakukan perjalanan ke Korea Utara untuk melakukan pertemuan dengan Kim Jong-un.
Haley menambahkan, Pompeo telah menyampaikan tuntutan AS yang "keras" kepada Korea Utara dan Washington tidak akan melemahkan sikapnya atau mengurangi sanksi terhadap Pyongyang.
Rusia dan China telah menyarankan Dewan Keamanan PBB untuk mendiskusikan sanksi-sanksi yang melonggarkan terhadap Pyongyang setelah pertemuan 12 Juni di Singapura antara Trump dan Kim Jong-un.
"Ini akan menjadi proses yang panjang, kami tahu ini tidak akan terjadi dalam semalam," kata Haley. "Kita harus melihat denuklirisasi dan kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkannya."
Credit sindonews.com
AS Berlakukan Sanksi Keras, Khamenei: Iran Jangan Khawatir!
TEHERAN
- Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencoba menenangkan
rakyat di negara itu setelah Amerika Serikat (AS) membelakukan sanksi
kerasnya kembali terhadap Teheran. Dia mengatakan, Iran jangan khawatir
sama sekali dengan tindakan Washington.
Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan bank dan perusahaan di seluruh dunia untuk tidak berbisnis dengan Iran. Jika peringatan itu diabaikan, maka bank dan perusahaan tersebut tidak akan bisa berbisnis dengan Washington.
"Sehubungan dengan situasi kami, jangan khawatir sama sekali. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa," kata Khamenei yang dilansir di webiste resminya.
"Mereka bisa yakin. Tidak ada keraguan tentang itu," lanjut Khamenei, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).
Para pejabat AS mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka bertujuan menekan negara-negara di seluruh dunia untuk berhenti membeli minyak dari Iran. Tekanan Washington itu sebagai upaya untuk memaksa Teheran menghentikan program nuklir dan rudalnya dan berhenti terlibat dalam konflik regional di Suriah dan Irak.
"Ini adalah sanksi paling menggigit yang pernah diberlakukan," kata Presiden Trump pada hari Selasa lalu.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pada hari Rabu bahwa rencana AS untuk mencekik ekspor minyak Iran ke titik nol tidak akan berhasil.
"Jika orang-orang Amerika ingin menyimpan ide yang sederhana dan tidak mungkin ini dalam pikiran mereka, mereka juga harus tahu konsekuensinya," kata Zarif.
"Mereka tidak bisa berpikir bahwa Iran tidak akan mengekspor minyak dan yang lain akan mengekspor," imbuh diplomat Teheran tersebut.
Presiden Iran Hassan Rouhani pada Juli lalu mengisyaratkan bahwa Teheran akan menutup Selat Hormuz jika AS berusaha mematikan ekspor minyak Iran. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran minyak utama dunia.
Presiden AS Donald Trump menanggapi pernyataan Rouhani itu dengan melontarkan peringatan keras, di mana Iran akan menghadapi konsekuensi mengerikan jika terus mengancam Amerika Serikat.
"Amerika telah mengumpulkan ruang perang melawan Iran," kata Zarif. "Kita tidak bisa terlibat dalam konfrontasi dengan Amerika dengan jatuh ke perangkap ruang perang ini dan bermain di medan perang," imbuh dia.
Bulan lalu, Trump menawarkan untuk bertemu dengan para pemimpin Iran. Namun, Teheran menolak berunding selama sanksi diberlakukan terhadap negeri para Mullah tersebut.
Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan bank dan perusahaan di seluruh dunia untuk tidak berbisnis dengan Iran. Jika peringatan itu diabaikan, maka bank dan perusahaan tersebut tidak akan bisa berbisnis dengan Washington.
"Sehubungan dengan situasi kami, jangan khawatir sama sekali. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa," kata Khamenei yang dilansir di webiste resminya.
"Mereka bisa yakin. Tidak ada keraguan tentang itu," lanjut Khamenei, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/8/2018).
Para pejabat AS mengatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka bertujuan menekan negara-negara di seluruh dunia untuk berhenti membeli minyak dari Iran. Tekanan Washington itu sebagai upaya untuk memaksa Teheran menghentikan program nuklir dan rudalnya dan berhenti terlibat dalam konflik regional di Suriah dan Irak.
"Ini adalah sanksi paling menggigit yang pernah diberlakukan," kata Presiden Trump pada hari Selasa lalu.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan pada hari Rabu bahwa rencana AS untuk mencekik ekspor minyak Iran ke titik nol tidak akan berhasil.
"Jika orang-orang Amerika ingin menyimpan ide yang sederhana dan tidak mungkin ini dalam pikiran mereka, mereka juga harus tahu konsekuensinya," kata Zarif.
"Mereka tidak bisa berpikir bahwa Iran tidak akan mengekspor minyak dan yang lain akan mengekspor," imbuh diplomat Teheran tersebut.
Presiden Iran Hassan Rouhani pada Juli lalu mengisyaratkan bahwa Teheran akan menutup Selat Hormuz jika AS berusaha mematikan ekspor minyak Iran. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran minyak utama dunia.
Presiden AS Donald Trump menanggapi pernyataan Rouhani itu dengan melontarkan peringatan keras, di mana Iran akan menghadapi konsekuensi mengerikan jika terus mengancam Amerika Serikat.
"Amerika telah mengumpulkan ruang perang melawan Iran," kata Zarif. "Kita tidak bisa terlibat dalam konfrontasi dengan Amerika dengan jatuh ke perangkap ruang perang ini dan bermain di medan perang," imbuh dia.
Bulan lalu, Trump menawarkan untuk bertemu dengan para pemimpin Iran. Namun, Teheran menolak berunding selama sanksi diberlakukan terhadap negeri para Mullah tersebut.
Pada hari Rabu, Rouhani dalam pertemuan dengan diplomat Korea Utara mengatakan bahwa Amerika tidak dapat dipercaya.
"Hari ini, Amerika diidentifikasi sebagai negara yang tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya di dunia, yang tidak mematuhi kewajibannya," kata Rouhani.
Sanksi AS diberlakukan 90 hari setelah Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran 2015 yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
JCPOA ditekan Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) tahun 2015. Dalam perjanjian itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya. Sebagai imbalannya, sanksi atau embargo internasional yang menyengsarakan rakyat Teheran selama bertahun-tahun akan dicabut.
Namun, sejak AS di bawah kendali kekuasaan Donald Trump, Washington keluar atau mengkhianati perjanjian tersebut pada Mei 2018. Setelah keluar dari JCPOA 2015, AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. Tindakan itu dikecam banyak pihak, terutama Iran dan penandatangan perjanjian nuklir.
Credit sindonews.com
Rouhani Minta Korea Utara Perkuat Solidaritas Hadapi Amerika
CB, Teheran – Presiden Iran, Hassan Rouhani, meminta kepada pemerintah Korea Utara untuk meningkatkan solidaritas melawan tekanan Amerika Serikat.
Rouhani menyampaikan permintaan ini kepada Menteri Luar Negeri Korea
Utara, Ri Yong-ho, yang datang ke ibu kota Teheran sejak Selasa, 7
Agustus 2018, untuk kunjungan dua hari.
“Tindakan pemerintah AS dalam tahun-tahun belakangan ini membuat negara itu dianggap tidak layak untuk dipercaya dan diandalkan oleh seluruh dunia karena tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya,” kata Rouhani seperti dilansir media Presstv dan Eastern Mirror, pada Rabu, 8 Agustus 2018.
Rouhani juga mengatakan,”Dalam situasi seperti ini, negara sahabat perlu mengembangkan hubungan mereka dan kerja sama di komunitas internasional bersama-sama.”
Menurut Rouhani, Iran dan Korea Utara telah mendukung satu sama lain dalam berbagai titik kritis perjalanan kedua negara di dunia internasional. Ini merujuk kepada tekanan yang dialami kedua negara untuk menghentikan program senjata nuklir keduanya.
Menurut media NHK, Ri menyahut bahwa,”Negaranya akan akan meningkatkan hubungan dengan Iran dan melawan unilateralisme.”
Menlu Korea Utara Ri datang ke Teheran, Iran, pada Selasa, 7 Agustus 2018 untuk kunjungan dua hari. Ini merupakan tanggal AS mulai mengenakan sanksi embargo ekonomi kepada Iran terkait program nuklir.
AS menyatakan keluar dari kesepakatan joint comprehensive plan of action, yang ditandatangani Presiden AS Barack Obama dan lima negara besar lainnya pada 2015, pada tiga bulan lalu.
Presiden Iran, Hassan Rouhani,(kanan) menerima Menlu Korea Utara, Ri Yong-ho (kiri) di Teheran, Iran, pada Rabu, 8 Agustus 2018. Parstoday
Korea Utara saat ini telah menandatangani kesepakatan dengan AS untuk melakukan denuklirisasi. Namun, pelaksanaan perjanjian ini menemui kendala karena AS tidak ingin membuka sanksi ekonomi penuh yang telah diberlakukan kepada Korea Utara.
Sedangkan Korea Utara mendesak sanksi ekonomi ini dibuka secara bertahap sambil melakukan proses denuklirisasi.
Mengenai kunjungan menlu Korea Utara ke Iran ini ini, Soo Kim, yang merupakan bekas analis intelijen CIA, mengatakan pemerintah Korea Utara ingin mengirim pesan kepada komunitas internasional.
Pesannya adalah rezim Korea Utara melanjutkan negosiasi denuklirisasi dengan AS sambil mengembangkan persahabatan dengan negara-negara seperti Iran. “Ini cara untuk membuat kita terus bersiaga,” kata Soo Kim. “Mereka (Korea Utara) mencoba mempermainkan kita. Mereka memberi kita harapan bahwa semua baik-baik saja tapi pada saat yang sama mereka tidak menunjukkan apapun yang kongkrit.”
“Tindakan pemerintah AS dalam tahun-tahun belakangan ini membuat negara itu dianggap tidak layak untuk dipercaya dan diandalkan oleh seluruh dunia karena tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya,” kata Rouhani seperti dilansir media Presstv dan Eastern Mirror, pada Rabu, 8 Agustus 2018.
Rouhani juga mengatakan,”Dalam situasi seperti ini, negara sahabat perlu mengembangkan hubungan mereka dan kerja sama di komunitas internasional bersama-sama.”
Menurut Rouhani, Iran dan Korea Utara telah mendukung satu sama lain dalam berbagai titik kritis perjalanan kedua negara di dunia internasional. Ini merujuk kepada tekanan yang dialami kedua negara untuk menghentikan program senjata nuklir keduanya.
Menurut media NHK, Ri menyahut bahwa,”Negaranya akan akan meningkatkan hubungan dengan Iran dan melawan unilateralisme.”
Menlu Korea Utara Ri datang ke Teheran, Iran, pada Selasa, 7 Agustus 2018 untuk kunjungan dua hari. Ini merupakan tanggal AS mulai mengenakan sanksi embargo ekonomi kepada Iran terkait program nuklir.
AS menyatakan keluar dari kesepakatan joint comprehensive plan of action, yang ditandatangani Presiden AS Barack Obama dan lima negara besar lainnya pada 2015, pada tiga bulan lalu.
Presiden Iran, Hassan Rouhani,(kanan) menerima Menlu Korea Utara, Ri Yong-ho (kiri) di Teheran, Iran, pada Rabu, 8 Agustus 2018. Parstoday
Korea Utara saat ini telah menandatangani kesepakatan dengan AS untuk melakukan denuklirisasi. Namun, pelaksanaan perjanjian ini menemui kendala karena AS tidak ingin membuka sanksi ekonomi penuh yang telah diberlakukan kepada Korea Utara.
Sedangkan Korea Utara mendesak sanksi ekonomi ini dibuka secara bertahap sambil melakukan proses denuklirisasi.
Mengenai kunjungan menlu Korea Utara ke Iran ini ini, Soo Kim, yang merupakan bekas analis intelijen CIA, mengatakan pemerintah Korea Utara ingin mengirim pesan kepada komunitas internasional.
Pesannya adalah rezim Korea Utara melanjutkan negosiasi denuklirisasi dengan AS sambil mengembangkan persahabatan dengan negara-negara seperti Iran. “Ini cara untuk membuat kita terus bersiaga,” kata Soo Kim. “Mereka (Korea Utara) mencoba mempermainkan kita. Mereka memberi kita harapan bahwa semua baik-baik saja tapi pada saat yang sama mereka tidak menunjukkan apapun yang kongkrit.”
Credit tempo.co
Ditekan Amerika Serikat, Iran dan Korea Utara Bertemu
![Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.[REUTERS]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/05/id_723919/723919_720.jpg)
CB, Jakarta - Menteri
Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, melakukan pertemuan dengan
Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, di ibukota Teheran pada
Selasa, 7 Agustus 2018. Pertemuan itu dilakukan pada hari Amerika
Serikat memperketat embargo ekonomi ke Iran terkait pengembangan senjata
nuklir.
Dikutip dari RT.com pada Rabu, 8 Agustus 2018, Zarif menyambut Ri dan rombongannya di kantor Kementerian Luar Negeri Iran. Sayang tidak ada pernyataan yang keluar dari mulut keduanya.
Ri dijadwalkan akan berada di Iran selama dua hari dan direncanakan bertemu dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani pada Rabu, 8 Agustus 2018. Kantor berita Fars mewartakan kedua negara membicarakan hubungan bilateral dan permasalahan di Timur Tengah.
Pertemuan Ri dan Zarif pada Selasa, 7 Agustus 2018, merupakan pertemuan pertama Iran dengan pejabat senior Korea Selatan di era pemerintahan Presiden Hassan Rouhani. Kantor berita IRNA mewartakan, pertemuan ini atas permintaan Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
Suasana saat situs uji coba bom nuklir Punggye-ri diledakkan untuk dihancurkan, di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, 24 Mei 2018. Pemerintah Korea Utara, yang dipimpin Kim Jong Un, menepati janjinya untuk menghancurkan situs uji coba bom nuklir Punggye-ri sebagai langkah untuk menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea. News1/Pool via REUTERS
Iran dan Korea Utara sedang senasib karena sama-sama di embargo ekonomi oleh Amerika Serikat karena program nuklir yang dikembangkan kedua negara. Amerika Serikat mendesak Pyongyang agar menghentikan kemampuan pengembangan nuklirnya setelah Presiden Trump melakukan pertemuan pertama dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada 12 Juni 2018 di Singapura.
Sebelumnya sebuah tim panel PBB yang terdiri dari para ahli mengkhawatirkan telah terjadi kolaborasi militer antara Iran dan Korea Utara di masa lalu. Dalam sebuah laporan pada 2017, disebutkan adanya senjata-senjata rancangan Korea Utara di Teheran dan kemiripan rancangan rudal nuklir kedua negara.
Dikutip dari RT.com pada Rabu, 8 Agustus 2018, Zarif menyambut Ri dan rombongannya di kantor Kementerian Luar Negeri Iran. Sayang tidak ada pernyataan yang keluar dari mulut keduanya.
Ri dijadwalkan akan berada di Iran selama dua hari dan direncanakan bertemu dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani pada Rabu, 8 Agustus 2018. Kantor berita Fars mewartakan kedua negara membicarakan hubungan bilateral dan permasalahan di Timur Tengah.
Pertemuan Ri dan Zarif pada Selasa, 7 Agustus 2018, merupakan pertemuan pertama Iran dengan pejabat senior Korea Selatan di era pemerintahan Presiden Hassan Rouhani. Kantor berita IRNA mewartakan, pertemuan ini atas permintaan Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
Suasana saat situs uji coba bom nuklir Punggye-ri diledakkan untuk dihancurkan, di Provinsi Hamgyong Utara, Korea Utara, 24 Mei 2018. Pemerintah Korea Utara, yang dipimpin Kim Jong Un, menepati janjinya untuk menghancurkan situs uji coba bom nuklir Punggye-ri sebagai langkah untuk menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea. News1/Pool via REUTERS
Iran dan Korea Utara sedang senasib karena sama-sama di embargo ekonomi oleh Amerika Serikat karena program nuklir yang dikembangkan kedua negara. Amerika Serikat mendesak Pyongyang agar menghentikan kemampuan pengembangan nuklirnya setelah Presiden Trump melakukan pertemuan pertama dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pada 12 Juni 2018 di Singapura.
Sebelumnya sebuah tim panel PBB yang terdiri dari para ahli mengkhawatirkan telah terjadi kolaborasi militer antara Iran dan Korea Utara di masa lalu. Dalam sebuah laporan pada 2017, disebutkan adanya senjata-senjata rancangan Korea Utara di Teheran dan kemiripan rancangan rudal nuklir kedua negara.
Credit tempo.co
Myanmar Minta Indonesia Berinvestasi di Rakhine
Sittwe, Rakhine. (REUTERS/Soe Zeya Tun)
Langkah itu dinilai Naypyidaw sebagai bentuk kontribusi Indonesia yang lebih besar lagi terhadap pemulihan krisis kemanusiaan yang sempat memburuk dan mernargetkan etnis minoritas terutama Rohingya di wilayah itu.
Permintaan itu disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun saat menemui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Rabu (8/8) pagi.
"Myanmar bilang Indonesia mungkin dapat bantu melakukan kegiatan yang sifatnya ekonomi seperti investasi. Karena kegiatan ekonomi yang bisa jamin sustainability masyarakat yang tinggal di sana," ucap Retno kepada wartawan usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ASEAN Ke-51 Tahun pada Rabu siang.
Retno mengatakan permintaan Myanmar itu masih terus dijajaki pemerintah meski tak memberikan detail terkait rencana investasi Indonesia di wilayah konflik tersebut.
Namun, ia menegaskan pembangunan ekonomi dilihat sebagai salah satu jalan yang bisa menjamin dan memastikan pemulihan krisis kemanusiaan berjalan secara berkelanjutan dan inklusif, terutama menyusul proses repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Rakhine yang masih berjalan.
"Jika kita ingin berkontribusi dalam menyelesaikan isu di Myanmar kita juga harus melihat kondisinya seperti apa," tutur Retno.
Dalam kesempatan itu, Retno juga meminta Thaung Tun untuk memberikan perkembangan proses repatriasi pengungsi Rohingya yang seharusnya berjalan sejak awal tahun.
"Kami meminta Myanmar terus mengumumkan perkembangan penyelesaian krisis kemanusiaan ke dunia internasional supaya bisa ciptakan dan mendapatkan trust dari negara lain," kata Retno.
Selain bertemu Retno, Thaung Tun juga sempat bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian demi membahas kerja sama kapasitas pembangunan terkait pasukan polisi masyarakat.
Menurut Retno, peran Polri yang membaur di masyarakat Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi fungsi aparat kepolisian Myanmar.
"Ada hal lain yang mereka sampaikan yakni pentingnya kerja sama meningkatkan comunity police. Polisi kita dianggap memiliki pengalaman yang dapat dibagikan ke Myanmar mengenai bagaimana menjalankan tugas secara bersahabat dengan masyarakat," papar Retno.
Credit cnnindonesia.com
Duterte Ancam Polisi Korup: Saya Akan Membunuhmu!
MANILA
- Presiden Filipina Rodriogo Duterte menegur 100 lebih anggota polisi
Filipina yang korup. Secara demonstratif, ia mengancam akan terus
mengawasi dan menetralisir anggota polisi yang dicurigai melakukan
korupsi.
Lebih dari 100 polisi, yang saat ini sedang diperiksa karena berbagai pelanggaran di seluruh Filipina, dibawa ke Istana Malacanang untuk dimarahi depan publik oleh Duterte. Presiden Filipina itu pun menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak berguna bagi negara dan mewakili wabah masyarakat.
“Saya akan berterus terang ke seluruh Filipina. Jika Anda terus melakukannya, bajingan, saya akan benar-benar membunuh Anda. Anda bisa yakin itu. Saya tidak ada hubungannya dengan Anda yang bodoh,” tegas Duterte kepada anggota polisi yang dituduh melakukan perampokan, pemerasan, penculikan, pemerkosaan, dan tindakan korup lainnya.
Anggota polisi yang terlibat dalam pelanggaran narkoba di tengah-tengah perang anti narkoba di negara itu akan diburu oleh unit khusus.
“Mereka yang terlibat dalam sindikat narkoba, korupsi, saya memiliki unit khusus yang akan mengawasi Anda selama sisa hidup Anda. Dan jika Anda membuat kesalahan lain, saya akan membunuh Anda,” kata Duterte, yang berjanji akan meninjau kasus perorangan.
Menggambarkan mereka yang dibawa ke hadapannya sebagai "penjahat" dan "anjing," Duterte meminta keluarga mereka untuk tidak datang menangis kepadanya jika suatu hari polisi yang korup dibunuh.
“Jika para bajingan ini meninggal, jangan datang kepada kami, meneriakkan 'hak asasi manusia, proses hukum' karena saya sudah memperingatkan Anda,” Duterte memperingatkan, seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (8/8/2018).
Berusaha melindungi citra penegak hukum di negara itu, di tengah kritik internasional dan domestik terhadap perang narkoba, tetap menjadi salah satu dari prioritas utama Duterte.
Lebih dari 1.800 polisi dari 6.401 orang yang menghadapi dakwaan administratif diberhentikan dari pasukan dan sekitar 3.600 sementara ditangguhkan selama masa kepresidenan Duterte, Kepolisian Nasional Filipina (PNP) mengatakan pekan lalu. Di antara mereka yang dipecat adalah 261 polisi yang dites positif menggunakan narkoba.
Credit sindonews.com
Menlu RI: Kerap Dikritik, ASEAN Tetap Penting bagi Kawasan
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari
Marsudi berpidato menyambut hari ulang tahun ASEAN ke-51 di Jakarta,
Rabu (8/8). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Menlu RI tak menampik kritik yang menyebut ASEAN tak vokal mengatasi berbagai masalah yang terjadi di kawasan.
"Kita, ASEAN, terlalu sering dikritik karena terlalu lambat, terlalu berjarak, dan bahkan terlalu gagal untuk merespons perubahan regional dan global yang terjadi terlalu cepat. Suka atau tidak, ASEAN tetap harus menjadi pusat dari perubahan strategis ini termasuk diskusi soal konsep kerja sama Indo-Pasific," kata mantan Duta Besar RI untuk Belanda dan Norwegia tersebut.
Menurut Retno banyak juga pihak yang menyadari bahwa ASEAN telah berperan banyak menciptakan kawasan yang stabil dan damai. Kehadiran ASEAN selama ini dianggap bisa menghindari kawasan menjadi arena rivalitas negara adikuasa.
|
|
Selain itu, ia juga mengatakan banyak negara mitra yang mendukung usulan konsep kerja sama Indo-Pasific untuk diterapkan ASEAN.
"Dukungan seperti ini harus dimanfaatkan agar ASEAN tetap relevan, tidak hanya relevan bagi masyarakat ASEAN tapi juga seluruh kawasan di dunia," kata mantan Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi menekankan pentingnya memperkuat sentralitas ASEAN di antara masing-masing negara anggotanya.
Menurutnya, dengan kuatnya sentralitas dan persatuan antara sesama anggota, ASEAN bisa sukses menjadikan kawasan pusat multilateralisme berlekanjutan, termasuk dalam penerapan konsep kerja sama Indo-Pasifik.
Lim menilai dengan seluruh pendekatan ASEAN melalui berbagai forum dan kerja sama dengan negara mitra di luar kawasan selama ini, organisasi regional ini bisa merangkul seluruh negara, termasuk negara adidaya untuk selalu mengutamakan dialog.
Foto: ASEAN2018 Organising Committee/Handout Via REUTERS
|
"Seluruh mekanisme di bawah ASEAN selama ini menjadi salah satu instrumen kawasan yang bisa mengajak seluruh negara besar duduk bersama berduskusi mengenai masalah yang menjadi concern utama seluruh pihak," ucap Lim.
"Karena itu, mengapa pentingnya ASEAN dan mekanismenya untuk bisa terbuka bekerja sama dengan seluruh pihak dan bisa lebih terintegrasi di semua area kerja sama ke depannya," katanya menambahkan.
Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan di Bangkok, Thailand berdasarkan deklarasi Bangkok oleh lima negara anggota pertama yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand pada 8 Agustus 1967.
Baru disusul Brunei Darussalam yang bergabung pada 1987, lalu Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar 1997, Kamboja 1998. Saat ini Timor Leste masih dalam proses untuk menjadi anggota ASEAN.
Credit cnnindonesia.com
Retno Marsudi apresiasi dukungan negara sahabat terkait gempa Lombok
Refi (10 bulan) korban gempa bumi
menerima bantuan pernapasan dari alat nebulizer di halaman RSUD Tanjung,
Lombok Utara, NTB, Selasa (7/8/2018). Berdasarkan data BNPB mencatat
sedikitnya 98 korban meninggal dunia dan 236 korban mengalami luka-luka
akibat bencana gempa bumi yang terjadi Minggu (5/8) dan kemungkinan
masih akan bertambah. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi,
mengapresiasi ungkapan belasungkawa dan duka cita yang disampaikan
pemimpin negara-negara sahabat atas bencana gempa bumi yang mengguncang
Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 5 Juli lalu.
"Saya berterima kasih kepada anggota keluarga ASEAN dan teman-teman di luar Asia Tenggara atas simpati dan belasungkawa yang disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia, terutama kepada korban dan keluarga korban gempa bumi Lombok," ujar dia, dalam Peringatan 51 Tahun ASEAN, di Jakarta, Rabu.
Sejak awal Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.
Pemerintah Indonesia telah menerima ucapan simpati dan duka cita dari beberapa pemimpin negara dan organisasi internasional seperti Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi.
Negara-negara tersebut, kata Marsudi, juga siap memberikan bantuan yang dibutuhkan Indonesia untuk penanganan pascagempa.
"Kebutuhan-kebutuhan itu akan sangat tergantung pada situasi di lapangan. Karena koordinasi dengan Panglima TNI, BNPB, dan Basarnas terus kami lakukan," kata dia.
Sebelumnya dia menyatakan, seluruh wisatawan asing sudah dievakuasi oleh pemerintah setempat dan beberapa pihak sejak terjadinya gempa bumi berkekuatan 7 pada skala Richter itu.
Di sela-sela pertemuan "Bali Process Ministerial Conference" ke-7 di Bali, Selasa (7/8), Menlu Retno menjelaskan bahwa tidak ada laporan wisatawan asing yang menjadi korban dalam bencana tersebut.
Sedikitnya 700 orang wisatawan bersama warga setempat dievakuasi dari Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno menuju Pelabuhan Bangsal mengantisipasi terjadinya gempa susulan.
"Kemarin kami sudah mengevakuasi hampir semua orang yang ada di Gili Trawangan dan Gili Air. Yang belum adalah Gili Meno, itu yang mulai hari ini kami sisir. Jadi mudah-mudahan per hari ini semua orang yang ada di pulau tersebut sudah bisa kami evakuasi," ujar dia, di ASEAN Secretariat, Jakarta.
Kemlu telah menyediakan call center bagi WNA dan WNI yang membutuhkan informasi dan pertolongan akibat musibah gempa bumi Lombok, juga beberapa help desk yang tersedia di Kota Mataram, Bandara Internasional Lombok Praya, serta Pelabuhan Lembar.
"Tiga hari lalu kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan kedutaan besar asing di Jakarta untuk menjelaskan situasi terkini di Lombok," kata dia.
"Saya berterima kasih kepada anggota keluarga ASEAN dan teman-teman di luar Asia Tenggara atas simpati dan belasungkawa yang disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia, terutama kepada korban dan keluarga korban gempa bumi Lombok," ujar dia, dalam Peringatan 51 Tahun ASEAN, di Jakarta, Rabu.
Sejak awal Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.
Pemerintah Indonesia telah menerima ucapan simpati dan duka cita dari beberapa pemimpin negara dan organisasi internasional seperti Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi.
Negara-negara tersebut, kata Marsudi, juga siap memberikan bantuan yang dibutuhkan Indonesia untuk penanganan pascagempa.
"Kebutuhan-kebutuhan itu akan sangat tergantung pada situasi di lapangan. Karena koordinasi dengan Panglima TNI, BNPB, dan Basarnas terus kami lakukan," kata dia.
Sebelumnya dia menyatakan, seluruh wisatawan asing sudah dievakuasi oleh pemerintah setempat dan beberapa pihak sejak terjadinya gempa bumi berkekuatan 7 pada skala Richter itu.
Di sela-sela pertemuan "Bali Process Ministerial Conference" ke-7 di Bali, Selasa (7/8), Menlu Retno menjelaskan bahwa tidak ada laporan wisatawan asing yang menjadi korban dalam bencana tersebut.
Sedikitnya 700 orang wisatawan bersama warga setempat dievakuasi dari Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno menuju Pelabuhan Bangsal mengantisipasi terjadinya gempa susulan.
"Kemarin kami sudah mengevakuasi hampir semua orang yang ada di Gili Trawangan dan Gili Air. Yang belum adalah Gili Meno, itu yang mulai hari ini kami sisir. Jadi mudah-mudahan per hari ini semua orang yang ada di pulau tersebut sudah bisa kami evakuasi," ujar dia, di ASEAN Secretariat, Jakarta.
Kemlu telah menyediakan call center bagi WNA dan WNI yang membutuhkan informasi dan pertolongan akibat musibah gempa bumi Lombok, juga beberapa help desk yang tersedia di Kota Mataram, Bandara Internasional Lombok Praya, serta Pelabuhan Lembar.
"Tiga hari lalu kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan perwakilan kedutaan besar asing di Jakarta untuk menjelaskan situasi terkini di Lombok," kata dia.
Credit antaranews.com
ASEAN Siap Kirim Bantuan Bagi Korban Gempa Lombok
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama
Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dan perwakilan tetap negara Asia
Tenggara untuk ASEAN dalam peringatan Hari Ulang Tahun ASEAN Ke-51, di
Jakarta, Rabu (8/7). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)
"Saya tekankan komitmen ASEAN yang siap membantu dan mendukung pemerintah Indonesia untuk memulihkan dampak gempa Nusa Tenggara Bara melalui AHA Center," ucap Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi dalam pidatonya di gelaran peringatan HUT ASEAN Ke-51 di Jakarta, Rabu (8/8).
Dalam kesempatan itu, Lim juga mengungkapkan belasungkawa ASEAN terhadap Indonesia dan khususnya keluarga korban gempa di Lombok dan sekitarnya.
Gempa berkekuatan 7 skala richter dan terasa hingga Pulau Bali itu dilaporkan menewaskan sekitar 100 orang dan melukai 200 lainnya.
"Kepada rakyat dan pemerintah Indonesia saya mewakili ASEAN turut mengungkapkan rasa duka cita bagi kalian semua menyusul bencana gempa di Lombok," katanya.
Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino
|
Retno mengatakan pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan yang terbaik demi memastikan proses evakuasi dan tanggap darurat berjalan dengan semestinya.
"Terima kasih untuk negara anggota ASEAN dan di luar ASEAN yang telah mengungkapkan perhatian dan bantuan bagi rakyat Indonesia," kata Retno.
"Pemerintah terus berupaya melakukan proses evakuasi semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Kami juga telah membuka call center yang beroperasi 24 jam setiap hari demi menyediakan informasi perkembangan terkini soal penanganan bencana gempa di Lombok,"
Sejauh ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah negara seperti Rusia, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, China hingga Iran telah mengungkapkan belasungkawa terhadap para korban gempa.
Singapura bahkan telah menggelontorkan dana sebesar US$100 ribu atau setara Rp1,4 miliar sebagai dana awal bantuan bagi pemulihan gempa Lombok. Dana itu didapat dari penggalangan dana publik yang digelar Palang Merah Singapura.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga turut mengungkapkan duka cita terhadap para keluarga korban gempa Lombok. Pernyataan belasungkawa itu diutarakan Abe kepada Presiden Joko Widodo melalui pernyataan.
Sementara itu, Malaysia melalui Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah menyatakan siap menawarkan bantuan apa pun yang dibutuhkan Indonesia terkait pemulihan gempa di Lombok.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)