Inggris Serukan Investigasi Atas Tindakan Keras Israel di Gaza

Pemerintah Inggris menyerukan untuk digelarnya investigasi terhadap tindakan keras tentara Israel terhadap demonstran Palestina di Gaza. Foto/Reuters

LONDON - Pemerintah Inggris menyerukan untuk digelarnya investigasi terhadap tindakan keras tentara Israel terhadap demonstran Palestina di Gaza. Tentara Israel menembaki para demonstran yang berkumpul di dekat pagar perbatasan Gaza dan Israel.

"Harus ada penyelidikan tentang ini. Inggris telah dengan jelas menyerukan perlunya membangun fakta-fakta tentang apa yang terjadi, termasuk mengapa jumlah amunisi hidup dalam volume seperti itu bisa digunakan," kata Menteri Luar Negeri Junior Inggris, Alistair Burt.

"Ada berbagai bentuk penyelidikan yang dimungkinkan melalui PBB dan kami harus menemukan formula yang tepat, tetapi penting untuk mengetahui semua fakta," sambungnya saat berbicara di depan Parlemen Inggris.

Burt, seperti dilansir Reuters pada Selasa (15/4), kemudian menyerukan pelonggaran pembatasan gerakan di Gaza dan dukungan internasional untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek lainnya di sana.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sejauh ini pasukan Israel sudah membunuh 59 warga Palestina. Selain itu, lebih dari 2.700 orang terluka, termasuk 1.359 yang terluka akibat penggunaan amunisi hidup. 

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) memblokir upaya untuk mengadopsi pernyataan Dewan Keamanan (DK) PBB yang akan menyerukan penyelidikan independen terhadap kekerasan mematikan di perbatasan Israel-Gaza. 

Credit  sindonews.com

Saudi berhasil cegat tembakan rudal dari Yaman

Perwira militer Arab Saudi Kolonel Turki S. Al Maliki memaparkan perihal serangan rudal balistik milisi Houthi ke wilayah Arab Saudi dari Yaman dan dukungan Iran dengan memasok rudal dan pesawat nirawak "Ababil" Salam menyerahkan wilayah Arab Saudi dalam konferensi pers di Al Khobar. (ANTARA/Rahmad Nasution)

Riyadh (CB) - Pertahanan udara Arab Saudi pada Selasa (15/5) berhasil mencegat rudal balistik yang ditembakkan ke bagian selatan kerajaan itu dari daerah kekuasaan pemberontak Houthi di negara tetangga Yaman, kata seorang juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi.

Puing-puing dari rudal itu jatuh di daerah pemukiman di Kota Jizan, tetapi tidak menimbulkan korban menurut juru bicara koalisi Turki al Maliki sebagaimana dikutip AFP.

Kantor berita Houthi, Al Masirah, sebelumnya mengumumkan bahwa rudal balistik "Badr 1" telah ditembakkan ke pangkalan militer Raja Faisal di Jizan.

Para pemberontak dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan serangan rudal terhadap Arab Saudi, yang memimpin koalisi militer terhadap mereka.

Sebuah rudal pemberontak lainnya ditargetkan ke Jizan pada Senin, tetapi jatuh di daerah "gurun" menurut Maliki.

Pada jumpa pers Senin malam, dia menyampaikan bahwa enam rudal telah diluncurkan dalam satu pekan.

Dia mengatakan pemberontak Houthi telah menembakkan 138 rudal balistik ke Arab Saudi sejak pemberontak mulai menggunakan rudal-rudal tersebut untuk menyerang kerajaan.

Riyadh menuduh saingan regionalnya, Teheran, memasok pemberontak Houthi dengan rudal balistik, tuduhan yang dibantah oleh Iran.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sekutu lainnya ikut campur dalam urusan Yaman pada 2015 untuk menyingkirkan pemberontak dan memulihkan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional.

Konflik di Yaman telah menewaskan hampir 10.000 orang dan menyebabkan lebih dari 55.000 lainnya terluka menurut Organisasi Kesehatan Dunia.

Credit  antaranews.com

Kuwait Ajukan Rancangan Resolusi Lindungi Rakyat Palestina

Demonstasi di Cape Town, Afrika Selatan, Selasa (15/5), menentang penggunaan kekerasan mematikan tentara Israel kepada warga Palestina di perbatasan Gaza pada Senin (14/5).

Foto: AP Photo/Nasief Manie

Puluhan kematian telah membayangi peresmian Kedubes AS di Yerusalem.

CB, NEW YORK -- Kuwait mengatakan akan mengajukan rancangan resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melindungi rakyat Palestina. Dubes Kuwait untuk DK PBB Mansour Al-Otaibi mengatakan proposal itu akan diserahkan pada Rabu (16/5).


"Rancangan itu akan diedarkan paling mungkin besok dan akan dirancang untuk melindungi Palestina dan memberikan perlindungan internasional bagi warga sipil," ujar Al-Otaibi, dikutip Gulf News.

Kuwait saat ini adalah anggota tidak tetap DK PBB. DK PBB telah mengadakan pertemuan darurat pada Selasa (15/5) membahas mengenai bentrokan yang terjadi di perbatasan Gaza-Israel. Pertemuan itu dilakukan di markas besar PBB di New York yang dimulai dengan mengheningkan cipta untuk menghormati 61 warga Palestina yang tewas pada Senin (14/5) karena tembakan tentara Israel.





Puluhan kematian telah membayangi peresmian relokasi Kedutaan Besar AS untuk Israel di Yerusalem dari Tel Aviv. Peresmian itu dihadiri langsung putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner.


Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan siklus kekerasan di Gaza perlu diakhiri. "Karena jika tidak, aksi itu akan meledak dan menyeret semua orang di wilayah ke dalam konfrontasi mematikan lainnya," kata Mladenov.


Namun Duta Besar AS Nikki Haley justru menyindir agresi Iran di Timur Tengah. Ia juga mengutuk standar ganda PBB serta mengutuk provokasi Hamas, dan mengatakan Israel telah bertindak dengan menahan diri. "Tidak ada negara yang akan bertindak dengan lebih menahan diri daripada Israel," kata Haley.

Credit  republika.co.id

Israel Usir Balik Konjen Turki

Sebuah kunci terpasang di pertokoan yang tutup di Kota Tua Yerusalem sebagai bentuk unjukrasa peringatan Hari Nakba, Selasa (15/5).

Foto: Ammar Awad/Reuters

Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah Turki mengusir Dubes Israel.

CB, YERUSALEM -- Kementerian Luar Negeri Israel memanggil Konsul Jenderal Turki Gurcan Turkoglu di Yerusalem pada Selasa (15/5). Dalam panggilan itu, Turkoglu diminta meninggalkan Israel untuk sementara waktu.


Informasi pengusiran konjen Turki itu disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Israel. Keputusan ini mempertimbangkan perkembangan terakhir mengenai hubungan bilateral antara Israel dan Turki.

Langkah tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah Turki meminta Duta Besar Israel Eitan Naeh kembali ke negaranya. Pengusiran dilakukan setelah terjadi aksi kekerasan dan pembunuhan tanpa pandang bulu oleh tentara Israel di sepanjang perbatasan Gaza.


Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Dubes Naeh dan mengatakan kepadanya untuk kembali ke negaranya untuk sementara waktu. Informasi ini didapatkan kantor berita Anadolu dari sebuah sumber yang menolak disebutkan namanya karena tidak berhak berbicara kepada media.


Sedikitnya 62 demonstran Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka oleh pasukan Israel. Ribuan warga Palestina berkumpul di perbatasan timur Jalur Gaza sejak Senin (14/5) pagi untuk ambil bagian dalam aksi protes yang ditujukan memperingati Hari Nakba dan memprotes pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.


Sejak demonstrasi dimulai pada 30 Maret lalu, lebih dari 90 demonstran Palestina telah tewas oleh tembakan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Pekan lalu, pemerintah Israel mengatakan aksi protes di perbatasan yang sedang berlangsung merupakan keadaan perang, yang membuat hukum humaniter internasional tidak berlaku.

Credit  republika.co.id

Turki usir duta besar Israel akibat pembantaian Gaza

Dokumentasi seorang polisi Israel berargumen dengan seorang perempuan Palestina di luar Kota Tua Yerusalem, di Gerbang Damaskus, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ammar Awad)

Ankara (CB) - Turki mengatakan kepada duta besar Israel untuk meninggalkan negara itu pada Selasa, setelah pasukan Israel membunuh 60 warga Palestina selama unjuk rasa di perbatasan Gaza terhadap pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Turki menjadi salah satu pengecam paling lantang atas tanggapan Israel terhadap unjuk rasa Gaza dan pemindahan kedutaan Amerika Serikat, menarik duta besarnya dari Tel Aviv dan Washington, serta menyerukan pertemuan darurat negara Islam, Jumat.

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, menyebut pertumpahan darah, Senin, sebagai yang paling mematikan bagi warga Palestina sejak perang Gaza pada 2014, pemunahan dan menyebut Israel negara teroris. Pemerintahannya menyatakan tiga hari berkabung.

"Duta besar Israel diberitahu bahwa utusan kami untuk Israel dipanggil kembali untuk konsultasi dan diberitahu bahwa akan lebih baik baginya untuk kembali ke negaranya untuk beberapa waktu," kata sumber Kementerian Luar Negeri Turki.

Juru bicara pemerintah, Bekir Bozdag, mengatakan kepada parlemen, Turki menganggap Amerika Serikat sama-sama bertanggung jawab atas kekerasan, Senin.

"Darah orang-orang Palestina yang tidak bersalah ada di tangan Amerika Serikat," katanya, "Amerika Serikat adalah bagian dari masalah, bukan solusi."

Hubungan Ankara dengan Washington, dua sekutu NATO, sangat tegang atas pemindahan kedutaan itu, ketidaksepakatan mengenai penempatan militer di Suriah utara, dan kasus pengadilan terhadap warga negara Turki dan Amerika Serikat di masing-masing negara.

Terdapat demonstrasi melawan Israel di Istanbul dan di Ankara. Erdogan, yang berkampanye untuk pemilihan presiden dan parlemen bulan depan, mengatakan unjuk rasa akan diadakan pada Jumat untuk memprotes pembunuhan tersebut.

Persoalan Palestina menggerakkan banyak orang Turki, termasuk dengan pemilih nasionalis dan religius yang membentuk basis dukungan Erdogan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan di Twitter, Erdogan tidak dalam posisi untuk mengajarkan moralitas kepada mereka, karena dia mendukung gerakan Islamis Palestina Hamas yang memerintah Gaza. "Tidak ada keraguan bahwa dia memahami terorisme dan pembantaian," kata Netanyahu.

Erdogan mencuit kembali, Netanyahu adalah pemimpin negara apartheid yang telah menduduki tanah rakyat yang tidak berdaya selama 60 tahun lebih, yang melanggar resolusi PBB, dengan menambahkan dia mengkritik Turki yang membiaskan perhatian.

"Ingin pelajaran dalam kemanusiaan? Baca Sepuluh Perintah Tuhan," katanya.

Hubungan dua kekuatan kawasan itu menjadi sulit. Pada 2010, marinir Israel menyerbu kapal bantuan untuk memberlakukan blokade laut Gaza, menewaskan sepuluh pegiat Turki dan menyebabkan penurunan hubungan diplomatik yang berlangsung hingga 2016.

Bozdag mengatakan kepada parlemen, demonstrasi yang direncanakan di Istanbul akan sekali lagi menunjukkan bahwa orang-orang Turki tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan dan kekejaman, bahwa mereka membela para korban dalam menghadapi kejahatan.

Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, juga mengatakan, negara Islam harus meninjau hubungan mereka dengan Israel setelah tindak kekerasan, Senin.

Credit  antaranews.com

Protes Pembantaian Demonstran Palestina, Turki Tarik Dubesnya dari AS dan Israel

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Foto: Reuters)

ANKARA – Turki telah memanggil pulang duta besarnya untuk Israel dan Amerika Serikat menyusul pembunuhan puluhan demonstran Palestina oleh Pasukan Keamanan Israel (IDF) di hari pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem.
Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag mengatakan, kedua diplomat yang saat ini ditempatkan di Washington DC dan Tel Aviv itu akan kembali ke Turki untuk melakukan konsultasi. Turki juga mengumumkan tiga hari berkabung nasional sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina.

Diwartakan Al Jazeera, Selasa (15/5/2018), Ankara juga meminta pertemuan tingkat tinggi (KTT) darurat organisasi kerjasama Islam (OKI) untuk digelar pekan ini, kemungkinan pada Jumat, serta digelarnya sidang Majelis Umum PBB terkait kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran Palestina oleh Israel.

Tidak hanya Turki, Pemerintah Afrika Selatan juga memanggil duta besarnya dari Israel pada Senin. Afrika Selatan menyatakan kecamannya terhadap kekerasan yang dilakukan IDF terhadap demonstran Palestina.

"Melihat cara serangan Israel yang tidak pandang bulu dan membabi buta, Pemerintah Afrika Selatan telah mengambil keputusan untuk memanggil Duta Besar Sisa Ngombane dengan segera hingga pemberitahuan lebih lanjut," demikian disampaikan kementerian luar negeri Afrika Selatan.

Sedikitnya 59 demonstran Palestina terbunuh dan lebih dari 2.700 lainnya luka-luka akibat tembakan tentara Israel di sepanjang perbatasan Gaza-Israel pada Senin. Sebagian besar dari korban mengalami luka-luka akibat tembakan amunisi hidup serta gas air mata.

Otoritas Palestina dan Pemerintah Turki menyebut kekerasan yang dilakukan tentara Israel terhadap para demonstran sebagai sebuah “pembantaian” dan mendesak dunia internasional untuk turun tangan mencegah jatuhnya lebih banyak korban.          





Credit okezone.com

Anggota DK PBB Protes Resolusi Gagal Tekan Israel

Dalam kombinasi foto ini, warga Palestina melancarkan aksi protes di dekat perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Senin, 14 Mei 2018 (foto kiri) dan pada hari yang sama para pejabat Israel: Sara Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, dan Putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump dari kiri ke kanan) bertepuk tangan pada upacara pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.

Foto: Foto AP

Israel tidak mematuhi resolusi yang menuntut diakhirinya pembangunan permukiman.

CB, JENEWA -- Sepuluh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyatakan keprihatinan mendalam karena tidak dilaksanakannya resolusi 2016. Resolusi tersebut menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Israel di tanah yang diinginkan warga Palestina untuk sebuah negara merdeka.


Ke-10 negara anggota tersebut yakni Bolivia, Cina, Pantai Gading, Guinea, Prancis, Kazakhstan, Kuwait, Belanda, Peru, dan Swedia

Mereka menyampaikan keprihatinannya melalui sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Isi surat menyebutkan kurangnya implementasi dari resolusi itu. Surat disampaikan bertepatan dengan demonstrasi warga Palestina di jalur Gaza.


"Dewan Keamanan harus berdiri di belakang resolusi dan memastikan resolusi memiliki makna. Jika tidak, kita berisiko merusak kredibilitas sistem internasional," tulis ke 10 negara anggota itu.


Anggota DK PBB juga meminta Guterres untuk mulai mengirimkan laporan kuartalnya mengenai implementasi resolusi secara tertulis dan bukan secara lisan. "Meskipun kadang-kadang ada alasan sah untuk laporan lisan, tapi itu hanya untuk keadaan luar biasa," tulis anggota dewan.


Sebulan sebelum Presiden AS Donald Trump menjabat pada Januari 2017, DK PBB mengadopsi resolusi yang menuntut diakhirinya permukiman Israel. Sebanyak 14 suara mendukung resolusi dan satu abstain. Trump telah mengecam resolusi itu dan menyerukan Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan hak veto.


Utusan Timur Tengah Nickolay Mladenov melaporkan kepada DK PBB tahun lalu bahwa Israel mencemooh permintaan untuk mengakhiri permukiman. Israel juga mengabaikan permintaan untuk menghentikan provokasi, hasutan, dan retorika inflamasi.


Resolusi itu juga menggarisbawahi bahwa pihaknya tidak akan mengenali perubahan apa pun pada resolusi 4 Juni 1967, termasuk berkaitan dengan Yerusalem, kecuali yang disetujui oleh para pihak melalui negosiasi. Israel menganggap semua Yerusalem sebagai ibu kotanya. Palestina menginginkan bagian timur kota sebagai ibu kota negara masa depan mereka sendiri.


Sebagian besar negara menganggap Yerusalem Timur, yang dianeksasi Israel setelah merebutnya dalam Perang Timur Tengah 1967, merupakan rumah bagi situs-situs yang dianggap suci bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen.

Credit  republika.co.id

AS Blokir Seruan PBB untuk Penyelidikan Independen di Gaza

Demonstran Palestina berlari untuk menyelamatkan diri dari tembakan dan gas air mata tentara Israel selama protes terhadap pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem di perbatasan Israel-Gaza di Jalur Gaza. Foto/Istimewa

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) memblokir upaya untuk mengadopsi pernyataan Dewan Keamanan PBB yang akan menyerukan penyelidikan independen terhadap kekerasan mematikan di perbatasan Israel-Gaza. Insiden itu meletus ketika kedutaan AS yang baru dibuka di Yerusalem.

"Dewan Keamanan mengungkapkan kemarahan dan dukanya terhadap pembunuhan warga sipil Palestina yang menggunakan hak mereka untuk melakukan protes damai," bunyi draf pernyataan itu, seperti dikutip dari AFP, Selasa (15/5/2018).

"Dewan Keamanan menyerukan investigasi independen dan transparan atas tindakan-tindakan ini untuk memastikan pertanggungjawaban," bunyi kelanjutan draft pernyataan itu.

Pada hari paling berdarah dalam konflik Israel-Palestina sejak perang Gaza tahun 2014, setidaknya 55 orang Palestina tewas dalam bentrokan dan lebih dari 2.400 orang Palestina terluka.

Peristiwa itu meletus sebelum para pejabat Israel dan delegasi Gedung Putih termasuk putri Presiden Donald Trump, Ivanka, secara resmi membuka kedutaan AS di Yerusalem, dan pertumpahan darah terus berlanjut sepanjang hari.

Korban tewas termasuk delapan anak di bawah usia 16 tahun, menurut utusan Palestina untuk PBB. Kementerian Kesehatan Gaza telah mengurus para korban tewas dan cedera secara keseluruhan.

"Dewan Keamanan menyatakan keprihatinannya mengenai perkembangan terakhir di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, khususnya dalam konteks protes damai di Jalur Gaza dan kehilangan tragis kehidupan sipil," kata rancangan pernyataan itu.

"Dewan Keamanan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dengan tujuan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan membangun ketenangan," sambung draft rancangan itu.

"Dewan Keamanan menyerukan semua negara untuk tidak melakukan langkah apa pun yang lebih memperburuk situasi, termasuk tindakan sepihak dan melanggar hukum yang merusak prospek perdamaian," demikian bunyi draft pernyataan itu.

Draft pernyataan itu juga mengatakan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum - merujuk pada keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Warga Palestina selama ini memandang Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. 

Credit  sindonews.com

DK PBB akan Gelar Sidang Bahas Gaza

Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Foto: AP Photo/Adel Hana

58 warga Palestina tewas oleh tentara Israel di Jalur Gaza pada Senin (14/5) kemarin

CB, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) akan menggelar sidang pada hari ini, Selasa (15/5). Sidang akan membahas tentang eskalasi dan kekerasan terbaru di perbatasan Jalur Gaza.

Penyelenggraan sidang ini merupakan ide dan hasil seruan Kuwait. Hal ini menyusul telah tewasnya lebih dari 50 warga Palestina di Jalur Gaza akibat diserang pasukan keamanan Israel.

Penyerangan itu dilakukan ketika ribuan warga Palestina menggelar demonstrasi menentang pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Israel ke Yerusalem pada Senin (14/5).

Belum jelas pernyataan apa yang mungkin keluar dari DK PBB sehubungan dengan tewasnya puluhan warga Palestina oleh Israel. Namun, pernyataan draf yang diperoleh Associated Press, DK PBB kemungkinan akan menyatakan kemarahan dan kesedihan terkait tewasnya warga Palestina, menyeru penyelidikan independen dan transparan, serta meminta semua pihak menahan diri.

Selain itu, DK PBB diperkirakan akan mendesak semua negara agar mematuhi resolusinya tentang tak memindahkan kedubes ke Yerusalem. Pada Desember tahun lalu, AS memveto resolusi DK PBB yang mengharuskan Presiden Donald Trump membatalkan deklarasinya tentang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dilaporkan 58 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel ketika berdemonstrasi perbatasan Gaza-Israel pada Senin (14/5). Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan Kedubes AS di Yerusalem.

Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948. Aksi protes dan menentang pendudukan Israel telah dilakukan ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza sejak akhir Maret lalu.

Namun aksi tersebut direspons secara brutal oleh Israel. Mereka tak segan menembaki para demonstran agar tak mendekati pagar perbatasan.

Credit  republika.co.id

OKI Sebut Pembukaan Kedubes AS Penghinaan Terhadap Palestina

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menganggap pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem sebagai penghinaan terhadap Palestina. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menganggap pembukaan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat untuk Israel di Yerusalem, Senin (14/5) merupakan bentuk penghinaan terhadap hak bangsa Palestina dan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Organisasi beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia itu mengutuk keras langkah Presiden Donald Trump yang berkeras membuka kedutaan besarnya itu meski seluruh dunia mengecamnya.

"OKI menganggap pemerintahan AS saat ini bertentangan dengan komitmen negaranya sendiri dan menghina hak-hak dasar Palestina serta juga hukum internasional," bunyi pernyataan resmi OKI melalui situsnya, Senin (14/5).



"OKI mengecam dengan pernyataan sekeras-kerasnya langkah ilegal pemerintah AS ini dan menganggap langkah tersebut sebagai serangan AS terhadap hak dasar, sejarah, dan hukum bangsa Palestina."

Pernyataan itu diungkapkan OKI sebagai tanggapan terhadap AS yang baru saja membuka kedutaannya untuk Israel di Yerusalem pada awal pekan ini.

Pemindahan Kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem tetap dilakukan Trump meski Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak keputusannya itu yang dinilai bisa mengancam perdamaian di Timur Tengah.



Dalam pernyataannya, OKI juga kembali menegaskan langkah AS tersebut merusak kedudukan hukum internasional yang jelas-jelas telah mengatur status Yerusalem, kota suci bagi tiga agama yang selama ini menjadi sumber konflik Palestina-Israel.

OKI menyebut keputusan AS yang berkeras membuka kedutaan di Yerusalem telah melanggar sejumlah resolusi internasional terkait status Al Quds Al Sharif dan Palestina seperti resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tahun 1967, resolusi 252 (1968), resolusi 267 (1969), resolusi 298 (1971), resolusi 338 (1973), resolusi 446 (1979), resolusi 465 (1980), resolusi 476 (1980), resolusi 478 (1980), resolusi 2334 (2016), dan resolusi Majelis Umum PBB A/RES/72/15 tahun 2017.

Padahal, seluruh resolusi itu juga disepakati AS sebagai salah satu anggota PBB.



"Sangat jelas bahwa AS tidak menghormati hak-hak dan sentimen religius dari umat Muslim. Langkah AS ini juga menyimpulkan bahwa pemerintahan AS saat ini gagal mempertahankan perannya sebagai perantara dan mediator upaya perdamaian di kawasan,"

Trump tidak hadir dalam pembukaan kedubesnya itu. Namun, delegasi AS yang terdiri dari putri Trump dan menantunya, Ivanka Trump dan Jared Kushner, serta sejumlah pejabat lainnya seperti Wakil Menteri Luar Negeri AS John Sullivan telah mewakilinya dalam peresmian Senin siang tersebut.

Sullivan menganggap relokasi kedutaan negaranya merupakan "pengakuan terhadap realitas yang telah lama tertunda."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga hadir dalam gelaran peresmian tersebut. Ia bahkan mendorong negara lain melakukan hal yang sama seperti AS.

Tidak tinggal diam, ratusan warga Palestina di Jalur Gaza menggelar protes menolak pembukaan kedutaan. Militer Israel disebut menambah pasukannya di perbatasan dekat Gaza demi mengantisipasi pendemo.

Bentrokan tidak dapat dihindari. Sedikitnya 52 warga Palestina tewas akibat bentrok dengan pihak militer di Jalur Gaza. Gedung Putih malah menyalahkan Hamas, salah satu fraksi besar Palestina, atas kematian tersebut.





Credit  cnnindonesia.com

Macron Ucapkan Belasungkawa kepada Abbas

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Macron meminta demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel berlangsung tanpa kekerasan

CB, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron berbelasungkawa atas tewasnya 58 warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza pada Senin (14/5). Hal ini ia sampaikan ketika menghubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA, dalam percakapannya dengan Abbas Macron mengulangi dukungan negaranya untuk rakyat Palestina. Ia pun meminta agar demonstrasi yang tengah berlangsung di perbatasan Jalur Gaza tetap tanpa kekerasan.

Macron mengatakan, dirinya mengutuk penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza. "Macron berencana untuk berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa (15/5)," kata pihak Istana Elysee dalam sebuah pernyataan, dikutip Anadolu Agency.

Sedikitnya 58 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel ketika berdemonstrasi perbatasan Gaza-Israel. Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Yerusalem.

Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.

Aksi protes dan menentang pendudukan Israel telah dilakukan ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza sejak akhir Maret lalu.Namun aksi tersebut direspons secara brutal oleh Israel. Mereka tak segan menembaki para demonstran agar tak mendekati pagar perbatasan.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan sebagian besar warga Palestina yang berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel telah diperalat Hamas. Ia menegaskan tak akan segan menyerang mereka yang mendekat ke pagar perbatasan Israel.

"Saran saya kepada warga Gaza, jangan dibutakan oleh (pemimpin Hamas, Yehya Al-) Sinwar, yang mengirim anak-anak Anda untuk mengorbankan hidup mereka tanpa utilitas apa pun. Kami akan membela warga negara kami dengan semua tindakan dan tidak akan membiarkan pagar diserangi," ujarnya.

Credit  republika.co.id

Malaysia: Pembukaan Kedubes AS di Yerusalem Pertajam Konflik

Sebuah tanda di jembatan yang mengarah ke kompleks Kedutaan Besar AS menjelang pembukaan resmi di Yerusalem, Ahad (13/5). Pembukaan Kedutaan Besar AS pada hari ini, Senin (14/5), di Yerusalem yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina.

Foto: Foto AP/Ariel Schalit

Kemenlu Malaysia menilai kebijakan Pemerintah AS menghambat negosiasi perdamaian

CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia menentang keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang membuka kedutaan besarnya di Yerusalem. Dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa (15/5), Pemerintah Malaysia dengan tegas percaya bahwa langkah itu akan semakin melemahkan dan membahayakan upaya untuk menemukan solusi yang komprehensif dan langgeng terhadap konflik Palestina-Israel.

Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia, keputusan Pemerintah AS ini juga akan berakibat buruk tidak hanya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan, tetapi akan mengobarkan sentimen dan menghambat negosiasi perdamaian di masa depan. Pembukaan kedutaan juga dinilai akan semakin memperuncing situasi.

"Malaysia ingin menegaskan kembali posisinya bahwa solusi dua negara, di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan dalam damai, berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, adalah satu-satunya solusi yang layak untuk konflik Palestina-Israel," tutur Kemenlu Malaysia dalam pernyataan resminya.

Malaysia akan terus bekerja sama dengan semua mitra untuk menemukan solusi yang adil dan langgeng terhadap konflik.

Credit  republika.co.id

Pesawat tempur Israel hantam fasilitas Hamas di Gaza

Arsip Foto. Seorang pengunjuk rasa berlari saat bentrok dengan pasukan Israel dalam sebuah protes dimana warga Palestina menuntut hak untuk kembali ke tanah air mereka di perbatasan Israel-Gaza di selatan Jalur Gaza, Jumat (20/4/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Yerusalem (CB) - Pesawat tempur Angkatan Udara Israel menghantam satu pangkalan Hamas di Jalur Gaza pada Senin (14/5) menurut militer Israel, sementara bentrokan berdarah antara demonstran dan tentaranya terjadi di sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel.

"Satu pesawat tempur menghantam lima target teroris di satu fasilitas pelatihan militer milik organisasi teror Hamas di Jalur Gaza utara," kata militer Israel dalam pernyataan yang dikutip AFP.

"Serangan itu dilakukan sebagai respons terhadap tindakan kekerasan yang beberapa jam sebelumnya yang dilakukan Hamas di pagar keamanan."

Insiden paling berdarah dalam beberapa tahun terakhir di kawasan perbatasan tersebut menewaskan sedikitnya 55 orang Palestina dan menyebabkan ratusan lainnya terluka.

Militer Israel mengatakan bahwa sebelumnya sebuah pesawat tempur dan tank melancarkan tembakan ke "posisi militer" Hamas lainnya, setelah anggota bersenjata Hamas diduga menembak pasukan Israel.

Warga Palestina sudah berminggu-minggu menggelar aksi protes dan selama itu bentrok sering terjadi, menewaskan sedikitnya 91 orang sejak 30 Maret menurut siaran AFP.

Tidak ada orang Israel yang cedera dalam bentrok itu dan militer Israel menuai kritik karena menggunakan tembakan peluru aktif.

Kekerasan pada Senin muncul saat delegasi Gedung Putih dan pejabat Israel berkumpul untuk meresmikan pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Insiden itu merupakan peristiwa yang paling berdarah dalam konflik Israel-Palestina sejak Perang Gaza 2014.

Credit  antaranews.com

Prancis dan Inggris Ikut Kutuk Kekerasan Militer Israel

Ribuan warga Palestina memprotes pemindahan Kedubes AS di Yerusalem.

Foto: the Palestine Chronicle.

Militer Israel bentrok dengan demonstran Palestina yang menentang Kedubes AS.

CB, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk kekerasan yang dilakukan terhadap warga Palestina oleh militer Israel. Macron mengatakan, akan segera memanggil dan menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu guna membahas kekerasan yang terjadi


Rencana diskusi dengan Netanyahu dilakukan setelah Macron melakukan perbincangan dengan Raja Yordania Abdullah dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (14/5) kemarin. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut terkait rencana pertemuan Macron dengan Netanyahu.

"(Macron) bersedih jatuhnya korban sipil yang besar di Gaza, Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Dia juga mengutuk kekerasan pasukan bersenjata Israel terhadap demonstran," kata Kantor Kepresidan Prancis, Selasa (15/5).


Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penolakan warga Palestina atas dipindahkannya Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dari Tel Aviv ke Yerusalem. Terkait hal itu, Macron menegaskan posisinya yang menentang keputusan yang dibuat Presiden AS Donald Trump tersebut.


Setali tiga uang dengan Macron, Pemeritah Inggris meminta Israel untuk menahan diri dalam gelombang demonstrasi yang terjadi. Inggris mengaku khawatir dengan kekerasan yang berjung pada tewasnya nyawa warga di Gaza. "Sangat disayangkan bahwa elemen-elemen ekstremis mungkin berusaha mengeksploitasi protes-protes ini untuk tujuan kekerasan mereka sendiri," kata Menteri Inggris untuk Timur Tengah Alistair Burt dalam sebuah pernyataan.


Dia mengatakan, pemerintah Inggris mengaku tidak akan melarang Israel untuk mempertahankan perbatasannya. Namun, dia mendesak Israel untuk menahan diri lantaran besarnya jumlah korban yang semakin memprihatinkan.

Sedikitnya 55 demonstran tewas menyusul bentrokan dengan pasukan militer Israel. Mereka melakukan aksi protes guna menolak pembukaan Kedutaan Besar AS untuk Israel di Yerusalem.

Pasukan Pertahanan Israel mendata, lebih dari 35 ribu orang melakukan protes di sepanjang perbatasan Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut, sedikitnya 2.770 orang terluka dalam aksi demontrasi itu.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, tindakan pasukan Israel sebagai pembantaian. Ia mengusulkan adanya penengah baru yang menggantikan AS sebagai pembicara perantara antara Palestina dan Israel.

Gedung Putih selanjutnya menyalahkan musibah kematian itu pada kelompok Palestina Hamas. Mereka menganggap Hamas secara sengaja memprovokasi terkait pemindahan Kedubes AS untuk Israel di Yerusalem.

Credit  republika.co.id

Yordania kutuk peningkatan agresi Israel di Gaza

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Yordania, Palestina dan bendera Islam sambil menyerukan slogan dalam aksi mendukung warga Palestina di Gaza dalam aksi di Amman, Yordania. (ANTARA FOTO/REUTERS/Muhammad H)

Amman, Yordania (CB) - Kabinet Yordania pada Senin (14/5) mengutuk keras "peningkatan serius" agresi Israel di Jalur Gaza menurut siaran kantor berita resmi Yordania, Petra.

Kecaman itu disampaikan saat bentrokan berkecamuk di daerah kantung pesisir itu antara pemrotes Palestina dan personel pasukan keamanan perbatasan Israel, yang menewaskan 55 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang lagi.

Dewan tersebut menyatakan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh Israel terhadap warga sipil yang tak memiliki pertahanan di Jalur Gaza adalah pelanggaran nyata hak politik dan kemanusiaan, serta hukum mereka.

Pada Senin, Kabinet Yordania juga mengecam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, berjanji akan melanjutkan upaya untuk mencegah konsekuensi dari keputusan semacam itu.

Aksi protes diselenggarakan sehari sebelum peringatan ke-70 Hari Nakba, atau "Hari Bencana" Palestina, yang diperingati oleh rakyat Palestina sebab pada 1948, ratusan ribu orang Palestina diusir dari rumah mereka atau menyelamatkan diri dari kerusuhan ketika Israel dibentuk.

Masih pada Senin, ratusan orang Yordania turun ke jalan untuk memprotes pembukaan provokatif Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Pemrotes, termasuk wakil dari beberapa partai politik, berkumpul di dekat Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Yordania, Amman, tempat mereka membakar bendera Israel dan AS.

"Ini adalah tindakan sembrono AS yang hanya akan meningkatkan ketegangan," kata seorang pengunjukrasa kepada Xinhua.

"Kami berada di sini untuk mengirim pesan kepada dunia bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina. Tidak akan ada perdamaian tanpa ini," katanya.

Mereka juga mengutuk pembantaian demonstran sipil di Jalur Gaza oleh pasukan keamanan Israel.

Pada Senin pagi, Menteri Negara Yordania Urusan Media Mohammad Momani mengatakan Israel mesti bertanggung-jawab atas pembunuhan warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

"Israel, yang adalah kekuatan pendudukan, bertanggung-jawab atas kejahatan yang dilakukan di Jalur Gaza pada Senin," kata Momani, sebagaimana dikutip kantor berita Petra.

Menteri tersebut mengutuk penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh pasukan keamanan Israel terhadap rakyat Palestina, dan mengatakan ketiadaan solusi masalah Palestina akan meningkatkan kerusuhan di wilayah itu.

Pada Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuannya atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke kota suci yang menjadi sengketa tersebut.

Credit  antaranews.com

Kota Hilang Mardaman Ditemukan di Irak, Berumur 4.800 Tahun

Arkeolog Universitas Tubingen, Jerman, menemukan reruntuhan kota kuno Mardaman berusia 4.800 tahun di Irak Utara. (dok. Universitas Tubingen)

CB, Jakarta – Tim arkeolog dari Universitas  Tubingen, Jerman, menemukan reruntuhan kota kuno Mardaman yang diperkirakan berusia 4.800 tahun. Reruntuhan ini ditemukan di Kurdistan, wilayah utara Irak.
Setelah melakukan penggalian betahun-tahun, akhirnya para arkeolog ini menemukan reruntuhan yang dipercaya pernah hidup makmur selama berabad-abad. Penelitian penting ini berawal dari penemuan pot berisi 92 prasasti di tengah reruntuhan bekas bangunan istana.
Betina Faist, ahli filologi dari Universitas Heidelberg, Jerman, berhasil memecahkan tulisan dalam prasasti itu. Dari situ diketahui kota kuno itu bernama Mardaman atau sesekali disebut Mardama.
Menurut Peter Pfalzner, professor arkeologi Timur dari Tubingen, reruntuhan Mardaman (sekarang terletak dekat kota modern Bassetki) diperkirakan mulai dibangun antara 2800 dan 2650 tahun sebelum masehi. Kota itu mencapai puncak kejayaannya pada 1900 dan 1700 tahun sebelum masehi.

Prasasti ini dibuat sekitar 1250 tahun sebelum masehi, saat Mardaman masuk ke dalam pemerintahan Asiria yang dipimpin oleh Assur-nasir. Sedangkan istana tempat ditemukannya prasasti itu diperkirakan hancur pada 1200 tahun sebelum masehi. Tetapi kotanya masih terus hidup dan berkembang sampai periode Neo-Asiria pada 911 hingga 612 tahun sebelum masehi.
“Prasasti-prasasti itu memuat urusan-urusan administratif dan komersial dengan masyarakat Mardama,” tutur Pfalzner, yang memimpin tim penggalian.
Mengacu pada prasasti yang pernah ditemukan di situs arkeologi lain, Mardaman pernah menjadi kerajaan merdeka, sebelum menjadi bagian kerajaan yang lebih besar. Pada sejarahnya Mardaman pernah diserang dan mengalami kehancuran di beberapa bagian, tetapi penduduk membangun kembali kotanya.
Pot yang memuat prasasti di dalamnya itu ditemukan dalam kondisi terbungkus tanah liat, yang diartikan sebagai upaya penduduk kota dalam menyelamatkan prasasti.
“Prasasti disembunyikan dengan cara ini, beberapa saat setelah kota dikepung dan bangunan-bangunan dihancurkan,” katanya. “Mungkin informasi dalam prasasti ini dilindungi untuk diwariskan pada anak cucu mereka.”
“Mardaman berkembang menjadi kota yang berpengaruh, karena berada di jalur perdagangan antara Mesopotamia, Anatolia, dan Suria,” kata Pfalzner. “Saat itu Mardaman adalah kekuatan besar di Mesopotamia.”
Tim arkeolog dari Tubingen memulai pekerjaannya pada 2013. Proyek penggalian mereka adalah ekskavasi besar pertama yang dilakukan di kota itu. Penemuan lain berupa patung orang telanjang pernah ditemukan di situs itu pada 1960.
Saat ini penggalian terus dilanjutkan. Pfalzner merasa lega kota kuno Mardaman terhindar dari penjarahan seperti yang terjadi pada situs-situs lain di Irak.

Credit  tempo.co

NASA Bakal Bawa Helikopter Mini untuk Misi Mars 2020

Ilustrasi. (Foto: AFP PHOTO / KARIM SAHIB)

Jakarta, CB -- NASA mengumumkam bahwa misi ke Mars yang akan meluncur pada 2020 akan mengangkut sebuah helikopter kecil. Heikopter ini akan mengobservasi permukaan Mars dari angkasa.

Dengan helikopter, observasi bisa dilakukan lebih cepat ketimbang robot yang berjalan di permukaan Mars. Selain itu, permukaan yang diamati pun lebih luas dan helikopter tak akan tersangkut di pasir seperti rekan robot daratnya.

Tapi ada satu masalah, sulit untuk membuat benda terbang di atmosfer yang tipis seperti Mars. Sehingga, helikopter yang dibuat untuk misi Mars ini berbeda dari yang dibuat di Bumi.






Peneliti NASA perlu membuat helikopter yang lebih ringan dan baling-balingnya mesti berputar lebih cepat.

Mereka merancang helikopter Mars ini dengan mesin yang berputar 10 kali lebih cepat dari helikopter Bumi. Ini berarti putaran baling-baling helikopter di Mars lebih dari 3.000 rpm. Berat helikopter ini pun hanya 1,8 kilogram.

"Badan pesawat [...] kira-kira seukuran bola softball," demikian tertulis pada siaran pers NASA akhir pekan lalu (12/5).

NASA berencana untuk melakukan uji terbang lima kali dalam 30 hari untuk helikopter khusus ini. Untuk permulaan, heli akan diuji untuk terbang setinggi 3 meter dan melayang selama 30 detik, dan turun kembali.

Pada pengujian berikutnya, helikopter akan diterbangkan hingga beberapa ratus meter dengan durasi lebih lama, sekitar 90 detik.

Bergerak Otonom

Helikopter ini akan bergerak otonom, namun akan memiliki sambungan nirkabel dengan robot pengelana untuk saling bertukar data.

Meski demikian, heli ini bukanlah bagian penting dalam misi Mars 2020. Jadi, jika helikopter ini gagal terbang, keseluruhan misi ini masih akan tetap berjalan.



Sebelumnya, Rusia sempat meluncurkan misi untuk menerbangkan balon di atmosfer Venus. Sementara misi helikopter ini akan jadi misi benda terbang bermesin pertama di luar Bumi. Sekaligus jadi kendaraan terbang pertama yang menjelajahi planet lain.

Heli juga dilengkapi dengan panel surya untuk mengisi ulang baterai lithium-ion miliknya. Ia pun dilengkapi perlengkapan untuk menjaga jeroan mesin tetap hangat. Sehingga mesin ini bisa bertahan dari dinginnya suhu malam di Mars.

Mungkin kita akan mendapat pemandangan permukaan Mars dari angkasa ketika misi tersebut sampai di Mars dua tahun mendatang, demikian ditulis The Register. 




Credit  cnnindonesia.com

Indonesia Usulkan 3 Taman Nasional Ini Jadi Cagar Biosfer Dunia

Pemandangan Danau Segara Anak dari arah Sembalun, Lombok, (20/10). Danau indah berwarna biru ini terbentuk akibat meletusnya gunung Samalas pada 1257. Kini danau ini menjadi daya tarik para wisatawan saat mendaki gunung Rinjani. Tempo/Tony Hartawan

CB, Jakarta - Indonesia akan mengusulkan tiga taman nasional menjadi cagar biosfer dunia dalam sidang International Co-ordinating Council of the Man and the Biosphere (ICC-MAB) Unesco ke-30 program, yang digelar pada 23-28 Juli 2018 di Palembang.
"Kita akan mengusulkan nominasi tiga cagar biosfer yaitu Berbak Sembilang di Sumatera Selatan dan Jambi, Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu di Kalimantan Barat dan Rinjadi di Nusa Tenggara Barat," ujar Ketua Komite Nasional MAB Unesco Enny Sudarmonowati di Auditorium Sasana Widya Sarwono LIPI, Jakarta, Senin, 14 Mei 2018.
ICC-MAB merupakan agenda tahunan yang dilaksaakan Unesco untuk membahas pembangunan dan pengembangan cagar biosfer sebagai pemulihan ekosistem. Indonesia menjadi tuan rumah negara kelima di luar Prancis. Negara lain yang pernah menjadi tuan rumah yaitu Jeju (Korea Selatan), Dresden (Jerman), Jonkoping (Swedia) dan Lima (Peru).
Jumlah cagar biosfer di dunia saat ini berjumlah sebanyak 669 yang tersebar di 120 negara. Indonesia, kata Enny, sekarang memiliki 11 cagar biosfer.

"Dan sekarang kami mengusulkan 3 cagar biosfer baru. Harapannya disetujui untuk ditetapkan Unesco di Palembang nanti," kata Enny. "Sehingga cagar biosfer tercatat di Unesco dan bertambah menjadi 14."
ICC-MAB Unesco , kata Enny, memberi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan adanya pengakuan dan peran Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam hayati di dunia. Momen ini, Enny berujar, akan menjadi ajang promosi keunggulan Indonesia.
"Sebagai tuan rumah, Indonesia perlu mengambil peran dengan mengusulkan rekomendasi terkait dengan salah satu nominasi cagar biosfer baru Indonesia, yakni Berbak Sembilang," kata Enny yang juga Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI.




Credit  tempo.co

Indonesia Kecam Keras Pembukaan Kedutaan AS di Yerusalem

Aksi protes pembukaan kedutaan AS di Yerusalem menewaskan 52 warga Palestina dan melukai ribuan lainnya. (REUTERS/Mohammed Salem)

Jakarta, CB -- Indonesia mengecam keras pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Langkah AS tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, serta mengancam proses dan perdamaian di Timur Tengah.

Lewat pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB segera bersidang untuk mengambil sikap dan langkah yang tegas.

"Indonesia mendorong negara-negara anggota PBB lainnya untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat," demikian pernyataan Kemlu RI, Selasa (15/5).

Amerika resmi membuka kedutaannya di Yerusalem, Senin (14/5) sesuai keputusan Donald Trump pada 6 Desember lalu, untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv, sebagai pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.



Langkah AS membuka kedutaan di Yerusalem melanggar Resolusi DK PBB nomor 242 tahun 1967, 252 tahun 1968, 267 tahun 1969, 298 tahun 1971, 338 tahun 1973, 446 tahun 1979, 465 tahun 1980, 476 tahun 1980, 478 tahun 1980, 2334 tahun 2016 dan Resolusi Majelis Umum PBB no 1/RES/72/15 tahun 2017.

Kesepakatan internasional menyatakan status Yerusalem seharusnya ditentukan oleh dialog perdamaian Israel-Palestina, karenanya sikap unilateral Amerika Serikat melanggar tatanan kesepakatan tersebut.

"Pemerintah dan rakyat Indonesia, akan terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya," kata Kemenlu RI.

Perlawanan rakyat Palestina terhadap pembukaan kedutaan AS di Yerusalem, menyebabkan 52 warga Palestina tewas dan ribuan lagi luka-luka. Gedung Putih menuding Hamas menjadi provokator yang menyebabkan bentrokan tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

PM Malaysia Mahathir Mohamad akan Selidiki Jaksa Agung

Tan Sri Mohamed Apandi Ali [The Malaysian Times]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, memerintahkan Jaksa Agung Malaysia, Tan Sri Mohamed Apandi Ali, untuk mengambil cuti dan akan digantikan sementara oleh jaksa umum.
Perdana Menteri mengatakan meskipun kontrak Apandi telah diperpanjang, pemerintah akan melakukan proses penyelidikan terhadap Apandi.
"Ketika dia sedang cuti, jaksa umum akan mengambil alih pekerjaannya dan akan melanjutkan pekerjaannya," kata Mahathir Mohamad dalam konferensi pers di Perdana Leadership Foundation pada Senin 14 Mei, seperti dikutip dari The Star.

"Kami membutuhkan dasar untuk penyelidikan. Pada saat ini, kami belum mengajukan laporan resmi, meskipun ada banyak tuduhan terhadap Apandi," kata Mahathir Mohamad ketika ditanya apakah Apandi tengah dalam penyelidikan.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menjenguk Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, yang tengah dirawat di Rumah Sakit Rehabilitasi di Cheras, Kuala Lumpur, Sabtu sore 12 Mei 2018. Presiden PKR, Wan Azizah Wan Ismail, yang merupakan istri Anwar, turut hadir dalam pertemuan ini. Facebook.com/Bebas Anwar
Mahathir Mohamad menyebut ketika penyelidikan dimulai maka Apandi bisa ditangguhkan termasuk melarang pergi ke luar negeri. Namun Apandi masih terlihat bekerja di kantornya pada Senin ini.

Mahathir Mohamad sebelumnya mengatakan bahwa Apandi telah merusak kredibilitasnya sendiri dan mengungkapkan beberapa pegawai pemerintah akan diselidiki atas peran mereka dalam pembatalan penyelidikan terhadap skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Credit  TEMPO.CO