Senin, 02 Oktober 2017

Ini Alasan BI Setop e-Money Milik Bukalapak Hingga Tokopedia

Foto: Rengga Sancaya

Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menghentikan layanan isi ulang uang elektronik yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan. Penghentian dilakukan karena uang elektronik tersebut belum memiliki izin dari BI sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan selama ini penerbit uang elektronik menganggap jika layanan tersebut hanya digunakan untuk di lingkungannya saja. Jadi dinilai tak perlu mengajukan izin.

Dia menjelaskan, padahal pada Peraturan BI terkait uang elektronik dalam pasal 1 angka 3 huruf c disebutkan bahwa salah satu dari unsur uang elektronik adalah 'digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut'.

"Jadi, jika ada yang menerbitkan layanan dan bisa digunakan untuk pembayaran kepada pihak lain yang entitasnya berbeda dengan penerbit maka itu termasuk uang elektronik. Kemudian dana beredarnya (floating fund) mencapai Rp 1 miliar harus ajukan izin ke BI," kata Pungky kepada detikFinance, Senin (2/10/2017).

Dia menjelaskan untuk kasus beberapa pihak yang sedang mengajukan izin uang elektronik adalah karena memiliki e-commerce dan memfasilitasi pembayaran kepada toko yang ada di marketplace.

"Ya toko itukan entitasnya berbeda dengan yang mengajukan izin uang elektronik," ujarnya.

Kemudian, e-commerce yang dimiliki oleh pengaju izin tersebut memiliki kriteria uang elektronik. "Ketika uang atau dana beredarnya (floating fund) sudah di atas Rp 1 miliar maka mereka wajib berizin," imbuh Pungky.

Sekedar informasi BI telah menghentikan sementara layanan isi ulang uang elektronik milik 4 perusahaan seperti TokoCash milik Tokopedia, ShopeePay milik Shopee, Paytren dan yang terbaru BukaDompet milik Bukalapak. Penghentian sementara dilakukan karena uang elektronik ini belum mendapatkan izin dari BI.

Credit finance.detik.com

Layanan e-Money Toko Online Disetop BI, Sampai Kapan?

Foto: detikINET/Irna Prihandini

Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah menghentikan layanan isi ulang uang elektronik milik 4 perusahaan seperti TokoCash milik Tokopedia, ShopeePay milik Shopee, Paytren dan yang terbaru BukaDompet milik Bukalapak.

Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, perusahaan yang sudah melakukan pembayaran dengan sistem uang elektronik dan memiliki floating fund atau dana yang beredar di platform tersebut lebih sari Rp 1 miliar harus mengajukan izin.

"Pokoknya yang sudah melakukan hal-hal berbau e-money dan floating fund-nya sudah lebih dari Rp 1 miliar kita minta mereka segera mengajukan surat perizinan," kata Pungky kepada detikFinance, Senin (2/10/2017).

Keempat penyedia uang elektronik tersebut belum memiliki izin dari BI selaku regulator sistem pembayaran. Saat ini BukaDompet, TokoCash, Paytren dan ShopeePay sedang melakukan pemrosesan izin.

"Sesuai ketentuan ya sampai perizinan mereka selesai. Sekarang masih proses," ujar Pungky.

Dia menjelaskan dalam memberikan izin penerbitan uang elektronik BI akan memastikan keamanan sistem IT agar terjaga dengan baik.

Sekedar informasi layanan uang elektronik dari Tokopedia, Tokocash untuk sementara waktu tidak dapat digunakan. Terhitung 13 September 2017. Namun, seluruh fitur TokoCash seperti transaksi, cashback, refund dan redeem Gift Card masih berfungsi seperti biasa.

Pada laman resmi Bukalapak, tertulis mulai tanggal 2 Oktober 2017, fitur top up (tambah saldo) BukaDompet akan dinonaktifkan karena Bukalapak akan menjalankan proses untuk mendapatkan lisensi e-money dari Bank Indonesia.

Dari laman resmi Shopee, efektif per 18 September 2017 layanan isi ulang atau Top Up Shopeepay tidak tersedia untuk sementara.

Credit finance.detik.com

Pemerintah Diminta tak Gentar Hadapi Penolakan Freeport

Tambang PT Freeport

CB, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Wira Yudha menyatakan, posisi pemerintah dalam proposal divestasi PT Freeport Indonesia sudah jelas. Karena itu, ia meminta pemerintah harus memegang teguh PP No 1 Tahun 2017 serta UU Minerba No.4 Tahun 2009.

''PP1/2017 tergolong baik karena masih memberikan kesempatan Freeport untuk tetap sebagai pemegang saham hingga 2041, apabila kontraknya berubah menjadi IUPK dan diberi waktu untuk bikin smelter hingga tahun 2022,'' kata Satya, saat dihubungi, Ahad (1/10).

Kalau Freeport tidak setuju, maka akan punya konsekuensi. Pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak mereka pada 2021, dan mengambil alih 100 persen kepemilikan perusahaan tambang yang berbasis di Amerika tersebut.

Sehingga, ia menilai posisi Indonesia sudah jelas, yaitu mengacu kepada PP No 1. 2017 dan UU Minerba. ''Ingat divestasi 51 persen harus diikuti dengan operatorship harus dipegang Indonesia. Konsekuensinya, kontrak Freeport yang berakhir tahun 2021 tidak usah diperpanjang,'' jelasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Resourches Studies (IRESS) Marwan Barubara menyatakan, pemerintah mesti jujur, apakah divestasi 51 persen tersebut berbentuk kepemilikan penuh oleh Indonesia, atau sebagian harus melalui Initial Public Offering (IPO).

''Soal Holding tambang itu kan bisa jadi hanya akal -akalan pemerintah saja,'' sebut Marwan.

Penolakan proposal divestasi oleh Freeport seolah olah pemerintah takut. Padahal Indonesia ada di atas angin. Sehingga, ia meminta pemerintah jangan jangan takut. Justru, Freeport lah yang takut, karena jika kontrak tidak diperpanjang, maka sahamnnya akan anjlok.

Selain itu, ia mengimbau pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak Freeport jika menolaj divestasi. ''Lebih baik diselesaikan dulu sampai 2021, baru diambil alih. Tapi kan gak gratis, tidak seperti migas. Ada biayanya,'' ujar dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Freeport menolak proposal Indonesia

CB - JAKARTA. Perundingan pemerintah dengan Freeport McMoran kembali ke titik nol. Sebab, proposal yang dikirimkan pemerintah kepada Freeport McMoran mengalami penolakan.
Penolakan tersebut tertuang dalam surat Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson tertanggal 28 September 2017, sebagai balasan atas surat Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Indonesia.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyurati induk usaha PT Freeport Indonesia (PTFI) itu, terkait proses negosiasi divestasi 51% saham PTFI.
Namun Hadiyanto menyatakan belum menerima surat itu. "Mungkin belum sampai ke saya ya," katanya kepada KONTAN, Jumat (29/9). Ia menegaskan, penyelesaian substansi kesepakatan pemerintah dengan Freeport, perlu koordinasi antar-kementerian.
Berdasarkan surat Adkerson yang diterima KONTAN, ada lima poin posisi Pemerintah Indonesia yang ditanggapi Freeport. Pertama, pemerintah menyatakan, divestasi 51% saham PTFI diselesaikan paling lambat 31 Desember 2018. Freeport menjawab, tak ada kewajiban divestasi saat ini jika mengacu Kontrak Karya PTFI.
Kedua, Indonesia menginginkan valuasi harga saham divestasi 51% dihitung berdasarkan manfaat usaha pertambangan sampai tahun 2021. Namun, Adkerson menolak dan menyatakan harga divestasi 51% saham PTFI harus mengacu nilai pasar wajar dan menghitung nilai ekonomis sampai tahun 2041. "Freeport memiliki hak kontrak operasi sampai tahun 2041," tulis Adkerson dalam suratnya.
Ia mengklaim bahwa pemerintah telah menyetujui rencana jangka panjang Freeport sampai 2041 melalui AMDAL dan pengajuan dokumen lainnya. "Pemegang saham Freeport tidak akan menerima transaksi apapun yang tidak mencerminkan nilai wajar usaha berdasarkan hak kontraktual kami sampai tahun 2041," tandasnya.
Ketiga, Pemerintah Indonesia ingin divestasi dilakukan dengan menerbitkan saham baru (rights issue) dan diserap Indonesia. Namun Adkerson, keberatan dengan rencana itu karena akan menurunkan nilai Freeport Indonesia.
Keempat, Pemerintah Indonesia menyatakan harus memperoleh 51% dari total produksi dari seluruh wilayah yang termasuk dalam IUPK. Namun Adkerson kekeuh Freeport dan Rio Tinto (pemegang saham Freeport McMoran Inc) akan mewajibkan divestasi dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar, dari bisnis ini sampai tahun 2041.
Terakhir, pemerintah meminta Freeport segera menanggapi permintaan due dilligence atau uji tuntas dari Kementerian BUMN termasuk dalam memberikan kemudahan akses data. Ihwal permintaan ini, Adkerson menyatakan Freeport sedang menyiapkannya.
Nah, secara umum, Adkerson menyatakan "kekecewaannya". "Kami melihat proposal 28 September (pemerintah) sama sekali tidak sesuai dengan diskusi dan pemahaman kami dengan Pemerintah Indonesia, dan usulan ini tidak mencerminkan semangat win win," tandasnya

Jurubicara PTFI Riza Pratama tak bersedia mengomentasi surat Adkerson. "Saya belum bisa konfirmasi sekarang soal surat itu," ucapnya. Sementara Jurubicara Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menilai, surat Adkerson itu bukan penolakan Freeport atas divestasi, melainkan masih taraf keinginan untuk negosiasi lebih lanjut. "Kemungkinan Freeport meminta tambahan waktu untuk melanjutkan pembahasan," katanya.

Credit kontan.co.id

Pemerintah belum terima surat dari Freeport

CB - JAKARTA. Proposal yang dikirimkan oleh pemerintah kepada Freeport dibalas dengan surat per tanggal 28 September 2017, yang ditandatangani langsung oleh CEO Freeport McMoRant.Inc dan ditujukan untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto.
Ditemui di kantornya malam ini, Jumat (29/9), Hadiyanto mengatakan bahwa dirinya secara resmi belum menerima surat tersebut.

“Iya, saya belum terima. Kalau surat itu ditujukan ke saya kan saya harus terima. Mungkin belum sampe ke saya ya,” katanya.
Ia melanjutkan, untuk penyelesaian substansi terkait kesepakatan pemerintah dengan Freeport, perlu koordinasi antar kementerian, “Oh itu koordinasi Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Tentu harus ada tim yang menindaklanjuti untuk penyelesaian substansi,” ujarnya.
Berdasarkan surat yang didapat Kontan.co.id, substansinya adalah tanggapan atas ketidaksepakatan Freeport terhadap posisi pemerintah. Adapun, pemerintah telah melaporkan lima butir posisinya kepada Freeport untuk segera disepakati.
Pertama, berdasarkan Pasal 24 angka 2 dari Kontrak Karya (KK), divestasi saham sampai kepemilikan peserta Indonesia mencapai 51% seharusnya selesai pada tahun 2011 sehingga pelaksanaan divestasi ini merupakan implementasi dari kewajiban divestasi Freeport yang ditunda.
Menurut CEO Freeport Richard Adkerson, "Kami telah menerima posisi pemerintah divestasi tanggal 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan yang terdapat dalam posisi pemerintah," terang Adkerson dalam surat itu.
Kedua, posisi pemerintah yakni, bahwa valuasi harga divestasi saham 51% dihitung berdasarkan manfaat kegiatan usaha pertambangan hanya sampai tahun 2021 saja. Dalam tanggapan pertamanya Adkerson menyebutkan, Freeport telah dengan gigih mempertahankan bahwa divestasi harus mencerminkan nilai pasar wajar dari bisnis ini sampai tahun 2041.
Itu, dengan menggunakan standar internasional untuk menilai bisnis pertambangan, yang kesemuanya konsisten dengan hak-haknya berdasarkan KK.
Ketiga, selain menolak valuasi harga divestasi 51% yang ditetapkan oleh pemerintah yang hitungannya hanya sampai tahun 2021, dalam surat yang diterima Kontan.co.id ini, Freeport juga ogah menerbitkan saham baru untuk melepas divestasi saham 51%.
Keempat, Freeport menyatakan bahwa pemerintah bisa memegang kendali atas divestasi saham 51%. Asalkan, divestasi dihitung atas nilai wajar sampai tahun 2041.
Kelima, dalam suratnya Freeport menanggapi permintaan pemerintah supaya segera menanggapi permintaan due diligence dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk memberikan kemudahan dalam mengakses data.
Adkerson mengatakan bahwa Freeport sedang menyiapkan ruang data untuk memungkinkan pemerintah melakukan due diligence.
Sebagai penutup dalam suratnya itu, Adkerson mengatakan bahwa proposal 28 September 2017 yang berisikan posisi pemerintah atas divestasi saham 51% sama sekali tidak sesuai dengan diskusi dan pemahaman yang terjadi di awal.

"Usulan ini tidak mencerminkan semangat win-win di supaya kerangka ini bisa tercapai," terang Adkerson.

Credit kontan.co.id

Mengenal BFR, Wahana Tercanggih SpaceX

CEO SpaceX, Elon Musk menjelaskan wahana BFR

CB – Perusahaan antariksa swasta asal Amerika Serikat, SpaceX mengungkapkan wahana baru yang akan menjadi andalan dalam beragam misi di langit. Wahana bernama BFR diperkenalkan pendiri dan Chief Executive Officer SpaceX, Elon Musk dalam panggung International Aeronautical Conference di Adelaide, Australia, Jumat, 29 September 2017.
Bos SpaceX mengatakan, BGR ke depan akan menggantikan wahana yang selama ini dikembangkan perusahaan tersebut, yaitu roket Falcon 9, Falcon Heavy dan kapsul Dragon. Musk menjelaskan nantinya BGR akan mewujud sebagai gabungan dari seluruh fungsi ketiga wahana yang mereka kembangkan selama ini.

"Jika kami bisa membuat BFR, maka semua sumber daya dari Falcon 9, Falcon Heavy dan Dragon bisa diaplikasikan ke dalam sistem ini," ujar Musk dalam presentasinya dikutip dari Mashable, Jumat 29 September 2017.
SpaceX mulai mengembangkan wahana BFR pada 2018 dan pembiayaannya proyek ini dari hasil bisnis perusahaan untuk peluncuran satelit dan layanan pengiriman ke Stasiun Antariksa Internasional.
Dari segi desain BFR yang merupakan berupa roket pendorong dan wahana berawak, lebih raksasa dan super dibandingkan dengan tiga wahana SpaceX sebelumnya.
BFR punya tinggi 106 meter, lebar 9 meter dan mampu membawa muatan 150 ton, lima kali dari kemampuan muatan roket Falcon Heavy.
Musk mengatakan dengan kemampuan yang lebih canggih dan super dari wahana lainnya, BFR bisa dipakai untuk beragam misi.
Misi ke Mars
BFR memungkinkan untuk mengirim awak ke Planet Merah. Pada bagian wahana berawak atau bagian atas dari BFR, berisi 40 kabin yang mana masing-masing kabin idealnya ditempati dua atau tiga awak. Sehingga 40 kabin pada BFR akan bisa membawa 100 orang untuk sekali penerbangan.
Masalah pengisian bahan bakar selama menuju Planet Mars teratasi. SpaceX akan mengirimkan tangki reusable ke orbit untuk mengisi ulang bahan bakar BFR, selanjutnya wahana ini bisa fokus melaju ke Planet Merah.
Musk menargetkan bisa segera mengirimkan misi SpaceX ke daratan Planet Mars. Pada 2022, atau lima tahun lagi, dia ingin setidaknya mendaratkan dua wahana kargo ke Mars. kargo itu akan menjalankan misi menemukan titik sumber air di Mars. Begitu menemukan sumber air, misi akan membangun pembangkit produksi propelan atau bahan bakar di permukaan Mars. Pembangkit ini akan dibangun oleh dua misi berawak yang ditargetkan mendarat pada 2024.
Basis di permukaan Mars akan dibangun dari waktu ke waktu sejalan dengan banyaknya kebutuhan dan awak yang datang ke Planet Mars.

Pulang pergi Bulan
Wahana BFR juga bisa dimanfaatkan untuk bolak balik ke Bulan. Misi ke bulan tak sekompleks misi ke Planet Mars. Untuk ke bulan, tak memerlukan produksi propelan di permukaan satelit bumi tersebut, sebab jaraknya relatif dekat dengan bumi.
Dengan demikian, maka BFR memungkinkan untuk kembali ke bumi begitu mengirimkan awak ke bulan. BFR hanya perlu mengisi bahan bakar di tengah perjalanan menuju bulan.
Untuk memuluskan misi di permukaan bulan, SpaceX sudah menyiapkan Moon Base Alpha, atau basis di permukaan bulan.
"Saat ini adalah 2017, sudah saatnya kita harus memiliki basis di bulan," ujarnya.

Keliling dunia
Kemampuan lain yang bisa dijalani BFR yaitu mengelilingi dunia dalam waktu singkat. BFR menawarkan perjalanan antarnegara yang ringkas dan efisien.
BFR memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan maksimal 27 ribu kilometer per jam.
Perjalanan antarkota di berbagai negara ditempuh rata-rata kurang lebih 30 menit. Dan penumpang BFR bisa mengelilingi dunia dalam waktu kurang lebih sejam. Dengan demikian bisa memangkas penerbangan panjang antar negara.
Dia mengatakan jika SpaceX berpikir membangun sistem ini untuk pergi ke Bulan dan Mars, mengapa tidak bisa pergi ke lokasi lain di Bumi dengan sistem BFR.
"Hal luar biasa pergi ke antariksa (dengan sistem BFR) yaitu tidak ada friksi, ini lembut layaknya sutera. Tak ada turbulensi, dan tak ada (gangguan) lainnya," katanya.
Menariknya lagi, penumpang tak perlu khawatir dengan biaya terbang di bumi dengan wahana BFR. Musk menegaskan biaya terbangnya bisa disetarakan dengan biaya maskapai pada umumnya.

Credit viva.co.id

2040, Seratus Orang Bisa Tinggali Desa di Bulan

Konsep rumah di permukaan bulan

CB – Badan Antariksa Eropa atau European Space Agency (ESA) bermimpi menciptakan ‘kampung’ yang berbasis di bulan. ESA memperkirakan dalam waktu kurang dari 25 tahun, 100 manusia akan bermukim di Bulan.
Hal itu disampaikan Bernard Foing, perwakilan program Moon Village ESA dalam pertemuan Kongres Keplanetan Eropa di Latvia pekan lalu.

"Desa berbasis di bulan bisa terwujud berkat teknologi percetakan 3D dan tanaman yang ditanam di tanah bulan," kata Foing, seperti dilansir laman Mirror, Jumat 29 September 2017.
Selain itu, menurut Foing, peneliti bisa mencairkan es untuk sumber air.
Proses koloni dimulai dari sepuluh perintis yang mengawali membuat desa, kemudian memperbanyak keturunan hingga seratus orang. Para ilmuwan juga mulai mencicil menumbuhkan tanaman.
Rencananya, enam atau sepuluh perintis berangkat pada 2030, terdiri dari ilmuwan, teknisi dan insinyur. Kemudian bisa berkembang biak hingga 100 orang pada 2040,
"Pada 2050, bisa sampai seribu dan seterusnya, tentu saja Anda bisa membayangkan memiliki keluarga di bulan," kata dia.
Gagasan membuat 'desa’ di bulan juga didukung oleh faktor bulan akan dijadikan pengganti Stasiun Antariksa Internasional (ISS), yang akan ditutup pada 2024.
Namun, untuk mengirim orang dan peralatan ke bulan jauh lebih berisiko dan lebih mahal daripada hanya mengirim manusia ke ISS.

Para ahli percaya meyakini, agar berhasil badan antariksa negara seperti ESA dan NASA harus bekerja sama dengan perusahaan swasta seperti SpaceX dan Blue Origin.

Credit viva.co.id

Menanti Kejutan Besar SpaceX dalam Misi Koloni ke Mars

CEO SpaceX, Elon Musk

CB – Perusahaan antariksa swasta, SpaceX akan mengumumkan kejutan dalam misi koloni ke Planet Mars. Pengumuman perkembangan misi koloni Mars SpaceX itu akan disampaikan dalam forum International Astronautical Congress (IAC) di Adelaide, Australia, Jumat 29 September 2017.
Dalam panggung itu Chief Executive Officer SpaceX, Elon Musk dijadwalkan akan menyampaikan perkembangan terbaru dalam menghadapi tantangan misi koloni ke Planet Mars.

Setahun lalu, dalam forum IAC di Meksico, Musk untuk pertama kalinya mengumumkan sistem transportasi antarplanet milik SpaceX.
Dalam postingannya di akun Twitternya, Musk memberikan petunjuk akan ada perubahan dalam misi koloni Mars tersebut.
"Ada perbaikan besar dan beberapa penerapan tak terduga yang akan diungkapkan pada Jumat di forum IAC 2017 di Australia," tulis Musk.
Dalam postingan lainnya, bos SpaceX itu menuliskan akan hadir di Australia untuk merinci bagaimana rancangan roket super untuk misi antarplanet. Musk juga mengatakan akan mengumumkan sesuatu yang spesial dalam forum Jumat siang waktu Adelaide.
Pada September tahun lalu, Musk mengungkapkan secara detail bagaimana perusahaannya bakal mengkoloni Planet Mars. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, perusahaan antariksa swasta ini mengembangkan roket raksasa, kapsul, dan kargo. Musk mengatakan pengembangan kapsul nantinya akan mengirimkan banyak orang.

Musk juga mengungkapkan bagaimana teknologi roket yang dikembangkan SpaceX. Sang miliuner teknologi itu mengatakan, roket dan kargo untuk koloni SpaceX, bakal mampu membawa setidaknya 100 penumpang.

Credit viva.co.id

Ternyata, Orang RI Sehari-hari Sudah Lama Pakai Nuklir

Photo : Twitter/@humasbatan

Reaktor riset nuklir di Serpong, Tangerang

CB – Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan sudah masuk dalam tahap desain awal atau Basic Engineering Design (BED) untuk pembuatan Reaktor Daya Eksperimental (RDE). RDE direncanakan beroperasi pada 2023.
RDE merupakan reaktor riset yang digadang dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas 10 MWt atau sekitar 3 MWe.

Nah, untuk saat ini sebagian besar masyarakat masih meragukan keamanan nuklir. Padahal, sebenarnya dalam terapan kehidupan sehari-hari, masyarakat sudah menggunakan nuklir.
Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto, menyebutkan, Indonesia sudah mempunyai reaktor nuklir lebih dari 52 tahun.
"Kita mempunyai tiga reaktor di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong. Ketiga-tiganya impor, dua yang pertama buatan Amerika dan terakhir Jerman," ujar Djarot melalui pesan singkat kepada VIVA.co.id, Jumat 29 September 2017.
Reaktor-reaktor tersebut, Djarot menjelaskan, fungsinya dapat menghasilkan radioisotop untuk kesehatan, baik pengobatan maupun diagnosis. Kemudian, melalui pancaran partikelnya bisa untuk analisis pencemaran lingkungan di udara, membuat material baru, maupun bagi uji tak merusak pada industri.
"Di samping tentu saja untuk melatih SDM (sumber daya manusia) Indonesia mengoperasikan dan merawat fasilitas nuklir," kata Djarot.
Sementara itu, tiga reaktor yang ada tersebut tidak menghasilkan daya listrik. Berbekal pengalaman yang lama dalam memfungsikan reaktor, kata Djarot, Batan menggagas RDE yang dirancang oleh anak bangsa.
Ke depan, menurutnya, RDE akan menjadi basis Indonesia untuk mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

"Ketakutan masyarakat ada, tapi selama ini di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong, keberadaan reaktor nuklir tidak menjadi masalah bagi masyarakat," ujar dia.

Credit viva.co.id

Korut: Perilaku 'Psikopat Tua' Trump Akan Picu Kiamat AS

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) memperingatkan perilaku ceroboh Presiden Donald Trump terhadap Pyongyang hanya akan mempercepat “kiamat” Amerika Serikat (AS). Komite Perdamaian Korea Asia Pasifik (KAPPC) Pyongyang menyebut pemimpin Washington sebagai “psikopat tua”.

”Kami sekali lagi memperingatkan psikopat tua Amerika terhadap histerianya. Klub sanksi yang mengacau dan melenturkan otot dengan (pesawat) pembom seperti harimau ngengat yang siap menembak pasukan revolusioner DPRK (Korut) hanyalah tindakan bunuh diri untuk mengundang bencana nuklir yang akan membuat Amerika menjadi lautan api,” bunyi pernyataan komite itu yang KCNA hari Minggu, yang dikutip Senin (2/10/2017).

”Perilaku Trump yang kurang ajar terhadap saingannya hanya akan mengeraskan pembalasan dendam tentara dan rakyat DPRK dalam melawan AS. Ini akan memicu kiamat AS. Trump harus mengingat hal ini,” lanjut pernyataan tersebut.

Pernyataan Pyongyang ini merupakan retorika terbaru dalam perang kata-kata antara Korut dan AS.

Sementara itu, Presiden Trump mengatakan bahwa Washington siap untuk menyerang Pyongyang jika perlu dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi negara tersebut.

”Kami benar-benar siap untuk opsi kedua, bukan pilihan yang lebih disukai. Tapi jika kami mengambil opsi itu, akan sangat merugikan Korea Utara. Itu disebut opsi militer. Jika kami harus mengambilnya, kami akan melakukannya,” kata Trump dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy di Washington.

Trump telah berulang kali menyatakan bahwa Gedung Putih telah kehabisan kesabaran dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Presiden Trump dalam sidang di Majelis Umum PBB meledek Kim Jong-un dengan sebutan “manusia roket” yang memicu kemarahan Pyongyang.

Credit sindonews.com

Hizbullah: Israel Dorong Timur Tengah untuk Berperang

BEIRUT - Kelompok Hizbullah Libanon menuduh pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mendorong wilayah Timur Tengah untuk berperang di Suriah, Lebanon dan Jalur Gaza. Hizbullah juga mengatakan bahwa di tempat lain, Israel akan aman jika terjadi konflik semacam itu.

Ketegangan antara Hizbullah yang didukung Iran dan musuh utamanya Israel telah meningkat tahun ini. Keduanya terakhir bertempur dalam sebuah konflik besar pada tahun 2006. Israel telah mengatakan akan menggunakan semua kekuatannya sejak awal dalam perang baru dengan Hizbullah.

Dalam sebuah pidato kepada para pengikutnya, pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan bahwa pemerintah Israel tidak memiliki penilaian yang benar mengenai di mana perang ini akan terjadi jika mereka menyalakannya, dan tidak tahu bagaimana akan berakhir.

"Mereka tidak memiliki gambaran yang benar tentang apa yang menunggu mereka jika mereka pergi ke perang bodoh ini," kata Nasrallah seperti dikutip dari Reuters, Senin (2/10/2017).

"Israel tidak tahu di mana konflik semacam itu akan diperjuangkan, atau siapa yang akan ambil bagian," dia menambahkan.

Dia meminta orang-orang Yahudi yang beremigrasi ke Israel untuk pergi dan kembali ke negara-negara tempat mereka datang sehingga mereka tidak menjadi bahan bakar untuk perang yang dilakukan oleh pemerintah Netanyahu.

Ketika perang meletus, katanya, mereka mungkin tidak akan menunggu waktu yang lama untuk pergi. "Mereka tidak memiliki tempat yang aman di wilayah Palestina yang diduduki," katanya.

Pada awal tahun ini, Nasrallah mengatakan perang Israel melawan Suriah atau Lebanon di masa depan dapat menarik ribuan pejuang dari negara-negara seperti Iran, Irak, Afghanistan, Yaman dan Pakistan, dan dapat berlangsung di dalam wilayah Israel.

Israel sendiri merasa prihatin dengan pengaruh Teheran yang terus meningkat di wilayah tersebut selama konflik Suriah yang berjalan enam tahun, baik melalui pasukan Garda Revolusi sendiri atau kelompok yang disponsorinya, terutama Hizbullah.

Netanyahu mengatakan pada bulan Agustus bahwa Iran sedang membangun situs untuk memproduksi rudal dengan presisi di Suriah dan Lebanon, dengan tujuan menggunakannya melawan Israel.

Credit sindonews.com

Netanyahu Bantah Israel Terlibat dalam Referendum Kurdi

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah keterlibatan negara Zionis itu dalam referendum Kurdi. Namun, Netanyahu menyatakan, bersimpati dengan aspiriasi Kurdi untuk merdeka.

"Israel tidak memiliki hubungan dengan referendum Kurdi kecuali rasa simpati alami selama bertahun-tahun Israel untuk orang-orang Kurdi dan aspirasi mereka," kata Netanyahu seperti dikutip dari Sputnik, Senin (2/10/2017).

Sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan menuding Israel melaluia badan intelijennya, Mossad, ikut bermain dalam referendum Kurdi. Tudingan Erdogan tersebut merujuk pada pengibaran bendera Israel pada saat perayaan kemenangan referendum kemerdekaan.

"Ini menunjukkan satu hal, bahwa pemerintahan ini (di Irak utara) memiliki sejarah dengan Mossad, mereka saling terkait," kata Erdogan di Erzurum, di Turki timur.

Referendum kemerdekaan di Kurdistan Irak diadakan pada hari Senin. Menurut hasil resmi Komisi Independen Pemilu dan Referendum Kurdistan, 92,7 persen pemilih memberikan suara mereka untuk mendukung kemerdekaan dari Irak.

Pemungutan suara kemerdekaan banyak dikritik tidak hanya oleh pemerintah pusat Irak, tapi juga oleh Iran, Turki dan sejumlah negara lain dan organisasi internasional.

Israel menjadi satu-satunya negara yang secara terbuka mendukung negara Kurdi yang independen, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan mendukung upaya sah orang-orang Kurdi untuk mencapai keadaannya sendiri.

Credit sindonews.com

Erdogan Sebut Mossad 'Bermain' dalam Referendum Kurdi

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa badan intelijen Israel memainkan peran dalam referendum kemerdekaan Kurdistan Irak. Hal itu dibuktikan dengan melambaikan bendera Israel selama perayaan untuk kemenangan kemerdekaan dalam referendum.

Dalam pidato di televisi, Erdogan mengatakan bahwa Turki merasa sedih melihat beberapa orang Kurdi Irak mengakui hasil referendum dengan bendera Israel.

"Ini menunjukkan satu hal, bahwa pemerintahan ini (di Irak utara) memiliki sejarah dengan Mossad, mereka saling terkait," kata Erdogan di Erzurum, di Turki timur, seperti dikutip dari Business Standard, Minggu (1/10/2017).

Ankara dengan keras menentang referendum Kurdi dan telah mengancam sanksi terhadap kawasan tersebut. Hal ini mencerminkan kekhawatiran Turki tentang minoritas Kurdi yang cukup besar.

Pemerintah pusat Iran dan Irak di Baghdad juga telah menyatakan kekhawatiran atas referendum tersebut. Keduanya juga menolak untuk mengakui keabsahannya.

Israel menjadi satu-satunya negara yang secara terbuka mendukung negara Kurdi yang independen, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan mendukung upaya sah orang-orang Kurdi untuk mencapai keadaannya sendiri.

Erdogan telah mencemooh dukungan Israel. "Anda tahu apa yang sedang Anda lakukan? Hanya Israel yang mendukungmu," kata Erdogan sebuah seruan kepada para pemimpin Kurdi Irak.

Credit sindonews.com

Rekonsiliasi Gaza, Hamas Bebaskan Anggota Fatah

GAZA - Hamas membebaskan lima tahanan dari partai Fatah, yang menjadi pesaingnya, pada hari Minggu (1/10/2017). Sementara itu Mesir mengirim delegasi ke Jalur Gaza untuk mengawasi penyerahan administrasi kelompok Islam itu ke sebuah pemerintahan persatuan.

Hamas membebaskan lima petugas keamanan Fatah yang dipenjara dua tahun lalu dalam aksi yang disebut Kementerian Dalam Negeri digambarkan sebagai "tindakan yang membahayakan keamanan internal". Hukuman mereka berkisar antara tujuh sampai 15 tahun.

Salah satu tahanan yang dibebaskan, Taher Abu Armana, mengucapkan terima kasih kepada kepala Hamas di Gaza Yehya Al-Sinwar dan Mohammed Dahlan, mantan kepala keamanan Fatah di daerah kantong tersebut, atas pembebasannya.

Dahlan, yang berbasis sejak 2011 di Uni Emirat Arab, berada di belakang masuknya uang tunai untuk menopang Gaza dan pengenduran hubungan antara Hamas dan negara-negara Arab termasuk Mesir, yang menjadi tuan rumah perundingan rekonsiliasi.

"Kami mendesak Presiden (Mahmoud Abbas) untuk memerintahkan pembebasan semua tahanan politik di Tepi Barat," kata Abu Armana, sebuah referensi untuk anggota Hamas, seperti dikutip dari Reuters, Senin (2/10/2017).

Sementara itu seorang pejabat Otoritas Palestina, badan otonom yang dipimpin oleh Abbas di Tepi Barat yang diduduki Israel, mengatakan sebuah delegasi Mesir terdiri dari dua jenderal dan duta besar Kairo untuk Israel, tiba di Gaza untuk mengawasi upaya rekonsiliasi.

Ini adalah delegasi resmi pertama Mesir yang melakukan perjalanan ke Gaza sejak tahun 2012. Mesir menangguhkan misi diplomatiknya di Gaza pada tahun 2007 setelah wilayah itu diambil alih oleh Hamas.

Hamas memilih rekonsiliasi dengan pemerintahan Mahmoud Abbas dari Fatah yang didukung oleh Barat karena kekurangan dana.

"Kami bertekad untuk mengubur bab pembagian wilayah sehingga tanah air dapat disatukan kembali," kata Perdana Menteri Palestina yang berbasis di Tepi Barat, Rami al-Hamdallah.

Credit sindonews.com

Erdogan: Turki Tidak Lagi Membutuhkan Keanggotaan UE

ANKARA - Turki tidak lagi perlu bergabung dengan Uni Eropa (UE) namun secara sepihak tidak akan meninggalkan perundingan akses yang macet. Begitu yang dikatakan Presiden Tayyip Erdogan kepada parlemen Turki.

"Kami tidak akan menjadi pihak yang menyerah. Sejujurnya, kami tidak memerlukan keanggotaan UE lagi," kata Erdogan seperti dikutip dari Reuters, Senin (2/10/2017).

Perundingan aksesi 12 tahun Turki berakhir terhambat, dengan UE terutama mengkritik tindakan keras Ankara menyusul kudeta yang gagal tahun lalu. Puluhan ribu orang termasuk guru dan wartawan telah ditahan.

Pemerintah Erdogan mengatakan negara-negara UE gagal untuk menghargai gravitasi ancaman yang dihadapi Turki, dan tidak menanggapi permintaan untuk mengekstradisi para tersangka kudeta.

"Uni Eropa gagal dalam perang melawan terorisme," kata Erdogan, meskipun dia juga menyebut bahwa blok tersebut masih membutuhkan Turki.

"Jika Uni Eropa akan melompat ke depan, hanya ada satu cara untuk melakukannya. Dan itu memberi Turki keanggotaan dan memulai aksi pertumbuhan budaya dan ekonomi," kata Erdogan.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan dalam sebuah debat pemilihan bulan lalu, jelas bahwa Turki seharusnya tidak bergabung dengan UE dan perundingan keanggotaan harus diakhiri, meskipun merupakan sekutu penting NATO.

Credit sindonews.com

Turki buka pangkalan militer di Mogadishu untuk latih tentara Somalia

Ilustrasi - Tentara wanita pemerintah Somalia. (REUTERS/James Akena)

Ankara/Mogadishu (CB) - Turki membuka pangkalan militer terbesarnya di luar negeri pada Sabtu di ibu kota Somalia, memperkuat hubungannya dengan negara Muslim yang bergejolak itu dan berusaha menunjukkan kehadirannya di Afrika Timur.

Lebih dari 10.000 tentara Somalia akan dilatih oleh perwira Turki di pangkalan tersebut, kata seorang pejabat tinggi Turki menjelang sebuah upacara di Mogadishu yang dihadiri oleh kepala staf militer Turki Hulusi Akar.

Menurut Reuters, pembukaan pangkalan militer senilai 50 juta dolar AS itu mempererat hubungan antara Turki dan Somalia. Hubungan Turki dengan Tanduk Afrika terjalin pada Kekaisaran Ottoman, namun pemerintahan Presiden Tayyip Erdogan menjadi sekutu dekat pemerintah Somalia dalam beberapa tahun belakangan.

Saat upacara pembukaan yang berlangsung pada Sabtu, Perdana Menteri Somalia Hassan Ali Khaire mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah Turki karena telah membuka tempat pelatihan dan berencana akan membantu pemerintah "membangun kembali" kekuatan nasionalnya.

Dia mencatat bahwa pangkalan militer tersebut adalah yang terbesar di luar negara Turki. Sarana ini dapat melatih dan menampung 1.000 tentara sekaligus dan memiliki lapangan olah raga dan jalur lari.

Erdogan, yang berakar pada politik Islam, adalah seorang pembela Muslim, terutama mereka yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, seperti pengungsi Suriah dan Rohingya, Myanmar.

Credit antaranews.com

Krisis Rohingya, Program Pangan Dunia Butuh Dana Rp1 Triliun Lebih

COXS BAZAR - Program Pangan Dunia (WFP) meminta Rp 1 triliun untuk bantuan darurat selama enam bulan ke depan guna membantu meringankan penderitaan Muslim Rohingya. Etnis Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh dari Myanmar akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh militer.

Sejak 25 Agustus, ratusan ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan rumah mereka di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha menyebrang ke Bangladesh.

"Garis bawah? Ini adalah situasi yang menyedihkan. Ini adalah seburuk-buruknya situasi yang didapat. Kami membutuhkan Rp 1 triliun lebih untuk enam bulan ke depan," ujar Direktur Eksekutif WFP, David Beasley, setelah mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Bangladesh di dekat perbatasan Myanmar seperti dikutip dari Reuters, Senin (2/10/2017).

"Saya katakan kita bisa mengakhiri kelaparan dunia dengan beberapa miliar dolar. Saya memberi tahu donor, jika Anda tidak dapat memberi kami uang, hentikan perang," tambah Beasley, dari lembaga bantuan PBB yang memerangi kelaparan di seluruh dunia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini tengah mencari USD200 juta dari para donor untuk membantu mengatasi krisis di kalangan Muslim Rohingya.

Lebih dari 400 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine. Aksi kekerasan militer meletus di wilayah itu setelah serangan gerilyawan oleh kelompok minoritas terhadap pasukan keamanan.

Pecahnya kekerasan di Rohingya terjadi setelah puluhan tahun mengalami penganiayaan dari orang-orang di Myanmar. Mereka tidak diizinkan untuk bergerak bebas dan ditolak kewarganegaraannya. Namun pihak berwenang mengklaim mereka penduduk asli negara tetangga Bangladesh yang secara ilegal menetap di Birma.

Lebih dari 1.000 orang tewas di tengah eksodus massal Rohingya dari negara bagian Rakhine, kata badan bantuan, melarikan diri dari militer yang dilaporkan membakar mereka dari desa mereka.

Credit sindonews.com

Solusi krisis Rohingya menurut Rohingya

Seorang wanita pengungsi Rohingya bersama anaknya berdiri di Kamp Pengungsian Ukhia, Cox Bazar, Bangladesh, Kamis (28/9/2017). PBB menyatakan jumlah pengungsi Rohinya telah mencapai 480.000 orang sejak konflik di Rakhine berlangsung pada 25 Agustus 2017. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Cox's Bazar, Bangladesh (CB) - Selagi Antara asyik berbicara dengan seorang pria Bangladesh yang berada di sekitar pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Ukhia, Cox's Bazar, dalam Bahasa Inggris seadanya, Hafez Ullah antusias menyimak apa pun isi perbincangan kami.

Pria kurus kering itu sesekali tersenyum, terlihat jelas ingin mengutarakan sesuatu.

Begitu Antara mengakhiri perbincangan dengan si pria Bangladesh, Hafez langsung mendekat untuk menumpahkan banyak hal mengenai Rohingya, Rakhine, Myanmar dan Aung San Suu Kyi.

"Saya belum pernah bertemu dan berbicara dengan orang asing sebelum ini," kata dia setelah Antara menanyainya soal nama dan asalnya, Kamis menjelang malam 28 September kemarin.

Hafez adalah orang Rohingya. Tidak seperti umumnya pengungsi-pengungsi Rohingya lainnya, dia dapat berbicara dalam Bahasa Inggris.

Juga tidak seperti umumnya pengungsi Rohingya yang lain, Hafez termasuk pengungsi terdidik.

Memperkenalkan diri sebagai sarjana filsafat jebolan Universitas Rakhine State, Myanmar, Hafez mengaku berasal dari Maungdaw Myo. Ini adalah daerah yang menjadi episentrum konflik di Rakhine belakangan ini.

Di daerah inilah, ratusan orang yang disebut teroris oleh Myanmar tetapi patriot oleh sebagian orang Rohingya, melancarkan serangan terkoordinasi ke beberapa pos polisi dan sebuah pangkalan militer Myanmar.

Fatal bagi mereka, tentara Myanmar membalas jauh lebih fatal dari serangan mereka, sampai akhirnya memaksa lebih dari separuh penduduk Rakhine lari tunggang langgang ke daerah-daerah yang dianggap aman, terutama melintasi Sungai Naf untuk mencapai Bangladesh. Dan Hafez adalah salah satu dari mereka.

"Saya lari ke Bangladesh bersama istri dan kedua anak saya dengan berjalan kaki berhari-hari. Tiba di sini (Ukhia) sebelum Idul Adha lalu," kata Hafez.

Dia kini bergabung dengan puluhan ribu orang Rohingya lainnya di Ukhia di dekat perbatasan Bangladesh-Myanmar.

Mengembalikan martabat

Hidup di kamp pengungsian tidak lebih memedihkan dari hidup di Maungdaw. "Tetapi martabat kami di sana (Myanmar) lebih rendah ketimbang jadi pengungsi di sini (Bangladesh)," kata Hafez.

Hafez tidak tahu kapan dia dan ratusan ribu pengungsi Rohingya lainnya bisa kembali ke Myanmar. Bagi dia, Rakhine, Arakan atau apa pun nama tempat ini disebut, adalah tanah airnya, tak ada yang bisa menggantikan itu.

Pada 20 September, pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengutarakan rangkaian janji kepada dunia dan komunitas yang hanya disebutnya dengan nama "muslim Rakhine". Salah satu janji dia adalah merepatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar.

"Yang dia katakan itu bohong," kata Hafez.

Hafez skeptis janji itu diwujudkan oleh pemimpin Myanmar peraih Hadiah Nobel Perdamaian tersebut.

Sembilan hari lalu Suu Kyi berkata, "Kami sudah siap untuk memulai proses verifikasi (untuk repatriasi Rohingya), kapan pun itu."

Tetapi seperti umumnya pengungsi Rohingya, Hafez menilai janji itu kosong belaka. Dia menganggap apa yang dijanjikan Suu Kyi itu dilakukan di bawah aturan yang sebelumnya juga pernah dilakukan, dan terbukti tidak berdampak apa-apa.

"Saya mengakui dia (Suu Kyi) punya niat untuk menyelesaikan masalah Rohingya, tapi sayang dia bukan penentu utama kebijakan," kata Hafez.

Bagi Hafez, penguasa nyata di Myanmar, termasuk untuk semua hal yang berkaitan dengan Rakhine dan Rohingya, adalah "tatmadaw" atau militer, yang saat ini dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing.

"Min Aung-lah yang penguasa sesungguhnya di Myanmar," kata Hafez.

Pria satu istri dua anak ini melihat Suu Kyi terborgol oleh militer. Di mata Hafez, Suu Kyi hanya suar Myanmar kepada dunia, yang sebenarnya tak punya banyak kekuasaan, apalagi sampai tingkat paling praktikal.

Oleh karena itu Hafez pesimistis dengan rencana repatriasi yang digagas Aung San Suu Kyi.

"Masalah Rohingya tidak sebatas memberikan kartu identitas penduduk, lalu dianggap selesai. Tidak! Masalah kami di Myanmar adalah soal mengembalikan martabat yang terinjak-injak," kata Hafez meninggikan intonasi bicaranya untuk menegaskan artikulasi pesannya kepada Myanmar dan dunia.

"Kunci mengatasi masalah Rohingya adalah bagaimana Myanmar mengembalikan dan menumbuhkan harga diri orang Rohingya," ulang Hafez.

Sumpah anak Rohingya

Harga diri memang menjadi hal prinsip bagi sebagian besar orang Rohingya, apalagi setelah mereka menyeberang ke Bangladesh dunia menjadi tahu betapa terinjak-injaknya harga diri dan martabat mereka.

Terlalu banyak cerita mengenai wanita-wanita yang diperkosa, anak-anak yang terpaksa menyaksikan orang tua mereka dibunuh di depan mata mereka sendiri.

"Sampai-sampai ada seorang anak usia 12 tahun, baru 12 tahun!...yang bersumpah di depan saya bahwa suatu saat dia akan membalaskan dendam atas kematian orang tuanya," kata Aiman Ul Alam yang menjadi pemandu sekaligus penerjemah untuk misi-misi kemanusiaan Indonesia di Cox's Bazar.

Setiap hari Aiman mengantar orang asing, termasuk wartawan-wartawan luar negeri, untuk menemui para pengungsi Rohingya, sampai jauh ke pedalaman perbatasan Myanmar-Bangladesh. Dari sinilah Aiman mendapatkan begitu banyak cerita mengenaskan soal Rohingya.

Dan itu tak dipungkiri oleh Hafez Ullah, kendati dia mengakui hidup di tempat pengungsian juga sangat menyulitkan.

"Tapi di sini kami punya tempat berteduh, tidak ada orang yang diperkosa, tidak ada orang yang dibunuh," kata Hafez.

Sulit untuk memverifikasi pengakuan Hafez dan umumnya pengungsi Rohingya, karena pemerintah Myanmar menutup rapat-rapat Rakhine seolah ingin mencegah dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana.

Tetapi ribuan pengakuan dan testimoni dari pengungsi terdokumentasi di mana-mana, baik di dalam maupun luar negeri.

Selama sekitar satu setengah jam berada di kamp pengungsian bersama tim Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar, Antara juga beberapa kali menjadi sasaran curhat pengungsi, tanpa tahu apa yang mereka omongkan.

Seorang di antaranya adalah perempuan berwajah teramat susah, dan tergoncang, yang terus berbicara dalam Bahasa Bengali-Rohingya.

Setelah memanggil Aiman, diketahui perempuan ini punya nama Hashina Ulfa.

"Sudah sepuluh hari di kamp ini. Suami saya dibunuh di depan mata saya sendiri dan kedua anak kami," kata Hashina. "Tolonglah kami."

Tolong, selain kata lapar, adalah yang kerap terlontar dari mulut para pengungsi Rohingya.

"Tolong, kabarkan keadaan kami ini kepada dunia, kepada negaramu, Indonesia," kata Hafez.

Credit antaranews.com

Thailand siap beri bantuan krisis Myanmar

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya menaiki perahu usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Bangkok (CB) - Kementerian Luar Negeri Thailand, dalam satu pernyataan yang jarang dikeluarkan mengenai krisis di negara bagian Rakhine, Myanmar, mengatakan Sabtu malam bahwa pihaknya "mengikuti dengan seksama situasi itu".

Thailand juga akan menyediakan bantuan bagi pemerintah Myanmar dan Bangladesh, demikian pernyataan tersebut.

Kekerasan pecah di Rakhine bulan lalu ketika para militan Rohingya menyerang pos-pos keamanan, memicu penumpasan oleh tentara Myanmar.

sejak itu lebih setengah juta etnis Rohingya -- minoritas yang sebagian besar Muslim DAN ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar - telah menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Mereka yang menyelamatkan diri menuduh tentara Myanmar, didukung warga masyarakat Buddha, melakukan pembunuhan brutal. PBB melukiskannya sebagai pembersihan etnis dengan melancarkan aksi di sebelah utara negara bagian itu sebagai balasan terhadap serangan-serangan militan.

"Thailand mengikuti dengan seksama situasi di negara bagian Rakhine dan mengkhawatirkan perkembangannya," kata kementerian itu. "Pemerintahan kerajaan Thailand selalu menaruh betapa sangat penting memberikan kepedulian dan perlindungan kepada orang-orang Myanmar yang mengungsi," tambahnya, menunjuk kepada sebanyak 100.000 pengungsi dari Myanmar yang tinggal di sembilan kamp sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.

Tetapi banyak di antara mereka yang tinggal di kamp-kamp itu adalah warga yang telah lama bermukim di sana. Mereka menyelamatkan diri dari konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tak ada pengungsi dari etnis Rohingya, menurut lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di sana.

Kementerian itu mengatakan pernyataannya menanggapi pandangan-pandangan kelompok-kelompok HAM terkait sikap Thailand mengenai kekerasan di Rakhine.

Amnesty International bulan lalu mengatakan Thailand jangan "mendesak balik" Rohingya yang menyelamatkan diri dari kekerasan dan negara itu seharusnya menyediakan bagi pengungsi status sah dan formal dan perlindungan.

Thailand tidak mengenal status tiap pengungsi atau mengenal Rohingya sebagai pekerja migran yang sah.

Thailand menyatakan pihaknya mendukung sebuah pernyataan mengenai isu itu yang dikeluarkan ASEAN.

Dalam pernyataannya, para menlu ASEAN mengutuk serangan-serangan atas pasukan keamanan Myanmar dan "semua tindakan kekerasan yang merenggut jiwa warga sipil".

ASEAN beranggota 10 negara. Malaysia sebagai salah satu anggota, memiliki pandangan berbeda dari pernyataan itu dengan menyatakan isu-isu terkait eksodus ratusan ribu orang Rohingya disalahtafsirkan.

Sejauh ini, "tak seorang dari korban kekerasan pada Agustus di negara Rakhine telah ditemukan di Thailand," demikian Kemenlu Malaysia.

Credit antaranews.com

Kritik Rohingya Meluas, Oxford Turunkan Potret Aung San Suu Kyi

CB, London – Salah satu sekolah tinggi di Universitas Oxford, yang merupakan kampus tempat Aung San Suu Kyi menyelesaikan kuliahnya, telah menurunkan potret pemimpin Myanmar itu. Keputusan itu diambil ditengah meluasnya kritik terhadap sikap pemimpin de facto Myanmar itu dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya.
Potret Suu Kyi, yang tadinya mejeng di pintu masuk utama sekolah tinggi St Hugh College, itu kini tersimpan dan diganti dengan lukisan baru pada Kamis, 28 September 2017.Lukisan baru ini merupakan sumbangan dari seniman Jepang, Yoshihiro Takada.

Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi belajar di St Hugh's dan lulus dalam bidang filsafat, politik dan ekonomi pada 1967. Dia kemudian menyelesaikan gelar master di bidang politik pada 1968.

"Kami menerima lukisan baru awal bulan ini yang akan dipamerkan di pintu masuk utama untuk sementara waktu," demikian pernyataan pihak Oxford, seperti yang dilansir Channel News Asia pada 30 September 2017.

Pihak Oxford menambahkan lukisan Aung San Suu Kyi telah dipindahkan ke lokasi yang aman.
Pengelola universitas ini tidak menjelaskan apakah pemindahan itu terkait dengan krisis yang sedang berlangsung di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, ketika sekitar setengah juta warga etnis Rohingya menyelamatkan diri dari serangan bumi hangus militer Myanmar.
Sebelum ini, pemerintah Inggris telah menyatakan menghentikan berbagai kegiatan bersama dengan pemerintah dan militer Myanmar. Pemeirntah Inggris juga mendesak agar pemerintah Myanmar, Aung San Suu Kyi, bersikap tegas dalam menghentikan kekerasan terhadap warga etnis Rohingya dan mengembalikan mereka ke desanya masing-masing. Inggris menyebut tragedi kemanusiaan yang menimpa warga etnis Rohingya tidak dapat diterima.
Kekerasan komunal telah mencabik-cabik negara itu sejak gerilyawan minoritas Muslim Rohingya melakukan serangan mematikan ke sejumlah pos polisi pada 25 Agustus 2017.
Militer Myanmar membalas serangan ini dengan menyerang pemukiman warga desa Rohingya dan membakar rumah mereka. Ratusan warga sipil, yang mayoritas merupakan etnis Rohingya, tewas akibat serangan ini. Tindakan militer Myanmar ini memaksa sekitar setengah juta etnis Rohingya melarikan diri dari negara, yang mayoritas beragama Budha, ke negara tetangga berpenduduk muslim Bangladesh.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan tindakan militer Myanmar dan milisi Budha sebagai "pembersihan etnis yang nyata".
Penurunan lukisan potret yang dibuat 1997 oleh seniman Cina, Chen Yanning, dilakukan beberapa hari sebelum mahasiswa baru tiba di perguruan tinggi ini memulai perkuliahan.
Potret itu milik suami Aung San Suu Kyi, seorang akademisi di Oxford yang bernama Michael Aris, dan diwariskan ke perguruan tinggi ini setelah kematiannya pada 1999. Sekolah tinggi St Hugh ini juga merupakan tempat Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menjalani kuliah.

Credit tempo.co

Krisis Korut Memanas, Australia Ikut-ikutan Kirim Kapal Perang

CANBERRA - Australia ikut-ikutan mengirim dua kapal perang untuk latihan militer gabungan dengan Angkatan Laut Korea Selatan (Korsel) pada pertengahan bulan ini di tengah memanasnya krisis Korea Utara (Korut). Langkah Canberra ini mengikuti Amerika Serikat (AS) yang sedang mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir dan armada tempurnya untuk misi serupa.

Kapal perang HMAS Melbourne dan HMAS Parramatta milik Australia dijadwalkan tiba di perairan dekat Semenanjung Korea dalam beberapa pekan ini. Kedua kapal itu akan ambil bagian dalam latihan militer selama seminggu yang dikenal dengan ”Haedoli Wallaby”.

Kedua kapal perang Canberra itu kemungkinan akan terlibat dalam latihan militer gabungan pada 15 Oktober nanti bersama kapal induk AS, USS Ronald Reagan. Kapal induk bertenaga nuklir itu pada hari Sabtu sudah melintasi kawasan Laut China Selatan dan dijadwalkan tiba di perairan dekat Semenanjung Korea dalam beberapa pekan ini.

Pada bulan Agustus lalu personel militer Australia telah mengambil bagian dalam latihan militer gabungan AS-Korsel yang disusul dengan pertemuan 2+2 di Seoul yang melibatkan Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan Menteri Pertahanan Marise Payne bersama rekan-rekannya dari Korsel.

Euan Graham dari Lowy Institute percaya bahwa Australia sangat penting untuk menjalin hubungan keamanan lebih dekat dengan Korea Selatan.

”Australia telah berusaha untuk memberi energi pada hubungan keamanan bilateral untuk beberapa waktu. Kunjungan Frigat dan latihan dengan Korea Selatan harus dilihat dalam sorot itu,” katanya mengacu pada pengiriman dua kapal perang dan latihan militer gabungan di perairan Korea, seperti dikutip ABC.net.au, Senin (2/10/2017).

”Perdana Menteri (Malcolm) Turnbull baru-baru ini berjanji untuk memintakan perjanjian ANZUS jika Korea Utara menyerang Amerika Serikat, dan Australia mungkin merupakan salah satu yang pertama yang diminta untuk memberikan kontribusi pasukan pada tingkat tertentu jika ketegangan saat ini dengan Korea Utara meningkat secara signifikan,” ujar Graham.

Sementara itu, di markas besar Angkatan Laut Korea Selatan, kapal perang terus siaga untuk mengantisipasi serangan dari Korea Utara.

”Kami siap bertarung dan jika kami bertarung kami akan menang,” kata Han Woong Song, seorang letnan muda Korea Selatan.

Kapal-kapal perang Armada Kedua, yang berbasis di Pyeontaek di pantai barat, telah menghadapi beberapa serangan dari Korea Utara selama dua dekade terakhir, yang mengakibatkan hilangnya banyak nyawa di kedua pihak.

Credit sindonews.com

Usir Duta Besar Korea Utara, Italia: Ini Isolasi

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Italia Angelino Alfano mengatakan duta besar Korea Utara di negara itu akan diusir sebagai bentuk protes atas uji coba bom nuklir dan rudal balistik negara komunis tersebut pada awal September lalu.
Meski begitu, pemerintah Italia akan tetap mempertahankan jalur komunikasi yang ada. “Kalau duta besarnya harus meninggalkan Italia,” kata Alfano kepada media La Repubblica seperti dilansir Reuters, Ahad, 1 Oktober 2017.

“Kami ingin memberikan pesan yang kuat kepada pemerintah Pyongyang bahwa isolasi akan terjadi jika negara itu tidak segera mengubah perilakunya,” kata Alfano.

Dia juga menambahkan, tekanan kuat kepada Korea Utara telah berlangsung. Dia mencontohkan, kebijakan pemerintah Spanyol yang telah menyatakan duta besar Korea Utara di Madrid sebagai “persona non grata” atau orang yang tidak diinginkan keberadaannya.

Sikap serupa juga dilakukan Portugal dengan memutus semua hubungan diplomatik dengan Pyongyang. Sebelumnya, Meksiko, Peru, dan Kuwait juga telah mengusir duta besar Korea Utara atas alasan serupa.
Media AS, Washington Post, melaporkan bahwa Presiden Donald Trump memerintahkan semua diplomat untuk mempengaruhi koleganya dari negara lain untuk memutus hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Perintah ini dikeluarkan sejak awal dia menjabat posisi presiden, yaitu menjelang akhir 2016.
Upaya ini dinilai berhasil setelah sejumlah negara mulai mengusir duta besar Korea Utara. “Instruksi Trump ini termasuk memerintahkan semua diplomat dan pejabat untuk mengangkat isu Korea Utara dalam setiap percakapan mereka dengan rekan dari negara lain. Sekaligus meminta mereka memutus hubungan diplomatik dan semuanya dengan rezim Korea Utara,” kata seorang pejabat senior pemerintah Amerika kepada Washington Post, Ahad, 1 Oktober.
Ini adalah bagian dari instruksi presiden yang menjabarkan secara detail strategi untuk menekan Korea Utara dengan melibatkan semua lembaga pemerintahan. Dengan menerapkan tekanan massal terhadap Korea Utara ini, Amerika mulai melihat ada hasilnya. Pejabat ini mencontohkan, tekanan massal ini begitu luas sehingga membuat sejumlah pemerintah pontang-panting.
Ini terjadi dalam kunjungan Wakil Presiden Mike Pence ke sebuah negara baru-baru ini. Pence meminta negara, yang tidak disebutkan namanya itu, untuk menghentikan semua kegiatan bisnis dengan Korea Utara.
Pemerintah negara itu menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan bisnis apa pun. Lalu, Pence menyebutkan bahwa negara itu memiliki hubungan bisnis sekitar US$ 2 juta atau sekitar Rp 27 miliar dengan Korea Utara.

Credit tempo.co