Bangkok (CB) - Kementerian Luar Negeri Thailand, dalam
satu pernyataan yang jarang dikeluarkan mengenai krisis di negara bagian
Rakhine, Myanmar, mengatakan Sabtu malam bahwa pihaknya "mengikuti
dengan seksama situasi itu".
Thailand juga akan menyediakan bantuan bagi pemerintah Myanmar dan Bangladesh, demikian pernyataan tersebut.
Kekerasan pecah di Rakhine bulan lalu ketika para militan Rohingya menyerang pos-pos keamanan, memicu penumpasan oleh tentara Myanmar.
sejak itu lebih setengah juta etnis Rohingya -- minoritas yang sebagian besar Muslim DAN ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar - telah menyelamatkan diri ke Bangladesh.
Mereka yang menyelamatkan diri menuduh tentara Myanmar, didukung warga masyarakat Buddha, melakukan pembunuhan brutal. PBB melukiskannya sebagai pembersihan etnis dengan melancarkan aksi di sebelah utara negara bagian itu sebagai balasan terhadap serangan-serangan militan.
"Thailand mengikuti dengan seksama situasi di negara bagian Rakhine dan mengkhawatirkan perkembangannya," kata kementerian itu. "Pemerintahan kerajaan Thailand selalu menaruh betapa sangat penting memberikan kepedulian dan perlindungan kepada orang-orang Myanmar yang mengungsi," tambahnya, menunjuk kepada sebanyak 100.000 pengungsi dari Myanmar yang tinggal di sembilan kamp sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.
Tetapi banyak di antara mereka yang tinggal di kamp-kamp itu adalah warga yang telah lama bermukim di sana. Mereka menyelamatkan diri dari konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tak ada pengungsi dari etnis Rohingya, menurut lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di sana.
Kementerian itu mengatakan pernyataannya menanggapi pandangan-pandangan kelompok-kelompok HAM terkait sikap Thailand mengenai kekerasan di Rakhine.
Amnesty International bulan lalu mengatakan Thailand jangan "mendesak balik" Rohingya yang menyelamatkan diri dari kekerasan dan negara itu seharusnya menyediakan bagi pengungsi status sah dan formal dan perlindungan.
Thailand tidak mengenal status tiap pengungsi atau mengenal Rohingya sebagai pekerja migran yang sah.
Thailand menyatakan pihaknya mendukung sebuah pernyataan mengenai isu itu yang dikeluarkan ASEAN.
Dalam pernyataannya, para menlu ASEAN mengutuk serangan-serangan atas pasukan keamanan Myanmar dan "semua tindakan kekerasan yang merenggut jiwa warga sipil".
ASEAN beranggota 10 negara. Malaysia sebagai salah satu anggota, memiliki pandangan berbeda dari pernyataan itu dengan menyatakan isu-isu terkait eksodus ratusan ribu orang Rohingya disalahtafsirkan.
Sejauh ini, "tak seorang dari korban kekerasan pada Agustus di negara Rakhine telah ditemukan di Thailand," demikian Kemenlu Malaysia.
Thailand juga akan menyediakan bantuan bagi pemerintah Myanmar dan Bangladesh, demikian pernyataan tersebut.
Kekerasan pecah di Rakhine bulan lalu ketika para militan Rohingya menyerang pos-pos keamanan, memicu penumpasan oleh tentara Myanmar.
sejak itu lebih setengah juta etnis Rohingya -- minoritas yang sebagian besar Muslim DAN ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar - telah menyelamatkan diri ke Bangladesh.
Mereka yang menyelamatkan diri menuduh tentara Myanmar, didukung warga masyarakat Buddha, melakukan pembunuhan brutal. PBB melukiskannya sebagai pembersihan etnis dengan melancarkan aksi di sebelah utara negara bagian itu sebagai balasan terhadap serangan-serangan militan.
"Thailand mengikuti dengan seksama situasi di negara bagian Rakhine dan mengkhawatirkan perkembangannya," kata kementerian itu. "Pemerintahan kerajaan Thailand selalu menaruh betapa sangat penting memberikan kepedulian dan perlindungan kepada orang-orang Myanmar yang mengungsi," tambahnya, menunjuk kepada sebanyak 100.000 pengungsi dari Myanmar yang tinggal di sembilan kamp sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar.
Tetapi banyak di antara mereka yang tinggal di kamp-kamp itu adalah warga yang telah lama bermukim di sana. Mereka menyelamatkan diri dari konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Tak ada pengungsi dari etnis Rohingya, menurut lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di sana.
Kementerian itu mengatakan pernyataannya menanggapi pandangan-pandangan kelompok-kelompok HAM terkait sikap Thailand mengenai kekerasan di Rakhine.
Amnesty International bulan lalu mengatakan Thailand jangan "mendesak balik" Rohingya yang menyelamatkan diri dari kekerasan dan negara itu seharusnya menyediakan bagi pengungsi status sah dan formal dan perlindungan.
Thailand tidak mengenal status tiap pengungsi atau mengenal Rohingya sebagai pekerja migran yang sah.
Thailand menyatakan pihaknya mendukung sebuah pernyataan mengenai isu itu yang dikeluarkan ASEAN.
Dalam pernyataannya, para menlu ASEAN mengutuk serangan-serangan atas pasukan keamanan Myanmar dan "semua tindakan kekerasan yang merenggut jiwa warga sipil".
ASEAN beranggota 10 negara. Malaysia sebagai salah satu anggota, memiliki pandangan berbeda dari pernyataan itu dengan menyatakan isu-isu terkait eksodus ratusan ribu orang Rohingya disalahtafsirkan.
Sejauh ini, "tak seorang dari korban kekerasan pada Agustus di negara Rakhine telah ditemukan di Thailand," demikian Kemenlu Malaysia.
Credit antaranews.com