Jumat, 22 Maret 2019

Maduro Sebut Rusia Akan Pasok Obat-obatan ke Venezuela



Maduro Sebut Rusia Akan Pasok Obat-obatan ke Venezuela
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/Istimewa


CARACAS - Rusia minggu depan akan mulai mengirimkan pasokan medis dan membawa beberapa ton produk farmasi ke Venezuela. Hal itu dikatakan oleh Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

"Pihak berwenang Rusia telah mengumumkan bahwa minggu depan, beberapa ton berbagai obat-obatan dan zat-zat farmasi akan dikirimkan. Ini akan diadakan secara rutin. Minggu demi minggu," kata Maduro seperti dilansir dari Sputnik, Kamis (21/3/2019).

Hal itu diungkapkan Maduro dalam sebuah acara yang ditujukan untuk peluncuran kembali program nasional Venezuela bagi mengembangkan industri farmasi.

Maduro mencatat bahwa Venezuela memenuhi 70 persen dari permintaannya sendiri akan obat-obatan, dengan catatan bahwa ia mengharapkan mitra kunci Venezuela macam Belarus, China, Iran, Rusia dan Turki, membantu negara dengan memasok obat-obatan yang diperlukan.

"Kami terhubung oleh hubungan aliansi yang kuat," ujar Maduro yang pidatonya disiarkan melalui saluran Periscope-nya.

Rusia sendiri sebelumnya telah mengirimkan obat-obatan ke Venezuela pada awal tahun ini di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda negara itu.

Maduro mengatakan bahwa pengiriman semacam itu membantu mengembangkan sistem impor Venezuela, mencatat bahwa negara Amerika Selatan itu hidup di bawah kondisi blokade dan penganiayaan oleh pemerintah imperialistik Amerika Serikat dalam hal keuangan dan ekonomi.

Venezuela terjerembab ke dalam krisis politik setelah sebelumnya dihantam krisis ekonomi berkepanjangan. Situasi semakin meruncing setelah ketua Majelis Nasional, parlemen Venezuela, sekaligus pemimpin opisisi Juan Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara.

Guaido pun lantas mendapat pengakuan dari Amerika Serikat (AS), mayoritas negara Uni Eropa dan lusinan negara lainnya sebagai pemimpin negara itu yang sah.


Namun Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dengan gigih menolak seruan dari Guaido dan para pendukungnya untuk menyerahkan kekuasaan, bersikeras dia adalah korban dari kudeta yang diatur oleh AS.

Rusia, China, Turki, Kuba, dan negara-negara lain berpihak pada Presiden Nicolas Maduro yang terpilih dalam pemilu yang diboikot oposisi. Mereka memperingatkan AS dan sekutunya untuk tidak "campur tangan" dalam urusan dalam negeri negara Amerika Selatan itu.

Maduro mengatakan bahwa pengiriman semacam itu membantu mengembangkan sistem impor Venezuela, mencatat bahwa negara Amerika Selatan itu hidup di bawah kondisi blokade dan penganiayaan oleh pemerintah imperialistik Amerika Serikat dalam hal keuangan dan ekonomi.

Venezuela terjerembab ke dalam krisis politik setelah sebelumnya dihantam krisis ekonomi berkepanjangan. Situasi semakin meruncing setelah ketua Majelis Nasional, parlemen Venezuela, sekaligus pemimpin opisisi Juan Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara.

Guaido pun lantas mendapat pengakuan dari Amerika Serikat (AS), mayoritas negara Uni Eropa dan lusinan negara lainnya sebagai pemimpin negara itu yang sah.

Namun Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dengan gigih menolak seruan dari Guaido dan para pendukungnya untuk menyerahkan kekuasaan, bersikeras dia adalah korban dari kudeta yang diatur oleh AS. 

Rusia, China, Turki, Kuba, dan negara-negara lain berpihak pada Presiden Nicolas Maduro yang terpilih dalam pemilu yang diboikot oposisi. Mereka memperingatkan AS dan sekutunya untuk tidak "campur tangan" dalam urusan dalam negeri negara Amerika Selatan itu. 






Credit  sindonews.com

Tentara India Tembak Mati Tiga Rekannya di Kashmir


Tentara India Tembak Mati Tiga Rekannya di Kashmir
Ilustrasi tentara India di Kashmir. (AP Photo/Mukhtar Khan)




Jakarta, CB -- Seorang anggota paramiliter India menembak mati tiga rekannya di wilayah Kashmir yang dikontrol negara itu, Kamis (21/3).

Kepolisian menyatakan seorang anggota Central Reserve Police Force (CRPF) menembak kedua temannya menggunakan senjata dinas di kamp Udhampur, sekitar 200 kilometer dari selatan Kota Srinagar.

"Dia (pelaku) lalu menembak dirinya sendiri dan sekarang tengah berada dalam kondisi kritis," kata seorang pejabat kepolisian di wilayah Jammu Kashmir, MK Sinha, kepada AFP.


Sinha mengatakan bahwa pelaku kemungkinan berada di bawah pengaruh obat-obatan.

Insiden ini bukan yang pertama kali terjadi. Koalisi Masyakat Sipil Jamu Kashmir (JKCCS) melaporkan sedikitnya 20 tentara India bunuh diri pada 2018 lalu, terbanyak dalam satu dekade terakhir.

Sejak 2004, ada 80 insiden "pembunuhan saudara" dan 323 kasus bunuh diri yang dilakukan personel militer di Kashmir.

Sejumlah ahli mengatakan hal itu terjadi karena faktor stres, jam tugas yang berlebihan, hari libur sedikit, dan masalah domestik.

Pengamat mendorong aparat berwenang memulai inisiatif yang bisa mencegah para prajurit merasa tertekan, seperti kegiatan olahraga dan yoga.

Secara terpisah di hari yang sama, seorang tentara tewas ketika militer India-Pakistan terlibat baku tembak di perbatasan kedua negara di Kashmir.

Baku tembak itu merupakan yang terbaru sejak kedua negara terlibat bentrokan militer di wilayah sengketa itu pada Februari lalu.

Bentrokan militer antara Pakistan dan India terus memanas sejak bom bunuh diri menerjang konvoi personel India di wilayah Kashmir pada 14 Februari lalu. 

New Delhi menyalahkan Islamabad atas insiden yang menewaskan sedikitnya 40 personel militernya itu.

Sejak itu, kedua negara saling menembak jatuh pesawat militer di Kashmir hingga sempat memicu penangguhan penerbangan komersial lantaran alasan keamanan.

Pakistan juga sempat menahan dua pilot India akibat kejadian itu. Keduanya dibebaskan Islamabad sebagai bentuk "gerakan perdamaian." 





Credit  cnnindonesia.com



Korban Meninggal Topan Idai Capai Lebih dari 500 Orang


Dampak akibat serangan topan Idai di MOzambik dan Zimbabwe
Dampak akibat serangan topan Idai di MOzambik dan Zimbabwe
Foto: Youtube

Lebih dari 120 jenazah telah tersapu ke negara tetangga Mozambik.




CB, CHIMANIMANI -- Sepekan setelah Topan Idai menyerang Afrika bagian selatan, banjir masih terus terjadi. Pada Kamis (21/3) terjadi hujan lebat menyebabkan bendungan meluap di Zimbabwe dan mengancam populasi di tepi sungai.

Jumlah korban meninggal yang dikonfirmasi di Zimbabwe, Mozambik, dan Malawi saat ini telah mencapai lebih dari 500 orang. Sementara itu, ratusan lainnya dikhawatirkan meninggal di kota dan desa yang saat ini telah tenggelam.

Menteri Pertahanan Zimbabwe, Oppah Muchinguri mengatakan lebih dari 120 jenazah telah tersapu ke negara tetangga Mozambik. Sementara itu masih banyak jenazah ditemukan di sungai-sungai.

"Sebagian besar jenazah tersapu ke Mozambik dan karena dalam kondisi yang buruk, mereka tidak dapat menjaga jenazah-jenazah itu. Jadi akhirnya mereka menguburkan jenazah itu," kata Muchinguri.

Di catatan resmi Zimbabwe, tercatat 259 korban meninggal akibat topan ini. Sementara di Mozambik jumlah korban meninggal meningkat menjadi 217. Selain itu di Malawi tercatat setidaknya 56 orang meninggal namun angka tersebut diperkirakan bertambah.

Rumah-rumah, desa, dan seluruh kota terendam di Mozambik bagian tengah. Banjir menciptakan samudra daratan berlumpur seluas 50 kilometer. Badan bantuan pangan AS mengatakan, 400 ribu orang terlantar dan sangat membutuhkan bantuan dan penyelamatan jiwa.

"Kemarin 910 orang diselamatkan oleh komunitas kemanusiaan. 210 diselamatkan oleh lima helikopter dan 700 diselamatkan oleh perahu," kata perwakilan dari Federasi Internasional Palang Merah Beira, Caroline Haga.





Credit  republika.co.id



Bantuan Internasional Coba Tembus Korban Badai Idai Afrika


Warga melihat kerusakan di jembatan akibat Badai Idai di Chimanimani, Zimbabwe, Ahad (17/3).
Warga melihat kerusakan di jembatan akibat Badai Idai di Chimanimani, Zimbabwe, Ahad (17/3).
Foto: Tendai Chiwanza/ActionAid via AP

Jumlah korban tewas akibat badai Idai diperkirakan terus bertambah.




CB, NEW YORK — Bantuan internasional mulai disalurkan ke sejumlah negara di Afrika Timur, yaitu Mozambik, Zimbabwe, dan Malawi setelah badai Idai melanda wilayah-wilayah di kawasan itu. Dalam bencana alam ini, ratusan orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan rumah mereka.

Proses evakuasi masih terus dilakukan di sejumlah wilayah negara-negara yang dilanda badai Idai. Di Zimbabwe, sebuah keluarga bahkan mencoba menggali lumpur yang diduga membuat seorang anak laki-laki terkubur.

Korban dilaporkan paling banyak berada di Chipinge dan Chimanimani, Zimbabwe. Lebih dari 100 orang tewas dan jumlah ini diperkirakan dapat terus meningkat karena proses evakuasi sulit dilakukan akibat lokasi yang sulit diakses.

Penyaluran bantuan pada awalnya terhambat karena penutupan bandara di negara-negara badai Idai terjadi. Namun, sejak Rabu (20/3) kemarin, perlahan-lahan bantuan dapat disalurkan.

Bantuan dari pihak internasional juga mencakup pemulihan kawasan. PBB mengalokasikan setidaknya 20 juta dolar AS untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi akibat badai Idai.

Uni Eropa akan menyumbangkan 3,5 juta euro atau sekitar 3,9 juta dolar AS. Sementara, AS berjanji untuk menyalurkan dana sebesar 7,9 juta dolar AS, kemudian Uni Emirat Arab (UAE) 18,3 juta dirham (4,9 juta dolar AS), dan Norwegia 6 juta krone (700 ribu dolar AS).

Matthew Pickard dari organisasi kemanusiaan CARE mengatakan penanggulan bencana alam akibat badai Idai sama halnya dengan yang dilakukan sebelumnya. Otoritas lokal dan organisasi non-pemerintah internasional berupaya menuju wilayah-wilayah yang terkena dampak pada hari-hari pertama dan bantuan tambahan menyusul segera.

Saat ini, banyak orang yang belum dapat melihat dengan jelas seberapa besar dampak dari bencana ini. Meski demikian, Pickard mengatakan dalam beberapa waktu ke depan, hal itu akan menjadi lebih jelas dan jumlah bantuan dapat semakin meningkat.

“Negara-negara ini tidak biasanya menjadi berita utama, namun sekarang mereka menjadi sorotan. Dengan kisah mereka, banyak orang yang akan berempati,” ujar Pickard, Kamis (21/3).

Bantuan logistik dari PBB dilaporkan memiliki kendala saat pendistribusian di sejumlah wilayah. Seperti di Chimanimani, yang lokasinya sulit untuk dijangkau akibat bencana yang terjadi.





Credit  republika.co.id


Kongres Amerika Serikat Panggil Eksekutif Boeing dan FAA



Kongres Amerika Serikat Panggil Eksekutif Boeing dan FAA
Kongres Amerika Serikat Panggil Eksekutif Boeing dan FAA


ADDIS ABABA - Boeing Company terus mengalami tekanan di tengah upaya untuk menerbangkan kembali reputasi pesawat 737 MAX di dunia. Para pejabat eksekutif perusahaan pembuat pesawat itu dipanggil Kongres Amerika Serikat (AS) terkait dua kecelakaan mematikan yang melibatkan pesawat jet 737 MAX yakni di Indonesia dan Ethiopia.

Waktu pemeriksaan masih tidak diketahui. Namun, ini akan menjadi pertama kalinya eksekutif Boeing menghadap Kongres AS. Sama seperti Facebook Inc, Boeing merupakan perusahaan kebanggan AS yang kini sedang menghadapi masalah keamanan setelah 737 MAX terjatuh tidak wajar dalam enam bulan terakhir. Pada panel yang sama, Kongres AS juga akan memeriksa pejabat Badan Penerbangan Federal (FAA) AS.

Mereka kemungkinan akan ditanyai tentang bagaimana atau kenapa regulator dapat memberikan sertifikat kepada Boeing dalam serie 737 MAX pada Maret 2017 tanpa melampirkan panduan latihan ekstensif. Terlepas dari panggilan Kongres, FAA sebelumnya menyebarkan pemberitahuan kepada otoritas penerbangan global untuk memasang perangkat lunak penerbangan otomatis terbaru Boeing dalam sistem 737 MAX. 

Mereka juga mendesak pihak pertama dapat memberikan latihan khusus kepada para calon pilot. Boeing telah dituntut di Pengadilan Federal, Chicago, oleh keluarga korban Lion Air. Namun, sejauh ini, Boeing menolak berkomentar tentang isu hukum yang melilitnya. Jaksa Kriminal dari Kementerian Kehakiman yang menyelidiki pengawasan FAA terhadap Boeing juga mengeluarkan sejumlah surat panggilan.

Kementerian Transportasi AS juga akan menyelidiki surat dan proses perizinan pesawat 737 MAX yang dikeluarkan FAA karena dikhawatirkan terjadi penyimpangan. Karyawan FAA yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan setidaknya sekitar tujuh tahun yang lalu Boeing terlalu banyak mencampuri persetujuan keselamatan yang distandarkan FAA. Bahkan, Boeing dituduh menciptakan lingkungan kerja yang negatif.

Banyak karyawan FAA yang takut angkat bicara karena akan menghadapi ancaman serius. Penyelidik dari Seattle Times, AS, mengatakan FAA terlalu ceroboh dalam memberikan surat perizinan kepada Boeing. Faktanya, mekanis pesawat baru Boeing memiliki kekurangan yang mengancam keselamatan penumpang.

Pada tahun ini, FAA menyerahkan otoritas perizinan pesawat baru kepada para pengembangnya sendiri. Mereka bahkan membiarkan Boeing memilih personel dalam pengawasan uji coba keselamatan. “Saya jadi penasaran apakah FAA diawasi independen dan didanai dengan cukup,” kata ahli penerbangan Jim Hall.

Sebagian perangkat lunak alat kendali-penerbangan dicurigai memiliki sertifikat bodong. Sejauh ini, Kementerian Transportasi dan Boeing menolak berkomentar terkait penyelidikan itu. Pada akhir pekan lalu, FAA menyatakan sertifikasi program 737 MAX dikeluarkan sesuai dengan proses standar sertifikasi nasional.

Pilot AS yang disiapkan untuk menerbangkan 737 MAX 8 dilaporkan menjalani latihan lebih panjang dibanding biasanya. Juru Bicara Serikat Pilot American Airlines, Dennis Tajer, mengatakan sejak tragedi Lion Air, pilot MAX 8 mendapatkan bimbingan lebih banyak. Selain itu, mereka selalu menuntut simulasi langsung. 


Pilot MAX 8 juga memperoleh buku panduan setebal 13 halaman, sekalipun mereka berpengalaman menerbangkan serie 737-800. Ini penting karena pesawat terbaru memiliki sistem yang berbeda. “Pelatihan itu diperlukan untuk mengetahui bagaimana mengatasi MCAS dalam berbagai situas,” ungkap FAA kepada Quartz.

Penyelidik Lion Air menduga kuat penyebab kecelakaan MAX 8 ialah akibat kesalahan sensor angle of attack (AOA) dalam mentransmisikan data sehingga memicu perangkat Maneuvering Charachteristics Augmentation System (MCAS) menurunkan hidung pesawat. Pilot akhirnya melakukan koreksi secara manual.

“Pilot melakukan prosedur yang sama sampai beberapa kali sebelum akhirnya pesawat menghantam lautan,” ungkap laporan kecelakaan Lion Air. Chairman Presiden dan CEO Boeing, Dennis Muilenburg, mengatakan perusahaannya akan berupaya memperbaiki MCAS untuk meminimalisir error dalam input data.

CEO Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, sebelumnya mengatakan pilot MAX 8 mengalami kesulitan dalam mengendalikan pesawat sesaat sebelum kecelakaan. “Karena itu, dia meminta untuk kembali mendarat di bandara,” kata GebreMariam. Namun, saat diperizinkan mendarat, pesawat hilang dari radar.

Pilot Ketiga Sebelum JT610 Jatuh


Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan, dari investigasi terungkap bahwa adanya pilot lain di dalam kokpit pesawat pada penerbangan JT043 dari Denpasar-Jakarta atau merupakan pesawat yang sama pada kecelakaan JT610. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengakui ada pilot ketiga dalam pesawat tersebut.

Pilot ini teridentifikasi sebagai pilot yang telah menjalankan tugasnya dan akan terbang kembali ke Jakarta. “Kita sudah wawancara dengan pilot yang bersangkutan, namun ada aturan yang menyatakan bahwa kita tidak boleh mempublikasikan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KNKT, kemarin.

Lebih jauh, Soerjanto mengatakan, di beberapa media telah beredar berita yang menyebut sebagai isi dari CVR penerbangan JT-610 dan penerbangan JT-043. KNKT menyampaikan bahwa hasil download CVR merekam sejak persiapan penerbangan JT-610 sampai dengan akhir penerbangan.

Sedangkan, penerbangan JT-043 sudah terhapus (overwritten) sehingga sudah tidak ada di CVR. “KNKT juga menyampaikan bahwa isi rekaman CVR tidak sama dengan apa yang beredar di media, sehingga menurut KNKT isi berita itu adalah opini seseorang atau beberapa orang yang kemudian dibuat seolah-olah seperti isi CVR,” tegas Soerjanto.

Dengan perkembangan investigasi, tersebut, disampaikan bahwa KNKT telah melakukan kunjungan ke Boeing untuk melakukan rekonstruksi penerbangan JT-610 menggunakan engineering simulator dan diskusi terkait system pesawat B737-8 (MAX).

Ketua Subkomite Kecelakaan Pesawat KNKT, Capt Nurcahyo mengatakan, pihaknya telah berdiskusi dengan Boeing dan FAA terkait design system MCAS dan approval yang diberikan FAA. “Seluruh hasil investigasi ini akan disampaikan oleh KNKT pada final report yang dijadwalkan akan dipublikasikan pada bulan Agustus atau September 2019. Kita sudah 90% rampung,” ungkapnya.



Credit  sindonews.com



100 Orang Meninggal dalam Kecelakaan Kapal Feri di Irak



100 Orang Meninggal dalam Kecelakaan Kapal Feri di Irak
Feri di Sungai Tigris, Irak, (AFP/Waleed AL-KHALED)



Jakarta, CB -- Korban meninggal dari kejadian tenggelamnya feri di Sungai Tigris, Irak semakin bertambah. Dilansir dari AFP, saat ini korban meninggal mencapai 100 orang.

Perdana Menteri Irak Adel Abdel Mahdi mendekritkan tiga hari berkabung nasional karena kejadian ini. Dia mengumumkan hari berkambung ketika mengunjungi lokasi kejadian tak lama setelah kecelakaan terjadi.

Televisi pemerintah mengatakan Mahdi juga mengunjungi sebuah rumah sakit dan kamar mayat di bekas benteng jihad.


Kapal ini dipenuhi oleh keluarga yang merayakan Tahun Baru Kurdi. Kecelakaan ini diperkirakan menewaskan lebih dari 70 orang dan menjadi kecelakaan terburuk di Irak dalam bertahun-tahun.

Kecelakaan itu memicu curahan kesedihan di antara penduduk yang baru-baru ini memulai kembali perayaan di tepi Tigris. Setelah kota utara itu direbut kembali dari kelompok Negara Islam.

Kapal itu penuh dengan pria, wanita dan anak-anak yang menyeberangi Tigris untuk pergi ke tempat piknik yang populer.

"Ini bencana, tidak ada yang mengharapkan itu," kata seorang pria muda yang baru saja berhasil mencapai pantai.

"Ada banyak orang di kapal, terutama wanita dan anak-anak," katanya kepada AFP. 





Credit  cnnindonesia.com



Uni Eropa pastikan keberlanjutan bioenergi


Uni Eropa pastikan keberlanjutan bioenergi

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend. (eeas.europa.eu)




Jakarta (CB) - Uni Eropa berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan bioenergi, dan terus maju untuk memenuhi target energi dan iklim 2020 dan 2030, kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guérend.

"Kami juga terus menuju Energy Union, yaitu dengan memanfaatkan energi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan," ujar Vincent Guerend dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Sebagai bagian dari kerangka kebijakan komprehensif, Uni Eropa memiliki target baru dan mengikat mengenai energi terbarukan untuk tahun 2030, yaitu sekurang-kurangnya 32 persen.

Target itu disetujui oleh Parlemen Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa pada bulan Juni tahun lalu melalui adopsi Arahan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/ REDII).

Biofuel adalah elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni Eropa. Namun, peraturan diperlukan untuk memastikan produksi bahan baku (feedstock) untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan deforestasi melalui perubahan penggunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ ILUC).

Oleh karena itu, Guerend mengatakan arahan Energi Terbarukan (bentuk hukum Uni Eropa) yang kini sudah berlaku, menentukan pula suatu pendekatan baru untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan untuk produksi biofuel tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau lahan gambut--di manapun diproduksinya--, dan tanaman tersebut tidak sekadar memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan bernilai alam tinggi lainnya.

"Tidak ada biofuel atau bahan baku tertentu yang menjadi target. Semua minyak nabati diperlakukan setara. Minyak sawit tidak diperlakukan sebagai bahan bakar nabati buruk," kata Guerend.

Dalam REDII tersebut disebutkan bahwa mulai Januari 2024 akan ada pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan.

Untuk implementasi arahan ini, lanjut Guerend, Komisi Eropa mengadopsi delegated act (aturan pelaksanaan Komisi Eropa) pada tanggal 13 Maret atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yaitu lembaga Uni Eropa yang mewakili Negara-negara Anggota Uni Eropa).

Dalam kurun waktu dua bulan masa pengkajian, kedua lembaga ini memiliki hak untuk menyatakan keberatan.

Bila tidak terdapat keberatan, maka setelah kurun waktu tersebut, aturan in akan disahkan dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union).

Aturan pelaksanaan Komisi Eropa (delegated act) serta laporan yang menjadi lampirannya, didasarkan pada data ilmiah terbaik yang tersedia dari 2008 hingga 2015.

Periode referensi dimulai pada 2008 karena ini adalah batas waktu yang tercantum dalam kriteria keberlanjutan Uni Eropa untuk biofuel. Tahun 2015 adalah ketersediaan data konsisten yang paling mutakhir.

Data menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara kelapa sawit dan tingkat deforestasi tertinggi selama 2008-2015, yakni 45 persen dari ekspansi kelapa sawit terjadi di daerah dengan cadangan karbon tinggi. Angka tersebut bahkan tidak sebanding dengan bahan baku lainnya.

Sementara itu, elapa sawit yang disertifikasi dengan resiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung atau indirect land use change (ILUC) rendah dapat terus mendapatkan manfaat dari insentif.

Insentif itu termasuk, misalnya, penanaman di tanah yang tidak digunakan. Pengecualian lain adalah minyak sawit produksi petani kecil, mengingat pentingnya peran petani kecil di Indonesia dan Malaysia.

Delegated act juga telah menetapkan ambang batas kategori petani kecil menjadi 2 hektar agar memastikan bahwa kepemilikan dan kebebasan mereka atas tanah terjamin.

Temuan itu didasarkan pada potret data petani kecil dari Badan Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-bangsa. Potret data ini komprehensif, sistematis dan memberi gambaran profil standar petani kecil di seluruh dunia.

Kebun kelapa sawit dengan luas 25 atau 50 hektar tidak bisa dianggap "kecil" atau dikelola keluarga karena biasanya akan mempekerjakan 5 hingga 10 pekerja profesional penuh waktu.

Memang faktor produktivitas kelapa sawit lebih tinggi dibanding tanaman lain, namun faktor yang digunakan dalam rumus penentuan ILUC dihitung berdasarkan pada kadar energi dari produk yang diperdagangkan dari berbagai tanaman tahunan seperti kedelai, biji anggur dan bunga matahari dibandingkan dengan kelapa sawit.

Komisi Eropa akan mengkaji ulang data, dan jika perlu metodologi penelitian pada 2021, kemudian akan melakukan revisi delegated act tersebut pada 2023.

Pada saat itu, Uni Eropa akan mempertimbangkan segala upaya Indonesia untuk memperbaiki tata kelola produksi minyak sawit, seperti perubahan pada ISPO, moratorium, kebijakan satu peta, atau rencana aksi nasional yang baru-baru ini diterbitkan.




Credit  antaranews.com



Indonesia pertama kalinya ekspor bus ke Bangladesh


Indonesia pertama kalinya ekspor bus ke Bangladesh

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kedua kanan) menyerahkan prototipe bus tingkat produksi CV Laksana kepada Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Azmal Kabir (pertama kanan) dalam seremoni pengiriman bus Indonesia ke Bangladesh di sela-sela pameran Busworld South East Asia di JlExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)




Jakarta (CB) - Indonesia untuk pertama kalinya mengekspor bus eksekutif produksi CV Laksana ke Bangladesh.

Perusahaan karoseri CV Laksana mengekspor empat bus eksekutif dan 10 bus tingkat (double decker) ke Bangladesh dengan total nilai penjualan 808 ribu dolar AS atau sekitar Rp11,41 miliar.

“Ini menjadi prestasi atas kegigihan upaya kita untuk memajukan ekspor ke pasar-pasar non-tradisional,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam seremoni pelepasan bus di sela-sela pameran bus terbesar Asia Tenggara, Busworld South East Asia, di JlExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis.

Ekspor bus ini juga merupakan salah satu realisasi dari komitmen pemerintah Indonesia dan Bangladesh untuk meningkatkan kerja sama ekonomi.

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Bangladesh tahun lalu, untuk memanfaatkan peluang pasar non-tradisional guna mendorong peningkatan ekspor nasional.

“Mudah-mudahan pengiriman bus ini hanya awal dari banyak hal yang akan dilakukan antara Indonesia dan Bangladesh, dan menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia untuk mengembangkan kerja sama di pasar-pasar potensial yang selama ini belum kita kerjakan,” tutur Menlu Retno.

Bus eksekutif produksi CV Laksana yang diekspor ke Bangladesh berkualitas tinggi dan telah memenuhi standar keamanan internasional UN ECE-R66.

Bus-bus yang menggunakan rangka dan mesin dari Scania, produsen utama kendaraan komersial Swedia, telah dibuat dengan desain dan dimensi panjang yang sesuai peraturan Bangladesh.

"Kami berharap bus-bus Laksana dapat menjadi mode transportasi yang andal di Bangladesh dan dapat membanggakan Indonesia di dunia internasional,” kata Direktur Teknik CV Laksana Stefan Arman.

Sebelum Bangladesh, CV Laksana telah mengekspor lebih dari 200 bus ke Fiji dan Timor Leste.

"Kami percaya dengan dukungan penuh pemerintah maka peluang kami untuk bisa masuk ke negara lain sangat terbuka,” ujar Stefan.

Bangladesh merupakan mitra penting Indonesia di kawasan Asia Selatan. Selain bus eksekutif, pada awal 2019 ini, PT INKA juga telah mengirimkan 15 gerbong kereta api untuk ekspor tahap pertama dari total 250 gerbong pesanan Bangladesh.






Credit  antaranews.com





Kerap Berikan Bantuan Teknis, Tuvalu: Terima Kasih Indonesia



Kerap Berikan Bantuan Teknis, Tuvalu: Terima Kasih Indonesia
Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Pariwisata, Lingkungan dan Tenaga Kerja Tuvalu, Taukelina Finikaso bersama Menlu Retno Marsudi dan Menlu Papua Nugini Rimbink Pato. Foto/SINDOnews/Victor Maulana


JAKARTA - Pemerintah Tuvalu menyampaian ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia atas sejumlah bantuan yang telah diberikan. Indonesia kerap memberikan bantuan teknis, seperti pelatihan, kepada negara dengan populasi sekitar 12 ribu orang tersebut.

Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Pariwisata, Lingkungan dan Tenaga Kerja Tuvalu, Taukelina Finikaso menuturkan pihaknya juga mengapresiasi langkah Indonesia untuk meningkatkan kehadiran di kawasan Pasifik Selatan.

"Memang kami memiliki hubungan dengan Indonesia untuk waktu yang cukup lama saat ini dan sangat menyenangkan untuk dicatat bahwa Indonesia telah meningkatkan kegiatannya di Pasifik Selatan," kata Taukelina saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan pertemuan Indonesia-Soth Pacific Forum (ISPF) di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

"Kami sangat berhutang budi kepada kepemimpinan Indonesia dan juga bantuan yang telah mereka berikan kepada kami melalui pelatihan dan juga bantuan teknis," sambungnya.

Dia lalu mengatakan, Tuvalu juga berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk inisiatif menggelar ISPF dan berharap Indonesia dapat membantu mereka dalam isu perubahan iklim.

"Terutama masalah bahwa kita semua berbagi gerakan yang sama dan kami juga melihat pelarangan plastik sekali pakai," tukasnya. 






Credit  sindonews.com




Indonesia-Pasifik Selatan sepakat hadapi IUU Fishing, perubahan iklim


Indonesia-Pasifik Selatan sepakat hadapi IUU Fishing, perubahan iklim

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya dalam konferensi pers penutupan Forum Indonesia-Pasifik Selatan (ISPF) di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis (21/3/2019). (Kemlu RI)



Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia dan negara-negara di Pasifik Selatan sepakat menghadapi dua tantangan utama regional, yakni penangkapan ikan secara ilegal atau IUU Fishing dan perubahan iklim melalui kegiatan Indonesia-South Pacific Forum (ISPF).

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya, yang juga adalah Ketua kegiatan ISPF, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, mengatakan kesepakatan untuk memberantas IUU Fishing dan mitigasi perubahan iklim tercantum dalam dokumen pernyataan ketua atau chairman statement ISPF.

"Intinya, mengidentifikasi tantangan bersama yang dihadapi Indonesia dan negara Pasifik Selatan dan berbagai pilihan solusi untuk mengatasi tantangan bersama," ujar Desra.

Pemberantasan IUU Fishing juga diperkuat dengan kesepakatan Indonesia dan Pasifik Selatan untuk melestarikan sumber daya laut melalui upaya penangkapan hasil laut secara berkelanjutan (sustainable fishery).

Dalam menghadapi perubahan iklim, Indonesia dan Pasifik Selatan sepakat untuk saling berbagi pengetahuan dan teknologi untuk menekan emisi karbon.

"Kami berkomitmen bersama untuk melakukan mitigasi dampak perubahan iklim melalui transfer pengetahuan dan teknologi rendah karbon," kata Desra.

Selain kedua isu tersebut, Forum Indonesia-Pasifik Selatan juga membahas kerja sama peningkatan konektivitas dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan ekonomi kelautan.

"Kami sepakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di negara-negara Pasifik Selatan diperlukan skema pembiayaan yang kreatif," kata Desra.

Pertemuan Forum Indonesia-Pasifik Selatan bertema "Our future, shared ocean, shared prosperity" (Masa depan kita, laut kita, kesejahteraan bersama) itu diikuti 15 negara dan dua wilayah (Niue dan Kaledonia Baru) di Pasifik Selatan.





Credit  antaranews.com




Forum Indonesia-Pasifik Selatan Hasilkan Tiga Perjanjian



Forum Indonesia-Pasifik Selatan Hasilkan Tiga Perjanjian
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi (tengah) saat menyampaikan pernyataan bersama para diplomat Pasifik Selatan. Foto/Kementerian Luar Negeri RI


JAKARTA - Tiga perjanjian diteken dalam Forum Indonesia-Pasifik Selatan (ISPF). Dua perjanjian masih bersifat rencana memulai pembicaraan dan satu perjanjian sudah berbentuk nota kesepahaman atau MoU.

ISPF merupakan forum kerja sama yang digagas Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan. Terdapat 15 negara yang turut serta dalam forum ini, yakni Australia, Selandia Baru, Federasi Mikronesia, Fiji, Kaledonia Baru, Kepulauan Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Papua Nugini, Tonga dan Tuvalu.

Dua dari tiga perjanjian tersebut adalah pernyataan bersama menteri antara Indonesia dengan Papua Nugini tentang peluncuran Preferential Trade Agreement (PTA) dan pernyataan bersama antara Indonesia dengan Fiji tentang peluncuran PTA.

Perjanian terakhir yang sudah dalam bentuk MoU adalah antara Indonesia Eximbank dengan Audie Building Industry. Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat mendukung proyek-proyek di negara-negara Pasifik Selatan.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat untuk memperluas dan mempererat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

"Salah satu hasil dari ISPF ini adalah Indonesia menyepakati untuk mulai membahas PTA dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, yaitu dimulainya proses negosiasi PTA dengan Papua Nugini. Kita juga menyepakati keinginan diluncurkannya pembentukan PTA dengan Fiji," kata Retno pada Kamis (21/3/2019). 




Credit  sindonews.com



Uni Eropa-Inggris Sepakat Brexit Ditunda



Uni Eropa-Inggris Sepakat Brexit Ditunda
Perdana Menteri Inggris Theresa May dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker. Foto/Istimewa

BRUSSELS - Para pemimpin Uni Eropa (UE) setuju untuk menunda proses keluarnya Inggris dari blok tersebut atau Brexit. Mereka menawarkan penundaan Brexit hingga 22 Mei dengan syarat anggota parlemen setuju dengan Theresa May dalam pemungutan suara minggu depan.

Jika kesepakatan ditolak dalam pemungutan suara yang berarti ketiga kalinya di parlemen, Inggris akan diberikan waktu hingga 12 April untuk datang ke Dewan Eropa dengan proposal untuk langkah ke depan.

Kemungkinan akan terbuka untuk perpanjangan lebih lanjut dari beberapa bulan jika Inggris setuju untuk mengambil bagian dalam pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Mei.

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan bahwa tanggapan terhadap permintaan Inggris untuk perpanjangan proses penarikan Pasal 50 disepakati dengan suara bulat oleh para pemimpin 27 negara anggota lainnya.

Ia langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang telah menyetujui rencana tersebut.

Tusk mengatakan bahwa 12 April adalah tanggal penting bagi Inggris karena jika mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan Parlemen Eropa maka perpanjangan yang panjang akan menjadi tidak mungkin.

“12 April adalah tanggal penting dalam hal Inggris bertanya-tanya apakah akan mengadakan pemilihan Parlemen Eropa. Jika tidak diputuskan melakukannya maka opsi perpanjangan yang lama akan segera menjadi tidak mungkin," kata Tusk seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Jumat (22/3/2019).

Ditanya berapa lama perpanjangan panjang akhirnya yang ditawarkan ke Inggris, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menjawab: "Sampai akhir."

"Sejak hari referendum posisi 27 anggota Komisi Eropa telah bersatu dan tegas. Kami telah bekerja tanpa lelah untuk menegosiasikan Perjanjian Penarikan," ujar Juncker. 

“Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk menyelesaikannya. Kami diminta klarifikasi pada bulan Desember, kami memberikannya kepada mereka. Kami diminta jaminan pada bulan Januari, kami memberikannya kepada mereka," sambungnya.

“Saya diminta jaminan lebih lanjut pada Senin lalu di Strasbourg, khususnya sehubungan dengan backstop, saya memberikannya kepada mereka," katanya.

“Jadi saya harus menyambut bahwa hari ini, ke-27 pemimpin mendukung klarifikasi dan jaminan yang mengikat secara hukum yang Perdana Menteri May dan saya sepakati di Strasbourg. Ini menutup dan menyelesaikan paket lengkap. Tidak ada lagi yang bisa kita miliki," tukasnya.

May sendiri menyambut baik pengumuman itu.

"Pertama, saya menyambut persetujuan Dewan tentang jaminan yang mengikat secara hukum sehubungan dengan hambatan Irlandia Utara, yang saya negosiasikan dengan Presiden Juncker pekan lalu," ujarnya dalam konferensi pers di Brussels.

"Ini harus memberikan jaminan ekstra kepada Parlemen bahwa jika kejadian yang tidak mungkin terjadi itu akan digunakan hanya akan bersifat sementara dan bahwa Inggris dan Uni Eropa akan mulai bekerja segera untuk mengganti backstop dengan pengaturan alternatif pada akhir Desember 2020," imbuhnya.

May mengatakan jika Parlemen Inggris tidak menyelesaikan kesepakatannya minggu depan, Dewan Eropa akan memperpanjang Pasal 50 hingga 12 April ketika Inggris akan memiliki pilihan tidak ada kesepakatan atau mengajukan rencana alternatif.

Ia mengatakan jika ini melibatkan perpanjangan kembali maka Inggris harus mengambil bagian dalam pemilihan Parlemen Eropa.

"Saya sangat yakin akan menjadi kesalahan untuk meminta orang-orang di Inggris untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini tiga tahun setelah pemungutan suara untuk meninggalkan Uni Eropa," imbuhnya.

May mengatakan dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kesepakatannya disahkan minggu depan.


"Apa yang digarisbawahi oleh keputusan hari ini adalah pentingnya House of Commons meloloskan kesepakatan Brexit minggu depan sehingga kita dapat mengakhiri ketidakpastian dan pergi dengan cara yang lancar dan tertib," katanya.

"Besok pagi aku akan kembali ke Inggris dan bekerja keras untuk membangun dukungan untuk menyelesaikan kesepakatan," tandasnya.






Credit  sindonews.com


Beberapa ledakan guncang ibu kota Afghanistan, enam orang tewas


Beberapa ledakan guncang ibu kota Afghanistan, enam orang tewas
Dokumentasi ledakan di dekat Gedung Parlemen Afghanistan, di Kabul, Senin (22/6/15). (REUTERS/Mohammad Ismail)



Kabul (CB) - Enam orang tewas dan hampir 30 orang lagi cedera ketika beberapa ledakan mengguncang Ibu Kota Afghanistan, Kabul, Kamis, kata Kementerian Kesehatan negeri itu.

Baseer Mujahed, Juru Bicara bagi Polisi Nasional Afghanistan di Kabul, mengatakan kepada Kantor Berita Turki, Anadolu, ledakan bom rakitan (IED) menggunakan Permukiman Karta-e-Sakhi di Kabul Barat, selama perayaan Nevruz, yang menandai awal musim semi.

Sebelumnya, Mujahed telah mengatakan dua orang tewas dan lebih dari selusin lagi cedera dalam ledakan itu. Namun, Kementerian Kesehatan Masyarakat belakangan mengubah jumlah korban jiwa jadi enam dan cedera jadi 29.

Belum ada klaim pertanggung-jawaban dalam serangan tersebut. Lembaga lokal Tolo News melaporkan bahan peledak rakitan pinggir jalan dan bom mortir digunakan dalam serangan itu.


Suasana di Kabul, Afghanistan. (Anadolu)


Credit  antaranews.com





Kamis, 21 Maret 2019

Sawitnya Ditolak, RI Ancam Boikot Produk Eropa


Foto: dok. GAPKI
Foto: dok. GAPKI




Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan pendapatnya mengenai sikap diskriminatif yang dilakukan parlemen Uni Eropa terhadap komoditas sawit nasional. Pemerintah ingin komoditas sawit nasional mendapat perlakuan yang setara di pasar komoditas Uni Eropa.

Untuk itu hari ini di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sikap terhadap sikap diskriminatif dari Uni Eropa.

Keduanya menyatakan pemerintah akan melakukan cara apapun untuk melawan penolakan sawit di Eropa. Salah satunya adalah ancaman opsi boikot produk Eropa.


 Darmin dan Luhut Sepakat Kecam Uni Eropa

Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Foto: Ristu Hanafi/detikcom


Darmin dan Luhut berkumpul bersama di Kantor Kementerian Luar Negeri. Mereka berdua secara kompak menyatakan sikap pemerintah Indonesia atas penolakan sawit di Uni Eropa.

"Kita ingin membatalkan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, sebagai diskirkminasi minyak kelapa sawit dengan minyak lainnya. Indonesia akan membawa ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dalam langkah melawan, artinya kita tidak mau diperlakukan begini oleh negara Eropa," tegas Darmin di Ruang Nusantara Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).

Senada dengan Darmin, Luhut dengan menggebu-gebu mengutuk langkah diskriminatif Uni Eropa pada komoditas sawit. Bahkan Luhut mengaku bingung dengan perilaku dari Uni Eropa, padahal pihaknya sudah sering berkomunikasi.

"Kami sangat kompak, kami dua Menko tidak bisa paham bisa sebegini kencang padahal kami sudah kesana, kita nanti akan bawa ke WTO, tapi perlu kita ketahui kita nggak akan pernah goyang mengenai itu. Saya tegaskan, kami bukan negara pengemis kami great country Indonesia," ungkap Luhut.

Dengan kebijakan Union Delegated Act RED (Renewable Energy Directive) II, nantinya Uni Eropa akan menghentikan penggunaan produk kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari. Kelapa sawit sendiri ditolak karena memiliki berdampak besar pada lingkungan.

Padahal, Uni Eropa sendiri merupakan pasar ekspor terbesar kedua produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya. Tahun lalu, ekspor ke Uni Eropa mencapai 4,7 juta ton atau 14,67% dari total ekspor sebesar 32,02 juta ton.


Luhut Ancam Boikot Perdagangan RI-UE
Foto: Syahdan Alamsyah
Foto: Syahdan Alamsyah


Luhut menyatakan Indonesia akan melawan kebijakan penolakan kelapa sawit di Uni Eropa. Dia mengatakan akan memerangi kebijakan tersebut dengan segala cara.

Hal yang mungkin dilakukan adalah memboikot perdagangan dengan Uni Eropa. Namun, Indonesia sendiri masih mengimpor barang dari Eropa.

"Ya kita lihat. Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa, dalam hidup ini harus punya pilihan," ungkap Luhut.

Meskipun belum memastikan pemboikotan perdagangan, dengan tegas Luhut menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Termasuk kemungkinan memboikot perdagangan.

"Kami tidak mau didikte! Kami harus tegas," tegas Luhut.

Luhut tidak menyebut secara spesifik produk apa yang kemungkinan bisa diboikot. Namun, setidaknya hingga kini Indonesia merupakan importir sejumlah produk dari Eropa.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi, kelas menengah Indonesia bisa saja akan meningkat pesat, hingga saat ini sendiri ada 55 juta orang.

Eropa disebutkannya bisa kehilangan pasar cukup besar apabila sampai Indonesia memboikot perdagangan dengan Eropa.

"Banyak sekali produk-produk Uni Eropa yang kami butuhkan. Dengan kelas menengah 55 juta orang sekarang dan jumlah penduduk 269 juta orang, pasarnya sangat besar," jelas Luhut.

Namun, setidaknya Luhut menyebutkan sektor penerbangan di Indonesia akan meningkat tiga kali lipat pada 2034 dengan mencapai 270 juta penumpang per tahun. Atas hal tersebut, bisa saja Indonesia membutuhkan sekitar ribuan pesawat pabrikan Eropa.


Sawit Entaskan Kemiskinan RI

Foto: dok. GAPKI
Foto: dok. GAPKI


Luhut menilai kelapa sawit bisa menekan angka kemiskinan. Bahkan, menurutnya Indonesia telah dipuji oleh banyak negara karena dapat menggunakan komoditas kelapa sawit untuk mengentaskan kemiskinan.

"Indonesia itu negara agraris, semua tergantung dengan pertanian. Lalu faktanya menyebutkan bahwa palm oil turunkan poverty (kemiskinan) kita di bawah 10%, di IMF World Bank kita dibilang champion karena palm oil turunkan kemiskinan," ungkap Luhut.

Luhut menegaskan kepada Uni Eropa untuk meninjau kembali kebijakan penolakan sawit, karena menurutnya apabila sawit ditolak bagaimana pemerintah mau membela rakyat. Luhut menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengecam kebijakan penolakan sawit ini.

"Tolong (UE) lihat juga dari kaca mata kami, kalau presiden nggak bela ini, lalu kami bela rakyat kami bagaimana? Tadi presiden kasih statement keras soal ini," jelas Luhut.

Jutaan Orang Menggantungkan Hidup pada Sawit
Darmin menyebutkan bahwa industri kelapa sawit menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Dengan adanya lapangan pekerjaan maka masyarakat dapat mendapatkan upah dari pekerjaannya dan keluar dari garis kemiskinan.

"CPO (crude palm oil) kelapa sawit bagi Indonesia itu merupakan komoditi nomor satu. Bukan hanya devisa terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali," ungkap Darmin.

Darmin mengatakan, di Indonesia ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Belum lagi ditambah dengan para petani lokal yang juga ikut menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit.

"(Sawit) employment nya 7,5 juta ditambah 12 juta direct employee. Apalagi kita lihat small holders petani rakyat 2,6 juta hektar dan bisa pekerjakan 4,6 juta," kata Darmin.

Senada dengan Luhut, Darmin juga menilai industri kelapa sawit pun dapat berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, dia akan melawan segala upaya yang memboikot sawit termasuk kampanye penolakan sawit Uni Eropa.

"Yang namanya CPO ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG termasuk pilar nomor satu poverty alleviation (pengentasan kemiskinan). Jadi kita tidak mau ini diganggu gugat apalagi dengan cara rumusan proteksionisme yang terselubung dengan penelitian-penelitian ilmiah," ungkap Darmin.





Credit  finance.detik.com




Pakistan Kerahkan Semua Jet Tempur F-16 di Dekat India



Pakistan Kerahkan Semua Jet Tempur F-16 di Dekat India
Pesawat-pesawat jet tempur F-16 Angkatan Udara Pakistan. Foto/REUTERS


NEW DELHI - Angkatan Udara India (IAF) meminta pemerintah untuk segera membeli amunisi baru. Permintaan itu muncul setelah Pakistan mengerahkan semua jet tempur F-16 di dekat perbatasan India.

Islamabad juga dilaporkan telah memindahkan kamp-kamp teror keluar dari jangkauan serangan pesawat tempur IAF ke ujung barat di Wilayah Suku yang Dikelola Pemerintah Federal (FATA).

Laporan yang diterbitkan Economic Times, Rabu (20/3/2019) mengatakan ada aktivitas penerbangan yang sibuk di kedua sisi perbatasan, termasuk di malam hari. India terus mempertahankan kewaspadaan operasional yang tinggi dengan menerbangkan beberapa sorti tambahan dari sejumlah jet tempurnya.

“Rudal-rudal ini memiliki (masa) kehidupan tertentu. Ketika disimpan di dalam tabung, itu dihitung dalam hal usia sistem yang bertahun-tahun, tetapi ketika jet-jet tempur dikerahkan secara operasional, kehidupan rudal tergantung pada jumlah serangan yang dilakukan. Jadi kita perlu pengisian baru," kata sumber pejabat tinggi pemerintah India.

Amunisi yang dibutuhkan sebagian besar adalah rudal air-to-air (udara ke udara) yang dibawa jet-jet tempur yang sedang berpatroli untuk melawan pasukan udara Pakistan.

Apa yang membuat pihak India semakin kesal adalah bahwa terlepas dari semua konsultasi yang sibuk dengan Amerika Serikat setelah serangan di Balakot, Angkatan Udara Pakistan telah mengerahkan semua jet tempur F-16 di pangkalan-pangkalan terdepan di sepanjang perbatasan dengan India. Wilayah udara Pakistan juga belum sepenuhnya dibuka untuk lalu lintas sipil meskipun penerbangan normal telah dibuka kembali di pihak India.

Ketika serangan di Balakot mengejutkan Pakistan, yang mengantisipasi serangan di markas Jaish-e-Mohammad di Bahawalpur, input intelijen India menunjukkan bahwa setelah serangan "non-militer", kamp-kamp teror telah dipindahkan ke wilayah FATA. Tujuannya, untuk membawa mereka keluar dari jangkauan jet tempur India yang beroperasi dari dekat Garis Kontrol (Line of Control/LoC) Kashmir.

“F-16 telah didistribusikan di seluruh pangkalan udara Pakistan. Mereka terus melakukan penerbangan malam dan memiliki jaringan pertahanan udara dalam keadaan siaga," lanjut sumber tersebut kepada Economic Times. Sedangkan jet-jet tempur India juga masih dalam posisi untuk mencegah kesalahan atau agresi apapun.

Di pihak India, jet-jet tempur berada garis depan, termasuk Su-30MKI dan Mirage 2000. Dua jenis jet tempur itu ditempatkan untuk reaksi cepat dan kekuatan tempur telah meningkat di pangkalan udara di Jammu dan Kashmir. 

Militer maupun pemerintah kedua pihak secara resmi belum berkomentar atas laporan media tersebut.



Credit  sindonews.com


Uni Eropa Perkuat Kekuatan Militer di Indo-Pasifik Hadapi Cina





Kapal perang Inggris HMS Sutherland berlayar ke Laut Cina Selatan untuk peringatkan Beijing tentang kebebasan berlayar di perairan yang dipersengketakan Cina dan beberapa negara.
Kapal perang Inggris HMS Sutherland berlayar ke Laut Cina Selatan untuk peringatkan Beijing tentang kebebasan berlayar di perairan yang dipersengketakan Cina dan beberapa negara.

CB, Jakarta - Uni Eropa memperkuat kehadirannya di perairan Indo-Pasifik untuk menghadapi kekuatan Cina yang telah mengklaim berdaulat di perairan yang menjadi jalur perdagangan laut terbesar ke tiga di dunia.
"Uni Eropa sudah mulai beri tanda untuk hadir di Indo-Pasifik," kata Liselotte Odgaard, pengajar tamu di Hudson Institute, dalam acara diskusi peran Uni Eropa di wilayah Indo-Pasifik pada hari Senin, 19 Maret 2019, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.
Perairan di wilayah Indo-Pasifik ini menjadi jalur perdagangan internasional dengan senilai US$124 miliar.


Menurut Odgaard, Uni Eropa memiliki garis kebijakan umum seperti menolak klaim Cina di Laut Cina Selatan dan mendukung kawasan itu sebagai jalur pelayaran bebas.
Sinyal kehadiran Uni Eropa telah dilakukan oleh negara anggotanya selama ini. Angkatan laut Prancis telah melakukan operasi di Laut Cina Selatan sejak tahun 2014. Sejumlah negara telah mengirimkan personilnya untuk bergabung dengan kapal laut Prancis guna mendukung seruan Uni Eropa menegakkan peraturan internasonal bahwa perairan Laut Cina Selatan bebas dilayari.
"Tahun ini sebagai contoh, Denmark akan mengirimkan kapal perang frigate dan Prancis akan mengirim kapal induk ke Indo-Pasifik," ujar Odgaard.

Sejumlah negara Uni Eropa melakukan latihan militer dengan India dan Jepang. Prancis sedang mendiskusikan tentang kemungkinan mengadakan latihan dengan militer Jepang.
Inggris berencana mengerahkan satu kapal induk yang membawa sejumlah pesawat tempur. Inggris juga sedang mempertimbangkan untuk mendirikan pangkalan militer baru di wilayah Indo-Pasifik.
Inggris bahkan telah melakukan operasi bersama dengan Amerika Serikat. Kapal perang Inggris berlayar mendekati pulau yang diklaim Cina di Laut Cina Selatan pada Agustus lalu, membuat Beijing naik darah.
Angkatan Laut Inggris juga melakukan latihan perang bersama Amerika Serikat di wilayah yang dipersengketakan oleh beberapa negara.


Menurut Patrick Cronin, kepala keamanan Asia-Pasifik di Hudson Institute, Eropa berusaha mendorong Beijing untuk mematuhi peraturan internasional tentang pelayaran bebas di perairan internasional.
Belanda mengatakan pada Oktober lalu  akan mengirim kapal perangnya untuk bergabung dengan kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth dalam operasi pertamanya di perairan Indo-Pasifik pada tahun 2021.
Sementara, patroli kapal perang dan pesawat tempur Amerika Serikat semakin meningkat untuk memastikan perairan Indo-Pasifik bebas dan terbuka bagi semua pelayaran dan menolak klaim Cina berdaulat di wilayah itu.





Credit  tempo.co



Resmi, Selandia Baru Larang Senapan Serbu dan Senjata Semi Otomatis



Resmi, Selandia Baru Larang Senapan Serbu dan Senjata Semi Otomatis
PM Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan larangan penjualan senapan serbu dan semi otomatis. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


WELLINGTON - Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengumumkan, larangan penjualan senapan serbu dan semi otomatis pada Kamis (21/3/2019). Larangan itu merupakan reaksi keras atas serangan teror Christchurch yang menewaskan 50 orang.

"Hari ini saya mengumumkan bahwa Selandia Baru akan melarang semua senjata semi-otomatis bergaya militer. Kami juga akan melarang semua senapan serbu," kata Ardern, sambil mengumumkan langkah-langkah sementara yang akan menghentikan serbuan pembelian sebelum undang-undang diberlakukan.

"Efeknya ini berarti bahwa tidak seorang pun akan dapat membeli senjata-senjata ini tanpa izin untuk mendapatkannya dari polisi. Saya dapat meyakinkan orang-orang bahwa tidak ada gunanya mengajukan izin seperti itu," ujarnya seperti dikutip dari France24.

Ia menambahkan bahwa magazine dan perangkat berkapasitas tinggi mirip dengan stock bump - yang membuat senapan menyala lebih cepat - juga akan dilarang.

"Singkatnya, setiap senjata semi-otomatis yang digunakan dalam serangan teroris pada hari Jumat akan dilarang di negara ini," tegasnya.

Sementara untuk senjata yang masih beredar di luar, Ardern mengumumkan skema pembelian kembali yang akan menelan biaya antara USD69 juta dan USD139 juta, tergantung pada jumlah senjata yang diterima.


"Untuk pemilik senjata yang saat ini telah kami telah kami larang, saya mengakui bahwa banyak dari Anda akan bertindak sesuai hukum," kata Ardern.

"Sebagai pengakuan atas hal itu dan untuk memberi insentif pada pengembalian, kami akan membangun skema pembelian kembali," terangnya.

Siapa pun yang menyimpan senjata setelah periode amnesti akan menghadapi denda hingga USD4.000 dan tiga tahun penjara. 

Dalam kesempatan itu, Ardern juga menepis jika larangan itu akan mendapat perlawanan.

"Sebagian besar warga Selandia Baru akan mendukung perubahan ini. Saya merasa sangat yakin akan hal itu," tukasnya.



Credit  sindonews.com



Lembaga Intelijen Global Investigasi Teror di Selandia Baru




PM Jacinda Ardern mengunjungi keluarga korban serangan teror di Selandia Baru pada Senin, 17 Maret 2019 di Kota Christchurch. Meaww
PM Jacinda Ardern mengunjungi keluarga korban serangan teror di Selandia Baru pada Senin, 17 Maret 2019 di Kota Christchurch. Meaww

CBWellington – Kepala Polisi Selandia Baru, Komisioner Mike Bush, mengatakan lembaga intelijen global mengumpulkan informasi mengenai terdakwa serangan teror di Selandia Baru Brenton Harrison Tarrant.

Lembaga intelijen yang terlibat dalam investigasi kasus ini berasal dari Australia, Kanada dan Inggris selain Selandia Baru.
“Saya bisa pastikan kepada Anda bahwa ini adalah investigasi internasional secara penuh,” kata Bush kepada media seperti dilansir Reuters pada Rabu, 20 Maret 2019 waktu setempat.
Tarrant, yang berasal dari Kota Grafton, New South Wales, Australia, melakukan penembakan massal terhadap jamaah salat Jumat di dua masjid yaitu masjid Al Noor dan masjid Linwood.

Sebanyak 50 orang tewas dalam penembakan membabi-buta itu, yang juga menyasar perempuan dan anak-anak. Sebanyak 29 orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit dengan delapan orang dalam kondisi kritis. Seorang WNI bernama Lilik Abdul Hamid termasuk korban meninggal.
Banyak korban yang menjalani operasi berulang karena menderita luka tembak yang kompleks. Pelaku menggunakan dua senapan AR-15 dengan magazine yang berukuran besar serta sebuah shotgun.
Reuters melansir media menanyakan mengenai lemahnya undang-undang senjata, yang akan diperketat oleh pemerintahan PM Jacinda Ardern.
Media juga bertanya kepada Bush apakah otoritas cukup fokus dalam memantau risiko yang muncul dari ekstrimis sayap kanan.

Masyarakat bergegas menghadiri upacara pemakaman bagi para korban penembakan di masjid, di Memorial Park Cemetery di Christchurch, Selandia Baru, Rabu, 20 Maret 2019. Seorang WNI bernama Lilik Abdul Hamid menjadi salah satu korban tewas. REUTERS/Jorge Silva




Bush juga menjelaskan tim koroner sedang berusaha keras mempercepat proses identifikasi serta pemeriksaan penyebab kematian para korban. Ini agar otoritas bisa segera menyerahkan jasad para korban kepada keluarganya untuk dikuburkan.
“Keluarga para korban merasa resah dengan penundaan karena ajaran Islam mengatur jasad agar dikubur dalam waktu 24 jam,” begitu dilansir Reuters.



Orang-orang menghadiri upacara pemakaman bagi para korban penembakan di masjid, di Memorial Park Cemetery di Christchurch, Selandia Baru, Rabu, 20 Maret 2019. Peristiwa terorisme tersebut menewaskan 50 jemaah Salat Jumat dan melukai 50 lainnya. REUTERS/Jorge Silva
“Kita tidak bisa mendakwa pembunuhan jika tidak mengetaui penyebab kematian. Jadi ini proses yang komprehensif yang harus diselesaikan sesuai standar tertinggi,” kata dia.

Pada Rabu, enam orang korban telah dikuburkan termasuk seorang ayah dan putranya yang merupakan pengungsi asal Suriah. Keduanya adalah Khaled dan Hamza Mustafa. Keduanya baru tiba beberapa bulan di Selandia Baru. Anak lelaki kedua, Zaid Mustafa, terluka tembak dan menjalani perawatan dengan duduk di kursi roda. Dia ikut menghadiri upacara pemakaman sambil ditemani sejumlah anggota keluarga korban teror di Selandia Baru.





Credit  tempo.co





FBI Turun Tangan Usut Sertifikasi Boeing 737 MAX


FBI Turun Tangan Usut Sertifikasi Boeing 737 MAX
Ilustrasi anggota Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI). (Laura Buckman)



Jakarta, CB -- Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) dilibatkan dalam penyelidikan dugaan penyimpangan dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX buatan Boeing. Hal ini membuat aparat penegak hukum yang ikut mengusut pesawat itu bertambah.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (21/3), ketika dikonfirmasi FBI menolak memberikan komentar. Sikap yang sama juga terjadi pada Boeing.

Sebelumnya jaksa federal dan Kementerian Perhubungan AS menyelidiki proses pengembangan 737 MAX. Hal ini terjadi setelah kecelakaan yang terjadi pada tipe itu yang digunakan dalam penerbangan maskapai Lion Air JT610 dan Ethiopian Airlines ET302.


Dua kecelakaan maut itu hanya berselang lima bulan. Apalagi pesawat itu masih baru dan dilengkapi perangkat paling mutakhir.

Karena kecelakaan itu juga, sejumlah negara dan maskapai melarang penggunaan Boeing 737 MAX. Alhasil, 300 unit burung besi itu diistirahatkan sementara sambil menunggu proses pemeriksaan dan penyelidikan.

Saham Boeing juga anjlok akibat larangan terbang itu.

Biro Penyelidik Penerbangan Prancis (BEA) menyatakan dari hasil pengusutan permulaan terhadap data kotak hitam, terlihat ada kemiripan antara kecelakaan Ethiopian Airlines ET302 dan Lion Air PK-LQP. Menurut mereka hal itu akan menjadi bahan untuk penyelidikan lebih jauh.

Pemerintah Ethiopia yang memutuskan mengirim dua kotak hitam pesawat Boeing 737 MAX 8 maskapai Ethiopian Airlines yang jatuh pada 10 Maret lalu ke Prancis, karena mereka tidak mempunyai kemampuan dan peralatan untuk menganalisis data pada perangkat itu. Insiden itu menyebabkan 157 awak dan penumpangnya meninggal.

Menurut Menteri Perhubungan Ethiopia, Dagmawit Moges, hasil kesimpulan awal dari pembacaan data di kotak hitam akan diungkap dalam 30 hari. Dia menyatakan data kecelakaan Lion Air akan dibandingkan dengan insiden Ethiopian Airlines.

Dari data penerbangan yang dilansir situs FlightRadar24, kedua pesawat itu sempat mengalami kendala dalam mempertahankan ketinggian jelajah sebelum jatuh.

Banyak pihak mencurigai sistem anti-stall (MCAS) yang ditambahkan di 737 MAX 8. Perangkat itu secara otomatis memerintahkan hidung pesawat menurun ketika pesawat dianggap dalam situasi stall.

Dalam kasus Lion Air, pilot mengalami kesulitan mengendalikan pesawat ketika mengaktifkan mode autopilot. Perangkat MCAS terus menerus mengarahkan hidung pesawat menukik tak berapa lama usai lepas landas.

Pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak jauh dari di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, saat hendak menuju Nairobi, Kenya, 10 Maret 2019.

Pesawat itu mengangkut 157 penumpang dari 32 negara dan seluruhnya dipastikan tewas dalam kecelakaan itu.

Hasil penyelidikan sementara, pilot Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan 302 itu sempat meminta untuk kembali, setelah beberapa menit lepas landas dari bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 08.38 pagi waktu setempat. 



Credit  cnnindonesia.com




Mahkamah Kejahatan Internasional Terus Selidiki Rodrigo Duterte



Presiden Filipina Rodrigo Duterte. REUTERS
Presiden Filipina Rodrigo Duterte. REUTERS

CB, Jakarta - Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) mengatakan pemeriksaan terhadap kejahatan kemanusiaan pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan tetap berlanjut, meskipun Filipina menarik diri dari ICC.
Filipina secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari pengadilan yang bermarkas di Den Haag pada Minggu, 17 Maret 2019.

Dikutip dari Reuters, 21 Maret 2019, Jaksa Fatou Bensouda mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa International Criminal Court terus memiliki yurisdiksi atas kemungkinan kejahatan yang dilakukan selama periode negara tersebut menjadi anggota.
Bensouda telah memeriksa apakah ribuan pembunuhan di luar proses pengadilan yang diduga dilakukan selama tindakan keras Presiden Rodrigo Duterte terhadap narkoba sudah cukup untuk menjamin penyelidikan formal.

Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC, Fatou Bensouda [File photo]
Juru bicara Duterte mengatakan ICC tidak memiliki dasar untuk melanjutkan pemeriksaan pendahuluan dan pemerintah tidak akan bekerja sama dengan ICC.
"Mereka tidak bisa masuk ke sini jika itu tujuan mereka, untuk menyelidiki. Anda sudah masuk ke dalam kedaulatan kami," kata juru bicara kepresidenan Salvador Panelo pada konferensi pers reguler, seperti dikutip dari Reuters.
Lebih dari 5.000 tersangka pengedar narkoba tewas dalam operasi anti-narkotika polisi sejak Duterte menjabat pada Juni 2016.
Kelompok-kelompok HAM dan para kritikus mengatakan beberapa pembunuhan adalah eksekusi singkat. Polisi membantah tuduhan tersebut, mengatakan mereka harus menggunakan kekuatan mematikan karena tersangka bersenjata dan melawan saat penangkapan.

Filipina secara sepihak mengundurkan diri dari ICC pada Maret 2018 atas apa yang disebut Duterte sebagai serangan keterlaluan dan pelanggaran proses hukum olehnya.
"Kami telah menunjukkan bahwa di negara ini kami memiliki sistem peradilan yang kuat dan fungsional dan sangat efektif," kata Panelo.
Jubir kepresidenan Filipina itu mengatakan bahwa prosedur Mahkamah Kejahatan Internasional adalah salah satu bentuk penganiayaan politik terhadap Rodrigo Duterte.





Credit  tempo.co



Serangan koalisi AS tewaskan 3.035 orang di suriah


Serangan koalisi AS tewaskan 3.035 orang di suriah


Ilustrasi, suasana di Suriah. (Anadolu Agency) (Anadolu)




Idlib (CB) - Ribuan warga sipil tewas sementara lebih dari setengah juta orang lagi kehilangan tempat tinggal di Suriah sejak September 2014, ketika pasukan koalisi internasional pimpinan AS melancarkan "aksi kontra-teror", kata satu organisasi kemanusiaan yang berpusat di Inggris, pada Rabu (20.3).

Laporan oleh Jaringan Suriah bagi Hak Asasi Manusia "mendokumentasikan 3.035 warga sipil tewas, termasuk 924 anak dan 656 perempuan (perempuan dewasa) di tangan pasukan koalisi internasional sejak dimulainya campur-tangan militer mereka di Suriah sampai Maret 2019".

Laporan itu juga mengungkapkan bahwa "sedikitnya 560.00 warga telah dipaksa mengungsi oleh serangan pasukan koalisi internasional.

Laporan tersebut memperlihatkan 32 persen kematian warga sipil disebabkan oleh serangan koalisi selama masa jabatan mantan presiden AS Barack Obama, dan serangan itu "mulai bersifat lebih sistematis dan menimbulkan lebih banyak kekacauan di bawah pemerintahan Presiden (Donald) Trump".

"Serangan yang dilancarkan oleh pasukan koalisi internasional selama masa jabatan presiden Obama menewaskan sedikitnya 976 warga sipil, termasuk 194 anak kecil, dan 294 perempuan", kata kelompok hak asasi manusia tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Selama masa jabatan Presiden Trump, kata laporan itu, jumlah orang yang tewas adalah "tak kurang dari 2.059 warga sipil, termasuk 730 anak kecil dan 362 peempuan".

Pasukan koalisi internasional, katanya, juga melancarkan sedikitnya lima serangan dengan menggunakan amunisi pembakar.

Laporan tersebut juga mendokumentasikan "sedikitnya 172 serangan terhadap instalasi sipil, termasuk 25 serangan terhadap sekolah, 16 serangan terhadap instalasi medis dan empat serangan terhadap pasar". 




Credit  antaranews.com



Pasukan Antariksa AS akan Lawan Ancaman Senjata Hipersonik Rusia



Pasukan Antariksa AS akan Lawan Ancaman Senjata Hipersonik Rusia
Cuplikan video simulasi rudal dengan sistem hipersonik Avangard yang diumumkan Presiden Vladimir Putin 1 Maret lalu. Foto/Sputnik


WASHINGTON - Amerika Serikat akan menggunakan cabang baru militernya, Pasukan Antariksa, untuk melawan ancaman sistem senjata hipersonik yang sedang dikembangkan oleh Rusia dan China. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan Patrick Shanahan.

"Kami menyusun peta panduan, dan peta panduan ini adalah tentang bagaimana kami memanfaatkan antariksa untuk mengurangi ancaman terhadap Amerika Serikat," kata Shanahan dalam sebuah acara di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington, seperti dikutip Sputnik, Kamis (21/3/2019).

"Elemen pertama dalam peta panduan adalah bagaimana kita melawan (senjata) hipersonik yang berisiko bagi penduduk pria dan wanita kami dan bagi tanah air kami," ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menuduh Washington membuat aspirasi untuk membangun supremasi militer unilateral dan untuk melakukan penelitian serta mengembangkan senjata maju," kata Geng.

Komentar Geng tersebut merujuk pada pengumuman yang dibuat oleh Shanahan beberapa hari yang lalu bahwa Washington menciptakan Badan Pengembangan Antariksa (SDA) baru untuk mendefinisikan, memantau arsitektur antariksa yang digerakkan oleh ancaman di masa depan dan mempercepat pembangunan sambil mengurangi tumpang tindih birokrasi dan ketidakefisienan.

Pada akhirnya, SDA akan ditransfer ke Angkatan Antariksa AS yang diusulkan pemerintah Trump, meski perlu disetujui oleh Kongres terlebih dahulu.


Seperti yang diklaim Pentagon sebelumnya, China dan Rusia diduga telah menguji coba sistem peluncur hipersonik untuk senjata terbaru mereka. Dugaan itu mendorong Amerika Serikat dalam setahun terakhir untuk menghidupkan kembali upaya yang telah lama terhenti untuk mengembangkan senjata hipersonik.

Departemen itu juga menyebut Rusia dan China sebagai ancaman utama terhadap kemampuan antariksa AS. Dalam laporan mereka tentang pengembangan kemampuan Angkatan Udara, para pejabat Pentagon mencatat bahwa upaya akan fokus pada pengawasan global untuk penargetan rudal dan prioritas lainnya. 




Credit  sindonews.com



Kode Keras untuk Rusia, AS Sebar Pesawat Pembom Nuklir ke Eropa



Kode Keras untuk Rusia, AS Sebar Pesawat Pembom Nuklir ke Eropa
AS kirim enam pesawat pembom B-52 ke Eropa. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengerahkan enam pembom B-52 berkemampuan nuklir ke Eropa untuk latihan integrasi teater dan pelatihan terbang dengan sekutu regional dan mitra NATO. Langkah ini dipandang mengirim pesan kuat ke Rusia, yang merayakan lima tahun aneksasi militer Crimea.

Satuan tugas pembom B-52 Stratofortresses, penerbang dan peralatan pendukung dari Wing Bom ke-2 yang berbasis di Barksdale Air Force Base, Louisiana, tiba di RAF Fairford akhir pekan lalu dan telah berpartisipasi dalam berbagai misi pelatihan di seluruh Eropa.

"Pada hari Senin, empat pesawat B-52 melakukan penerbangan ke beberapa tempat di Eropa, termasuk ke Laut Norwegia, Laut Baltik/Estonia dan Laut Mediterania/Yunani," kata Angkatan Udara AS seperti dikutip dari CNN, Kamis (21/3/2019).

Pembom B-52 dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, dan RAF Fairford juga telah melakukan pelatihan pengenalan teater secara serentak di Indo-Pasifik dan Eropa ketika pembom terbang ke utara ke daerah di sebelah timur Semenanjung Kamchatka, dekat Rusia.

"Secara kolektif, penerbangan dari Indo-Pasifik dan Eropa menunjukkan komitmen AS untuk sekutu dan mitra melalui pekerjaan global pasukan militer," kata Angkatan Udara dalam rilisnya.

Mempunyai berat 185 ribu pound, B-52 pertama kali bertugas pada 1950-an selama puncak Perang Dingin. Pesawat ini awalnya dirancang untuk bertugas sebagai pembom nuklir jarak jauh jarak jauh yang bisa menyerang jauh ke dalam Uni Soviet.

Pesawat B-52 terbaru terbang pada tahun 1962, dan pesawat setinggi 159 kaki itu pun menjadi ikon Perang Dingin.

Pesawat-pesawat ini telah banyak dimodifikasi sejak akhir Perang Dingin dan telah ditingkatkan dengan rudal presisi yang dipandu, elektronik dan sensor teknologi tinggi. Setiap pesawat dapat membawa hingga 70.000 pound bom, ranjau dan rudal, menurut lembar fakta resmi Angkatan Udara.

Ketegangan antara AS dan Rusia terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir setelah Rusia menyita kapal-kapal dan menahan para pelaut Ukraina setelah konfrontasi di Selat Kerch pada November. 


Tindakan Rusia dan penahanan para pelaut Ukraina mendorong Presiden Donald Trump untuk membatalkan pertemuan yang direncanakan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama KTT G-20 di Argentina tahun lalu.


Credit  sindonews.com




Kedutaan Korut di Spanyol Dilaporkan Diserang


Kedutaan Korut di Spanyol Dilaporkan Diserang
Ilustrasi bendera Korea Utara. (REUTERS/Denis Balibouse)




Jakarta, CB -- Kedutaan Besar Korea Utara di Madrid, Spanyol dilaporkan diserang sejumlah orang tidak dikenal pada 22 Februari lalu. Para pelaku mencuri sejumlah barang dan kemudian kabur menggunakan kendaraan mewah.

Seperti dilansir CNN, Kamis (21/3), juru bicara Kepolisian Spanyol menyatakan dari laporan disebutkan pelaku penyerangan berjumlah sepuluh orang. Masing-masing dari mereka merangsek masuk ke kedutaan Korea Utara, dan menggunakan senjata palsu untuk menakuti.

Mereka kemudian mengikat sejumlah staf kedutaan menggunakan tali kemudian menginterogasi dan juga menganiaya. Mereka lantas pergi membawa sejumlah barang.

Saat peristiwa terjadi, seorang staf perempuan berhasil kabur dan berteriak meminta bantuan. Warga yang mendengar teriakan itu kemudian menelepon polisi. Namun, ketika polisi datang dan hendak memeriksa keadaan, para staf kedutaan menyatakan tidak terjadi apa-apa seolah seperti menutupi insiden itu.


Peristiwa itu terjadi beberapa hari sebelum pertemuan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, pada akhir Februari lalu.

Ketika dikonfirmasi, kepolisian Spanyol menolak merinci soal laporan penyerangan ke kedutaan Korut itu. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri Spanyol juga menolak memberikan konfirmasi dan beralasan tidak bisa memberikan komentar terhadap proses penyelidikan.

Dugaan penyerang disampaikan oleh sumber di pemerintah AS. Mereka yakin itu adalah perbuatan kelompok Cheollima Civil Defense (CCD). Mereka adalah sebuah kelompok rahasia yang bercita-cita menggulingkan rezim Kim Jong-un. Sayang mereka juga tidak memberikan konfirmasi terkait tuduhan itu.

CCD mulai dikenal ketika dilaporkan melindungi Kim Han-sol, anak mendiang Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah saudara tiri Kim Jong-un, yang meninggal akibat diracun menggunakan zat saraf VX di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2017 lalu.

Pemerintah Korea Selatan dna Malaysia menduga Korut terlibat dalam pembunuhan itu. Namun, Korut menyangkal.



Credit  cnnindonesia.com