CUPUMA

Jumat, 20 Juli 2018

Jejak Intel Rusia Maria Butina

CB, Jakarta - Sepekan lalu, tidak ada yang mengenali nama dan wajah Maria Butina, 29 tahun, warga negara Rusia. Namun nama yang selama ini tersimpan itu, mendadak muncul kepermukaan dan menjadi berita utama surat kabar.
Butina menjadi sorotan publik setelah jaksa penuntut di sebuah pengadilan di Amerika Serikat menuntutnya pada Rabu, 18 Juli 2018, atas tuduhan melakukan operasi mata-mata di bawah agen rahasia Rusia dan menjalin hubungan asmara dengan para politisi agar bisa menyusup ke sistem politik Amerika Serikat.
"Butina bertugas mengatur perkenalan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di politik Amerika Serikat, termasuk sebuah organisasi yang mempromosikan hak penggunaan senjata dan mencari orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok itu," demikian bunyi tuduhan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat.

Maria Butina terlihat di Moskow dalam sebuah foto yang diunggah ke Facebook pada 14 Oktober 2013.Maria Butina / Facebook via abc.au.net]
Dikutip dari situs salon.com pada Kamis, 19 Juli 2018, jaksa penuntut menuduh Butina menggunakan seks untuk mendapatkan keuntungan politik dan pengaruh. Politisi Amerika Serikat adalah orang-orang yang diincarnya agar bisa mendapat keuntungan lebih besar.
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengklaim Butina telah melakukan kontak dengan intelijen Rusia sejak dia tiba di Amerika Serikat dan berkonspirasi dengan seorang politisi Rusia dan bankir untuk mendorong agenda Moskow ke dalam sistem politik Amerika Serikat. Dalam dakwaan pengadilan federal Amerika Serikat, disebutkan Butina dan sumber lain telah berencana bertemu seorang anggota Kongres Amerika Serikat dalam sebuah perjalanan delegasi Kongres ke Moskow pada Agustus 2015. Anggota kongres yang diincar itu kemungkinan adalah Rohrabacher.
"Ada dua orang yang saya rasa dibayar oleh Putin, yakni Rohrabacher dan Trump," kata Ketua Partai Republik, Kevin McCarthy seperti dikutip sebuah surat kabar Amerika Serikat.
Saat dikonfirmasi, Rohrabacher, mengakui pernah makan malam bersama dengan Butina dan melakukan sebuah kunjungan delegasi dari Rusia pada 2015.
"Ini bodoh. Dia itu seorang asisten untuk seseorang yang merupakan kepala bank dan anggota parlemen. Untuk itu kita menyebutnya seorang mata-mata? Ini memperlihatkan pada Anda semua betapa palsunya semua ini. Ini adalah sebuah upaya untuk merendahkan kemampuan presiden untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan Rusia," kata Rohrabacher, anggota Kongres Amerika Serikat yang namanya terseret dalam kasus hukum Butina.
Dalam politik Amerika Serikat, Rohrabacher pernah terkait dengan sejumlah orang penting yang masuk dalam daftar penyidikan yang dilakukan Jaksa Robert Mueller. Rohrabacher diketahui pernah melakukan sebuah pertemuan yang dirancang oleh Paul Manfort dan pengacara dari Rusia, Natalia Veselnitskaya, dua tokoh yang kini menjadi fokus penyidikan.

Credit tempo.co

Kepala Intelijen AS Tak Tahu Isi Pertemuan Trump-Putin

Kepala Intelijen AS tidak mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan empat mata Presiden Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. ( AFP PHOTO / SAUL LOEB)

Jakarta, CB -- Direktur Intelijen Amerika Serikat Dan Coats mengaku tidak tahu apa yang terjadi dalam pertemuan empat mata antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Helsinki, Finlandia, Senin (16/7).

Kalangan Partai Republik dan Demokrat di Kongres mempertanyakan kesepakatan apa yang dicapai Trump dengan Putin selama pertemuan dua jam, yang hanya ditemani penterjemah tersebut.

Gedung Putih menghadapi kecaman seusai pertemuan dengan Putin. Termasuk kegagalan Trump mengkonfrontasi Putin soal temuan badan intelijen AS soal campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016, serta proposal Putin bahwa aparat Rusia boleh memeriksa warga AS.

"Ya, Anda benar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada pertemuan itu," kata Coats di pertemuan Forum Keamanan Aspen di Colorado, Kamis (19/7).

"Saya pikir, seiring berjalannya waktu, dan presiden telah menyebutkan beberapa hal yang terjadi dalam pertemuan itu, saya pikir kita akan belajar lebih banyak. Tetap itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Coats.

Pada konferensi pers pasca pertemuan dengan Putin, Trump menanggapi pertanyaan tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 dengan meragukan hasil temuan lembaga intelijennya sendiri serta mencela 'kebodohan' kebijakan Amerika Serikat.

Merespons hal tersebut, Coats segera mengeluarkan pernyataan yang mendukung penilaian AS bahwa Rusia terlibat dalam 'upaya yang terus berlangsung dan meluas untuk merusak demokrasi AS'.

Saat ditanya apa yang dia pikirkan saat mendengar pernyataan Trump di Helsinki, Finlandia, Coats menyatakan, "Saya percaya bahwa saya perlu memperbaiki hal itu."

"Jelas saya berharap dia membuat pernyataan yang berbeda, tetapi saya pikir itu sekarang telah diklarifikasi," kata Coats.

Sehari setelah pertemuan, Selasa (17/7), Trump mengaku salah bicara selama konferensi pers dan menerima kesimpulan badan-badan intelijen Amerika Serikat.

Trump menyebut pertemuan puncak dengan Putin sebagai sukses besar, tapi dia tidak tahu apa yang dibicarakannya dengan Putin.

Lewat akun Twitter-nya, Kamis (18/7), Trump menyebut terorisme, Israel, perlucutan senjata nuklir, serangan cyber, perdagangan, Ukraina, Timur Tengah dan Korea Utara adalah isu yang dibicarakannya bersama Putin.

Adapun Putin, sepakat dengan Trump bahwa pertemuan puncak itu berlangsung dengan sukses, dan "menghasilkan beberapa perjanjian yang berguna," kata Putin tanpa merinci.

Coats baru mengetahui bahwa Trump mengundang Putin ke Washington untuk pertemuan kedua pada musim ini, saat dia diwawancara dalam forum yang digelar di Aspen, tersebut, Kamis (19/7).

"OK," katanya lalu tertawa. "Itu akan menjadi istimewa."

Ketika ditanya soal prospek pertemuan Trump dan Putin dalam pertemuan empat mata dengan hanya ditemani penterjemah mereka, Coats menyatakan, "Saya akan mencari cara lain untuk melakukannya."

Credit cnnindonesia.com

Pejabat AS: Sekutu Sebut KTT Trump-Putin Tak Berarti

Meski Trump manut pada Putin dalam konferensi pers di Helsinki, negara sekutu disebut tak khawatir karena kedua pemimpin tak membuat kesepakatan tegas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump manut pada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers di Helsinki, sejumlah pejabat senior mengatakan Kementerian Luar Negeri tidak dibanjiri kekhawatiran dari sekutu karena negara-negara tersebut menyimpulkan kedua pemimpin tak membuat kesepakatan yang tegas.

"Tidak banyak yang mesti dibereskan karena tidak ada banyak masalah," kata seorang pejabat senior yang dikutip CNN, Kamis (19/7). "Masukan yang kami dapatkan dari pihak Eropa adalah mereka lega."

"Mereka sempat khawatir ia (Trump) akan bernegosiasi dengan buruk dan dia tak melakukannya. Jadi mereka tak senang dengan pemandangan (dalam konferensi pers), tapi mereka baik-baik saja."

Reaksi diplomatik kritis langsung dilontarkan usai konferensi pers Trump dan Putin. Sejumlah utusan negara Eropa menyampaikan kritik beragam, mulai dari "menakutkan" dan "hancur" hingga "keji."

Sebagian di antara mereka juga menyatakan pihaknya perlu strategi baru dalam berhubungan dengan AS yang kini dinilai tak bisa diandalkan, bahkan musuh.

Sikap Trump yang lebih memilih mendukung Presiden Rusia alih-alih badan intelijennya sendiri, serta kegagalannya mengkonfrontir Putin dalam isu penting seperti Crimea dan serangan racun Novichok di Inggris dinilai sebagai tanda ia manut.

Dubes AS untuk NATO Kay Bailey Hutchinson dan Dubes AS untuk Rusia John Huntsman menjelaskan kepada para duta besar untuk Dewan Atlantik Utara, badan pembuat keputusan prinsipil di organisasi tersebut, terkait pembicaraan Helsinki, Selasa. Di luar itu, Kemlu menyatakan tak banyak pembicaraan terkait hal tersebut.

Seorang pejabat senior lain mengatakan bahwa pihak Eropa memandang komentar Trump sebagai "penampilan untuk konsumsi politik domestik yang sudah diantisipasi."

"KTT itu sendiri tak berarti," ujarnya. "Pertemuan itu tak dihitung."

Credit cnnindonesia.com

Turki Kecam UU Negara Yahudi Israel

ANKARA - Turki mengecam undang-undang (UU) negara bangsa Yahudi yang baru disahkan oleh parlemen Israel, Knesset. Ankara mengatakan undang-undang itu mengabaikan norma-norma hukum universal.

"Undang-undang negara-bangsa Yahudi yang disahkan oleh parlemen Israel hari ini mengabaikan norma-norma hukum universal dan mengabaikan hak-hak orang Palestina," bunyi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Turki seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (20/7/2018).

Kementerian Luar Neger Turki juga mengutuk hukum - yang menggambarkan hak untuk menentukan nasib sendiri di Israel karena hanya milik orang Yahudi - sebagai sesuatu yang kuno dan diskriminatif.

Pernyataan itu menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melawan undang-undang tersebut, yang dimaksudkan untuk mengakhiri visi solusi dua negara.

Sementara itu seorang pembantu presiden Turki, mengecam keras undang-undang tersebut.

"Jelas tidak mungkin untuk menerima langkah rasis ini yang menunjukkan upayanya untuk menghapus secara hukum orang-orang Palestina dari tanah air mereka," kata juru bicara kepresidenan, Ibrahim Kalin.

"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bereaksi terhadap ketidakadilan ini yang terjadi di depan mata seluruh dunia," tambahnya.

Kalin juga menolak "upaya pemerintah Israel untuk membentuk negara apartheid."

Pernyataannya datang setelah Knesset Israel mengeluarkan undang-undang pada hari Kamis yang menyatakan negara itu akan menjadi negara-bangsa dari orang-orang Yahudi.

Credit sindonews.com

UU Negara Yahudi Tingkatkan Ketegangan di Israel

TEL AVIV - Undang-undang yang menyatakan Israel sebagai negara bangsa dan menetapkan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri akan meningkatkan ketegangan di negara itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Masud Ghnaim, anggota Knesset dari Arab Bersatu.

"Undang-undang ini akan meningkatkan ketegangan di negara ini, mungkin ada beberapa kerusuhan. Tetapi besok semua kementerian akan mengadopsi amandemen yang diberikan hak-hak khusus orang Yahudi dan membatasi hak orang lain. Oleh karena itu setiap sengketa hukum tidak akan dimenangkan oleh Palestina," kata Ghnaim seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (20/7/2018).

Ia mengatakan bahwa undang-undang itu tidak mengusir orang-orang Palestina dari Israel tetapi secara signifikan membatasi hak-hak mereka.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh pembuat legislator Uni Arab lainnya, Aiman Oudah.

"Sebagai akibatnya ketegangan antara orang Yahudi dan Palestina akan meningkat. Tetapi kita harus tenang dan bersatu. Kita harus melakukan kebijakan domestik yang seimbang dan bijaksana untuk membantu orang-orang Arab di Israel dalam masa sulit ini. Penting untuk mengembangkan kebijakan untuk masa depan," ujar Oudah.

Parlemen Israel mengesahkan undang-undang kontroversial itu pada hari sebelumnya. Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai satu-satunya bahasa resmi, yang menghapus bahasa Arab dengan status yang sama.

Undang-undang itu disahkan di Knesset yang memiliki 120 kursi dengan suara 62 berbanding 55, dengan dua abstain. Perdebatan panas itu berakhir dengan tepuk tangan oleh koalisi nasionalis yang berkuasa dan tuduhan apartheid oleh anggota parlemen Arab, yang merobek salinan RUU mereka sebagai protes.

Orang-orang Arab merupakan seperlima dari populasi delapan juta penduduk negara itu dan sering menuduh pemerintah melakukan diskriminasi, termasuk terhadap pengungsi Palestina, jutaan di antaranya telah berusaha kembali ke rumah leluhur mereka setelah diusir selama pembentukan Israel.

Credit sindonews.com

Adopsi UU 'Negara Yahudi', Israel Jadi Negara Apartheid

TEL AVIV - Israel pada hari Kamis (19/7/2018) secara resmi mengadopsi undang-undang (UU) yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak penentuan nasib sendiri di negara itu. UU "Negara Yahudi" itu membuat minoritas Arab menjadi korban mirip apartheid.

Aturan, yang didukung oleh pemerintah sayap kanan, disahkan parlemen dengan hasil voting 62:55 dan dua abstain. Jumlah anggota parlemen atau Knesset Israel adalah 120 orang.

Sebelum disahkan UU itu jadi bahan perdebatan politik. Beberapa anggota parlemen Arab berteriak dan merobek dokumen UU itu setelah pemungutan suara.

"Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Zionisme dan sejarah negara Israel," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di hadapan Knesset setelah pemungutan suara.

UU diberlakukan setelah ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel. "Israel adalah tanah air bersejarah dari orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk penentuan nasib sendiri secara nasional di dalamnya," bunyi salah satu poin undang-undang tersebut, dikutip Reuters.

UU itu juga melucuti bahasa Arab dari daftar bahasa resmi bersama bahasa Ibrani. Bahasa Arab diturunkan menjadi "status khusus" yang memungkinkan penggunaannya hanya di dalam lembaga-lembaga tertentu di Israel.

Komunitas Arab di Israel jumlahnya sekitar 1,8 juta atau sekitar 20 persen dari 9 juta penduduk di negara itu.

Ketika masih berwujud rancangan undang-undang (RUU) aturan itu dinilai para kritikus di dalam dan luar negeri sebagai upaya diskriminasi terhadap warga Arab Israel yang telah lama merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

"Saya mengumumkan dengan syok dan berduka atas kematian demokrasi," kata Ahmed Tibi, seorang anggota parlemen Israel dari komunitas Arab kepada wartawan, dikutip Reuters.

Netanyahu sebelumnya membela produk hukum tersebut dari para kritikus. "Kami akan tetap memastikan hak-hak sipil dalam demokrasi Israel, tetapi mayoritas juga memiliki hak dan mayoritas yang memutuskan," katanya pekan lalu.

"Mayoritas mutlak ingin memastikan karakter Yahudi negara kita untuk generasi mendatang," ujarnya.

Penduduk Arab Israel sebagian besar terdiri dari keturunan orang-orang Palestina yang tinggal di tanah mereka selama konflik antara orang Arab dan Yahudi yang memuncak dalam perang tahun 1948 atau awal-awal berdirinya negara Israel. Ratusan ribu orang Arab di wilayah itu terpaksa meninggalkan rumah mereka atau melarikan diri dari konflik maupun tekanan militer.

Di Ma'alot-Tarshiha, sebuah kota di Israel utara yang dibuat dengan menghubungkan kota Yahudi Ma'alot dan kota Arab Tarshiha, ada kemarahan di kalangan warga Arab.

"Saya pikir ini adalah undang-undang rasis oleh pemerintah sayap kanan radikal yang menciptakan hukum radikal, dan menanam benih untuk menciptakan negara apartheid," kata Bassam Bisharah, 71, seorang dokter keturunan Arab.

"Tujuan dari undang-undang ini adalah diskriminasi. Mereka ingin menyingkirkan orang Arab secara total," kata Yousef Faraj, 53, warga desa Druze. "Orang-orang Israel ingin menghancurkan semua agama orang-orang Arab."

Credit sindonews.com

Israel Sahkan UU Kontroversial Penetapan Negara Yahudi

Ilustrasi. (REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Parlemen Israel, Knesset, mengesahkan undang-undang penetapan negara Yahudi, Kamis (19/7) pagi. Penetapan aturan itu dikhawatirkan sejumlah pihak semakin mengarah pada diskriminasi bagi bangsa Arab di Israel.

Undang-undang ini menjadi bagian dari dasar hukum negara yang berfungsi sebagai konstitusi de facto.

"Ini adalah momen menentukan dalam sejarah negara Israel, dimana bahasa, lagu kebangsaan, dan bendera kita dituliskan di dalam konstitusi," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di gedung parlemen.

UU itu disahkan dengan dukungan suara 62-55. Aturan baru tersebut menjadikan Bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional dan menetapkan pembentukan komunitas Yahudi sebagai salah satu kepentingan nasional.

Sementara itu, Bahasa Arab, yang sebelumnya juga dianggap sebagai bahasa resmi negara, kini hanya diberikan status khusus dalam undang-undang tersebut.

Hukum tersebut juga menetapkan Israel sebagai Tanah Air bersejarah bangsa Yahudi dan menyatakan bahwa kaum Yahudi memiliki hak menentukan nasib sendiri di wilayah mereka.

Undang-undang tersebut menghapus klausul kontroversial yang sebelumnya diajukan setelah memicu kritik dari oposisi bahkan Presiden Rauven Rivlin. Klausul tersebut berisikan gagasan yang secara spesifik hanya melegalkan pembentukan komunitas Yahudi di Israel.

Dikutip AFP, sejumlah anggota parlemen keturunan Arab dan Palestina menentang pengesahan UU tersebut dengan menyebut aturan itu sebagai hukum yang "rasis".

Penolakan oposisi terhadap pengesahan UU tersebut memicu perdebatan pelik di parlemen. Beberapa dari mereka bahkan merobek salinan rancangan UU tersebut tak lama setelah ketua Knesset mengetuk palu.

Pemimpin aliansi bangsa Arab di Israel, Arab Joint List, Ayman Odeh, menganggap pengesahan UU tersebut sebagai "kematian demokrasi di Israel".

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menganggap UU itu sebagai "hukum rasis dan berbahaya" yang secara resmi "melegalkan sistem apartheid" di Israel.

Sekitar 17,5 persen dari total 8 juta warga Israel merupakan bangsa keturunan Arab. Jauh sebelum UU ini disahkan, warga minoritas Arab dan Palestina di Israel kerap mengeluhkan berbagai macam bentuk diskriminasi yang mereka terima.

Credit cnnindonesia.com

AS tolak beri visa pejabat Palestina yang akan hadiri pertemuan PBB

Arsip Foto. Seorang wanita berjalan melewati hamparan bunga berbentuk bendera Amerika Serikat (AS) dan lambang sambutan perpindahan kedutaan AS ke Yerusalem, dekat lokasi kedutaan AS baru di Yerusalem, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB, Amerika Serikat (CB) - Permohonan visa enam pejabat Palestina yang akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi tentang pembangunan di markas PBB, New York, pekan ini ditolak oleh konsulat Amerika Serikat (AS) menurut duta besar Palestina.

Enam pejabat dari kantor perdana menteri Palestina itu akan menyampaikan laporan mengenai upaya Palestina mencapai 17 target yang ditetapkan oleh PBB untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mempromosikan pendidikan serta kesehatan.

"Konsulat AS menolak visa mereka dan tentu saja kekuatan pendudukan Israel memperumit masalah ini," kata Riyad Mansour, perwakilan Palestina untuk PBB, kepada wartawan.

PBB pekan ini mengadakan forum politik untuk membahas kemajuan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang tenggatnya 2030.

Dengan absennya enam pejabat itu, maka duta besar yang akan menyampaikan presentasi atas nama Palestina, yang berstatus sebagai pengamat non-anggota di PBB.

Mansour mengatakan pihak berwenang Palestina "mengusahakan yang terbaik" untuk memenuhi target, tetapi rintangan utama dalam pembangunan mereka adalah "efek negatif pendudukan" Israel.

Dia berencana melayangkan protes ke komite PBB yang mengawasi hubungan dengan Amerika Serikat, tempat markas PBB berada.

Misi AS di PBB tidak segera merespons permintaan tanggapan mengenai penolakan visa itu dari AFP.

Hubungan antara AS dan pemimpin Palestina telah memburuk sejak Presiden Donald Trump mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS ke sana dari Tel Aviv.

Palestina ingin menjadikan Yerusalem Timur dengan ibu kota negara masa depan mereka.

AS juga memangkas pendanaan untuk badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina, membuat UNRWA berjuang menutup lubang besar anggaran untuk program-program kesehatan dan pendidikannya, demikian menurut siaran AFP.

Credit antaranews.com

Parlemen Portugal kutuk pengusiran masyarakat Badui oleh Israel

Lisabon (CB) - Parlemen Portugal melakukan pemungutan suara untuk mengutuk keputusan Pemerintah Israel mengusir masyarakat Badui Palestina Khan Al-Ahmar di Tepi Barat Sungai Jordan ke Jerusalem Timur.

Mosi itu, yang diajukan oleh Partai Komunis Portugal, didukung oleh anggota Parlemen dari Blok Kiri dan Partai Manusia-Hewan-Alam (PAN), serta semuanya, kecuali tujuh anggota Parlemen dari Partai Sosialis (PS) yang berkuasa.

Mosi tersebut mendesak Pemerintah Portugal mengutuk keputusan Pemerintah Israel itu, yang merupakan penghinaan terhadap hukum internasional, seperti dikutip dari Xinhua.

Selain mengutuk keputusan pengusiran oleh Israel tersebut, mosi itu menyampaikan "solidaritas" Parlemen buat rakyat Palestina.

Mosi tersebut kembali menegaskan "hak rakyat Palestina bagi pengakuan atas negara mereka sendiri, di dalam perbatasan pra-1967 dan dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya, serta hak pulang pengungsi Palestina, sejalan dengan resolusi PBB".

Mahkamah Tinggi Israel pada Mei menyetujui rencana pemerintah untuk menggusur Khan Al-Ahmar - desa yang berada di dekat beberapa permukiman Yahudi - yang menjadi tempat tinggal sebanyak 180 orang. Mahkamah itu memutuskan bahwa desa tersebut "dibangun tanpa izin membangun".

Credit antaranews.com

UE Sambut Keputusan Turki Cabut Status Keadaan Darurat

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) mengaku menyambut baik langkah Turki untuk mencabut status keadaan darurat, yang telah diberlakukan setelah upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 di negara itu.

Namun, UE menyatakan mereka menyayangkan rencana Turki untuk menggantikan status keadaan darurat dengan undang-undang anti-teror yang saat ini tengah dibahas di Parlemen Turki.

Jika disetujui, aturan itu akan memungkinkan seorang Gubernur untuk melarang masuk seseorang ke wilayah tertentu hingga 15 hari. Demonstrasi terbuka juga akan dibatasi hingga siang hari.

"Berakhirnya keadaan darurat di Turki sejak upaya kudeta tahun 2016 merupakan langkah yang disambut baik," kata Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (19/7).

"Pada saat yang sama, kami percaya bahwa pengadopsian proposal legislatif baru yang memberikan kekuatan luar biasa kepada pihak berwenang dan mempertahankan beberapa elemen terbatas dari keadaan darurat akan mengurangi efek positif dari pencabutan ini," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, pencabutan status itu berlaku mulai pukul 01.00 dini hari waktu setempat pada hari ini.

Juru bicara pemerintah Turki, Ibrahim Kalin, sejatinya telah mengumumkan keputusan itu pada pekan lalu. Namun, dia memperingatkan bahwa status keadaan darurat dapat diberlakukan kembali jika ancaman teroris yang baru muncul.

"Perang melawan terorisme akan terus berlanjut dan jika ada ancaman yang akan membutuhkan pengenalan keadaan darurat, itu akan dilakukan lagi," kata Kalin.

Credit sindonews.com

Turki akhiri dua tahun status darurat

Arsip Foto. Pendukung Presiden Turki Tayyip Erdogan membawa foto sang presiden di depan bendera nasional, di depan kantor pusat partai berkuasa AK (AKP) di Istanbul, Turki, Minggu (24/6/2018). (REUTERS/Goran Tomasevic)

Istanbul (CB) - Turki mengakhiri pemberlakuan status darurat, yang ditetapkan setelah upaya kudeta gagal tahun 2016, pada Kamis.

Presiden Recep Tayyip Erdogan mendeklarasikan status darurat pada 20 Juli 2016, lima hari setelah pesawat tempur membombardir Ankara dan bentrokan berdarah meletus di Istanbul dalam upaya kudeta gagal yang merenggut 249 nyawa.

Langkah itu, yang normalnya berlaku tiga bulan tetapi kemudian diperpanjang tujuh kali, berakhir pada pukul 01.00 Kamis (2200 GMT Rabu) menurut siaran kantor berita Anadolu, setelah pemerintah memutuskan untuk tidak mengajukan perpanjangan yang kedelapan kali.

Selama pemberlakuan status darurat tersebut sekitar 80.000 orang ditahan dan sekitar dua kali lipatnya diberhentikan dari pekerjaan di institusi publik.

Pembersihan terbesar dalam sejarah modern Turki itu tidak hanya menyasar mereka yang diduga sebagai pendukung Fetullah Gulen, ulama yang tinggal di Amerika Serikat yang dituduh mendalangi upaya kudeta, tetapi juga aktivis Kurdi dan sayap kiri.

Bekas pemimpin oposisi pro Partai Demokratik Rakyat Kurdi (HDP), Figen Yuksekdag dan Selahattin Demirtas, mendekam di penjara sejak ditangkap pada November 2016 dengan tuduhan punya kaitan dengan militan Kurdi.

Erdogan, yang kembali memenangi pemilihan presiden, dalam kampanye pemilihan presiden bulan lalu menjanjikan status darurat akan diakhiri, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Presiden Sudan Selatan berjanji akan akhiri perang

Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir. (REUTERS/James Akena)

Juba, Sudan Selatan (CB) - Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, Kamis, berjanji akan mengakhiri perang yang memporak-porandakan di negerinya saat faksi yang berperang melanjutkan pembicaraan perdamaian di negara tetangganya, Sudan.

Ketika berbicara selama upacara pengambilan sumpah Menteri Luar Negeri baru Sudan, Nhial Deng Nhial, di Ibu Kota Sudan Selatan, Juba, Kiir mengatakan, ia siap menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian di Sudan Selatan.

"Rakyat Sudan Selatan sedang mencari perdamaian dan jika pengaturan itu dapat membawa perdamaian buat rakyat Sudan Selatan, saya siap menerimanya," kata Kiir.

Sudan melanjutkan upaya penengahan yang dipelopori blok regional Afrika Timur Lembaga Antar-Pemerintah mengenai Pembangunan (IGAD) dalam upaya menemukan penyelesaian politik bagi konflik Sudan Selatan, yang sekarang sudah berada pada tahun kelimanya.

Tim penengah Sudan, Selasa, memperpanjang perundingan sampai Kamis, setelah satu bagian oposisi menolak rumus pembagian kekuasaan yang menyerukan pembentukan jabatan lima wakil presiden di pemerintah persatuan.

Para perunding mengatakan pihak yang berperang diduga menandatangani kesepakatan yang diubah pada 26 Juli.

Meskipun Kiir menyampaikan keprihatinan mengenai beberapa ketentuan dalam kesepakatan pembagian kekuasaan yang diusulkan, ia berjanji akan menyetujui pemerintah persatuan yang melibatkan banyak pihak.

"Sudan Selatan telah menjadi ajang percobaan. Semua hal yang tak pernah dilakukan pada pemerintah mana pun dan di negara mana pun sedang dicoba di Sudan Selatan, apakah semuanya berhasil atau semuanya takkan berhasil," kata Kiir.

"Rakyat berbicara mengenai keterlibatan. Tak seorang pun akan ditinggalkan di luar pemerintah," kata pemimpin Sudan Selatan itu.

Sudan Selatan terperosok ke dalam perang saudara pada penghujung 2013, dan konflik tersebut telah menciptakan salah satu krisis pengungsi yang berkembang paling cepat di dunia.

PBB memperkirakan sebanyak empat juta warga Sudan Selatan telah menjadi pengungsi baik di dalam maupun di luar negeri.

Credit antaranews.com

Kamis, 19 Juli 2018

Boeing raih kontrak Air Force One senilai 3,9 miliar dolar Amerika Serikat

Air Force One tengah mengudara. (wikipedia.org)

... model baru Air Force One akan diperbarui di bagian dalam dan memiliki skema warna eksterior yang berbeda dari putih saat ini dan dua nuansa biru yang telah bertahan sejak pemerintahan Presiden John F Kennedy...

Washington (CB) - Kampiun penerbangan dunia, Boeing Company, telah menerima kontrak 3,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun dua pesawat jet 747-8 yang akan digunakan sebagai Air Force One alias pesawat terbang kepresidenan Amerika Serikat.

Kontrak menyatakan, kedua Air Force One itu akan dikirimkan pada Desember 2024 dan dicat warna merah, putih, dan biru, kata para pejabat pada Selasa (17/7).

Pentagon mengumumkan keputusan itu, Selasa (17/7). Mereka mengatakan, Boeing yang berbasis di Seattle sebelumnya telah diberikan kontrak untuk pekerjaan pengembangan yang telah diperluas untuk mencakup desain, modifikasi dan rancang bangun dua pesawat kepresidenan Boeing B-747-8 yang siap untuk misi.

Kontrak itu mengikuti garis besar kesepakatan informal yang dicapai antara Boeing dan Gedung Putih, Februari. Kesepakatan itu datang setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, keberatan dengan banderol harga 4,0 miliar dari kesepakatan Air Force One sebelumnya.

Dia mengeluh di sebuah posting Twitter bahwa "biaya tidak terkendali" dan menambahkan: "Batalkan pesanan!"

Gedung Putih mengatakan pada Februari kesepakatan baru akan menghemat pembayar pajak lebih dari 1,4 miliar dolar AS, tetapi penghematan itu tidak dapat dikonfirmasikan secara independen.

Dokumen anggaran Angkatan Udara Amerika Serikat yang diluncurkan pada Februari untuk tahun fiskal 2019 mengungkapkan biaya 3,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk program dua pesawat. Dokumen anggaran 2018 yang sama, tidak disesuaikan dengan inflasi, menunjukkan harga pada 3,6 miliar dolar Amerika Serikat.

Boeing B-747-8 dirancang untuk menjadi "Gedung Putih di udara" yang dapat terbang dalam skenario keamanan terburuk, seperti perang nuklir, dan dimodifikasi dengan avionik militer, komunikasi canggih, dan sistem pertahanan diri.

Adapun kedua Air Force One yang dipakai sekarang berbasis Boeing B-747-200 yang sistem kendali penerbangan dan instrumentasinya manual, dengan nomor registrasi 28000 dan 29000.

Call sign Air Force One sebetulnya diberikan pada wahana udara yang pada saat itu menerbangkan presiden Amerika Serikat. Namun publik terlanjur mengenal pesawat terbang kepresidenan Amerika Serikat itu sebagai Air Force One.

Seorang pejabat Kongres pada Selasa (17/7) menjelaskan tentang kesepakatan itu menunjukkan bahwa itu sedikit berubah dari kesepakatan informal yang dicapai pada Februari, menyerukan dua pesawat terbang B-747-8 yang akan dibangun seharga 3,9 miliar dolar AS dan dikirimkan pada Desember 2024.

Trump mengatakan kepada CBS dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada Selasa (17/7) bahwa model baru Air Force One akan diperbarui di bagian dalam dan memiliki skema warna eksterior yang berbeda dari putih saat ini dan dua nuansa biru yang telah bertahan sejak pemerintahan Presiden John F Kennedy.

Namun di antara warna biru dan putih di seluruh fuselage Air Force One, terdapat garis tipis berwarna kuning emas.

"Merah, putih dan biru," kata Trump. "Air Force One akan menjadi luar biasa. Itu akan menjadi yang teratas, yang teratas di dunia. Dan itu akan menjadi merah, putih dan biru, yang menurut saya tepat," kata dia.

Credit antaranews.com

Moskow Sebut Tersangka Mata-mata Rusia Dijebak

MOSKOW - Moskow menyatakan wanita asal Rusia yang menjadi tersangka dalam kasus agen mata-mata telah dijebak. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

"Tampaknya FBI sedang melakukan pekerjaan politik alih-alih melaksanakan tugasnya untuk memerangi kejahatan," kata Zakharova seperti dikutip dari Washington Examiner, Kamis (19/7/2018).

Pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menuduh Maria Butina menggunakan status akademisnya sebagai kedok untuk pekerjaan spionase yang dilakukan atas nama pejabat Rusia yang telah dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan. Butina mengaku bersalah, tetapi pejabat federal berpendapat bahwa dia harus ditahan tanpa ikatan karena diduga berhubungan dengan perwira intelijen Rusia.

"Karena Butina telah terpapar sebagai agen ilegal Rusia, ada risiko besar bahwa ia akan mengajukan banding kepada orang-orang di dalam pemerintah itu dengan siapa dia bersekongkol untuk membantu melarikan diri dari Amerika Serikat," kata jaksa federal.

Departemen Kehakiman AS menuduh Butina berusaha untuk membangun jalur komunikasi tidak resmi dengan politisi dan organisasi politik AS atas nama pemerintah Rusia. Untuk itu, ia juga memulai hubungan pribadi dengan seorang aktivis politik Partai Republik dan menawarkan bantuan seksual untuk mempercepat pekerjaan spionasenya.

"Butina tampaknya memperlakukan (hubungannya) hanya sebagai aspek penting dari kegiatannya," tuduh jaksa.

"Misalnya, setidaknya pada satu kesempatan, Butina menawarkan orang lain selain Orang AS 1 seks dalam pertukaran untuk posisi dalam organisasi kepentingan khusus. Selanjutnya, dalam makalah yang disita oleh FBI, Butina mengeluh tentang hidup dengan Orang AS 1 dan menyatakan meremehkan untuk terus hidup bersama dengan Orang AS 1,” imbuh jaksa.

Zakharova pun mengolok-olok tuduhan itu.

“Tuduhan yang sedemikian jauh terhadap warga kami itu aneh,” katanya, dan menyebut jaksa memiliki motif tersembunyi.

"Apa yang tidak boleh luput dari perhatian adalah bahwa semua ini terjadi sesaat sebelum KTT bilateral di Helsinki, tentu saja, dengan tujuan yang jelas untuk mengurangi efek positifnya," tudingnya.

Pejabat Rusia juga berpendapat bahwa pengacara khusus Robert Mueller mendakwa selusin perwira intelijen militer Rusia untuk campur tangan pemilu 2016 pekan lalu untuk menyabot pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Trump. Tetapi tim presiden menyetujui pembebasan dakwaan, menurut laporan.

"Para pejabat Departemen Kehakiman sangat memperhatikan pertemuan Trump yang akan datang dengan Putin, jadi Rosenstein memberi tahu Trump pada 9 Juli tentang dakwaan yang akan datang sebelum Presiden meninggalkan perjalanannya di Eropa," menurut CNN.

"Setelah berkonsultasi antara Trump dan pejabat Gedung Putih, Gedung Putih kemudian mengatakan kepada Hakim untuk tidak menunda mengumumkan dakwaan, menurut sumber-sumber."

Credit sindonews.com

Mayoritas Warga AS Nilai Trump Salah Tangani Rusia

Sebuah survei menunjukkan lebih dari separuh warga AS tidak setuju cara Donald Trump menangani hubungan dengan Rusia setelah bertemu Vladimir Putin. (Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters)

Jakarta, CB -- Sebuah survei menunjukkan lebih dari separuh warga Amerika Serikat tidak setuju cara Presiden Donald Trump menangani hubungan dengan Rusia setelah pertemuan kontroversial dengan Presiden Vladimir Putin.

Selama KTT di Helsinki, Trump menyangkal keterlibatan pemimpin Rusia dalam Pemilu Presiden AS 2016 dan meragukan penemuan CIA serta badan intelijen lainnya.
Walau demikian, kejadian ini tidak memengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerjanya sebagai presiden.

Sebanyak 42 persen dari pemilih terdaftar merasa puas dengan kinerja pemerintahan Trump menurut survei terbaru oleh Reuters/Ipsos, dibandingkan dengan angka harian yang bernilai antara 40 dan 44 persen pada Juli.

Survei tersebut menunjukkan bahwa 55 persen dari pemilih tidak setuju dan 37 persen lainnya menyetujui cara Trump menangani Rusia.

Di antara pemilih Partai Republik, 71 persen puas dengan strategi Trump. Sementara di Partai Demokrat persetujuan hanya mencapai 14 persen.

Walaupun ia mendapat banyak kritik dari para pemimpin partai tentang tingkah lakunya, Presiden AS masih mendapatkan dukungan besar di antara pemilih Republik terkait kata-kata dan tindakannya saat menjawab pertanyaan wartawan di samping pemimpin Rusia.

Trump bahkan mengejutkan pendukungnya sendiri saat dia memuji Putin dalam konferensi pers di mana ia menampik ikut campur dalam pemilu AS.

Pada Selasa, Trump berusaha untuk meredakan keriuhan yang menyusul pernyataannya dengan menyatakan bahwa ia salah berbicara dan yakin dengan kemampuan badan intelijen AS. Namun, ia tampaknya tidak sepenuhnya mengikuti naskah dan mengatakan: "Orang lain bisa saja terlibat - ada banyak orang di luar sana."

Menurut polling Reuters/Ipsos, 59 persen pemilih setuju dengan penemuan badan intelijen AS yang menuduh Rusia ikut campur dalam pemilu. Namun, hanya 32 persen pendukung Republik percaya hal itu saat 84 persen Demokrat mengamini.

Survei yang sama menunjukkan terjadi perpecahan jelas antara pemilih Republik dan Demokrat saat ditanya apakah Rusia mesti dianggap musuh AS.

Secara umum, 38 persen sepakat bahwa Rusia termasuk salah satu musuh AS. Lalu, kurang lebih pemilih dengan jumlah yang sama menganggap Rusia sebagai saingan dan sisa 8 persen lainnya menilai Rusia seperti 'teman'.

Walau demikian, setengah dari pemilih Demokrat menganggap Rusia sebagai musuh sementara hanya satu dari tiga pendukung Republik beranggapan demikian.

Sebanyak 40 persen dari pendukung Demokrat menilai Rusia sebagai ancaman dan hanya 14 persen Republik yang setuju.

Sementara 27 persen dari pemilih terdaftar menilai Rusia sebagai ancaman. Hanya Korea Utara yang mendapatkan respons lebih tinggi yakni 31 persen.

Survei tersebut juga bertanya apakah pihak berwenang bisa menemukan bukti hubungan ilegal antara pemerintahan Trump dan Rusia. Dengan hasil yang sangat tipis, 51 persen menyetujui, terdiri dari 77 persen pemilih Demokrat dan 19 persen pemilih Republik.

Opini yang terbelah juga dapat ditemukan ketika warga ditanya apakah Trump atau anggota tim kampanyenya bekerja sama dengan Rusia untuk memengaruhi pemilu 2016. Survei menunjukkan bahwa 52 persen pemilih menyetujui, 81 persen di antaranya dari Demokrat dan 19 persen lainnya dari Republik.

Reuters/Ipsos mengumpulkan tanggapan dari 1011 pemilih yang terdaftar dari seluruh Amerika Serikat, termasuk 453 pendukung Republik dan 399 Demokrat. Jajak pendapat ini memiliki interval kredibilitas, nilai presisi, sebesar 4 persen.

Credit cnnindonesia.com

Gedung Putih Sebut Rusia Masih Mengancam Sistem Pemilihan AS

Gedung Putih menyatakan Rusia masih mengancam sistem pemilihan di AS. (AFP PHOTO / SAUL LOEB)

Jakarta, CB -- Gedung Putih menyatakan bahwa Rusia masih terus mengancam sistem pemilihan di AS. Pernyataan itu disampaikan hanya selang beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan hal yang sebaliknya.

"Kami percaya bahwa ancaman masih ada, itulah mengapa kami mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya," ujar juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders pada Rabu (18/7), mengutip Reuters.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Trump menjawab "tidak" ketika ditanya oleh seorang wartawan mengenai apakah Rusia masih menjadikan AS sebagai target.

Pernyataan itu akan bertentangan dengan penilaian kepala intelijen AS Dan Coats yang pada Senin (16/7) lalu mengatakan bahwa Rusia terlibat dalam "upaya yang sedang berlangsung dan meluas untuk merusak demokrasi kita."

Namun, Sanders menuturkan bahwa Trump mengatakan "tidak" untuk pertanyaan lebih lanjut dari reporter, bukan untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang Rusia.

Trump tengah dihujani kritik atas kegagalannya meminta Presiden Rusia Vladimir Putin bertanggung jawab atas intervensi dalam pemilu AS di 2016, saat keduanya bertemu di Helsinki, Finlandia pada Senin lalu.

Trump, yang diharapkan secara terbuka menegur Putin di Helsinki, malah memuji pemimpin Rusia itu selama konferensi pers. Menurutnya, Putin telah dengan kuat membantah kesimpulan badan intelijen AS yang menuding Rusia ikut campur dalam pemilu 2016.

Taipan properti itu juga mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan penuh pada badan intelijen AS dan menerima kesimpulan mereka. Namun, ia juga berkeras bahwa tindakan Rusia tidak berpengaruh apa pun terhadap hasil pemilu, tak seperti yang diklaim sejumlah sumber intelijen bahwa intervensi itu dilakukan untuk membantu Trump menang.

Meski demikian, para pejabat intelijen AS mengatakan Rusia akan terus berupaya untuk campur tangan dalam pemilu, dan kini akan menarget pemilihan kongres yang digelar November mendatang.

Untuk meredam kritik itu, Trump mengaku telah salah ucap saat konferensi pers yang digelarnya bersama Putin. Ia juga mengklaim diri sebagai presiden paling kuat saat menghadapi Rusia.

"Kita melakukan dengan sangat baik, mungkin sebaik siapapun yang sudah pernah melakukan ini dengan Rusia. Dan tidak ada presiden yang sekuat saya dalam menghadapi Rusia," ujarnya kepada media sebelum rapat kabinet di Gedung Putih.

Credit cnnindonesia.com

Agen Secret Service Tewas Saat Kawal Presiden Trump di Skotlandia

Pengamanan Secret service pada Donald Trump. politico.com

CB, Jakarta - Seorang agen Secret Service tewas saat mengawal dan melindungi keselamatan presiden Donald Trump selama berkunjung di Skotlandia.
Agen Secret Service yang sudah bekerja selama 19 tahun dikabarkan menderita stroke parah saat mengawal Trump di Skotlandia.

Menurut Metro.co.uk. Rabu, 18 Juli 2018, agen yang dirahasiakan identitasnya itu jatuh sakit di Turnberry pada hari Minggu, 15 Juli. Presiden Trump sedang bermain golf di resor Ayshire untuk mnegisi akhir pekannya.

Ketika jatuh sakit, agen Secret Service ini sempat mendapatkan perawatan kritis dari beberapa dokter di Skotlandia. Ia kemudian tewas pada Selasa pagi di rumah sakit dengan didampingi sanak keluarganya.
Pihak Secret Service Amerika Serikat membenarkan tentang kematian anggotanya yang disebut profesional dan berdedikasi dalam kerjanya.

"Kmai berterimakasih untuk para pelayan medis darurat yang memberikan pelayanan dan dokter-dokter yang menyediakan perawatan kritis yang dibutuhkan," kata juru bicara Secret Service sebelum agen itu menghembuskan nafas terakirnya.Lebih dari 150 agen Secret Service dibawa ke Inggris untuk melindungi Trump selama berkunjung negara itu.
Presiden Donald Trump meninggalkan Turnberry pada hari Minggu, 15 Juli, bersamaan saat agen Secret Service jatuh sakit.Pemerintah Amerika Serikat membayar lebih dari US$ 77 ribu untuk kegiatan golf Trump di Skotlandia. Trump menginap di kamar hotel VIP, seperti dikutip dari Guardian.

Credit tempo.co

Kapal Rusia Berisi Ratusan Ton Batang Emas Ditemukan

Kapal Rusia bernama Dmitrii Donskoi ditemukan di kedalaman lebih dari 1.400 kaki di dasar laut di kawasan Pulau Ulleungdo, Korsel.

Foto: Shinil Group

Kapal tersebut karam 113 tahun lalu.

CB, ULLEUNGDO -- Tim penyelamat kapal tenggelam Korea Selatan (Korsel) menemukan sebuah kapal perang Rusia yang karam sekitar 113 tahun lalu. Kapal tersebut dipercaya masih memiliki 200 ton emas dengan harga sekitar 196 miliar dolar Amerika Serikat.

Kapal Rusia tersebut bernama Dmitrii Donskoi, pertama kali ditemukan di kedalaman lebih dari 1.400 kaki di dasar laut di kawasan Pulau Ulleungdo, Korsel. Tim ahli yang terdiri dari Korsel, Inggris, dan Kanada menemukan kapal karam tersebut pada Ahad (15/7).

Tim tersebut menggunakan dua kapal selam berawak untuk merekam keadaan di dalam kapal. Perusahaan konstruksi kelautan Korsel Shinil Grup yang melatarbelakangi penemuan tersebut mengatakan akan menggunakan sebagian uang yang ditemukan di kapal untuk membiayai konstruksi jalur kereta api antara Korsel-Rusia yang melalui Kore Utara.

Di dalam hasil rekaman bagian kapal karam, terlihat kerusakan besar di badan kapal. Kerusakan tersebut disebabkan perang dengan Jepang pada 1905.

"Badan kapal rusak sangat parah disebabkan penembakan, dengan buritan yang hampir hancur. Namun, bagian dek terlihat cukup baik," kata perwakilan dari Shinil Grup, dikutip NZ Herald, Rabu (18/7).

Kapal Dmitrii Donskoi diluncurkan pada 1883 di St Petersburg. Kapal tersebut dirancang untuk perdagangan dengan mesin batu bara.

Sebagian besar wilayah operasi kapal adalah di sekitar Laut Mediterania. Kemudian, kapal tersebut masuk ke dalam skuadron pasifik kedua Kekaisaran Rusia setelah armada Jepang menghancurkan sebagian besar kekuatan angkatan laut Rusia.

Kapal Dmitrii Donskoi diduga membawa 5.500 kotak berisi emas batangan dan koin. Selain untuk membangun jalur kereta, sebagian dari harta karun tersebut akan didonasikan untuk pembangunan negara-negara di Asia Utara dan Timur.

Credit republika.co.id

Dikepung Israel, 80 Persen Pabrik di Gaza Palestina Tutup

Petugas keamanan Otoritas Palestina berjaga di gerbang perbatasan Kerem Shalom, jalur utama pintu masuk logistik ke Gaza yang terletak di kota Rafah, 9 Juli 2018.[Times of Israel]

CB, Jakarta - Sebuah lembaga pemerhati kondisi Jalur Gaza, Popular Committee For Ending Gaza Siege, mengatakan, 80 persen pabrik di Jalur Gaza Palestina tutup atau setidaknya semaput.
"Akibatnya, 300 ribu orang menganggur dan ribuan lulusan perguruan tinggi tak memiliki pekerjaan," Qud Net News melaporkan, Selasa,17 Juli 2018.

Industri garmen di Jalur Gaza tutup. [Abed Zagout - Anadolu Agency]

Dalam sebuah pernyataan, pimpinan lembaga ini Jamal al-Khodari, menerangkan, Israel telah memperketat pengepungan Gaza dan bertujuan menghancurkan ekonomi Gaza.
Israel didukung Mesir dan Otoritas Palestina mengepung Gaza selama 12 tahun. Meskipun aksi ini mendapatkan kecaman komunitas internasional, Israel tak bersedia mengakhiri pengepungan tersebut.

Foto yang diambil pada Selasa, 14 Oktober 2014, memperlihatkan seorang pekerja Palestina berjalan di samping truk-truk penuh dengan karung-karung semen di perbatasan Kerem Shalom dalam perjalanan dari Israel ke Rafah di Jalur Gaza selatan.[AP Photo / Eyad Baba, File]
Menurut Al-Khodari, tulis Middle East Monitor, Israel mencegah seluruh material industri masuk ke Gaza. "Kondisi ini mempengaruhi sektor industri di sana," ujarnya. Dia meminta kepada pemerintah persatuan Palestina, negara Arab dan masyarakat internasional mendesak Israel mengakhiri pengepungan Gaza.

Credit tempo.co

Mobilisasi Pasukan, Israel Siapkan Serangan Besar ke Gaza

Merkava pertama kali dirancang pada tahun 1974, oleh MANTAK/IDF Ordnance Corps. Salah satu jendral kavaleri legendaris Talik, ikut mendesain Merkava. Tank ini didesain dengan 4 prinsip utama, mudah diperbaiki, daya gempur, mobilitas dan kemampuan bertahan. Saat ini Merkava telah menelurkan 4 varian, yang masing-masing memiliki keunggulan. THOMAS COEX/Getty Images

CB, Jakarta - Pemerintah Israel dilaporkan telah menginstruksikan pasukan militernya bersiap untuk menyerang Jalur Gaza jika serangan layang-layang api tidak berhenti pada pekan ini.
Dilaporkan Sputniknews, 18 Juli 2018, menurut laporan itu, Israel telah memberi Hamas batas waktu hingga Jumat untuk menghentikan serangan layang-layang dan balon api. Jika Hamas gagal memenuhi ultimatum, Israel memutuskan tidak punya pilihan selain memulai operasi militer berskala besar.

Israel dilaporkan mengirim pesan langsung ke Hamas melalui dinas intelijen Mesir. Laporan itu juga menyebut Hamas menanggapi dengan mengatakan pasukannya siap untuk menghentikan serangan besar Israel.Pada Minggu, Divisi Lapis Baja ke-162 Israel menggelar latihan militer untuk simulasi serangan ke Jalur Gaza dan bahkan merebut Kota Gaza. Sementara militer Israel mengklaim bahwa latihan tersebut telah direncanakan sebelumnya dan tidak terkait dengan serangan layang-layang api.

Pada Selasa, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengunjungi Divisi Gaza IDF. Selama kunjungan itu, dia mengatakan bahwa negara tersebut sudah berada di ambang kampanye militer."Kami berada dalam kampanye militer di mana ada pertukaran serangan. Saya mengatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel siap untuk skenario apa pun," kata Netanyahu.
Sementara dilaporkan Times of Israel, Hamas telah menempati sekitar 60 persen posisinya di sepanjang pagar perbatasan untuk menghentikan serangan, dan diyakini Hamas akan mengisi semua posnya pada Jumat.

Sebuah tank Merkava mengintai Gaza dari kejauhan, menyandang predikat tercanggih dan terkuat, bukan berarti monster darat ini tidak dapat dihancurkan. Merkava bertekuk lutut saat Israel berperang, melawan Hizbullah pada 2006 lalu. Merkava menjadi babak belur karena tidak sanggup, menghadapi taktik hit and run ala Hizbullah. MENAHEM KAHANA/Getty Images
Mengutip sumber-sumber Palestina, laporan itu mengatakan Hamas hanya akan menghentikan serangan layang-layang jika ada kesepakatan, seperti pembukaan kembali perbatasan Rafah dengan Mesir. Duta Besar Organisasi Pembebasan Palestina untuk Mesir mengatakan pada Selasa, perbatasan akan dibuka kembali pada Rabu setelah ditutup selama 24 jam lebih.
Selama akhir pekan, Hamas menembakkan 200 roket dan mortir ke Israel dan IDF melakukan beberapa serangan udara di wilayah Palestina. Ketegangan meningkat setelah seorang tentara Israel terluka ringan oleh granat tangan yang dilemparkan seseorang di perbatasan pada Jumat.
Ketika ditanya apakah Israel akan berusaha mencegah konflik militer dengan Hamas, "Saya percaya bahwa kita melakukan hal yang benar. Akan bermanfaat untuk tidak hanya memperhatikan apa yang kami katakan, tetapi juga apa yang kami lakukan," jawab Netanyahu. Benjamin Netanyahu juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Liberman, Kepala Staf IDF Gadi Eisenkot, dan kepala dinas keamanan Shin Bet, Nadav Argaman. Sementara para pejabat senior bertemu di Divisi Gaza pada hari Selasa.

Credit tempo.co

Netanyahu: Tentara Israel Siap Jalankan Segala Skenario di Gaza

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengatakan, Israel siap untuk skenario apa pun di Jalur Gaza. Pernyataan itu muncul di saat pecahnya kembali pertempuran di antara Israel dan Hamas di Gaza.

"Kami berada di tengah-tengah pertempuran yang melibatkan pertukaran serangan dan saya dapat memberi tahu Anda bahwa tentara (Israel) siap untuk skenario apa pun," kata Netanyahu.

Ditanya apakah ketegangan yang sedang berlangsung di sepanjang pagar perbatasan Gaza-Israel mungkin diselesaikan secara non-militer, dia menyatakan semua cara dipakai untuk menyelesaikan masalah itu.

"Saya percaya saat ini kita mengambil langkah yang tepat," ungkapnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (18/7).

Dalam kurun waktu sepekan terakhir Israel kembali melancarakan serangan ke Gaza, sebagai respon atas "serangan" balon dan layang-layang yang dibakar, yang dilakukan oleh aktivis Palestina.

Dalam beberapa pekan terakhir, aktivis di Gaza telah menerbangkan layang-layang dan balon yang dikabar ke Israel sebagai bagian dari demonstrasi yang sedang berlangsung di sepanjang pagar keamanan.

Sejak demonstrasi pertama kali dimulai pada 30 Maret, lebih dari 130 demonstran Palestina telah tewas, dan ribuan lainnya terluka, oleh tembakan tentara Israel.

Credit sindonews.com

Dokumen Bom Nuklirnya Dicuri Mossad, Iran Sebut Klaim Menggelikan

NEW YORK - Iran membantah klaim Israel bahwa para agen Mossad berhasil mencuri dokumen penelitian Teheran tentang pembuatan bom nuklir. Teheran menyatakan, klaim itu konyol dan menggelikan.

Bantahan itu disampaikan misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tanggapan atas laporan sejumlah media perihal misi rahasia badan intelijen Israel di sebuah gudang penyimpanan dokumen nuklir di kawasan industri di Teheran pada 31 Januari 2016.

Beberapa media Amerika Serikat, seperti New York Times, The Washington Post dan The Wall Street Journal pada awal pekan ini mengulas lebih rinci dokumen nuklir Iran yang dicuri Mossad, sebagaimana dipaparkan pemerintah Israel.

Para pejabat Israel juga memberikan rincian baru tentang bagaimana cara agen-agen intelijen memperoleh dokumen itu melalui operasi rahasia dengan menggunakan "obor" yang bisa mengeluarkan panas 2.000 derajat Celsius untuk membuka paksa brankas tempat dokumen disimpan.

Dalam aksinya, para agen intelijen Israel diklaim membawa lari dokumen 50.000 halaman dan 163 compact disc berisi file, video serta memo tentang rencana membuat bom nuklir.

Tidak ada dalam klaim Israel yang menyatakan Iran masih terlibat dalam kegiatan tersebut, yang oleh laporan intelijen Amerika Serikat disebut bahwa kegiatan itu sudah berakhir pada tahun 2003.

Tetapi melalui dokumen itu Israel tidak hanya menunjukkan bahwa Iran telah berbohong, tetapi juga bahwa pekerjaan Teheran dalam upaya menciptakan kekuatan nuklir telah jauh lebih canggih dan terorganisir dari yang diduga sebelumnya.

Dalam laporan New York Times disebutkan, aksi mata-mata Mossad menyusup ke fasilitas nuklir rahasia Iran saat itu berlangsung dalam enam jam lebih 29 menit.

Para pekerja Mossad, lanjut laporan itu, masuk ke sebuah gudang di sebuah kawasan industri di Teheran. Dalam hitungan jam itu, mereka membobol gudang dan membawa lari setengah ton dokumen program nuklir yang menurut pemerintah Israel merupakan program pembuatan senjata.

Para agen intelijen itu bergegas pergi sebelum shift pagi pekerja Iran tiba pada pukul 07.00. Selama waktu yang terbatas itu, mereka menonaktifkan alarm, menerobos dua pintu, membakar lusinan brankas besi dan melarikan diri dari kota dengan membawa dokumen curian.

"Para agen membawa peralatan yang bisa mengeluarkan panas 2.000 derajat Celsius untuk memotong brankas," tulis New York Times.

Laporan itu menunjukkan bahwa Israel diduga kuat memiliki bantuan dari internal Iran, karena agen-agen Mossad tahu persis lemari besi mana yang harus dibobol.

Keaslian dokumen, yang diperkirakan berusia 15 tahun itu, belum bisa dikonfirmasi secara independen. Terlebih, Teheran secara konsisten membantah mengembangkan senjata nuklir.

"Iran selalu jelas bahwa menciptakan senjata pemusnah massal yang tidak pandang bulu adalah bertentangan dengan apa yang kita perjuangkan sebagai sebuah negara, dan gagasan bahwa Iran akan meninggalkan segala jenis informasi sensitif di beberapa gudang acak di Teheran sungguh konyol," kata juru bicara Duta Iran untuk PBB, Alireza Miryousefi, dalam sebuah pernyataan email, yang dikutip dari New York Times, Kamis (19/7/2018).

"Ini seolah-olah mereka mencoba untuk melihat apa yang mereka klaim aneh bisa membuat penonton Barat percaya," ujarnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merupakan orang pertama yang mengumumkan dokumen curian Mossad bulan April 2018 lalu setelah dia memberikan pengarahan pribadi kepada Presiden Donald Trump. Pengarahan itulah yang diduga menguatkan tekad Trump untuk menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.

Dalam kesepakatan yang diteken Iran dengan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) tahun 2015 disebutkan bahwa Teheran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo. Namun, oleh Trump AS "mengkhianati" kesepakatan tersebut dengan menarik diri dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Teheran.

Credit sindonews.com

Iran akan percanggih sekitar 800 tank

Teheran (CB) - Iran berencana untuk memproduksi sekaligus mempercanggih sekitar 800 tank, menurut laporan kantor berita Tasnim yang mengutip pernyataan Wakil Menteri Pertahanan Reza Mozaffarinia pada Rabu.

Mozaffarinia tidak merinci tipe tank apa yang akan diproduksi atau ditingkatkan kemampuannya.

"Peningkatan kapabilitas dan pembuatan sekitar 700 sampai 800 tank telah direncanakan," kata dia.

"Setiap tahunnya ada sekitar 50 sampai 60 tank yang dibuat. Sekarang ini, anggaran belanja yang cukup telah dialokasikan mengingat angkatan bersenjata dan Garda Revolusi sangat memerlukannya," kata Mozaffarinia.

Amerika Serikat dan sejumlah negara kuat di Eropa telah sejak lama berupaya untuk menggagalkan program pengembangan rudal kendali dari Iran. Namun demikian, pasukan militer konvensional negara itu dianggap lebih lemah dibanding seteru utamanya di kawasan, Arab Saudi.

Menurut catatan CIA, rasio belanja militer Iran terhadap produk domestik bruto adalah sekitar 2,69 persen pada 2015, atau jauh di bawah Arab Saudi yang mencapai 9,86 persen pada 2016.

Dalam sebuah laporan studi pada Desember, lembaga International Institute for Strategic Studies mengatakan bahwa Iran akan memodernisasi dan mereformasi angkatan bersenjata konvensional mereka "setelah mendapat pelajaran di Suriah."

Iran turut bertempur di Suriah untuk membela pemerintahan Presiden Bashar al Assad sejak tahun 2012.

Credit antaranews.com

Russian Helicopters serahkan helikopter Mil Mi-17 yang diservis kepada Laos

Salah satu helikopter Mil Mi-17 milik Angkatan Udara Laos yang diserahterimakan dari Russian Helicopters Holding Company kepada Angkatan Udara Laos. (Russian Helicopters Holding Company)

Jakarta (CB) - Russian Helicopters Holding Company (bagian dari Rostec State Corporation) memenuhi kontrak layanan purna jual kepada Kementerian Pertahanan Laos. Gabungan perusahaan helikopter dari Rusia ini mengirimkan empat helikopter Mil Mi-17 kepada Laos, yang diwujudkan dalam upacara resmi.

Helikopter yang menjalani perawatan-pemeliharaan oleh Russian Helicopters Holding Company itu dikerjakan sekelompok spesialis JSC 356 ARP, yang juga anak dari perusahaan penerbangan itu.

Menurut keterangan yang diperoleh di Jakarta, Rabu, upacara serah-terima itu telah dilakukan pada 12 Juli lalu di pangkalan udara Angkatan Udara Laos, di Vientiane. Deputi Menteri Pertahanan Laos, Phuong Vongphom, memeriksa helikopter Mil Mi-17 yang diserahterimakan setelah menjalani perawatan dan pemeliharaan itu.

Setelah itu, personel Angkatan Udara Laos menerbangkan Mil Mi-17 itu dan mendemonstrasikan kebolehan mereka di udara.

“Kami selalu siap menawarkan kondisi paling nyaman bagi pelanggan kami, baik untuk menyediakan lini produksi helikopter ataupun layanan purna jual. Menjawab keperluan Laos, kami menyediakan proposal pemeliharaan batch tipe helikopter Mil Mi-17 yang lain. Kami berharap keputusan ini akan dibuat pada waktu tidak lama lagi,” kata Direktur jenderal Russian Helicopters, Andrey Boginsky, dalam keterangan itu.

Pada akhir rangkaian upacara serah-terima itu, kedua pihak menggelar perundingan yang terkait dengan kemungkinan pengadaan helikopter baru dan kerja sama lebih lanjut pada aspek dukungan perawatan dan pemeliharaan.

Secara terpisah, Direktur Purna jual Russian Helicopter Holding Company, Sergey Gusev, menyatakan, “Asia Pasifik juga merupakan prioritas bagi kami untuk layanan purna jual. Terdapat 500 helikopter buatan Rusia dan era Uni Soviet di kawasan ini. Kami siap untuk menawarkan solusi terbaik untuk perawatan-pemeliharaan dan meningkatkan kinerja barisan helikopter mitra kami.”

Bidang prioritas lain yang bisa dikerjakan di Asia Pasifik, kata dia, adalah memberi pencerahan kepada pelanggan dan operator untuk tidak cuma mengejar sisi efisiensi biaya jika mereka ingin meningkatkan kinerja helikopter mereka, sehingga menyerahkan pekerjaan itu kepada pihak ketiga yang tidak tersertifikasi.

Guna menghindari produk tidak tersertifikasi, Russian Helicopter Holding Company juga terus mengenalkan tanda-tanda dan sistem identifikasi produk penerbangan mereka sejak tahap pembuatan di pabrik.

Produk ini akan secara otomatis terdaftar dalam sistem mereka untuk keperluan penjejakan pergerakan komponen dan suku cadang dalam jaringan pasokan produk dan operasionalnya.

Laos memiliki 20 helikopter sipil dan militer yang dipasok dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Russian Helicopter Holding Company. Sebagai tambahan lini produksi helikopter Mil Mi-8/17, Laos telah mengoperasikan helikopter multi fungsi Kamov Ka-32T.

Credit antaranews.com

Parlemen India terima mosi tak percaya terhadap pemerintah PM Modi

Perdana Menteri India Narendra Modi (REUTERS )

New Delhi (CB) - Parlemen India pada Rabu menerima baik mosi tak percaya terhadap Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, yang diajukan oleh oposisi utama Partai Kongres dan dua partai regional.

Ketua Lok Sabha (Majelis Rendah Parlemen) Sumitra Mahajan mengatakan pemberitahuan bagi mosi tak percaya itu --yang diajukan oleh Kongres, partai yang berkuasa di Andhra Pradesh Partai Telugu Desam dan Partai Kongres Nasional di Maharashtra-- direncanakan dikeluarkan pada Jumat, lapor Xinhua.

Namun, tak ada ancaman besar buat Pemerintah India hampir 10 bulan sebelum pemilihan umum sebagai Partai Bharatiya Janata (BJP) sendiri memiliki mayoritas di Lok Sabha, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Selain itu, BJP memiliki mitra koalisi yang bersama-sama merupakan Aliansi Demokrat Nasional.

Sebenarnya Partai Telugu Desam, yang dipimpin oleh Kepala Menteri Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu, dilaporkan sebagai kekuatan utama di belakang mosi tak percaya tersebut.

Partai itu pada Maret tahun ini keluar dari Aliansi Demokrat Nasional dan menarik dua menterinya dari pemerintah karena "penolakan Pemerintah Perdana Menteri Modi untuk memberi status khusus" buat negara bagian India Selatan itu.

Naidu telah marah akibat penolakan Pemerintah India untuk memberi "status khusus" buat negara bagian Andhra Pradesh sebagaimana dijanjikan setelah Telangana dipisahkan dari negara bagian tersebut pada 2014, sehingga Andhra Pradesh akan melaksanakan pemilihan umum tahun depan dan partai oposisi menghadapi taruhan berat.

Pemilihan umum dijadwalkan diselenggarakan pada Mei tahun depan.

Credit antaranews.com

Rabu, 18 Juli 2018

Qatar Bangun Megaproyek Piala Dunia 2022

DOHA - Qatar sejumlah megaproyek infrastruktur di seluruh wilayah sejak terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Negara Teluk itu menghabiskan total dana USD200 miliar (Rp2.880 triliun, kurs Rp14.400 per dolar AS) untuk mendirikan stadion, jalan raya, rel kereta api, rumah sakit, hotel, mal, kota, dan bandara baru.

Kepastian tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Qatar Ali Sahreef Al-Emadi. Menurutnya, seluruh megaproyek itu akan diselesaikan dalam beberapa tahap. Harapannya, semuanya sudah rampung pada 2021, setahun sebelum turnamen sepak bola terbesar di sejagat raya itu digelar. Proyek tersebut sudah dikerjakan sejak 2015 silam.

"Kami menggelontorkan dana hampir USD500 juta per pekan untuk merampungkan proyek ini. Semua pengerjaan akan selesai dalam waktu tiga atau empat tahun. Kami bekerja keras agar semua orang melihat bahwa kami sudah siap untuk menggelar Piala Dunia 2022," kata Ali Shareef Al-Emadi, dikutip aljazeera.com.

Dalam perjalanannya, Qatar menghadapi banyak tantangan. Selain harga minyak yang fluktuatif, Qatar juga mengalami ketegangan politik dengan Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Uni Emirates Arab (UEA), Libya, Yaman, dan Maladewa. Qatar sempat kesulitan bergerak karena akses perbatasan darat, laut, dan udara di kawasan ditutup.

Sejumlah sektor penting Qatar seperti pangan, penerbangan, investasi, harga minyak, dan sepak bola juga tercabik dan lumpuh. Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) bergegas melakukan komunikasi dengan Komite Tertinggi Penyelenggara Piala Dunia 2022 untuk segera meninjau kondisi dan perkembangan persiapan Qatar.

Sebelumnya, Arab Saudi dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat (AS) menuduh Qatar membiayai aksi terorisme di Timur Tengah, termasuk melindungi anggota kelompok teroris. Imbasnya, negara-negara Teluk meminta FIFA mencabut Qatar. Kekisruhan itu berdampak terhadap 1,4 juta buruh yang bekerja dalam proyek Piala Dunia 2022.

Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) berkomunikasi dengan Badan Sepak Bola Eropa (UEFA) dan menilai sepak bola tidak bisa diselenggarakan di negara pendukung terorisme. Badan Sepak Bola Asia (AFC) juga turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan. Mereka menyatakan Qatar merupakan negara paling berpengaruh.

Qatar merupakan salah satu negara yang netral. Menurut AFC, banyak pertandingan antar negara Asia yang digelar di Qatar akibat adanya konflik diplomatik seperti Iran, Libanon, Suriah, Irak, hingga Yaman. “Kami akan memantau situasi di sana dengan seksama dan ketat,” kata Sekjen AFC Windsor John dikutip Reuters.

Di samping itu, dengan suhu puncak mencapai 60 derajat celsius pada musim panas, banyak negara yang protes. Para pemain sepak bola dinilai akan cepat mengalami dehidrasi, sekalipun ada aturan baru untuk istirahat di tengah pertandingan. Sistem pendingian yang diajukan Qatar juga masih belum terbukti nyata.

Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia 2022 tidak akan digelar pada musim panas, melainkan pada 21 November - 18 Desember. Pengumuman itu juga pernah dikeluarkan mantan Presiden FIFA Sepp Blatter pada 2015. Seluruh jadwal kompetisi juga akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pada umumnya, Piala Dunia digelar pada bulan Juni-Juli.

"Tanggal untuk Piala Dunia sudah ditetapkan digelar di Qatar mulai 21 November hingga 18 Desember. Badan sepak bola di seluruh dunia sudah diberi informasi dan mereka harus menyesuaikan kalander liga mereka sebagai konsekuensinya," kata dia, dilansir espn.com.

“Saya kira Piala Dunia 2022 yang dihelat pada musim dingin bisa menjadi turnamen yang sangat luar biasa karena para pemain bakal lebih bugar,” ujar Wakil Presiden FIFA Jim Boyce.

Perjalanan Qatar untuk menjadi tuan rumah pesta sepakbola terbesar sejagad itu memang tidak selalu mulus. Dugaan aroma korupsi sempat mencuat dan diembuskan sejumlah media Barat. mereka menuduh Qatar melakukan tindak korupsi yang melibatkan FIFA dan QFA untuk menjadi tuan rumah.

Qatar dituding menyuap para pemilik suara dan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) senilai USD1,5 juta selama voting berlangsung. Begitupun kepada petinggi Kondereasi Sepak Bola Amerika Utara Tengah dan Karibia (CONCACAF) dan FIFA. Namun, sejauh ini, tuduhan itu tidak dapat diverifikasi atau dibuktikan.

Selain masalah suap, Piala Dunia 2022 juga dihadapkan pada kasus kekerasan sekaligus perbudakan kepada para pekerja yang didatangkan dari luar Qatar, terbanyak dari India. Mereka bekerja 12 jam sehari selama enam hari per pekan. Di samping itu, isu kesehatan juga mendapat perhatian. Para pekerja dituding tidak mendapatkan fasilitas yang baik. Sanitasi di tempat kerja buruk di mana hanya ada lima toilet untuk 200 pekerja.

Selain itu, upah yang diterima para buruh dilaporkan berada di bawah standar, sebagian dari gaji mereka bahkan menunggak berbulan-bulan. Berbagai kontroversi itu mencoreng kredibilitas Qatar selaku tuan rumah, sekalipun fasilitas yang disuguhkan sangat megah, mewah, dan canggih. Emir Qatar Tamim bin Hamad al-Thani pun tetap optimistis. Dia mengatakan, penyelenggaraan Piala Dunia merupakan momen penting bagi kawasan Arab. Qatar merupakan negara Asia kedua yang menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah Korea Selatan dan Jepang pada 2002.

"Saya yakin Qatar akan menjadi tuan rumah sukses seperti Rusia. Kami mengundang semua untuk datang ke Qatar," kata Infantino. Hal senada juga diungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Credit sindonews.com

Piala Dunia Rampung, Rusia Disebut Siapkan Serangan Intelijen

Ilustrasi. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Intelijen Rusia dilaporkan akan kembali menggencarkan operasi untuk menyerang negara-negara barat setelah gelaran Piala Dunia 2018 rampung pada Minggu (15/7) lalu.

Beberapa sumber mengatakan kepada CNN bahwa informasi intelijen yang dihimpun Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan Rusia memang menghentikan semua operasinya selama Piala Dunia untuk menjaga citra negara.

Hal ini juga mereka lakukan ketika menggelar Olimpiade Musim Dingin di Sochi, Rusia, pada 2014 lalu.

Kini, Rusia mulai meningkatkan operasi untuk mengeksploitasi pergolakan politik di sejumlah negara.

Namun, para pejabat itu tak menjabarkan lebih lanjut jenis operasi yang disebut bertujuan untuk menggoyahkan kestabilan pemerintah negara-negara Barat itu.

Selama ini, Rusia dituding menggencarkan operasi intelijen melalui berbagai saluran propaganda, termasuk jejaring sosial, untuk mengganggu negara Barat.

Inggris begitu waspada terhadap operasi ini karena pada 13 Juli lalu seorang warga Inggris ditemukan terpapar novichok, racun kimia yang diproduksi pada era Uni Soviet.

Racun itu pula yang ditemukan pada mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal. Ia ditemukan tak berdaya bersama putrinya di Salisbury beberapa bulan lalu.

Salah satu dugaan operasi Rusia yang paling disorot saat ini adalah intervensi pemilu AS pada 2016 lalu untuk membantu kemenangan Donald Trump.

Credit cnnindonesia.com

Gelar Piala Dunia tak Dongkrak Popularitas Presiden Macron

Kylian Mbappe berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin (kedua dari kanan) sebelum menerima penghargaan sebagai pemain muda terbaik pada Piala Dunia 2018 dari Presiden Prancis Emmanuel Macron (kanan).

Foto: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Survei digelar pada 16 Juli, sehari setelah Prancis menang 4-2 atas Kroasia.

CB, PARIS -- Menjuarai Piala Dunia 2018 telah mengubah Prancis yang telah lama pesimistis menjadi optimistis. Namun, itu tidak mendongkrak popularitas Presiden Emmanuel Macron, menurut suatu survei pada Selasa (17/7).

Sebanyak 62 persen orang Prancis yang diambil suaranya oleh Institut Polling Odoxa kini optimistis mengenai masa depan. Survei digelar pada 16 Juli, sehari setelah Prancis menang 4-2 atas Kroasia di Moskow.

Pada Maret 2016, saat terakhir kali Odoxa menanyakan pertanyaan serupa, 53 persen di antara mereka pesimistis.

Sebanyak 82 persen warga Prancis beranggapan bahwa kesuksesan Les Bleus akan mendongkrak harga diri nasional, 74 persen di antara mereka berpikir bahwa hal itu akan mendongkrak citra Prancis di luar negeri, dan 39 persen dari mereka mengatakan hal itu akan memberi dampak positif terhadap moral mereka sendiri, kata Odoxa.

Bagaimanapun, keberhasilan Prancis menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah kesuksesan 1998 di kandang sendiri tidak mendongkrak popularitas Macron. Meskipun foto pria 40 tahun itu sedang mengangkat tangannya untuk merayakan penampilan timnya menjadi viral di media sosial.

Hanya 39 persen suara dari jajak pendapat Odoxa yang mengatakan Macron adalah presiden yang bagus, penurunan 2 persen poin sejak jajak pendapat terakhir Odoxa pada 26 Juni.

"Kemenangan 2018 tidak akan memiliki dampak yang sama terhadap popularitas Emmanuel Macron, sebagaimana (kesuksesan) 1998 terhadap Jacques Chirac," kata presiden Odoxa Gael Sliman dalam catatannya.

"Ia mungkin dianggap memiliki watak yang menyenangkan dalam suasana kegembiraan terkait kemenangan, namun hal itu jelas tidak mengubah ekspektasi apapun terhadap dirinya di front ekonomi dan sosial."

Meski demikian, kemenangan ini merupakan kabar baik bagi presiden Prancis. Sliman mengatakan, ini mendongkrak moral menjelang pendekatan-pendekatan pengetatan ikat pinggang terhadap biaya bujet September.

"Ini merupakan situasi ideal untuk presiden, yang akan mengungkap reformasi-reformasi yang tidak akan membuatnya menjadi populer," tutur Sliman.

Credit republika.co.id

Parlemen Israel Hapus Wewenang Netanyahu Deklarasikan Perang

TEL AVIV - Anggota Parlemen Israel atau Knesset dilaporkan telah merevisi undang-undang yang memungkinkan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan untuk membuat keputusan bersama untuk memulai perang, tanpa harus berkonsultasi dengan Kabinet.

Kekuatan untuk menyatakan perang tanpa persetujuan Kabinet telah diberikan kepada Perdana Menteri Israel dan Menteri Pertahanan dalam keputusan Knesset pada 30 April tahun ini. Menurut keputusan itu, keduanya dapat menyatakan perang dalam kasus-kasus ekstrim, ketika tidak ada pilihan untuk menunggu pertemuan minimum anggota Kabinet yang dibutuhkan.

Melansir Sputnik pada Rabu (18/7), mayoritas anggota parlemen telah memilih mendukung sebuah undang-undang baru yang mendelegasikan wewenang untuk mendeklarasikan perang kepada Kabinet Keamanan.

Kabinet Keamanan adalah sebuah kabinet yang didirikan pada tahun 2001 dan beranggotakan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Keamanan Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Dengan inisiatif Perdana Menteri, anggota tambahan dapat ditambahkan ke Kabinet Keamanan.

"Adalah tepat bahwa keputusan dari Komite Menteri mengenai memulai perang atau mengambil tindakan militer yang signifikan yang mungkin pada tingkat tinggi, yang mungkin akan menyebabkan perang, seharusnya diadopsi oleh panel seluas mungkin," kata amandemen terbaru.

Pemungutan suara tebaru terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran, yang diklaim Tel Aviv berusaha memperkuat posisinya di Suriah, serta antara Israel dan Hamas, karena serangan layang-layang yang berasal dari Jalur Gaza terus jatuh di wilayah Israel.

Credit sindonews.com