Kamis, 15 Februari 2018

Belasan Relief Unta Besar Ditemukan di Gurun Saudi

Ini relief unta berukuran besar yang ditemukan di Provinsi Al Jawf, Arab Saudi, oleh para arkeolog Perancis dan Saudi. Daily Mail, Antiquity Publications.

CB, Riyadh- Arkeolog menemukan sejumlah pahatan unta berukuran besar di daerah gurun pasir Provinsi Al Jawf, Arab Saudi.
Pahatan ini diperkirakan berusia lebih dari 2000 tahun. Para ahli mengatakan belum pernah menemukan pahatan unta dengan ukuran sebesar ini sebelumnya.

Ini patung berbentuk unta berukuran asli yang ditemukan di daerah gurun pasir Provinsi Al Jawf, Arab Saudi. Gizmodo

"Kami bisa mengidentifikasi sekitar selusin pahatan dengan kedalaman berbeda yang menggambarkan unta dan kuda," begitu dilansir Daily Mail, Rabu, 14 Februari 2018.

Dua lembaga yang terlibat penelitian ini adalah Centre National de la Recherche Scientifique dari Perancis dan Saudi Commission for Tourism and National Heritage. Tim telah meneliti lokasi ini sejak 2016.

Ini lokasi penemuan relief unta berukuran besar yaitu di daerah gurun pasir Provinsi Al Jawf, Arab Saudi. Gizmodo
Para peneliti menemukan ada selusin pahatan tersebar di kawasan ini. Sebagiannya sudah dalam keadaan tidak utuh karena dinding batu mengalami pengikisan hingga pecah.
Para ahli menduga lokasi ini dulunya merupakan tempat penyembahan ritual keagamaan. Pahatan unta di dinding batu di gurun Saudi itu menjadi penanda lokasi. Meski begitu, para ahli menilai misteri mengenai pahatan unta besar ini belum terpecahkan.

Credit TEMPO.CO

Amerika Vs Rusia: Belasan Tentara Bayaran Wagner Pro Suriah Tewas

CB, Suriah -- Pasukan khusus Amerika Serikat di Suriah menewaskan belasan pasukan tentara bayaran Rusia, yang berperang mendukung pasukan pro Presiden Bashar Al Assad.
Ini terjadi saat pertempuran sengit yang terjadi pada 7 Februari lalu, yang menewaskan sekitar seratus pasukan milisi pendukung pemerintah Suriah di daerah Deir Ezzor, yang kaya akan minyak bumi.

Kendaraan bersenjata Ahrar al-Sham menembaki pasukan pemerintah Suriah saat melakukan penyerangan di kota Atshan, desa Hama, Suriah, 11 Januari 2018. Kelompok pemberontak mengepung pangkalan udara utama saat melakukan serangan. (Ahrar al-Sham, via AP)

"Pasukan tentara bayaran Rusia ini bekerja untuk perusahaan swasta Wagner, yang mengirim ratusan tentara bayaran ke Suriah untuk mendukung pasukan militer Rusia dan pro pemerintah," begitu dilansir CNN, Selasa, 13 Februari 2018.

CNN mengutip dari beberapa sumber yang merupakan kerabat dari tentara bayaran Rusia yang tewas. Salah satu tentara bayaran yang tewas itu bernama Vladimir Loginov, 51 tahun. Dia sebelumnya merupakan anggota kelompok ultranasionalis Cossack, yang bertempur di Ukraina Timur.
Kelompok Distrik Cossack Baltic mengatakan bahwa Loginov tewas dalam pertempuran tidak berimbang. "Vladimir tewas untuk Tanah Air, kelompok Cossack dan keyakinan Orthodox," begitu bunyi pernyataan kelompok ini.

Seorang anggota Pasukan Demokratik Suriah memegang bendera ISIS saat pertempuran di Raqqa, Suriah, 14 Agustus 2017. REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo
Sejauh ini, CNN telah mendapatkan tiga nama lain dari pasukan tentara bayaran Rusia yang tewas di lokasi. Pertempuran itu terjadi di daerah Deir Ezzor, Suriah, saat sekitar 500 pasukan pro pemerintah Suriah berusaha menyerang markas pasukan Syrian Democratic Forces yang dibentuk pasukan khusus Amerika.
Sekitar seratus pasukan pro pemerintah Suriah tewas dalam pertempuran di dekat sungai Eufrat. Dari jumlah ini sekitar 30 anggota pasukan yang tewas berasal dari milisi Kristen pendukung Bashar Al Assad.
Saat itu, pasukan khusus AS, yang bertugas di lokasi, menyerang pasukan pro pemerintah Suriah menggunakan berbagai kekuatan udara canggih seperti pesawat tempur F-15E, drone MQ-9, pasukan pengebom B-52, pesawat AC-130 dan helikopter penyerang Apache AH-64. Serangan ini berlangsung selama sekitar tiga jam.
"Begitu pasukan penyerang bergerak ke barat, kami berhenti menyerang," kata Letnan Jenderal Jeffrey Harrigian.
Mengenai ini, Kremlin mengatakan tidak mempunyai informasi apakah ada pasukan tentara bayaran Rusia yang tewas di lokasi. "Kami hanya menangani data mengenai pasukan Rusia," kata Dmitri S. Peskov, juru bicara Kremlin. "Kami tidak punya data mengenai orang Rusia yang kemungkinan ada di Suriah."
Menurut Aleksandr Ionov, seorang pengusaha Rusia di Suriah, kemungkinan ada sekitar 200 pasukan tentara bayaran Rusia yang telah tewas di Suriah. "Perkiraan saat ini sekitar 200 orang. Mayoritas itu orang Rusia," kata dia kepada media New York Times. Amerika berperang di Suriah untuk mengejar teroris ISIS.

Credit TEMPO.CO

Amerika Vs Rusia: Drone MQ-9 Reaper Hancurkan Tank T-22 di Suriah

CB, Suriah -- Pesawat nirawak pengebom Amerika Serikat, MQ-9 Reaper, menembak dan menghancurkan sebuah tank Rusia, T-22, di Suriah pada pekan lalu.
Serangan drone ini terjadi beberapa hari setelah sebuah pangkalan pasukan milisi Suriah dukungan Amerika Serikat, Syrian Democratic Forces (SDF), yang didominasi pasukan Kurdi, hendak diserang sekitar 500 pasukan milisi pro pemerintah Suriah di daerah Deir Ezzor, yang menewaskan sekitar seratus pasukan penyerang.

Drone MQ-9 Reaper (Predator B) dilengkapi dengan mesin trubopop yang dirancang untuk berbagai misi. Drone ini mampu menjelajah ketinggian hingga 15.250 meter dengan lama terbang 27 jam. Drone ini mampu mengangkut peralatan tempur seberat 1,746 kg, antara lain Hellfire dan bom unit-12 Paveway II dalam sekali terbang. ga-asi.com

"Letnan Jenderal Jeffrey Harrigian, yang merupakan jenderal senior di angkatan udara AS di Timur Tengah, menolak berspekulasi mengenai siapa yang mengendarai tank Rusia itu," begitu dilansir StraitsTimes, Rabu, 14 Februari 2018.

Namun, seorang pejabat AS mengatakan dua orang pasukan pendukung pemerintah Suriah terbunuh oleh serangan drone ini. Militer AS mengatakan tank itu diserang karena memasuki wilayah tembak dari pasukan milisi AS, yang didukung pasukan artileri.
Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, menganggap peristiwa ini sebagai sepele. "Itu mungkin hanya dua orang lokal sedang melakukan sesuatu. Saya tidak ingin melihat ini sebagai serangan besar."

Insiden ini mewarnai meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Rusia di Suriah. Masing-masing memiliki pasukan milisi yang mereka dukung dan persenjatai. Rusia mendukung pasukan pemerintah Suriah. Sedangkan AS mendukung pasukan SDF, yang berupaya menjatuhkan rezim pemerintah Bashar Al Assad.
Dalam pertempuran beberapa hari sebelumnya, sekitar seratus pasukan pro pemerintah Suriah tewas dalam pertempuran di dekat sungai Eufrat. Sekitar 500 pasukan milisi pro pemerintah berusaha menyerang markas pasukan SDF di dekat area ini.
Saat itu, pasukan khusus AS, yang bertugas di lokasi, menyerang pasukan pro pemerintah Suriah menggunakan berbagai kekuatan udara canggih seperti pesawat tempur F-15E, drone MQ-9, pasukan pengebom B-52, pesawat AC-130 dan helikopter penyerang Apache AH-64.
Serangan pasukan khusus Amerika ini berlangsung selama sekitar tiga jam. "Begitu pasukan penyerang bergerak ke barat, kami berhenti menyerang," kata Harrigian. Dalam peristiwa in, sekitar selusin pasukan tentara bayaran Rusia tewas.
Presiden Assad, yang didukung Rusia dan milisi dukungan Iran, mengatakan akan mengambil alih semua wilayah negaranya, yang saat ini masih dikuasai SDF.

Credit TEMPO.CO

Pemimpin Muslim Desak Macron tak Ikut Campur Islam Prancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Macron sempat menyatakan akan meninjau kembali cara pengawasan terhadap Islam.

CB, PARIS -- Seorang perwakilan Muslim terkemuka asal Prancis mendesak Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk tidak ikut campur dalam pengorganisasian Islam. Hal ini dikemukakan usai Macron mengatakan, ia akan mencoba mendefinisikan kembali hubungan antara Islam dengan negara.

Dilansir di Reuters, Rabu (14/2), pemberontakan ini berasal dari pemimpin sebuah organisasi yang didirikan 15 tahun lalu. Tujuannya, meredam kekhawatiran tentang pengkhotbah radikal dan mendorong konteks Islam yang lebih dapat menyesuaikan.

"Semua orang harus tetap berpegang pada peranan mereka," ujar Presiden French Council of the Muslim Faith (CFCM)/ Dewan Muslim Indonesia Prancis, Ahmet Ogres, kepada Reuters.

Ogras menyebutkan, takdir Muslim adalah agama, sehingga patut untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. "Hal terakhir yang Anda inginkan adalah negara bertindak sebagai pelindung," ujar Ogras yang sudah memimpin CFCM sejak pertengahan 2017.

Macron, yang terpilih pada Mei lalu, mengatakan rencananya untuk meninjau kembali cara pengawasan terhadap Islam. Rencana ini disampaikan Macron melalui sebuah wawancara di surat kabar, pada Ahad (11/2) lalu.

"Apa yang ingin saya lakukan di paruh pertama 2018 adalah membuat tanda pada keseluruhan cara Islam diorganisir di Prancis. Prioritasnya, mengembalikan sekularisme apa adanya," ucap Macron kepada Journal de Dimanche.

Secara tradisional, Prancis adalah rumah bagi komunitas Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa.. Diperkirakan jumlah Muslim mencapai lima juta dari total populasi 67 juta orang.

Aturan resminya, terjadi pemisahan ketat antara agama dan negara dengan poin pertama dianggap sebagai masalah pribadi. Aturan ini menjadi pembenaran dalam larangan penggunaan jilbab oleh pegawai pelayanan publik dan juga mengenakan penutup dari kepala hingga kaki di tempat umum.

Macron telah mendapat tekanan untuk menghadapi para pengkhotbah dan masjid radikal sejak gelombang serangan di mana militan membunuh lebih dari 230 orang di Prancis sejak 2015. Pencarian dan penangkapan darurat diperkenalkan pada serangan November 2015, yang menewaskan 130an orang di Paris. Kebijakan ini dibuat permanen di bawah undang-undang keamanan yang ketat. Beberapa masjid ditutup dan para imam diusir.

Deklarasi Macron pada Ahad lalu menunjukkan, dirinya sedang mempertimbangkan reorganisasi mendalam mengenai iman Islam dan bagaimana para pengkhotbahnya dididik.

Pada 2003, Nicolas Sarkozy, merancang sebuah kesepakatan di antara kelompok Islam utama untuk menciptakan CFCM. Konsepnya, meminta dewan untuk berbicara pada umat Muslim seperti dengan cara French Bishops Conference berbicara pada masyarakat Katolik maupun ketika Consistory berbicara untuk orang Yahudi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mantan Kandidat Presiden Mesir Ditahan

Polisi Mesir.

Foto: www.huffingtonpost.com

Mantan kandidat Presiden Mesir ini diduga terkait dengan Ikhwanul Muslimin.

CB, KAIRO -- Pasukan keamanan Mesir menahan mantan kandidat presiden Muslim Mesir Abdel Moneim Abol Fotouh. Aboul Fotouh diduga memiliki kontak dengan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dilarang.

Seperti dilaporkan kantor berita negara MENA, Rabu(14/2) waktu setempat, penegak keamanan negara tersebut memerintahkan penangkapan Aboul Fotouh dan beberapa pemimpin kuat partai Mesir yang terkait dengan kelompok tersebut. Dia adalah salah satu kandidat presiden tingkat tinggi dalam pemilihan negara itu setelah pemberontakan 2011, yang mendapatkan 18 persen suara di putaran pertama.

Penangkapan tersebut beberapa pekan sebelum pemilihan presiden di mana Presiden Abdel Fatah al-Sisi mencalonkan lagi dalam sebuah pertarungan melawan seorang politisi yang belum terlalu dikenal. Ini juga terjadi dua hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyerukan pemilihan yang bebas dan adil selama kunjungan pertamanya ke negara tersebut.

Keponakan Aboul Fotouh, Sanaa Ahmed, mengatakan kepada Reuters bahwa puluhan polisi berpakaian sipil datang ke rumah tersebut dengan surat perintah penangkapan dan membawanya pegi pada Rabu (14/2) malam waktu setempat.

Mesir melarang Ikhwanul Muslimin sejak 2013 setelah tentara yang dipimpin oleh presiden yang diangkat secara umum Al-Sisi menggulingkan Presiden Mohammed Mursi, seorang anggota senior Ikhwan di Mesir.

Sementara Aboul Fotouh keluar dari Ikhwanul Muslimin pada 2011 untuk mencalonkan diri sebagaipresiden secara independen dan telah menjauhkan diri dari gerakan Islam sejak saat itu. Wakil partai Aboul Fotouh, Mohamed al-Qassas, ditahan pekan lalu dan ditahan sambil menunggu penyelidikan, menurut laman Facebook partai tersebut. Partai tersebut mengecam penangkapan itu dan mengkritik apa yang mereka sebut penargetan sistematis para politisi oposisi pada awal pekan ini.

Pada Selasa (13/2), 13 kelompok hak asasi lokal dan internasional mengecam pemilihan presiden Maret nanti dengan mengatakan bahwa pemilihan tersebut tidak akan bebas dan adil. Pemerintah Mesir mengklaim berada dalam transisi demokrasi namun bergerak lebih jauh dengansetiap pemilihan, kata pernyataan kelompok tersebut.

Meskipun Komisi pemilihan negara telahberjanji untuk menjalankan pemungutan suara sesuai dnegan prinsip independensi,transparansi dan objektivitas.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Modernisasi Militer China Menantang Dominasi Udara AS

WASHINGTON - Modernisasi persenjataan militer China telah menantang dominasi udara Amerika Serikat. Demikian penilaian kelompok think tank International Institute for Strategic Studies (IISS) dalam laporan terbarunya.

Menurut IISS, militer China telah menunjukkan dirinya sebagai kekuatan angkatan laut yang tangguh.

Dalam siaran pers untuk laporan tahunan “Military Balance” yang diterbitkan pada hari Rabu, IISS menyoroti modernisasi yang cepat dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut China dan menggambarkan kemajuan Beijing dalam pertahanan kedirgantaraan sebagai hal yang “luar biasa”.

”Perkembangan senjata China yang berkembang dan kemajuan teknologi pertahanan yang lebih luas berarti bahwa hal itu telah menjadi inovator pertahanan global dan tidak hanya mengejar Barat,” kata Dr. John Chipman, Direktur Jenderal dan Chief Executive IISS.

Pesawat jet tempur tempur China, Chengdu J-20, telah jadi sorotan dunia karena akan memasuki layanan skuadron garis depan pada tahun 2020. Pesawat jet tempur generasi kelima itu, menurut IISS, membahayakan monopoli AS atas pesawat tempur stealth-nya.

Laporan tersebut juga menyoroti arsenal rudal China yang berkembang, termasuk rudal air-to-air PL-15 yang kemampuannya telah diperluas. Rudal tersebut diyakini dilengkapi dengan radar array yang dipindai secara elektronik—sebuah teknologi yang telah berhasil digunakan untuk rudal air-to-air oleh hanya segelintir negara di dunia.

”Kemajuan ini adalah bagian dari kekuatan Angkatan Udara China untuk bisa menantang lawan di wilayah udara. Selama tiga dekade terakhir, dominasi udara telah menjadi keuntungan utama bagi AS dan sekutu-sekutunya. Ini tidak bisa lagi diasumsikan (seperti itu),” tulis Chipman, dalam laporan IISS yang dikutip Kamis (15/2/2018).

Masih menurut laporan tersebut, Beijing juga memiliki ambisi yang sama untuk Angkatan Laut-nya. Menurut Chipman, sejak tahun 2000, China telah membangun lebih banyak kapal selam, kapal perusak, dan korvet dari gabungan Jepang, Korea Selatan dan India.

Tonase total kapal perang baru yang diluncurkan oleh China dalam empat tahun terakhir saja secara signifikan lebih besar daripada total tonase seluruh Angkatan Laut Prancis.

Dengan kekutan Angkatan Laut-nya yang berkembang pesat, China berubah menjadi kekuatan militer global. IISS menyatakan, pangkalan baru China di Djibouti akan memungkinkan lebih banyak penempatan Angkatan Laut Beijing.

Credit sindonews.com

Lewat Surat, Taliban Minta AS Mulai Negosiasi Damai

KABUL - Sebuah keputusan mengejutkan diambil oleh kelompok Taliban ditengah meningkatnya pertumpahan darah. Lewat sebuah surat, Taliban mengungkapkan keinginannya untuk melakukan perundingan damai.

Selain ingin berdamai, Taliban juga meminta "orang-orang Amerika" dan "anggota Kongres yang mencitai damai" untuk menekan pemerintah Donald Trump untuk melakukan negosiasi.

Surat tersebut dikeluarkan oleh juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid. Surat itu muncul di tengah kondisi yang memburuk untuk pasukan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Afghanistan di medan perang. Selain itu dalam satu bulan terakhir dua serangan besar Taliban di Kabul membunuh 150 warga sipil.

Pemerintah Trump telah mengirim pesan yang beragam tentang kesiapannya melakukan kontak dengan Taliban. Namun Washington menegaskan bahwa semua perundingan substantif harus dipimpin oleh pemerintah Afghanistan.

Sementara Taliban menolak untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan tanpa terlebih dahulu membahas penarikan pasukan asing.

"Jika kebijakan penggunaan kekerasan berlanjut selama seratus tahun lagi, hasilnya akan sama seperti yang Anda amati selama enam bulan terakhir sejak dimulainya strategi baru Trump," bunyi surat tersebut seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (15/2/2018).

Surat sepanjang 2.800 kata itu mendukung statistik AS dan PBB terkait ancaman kehancuran. Sebagai bentuk untuk meyakinkan publik AS bahwa perang tidak dapat dimaafkan, surat itu menyebut sebanyak 3.546 tentara Amerika dan asing tewas. Selain itu, terjadi kenaikan sebesar 87% dalam produksi heroin pada tahun 2017 dan penilaian dari badan pengawas khusus AS untuk Inspektur Jenderal Rekonstruksi Afghanistan yang menyebutkan wilayah Taliban meningkat secara signifikan.

Surat itu juga seolah memberi sinyal meningkatnya dukungan bagi Taliban dari Rusia dan Iran. Hal itu mengacu pada pernyataan masyarakat internasional sekarag mendukung perjuangan kelompok itu.

Selanjutnya, surat ini menyoroti puluhan miliar dolar yang dihabiskan AS di Afghanistan yang dikumpulkan dari pajak dan pendapatan warga AS, namun kemudian diberikan, klaim surat tersebut, kepada pencuri dan pembunuh.

Argumen seperti itu telah muncul di Washington. Pada hari Senin, Taliban mengundang Senator Libertarian Rand Paul untuk melakukan pembicaraan di kantor mereka di Qatar, setelah Paul mengklaim bahwa pengeluaran AS senilai USD45 miliar di Afghanistan pada tahun 2018 sama dengan uang dibuang sia-sia.

Undangan ini merupakan kesempatan yang lebih baik untuk mempengaruhi kebijakan AS daripada surat terbuka "umum", menurut Thomas Ruttigof dari lembaga kajian Afghan Analysts Network.

Departemen luar negeri AS yang dihubungi tidak membalas permintaan komentar. Sedangkan pejabat AS terkait yang dihubungi tidak mau mengomentari surat tersebut.

Namun seorang pejabat AS, merujuk pada pernyataan Trump setelah bom ambulans bahwa AS tidak menginginkan pembicaraan dengan Taliban, mengatakan bahwa serangan tersebut membuktikan bahwa Taliban belum siap untuk bernegosiasi dengan itikad baik.

Ada pandangan yang bertentangan dalam pemerintahan AS. Menteri Luar Negeri, Rex Tillerson, mengatakan bahwa AS terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan "suara moderat" di Taliban, yang bisa menjadi bagian dari pemerintah Kabul.

Bahkan setelah komentar Trump, wakil Tillerson, John Sullivan, mengatakan bahwa kebijakan AS tetap mengupayakan pembicaraan yang dipimpin oleh Afghanistan dengan Taliban. Sullivan mengatakan ucapan Trump merujuk pada penolakan untuk berbicara dengan kelompok garis keras sementara serangan sedang dilakukan.

Pembicaraan dengan Taliban, Sullivan mengatakan bulan ini, akan terjadi dari waktu ke waktu bila kondisinya terjamin dan sesuai.

Bahkan jika diabaikan oleh pembuat kebijakan, permintaan publik dari Taliban menunjukkan evolusi yang efektif dalam propaganda mereka, kata seorang pejabat barat yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum.

"Saya benci mengatakannya," kata pejabat tersebut, "tapi mereka sudah mulai memukul di tempat yang sakit hanya dengan mengatakan yang sebenarnya."

Michael Semple, mantan perunding PBB dan UE dengan Taliban, menyarankan agar surat tersebut mengatakan lebih banyak tentang politik internal pemberontakan, antara moderat yang berbasis di Qatar dan elemen garis keras di Afghanistan dan Pakistan.

"Taliban telah menolak pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan. Untuk melegitimasi posisi itu, mereka mengatakan bahwa mereka terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan AS," kata Semple, seorang profesor di Queen's University Belfast.

"Surat tersebut tidak menyampaikan sebuah proposal yang serius, namun merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap posisi garis keras (yang menurut saya paling Taliban di Qatar tidak setuju)," imbuhnya.

Simon Gass, mantan perwakilan sipil senior NATO di Afghanistan, mengatakan: "Meskipun Taliban telah berhasil di lapangan, ia mendapat banyak kerugian. Semangat dikatakan oleh para ahli untuk tidak menjadi hebat terutama mengingat adanya pertempuran faksi yang diikuti oleh kematian pemimpin Taliban Mullah Omar dan Mullah Mansour."

"Perambahan Isis adalah masalah bagi Taliban - mereka mungkin merasakan panasnya. Keinginan AS untuk menaikkan tingkat kekuatan juga akan membuat mereka enggan," imbuhnya.

"Jadi ini bisa menjadi langkah yang signifikan. Tapi itu juga bisa menjadi taktik yang dirancang untuk melucuti senjata di AS yang melawan kenaikan pasukan dan untuk membagi pemerintah Afghanistan dan AS," tukasnya.

Credit sindonews.com

Prancis Sebut Program Rudal Balistik Iran Harus Diawasi

PARIS - Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan, program rudal balistik Iran harus ditempatkan di bawah pengawasan internasional. Hal itu dikatakan Macron untuk memberikan tekanan kepada Iran sembari mempertahankan kesepakatan nuklir di mana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan mencabutnya.

Kesepakatan nuklir 2015, yang ditujukan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Iran, berada di bawah ancaman penarikan diri AS. Untuk itu Inggris, Prancis, dan Jerman sedang mengerjakan sebuah rencana guna memuaskan AS hingga batas waktu 12 Mei untuk menangani uji coba rudal balistik Iran dan pengaruhnya di Timur Tengah.

Macron mengatakan Prancis, salah satu penandatangan kesepakatan nuklir, ingin mempertahankannya karena tidak ada yang lebih baik yang ditawarkan. Namun, dia mengatakan penggunaan rudal Iran di Yaman dan Suriah perlu ditangani karena mereka adalah masalah keamanan bagi sekutu Prancis.

"Saya menginginkan sebuah siklus negosiasi baru dengan kelompok regional dan anggota tetap Dewan Keamanan seperti yang kami lakukan untuk kesepakatan nuklir, namun melebarkannya ke negara-negara regional sehingga kami dapat mengurangi dan memberantas keresahan ini," ujar Macron.

"Dan (kita perlu) menempatkan rudal balistik Iran di bawah pengawasan. Ini sangat diperlukan untuk keamanan daerah dan jadi kita memerlukan mekanisme sanksi dan kontrol yang disesuaikan dengan itu," imbuhnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (15/2/2018).

Sementara Iran menerima pembatasan pada proyek nuklirnya yang dikatakannya untuk tujuan damai murni. Namun, Teheran berulang kali menolak untuk mendiskusikan program misilnya, yang diminta oleh AS dan Eropa.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi pada 8 Februari mengatakan bahwa pihak Barat harus memastikan kesepakatan nuklir berhasil sebelum mencoba menegosiasikan isu-isu lain.

Mengutip pengaruh Iran di Irak, Lebanon dan Yaman, Macron mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Teheran kadang-kadang dapat menjadi faktor destabilisasi. "Kita perlu berdialog dengan rezim Iran," cetusnya.

Dia menambahkan: "Saya pikir semua bentuk solusi militer untuk situasi ini adalah sebuah kesalahan. Kami telah kehilangan banyak waktu dalam balistik dan kegiatan regional. "

Komentar Macron datang beberapa hari setelah senjata anti-pesawat Suriah menembak jatuh sebuah pesawat tempur Israel yang kembali dari serangan bom terhadap posisi Iran di Suriah.

Macron, yang menteri luar negerinya melakukan perjalanan ke Teheran pada tanggal 4 Maret, mengatakan bahwa dia ingin mengatur sebuah pertemuan para pemain utama dalam krisis Suriah.

"Saya ingin kita dalam beberapa minggu mendatang sebuah pertemuan di Suriah yang menghapuskan kegiatan balistik di Suriah yang membahayakan semua kekuatan regional," katanya, tanpa menjelaskan lebih jauh.

Credit sindonews.com

Israel Tuduh Turki Bantu Hamas Peroleh Kekuatan Militer

TEL AVIV - Otoritas berwenang Israel menuduh Turki membantu kelompok Hamas Palestina untuk memperoleh kekuatan militer. Tuduhan ini muncul setelah Tel Aviv menangkap dan mendeportasi warga Turki.

“Kegiatan ekonomi dan militer gerakan tersebut di Turki, terjadi tanpa hambatan saat pejabat Turki menutup mata dan—pada kesempatan—mendorongnya,” kata pihak badan intelijen Israel, Shin Bet.

”Kegiatan ini bergantung pada—antara lain—platform bisnis yang melayani Hamas dalam pencucian dana yang dialihkan ke Yudea dan Samaria (Tepi Barat) dan digunakan untuk merekrut orang Israel ke jajarannya,” lanjut Shin Bet, seperti dikutip Al Arabiya, Selasa (13/2/2018).

Menurut badan intelijen negara Yahudi itu, Cemil Tekeli asal Turki ditangkap pada 1 Januari karena dicurigai membantu Hamas dan kemudian dideportasi.

Selain itu, Dharam Jabarin, seorang warga Israel-Arab, juga ditangkap dan akan diadili.

”Dalam penyelidikan Tekeli, diketahui bahwa Turki berkontribusi pada penguatan militer Hamas,” imbuh Shin Bet, yang mengatakan bahwa gerakan tersebut telah melancarkan aliran dana jutaan dolar melalui Turki.

Pemerintah Turki pernah mengecam sebuah keputusan pemerintah Amerika Serikat yang menempatkan pemimpin Hamas dalam daftar teroris. Ankara berharap tindakan AS tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap bantuan kemanusiaan Turki ke wilayah Gaza, Palestina.

Credit sindonews.com

Penembakan Massal Mengerikan Guncang SMA Florida, 17 Terbunuh

FLORIDA - Penembakan massal yang mengerikan mengguncang sebuah sekolah menengah atas (SMA) di Florida, Amerika Serikat (AS) Rabu waktu setempat atau Kamis (15/2/2018) WIB. Setidaknya 17 orang terbunuh setelah seorang mantan siswa memberondongkan tembakan.

Polisi Florida mengatakan tersangka Nicolas Cruz, 19, memasuki Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland hari ini dan menembaki para siswa.

Serangan ini akan menjadi salah satu tragedi penembakan paling mematikan dalam sejarah AS.

Pejabat Sheriff Broward, Scott Israel, mengatakan 12 orang terbunuh di dalam sekolah, dua orang terbunuh di luar gedung dan satu orang tewas tertembak di jalan. Dua korban lainnya tewas setelah dibawa ke rumah sakit.

”Saya sedih mengatakan bahwa 17 orang kehilangan nyawa mereka,” kata Scott Israel yang dikutip SINDOnews dari akun Twitter @browardsheriff.

Jumlah pasti dari orang yang tertembak belum dirilis pihak kepolisian. Namun polisi Florida mengatakan bahwa penembak tersebut menembaki sekolah dengan tujuan membunuh banyak orang.

Penembakan tersebut membuat para siswa ketakutan dan berlari ke jalan-jalan. Anggota tim SWAT mengepung gedung SMA.

Kantor Sheriff Broward mengonfirmasi bahwa tersangka sekarang berada dalam tahanan.

Berbicara dari tempat kejadian, Sheriff Israel menggambarkan hari ini sebagai bencana besar.

”Ini adalah adegan fluida dan kami memiliki beberapa tim SWAT yang membersihkan bangunan untuk memastikan tidak ada penembak lain,” katanya.

Tersangka penembakan, kata dia, dibawa ke tahanan di dekat daerah tersebut sekitar satu jam setelah melakukan tindakan mengerikan tersebut.

Dia membenarkan tersangka merupakan mantan siswa SMA terkait. ”Ini adalah hari yang mengerikan bagi Parkland, Broward County, negara bagian Florida dan AS,” katanya. ”Anak kembar tiga saya lulus di sini.”

”Ini bencana, benar-benar tidak ada kata-kata (untuk ini),” imbuh dia.

Sheriff belum mengungkap motif penembakan massal ini. ”Saya tidak tahu mengapa dia pergi, saya tidak tahu kapan dia pergi (ke sekolah),” ujar Israel.

Dia mengatakan polisi saat ini sedang membedah akun media sosial tersangka telah menemukan beberapa materi yang mengganggu.

Perwira polisi tersebut juga mengatakan bahwa pria bersenjata tersebut telah memperoleh magazine dan senapan serbu AR-15. Pelaku beraksi dengan senapan serbu AR-15.

Menurut kelompok kontrol senjata Everytown for Gun Safety, ini adalah penembakan ke-18 di sekolah AS sepanjang tahun ini.

Credit sindonews.com

Thailand Perketat Pengawasan terhadap Warga Asing

Ilustrasi. Kuil Putih di Thailand (CNN Indonesia/Ardita Mustafa)

Jakarta, CNN Indonesia -- Thailand memperketat pengawasan terhadap warga asing yang berkunjung ke Negeri Gajah Putih itu. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran pendatang asing tersebut akan melakukan kejahatan selama berada di Thailand.

"Data masuk, keberangkatan dan masa tinggal para pendatang dari luar negeri akan diawasi secara ketat dan terintegrasi oleh pihak berwenang, untuk mencegah kejahatan transnasional, mafia, terorisme, perjalanan ilegal dan penipuan lewat telepon," kata juru bicara Departemen Pertahanan Thailand Letnan Jenderal Kongcheep Tantrawanich, Rabu (14/2).

Dia memastikan kabar bahwa Biro Imigrasi dan Departemen Pemerintahan Provinsi sedang bersama-sama mempersiapkan langkah untuk menerapkan pengawasan lebih ketat.

Data semua warga asing yang masuk ke Thailand dan berangkat dari negara itu akan direkam serta diperbarui dalam sebuah sistem penyimpanan data Program Tunggal.

Pernyataan Kongcheep disampaikan seusai pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwan. Dihadiri para pejabat Biro Imigrasi, Departemen Pemerintahan Provinsi serta badan-badan terkait.

Pihak berwenang masih merancang langkah yang dapat mengawasi para warga asing ketika mereka melakukan perjalanan dan tinggal di Thailand. Kebijakan baru itu, menurut Kongcheep, akan berlaku resmi dalam enam bulan mendatang.

Rencananya, aparat Thailand akan mengajukan sistem referensi paspor elektronik pengganti dokumen imigrasi, yang disebut dengan Tor Mor 6. Mereka memindai sidik jari warga asing yang masuk serta membuat salinan paspor saat memasuki wilayah Thailand.

Semua hotel, rumah penginapan dan tempat-tempat menginap lainnya yang warga asing akan mencatat data masuk dan keluar, selain informasi yang tertera di paspornya.

Para pengelola hotel, rumah penginapan dan tempat-tempat menginap lainnya yang disinggahi warga asing wajib menyerahkan data yang telah dicatat itu, termasuk tanggal-tanggal 'check'in' dan 'check-out' serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tamu-tamu mereka, kepada pejabat keimigrasian atau kepolisian setempat.

Kongcheep mengungkapkan lebih dari 8.000 warga asing diduga tinggal secara ilegal di berbagai wilayah di Thailand. Banyak di antara mereka dikhawatirkan melakukan kejahatan atau kemungkinan terlibat kejahatan selama berada di Negeri Gajah Putih itu.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Kamboja Sahkan UU Serupa Lese Majeste Thailand

Parlemen Kamboja mengesahkan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap raja dan keluarganya. (AFP Photo/Fred Dufour)

Jakarta, CB -- Parlemen Kamboja mengesahkan beleid yang melarang penghinaan terhadap keluarga kerajaan, Rabu (14/2). RUU tersebut serupa dengan Undang-undang Lese Majeste yang berlaku di negara tetangganya Thailand, hukum yang meresahkan para aktivis hak-hak asasi manusia (HAM).

Undang-undang Lese Majeste memberi wewenang jaksa untuk mengajukan tuntutan pidana atas nama kerajaan melawan siapa saja yang dianggap menghina raja dan keluarganya.

Mereka yang terbukti bersalah bakal dikenakan hukuman antara satu dan lima tahun penjara dan denda antara US$500 (sekitar Rp7 juta) hingga US$2.500 (sekitar Rp35,7 juta).

"Sebuah penghinaan adalah ungkapan melalui kata-kata, isyarat, tulisan, lukisan atau obyek yang mempengaruhi martabat pribadi," kata Pen Panha, Ketua Komisi Legislasi dan Kehakiman Parlemen.

Meski Raja Norodom Sihamoni secara resmi merupakan Kepala Negara Kamboja, tetapi pemerintahan negeri di Asia Tenggara itu dikendalikan Perdana Menteri Hun Sen selama 33 tahun terakhir.

Kelompok pegiat HAM mengkhawatirkan undang-undang baru itu akan digunakan untuk membidik para pengkritik pemerintah. Kekhawatiran yang selama ini dirasakan para aktivis HAM Thailand, dimana UU Lese Majeste mengancam para pelanggarnya dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Jumlah kasus pelanggaran UU Lese Majeste di Thailand terus meningkat sejak kudeta militer 2014. Kecaman terhadap pemerintah junta militer Thailand menyebut UU Lese Majeste digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat.

"Ada bahaya nyata undang-undang ini bakal diterapkan kepada para pengkritik pemerintah, seperti yang terjadi di Thailand," kata Chak Sopheap, Direktur Eksekutif Pusat HAM Kamboja, seperti dilaporkan Reuters.

Tahun lalu, penguasa Kamboja membubarkan partai oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja. Pemimpinnya, Kem Sokha ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan. Sokha menyatakan tuduhan terhadap dia bermotif politik.

Tindakan keras itu diambil menjelang pemilihan umum Juli mendatang. Dimana PM Hun Sen tampaknya tak terkalahkan.

Undang-undang baru yang mengatur larangan terhadap penghinaan terhadap raja dan keluarga itu harus diadopsi Senat dan ditandatangani Raja Kamboja sebelum resmi berlaku. Kedua syarat tersebut formalitas belaka.

Credit cnnindonesia.com

Negara ASEAN Sepakati Model Perjanjian Ektradisi

Seluruh negara anggota disebut telah menyepakati model traktat perjanjian ekstradisi ASEAN. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Duta Besar RI untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan seluruh negara ASEAN telah menyepakati model traktat kerja sama ektradisi dalam pertemuan pejabat senior kementerian luar negeri blok regional itu akhir Januari lalu.

"Sudah ada perkembangan yang bagus terkait pembahasan traktat ekstradisi dalam pertemuan tingkat pejabat senior di Singapura akhir Januari. Mereka sudah sepakati model traktat ekstradisi dan mudah-mudahan bisa segera difinalisasi dan direalisasikan," kata Ngurah saat ditemui di sela rapat kerja Kepala Perwakilan RI di Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (14/2).

Ngurah mengatakan pembentukan perjanjian ekstradisi antara negara ASEAN menjadi salah satu fokus politik luar negeri Indonesia, terutama sebagai upaya mengentaskan kejahatan lintas-batas seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, hingga pencucian uang di kawasan.

Perjanjian ini, menurut Ngurah, juga bisa menjadi jembatan penguatan kerja sama hukum antara sesama negara anggota ASEAN.

Sampai saat ini, dia mengatakan seluruh negara anggota ASEAN termasuk Singapura menyambut positif perjanjian yang nantinya diharapkan bisa bersifat mengingat secara hukum itu.

"Semua [negara] setuju, termasuk Singapura. Meski begitu model traktat ini masih bisa berubah dalam pembahasan ke depannya," kata Ngurah

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Ricky Suhendar, beberapa waktu lalu mengatakan kelompok kerja yang melibatkan pejabat senior negara ASEAN telah merampungkan sebagian besar model traktat ini.

Ricky berharap model traktat ini bisa difinalisasi pada pertemuan kelompok kerja selanjutnya di Bangkok, Thailand, Maret mendatang.

"Pertemuan kelompok kerja ke-7 30 Januari kemarin di Singapura berhasil menyelesaikan sebagian besar teks model traktat. Hal ii merupakan kemajuan yang signifikan dari seluruh rangkaian perundingan yang sudah dimulai sejak 2007 lalu," kata Ricky melalui keterangan tertulis.

"Indonesia terus secara konsisten memperjuangkan pembentukan instrumen ASEAN yang mengikat dalam hal ekstradisi. Untuk itu Indonesia mendorong agar seluruh negara ASEAN segera menyelesaikan pembahasan model traktat untuk kemudian memulai perundingan instrumen yang mengikat," lanjutnya.

Credit cnnindonesia.com

Filipina Larang Kirim Pekerja ke Kuwait

MANILA - Filipina memasuki babak baru ketegangan dengan Kuwait setelah melarang pengiriman tenaga kerja setelah banyak insiden kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh migran.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengirimkan protes keras kepada Pemerintah Kuwait. Dia melarang total mengirimkan pekerja Filipina ke negara Teluk tersebut.

Langkah itu setelah laporan pada Jumat (9/2) lalu tentang penemuan pembantu rumah tangga (PRT) asal Filipina Joanna Demafelis, yang dinyatakan hilang setahun lalu. Demafelis dilaporkan mengalami penyiksaan sebelum dibunuh.

“Filipina bukan budak bagi siapapun, di manapun, dan kapanpun. Setiap luka fisik tanpa dasar hukum itu juga menjadi luka personal saya sebagai kepala Republik ini,” ujar Duterte sebagai bentuk penegasan. Beberapa pekan sebelum penemuan jenazah Demafelis, pekerja migran Filipina lainnya juga ditemukan tewas di Kuwait dan telah dibawa kembali ke Filipina.

Duterte memang sangat vokal dalam isu kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap warga Filipina di Timur Tengah. Dia pernah mengancam akan melarang warganya bekerja di luar negeri. Dia juga menuding majikan kerap memperkosa pekerja Filipina dan memaksa buruh migran bekerja selama 21 jam sehari, dan menyiksa mereka. “Apakah ada sesuatu yang salah dengan budayamu (Kuwait)? Apakah ada yang salah dengan nilai-nilaimu (Kuwait),” katanya.

Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan telah merepatriasi sekitar 10.000 warga Filipina dari Kuwait. Itu dikarenakan ada program amnesti yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Kuwait. “Pemerintah akan menanggung biaya penerbangan dan pinalti karena pelanggaran visa,” ujar Sarah Arriola, wakil menteri luar negeri Filipina urusan pekerja migran.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah mengecam langkah gegabah Duterte. “Kita terkejut dan kita mengutuk pernyataan Presiden Filipina. Kita masih berhubungan dengan para pejabat Filipina pada tataran tertinggi untuk menjelaskan kondisi pekerja di Kuwait,” kata Sabah dilansir Reuters.

Sabah mengungkapkan ketegangan hubungan antara Filipina dan Kuwait tidak mengganggu hubungan kedua negara. “170.000 warga Filipina tinggal nyaman di Kuwait. Tapi, ada insiden yang tidak menguntungkan. Kita akan menyerahkan hasil penyelidikan ke otoritas Filipina,” ujarnya.

Bukan Larangan, Tapi Butuh Aturan
Kemarahan Duterte dianggap sangat wajar sebagai pemimpin yang mempedulikan dan memperhatikan rakyatnya. “Presiden seharusnya marah. Kita semua juga marah. Kita harus menuntut pihak yang bertanggungjawab agar tercipta keadilan bagi korban dan keluarganya,” kata Direktur Eksekutif Center for Migrant Advocay Ellena Sana dilansir Deutsche Welle.

Namun demikian, menurut Sana, langkah Duterte untuk melarang semua Filipina agar tidak boleh bekerja di Kuwait reaksi spontan. “Berdasarkan pengalaman kita, larangan itu tidak akan berjalan efektif,” ungkapnya.

Itu dibuktikan ketika Filipina melarang penempatan buruh migrant di Libanon, Libya, dan Iran saat musim perang. Apa yang terjadi? Sana mengungkapkan banyak pekerja asal Filipina yang masih bekerja di sana. “Buruh migran pergi ke sana karena ada pekerjaan di sana,” ujarnya.

Filipina merupakan salah pengekspor buruh migran terbesar di dunia. Diperkirakan sekitar 10 juta warga Filipina tinggal di luar negeri sebagai buruh migrant atau migrant. Sebagian besar buruh migran asal Filipina memilih bekerja di Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga atau di sektor domestik.

Pengiriman uang warga Filipina di luar negeri ke Manila bisa mencapai 10% dari pendapatan domestik bruto negara tersebut.

Credit sindonews.com

Filipina-China rundingkan tambang migas di kawasan sengketa

Halaman dari paspor Cina menunjukkan peta Cina yang memasukkan wilayah di Laut Cina Selatan di dalam tanda garis yang mewakili wilayah kekuasaan maritim yang diklaim oleh Cina di Kunming, provinsi Yunnan, Jumat (23/11). Filipina dan Vietnam menyesalkan tindakan Cina di paspor tersebut yang merupakan wilayah sengketa, melakukan aksi kekerasan berbeda terhadap kedaulatan mereka. (REUTERS/Stringer)

Manila (CB) - Filipina dan China sepakat membentuk tim panel khusus untuk membahas bagaimana kedua negara bisa mengeksplorasi potensi tambang minyak dan gas di kawasan sengketa Laut China Selatan dengan mengesampingkan persoalan kedaulatan wilayah.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan salah satu jalur perdanganan tersibuk di dunia dengan nilai 3 triliun dolar AS setiap tahunnya. Klaim itu menjadi sumber sengketa dengan Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

"Ini hanya merupakan langkah awal dari proses yang panjang," kata Duta Besar Filipina untuk China, Chito Sta. Romana, kepada sejumlah wartawan pada Selasa malam waktu setempat setelah diplomat dari kedua belah pihak bertemu untuk kedua kalinya dalam mekanisme perundingan bilateral yang bertujuan menyelesaikan ketegangan maritim.

Romana mengatakan bahwa keputusan untuk membentuk panel kerja sama energi merupakan sebuah "terobosan".

Meskipun demikian, kesepakatan pertambangan bersama akan sangat kompleks dan sensitif mengingat kedua negara sama-sama mengklaim punya hak yuridiksi di tempat cadangan minyak dan gas berada--dan dengan demikian pembagian hasil tambang secara tidak langsung akan diartikan sebagai penyerahan kedaulatan.

Ide pertambangan bersama pertama kali diutarakan pada 1986, namun sengketa dan persoalan kedaulatan membuat gagasan itu berhenti di tengah jalan.

Namun kini Filipina sudah hampir kehabisan waktu karena satu-satunya sumber gas alam domestik negara itu, yang berada di wilayah lepas pantai Mampaya, akan habis pada 2024. Apalagi jika mengingat Filipina sangat bergantung pada impor energi sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi mereka.

Sementara itu dalam persoalan lain, Romana mengatakan bahwa China dan Filipina juga membentuk panel koordinasi untuk membahas isu kedaulatan dan "mencegah segala macam krisis bereskalasi."

Sebelumnya pada 2011 lalu, Filipina sempat menuding kapal-kapal China telah mengganggu kapal milik Forum Energy, yang memenangi kontrak eksplorasi gas dan minyak di Reed Bank dekat dengan kepulauan Spratly.

Filipina kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada 2013 untuk menyelesaikan sengketa.

Tiga tahun kemudian, pengadilan arbitrase itu memutuskan di antaranya klarifikasi bahwa Reed Bank berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina dan oleh karena itu Manila mempunyai hak berdaulat untuk mengekploitasi segala macam kekayaan alam yang berada di sana.

China menolak mengakui keputusan tersebut.

Seorang pejabat senior Filipina mengatakan bahwa sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan China akan memulai perundingan mengenai code of conduct pada bulan depan.

Credit antaranews.com

Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma mundur di tengah tekanan

Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. (ANTARA /IORA SUMMIT 2017/Wahyu)

Johannesburg, Afrika Selatan (CB) - Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma pada Rabu malam (14/2) mengundurkan diri, di tengah tekanan dari partai yang memerintah --Kongres Nasional Afrika (ANC).

Meskipun sebelumnya memperlihatkan pembangkangan, Zuma mengumumkan pengunduran dirinya kepada rakyat negara itu cuma satu jam sebelum tenggat yang ditetapkan oleh ANC, dalam upaya menghindari perpecahan dalam tubuh partai tersebut.

"ANC tak pernah boleh terpecah atas nama saya. Oleh karena itu, saya telah sampai keputusan untuk mundur," kata Zuma pada Rabu malam di Union Building dalam pidato perpisahan selama 30 menit kepada rakyat Afrika Selatan.

"Tak boleh ada nyawa yang melayang atas nama saya, dan juga ANC tak boleh terpecah atas nama saya. Oleh karena itu, saya sampai pada keputusan untuk mundur sebagai presiden republik dengan masa berlaku secepatnya sekalipun saya tak setuju dengan keputusan pimpinan organisasi saya; Saya sejak dulu selalu menjadi anggota ANC yang disiplin," katanya seperti dikutip Xinhua.

Ia mengatakan ia sebenarnya berharap digeser sejalan dengan undang-undang dasar.

"Saya harus menerima baik bahwa jika partai saya dan rekan saya menginginkan bahwa saya disingkirkan dari jabatan saya, mereka harus melakukannya dengan benar dan melakukannya dengan cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar," katanya.

"Saya tidak takut dengan mosi tak percaya atau pemakzulan, sebab semua itu adalah mekanisme hukum buat rakyat negeri yang indah ini untuk menyingkirkan presiden mereka," kata Zuma.

Zuma meminta maaf kepada rakyat atas kekeliruan yang ia lakukan selama masa jabatannya, demikian laporan Xinhua, Kamis pagi. Ketika berbicara dalam Bahasa Zulu di dalam sambutannya, ia mengatakan ia percaya ia telah melaksanakan tugas yang diberikan kepada dia oleh negeri tersebut, tapi jika ia telah berbuat salah, "tolong maafkan saya".

Ia mengatakan ia akan terus mengabdi kepada partai dan negara sekalipun ia mundur dari jabatan tertinggi. "Sekalipun saya meletakkan jabatan, saya akan terus mengabdi pada rakyat Afrika Selatan serta organisasi tempat saya telah mengabdi seumur hidup saya. Saya akan mendedikasikan semua energi saya untuk bekerja ke arah terwujudnya kebijakan organisasi kami, terutama dalam agenda radikal perubahan ekonomi," tambah Zuma.

Pengunduran diri Zuma mengakhiri dua pekan kemelut di tubuh partai yang berkuasa; ia telah menolak untuk mundur setelah diminta melakukan itu oleh pimpinan ANC.

ANC, yang mengganti Zuma sebagai pemimpin partai pada Desember dengan Wakil Presiden Cyril Ramaphosa, pada Selasa memerintahkan dia untuk mundur sebagai presiden sehubungan dengan tuduhan korupsi terhadap Zuma.

Ramaphosa sekarang menjabat presiden, dan ia akan direncanakan diambil sumpahnya pada Kamis atau Jumat.

Credit antaranews.com

Rabu, 14 Februari 2018

Cerita di Balik Penghargaan Menteri Terbaik Dunia untuk Sri Mulyani

Foto: Istimewa/@smindrawati

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Sri Mulyani menceritakan, sebelum ia mendapatkan penghargaan tersebut, panitia World Government Summit memintanya untuk hadir di acara tersebut. Penghargaan yang didapatkan Sri Mulyani didapatkan dari hasil penilaian lembaga independen Ernst & Young.

"Saya diberi tahu oleh panitia World Goverment Summit, sekitar seminggu sebelumnya bahwa atas penilaian yang mereka lakukan dengan meng-hire Ernst & Young bahwa saya diminta untuk hadir karena akan mendapatkan award sebagai menteri terbaik di dunia," tutur Sri Mulyani di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2018).

Sri Mulyani mengatakan, ada 8 calon penerima penghargaan yang bersaing dengannya. Penilaian dari lembaga independen tersebut juga didapatkan dari berbagai sumber.

"Jadi dalam hal ini pencarian dari semua menteri, ada 8 menteri yang di-nominate. Dari 8 tayang di-nominate mereka mendapatkan feedback seluruh dunia, swasta, media massa, media sosial, investor, laporan-laporan yang kemudian ditentukan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena memberikan ruang kepadanya untuk berkarya dengan maksimal.

"Tentu secara pribadi berterima kasih karena Presiden Jokowi memberikan space yang besar bagi kita semua untuk berkiprah secara maksimal, leadership dari Bapak Presiden terhadap komitmen terhadap reform membuat kita lebih fokus untuk menjalankan hal-hal yang sangat fundamental penting jadi itu yang dilihat," ujar Sri Mulyani.
Penghargaan yang didapatkannya juga merupakan hasil kerja keras bersama. Dengan demikian, penghargaan ini bisa menjadi motivasinya ke depan.

"Jadi ini adalah hasil kerja reform bersama, kebetulan saja nama saya yang muncul, dan tentu yang bangga anak buah di Kementerian Keuangan. Itu saya harap memotivasi buat APBN menjadi lebih baik, keuangan negara lebih berguna dan berfungsi bagi masyarakat dan ekonomi," tutur Sri Mulyani.

Credit finance.detik.com

Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Menteri Terbaik di Dunia

Foto: Dok. Kemenkeu

Dubai - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mendapatkan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

"Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit," tulis keterangan resmi yang diterima detikFinance, Minggu (11/2/2018).

Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya menjadi penerima pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut. Beliau mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi. Menteri Keuangan juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.

World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain.

Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional.

Melalui dukungan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, World Government Summit dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam satu forum bersama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan 7 miliar penduduk dunia.

Credit finance.detik.com

Tiga Model Kendaraan Pedesaan Siap Diluncurkan Agustus 2018

Foto: M Luthfi Andika

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan bisa secepatnya meluncurkan secara resmi program kendaraan pedesaan. Kendaraan ini ditargetkan bisa resmi diperkenalkan pada Agustus 2018 ini.

Direktur Jendral (Dirjen) Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Harjanto, mengatakan ada tiga model kendaraan pedesaan yang dikembangkan. Ketiganya ialah Wintor dari Astra Otopart, KHS dari CV Karya Hidup Sejahtera, dan yang terbaru Mahesa dari Kiat Motor.

"Ya ancer-ancer Agustus ini. Saya akselerasi Agustus ini bisa selesai, ini baru perkiraan. Tergantung yang produksinya, tapi mereka sudah katakan kalau siap untuk Agustus, karena kan produksi itu enggak gampang. Sekaligus regulasi kita akselerasi bicara dengan Perhubungan dan lainnya untuk bisa mengaturnya. Jadi Sisi regulasi Sisi produksi bisa barengan," kata Harjanto saat berbincang dengan detikFinance di kantornya pekan lalu.

Harjanto mengungkapkan, dari ketiga model tersebut KHS sudah diproduksi dan dipasarkan. Kemudian untuk Wintor juga sudah diproduksi namun sekarang sedang melakukan pengembangan. Sedangkan untuk Mahesa masih dalam tahap pengembangan.

Nantinya, ketiga model kendaraan pedesaan itu ditargetkan bisa diluncurkan secara resmi sekaligus.

"Nanti launching nanti tiga-tiganya sekaligus. Jadi dikumpulin dulu setelah mereka siap semua baru kita launching. Nah kita bukan bicara prototype di sini, kita bicarain production. Jadi bukan prototype lagi, jadi ini produksi yang siap dipasarkan," ungkap Harjanto.

Bersamaan dengan itu, Harjanto mengatakan, Kemenperin juga sedang menyiapkan regulasi terhadap kendaraan pedesaan. Dalam mengatur kendaraan ini, Kemenperin bakal menggandeng pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan.

"Termasuk nanti distribusinya dengan teman-teman yang nanti terlibat kita akan bicarakan, tapi itu kan business to business, kita nggak akan intervensi, kita hanya memfasilitasi. Nah kita memfasilitasi untuk bertemu beberapa industri supaya jadi. Jadi tinggal peran pemerintah agar regulasi yang diperlukan itu supaya masuk ke pasar enggak ada masalah mulai dari laik jalan serta perpajakannya," tutupnya.

Credit finance.detik.com

Harga di Bawah Rp 70 Juta, Ini Kecanggihan Mobil Pedesaan Jokowi

Foto: Kemenperin

Jakarta - Salah satu kendaraan pedesaan yang sedang dikembangkan saat ini ialah Mahesa yang diproduksi oleh Kiat Motor. Kendaraan pedesaan ini masih tahap pengembangan dan rencananya diluncurkan pada Agustus 2018 ini bersamaan dengan model kendaraan pedesaan lainnya.

Direktur Jendral (Dirjen) Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Harjanto, mengungkapkan bahwa harga jual kendaraan ini di bawah Rp 70 juta. Angka tersebut dinilai sudah cukup terjangkau untuk masyarakat pedesaan.

"Harga harus di bawah Rp 70 jutaan, jadi murah sekali. Tapi memang reliable untuk ditaruh di pedesaan," kata Harjanto saat berbincang dengan detikFinance di kantornya pekan lalu.

Dengan kendaraan ini, Harjanto menjelaskan, selain sebagai alat transportasi, Mahesa memiliki beragam fungsi untuk membantu berbagai pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan.

"Jadi itu bisa dipakai untuk pompa, untuk mesin-mesin lain. Lalu dia punya power trainnya bisa di-connect, bisa untuk pembangkit listrik. Kalau misalnya di desa lampunya mati, nanti jadi generator. Jadi multifungsi, beda dengan mobil pada umumnya," kata Harjanto.

Tak hanya itu, kata Harjanto, kendaraan pedesaan ini juga dinilai irit dalam hal bahan bakar. Mahesa sendiri memiliki tenaga 500 CC dengan 1 silinder dan menggunakan mesin diesel.

"Dia bisa untuk seperti genset segala macam, dia multifungsi. Lalu walaupun manual, memiliki fungsi seperti truk dump. Kalau mobil misalnya pick up Suzuki atau lainnya, mobilnya enggak bisa diangkat baknya, nah kalau ini baknya didesain bisa langsung buang kayak dump truck walaupun manual jadi memang benar-benar untuk mobil pedesaan dengan engine yang kecil," jelasnya.

Dengan hadirnya kendaraan pedesaan ini, Harjanto berharap, agar masyarakat desa bisa lebih memanfaatkan alat mekanisasi di pedesaan sekaligus sebagai transportasi untuk keperluan logistik. Sehingga memudahkan dan membantu sektor pertanian serta perkebunan.

"Kalau lahan mereka sudah bisa mekanisasi dan mendapatkan accessibility yang baik insya Allah kehidupan petani di desa akan lebih baik, itu saja," tutup Harjanto.

Credit finance.detik.com

Duterte Siap Pulangkan 2.200 Pekerja Filipina dari Kuwait

Rodrigo Duterte siap memulangkan sekitar 2.200 tenaga kerja Filipina di Kuwait yang menerima tawaran pulang gratis setelah beredar sejumlah laporan penyiksaan. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte siap memulangkan sekitar 2.200 tenaga kerja Filipina di Kuwait yang menerima tawaran pulang gratis dari pemerintah setelah beredar sejumlah laporan penyiksaan.

Menteri Ketenagakerjaan Filipina, Silvestre Bello III, mengatakan bahwa Duterte menawarkan hal ini tak lama setelah menerima laporan temuan jasad seorang warganya di dalam kulkas di salah satu apartemen di Kuwait.

"Kami mendapatkan informasi bahwa hingga Jumat lalu, ada lebih dari 2.200 orang Filipina yang ingin pulang," ujar Silvestre Bello, sebagaimana dikutip Reuters.

Duterte pun sudah meminta Philippine Airlines dan Cebu Pacific untuk mengakomodasi kepulangan para pekerja Filipina yang ingin pulang dari Kuwait.

Bello mengatakan bahwa kedua maskapai itu sudah menyiapkan tiga pesawat charter gratis dan hampir 500 tenaga kerja Filipina akan tiba dalam waktu dekat.

Menurut Bello, pemerintah Filipina juga siap membantu para tenaga kerja yang pulang itu untuk mendapatkan pekerjaan baru.

"Kami sudah siapkan program reintegrasi. Kami juga sedang membahas kemungkinan pasar alternatif, salah satunya China atau bahkan Rusia," ucap Bello tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Filipina sendiri sudah menangguhkan pengiriman tenaga ke Kuwait pada Januari lalu, setelah menerima sejumlah laporan penyiksaan oleh majikan hingga memicu bunuh diri.

Wakil Menteri Luar Negeri Kuwait, Khaled al-Jarallah, mengaku "terkejut dan berduka" atas keputusan Duterte ini. Ia mengatakan bahwa kasus-kasu itu sudah diproses secara hukum.

Merujuk pada data Kemlu Kuwait, ada lebih 250 ribu warga Filipina mengadu nasib di negara tersebut, sebagian besar besar sebagai asisten rumah tangga.

Credit cnnindonesia.com

Adelina Tewas, Malaysia dan Indonesia Harus Lindungi Buruh Migran

CB, Jakarta - Kasus kematian buruh migran (TKW) bernama Adelina Lisao, 21 tahun, secara mengenaskan pada Minggu kemarin, membuat masyarkat mengkritik sikap pemerintah Malaysia. Pemerintah dituntut menegakkan hukum untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan para buruh migran.
“Mau sampai kapan kita membiarkan peristiwa seperti ini terjadi lagi dan lagi. Aturan dan regulasi dalam ketenagakerjaan bagi asisten rumah tangga tampaknya tidak melindungi mereka,” kata Glorene Das, Direktur kelompok advokasi HAM Malaysia.

Menurut Glorene, kebiadaban yang terjadi pada buruh migran yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia terus terjadi berulang kali. Dia meminta pemerintah membuat regulasi untuk melindungi para tenaga kerja asing ini.

Adeline, pekerja migran Indonesia tewas di rumah sakit Penang, Malaysia , sekujur tubuhnya penuh luka dan tidur di teras rumah bersama anjing majikannya.
Bukan hanya masyarakat Indonesia yang dikejutkan oleh kematian Adelina, namun masyarakat Malaysia pun geger dengan peristiwa ini. Glorene menegaskan klasifikasi pekerja seperti asisten rumah tangga atau pelayan dalam ketenagakerjaan Malaysia telah mendorong pola pikir hubungan tuan dan pelayan.

“Kematian Adelina ini adalah satu dari banyak kasus tewasnya asisten rumah tangga, yang sudah terlalu banyak. Kami secara serius perlu menangani permasalahan ini dari akarnya, terutama menyangkut sikap mengapa para majikan merasa wajar menyiksa seorang asisten rumah tangga,” kata dia seperti dilansir themalaymailonline.com, Selasa, 13 Februari 2018.
Dia menilai pemerintah Indonesia dan Malaysia serta kementerian terkait di kedua negara harus sama – sama bertanggung jawab atas kematian Adelina. Sebab kasus ini adalah hasil kegagalan kedua negara dalam menempatkan pentingnya hukum dan kebijakan-kebijakan dalam melawan penyiksaan.
Sebelumnya pada Sabtu, 10 Februari 2018, tim penyelamat mengunjungi rumah majikan Adelina di Kota Permai 2, Penang, Malaysia dan menemukannya sedang disiksa secara keji. Dalam satu bulan terakhir, tubuhnya penuh luka. Adelina juga dipaksa tidur di beranda rumah bersama seekor anjing. Majikan Adelina, yang sampai berita ini diturunkan, identitasnya belum dipublikasi pihak berwenang Malaysia, masih menjalani proses penyidikan. Masa penahanan ini akan berlaku hingga 14 Februari.

Credit TEMPO.CO

Polisi Malaysia Segera Rampungkan Investigasi TKW Adelina Tewas

CB, Jakarta - Polisi Malaysia segera merampungkan investigasinya mengenai TKW, Adelina Lisao tewas akibat penyiksaan secara berulang oleh majikannya di rumahnya di Taman Kota Permai 2, Penang.
Kepala Polisi Penang, Datuk A Thaiveegan mengatakan, kasus tersebut dapat diselesaikan segera setelah penangkapan seorang wanita berusia 60 tahun dan anak-anaknya, yang berusia 36 dan 39 baru-baru ini dari rumah tempat Adelina ditemukan sekarat.

"Penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung dan polisi telah mencatat setidaknya 15 pernyataan termasuk saksi, tetangga dan dokter yang merawat korban untuk menyelesaikan dokumen penyelidikan kasus tersebut. Polisi juga mencari beberapa saksi lagi untuk membantu menyelidiki kasus ini dan sejauh ini tidak ada penangkapan baru kecuali tiga orang yang merupakan tersangka utama," kata Thaiveegan, seperti yang dilansir Malaysia Indiigest pada 13 Februari 2018.

Adelina Lisao, 21 tahun, yang menderita luka parah meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Bukit Mertajam sekitar pukul 4.45 siang hari Minggu, 11 Februari 2018, dan jenazahnya telah dikirim ke Rumah Sakit Seberang Jaya untuk menjalani visum.
Adelina ditemui oleh polisi pada Sabtu malam, setelah menerima laporan tentang insiden tersebut dari seorang pria yang juga ajudan anggota parlemen Bukit Mertajam, Steven Lim.

Polisi kemudian menahan seorang pria dan saudara perempuannya yang berusia 36 dan 39 tahun yang merupakan majikan korban untuk membantu investigasi.
Menurut Thaiveegan, polisi masih melakukan penyelidikan karena korban diduga telah disiksa beberapa bulan yang lalu berdasarkan luka-lukanya.
"Polisi masih menunggu laporan lengkap visum korban. Saya mendesak siapapun terutama tetangga korban yang memiliki informasi tentang kejadian tersebut untuk membantu kami, "katanya.
Adapun wanita berusia 60 tahun yang diduga sebagai pelaku penyiksaan Adelina dibawa ke Pengadilan Negeri Bukit Mertajam Selasa pagi, 13 Februari. Kedua anaknya yang bekerja sebagai salesman akan diperiksa kembali oleh polisi.
Konsulat RI di Penang, Neni Kurniati mengatakan, jasad Adelina masih ditempatkan di Unit Forensik Rumah Sakit Seberang Jaya karena polisi masih melakukan penyelidikan dan dokumentasi.

"Saya diberitahu bahwa jasad Adelina mungkin baru akan diserahkan kepada kami (Konsulat Indonesia di Penang) dalam dua atau tiga hari sebelum dikirim ke rumahnya, "katanya.
Para tetangga di sekitar rumah majikan Adelina menceritakan, lebih dari sebulan Adelina dipaksa untuk tidur bersama anjing rottweiler di beranda rumah majikannya. Saat ditemui, Kepala dan wajah Adelina bengkak. Kedua kakinya penuh luka dan sudah infeksi.
Kepolisian Malaysia gagal mengorek keterangan dari TKW asal Nusa Tenggara Timur __ bukan dari Medan, Sumatera Utara seperti laporan sebelumnyaa__, saat ditemui karena dia sangat ketakutan.

Credit TEMPO.CO

Saudi Serahkan Pengelolaan Grand Mosque ke Belgia, Kenapa?

CB, Jakarta - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sepakat menyerahkan pengelolaan masjid terbesar di Belgia kepada pemerintah setempat. Pemerintah Belgia menyewakan pengelolaan Mesjid Besar (Grand Mosque) kepada Saudi pada 1969 selama 99 tahun secara gratis.
Detail kesepakatan ini akan dipublikasikan pada Februari 2018.
Ini membuat pemerintah Saudi memiliki akses penuh untuk mengelola mesjid dan mengirim para imam untuk memimpin komunitas Muslim setempat. Sebagai imbalannya, Belgia mendapatkan suplai minyak dengan harga lebih murah untuk kebutuhan industrinya.

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud berbincang dengan putranya, Pangeran Mohammed bin Salman. REUTERS

"Sikap Belgia untuk mengajukan permintaan ini kepada Arab Saudi, yang merupakan investor besar dan pembeli senjata, berbeda dengan sikap para diplomat Uni Eropa yang enggan karena khawatir menggangu hubungan komersial dan keamanan," begitu dilansir Reuters, Senin, 12 Februari 2018.

Kesepakatan ini terjadi pada Januari 2018 dan bersamaan dengan sikap Arab Saudi untuk menghentikan semua dukungan terhadap mesjid dan sekolah agama yang dianggap menyebarkan paham radikal.
Diplomat Belgia, Dirk Achten, menyebut sikap Saudi ini sebagai peluang positif. "Saudi sekarang berdialog tanpa tabu," kata dia kepada parlemen Belgia.
Pemerintah Belgia mengajukan permintaan ini atas desakan dari parlemen. Pemerintah setempat merasa khawatir mesjid ini akan digunakan oleh penceramah tertentu untuk menyebarkan paham radikalisme.
Pengelola masjid menolak adanya paham radikal disebarkan dalam ceramah di masjid. Namun, pemerintah Eropa merasa khawatir setelah munculnya rencana serangan radikal Islam yang terlibat dalam penyerangan di Paris pada 2015 dan menewaskan sekitar 130 orang. Lalu ada peristiwa teror pada 2016 di Belgia, yang menewaskan 32 orang.
Menurut informasi dari lembaga keamanan Belgia, OCAD/OCAM, ada penganut paham Wahabi yang mempromosikan ide radikal di masjid ini pada 2016. "Masjid ini memiliki pengaruh untuk digunakan menyebarkan paham kebencian," kata seorang pejabat keamanan Belgia. "Tidak ada yang memperhatikan selama puluhan tahun."
Saat ini, pemerintah Saudi sedang menggelar reformasi untuk membawa negaranya menjadi moderat dan menghargai perbedaan pandangan dan agama.

Credit TEMPO.CO

Calon Wali Kota Muslim di AS Diancam akan Dibunuh

Islamofobia (ilustrasi)

Foto: Bosh Fawstin

Regina Mustafa menganggap ancaman itu menggelisahkan.

CB, ROCHESTER -- Calon wali kota Rochester di AS yang merupakan seorang Muslim, menjadi perhatian. Ini setelah adanya ancaman pembunuhan yang ada di salah satu akun media sosialnya.

Regina Mustafa, yang mengumumkan pencalonannya pada 5 Februari lalu, mengatakan pada Senin (12/1) pagi bahwa ia menerima pemberitahuan mengenai sebuah komentar di salah satu unggahannya pada Juni 2017 lalu pada akun Google Plus miliknya.

Komentar tersebut, yang dibuat oleh sebuah akun yang disebut "Gerakan Milisi," mengatakan "Eksekusi semua Muslim di Amerika. "

"Itu (komentar) lebih dikatakan merupakan ancaman umum bagi semua Muslim di Amerika, tapi karena orang ini meluangkan waktu untuk mencari saya dan meninggalkan komentar ini, saya menganggapnya sebagai ancaman khusus," kata Mustafa seperti yang dilansir di Post Bulletin, Selasa (13/2).

Mustafa menyebut ancaman tersebut sebagai suatu yang menggelisahkan dan mengatakan bahwa ia telah melaporkannya ke Departemen Kepolisian Rochester. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa melacak orang yang berada di belakang akun bisa jadi hal sulit.

Ancaman tersebut merupakan pesan paling mengancam yang pernah ia terima, sejak ia mengumumkan sebagai calon wali kota. dimana ada banyak komentar negatif dan "retorika anti-Muslim" yang dikirim melalui media sosial dan emailnya.

Komentar tersebut mendapat perhatian dari Dewan Hubungan Amerika-Islam Minnesota, yang meminta adanya penegakan hukum untuk menyelidiki kasus tersebut. "Kami mendesak otoritas penegakan hukum negara bagian dan federal untuk menyelidiki ancaman kekerasan implisit ini, yang menargetkan anggota komunitas minoritas yang ingin mengambil bagian dalam proses politik negara kami," kata Jaylani Hussein, direktur eksekutif CAIR-MN.

Ancaman tersebut bukan ancaman pertama yang Mustafa terima. Pada Agustus 2017, saat ia mencalonkan diri untuk duduk di kursi Kongres 1 untuk wilayah Minnesota, seseorang mengomentari video YouTube yang menampilkan Mustafa.

Komentar tersebut menyatakan, "katakan pada Regina ia lebih rendah dari pada Jewish (orang Yahudi) yang menggunakan tampon, ia akan ditembak," bunyi komentar tersebut.

Mustafa juga mengajukan laporan ke Departemen Kepolisian Rochester untuk kasus tersebut. Namun, ia mengatakan tidak akan membiarkan komentar tersebut mengubah persepsinya tentang Rochester, atau negara bagian Minnesota.

"Itu tidak akan membuat saya melepaskan seluruh sifat baik yang saya tahu terwakili di masyarakat Minnesota dan negara secara keseluruhan," kata Mustafa.

"Saya akan lebih berhati-hati untuk maju, tapi saya tidak akan membiarkan hal itu mengubah arah saya dalam kampanye," tambahnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Partai Nasional Australia Timbang Desakan Mundur Wakil PM

Salah satu masalah menonjol bagi kubu Koalisi adalah Wakil Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce dijadwalkan menjadi pelaksana tugas Perdana Menteri pekan depan.

Foto: ABC

Seorang anggota partai didekati untuk meminta wakil PM mundur.

CB, CANBERRA -- Diskusi untuk memeringatkan Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, secara formal dan memintanya mengundurkan diri akibat skandal hubungan pribadi sedang berlangsung di dalam tubuh Partai Nasional Australia.

Poin utama
• Anggota senior Partai Nasional telah didekati untuk meminta Barnaby Joyce agar mundur dari kepemimpinan partai.

• Satu orang menolak untuk menjadi bagian dari delegasi yang meminta pengunduran dirinya, dan malah mengunjunginya secara pribadi.

• Partai Nasional mengatakan mereka lebih menyukai jika Joyce mundur, ketimbang menantang kepemimpinan.

Anggota senior Partai Nasional telah didekati untuk membentuk bagian dari sebuah delegasi yang meminta Wakil Perdana Menteri itu untuk mundur. Joyce belum dikunjungi oleh delegasi itu, namun satu tokoh senior Partai Nasional Australia menolak untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut, malahan memilih untuk mengunjungi pemimpin Partai Nasional itu secara pribadi.

Sebagian besar anggota Partai Nasional ingin Joyce mundur, dan mereka mengalihkan perhatian mereka kepada siapa yang harus menggantikannya. Anggota Parlemen dan Senat dari Partai Nasional mengatakan, reputasinya telah rusak parah akibat perselingkuhannya dengan mantan penasihat media, Vikki Campion, ia tak bisa memperoleh kredibilitasnya kembali.

Sepanjang kariernya, Joyce mendapat suara karena pendekatannya yang penuh warna dan karismatik. Tapi kini, dirasakan secara luas di dalam Partai Nasional bahwa aset politik terbesar Joyce -kemurnian dan keyakinannya - berantakan.

Pada Selasa (13/2), ia mengatakan dirinya akan tetap menjadi pemimpin Partai Nasional dan ia secara luas dianggap sebagai seorang "penyintas", namun tekanan terhadap masa depan politiknya semakin meningkat. Partai Nasional mengatakan, mereka lebih memilih Joyce mundur untuk memastikan kelancaran transisi. Mereka tak menyukai gagasan untuk menantang kepemimpinan karena mereka tidak menginginkan perselisihan di antara mereka.

Tapi mereka bosan menjawab telepon dari para pemilih yang tidak puas yang sangat kecewa dan marah dengan tingkah laku Wakil Perdana Menteri itu. Meski demikian, belum seorang-pun di partai tersebut telah mendekati Joyce untuk memberi tahu bahwa ia harus mengundurkan diri.

Ini masih "menjadi wacana", kata seorang anggota Parlemen dari Partai Nasional. Politisi lainnya menambahkan, hal itu "mungkin" ditindaklanjuti minggu ini.

Calon pengganti Joyce

Saat ketegangan mengenai skandal tersebut memuncak di dalam jajaran kubu Koalisi Australia, Partai Nasional menyarankan Michael McCormack menjadi penerus dan pemimpin partai yang tepat. McCormack adalah anggota Parlemen untuk negara bagian New South Wales dengan kursi dari daerah pemilihan Riverina dan merupakan Menteri Urusan Veteran. Ia dianggap sebagai sosok matang yang akan menjadi pemimpin yang cakap, andal dan masuk akal.

Beberapa politisi menyarankan Michael McCormack (kiri) bisa menjadi penggantu yang sesuai. — *Beberapa politikus menyarankan Michael McCormack (kiri) bisa menjadi penggantu yang sesuai. ABC News: Adam Kennedy*

Ia dua kali kalah dalam memenangi kursi wakil kepemimpinan dari mantan senator Fiona Nash, dan akhir tahun lalu, juga kalah dari senator Bridget McKenzie asal negara bagian Victoria. Ada sentimen di dalam partai jika Joyce mengundurkan diri atau diturunkan dengan menantang kepemimpinan, Bridget McKenzie akan tetap menjabat sebagai wakil pemimpin.

Itu akan menyulitkan anggota Parlemen Victoria, Darren Chester, yang dipecat secara kontroversial dari kabinet oleh Joyce tahun lalu, untuk dipilih menjadi pemimpin. Partai Nasional tak ingin dua warga Victoria memimpin partai mereka.

Joyce diprediksi diturunkan

Para anggota Parlemen asal Partai Liberal mengatakan mereka sangat marah dengan bagaimana skandal Barnaby Joyce telah merusak Koalisi. Mereka memprediksi, Partai Naisonal akan menyingkirkannya, namun menambahkan situasinya masih cair, dan keputusannya tidak terserah mereka.

Tapi masalah lain yang mengancam Koalisi adalah Joyce diagendakan untuk menjabat sebagai pelaksana Perdana Menteri pekan depan. Tak ada keinginan untuk menjalani hal itu di dalam kubu Koalisi, karena hal itu akan memicu kemarahan yang sudah tersulut. Itulah sebabnya politikus senior dari Partai Liberal di tubuh Koalisi mungkin akhirnya turun tangan menekan Joyce mengundurkan diri.

Credit REPUBLIKA.CO.ID