Rusia Tolak Rencana AS Rombak Kesepakatan Nuklir Iran

Sergei Lavrov

CB, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov,  pada Senin(15/1), mengatakan negaranya tidak akan mendukung upaya Amerika Serikat (AS) untuk merombak atau merevisi kesepakatan nuklir Iran.

Menurut Lavrov, hal tersebut nantinya dapat mempersulit upaya diplomasi dengan Korea Utara (Korut) terkait program nuklir dan rudalnya. "Kami tidak akan mendukung apa yang coba dilakukan AS, mengubah kata-kata kesepakatan (nuklir Iran) tersebut, memasukkan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Iran," ujar Lavrov.

Lavrov menekankan, Rusia akan mempertahankan dan melestarikan kesepakatan nuklir Iran. Sebab bila kesepakatan nuklir Iran runtuh, hal tersebut dapat merugikan dialog yang tengah diupayakan dengan Korut.

Ia menilai, Korut akan melihat bagaimana Iran diperlakukan oleh AS. Selain itu, Pyongyang tentu akan menyangsikan kesepakatan yang dibuat dengan AS.  "Jika kesepakatan itu dikesampingkan dan Iran diberi tahu, Anda mematuhi kewajiban Anda atau kami akan menjatuhkan sanksi, maka Anda harus melihatnya dari sudut pandang Korut," kata Lavrov menerangkan.

"Mereka dijanjikan bahwa sanksi akan dicabut jika mereka menghentikan program nuklir mereka. Mereka akan menyerahkannya, tapi tidak ada yang akan mengangkat sanksi terhadap Pyongyang," ujar Lavrov menambahkan.

Komentar Lavrov ini muncul beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia akan membebaskan sanksi nuklir terhadap Iran untuk terakhir kalinya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Tolak Ide AS Revisi Kesepakatan Nuklir Iran

Sergei Lavrov (kiri)

CB, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Senin (15/1), mengatakan tidak akan mendukung upaya Amerika Serikat (AS) merombak atau merevisi kesepakatan nuklir Iran. Menurut Lavrov, hal tersebut nantinya dapat mempersulit upaya diplomasi dengan Korea Utara (Korut) terkait program nuklir dan rudalnya.

"Kami tidak akan mendukung apa yang coba dilakukan AS,mengubah kata-kata kesepakatan (nuklir Iran) tersebut, memasukkan hal-hal yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Iran," ujar Lavrov.

Lavrov menekankan Rusia akan mempertahankan dan melestarikan kesepakatan nuklir Iran. Sebab bila kesepakatan nuklir Iran runtuh, hal tersebut dapat merugikan dialog yang tengah diupayakan dengan Korut.

Ia menilai, Korut akan melihat bagaimana Iran diperlakukan oleh AS. Selain itu, Pyongyang tentu akan menyangsikan kesepakatan yang dibuat dengan AS.
"Jika kesepakatan itu dikesampingkan dan Iran diberi tahu, Anda mematuhi kewajiban Anda atau kami akan menjatuhkan sanksi, maka Anda harus melihatnya dari sudut pandang Korut," kata Lavrov.

Komentar Lavrov ini muncul beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan membebaskan sanksi nuklir terhadap Iran untuk terakhir kalinya. Ia memberi kesempatan kepada negara-negara Eropa yang terlibat dalam kesepakatan nuklir Iran untuk segera memperbaiki kesepakatan tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

AS buktikan ancamannya tahan bantuan ke Palestina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reuters)

Washington (CB) - Amerika Serikat akan memberikan bantuan senilai 60 juta dolar AS untuk Palestina melalui PBB, tetapi akan menangguhkan pemberian 65 juta lainnya dengan alasan "untuk pertimbangan ke depan".

Washington berusaha membuktikan ancaman Presiden Donald Trump dalam Twitter 2 Januari lalu bahwa AS memberi Palestina "ratusan juta dolar setiap tahun, tetapi tidak mednapat apresiasi atau penghormatan."

"Mereka bahkan tak mau menegosiasikan perjanjian damai jangka panjang dengan Israel, mengingat Palestina tidak lagi berniat untuk pembicaraan damai, mengapa kami harus melakukan pembayaran besar-besaran untuk mereka di masa depan?", cuit Trump waktu itu.

Pejabat AS yang meminta namanya tidak disebutkan menyatakan bahwa badan urusan pengungsi PBB (UNRWA) yang akan menerima uang dari AS itu harus secara fundamental dievaluasi kembali dalam hal operasi dan cara badan itu didanai.

"Kini waktunya untuk negara-negara lain yang beberapa di antaranya kaya raya, maju mengganti dan ambil bagian dalam memajukan keamanan dan stabilitas kawasan," kata sang pejabat seperti dikutip Reuters.

Credit  antaranews.com

Sekjen PBB prihatin kemungkinan pemotongan bantuan AS buat UNRWA

Arsip - Seorang pelajar asal Palestina yang mengungsi mengintip dari balik pintu sekolah dukungan Badan Pemulihan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) di kamp pengungsian Ain al-Hiweh di Lebanon selatan. AS kemungkinan memotong bantuannya bagi UNRWA.(FOTO ANTARA/REUTERS/ Ali Hashi)

PBB, New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (16/1) menyampaikan keprihatinan mengenai kemungkinan pemotongan sumbangan AS buat badan PBB urusan pengungsi Palestina.

"Di UNRWA, saya sangat prihatin. Dan saya sangat berharap bahwa pada akhirnya akan mungkin buat Amerika Serikat untuk mempertahankan pendanaan UNRWA, tempat AS memiliki bagian sangat penting," kata Guterres kepada wartawan, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu pagi. Ia merujuk kepada Lembaga Pekerjaan dan Bantuan PBB buat Pengungsi Palestina.

UNRWA (UN Relief and Works Agency) bukan lembaga Palestina, UNRWA adalah satu lembaga PBB, kata Guterres.

Badan tersebut menyediakan layanan penting buat pengungsi Palestina, baik di wilayah pendudukan maupun di Jordania, Suriah dan Lebanon, katanya.

"Layanan itu sangat penting, bukan hanya buat kesejahteraan penduduk ini --dan ada keprihatinan kemanusiaan serius di sini-- tapi juga, dalam pendapat saya dan pendapat kebanyakan pengamat internasional, termasuk pendapat sebagian orang Israel, itu adalah faktor penting kestabilan," katanya.

Jika lembaga tersebut tidak berada pada posisi untuk menyediakan layanan penting dan bentuk dukungan darurat yang telah disediakannya, ini akan menciptakan masalah yang amat, sangat serius, kata Kepala PBB itu. "Dan kami akan melakukan apa saja yang dapat kami kerjakan untuk menghindari munculnya situasi tersebut."

Presiden AS Donald Trump dilaporkan berencana untuk menahan puluhan juta dolar AS buat UNRWA, yang dibentuk pada 1949 sebagai lembaga bantuan dan pembangunan manusia bagi pengungsi Palestina dan keturunan mereka, demikian Xinhua.

Credit  antaranews.com

Ulama Pakistan keluarkan fatwa haram bom bunuh diri

Bom bunuh diri - ilustrasi (ANTARANews/Ardika)

Kita bisa mencari panduan dari Fatwa ini untuk membangun narasi nasional guna mengurangi ekstremisme sesuai prinsip emas Islam

Islamabad (CB) - Lebih dari 1.800 ulama Muslim Pakistan mengeluarkan fatwa melarang pemboman bunuh diri, melalui buku yang akan diresmikan pemerintah, Selasa.

Negara Asia selatan itu bertahun-tahun diliputi kekerasan pegaris keras, yang sering menggunakan bom bunuh diri dan khotbah bahwa perjuangan mereka adalah perang suci untuk memberlakukan aturan Islam.

Serangan bunuh diri sering dikutuk sebagai fanatik dan tidak bermoral, terutama saat warga terbunuh, namun gerilyawan menganggap taktik tersebut sebagai senjata paling efektif.

Dalam usaha menekan kekerasan itu, yang mengakibatkan puluhan ribu korban sejak awal 2000-an, para ulama tersebut menyatakan bahwa pemboman bunuh diri dilarang atau haram.

"Fatwa ini memberikan dasar kuat bagi stabilitas masyarakat Islam moderat," kata Presiden Pakistan Mamnoon Hussain dalam tulisannya di buku tersebut, seperti dilansir Reuters.

"Kita bisa mencari panduan dari Fatwa ini untuk membangun narasi nasional guna mengurangi ekstremisme sesuai prinsip emas Islam," kata Presiden Hussain menambahkan.

Pengecam dari luar dan dalam Pakistan menuduh pemerintah dan militer bersikap nyaman terhadap kelompok radikal demi tujuan politik dan militer, serta mengatakan bahwa negara tersebut telah lama menutup mata terhadap penceramah radikal di masjid.

Pejabat Pakistan sering menolak tuduhan AS tentang kolaborasi dengan milisi militan Islam di Afghanistan dan India, dan mengatakan bahwa keuntungan besar telah dicapai dalam dekade terakhir terhadap sayap militan seperti Taliban Pakistan.

Tapi secara pribadi mereka juga memperingatkan setiap tindakan melawan kelompok garis keras yang berbasis di Pakistan akan memakan waktu lama dan perlu dilakukan dengan hati-hati.

Fatwa serupa tampaknya telah menghasilkan sedikit hasil di Timur Tengah di mana praktik tersebut digunakan oleh ISIS dan kelompok militan lainnya.

Para cendekia Pakistan, yang menyatakan bahwa "tidak ada individu atau kelompok yang memiliki wewenang untuk menyatakan dan melakukan jihad (perang suci)", mengatakan pemboman bunuh diri melanggar ajaran Islam utama dan dilarang.

Buku itu, yang disiapkan Universitas Islam Internasional dan Hussain, yang dikelola negara, dijadwalkan diluncurkan dalam upacara untuk menandai penerbitan buku tersebut di Islamabad pada Selasa.

Credit  antaranews.com

Mantan Perwira CIA Dituduh Jadi Mata-Mata Cina

Badan Intelijen AS, CIA

CB, WASHINGTON -- Seorang mantan perwira CIA yang didakwa dengan kepemilikan rahasia yang melanggar hukum juga dicurigai melakukan kejahatan yang lebih buruk, Selasa (16/1).  Dia dicurigai mengkhianati informan Amerika Serikat (AS) di Cina. Dia dicurigai menyalurkan informasi ke Cina.

Menurut laporan NBC News, mantan petugas intelijen AS itu Jerry Chun Lee (53 tahun) ditangkap pada Senin (15/1) setelah terbang ke New York dengan penerbangan Cathay Pacific dari rumahnya di Hong Kong. Dia merupakan warga AS yang dinaturalisasi.
Lee dikenai tuduhan tunggal dengan tidak sah memiliki informasi pertahanan nasional, berdasarkan pada pencarian 2012 yang menemukan dia memiliki dua buku catatan berisi nama sebenarnya dari aset CIA dan fasilitas rahasia, yaitu beberapa rahasia lembaga yang paling dijaga ketat.

Namun sumber yang mengetahui kasus tersebut mengatakan dia dicurigai menyalurkan informasi ke Cina yang menyebabkan kematian atau pemenjaraan sekitar 20 agen Amerika. hal tersebut dinilai sebagai salah satu pelanggaran intelijen terburuk dalam beberapa dasawarsa.

The New York Times melaporkan pada tahun lalu pemerintah Cina secara sistematis membongkar operasi mata-mata CIA di negara tersebut mulai 2010, membunuh atau memenjarakan lebih dari puluhan sumber selama dua tahun dan meliput pengumpulan intelijen di sana selama bertahun-tahun sesudahnya.

Markas besar badan intelijen pusat AS (CIA) di Langley, Virginia dekat kota Washington.

Pejabat CIA dan FBI sampai bingung dan merasa malu karena satu demi satu agen terbaik mereka di Cina dipenjara atau dieksekusi. Ini dianggap sebagai malapetaka intelijen terburuk sejak 1990-an ketika Aldrich Ames dan Robert Hanssen, mantan CIA dan FBI, memberikan rahasia ke Moskow selama bertahun-tahun, yang menyebabkan kematian banyak agen. Kedua pria tersebut menjalani hukuman seumur hidup di penjara federal.

Sebuah gugus tim FBI meluncurkan penyelidikan dan mulai fokus pada Lee. Tidak jelas bagiamana FBI memikat Lee agar bersedia kembali ke AS. Namun beberapa pejabat mengatakan ada beberapa upaya penyamaran untuk memberatkannya, dan setidaknya satu wawancara konfrontatif di mana dia membantah menjadi mata-mata. Pada 2012, FBI pernah memancing Lee kembali ke AS dengan tawaran pekerjaan palsu, namun tidak ada tuntutan diajukan dan dia kembali ke Hong Kong.

Pejabat yangmengetahui kasus tersebut mengatakan dia tidak dikenai tuduhan spionase yang dapat dijatuhi hukuman mati. Mungkin pemerintah tidak memiliki bukti yang diperlukan untuk tuduhan semacam itu, atau dia tidak ingin mengungkap rahasia di suang sidang yang terbuka. Namun sumber mengatakan Lee adalah subyek investigasi kontra-intelijen yang sangat rahasia. Itu termasuk pencarian kamar hotelnya di Hawaii dan Virginia pada 2012, menurut catatan pengadilan yang diajukan Selasa.

Sebuahtinjauan terhadap foto-foto yang diambil selama pencarrian pada 13 Agustus 2012 di Hawaii dan 15 Agustus 2012 di Virginia mengungkapkan selama berada di kedua hotel tersebut, Lee memiliki dua buku kecil yang digambarkan sebagai buku agenda dan buku alamat. Buku tersebut berisi informasi rahasia, kata surat pernyataa npenangkapan tersebut.

Dijelaskan buku itu berisi catatan tulisan tangan mengenai catatan operasional dari pertemuan aset. Lokasi pertemua operasional, nomor telepon operasional, nama aset sebenarnya, dan fasilitas rahasia, namun tidak terbatas pada itu. Sedangkan buku alamat berisi sekitar 21 halaman, yang berisi nama dan nomor telepon asli aset dan petugas rahasia CIA, serta alamat fasilitas CIA.

Beberapa yang menyelidiki kasus tersebut meyakini orang-orang Cina telah meretas komunikasi yang digunakan CIA untuk berhubungan dengan aset-asetnya di Cina. Seorang sumber yang mengetahui kasus tersebut mengatakan peretasan semacam itu mungkin dilakukan, tapi ternyata juga jelas Lee memberikan informasi rahasia ke Cina.

Dokumen pengadilan mengatakan Lee telah menjadi perwira kasus CIA sejak 1994. Dia lulus dari Hawaii Pacific University pada 1992 dengan gelar sarjana Manajemen Bisnis Internasional dan pada 1993 menerima gelar master Manajemen Sumber Daya Manusia.

Credit  republika.co.id

Arab Saudi cegat tembakan rudal dari Yaman

Arsip Foto. Tentara Arab Saudi menembakkan rudal ke arah tentara Houthi dari daerah perbatasan antara Arab Saudi dengan Yaman. (REUTERS/Faisal Al Nasser)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Angkatan Udara Arab Saudi pada Selasa (16/1) mencegat rudal balistik yang ditembakkan oleh militan Houthi di Yaman dengan target Provinsi Jizan di bagian selatan negeri itu menurut siaran media lokal Al Arabiya.
Rudal tersebut dicegat dan dihancurkan pukul 20.20 waktu setempat (Rabu, 00.20 WIB), sementara tak ada laporan mengenai korban atau kerusakan menurut situs web berita tersebut.
Gerakan Syiah Yaman Houthi pada Selasa mengatakan mereka menembakkan satu rudal ke arah satu bandara regional di perbatasan Arab Saudi di Provinsi Jizan menurut kantor berita Saba. Houthi menyatakan rudal itu adalah rudal jarak-dekat, tapi tidak memberi perincian lebih lanjut.
Namun saluran televisi milik Saudi, Al Arabiya TV, mewartakan bahwa pasukan pertahanan Saudi menembak jatuh rudal itu di atas Jizan.
Itu adalah serangan rudal balistik keenam Houthi ke negara tetangga Yaman yang kaya akan minyak di Teluk dalam dua bulan menurut siaran Xinhua.
Pekan lalu Houthi menembakkan rudal jarak-jauh ke arah satu bandara helikopter militer Apache di Kamp Pasukan Khusus Arab Saudi di Provinsi Najran di perbatasan Arab Saudi. Al Arabiya melaporkan bahwa Angkatan Udara Arab Saudi mencegat dan menghancurkan rudal tersebut di wilayah udara Najran.
Serangan baru pada Selasa dilakukan beberapa hari setelah para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa menuduh Iran melanggar embargo senjata PBB dengan secara langsung atau tidak langsung menyediakan rudal dan pesawat tanpa awak bagi Houthi di Yaman.
Pekan lalu, Houthi juga mengancam akan memutus jalur pelayaran Laut Merah jika koalisi pimpinan Arab Saudi terus bergerak maju ke Kota Pelabuhan Yaman Hodeidah menurut kantor berita Saba yang dikuasai oleh Houthi.
Pada Maret 2015, Arab Saudi memimpin koalisi militer pasukan Arab, yang didukung Amerika Serikat, untuk ikut campur dalam konflik Yaman guna mendukung Pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang hidup di pengasingan.
Koalisi tersebut telah melancarkan ribuan serangan udara ke Houthi dalam upaya untuk membalikkan peruntungan pemberontak dan memulihkan kekuasaan Hadi di Ibu Kota Yaman, Sana'a.
Perang itu telah menewaskan lebih dari 10.000 orang Yaman, kebanyakan warga sipil, dan mendorong negeri tersebut ke ambang kelaparan massal.
Koalisi pimpinan Arab Saudi yang terlibat dalam perang di Yaman juga telah menuduh Iran mendukung Houthi dan berada di belakang krisis di 

Credit  antaranews.com

Tegang, 2 Jet Tempur Inggris Cegat 2 Pesawat Pembom Rusia

Dua pesawat jet tempur Typhoon Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Foto/REUTERS/Russell Chyne

LONDON - Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris mengerahkan dua pesawat jet tempur Typhoon untuk mencegat dua pesawat pembom Rusia, Tupolev TU-160 di dekat wilayah udara Inggris. Ketegangan terjadi karena dua pesawat jet tempur F-16 Belgia juga dikerahkan untuk misi serupa.

RAF mengonfirmasi adanya “peringatan reaksi cepat” dengan melesatkan dua pesawat jet tempur Typhoon dari markas Lossiemouth di Skotlandia. Kejadian ini berlangsung hari Senin.

”Pesawat Rusia pada awalnya dipantau oleh berbagai (pesawat) tempur negara yang ramah dan kemudian dicegat oleh RAF di Laut Utara,” kata Angkatan Udara Kerajaan Inggris dalam sebuah pernyataan.

”Tidak ada gunanya pesawat Rusia memasuki wilayah udara Inggris yang berdaulat,” lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip ABC News, Selasa (16/1/2018).

Militer Belgia juga mengonfirmasi pengerahan dua pesawat jet tempur F-16 Belgia dari sebuah pangkalan di Florennes untuk mencegat pesawat Rusia tersebut.

“Hari ini (Senin), 2 F16 @BeAirForce berhasil mencegat 2 pembom TU-160 Blackjack Rusia di atas Laut Utara, di wilayah Belanda yang responsif dari wilayah udara NATO. Karena penerbangan supersonik, F16 Belgia dapat menyelesaikan misi mereka, menjamin keamanan Anda,” kata Angkatan Udara Belgia melalui akun Twitter-nya, @BeAirForce.

Militer Rusia belum berkomentar atas aksi pencegatan dua pesawat pembomnya oleh sepasang jet tempur tempur Inggris dan Belgia. Moskow selama ini mengklaim penerbangan pesawat militernya sesuai aturan internasional.

Insiden itu salah satu dari beberapa kejadian serupa dalam beberapa tahun terakhir karena pesawat militer Rusia menguji pertahanan udara NATO dan Inggris.

Pekan lalu, HMS Westminster, sebuah kapal frigat Type 23 yang berbasis Portsmouth, diperintahkan untuk mencegat dua kapal perang dan dua kapal pendukung yang melewati perairan Inggris. 

Credit  sindonews.com

UAE Tuding Jet Tempur Qatar Cegat Dua Pesawat Komersial

Ilustrasi jet tempur. Situasi Teluk Arab memanas setelah Uni Emirat Arab menuding jet tempur Qatar mencegat dua pesawat komersialnya yang hendak menuju Bahrain. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Ketegangan di Teluk Arab kembali meningkat setelah Uni Emirat Arab menuding jet tempur Qatar telah mencegat dua pesawat komersialnya yang hendak menuju Bahrain pada Senin (15/1).

Otoritas Penerbangan Sipil Umum UEA menganggap pencegatan yang dilakukan pesawat militer Qatar itu sebagai "ancaman jelas dan serius terhadap keselamatan penerbangan sipil yang terbukti melanggar hukum dan konvensi internasional."

Kantor berita pemerintah UEA, WAM, menyebut dua pesawat komersial itu telah memiliki semua izin yang diperlukan selama perjalanan. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Bahrain, salah satu pesawat itu merupakan milik maskapai penerbangan Emirates.

Menurut situs pelacak penerbangan, Flight Radar 24 dan Flight Aware, Emirate 837 mendarat di Bahrain pada Senin pagi sekitar satu jam lebih lama dari jadwal yang semestinya. Kedua situs itu juga menunjukkan bahwa pesawat itu lepas landas satu jam terlambat dari yang seharusnya.


Permintaan konfirmasi dari  CNN ke maskapai Emirates belum mendapat tanggapan. Identitas satu pesawat lainnya dan apakah pesawat itu berhasil mendarat di Bahrain sesuai rencana hingga kini belum diketahui.

"Perilaku bermusuhan Qatar terhadap pesawat penerbangan sipil kerap terjadi belakangan ini dan merupakan ancaman kehidupan warga sipil," bunyi pernyataan Kemlu Bahrain.

Menanggapi hal ini, juru bicara Kemlu Qatar, Lolwah Alkhater, membantah klaim UEA tersebut dengan mengatakan tuduhan itu "sepenuhnya salah."

Klaim pencegatan pesawat ini terjadi beberapa hari setelah Qatar menuding jet militer UEA terbang dan melanggar wilayah udara negaranya. Namun, UEA menampik tuduhan tersebut.

Duta besar Qatar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Alya Al Thani, bahkan menggambarkan manuver pesawat UEA itu sebagai "pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Qatar, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional."

Insiden beberapa hari terakhir itu pun semakin menambah pelik krisis yang tengah mewarnai hubungan Qatar dan sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, Bahrain, hingga Mesir.

Keempat negara itu memutus hubungan diplomatik dengan Qatar sejak 5 Mei 2017 karena menuding Doha telah mendukung aktivitas terorisme dan radikalisme di kawasan.






Credit  cnnindonesia.com

Qatar Bantah Jet Tempurnya Cegat 2 Pesawat Sipil UEA

Pemerintah Qatar membantah tudingan bahwa jet tempur mereka telah mencegat pesawat komersil Uni Emirat Arab (UEA). Foto/Istiimewa

DOHA - Pemerintah Qatar membantah tudingan bahwa jet tempur mereka telah mencegat pesawat komersil Uni Emirat Arab (UEA). UEA kemarin menyatakan, jet tempur Qatar mencegat dua pesawat sipil atau pesawat penumpangnya.

“Negara Qatar mengumumkan bahwa klaim pesawat tempur Qatar yang mencegat pesawat sipil UEA benar-benar salah. Sebuah pernyataan rinci akan menyusul,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lulwah al-Khater, seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (16/1).

Bantahan Qatar sendiri seperti mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS). Komando Pusat AS, yang berbasis di Pangkalan Udara al-Udeid di Qatar, mengatakan tidak memiliki laporan tentang insiden pencegatan yang melibatkan pesawat komersial di wilayah tersebut.

Seperti diketahui, kemarin kantor berita milik negara UEA, WAM melaporkan intersepsi atau pencegatan pesawat sipil yang pertama terjadi pada hari Senin. Laporan itu mengutip Otoritas Penerbangan Sipil setempat.

“GCAA mengutuk tindakan Qatar yang diduga sebagai ancaman yang mencolok dan serius terhadap keselamatan penerbangan sipil dan pelanggaran hukum internasional yang jelas,” bunyi laporan WAM.

Tak berselang lama, WAM kembali melaporkan pencegatan pesawat penumpang yang kedua oleh jet tempur Qatar terjadi saat sedang dalam perjalanan ke Bahrain. Namun, laporan itu tidak disertai rincian jam dan nama pesawat yang terlibat. 

Credit  sindonews.com

Pentagon Akui Keberadaan Senjata Pembawa 'Kiamat' Milik Rusia

Persenjataan nuklir Rusia (Supplied, Kementerian Pertahanan Rusia)

CB, Washington, DC - Lewat sebuah dokumen yang bocor ke publik, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengonfirmasi bahwa Rusia telah memiliki kapal selam drone pembawa rudal nuklir 'kiamat' yang dapat menghancurkan lokasi strategis di Negeri Paman Sam.

Informasi itu terkandung di dalam dokumen US Nuclear Posture Review, Department of Defense yang baru akan dirilis pada Februari 2018 mendatang. Demikian seperti dilansir News.com.au (16/1/2018).
Drone Peluncur Nuklir Rusia
Rusia pertama kali membeberkan bahwa pihaknya tengah mengerjakan kapal selam drone peluncur rudal nuklir tersebut pada 2015.
Kala itu, sejumlah jenderal tinggi Negeri Beruang Merah mempresentasikan cetak biru drone tersebut saat pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Para ahli berpendapat, pemaparan itu merupakan sebuah peringatan yang sengaja ditujukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.

Dari cetak biru itu, diketahui bahwa drone itu dikenal secara resmi dengan nama Ocean Multipurpose System Status-6.
Kapal selam drone peluncur rudal nuklir tersebut memiliki jarak tempuh hingga maksimal 10.000 km, dapat menyelam sejauh 1 km di bawah permukaan laut, dan bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 103 km/jam.
Alutsista itu juga mampu membawa hulu ledak nuklir sebesar 100 megaton.
Seperti dikutip dari BBC, alutsista itu dirancang untuk mampu 'menghancurkan instalasi ekonomi penting musuh di wilayah pesisir dan menyebabkan kerusakan fatal di teritori musuh, dengan menciptakan area kontaminasi radioaktif yang luas, sehingga tak lagi dapat digunakan untuk militer, ekonomi atau aktivitas lainnya untuk waktu yang lama.'

Pembawa Senjata 'Kiamat'

Badan Intelijen AS mendeteksi bahwa Rusia telah menguji kapal selam tak berawak itu saat diluncurkan dari kapal selam Rusia Sarov-class pada 2016, menurut laporan The Washington Free Beacon.
"OMS Status-6 dirancang untuk membunuh warga sipil dengan ledakan dan kejatuhan besar-besaran," kata mantan pejabat Pentagon, Mark Schneider kala itu.
Harian pemerintah Rusia Rossiyskaya Gazeta melaporkan, untuk mencapai kontaminasi radioaktif yang ekstensif, alutsista tersebut tengah driancang untuk mampu membawa bom kobalt, varian bom nuklir yang menghasilkan jumlah radiasi radioaktif lebih banyak ketimbang hulu ledak atom biasa.
"Sebuah bom kobalt adalah konsep senjata 'kiamat' yang lahir pada masa Perang Dingin. Namun tampaknya tak pernah dikembangkan, hingga kini," tambah surat kabar Rossiyskaya Gazeta.


Rusia Lebih Unggul

Dokumen Pentagon tersebut juga memperingatkan bahwa Rusia telah mengembangkan seperangkat senjata beragam yang membuat mereka semakin unggul ketimbang AS.
"Rusia telah unggul secara signifikan dalam kapasitas produksi senjata nuklirnya, jika dibandingkan dengan AS dan sekutunya," lanjut dokumen Pentagon tersebut.
Negeri Beruang Merah juga mungkin membangun seperangkat sistem non-strategis yang besar, beragam, modern, dan dwifungsi -- seperti dipersenjatai nuklir atau hulu ledak konvensional.
"Modernisasi senjata nuklir non-strategis Rusia meningkatkan jumlah senjata tersebut di gudang senjata, sementara secara signifikan meningkatkan kemampuan pengirimannya."

Termasuk di Bidang Pertahanan
Tak hanya melakukan modernisasi kapabilitas untuk menyerang, Rusia juga dikabarkan turut meningkatkan kemampuannya dalam bidang pertahanan.
Pentagon mengatakan bahwa Rusia sedang memodesnisasi sistem antinuklir dan pencegat rudal balistik sebagai mekanisme pertahanan domestik.
Rusia percaya bahwa kemampuan senjata nuklirnya yang canggih akan memungkinkan mereka untuk mengurangi konflik demi kepentingan nasionalnya.
Namun, makalah dari Pentagon justru berpendapat kemampuan Rusia tersebut justru semkain meningkatkan potensi konflik global hingga ke titik tertingginya.


AS Diimbau untuk Meningkatkan Kapabilitas Nuklirnya

Dokumen Pentagon itu pada akhirnya memperdebatkan mengenai upaya peningkatan kapabilitas pertahanan dan nuklir Amerika Serikat.
"Prioritas utama Kementerian Pertahanan AS" adalah untuk menjamin tambahan 3 sampai 4 persen dari anggaran negara untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya, yang menurutnya penting untuk mencegah serangan dari musuh.
Naskah tersebut juga menyarankan untuk melanjutkan program modernisasi senjata dan nuklir AS yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Barack Obama.
Program itu juga sesuai dengan laporan tahun lalu yang menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump menginginkan peningkatan hampir sepuluh kali lipat persenjataan nuklir negara tersebut.

Credit  liputan6.com

Drone Bawah Laut Rusia Mampu Bawa Nuklir 100 Megaton

Draf rancangan kendaraan bawah laut Rusia yang bernama Ocean Multipurpose System Status-6. Foto/Defense News

WASHINGTON - Sebuah dokumen Pentagon yang bocor ke media mengungkap bahwa Rusia memiliki sebuah kendaraan nirawak (drone) bawah laut yang mampu membawa hulu ledak nuklir 100 megaton.

Dokumen Pentagon tentang “Nuclear Posture Review” itu lengkap dengan data grafis kendaraan autonomous underwater vehicle (AUV) tersebut. Pentagon telah mengonfirmasi dokumen yang bocor itu asli.

Pejabat Pentagon memperingatkan dalam tinjauannya itu bahwa Rusia telah secara aktif melakukan diversifikasi kemampuan nuklirnya.

Selain modernisasi ”warisan” sistem nuklir Soviet, Rusia sedang mengembangkan dan mengerahkan hulu ledak nuklir dan peluncur baru. Upaya ini mencakup beberapa peningkatan untuk setiap kaki triad nuklir Rusia dari pesawat pembom strategis, rudal berbasis laut dan rudal berbasis darat.

Rusia juga mengembangkan setidaknya dua sistem jangkauan antarbenua baru, kendaraan luncur hipersonik dan torpedo bawah laut bertenaga nuklir antarbenua yang baru.

Dokumen draf review itu diperoleh dan dipublikasikan oleh Huffington Post. Dalam sebuah pernyataan, Pentagon tidak menyangkal bahwa rancangan tersebut memang asli.

“Diskusi kami telah kuat dan beberapa draf telah ditulis. Namun, Nuclear Posture Review belum selesai dan pada akhirnya akan ditinjau dan disetujui oleh Presiden dan Menteri Pertahanan. Seperti menyangkut hal umum, kami tidak membahas pra-keputusan, draf salinan strategi dan ulasan,” bunyi pernyataan Pentagon, yang dikutip Newsweek, Senin (15/1/2018).

Seperti outline yang dibuat Valerie Insinna dari Defense News, kendaraan nirawak Rusia yang secara resmi dikenal sebagai Ocean Multipurpose System Status-6 dan dijuluki "Kanyon" oleh Pentagon, dilaporkan diuji pada November 2016.

AUV ini diluncurkan dari kapal selam Sarov-class yang digunakan untuk menguji dan memvalidasi teknologi baru, seperti yang dilaporkan oleh Washington Free Beacon pada Desember 2016. Laporan media Washington itu juga mengutip sumber-sumber Pentagon yang tidak disebutkan namanya.

Pentagon sendiri belum secara terbuka mengonfirmasi adanya Status-6 sebelum laporan Huffington Post terkait Nuclear Posture Review bocor.

Menurut laporan media-media Rusia, Status-6 memiliki jarak 6.200 mil, kecepatan tertinggi melebihi 56 knot dan bisa turun sampai kedalaman 3.280 kaki di bawah permukaan laut.

Dibangun oleh Rubin Design Bureau, produsen kapal selam terbesar di Rusia, kendaraan itu dirancang untuk diluncurkan dari setidaknya dari kapal selam nuklir dengan tipe yang berbeda, termasuk Oscar-class, yang dapat membawa empat kendaraan Status-6 secara bersamaan.

Meski telah membuat ulasan tentang AUV Rusia yang mampu membawa hulu ledak nuklir 100 megaton, Pentagon belum menunjukkan minat untuk mengembangkan kendaraan nirawak bawah laut serupa sebagai tandingan. 

Pemerintah maupun militer Rusia belum berkomentar tentang ulasan teknologi senjata bawah laut yang dikaji Pentagon.




Credit sindonews.com

Jepang tolak permintaan Korsel ambil langkah lanjutan terhadap "wanita penghibur"

Patung Perdamaian, yang menggambarkan perempuan Korea Selatan yang dipaksa menjadi "perempuan penghibur" oleh militer Jepang pada era Perang Dunia II, di Seoul, Korea Selatan. (Wikimedia Commons)

Seoul (CB) - Jepang pada Selasa (9/1) mengatakan pihaknya menolak permintaan Korea Selatan untuk ambil langkah lebih lanjut membantu "wanita penghibur", kata halus yang merujuk pada para gadis dan wanita yang dipaksa bekerja di bordil masa perang Jepang.

Isu mengenai perempuan penghibur tersebut memecah belah kedua negara, dan menurut Jepang terselesaikan dengan kesepakatan 2015.

Jepang dan Korsel berbagi sejarah pahit yang mencakup kolonisasi Jepang pada 1910-1945, namun sekutu Amerika Serikat tersebut merupakan pusat terpenting bagi upaya mengendalikan program nuklir dan misil Korea Utara.

Sebuah penyelidikan Korsel yang ditunjuk oleh pemerintah menyimpulkan pada bulan lalu bahwa perselisihan mengenai wanita penghibur tidak dapat "diselesaikan secara mendasar" karena tuntutan korban atas kompensasi hukum belum terpenuhi.

Jepang menanggapi kesimpulan itu dengan mengatakan bahwa setiap upaya oleh Korsel untuk merevisi kesepakatan 2015, yang diserang pemerintah konservatif Korsel, akan membuat hubungan kedua negara menjadi "tidak terkendali".

Korsel tidak akan berusaha untuk merundingkan kembali kesepakatan 2015, meskipun pihaknya gagal memenuhi kebutuhan korban dan menyelesaikan perseteruan tersebut, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha pada Selasa.

Namun dirinya mengharapkan Jepang akan melakukan upaya lebih lanjut untuk membantu para wanita Korsel mendapatkan kembali kehormatan dan martabat serta menyembuhkan rasa sakit hati para wanita tersebut.

Jepang menolak saran apa pun untuk mengambil langkah memperluas kesepakatan 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Jepang meminta maaf kepada korban dan memberikan dana sebesar 1 miliar yen (8,8 juta dolar AS) untuk sebuah lembaga dana demi mendukung kehidupan mereka, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Indonesia terapkan tarif nol untuk produk Palestina

Arsip Foto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) memaparkan pencapaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/10/2017). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan tarif nol untuk beberapa produk Palestina yang masuk ke Indonesia guna mendukung perekonomian negara itu.

"Khusus di bidang ekonomi, Indonesia menerapkan zero tariff untuk sejumlah produk Palestina ke pasar Indonesia," katanya saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2018 di Jakarta, Selasa.

Kebijakan tarif yang mulai tahun ini diterapkan pada sejumlah produk Palestina yang masuk ke pasar Indonesia itu, menurut dia, merupakan salah satu bentuk dukungan ekonomi dari Indonesia ke Palestina.

"Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berupa dukungan politik, namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis," kata Retno.

Tahun ini, ia menjelaskan, pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan kerja sama dalam desalinasi air dan kesehatan dengan Palestina.

Retno menekankan bahwa diplomasi Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina.

"Sekali lagi, Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia, dan di setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ terdapat perjuangan untuk Palestina," kata Retno, yang menyeru negara-negara di dunia terus memberikan dukungan bagi Palestina.

Credit  antaranews.com

Kepala Intelijen Israel: Kami Punya Mata dan Telinga di Iran

Demonstrasi di Teheran, Iran, 30 Desember 2017.

CB, TEL AVIV -- Kepala Mossad (Badan Intelijen di Israel), Yossi Cohen, menyatakan Israel memang memantau situasi di Iran dengan sangat ketat. Bahkan ia mengaku memiliki banyak intelijen di Iran. Pernyataan tersebut disampaikan pada sebuah pertemuan tertutup di Kementerian Keuangan.

"Israel memantau situasi di Iran dengan ketat. Kami punya mata dan teliga di sana. Bahkan lebih banyak lagi di dalam Iran," kata Cohen seperti dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (10/1).

Menurut Cohen, kerusuhan yang terjadi saat ini di Iran tidak mungkin berakhir dengan penggulingan rezim pemerintahannya. Namun ia juga menyebutkan bahwa dirinya akan sangat senang jika terjadi revolusi sosial di Iran.

"Saya akan sangat senang melihat sebuah revolusi sosial di Iran. Ini adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi di masa depan," tutur dia.

Seperti diketahui, Iran dilanda demonstrasi pada akhir Desember 2017 lalu karena meningkatnya inflasi, pengangguran dan kesalahan manajemen dari pemerintahnya. Protes yang terjadi kemudian tampak berubah menjadi demonstrasi anti-rezim, lalu menyebar ke beberapa provinsi termasuk ibu kota Teheran.

Hingga saat ini lebih dari 20 orang telah tewas dalam demonstrasi itu. Termasuk satu petugas kepolisian. Sedangkan di sisi lain ada lebih dari 1.000 demonstran yang ditahan oleh otoritas yang berwenang.

Credit  republika.co.id

Pasukan Israel Bunuh 15 Anak Palestina selama 2017

Remaja Palestina Fawzi al-Junaidi dikelilingi tentara Israel dengan mata tertutup.

CB,  TEL AVIV -- Pasukan Israel disebut telah membunuh 15 anak Palestina yang masih di bawah umur selama 2017. Pembunuhan dilakukan di Tepi Barat yang diduduki Israel, yaitu Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Hal demikian disampaikan sebuah organisasi internasional non pemerintah. "Pasukan Israel telah membunuh 12 anak Palestina yang berusia antara 14-16 tahun," demikian pernyataan organisasi Defense for Children Palestine, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (10/1).

Pembunuhan atas 12 anak Palestina tersebut, dilakukan di Tepi Barat dan Yerusalem. Sementara tiga anak Palestina yang lain, di antaranya ada anak laki-laki berusia 9 tahun yang terbunuh di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan itu, 12 anak yang terbunuh itu tewas karena ditembak dengan amunisi secara langsung. Ada pula satu anak yang terbunuh dalam sebuah ledakan, dan dua anak lain tewas dalam baku tembak di Jalur Gaza.

Seperti diketahui, ketegangan yang terjadi di Palestina meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tepatnya pada 6 Desember 2017 lalu. Pengakuan Trump itu pun menuai kecaman dari banyak negara terutama dunia Arab dan Muslim.

Akibatnya, banyak warga Palestina yang berdemonstrasi sebagai bentuk protes. Satu bulan sejak Trump melontarkan pengakuan itu, sedikitnya 16 warga Palestina telah menjadi martir dan ribuan lainnya terluka saat bentrok dengan pasukan Israel di Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Berdebat dengan UEA, Turki Ganti Nama Jalan

Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan

CB,  ISTANBUL -- Turki mengganti jalan di mana kedutaan Uni Emirat Arab (UEA) berdiri, Selasa (9/1). Ini dianggap sebagai upaya yang diperhitungkan untuk mengganggu negara tersebut.

Kedua negara tersebut terlibat perdebatan sejarah, yakni seorang komandan militer kerajaan Ottoman dituduh merampok kota suci Madinah oleh seorang menteri Emirat.

Siaran televisi menunjukkan pekerja di ibu kota Ankara mengganti tanda untuk 613th Street dengan satu jalur jalan Fahreddin Pasha. Jalur utama yang berdekatan diganti menjadi Defender of Medina Street.

Langkah tersebut dilakukan setelah sebulan lalu Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed al Nahyan membuat marah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Al Nahyan meretweet kicauan di Twitter yang menuduh Fahreddin Pasha, gubernur Madinah 1916-1919 menganiaya orang-orang Arab dan mencuri manuskrip di kota suci tersebut. Cicitannya juga menggambarkan kekuatan Fahreddin di Madinah sebagai nenek moyang Erdogan.

Kemudian Erdogan menyerang balik dengan menghina UEA telah dimanjakan oleh uang dan minyak. Dia membela Fahreddin Pasha sebagai seorang Muslim yang melindungi kota suci dan harta karunnya dari pasukan Inggris.
"Di mana nenek moyangmu saat itu?" tanyanya, Selasa (9/1).

"Sekarang, alamat kedutaan untuk korespondensi resmi menjadi Defender of Medina Street, Fahreddin Pasha Road. Semoga bermanfaat," kata Wali Kota Ankara Mustafa Tuna, setelah nama jalan itu diganti.

Ketegangan antara kedua negara sudah terjadi sejak Turki berdiri di sisi Qatar dalam perselisihan diplomatik antara Qatar dengan beberapa negara Arab termasuk UEA. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme dan berhubungan dengan Iran.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pakistan Bekukan Kerja Sama Pertahanan dengan AS

Perbatasan Afghanistana dan Pakistan

CB, ISLAMABAD -- Menteri Pertahanan Pakistan Khurram Dastgir Khan mengatakan negaranya telah membekukan kerja sama pertahanan dan intelijen dengan Amerika Serikat. Hal ini sebagai reaksi dari ketegangan yang meningkat setelah AS membekukan bantuan militer untuk Pakistan.

Para pejabat AS telah mengatakan dalam serangkaian pernyataan baru-baru ini bahwa hampir semua bantuan keamanan buat Pakistan telah dibekukan setelah tweet Presiden AS Donald Trump pada 1 Januari. Di dalam tweet tersebut, Trump menuduh Pakistan "memberi tempat perlindungan yang nyaman buat pelaku teror yang AS buru di Afghanistan, dengan sedikit bantuan".

Ia juga menulis, "Amerika Serikat dengan dungu telah memberi Pakistan lebih dari 33 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan selama 15 tahun belakangan, dan mereka tak memberi kita apa-apa, selain dusta dan penipuan, karena mengira para pemimpin kita bodoh."

Para pemimpin Pakistan sebelumnya telah memperlihatkan penahanan diri kendati ada tuduhan dari para pemimpin Amerika dan pembekuan bantuan. Tapi pernyataan Menteri Pertahanan Pakistan dapat dipandang sebagai petunjuk mengenai ketegangan yang meningkat.

"Anda semua lihat fasilitas yang telah kami berikan kepada mereka (Amerika) masih beroperasi. Tapi juga ada lahan luas kerja sama intelijen dan kerja sama pertahanan yang telah kami bekukan," kata Dastgir, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu pagi (10/1).

Saat merujuk kepada pembekuan AS atas bantuan buat Pakistan, ia berkata, "Pembekuan bantuan militer baru-baru ini oleh AS dilakukan setelah pembekuan yang lebih besar, yaitu pembekuan dialog strategis selama lebih dari satu tahun antara AS dan Pakistan."

Ia juga mengeluh bahwa Amerika Serikat tak memberi bantuan untuk memagari perbatasan denga Afghanistan di wilayah pegunungan terjal guna menghentikan gerakan lintas-perbatasan oleh gerilyawan fanatik.

Pakistan dan Afghanistan memiliki perbatasan hampir 2.500 kilometer, kebanyakan keropos, dan gerilyawan memanfaatkan perbatasan terbuka tersebut untuk bergerak di kedua sisi perbatasan untuk melakukan kekerasan.

Pakistan tahun lalu mulai membuat pagar di perbatasan dan sebagian besar pagar itu direncanakan selesai tahun ini, kata beberapa pejabat militer. "Enak untuk menyalahkan Pakistan buat aksi teror lintas-perbatasan, sedangkan AS tak menggerakkan satu jari pun untuk membantu membuat pagar perbatasan," kata Dastagir.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Janggal, Pesawat Mata-mata AS Muncul saat 13 Drone Serang Pangkalan Rusia

Pesawat mata-mata P-8 Poseidon Angkatan Laut Amerika Serikat. Foto/REUTERS

MOSKOW - Militer Rusia mengungkap “kebetulan yang aneh” dalam serangan 13 drone oleh kelompok militan pemberontak terhadap dua pangkalan militer Rusia di Suriah. Kejanggalan itu adalah munculnya pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) di sekitar area serangan.

Keberadaan pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS itu terlacak radar militer Rusia.

Ke-13 pesawat nirawak mini menyerbu Pangkalan Udara Khmeimim dan Pangkalan Angkatan Laut Tartus di Suriah pada 5 Januari malam hingga 6 Januari dini hari. Kedua pangkalan itu merupakan rumah bagi pasukan Rusia di Suriah.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, serangan segerombolan kendaraan udara tak berawak (UAV) tersebut berhasil diatasi, di mana belasan drone telah ditembak jatuh tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan di Pangkalan Udara Khmeimim dan Pangkalan Angkatan Laut di Tartus.


Kementerian itu mengatakan, teknologi canggih digunakan dalam serangan tersebut. Meski mengungkap kejanggalan munculnya pesawat mata-mata AS saat serangan terjadi, Moskow tidak menuduh Washington terlibat.

Menurut kemengerian itu, serangan seperti itu membutuhkan pelatihan di bidang teknik di salah satu negara maju.”Tidak semua orang juga bisa mendapatkan koordinat (serangan) dari data pengawasan luar angkasa,” kata Kementerian Pertahanan Rusia merinci kejanggalan dari serangan 13 drone.

Pesawat pengintai Poseidon Angkatan Laut AS terlacak radar Rusia terbang di atas wilayah antara pangkalan Rusia di Khmeimim dan Tartus selama sekitar empat jam bersamaan dengan durasi serangan beladan pesawat tak berawak tersebut.

Ini untuk pertama kalinya para militan di Suriah menggunakan teknologi canggih dalam pertempuran. “Pesawat tak berawak itu dapat diperoleh hanya dari negara yang memiliki teknologi mutakhir,” lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip Russia Today, Rabu (10/1/2018).

Sebelumnya, pada hari Selasa, AS mengaku prihatin atas serangan tersebut. Juru bicara Pentagon Mayor Adrian Rankin-Galloway, mengklaim bahwa perangkat dan teknologi tersebut dapat diperoleh dengan mudah di pasar terbuka.”Teknologi UAV komersial ini yang digunakan Islamic State (ISIS) dalam misinya,” katanya.

Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa pasokan militer AS yang ditujukan untuk mendukung milisi “moderat” Suriah berakhir di tangan teroris. 

Credit  sindonews.com

Dua Pangkalan Militer Rusia di Suriah Diserang 13 Drone

Sebuah pesawat jet tempur Su-25 Rusia yang dioperasikan di Pangkalan Udara Khmeimim, dekat Latakia, Suriah. Foto/REUTERS

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia mengakui bahwa segerombolan drone terkoordinasi menyerang Pangkalan Udara dan Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Suriah. Ada 13 pesawat nirawak mini yang menyerbu dua pangkalan tersebut pada 5 Januari malam hingga 6 Januari dini hari.

Serangan ini terjadi setelah pada malam Tahun Baru pangkalan tersebut diserang kelompok pemberontak yang menyebabkan dua personel militer tewas dan sebuah pesawat rusak.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, serangan segerombolan kendaraan udara tak berawak (UAV) tersebut berhasil diatasi, di mana belasan drone tersebut telah ditembak jatuh tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan di Pangkalan Udara Khmeimim dan Pangkalan Angkatan Laut di Tartus.

“Pasukan pertahanan udara Rusia mendeteksi 13 target udara berukuran kecil yang tidak teridentifikasi pada jarak yang cukup jauh dengan basis militer Rusia,” bunyi pernyataan kementerian tersebut yang dikutip SINDOnews dari akun Facebook resminya, Rabu (10/1/2018).

Dari 13 drone, sepuluh di antaranya menargetkan Pangkalan Udara Khemeimim. Sisanya menyerang pangkalan Angkatan Laut di Tartus.

Serangan itu mengindikasikan bahwa militan yang menentang pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad meningkatkan kekerasan yang ditujukan terhadap militer Rusia.

Moskow seperti diketahui telah melakukan intervensi militer sejak September 2015 untuk mendukung pemerintah Suriah yang nyaris digulingkan kelompok pemberontak.

Credit  sindonews.com

Korut: Bom Hidrogen Hanya Ditujukan ke AS, Bukan Korsel

Kepala delegasi Korut, Ri Son Gwon (kanan) berjabat tangan dengan rekannya dari Korsel Cho Myoung-gyon dalam perundingan di Panmunjom, Selasa (9/1/2018). Foto/REUTERS/Korea Pool

SEOUL - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membahas senjata nuklirnya dalam perundingan dengan pemerintah Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menegaskan, bom hidrogen miliknya hanya ditujukan kepada Amerika Serikat (AS), bukan pada “saudara”-nya di Korsel.

Pejabat dari Pyongyang dan Seoul pada hari Selasa untuk mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan masalah dan mencegah konflik yang tidak disengaja. Perundingan langka ini terjadi untuk pertama kalinya setelah lebih dari dua tahun terakhir kedua Korea berseteru.

Dalam sebuah pernyataan bersama setelah 11 jam berunding, Korut berjanji untuk mengirim delegasi besar ke Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang bulan depan di Korea Selatan. Namun, Pyongyang menyampaikan "keluhan kuat" setelah Seoul mengusulkan untuk melakukan denuklirisasi semenanjung Korea.

”Semua senjata kita termasuk bom atom, bom hidrogen dan rudal balistik hanya ditujukan kepada Amerika Serikat, bukan pada saudara kita, juga China dan Rusia,” kata juru runding utama Pyongyang, Ri Son Gwon.

”Ini bukan masalah antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan untuk mengemukakan masalah ini akan menimbulkan konsekuensi negatif dan risiko yang mengubah semua pencapaian baik saat ini menjadi sia-sia,” ujar Ri yang juga Ketua Komite Reunifikasi Damai Korea Utara.

Seoul percaya bahwa hubungan antar-Korea menjadi lebih baik. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan, serangkaian langkah yang disepakati pada hari Selasa dapat membuka jalan bagi diskusi mengenai “resolusi dasar” isu nuklir di masa depan.

”Kami akan berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat, China, Jepang dan tetangga lainnya dalam proses ini,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Rabu (10/1/2018).

Korea Selatan telah meminta Korea Utara untuk menghentikan tindakan bermusuhan yang memicu ketegangan di semenanjung tersebut. Korea Utara, kata kementerian itu, sepakat bahwa perdamaian harus dijamin di wilayah semenanjung Korea.

Sebelumnya, Seoul mengaku siap untuk mencabut beberapa sanksi untuk sementara sehingga warga Korea Utara dapat mengunjungi Korea Selatan untuk Olimpiade Musim Dingin. Sanksi itu dijatuhkan sepihak oleh Seoul untuk menanggapi uji coba rudal dan senjata nuklir rezim Kim Jong-un. 

Credit  sindonews.com

Dua Tahun Membeku, Korut-Korsel Kembali Duduk Satu Meja

Foto/Ilustrasi/Istimewa

SEOUL - Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) memulai perundingan formal pertama mereka setelah lebih dari dua tahun 'membeku', Selasa (9/1/2018). Keduanya disatukan oleh olahraga untuk membahas bagaimana atlet Korut dapat menghadiri Olimpiade Musim Dingin bulan depan di Korsel meskipun menimbulkan kekhawatiran akan konflik.

Terlepas dari agenda sempit dan utamanya olahraga, pertemuan tersebut diawasi ketat oleh para pemimpin dunia yang menginginkan adanya tanda-tanda pengurangan ketegangan di semenanjung Korea. Pasalnya, perundingan ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan pengembangan senjata nuklir Korut dan menentang resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Hari ini kita akan melakukan pembicaraan untuk membahas partisipasi Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang dan Paralimpiade serta peningkatan hubungan antar-Korea," kata Menteri Unifikasi Cho Myoung-gyon, yang memimpin delegasi Korsel, kepada wartawan saat menuju pembicaraan seperti dilansir dari Reuters.

Cho mengatakan bahwa delegasinya juga bersiap untuk membahas reuni kembali anggota keluarga yang dipisahkan oleh Perang Korea, yang berakhir dengan sebuah gencatan senjata dan secara teknis meninggalkan kedua Korea yang masih berperang.

Beberapa pejabat Korsel berharap kedua Korea bahkan bisa berbaris di bawah bendera tunggal di Olimpiade Musim Dingin, yang akan menjadi yang pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade bahwa kedua Korea bersatu dalam satu bendera di acara olahraga.

Menunjuk ke tas kerjanya sebelum berangkat ke perbatasan, Cho tersenyum dan berkata, "Saya memiliki sedikit barang bawaan," menambahkan, "Segalanya terasa sedikit baru karena kita belum pernah berbicara beberapa lama".

Tepat sebelum delegasi melaju ke zona demiliterisasi sekitar 20 warga Korsel terlihat melambaikan spanduk bertuliskan: "Kami berharap keberhasilan perundingan tingkat tinggi antar-Korea". Seorang pria terlihat melambaikan bendera dengan gambar semenanjung Korea bersatu.

Lima pejabat senior dari masing-masing pihak bertemu di Gedung Perdamaian (Peace House) bertingkat tiga di sisi wilayah gencatan senjata Panmunjom Korsel dari pukul 10 pagi (0100 GMT).

"Delegasi Korut melewati perbatasan di dalam area keamanan bersama (JSA) ke Gedung Perdamaian sekitar pukul 00:30 GMT," kata seorang pejabat Kementerian Unifikasi kepada wartawan.

Kamera dan mikrofon biasanya ditempatkan di ruangan itu untuk memastikan bahwa petugas dari kedua belah pihak dapat memantau pembicaraan tersebut.

Perundingan tersebut dilakukan setelah Korut menggunakan pidato Tahun Barunya untuk mengumumkan bahwa negara itu terbuka untuk mengirim delegasi ke Olimpiade serta mengurangi ketegangan di semenanjung Korea. Kendati begitu, rezim Pyongyang bersumpah untuk tidak pernah melepaskan program senjata nuklirnya.



Delegasi Korut akan dipimpin oleh Ri Son Gwon, ketua Komite Damai untuk Reunifikasi Damai di Tanah Air. Wakil ketua komite Jon Song Su dan Hwang Chung Song, seorang direktur, akan bergabung dengan Ri. 

Ri, ketua komite yang dipromosikan ke jabatannya saat ini pada bulan Juni 2016, adalah negosiator berpengalaman untuk perundingan antar-Korea meskipun pengalamannya sebelumnya sebagian besar terkait dengan militer karena karirnya di angkatan bersenjata.





Credit  sindonews.com

Korut-Korsel Berunding, Kim Jong-un Kirim 5 Delegasi

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/KCNA via REUTERS

SEOUL - Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) secara resmi akan melakukan perundingan langka pada Selasa (9/1/2018) besok di zona demilliterisasi (DMZ) dua Korea. Pemimpin Korut Kim Jong-un mengirim lima delegasi untuk perundingan tersebut.

Perundingan tingkat tinggi kedua Korea ini akan terjadi untuk pertama kalinya setelah lebih dari dua tahun. Salah satu yang dibahas dalam perundingan besok adalah kesediaan Korut untuk ikut Olimpiade Musim Dingin yang akan digelar di Korsel.

Dalam pengumumannya pada hari Minggu, para delegasi Pyongyang akan dipimpin oleh juru runding veteran Ri Son-gwon, yang memimpin Komite Reunifikasi Damai di Korea, sebuah badan negara yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea.

Korsel, seperti dikutip kantor berita Yonhap, Senin (8/1/2018), juga akan mengirimkan lima delegasi yang dipimpin oleh Menteri Unifikasi Korsel Cho Myoung-gyon.

”Kami percaya bahwa Korea Selatan dan Korea Utara telah menyelesaikan pengorganisasian delegasi mereka secara seimbang,” kata seorang pejabat Korea Selatan kepada Yonhap.

Ri telah memimpin delegasi Korea Utara dalam perundingan militer lintas batas sejak tahun 2006. Dia dianggap sebagai ”tangan kanan” dari Ketua Komite Pusat Partai Buruh Kim Young-chol.

Kim Young-chol dilaporkan sebagai dalang dari serangan rudal torpedo tahun 2010 terhadap  kapal Angkatan Laut Korea Selatan yang menewaskan 46 pelaut. Namun, pemerintah Korut pernah membantahnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa kedua Korea pada hari Jumat sepakat untuk mengadakan perundingan di Rumah Perdamaian di Panmunjom, DMZ. Olimpade Musim Dingin sendiri akan digelar di Pyeongchang mulai 9 Februari. Pemerintah Korea Selatan berharap perundingan tersebut dapat mengarah pada diskusi untuk memperbaiki hubungan kedua negara.


Korut bersedia untuk berunding dengan Korsel sejatinya atas perintah Kim Jong-un yang disampaikan melalui pidato Tahun Baru-nya beberapa hari yang lalu. Dalam pidato itu, Kim juga membuat ancaman kepada Amerika Serikat (AS) dengan mengklaim seluruh wilayah AS berada dalam jangkauan senjata nuklirnya dan tombol nuklir selalu ada di mejanya.

Presiden AS Donald John Trump yang masih berseteru dengan Kim Jong-un mengklaim berjasa atas kesediaan kedua Korea untuk berunding.

“Dengan semua ‘pakar’ yang gagal, apakah ada orang yang benar-benar percaya bahwa pembicaraan dan dialog akan berlangsung antara Korut dan Korsel sekarang jika saya tidak teguh, kuat dan bersedia melakukan ‘kehendak’ total terhadap Korut. Bodoh, tapi pembicaraan adalah hal yang baik!,” tulis Trump melalui akun Twitter-nya, @realDonaldTrump

Credit  sindonews.com

Gedung Putih: pemeriksaan medis Trump tak mencakup tes kesehatan mental

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berpidato dalam Sidang Umum PBB ke 72 di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9/2017). (REUTERS/Eduardo Munoz)

Washington (CB) - Pemeriksaan medis terjadwal Donald Trump pekan ini tidak akan meliputi evaluasi psikiatri, kata Gedung Putih pada Senin waktu setempat, sementara banyak pihak mempertanyakan kesehatan mental presiden Amerika Serikat itu.

Menanggapi pertanyaan mengenai masalah itu, juru bicara Hogan Gidley hanya mengatakan: "Tidak ada."

"Dia setajam paku," kata Gidley kepada para wartawan di pesawat Air Force One.

Trump (71) akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit militer Walter Reed di pinggiran kota Washington pada Jumat dan hasilnya akan disampaikan ke publik menurut siaran kantor berita AFP.

Selama kampanye pemilihan presiden pada 2016, Trump mempublikasikan sebuah surat dokter  yang sudah lama menanganinya, Harold Bornstein, yang menyatakan bahwa dia berada dalam "kesehatan fisik yang sangat baik."

Bornstein sebelumnya menulis tentang kesehatan Trump dengan istilah bercahaya, menyatakan pada 2015 bahwa dia akan menjadi "individu paling sehat yang pernah terpilih menjadi presiden."

Marah karena publikasi buku bombastis yang memunculkan keraguan mengenai kesehatan mentalnya, Trump pekan ini menggunakan Twitter untuk menggambarkan dirinya sebagai "genius yang sangat stabil" dan "sangat pintar".

Credit  antaranews.com

Jet, peluru kendali Israel serang Suriah

Dokumen foto konvoi kendaraan pasukan militer Israel di Jalur Gaza. (Reuters)

Beirut (CB) - Israel menyerang wilayah Suriah sebanyak tiga kali pada Selasa menggunakan jet dan peluru kendali darat ke darat, demikian pernyataan tentara Suriah melalui televisi pemerintah setempat.

Tentara Suriah menyebutkan jet Israel memuntahkan peluru kendali ke daerah al-Qutaifa, dekat Damaskus, dari dalam wilayah udara Lebanon pada pukul 02.40 (07.40 WIB) dan pertahanan udara Suriah berhasil menembak salah satu pesawat mereka.

Israel kemudian menembakkan roket darat ke darat dari dataran tinggi Golan, yang dikuasai Israel, namun arteleri pertahanan udara (arhanud) Suriah berhasil menembak jatuh peluru kendali tersebut, klaim tentara Suriah.

Militer Suriah juga menyebutkan bahwa jet Israel melepaskan tembakan empat roket terakhir dari dalam wilayah Israel, dan arhanud Suriah menembak jatuh satu di antaranya, namun yang lain lolos dan menyebabkan berbagai kerusakan.

Juru bicara militer Israel menolak menanggapi pernyataan Suriah itu. Namun, kepala angkatan udara Israel pada Agustus mengungkapkan bahwa pasukannya telah menyerang Suriah sekira 100 kali. Kebijakan Israel pada umumnya tidak membenarkan atau menolak operasi tersebut.

Israel pernah berjanji mencegah wilayah Suriah digunakan Iran untuk membuat markas atau mengirim persenjataan bermutu tinggi kepada kelompok Hizbullah Lebanon, yang membantu Damaskus mengalahkan pemberontakan, yang telah berlangsung enam tahun, demikian laporan kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

Turki akan perpanjang status darurat untuk keenam kali

Seorang pria membaca spanduk, yang berisi nama warga sipil dan polisi yang tewas saat melawan percobaan kudeta, di Taksim Square di Istanbul, Turki, Rabu (20/7/2016). (REUTERS)

Ankara (CB) - Pemerintah Tuki berencana memperpanjang status darurat yang diberlakukan setelah kudeta gagal tahun 2016 untuk keenam kalinya.

Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag pada Senin (8/1) mengatakan status darurat akan "diperpanjang sekali lagi" selama tiga bulan dan akan dibahas dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional (MGK) berikutnya. Perpanjangan terbaru itu akan berakhir 19 Januari.

MGK pertama harus merekomendasikan langkah tersebut dan persoalan itu akan dikembalikan lagi ke kabinet, kata Bozdag kepada para reporter di Ankara setelah rapat menteri yang dipimpin oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Parlemen kemudian harus secara resmi menyetujui perpanjangan itu.

Status darurat tersebut diterapkan beberapa hari setelah upaya penggulingan Erdogan pada 15 Juli 2016. Ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat disalahkan atas upaya kudeta gagal tersebut.

Gulen membantah tuduhan itu, namun otoritas memanfaatkan status darurat untuk menindak keras mereka yang dituduh memiliki hubungan dengan gerakannya dan militan Kurdi.

Sejak upaya kudeta, lebih dari 55.000 orang sudah ditangkap sementara 140.000 lebih pegawai sektor publik, termasuk hakim dan guru, diskors atau dipecat, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Bentuk Indonesian Aid, RI Rencana Anggarkan Rp1 Triliun

Ilustrasi bantuan Indonesia. Pemerintah RI berencana membentuk Indonesian Aid untuk bantuan internasional dengan dana awal Rp1 Triliun. ( Dok. KBRI Dhaka)

Jakarta, CB -- Pemerintah berencana menggelontorkan dana sebesar Rp1 triliun sebagai kontribusi bantuan kemanusiaan Indonesia terhadap dunia internasional. Dana tersebut akan dikelola oleh sebuah badan yang bernama Indonesian Aid.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan dana sebesar itu akan dikelola oleh satu badan khusus yang bertanggung jawab untuk menangani seluruh bantuan yang akan diberikan Indonesia ke luar negeri. Ia mengatakan pembentukan agensi ini dilakukan sebagai komitmen peningkatan kerja sama Selatan-Selatan.

“Dengan adanya single agency yakni Indonesian Aid, bantuan Indonesia dilakukan melalui satu pintu dengan anggaran awal program sebesar satu triliun rupiah. Pembentukan badan ini akan memperkokoh diplomasi Indonesia, termasuk diplomasi kemanusiaan,” ucap Retno dalam pernyataan pers tahunannya di Jakarta, Selasa (9/1).

Tak hanya Kemlu RI, Retno mengatakan badan bantuan ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pembentukan institusi tersebut, paparnya, dilakukan guna menyelaraskan penyaluran bantuan Indonesia ke luar negeri menjadi melalui satu pintu.


Selain itu, tuturnya, langkah ini juga dilakukan guna mempercepat respons dan bantuan pemerintah bagi negara-negara yang membutuhkan, salah satunya dalam menanggapi peristiwa yang perlu tanggapan cepat seperti bencana alam dan krisis kemanusiaan.

“Selama ini Indonesia rajin menyalurkan bantuan teknis seperti capacity building dan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Kita lihat tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar dan juga Palestina, Indonesia rutin memberikan kontribusi dan bantuan ke negara-negara tersebut, tapi selama ini terpisah-pisah,” kata Retno.

“Dengan single agency ini, kami harap bantuan Indonesia untuk membantu menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahterahaan di belahan dunia lainnya lebih terorganisir dan efektif,” lanjutnya.

Meski begitu Retno tak menjelaskan sumber dana dan pembentukan badan bantuan tersebut. “Nanti akan kami lihat petunjuk teknisnya yang masih dibuat. Yang utama adalah badan ini akan terdiri dari beberapa kementerian dan pesan pentingnya adalah agensi ini dibentuk untuk mendukung diplomasi Indonesia,” katanya.


Politik Luar Negeri 2018

Retno mengatakan pendirian Indonesian Aid merupakan salah satu langkah strategis dan fokus politik luar negeri Indonesia di 2018 ini.

Ia mengatakan beberapa fokus politik luar negeri RI lainnya selama setahun ke depan yakni memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN dengan salah satunya mendukung  keketuaan Singapura dalam organisasi regional tersebut.

Salah satu yang ingin dikejar Indonesia, tutur Retno adalah mendorong agar ASEAN dan China bisa segera merampungkan kode etik atau Code of Conduct (CoC) sebagai pedoman negara menyikapi sengketa di Laut China Selatan.

“Indonesia akan aktif berupaya agar ASEAN dan China menghasilkan COC yang practical dan efektif demi stabilitas dan keamanan Laut China Selatan,” ujar Retno.


Eks duta besar RI untuk Belanda itu juga mengatakan selama setahun ke depan pemerintah akan lebih menggecarkan kampanye pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2019-2020.

Selain itu, Retno juga mengatakan pemerintah akan terus mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga martabat dan kedaulatan negara.

Sepanjang 2017 lalu, sebanyak 35 perundingan perbatasan terus dilakukan pemerintah. Beberapa perundingan itu menghasilkan ratifikasi perjanjian batas wilayah laut antara RI dan Singapura di PBB, Ratifikasi Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina oleh Indonesia, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Demakrasi batas Internasional RI-Malaysia, serta Ratifikasi Perjanjian Dasar Perbatasan Darat 2013 antara Indonesia dan Papua Nugini.

Menyangkut diplomasi ekonomi, Retno mengatakan, pemerintah akan terfokus menyelesaikan sejumlah kerangka kerja sama ekonomi strategis dengan Uni Eropa, Turki, dan Australia.

“Selain itu, perundingan Bilateral Investment Agreement generasi baru juga akan diintensifkan dengan negara mitra, seperti Swiss,” ujar Retno.




Credit  cnnindonesia.com

Tangkal Kejahatan, RI Dorong Perjanjian Ekstradisi ASEAN

Kementerian Luar Negeri RI mendorong pembentukan perjanjian ekstradisi di antara negara anggota ASEAN untuk menangkal kejahatan lintas negara. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/17.)

Jakarta, CB -- Di tengah meningkatnya kejahatan lintas batas, Kementerian Luar Negeri RI  mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi di antara negara anggota ASEAN.

“Meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan membutuhkan kerja sama hukum yang kuat antara sesama negara ASEAN. Untuk itu, Indonesia akan mendorong pembentukan instrumen ekstradisi di ASEAN,” ujar Menlu RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya di Jakarta, Selasa (9/1).

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, Damos Domuli Agusman mengatakan bahwa proses pembicaraan itu kini sedang ditangani oleh Direktorat Jenderal ASEAN.

“Isu ini ditangani oleh Ditjen ASEAN. Ditjen HPI akan start jika sudah tahap perumusan draf perjanjian,” ujar Damos kepada CNNIndonesia.com.




Namun, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares, belum menanggapi pertanyaan CNNIndonesia.com terkait perjanjian ekstradisi tersebut.

Selama ini, Indonesia baru memiliki perjanjian ekstradisi setidaknya dengan empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, semuanya masih dalam kerangka bilateral, bukan ASEAN.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura selaku ketua ASEAN tahun ini pun belum rampung. Damos mengatakan, proses ratifikasi perjanjian masih mandek di parlemen kedua negara.

“Gulirannya mengalami dinamika politik karena proses ratifikasi itu kan juga proses politik, ke parlemen masing-masing,” tutur Damos.

Proses di parlemen Indonesia sendiri masih tersendat karena ada perbedaan pendapat mengenai bentuk kerja sama yang disepakati.

Keputusan mengenai ratifikasi ini disepakati pada periode DPR 2004-2009. Kala itu, perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini dibahas sepaket dengan perjanjian kerja sama pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA).

“Di DPR, masih pro dan kontra soal apakah 1 paket atau terpisah,” ujar Damos.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa perjanjian ekstradsi sangat penting untuk memudahkan pemulangan orang-orang yang bermasalah di luar negeri.

Menurut Jusuf Kalla, Singapura menjadi salah satu tujuan utama para buron karena tidak ada perjanjian ekstradisi.



Credit  cnnindonesia.com

Pierre Andre Latreille, Lolos dari Hukuman Mati karena Kuasai Ilmu Serangga

Pierre Andre Latreille selamat dari hukuman mati karena ilmu serangga (Foto: The Vintage News)




PIERRE Andre Latreille adalah seorang ahli entimologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari serangga, asal Prancis dari abad ke-19 yang perannya diakui dalam dunia serangga. Ahli entomologi dunia menganggap pada masanya, bahkan dia mendapat julukan sebagai "pangeran entimologi."
Pengetahuan Latreille sebagai seorang pakar membuat George Cuvier, pakar zoologi dan naturalis abad ke-19 meminta bantuannya untuk menulis volume tentang arthropoda dalam karya terkenalnya, "The Animal Kingdom" demi menyempurnakan karyanya. Pengetahuan dan minat Latreille dalam bidang itu juga terbukti mampu menyelamatkan nyawanya dari eksekusi mati.

Dilansir The Vintage News, Selasa (9/1/2018), perjalanan Latreille menjadi ilmuwan terkenal tidak mudah. Lahir sebagai anak haram dari seorang bangsawan Prancis, bernama Jean Joseph Sahuguet d'Amarzit, keberadaan Latreille dianggap sebagai sebuah aib. Bahkan ayahnya yang memegang gelar Jenderal Baron d'Espagnac itu pun mencelanya.
Meski begitu, Latreille cukup beruntung karena tinggal di bawah perlindungan beberapa orang hebat seperti dokter, pedagang kaya, dan seorang baron dari kampung halaman Latreille di Brive. Karena dorongan dari lingkungannya juga Latreille mendaftarkan di College du Cardinal Lemoine dan belajar menjadi seorang pastor.

Latreille pada akhirnya berhasil menjadi diaken dan memiliki kualifikasi untuk memberikan ceramah. Namun, dia tidak pernah benar-benar menjadi pastor karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk meneliti serangga.
Pada 1970, pemerintahan demokratis Prancis yang baru dibentuk mengesahkan aturan yang dinamakan undang-undang Konstitusi Sipil Pemuka Agama. Aturan itu meminta Gereja Katolik di Prancis melakukan subordinasi kepada pemerintah dan hanya dalam dua tahun, semua pastor Katolik pun diwajibkan untuk bersumpah setia kepada negara.
Disibukkan dengan penelitiannya dan karena tidak pernah benar-benar menjadi pastor gereja, Latreille tidak mengetahui adanya sumpah itu dan tidak pernah mengucapkannya.
Karena kealpaan itulah dia ditangkap pada November 1793 dan dipenjara bersama para pastor lain yang juga menolak aturan tersebut karena alasan ideologi. Latreille pun dijatuhi hukuman mati dan harus berhadapan dengan eksekusi guillotine.

Untungnya antusiasmenya pada penelitian menyelamatkan nyawanya. Sebulan sebelum dieksekusi, dokter penjara melihatnya sibuk meneliti seekor serangga di lantai bawah tanah.                                    

Saat ditanya, Laitreille mengklaim bahwa serangga itu adalah spesies kumbang langka. Dokter itu pun tertarik dan membawa serangga itu ke Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent, seorang anak jenius berusia 15 tahun yang sangat menguasai ilmu alam.
Naturalis berusia 15 tahun itu langsung menjelaskan serangga itu adalah spesimen Necrobia ruficollis, spesies kumbang predator langka yang dikenal sebagai kumbang Ham, yang cenderung menghuni gudang bawah tanah dan toko makanan dan sering memakan bangkai tikus, daging kering , keju, dan kulit binatang.

Saint-Vincent yang mengenal kontribusi Latreille di bidang entomologi kemudian mengajak beberapa ilmuwan lokal untuk mengatur pemebanasan Latrielle.Mereka berhasil membebaskan Latreille dan salah satu teman selnya yang juga seorang ahli zoologi.
Setelah dibebaskan dari penjara, Latreille terus meneliti serangga dan secara bertahap menjadi terkenal sebagai ahli entomologi Prancis terbesar saat itu. Dia sempat bekerja sebagai guru dan kemudian menjadi kurator bagian arthropoda Museum Sejarah Alam di Paris.

Sampai akhirnya, pada 1814, ia menjadi anggota penuh Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis yang terkenal. Ia kemudian membentuk Society of Entomology Prancis dan menjabat sebagai presiden kehormatan selama sisa hidupnya.

Pada 1821, ia pun mendapat gelar kohormatan ksatria Legiun Kehormatan, yang merupakan penghargaan tertinggi Prancis. Ia mengatur kepentingan militer dan kebangsaan, hingga mendapatkan pengakuan dunia untuk penelitian ilmiahnya.                              



Credit  okezone.com

Bentrokan Antar Tentara dan Militan Pecah di Filipina Selatan, 6 Orang Tewas

Tentara Filipina. (Foto: Al-Jazeera)




MANILA - Sedikitnya enam orang tewas akibat kembali pecahnya bentrokan antara tentara dan kelompok pemberontak di Filipina Selatan. Enam korban tewas tersebut diketahui terdiri dari seorang tentara dan lima anggota kelompok pemberontak.
Bentrokan ini bermula dari serangan pasukan keamanan Filipina baik di darat dan di udara terhadap militan yang didukung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Sebagaimana dilansir dari AFP, Selasa (9/1/2018), pasukan keamanan Filipina diketahui berhasil menumbangkan sekira 50 militan dengan serangan artileri yang berlangsung selama lima jam di Pulau Mindanao.

Kelompok militan yang diserang diketahui merupakan kelompok pemberontak Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF).

"Kelompok militan kecil dan terfragmentasi masih merupakan ancaman di wilayah tersebut. Mereka masih memiliki cukup banyak orang untuk melakukan kekejaman, dan mereka secara aktif terus merekrut anggota baru," ujar Juru Bicara Militer Filipina, Kapten Arvin Encinas.


Pada tahun lalu, kelompok militan lain yang juga bersumpah setia kepada ISIS diketahui sempat menduduki Kota Maraadi Mindanao. Kelompok ini juga telah memicu koflik berdaraj dengan pasukan Pemerintah Filipina yang didukung Amerika Serikat (AS) selama lima bulan.
Konflik ini menyebabkan sedikitnya lebih dari 1.100 oang tewas. Sebagai respons atas kekerasa tersebut, Presiden Rodrigo Duterte menempatkan Mindanao di bawah status darurat militer sampai akhir 2018.

Pertempuran sporadis terus berlanjut karena masih terdapatnya sisa-sisa jaringan pemberontak yang beroperasi di wilayah itu. Bahkan, beberapa militan terus bertahan pascakelompok Pembebasan Islam Moro (MILF), terlibat dalam perundingan damai.        



Credit  okezone.com