Selasa, 12 Desember 2017

Bom Meledak di New York, Beberapa Orang Terluka


Bom Meledak di New York, Beberapa Orang Terluka
Sebuah ledakan mengguncang Otoritas Pelabuhan New York, Amerika Serikat, salah satu pusat transportasi tersibuk di tengah Kota Manhattan, pada jam sibuk Senin pagi waktu setempat. (REUTERS/Edward Tobin)



Jakarta, CB -- Sebuah ledakan mengguncang Otoritas Pelabuhan New York, Amerika Serikat, salah satu pusat transportasi tersibuk di tengah Kota Manhattan, pada jam sibuk Senin pagi waktu setempat.

Dikutip dari Reuters, pihak kepolisian memastikan satu orang ditangkap karena diduga membawa perangkat yang menjadi penyebab terjadinya ledakan. Sayangnya, polisi belum mengidentifikasi perangkat yang digunakan.

Sumber polisi mengatakan, kemungkinan bom ledeng diledakkan di lorong bawah tanah di Port Authority. "Ada sebuah ledakan di bawah Otoritas Pelabuhan di suatu tempat di kereta bawah tanah. Hanya itu yang bisa kami dapatkan sekarang," ujar petugas polisi di dekat lokasi kejadian, Senin (11/12).



Diketahui, beberapa orang terluka, dan seorang pria yang kemungkinan memiliki perangkat ledak kedua telah ditahan di terowongan kereta bawah tanah.

Sumber dari Gedung Putih dan media setempat melaporkan, Walikota New York Bill de Blasio dan Presiden Donald Trump telah diberitahu mengenai kejadian tersebut.

"Ada yang menyerbu menaiki tangga untuk keluar. Semua orang takut, berlari dan berteriak," kata Diego Fernandez, salah satu penumpang di Otoritas Pelabuhan.


Credit  cnnindonesia.com


Ledakan Guncang Terminal Bus Tersibuk di Kota New York

Ledakan Guncang Terminal Bus Tersibuk di Kota New York
Sebuah ledakan dilaporkan terdengar dari sebuah terminal bus di Manhataan, New York, Amerika Serikat (AS) Foto/Istimewa


NEW YORK - Sebuah ledakan dilaporkan terdengar dari sebuah terminal bus  di Manhataan, New York, Amerika Serikat (AS). Ledakan itu diketahui terjadi di terminal bus New York Port Authority.

Otoritas darurat New York dikabarkan telah menanggapi laporan ledakan itu. New York Port Authority adalah salah satu terminal bus paling sibuk di kota paling sibuk di seantero AS tersebut.

Menurut saluran berita lokal WABC, yang mengutip sumber-sumber polisi, seperti dilansir Reuters pada Senin (11/12), disebutkan kemungkinan itu adalah bom pipa dan bom tersebut diledakkan di lorong  terminal yang berlokasi di dekat Times Square itu.

Media melaporkan beberapa orang terluka, dan televisi WPIX melaporkan, mengutip sumber polisi, bahwa seorang pria dengan perangkat bom kedua telah ditahan di terowongan di stasiun bus tersebut,

Departemen Kepolisian New York melalui akun Twitter resminya memebarkan adanya ledakan yang diduga berasal dari perangkat bom di stasiun  New York Port Authority dan beberapa perjalanan bus yang melewati staisiun itu telah dialihkan.

Terminail bus New York Por Authority sendiri adalah terminal bus terbesar di AS, dengan melayani lebih dari 65 juta orang per tahun. 



Credit  sindonews.com


Ledakan Bom New York Lukai 4 Orang


Ledakan Bom New York Lukai 4 Orang
Ledakan bom di Mantahattan, Noew York telah melukai sebanyak empat orang warga, termasuk satu orang tersangka. (REUTERS/Edward Tobin).


Jakarta, CB -- Ledakan bom di Mantahattan, Noew York telah melukai sebanyak empat orang warga, termasuk satu orang tersangka. Ledakan juga menyebabkan kekacauan di salah satu hub komuter tersibuk di kota tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, serangan teror amatir melanda terminal bus Port Authority di 42nd Street dan Eighth Avenue di dekat Times Square pada Senin pagi waktu setempat.  


Kepolisian Amerika Serikat melaporkan tersangka yang ditahan setelah ledakan 'bom pipa' di Manhattan, New York adalah Akayed Ullah.


Seperti dikutip dari CNN.com, Komisaris Polisi James O'Neill mengatakan, Ullah mengenakan alat peledak yang dikembangkan dengan teknologi rendah. Menurut O'Neill, tersangka menempelkan bahan peledak di tubuhnya dan sengaja meledakkannya.


Komisaris Pemadam Kebakaran New York City Daniel Nigro menambahkan, dia sekarang dirawar di Rumah Sakit Bellevue, karena laserasi dan luka bakar di tangan dan perutnya.

Walikota Bill de Blasio dan O'Neill sama-sama menyebut insiden tersebut sebagai serangan uji coba yang berhubungan dengan teror. Namun pernyataan itu belum terkonfirmasi.

Di sisi lain, Gubernur Andrew Cuomo mengatakan bahwa pelaku menggunakan perangkat berteknologi amatir.

Foto udara dari tempat kejadian menunjukkan kapal penjelajah polisi, kendaraan darurat dan ratusan petugas polisi serta pemadam kebakaran tersedia di jalan di luar terminal.

"Bisa jadi jauh lebih buruk," kata seorang sumber penegak hukum federal seperti dikutip dari CNN, Senin (11/12) waktu setempat.

Berdasarkan informasi awal, menurut dua sumber penegakan hukum, satu lokal dan satu federal, mengindikasikan bahwa bom pipa mungkin secara tidak sengaja meledak.

Menurut satu sumber NYPD, seorang pria diketahui memakai perangkat buatan sendiri berusaha untuk meledakkannya, dan fungsinya tidak sesuai ekspektasi.





Credit  cnnindonesia.com



Identitas dan Motif Tersangka 'Bom Pipa' New York


Identitas dan Motif Tersangka 'Bom Pipa' New York
Pelaku bom pipa di kawasan Times Square, New York, mengaku melakukan serangan ledakan karena kecewa dengan tindakan Israel baru-baru ini di jalur Gaza. (REUTERS/Edward Tobin).



Jakarta, CB -- Pelaku bom pipa di kawasan Times Square, New York pada Senin pagi (11/12) waktu setempat, mengaku melakukan serangan ledakan karena berhubungan dengan tindakan Israel baru-baru ini di jalur Gaza.

Seperti diketahui, seorang pria bernama Akayed Ullah, (27), mengenakan bom pipa di tubuhnya untuk meledakkan jalan bawah tanah yang menghubungkan dua jalur kereta di Terminal Bus Otoritas Pelabuhan dekat Times Square, New York, pukul 07.02 waktu setempat.

Peristiwa itu menimbulkan korban luka sebanyak empat orang, termasuk Ullah yang menderita Laserasi dan luka bakar di tangan dan perutnya. Ledakan juga menyebabkan kekacauan di salah satu hub komuter tersibuk di kota tersebut.



Menurut seorang sumber penegak hukum seperti dikutip CNN, ledakan di terminal di 42nd Street dan Eighth Avenue itu sebagai serangan uji coba teroris. Namun pernyataan itu belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.

"Motif: Ullah mengatakan kepada penyidik ​​bahwa dia melakukan serangan tersebut karena tindakan Israel baru-baru ini di Gaza," demikian dikutip dari laporan CNN.com, Senin (11/12) waktu setempat.

Dua sumber penegak hukum mengatakan, tersangka merupakan keturunan Bangladesh dan tinggal di Brooklyn.

Juru Bicara KLT Allan Fromberg menyampaikan, Ullah memegang lisensi Komisi Taksi dan Limusin dari Maret 2012 sampai Maret 2015, setelah itu lisensi tersebut diperbaharui. Namun, penyidik belum mengetahui basis kendaraan yang biasa digunakan tersangka.

Juru Bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Tyler Houlton menyebutkan, Ullah datang ke Amerika Serikat pada tahun 2011 dengan visa imigran keluarga F43, sehingga merupakan penduduk tetap yang sah. Menurut Departemen Luar Negeri, visa F43 diberikan kepada anak-anak dari warga negara Amerika Serikat.

Alan Butrico, tetangga yang memiliki bangunan di Brooklyn mengatakan, bahwa Ullah tinggal bersama keluarganya. Masih dari ceritanya, Ullah digambarkan tinggal di ruang bawah tanah, sementara saudara perempuan dan saudara laki-lakinya tinggal di atasnya. "Mereka tidak berbicara dengan siapa pun."






Credit  cnnindonesia.com









Senin, 11 Desember 2017

Jerman Bongkar Aksi Intelijen Cina Pakai Akun Linkedln Palsu


Jerman Bongkar Aksi Intelijen Cina Pakai Akun Linkedln Palsu
Ilustrasi Hacker. REUTERS

CB, Jakarta -Badan intelijen Jerman atau BfV membongkar praktek intelijen Cina di Jerman dengan menggunakan akun Linkedln palsu untuk menggali informasi prbadi dari para politis, diplomat, dan pejabat lainnya.
Selamat sembilan bulan, BfV meneliti akun Linkedln palsu yang digunakan Cina untuk aksi intelijennya di Jerman. Para agen intelijen Cina menyaru sebagai ilmuwan, peneliti, atau head hunter untuk merekrut tenaga kerja.

Para agen mata-mata Cina ini telah memiliki lebih dari 10 ribu situs jaringan profesional warga Jerman.
BfV mempublikasikan temuan profil akun linkedln palsu ini dan mendesak warga Jerman untuk waspada terhadap media sosial.
"Boleh jadi jumlah target individu sangat banyak dan profil palsu masih belum dapat diidentifikasi," kata juru bicara BfV seperti dikutip dari Time, 11 Desember 2017.
Beberapa profil palsu yang dipublikasikan di Linkedln misalnya bernama Rachel Li sebagai head hunter at RiseHR dan Alex Li, manajer proyek di Pusat Studi Pembangunan Sino-Eropa.

Para agen Cina ini memuat foto-foto profil yang stylish dan mereka pada umumnya lelaki dan perempuan muda, mengutip Reuters.
Hasil penelusuran Reuters, menunjukkan para agen ini sudah terhubung dengan beberapa diplomat dan politis senior di beberapa negara di Eropa.
Gara-gara temuan BfV, perhatian masyarakat Eropa semakin besar. BfV mengajak warga Jerman untuk menghubungi BfV jika mereka menemukan orang yang mencurigakan atau dugaan pelakunya di media sosial.






Credit  TEMPO.CO







2 Tokoh Ini Melahirkan Konflik Panjang Israel - Palestina


2 Tokoh Ini Melahirkan Konflik Panjang Israel - Palestina
Arthur James Balfour. wikipedia.org

CB, Jakarta -Konflik tak berkesudahan antara Israel dan Palestina tak pernah lepas dari dua tokoh ini: Lord Arthur Balfour dan Baron Walter Rothschild.  Siapa mereka dan apa yang telah mereka lakukan sehingga memicu konflik di kawasan Timur Tengah tersebut?
Balfour merupakan menteri luar negeri Inggris yang pada 2 November 1917 mengirimkan sepucuk surat kepada Rothschild, tokoh Zionisme terkemuka.  Surat berisi 67 kata yang ditorehkan Balfour  memuat dukungan dari pemerintah Inggris tentang pendirian satu rumah untuk kaum Yahudi di Palestina.

Surat dengan 67 kata itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi yang memberi ruang bagi penduduk Yahudi untuk mendirikan Israel. Surat ini yang kemudian mendorong terbentuknya negara Israel tahun 1948.
Berikut 67 kata isi surat Balfoour kepada Rothschild:
“His Majesty’s government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”
Rotshchild dikenal dengan anjurannya untuk penentuan nasib sendiri untuk orang-orang Yahudi atas tanah air mereka yang terbentang dari Laut Tengah sampai ke sisi timur Sungai Yordania, daerah yang dikenal sebagai Palestina.

Lord Walter Rothschild. britannica.com
Mengutip BBC, surat Balfour itu dianggap sebagai pengkhianatan besar mengingat janji Inggris sebelumnya saat meminta dukungan politik dan militer saat Perang Dunia I dari kalangan Arab, yang saat itu di bawah kekhalifahan Usmaniyah, Turki.

Inggris waktu itu berjanji akan mendukung perjuangan negeri-negeri Arab untuk merdeka dari kekuasan Usmaniyah. Bagi Arab, janji itu meliputi Palestina, meskipun tidak secara khusus disebutkan.
Namun, bagi orang Yahudi, Deklarasi Balfour telah mewujudkan cita-cita mereka dengan lahirnya negara Israel pada tahun 1948.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan Deklarasi Balfour sebagai tonggak sejarah pembentukan negaranya. Sementara rakyat Palestina ingin Inggris meminta maaf atas Deklarasi Balfour itu.
Deklarasi Balfour telah membuat rakyat Palestina masih terus berjuang untuk membentuk negaranya sendiri.

Saat peringatan seratus tahun Deklarasi Balfour, 2 November 2017, Perdana Menteri Theresa May bertemu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di London.
May dan para menterinya menghadapi tugas diplomasi yang tidak mudah saat ini. Di satu sisi Inggris berhadapan dengan Israel yang bergembira dengan hadirnya Deklarasi Balfour dan di sisi lain, berhadapan dengan rakyat Palestina yang marah karena kampung halaman mereka dicaplok Israel.
"Kami akan menandai seabad dengan kebanggaan dan hormat, namun juga rasa sedih, karena isu antara Israel dan Palestina masih tak terselesaikan," kata Alistair Burt, Menteri urusan Timur Tengah, seperti dikutip dari Guardian.
Dan, May bungkam menghadapi tuntutan rakyat Palestina agar Inggris meminta maaf atas surat Balfour kepada Rothschild seabad lalu. 




Credit  TEMPO.CO





Jordania pertimbangkan lagi kesepakatan perdamaian dengan Israel


Jordania pertimbangkan lagi kesepakatan perdamaian dengan Israel

ILustrasi - Seorang pria Palestina berargumen dengan seorang wanita polisi perbatasan Israel saat sebuah protes menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa ia mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, dekat Gerbang Damaskus di Kota Tua Yerusalem, Kamis (7/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad)



Amman, Jordania (CB) - Majelis Rendah Jordania pada Minggu (10/12) menyetujui usul untuk mengkaji kembali kesepakatan perdamaian antara Jordania dan Israel setelah keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, kata Kantor Berita Jordania, Petra.

Majelis Rendah mengeluarkan keputusan tersebut selama sidang untuk membahas keputusan presiden AS dan konsekuensinya.

Majelis Rendah menugaskan Komite Hukumnya untuk meneliti kembali semua kesepakatan dengan Israel termasuk Kesepakatan Perdamaian Wadi Araba 1994, yang ditandatangani Jordania dan Israel pada 1994.

Jordania, yang dengan keras mengutuk keputusan AS dan menyuarakan penolakannya terhadap tindakan itu, menyaksikan beberapa demonstrasi oleh partai politik dan pegiat guna menentang keputusan AS tersebut.

Dalam sidang pada Minggu, Ketua Majelis Rendah Atef Tarawneh mengatakan Jordania akan terus melancarkan upaya untuk menemukan penyelesaian bagi keputusan tersebut dan mempertahankan Yerusalem.

Tarawneh mengatakan pertemuan darurat akan diselenggarakan pekan ini oleh Organisasi Kerja Sama Islam di Turki dengan diikuti oleh Jordania, untuk menilai situasi.

Satu pertemuan direncanakan diadakan pada Senin di Ibu Kota Mesir, Kairo, oleh Parlemen Arab atas permintaan Jordania.

Anggota parlemen tersebut mengatakan persatuan di kalangan rakyat Jordania adalah kunci pada tahap ini untuk menangani tantangan saat ini.



Credit  antaranews.com


Lebanon: Arab Harus Pertimbangkan Sanksi Ekonomi Terhadap AS


Lebanon: Arab Harus Pertimbangkan Sanksi Ekonomi Terhadap AS
Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil. Foto/Istimewa


KAIRO - Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil mengatakan, negara-negara Arab harus mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi ekonomi terhadap Amerika Serikat (AS). Sanksi ini diberlakukan untuk mencegah AS memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Tindakan pre-emptive (harus) diambil terhadap keputusan tersebut dimulai dengan tindakan diplomatik, kemudian sanksi politik, kemudian ekonomi dan keuangan," kata Bassil pada pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo, Mesir, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (10/12/2017).

Seperti diwartakan sebelumnya Menteri luar negeri negara-negara anggota Liga Arab melakukan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Sabtu (9/12/2017). Mereka akan memberikan tanggapan terkait keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Keputusan ini telah memicu kemarahan dan aksi protes di dunia Arab.

Belum diketahui dengan pasti apa yang akan diputuskan dalam hal tindakan konkrit untuk melawan keputusan Trump. Namun, para diplomat Arab telah menyatakan akan mengrimkan sebuah rancangan resolusi yang mengecam keputusan itu ke Dewan Keamanan PBB. Mereka juga akan menyiapkan langkah-langkah yang tidak ditentukan yang menyentuh hubungan bilateral antara anggota Liga Arab dan Washington.

Pengumuman pengakuan Yerusalem oleh Trump, dan niatnya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di sana, memicu kecaman dari seluruh dunia. Bahkan sekutu dekat AS memintanya tidak perlu lagi menimbulkan konflik di wilayah yang rawan konflik.

Status kota Yerusalem menjadi inti konflik Israel-Palestina, dan langkah Trump secara luas dianggap memihak Israel. Bahkan krisis kecil mengenai status Yerusalem dan lokasi suci di Kota Tua kuno telah memicu pertumpahan darah yang mematikan di masa lalu.



Credit  sindonews.com


Arab Saudi Desak AS Pertimbangkan Kembali Pengakuan Yerusalem


Arab Saudi Desak AS Pertimbangkan Kembali Pengakuan Yerusalem
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menedesak AS mempertimbangkan kembali pengakuan terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Istimewa


KAIRO - Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, memuji masyarakat internasional dengan suara bulat menolak keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump, dalam sebuah pidato pada Rabu lalu, mengumumkan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Kami mendesak Washington untuk mempertimbangkan kembali keputusannya mengenai Yerusalem," kata al-Jubeir seperti dikutip dari Asharq al-Awsat, Minggu (10/12/2017).

Pernyataan itu diungkapkannya dalam sebuah pertemuan darurat Liga Arab yang diadakan di Kairo untuk menyikapi keputusan Trump, yang juga menyetujui relokasi kedutaan negaranya di Israel ke Yerusalem.


Jubeir menambahkan bahwa prakarsa perdamaian Arab tahun 2002 yang ditandatangani di Beirut berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Oleh karena itu, kami meminta masyarakat internasional untuk mengintensifkan upayanya untuk memungkinkan rakyat Palestina mendapatkan kembali hak-hak mereka dan agar stabilitas dipulihkan di wilayah ini," tegas menteri Saudi tersebut.

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibukotanya, sebuah posisi yang hampir seluruh dunia menolak dan mengatakan bahwa statusnya harus ditentukan dalam perundingan damai dengan Palestina. Sementara Yerusalem Timur, yang termasuk Kota Tua, dianggap wilayah Palestina yang diduduki berdasarkan hukum internasional.

Orang-orang Palestina berharap wilayah ini akan menjadi ibukota negara masa depan mereka setelah menyetujui negosiasi status akhir dengan Israel, sesuai dengan Perjanjian Oslo 1993. Langkah Trump menempatkan harapan ini dalam bahaya yang serius.


Credit  sindonews.com













Qatar Sepakat Beli Jet Tempur Thypoon dalam Jumlah Besar


Kota Doha, Qatar.
Kota Doha, Qatar.


CB, DOHA -- Qatar akan membeli 24 jet tempur thypoon senilai senilai delapan miliar dolar AS dari Inggris untuk menambah stok persenjataan berteknologi tinggi. Kesepakatan antara kedua negara ditandatangani di Doha oleh Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammed al-Attiyah dan mitranya dari Inggris, Gavin Williamson. 

Hal ini merupakan pembelian terbesar pesawat tempur thypoon selama lebih dari satu dekade. "Jet-jet berat ini akan meningkatkan misi militer Qatar untuk mengatasi tantangan di Timur Tengah, yang mendukung stabilitas di kawasan ini, dan memberikan keamanan di rumah," kata Williamson dikutipdari Al-Jazeera, Senin (11/12).

Kesepakatan pembelian jet tempur thypoon itu juga mencakup pelatihan personel angkatan udara. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk membuat skuadron operasi bersama. Hal ini menandai dimulainya sebuah kemitraan antara angkatan udara Qatar dan Royal Air Force Inggris (RAF).

"Skuadron menangani semua operasi tempur udara, memastikan kesiapan tempur untuk semua pilot dan teknisi Qatar dan Inggris," kata Williamson.

Williamson melanjutkan, hal ini juga akan memberikan peran penting dalam cakupan operasional dan keamanan udara selama acara Piala Dunia pada 2022 mendatang.

Qatar menyebut pada Kamis (6/12) lalu, pihaknya akan membeli 12 jet tempur Dassault Rafale dari perusahaan penerbangan Prancis dalam kesepakatan senilai satu miliar dolar AS. Kedua kesepakatan tersebut terjadi sebagai penanda bahwa blokade melawan Qatar telah selesai selama lebih dari enam bulan.

Pada 5 Juni lalu, Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab menyatakan akan memotong semua hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar. Negara-negara tersebut menuduh Qatar memiliki hubungan dengan terorisme, memperkuat hubungannya dengan Iran, dan ikut campur dalam urusan internal negara lain. Namun pihak Qatar membantah semua tuduhan itu.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID




Aksi Tolak Keputusan Donald Trump Meluas


Massa menggelar demonstrasi di depan Kedubes AS di Jakarta, Jumat (8/12), menolak keputusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem milik Israel.
Massa menggelar demonstrasi di depan Kedubes AS di Jakarta, Jumat (8/12), menolak keputusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem milik Israel.

CB, JAKARTA – Aksi menentang kebijakan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dilakukan di berbagai daerah, kemarin. Mereka mendesak AS mencabut kebijakan tersebut.

Di Jakarta, ribuan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta keluarga mereka menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia di Jakarta Pusat, kemarin. Aksi itu serangkaian dengan aksi serupa yang diikuti ribuan kader PKS di berbagai kota sejak Jumat (8/12).

Ribuan massa berpakaian putih dan mengenakan atribut Palestina hadir sejak sekitar pukul 07.00 WIB. Ribuan massa terus berdatangan sampai sekitar pukul 09.00 WIB sebelum acara dimulai.

Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Kami Bersama Palestina" serta spanduk lain yang mendukung kebebasan negara tersebut. Aksi tersebut berlangsung tertib. Kebanyakan massa hadir bersama keluarganya, bahkan tidak sedikit yang membawa anak-anak mereka.

"Inilah bentuk kesaksian kami, PKS bersama-sama rakyat dan seluruh komponen elemen, agama, dan suku bangsa," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal dalam orasi Aksi Bela Palestina di depan Kedubes AS, Ahad (10/12).

Mustafa berujar, Aksi Bela Palestina digelar PKS sejak akhir pekan lalu di berbagai daerah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan Barat. Aksi serupa serentak digelar di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Bengkulu, Kalimantan Utara, Jambi, dan Lampung.

Ketua Umum Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Soeripto yang juga hadir pada aksi itu mengatakan, keputusan Trump tidak mengindahkan resolusi PBB. Menurut dia, hal ini pasti menimbulkan reaksi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Ia juga mendesak Pemerintah Indonesia melayangkan ultimatum kepada Pemerintah AS. "Jika tujuh hari tidak digubris, harus ada sanksi. Pulangkan dubes AS dan tarik dubes RI dari AS," papar Soeripto dalam orasinya di depan Kedubes AS, kemarin.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman juga menuntut keras Pemerintah AS untuk segera membatalkan pernyataan sepihaknya terkait Yerusalem. Menurut dia, pengakuan sepihak AS tersebut telah mengabaikan tiga Resolusi Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB.

"Oleh karena itu, PKS terus mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia lebih proaktif mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan (DK) PBB serta masyarakat internasional untuk segera meresponsnya dengan tindakan politik dan diplomatik yang lebih tegas," papar Sohibul.

Kelompok Solidaritas Masyarakat Banten juga menggelar Aksi Bela Yerusalem di Lapangan Ahmad Yani, alun-alun Kota Tangerang. "Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah merenggut hak kemerdekaan Palestina," ujar koordinator aksi sekaligus Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tangerang Abdul Muhyi saat melakukan orasi di Lapangan Ahmad Yani, kemarin.

Aksi yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut diikuti kurang lebih 300 masa dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi mahasiswa. Aksi diisi dengan pembacaan puisi untuk al-Aqsha dan orasi tokoh-tokoh ormas.

Ratusan warga Kota Batam, Kepulauan Riau, yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat juga menggelar aksi memprotes kebijakan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam aksi yang juga diikuti perwakilan NU, Muhammadiyah, dan Front Pembela Islam (FPI) itu, aktivis juga mengumpulkan dana yang akan diserahkan kepada Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina.

Sekitar 1.000 umat Islam dari puluhan ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Dunia Islam (SDI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi penolakan dengan melakukan long march dari Masjid Hubbul Wathan Islamic Center menuju ke Jalan Udayana, Kota Mataram, NTB, kemarin.

Aksi serupa di Jalan Udayana juga dilaksanakan oleh puluhan santri Madrasah Aman Sayang Ibu Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Mereka menyampaikan penolakan secara keras terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat. 




Credit  REPUBLIKA.CO.ID


'Pernyataan Trump Sakiti Umat Islam Dunia'


Unjuk rasa menentang putusan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel di Berlin, Jerman, Jumat (8/12).
Unjuk rasa menentang putusan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel di Berlin, Jerman, Jumat (8/12).

CB, TANGERANG -- Solidaritas Masyarakat Banten untuk Palestina menggelar Aksi Bela Yerusalem, Ahad (10/12). Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Tangerang, Abdul Muhyi mengatakan, aksi yang digelar di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang tersebut memberikan lima pernyataan sikap.

"Pertama, sikap Presiden Amerika telah menyakiti hati umat Islam di dunia dan hanya akan membuat kekacauan perdamaian dunia. Klaim sepihak tersebut hanya akan memperpanjang konflik yang terjadi," kata dia di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Ahad.

Sikap kedua, Solidaritas Masyarakat Banten untuk Palestina menolak keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pernyataan tersebut, kata Muhyi, bertentangan dengan resolusi yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB.

"Ketiga, mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera pro-aktif dalam membantu dan memediasi permasalahan yang terjadi di Palestina, serta senantiasa berkomitmen dalam upaya kemerdekaan Palestina," ujar dia.

Tidak hanya itu, pernyataan sikap keempat juga meminta Pemerintah Indonesia untuk mengusulkan sanksi terhadap Amerika Serikat ke PBB. Sebab, kata dia, pernyataan sikap nyeleneh dari Trump sudah sangat jelas melanggar apa yang disepakati PBB.

Terakhir, seruan untuk umat Islam seluruh dunia agar bisa memberikan bantuan dan mendoakan Palestina. "Agar senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala," kata dia lagi.

Aksi yang dimulai pukul 07.00 WIB tersebut diikuti kurang lebih 300 masa dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi mahasiswa. Aksi diisi dengan aksi pembacaan puisi untuk Al Aqsha dan orasi tokoh-tokoh ormas.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID













Massa Jerman Mengamuk di Depan Kedubes AS, Bendera Israel Dibakar


Massa Jerman Mengamuk di Depan Kedubes AS, Bendera Israel Dibakar
Massa di Jerman unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Berlin. Mereka memprotes pengakuan sepihak AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Foto/REUTERS/Pawel Kopczynsk


BERLIN - Sejumlah massa dari sekitar 2.500 demonstran di Berlin, Jerman, mengamuk di depan kantor Kedutaan Besar (kedubes) Amerika Serikat (AS) pada hari Minggu. Sebuah bendera Israel dibakar.

Amuk massa itu terjadi dalam demonstrasi menentang keputusan Presiden AS Donald Trump yang secara resmi dan sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Menurut Kepolisian Berlin, penyelidikan sedang diluncurkan terhadap 11 orang terkait pembakaran bendera negara Yahudi tersebut.

Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk anti-Semitisme di negaranya.

Sebelumnya, pada hari Jumat, ratusan orang berkumpul di luar kedutaan AS di Ibu Kota Jerman untuk demonstrasi “Day of Rage” (Hari Kemarahan). Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka telah menahan 10 orang selama demonstrasi tersebut dan 12 tuntutan pidana diajukan, termasuk terkait pembakaran bendera Israel.

Maas kepada surat kabar Bild pada hari Senin (11/12/2017), mengecam aksi anti-Semitisime. ”Segala jenis anti-Semitisme adalah serangan terhadap semua orang. Anti-Semitisme tidak boleh diizinkan untuk memiliki tempat (dalam masyarakat) lagi,” katanya.

Anti-Semitisme tetap menjadi isu yang sangat sensitif di Jerman setelah lebih dari 70 tahun berakhirnya Holocaust era Nazi, di mana 6 juta orang Yahudi diyakini dibantai rezim Adolf Hitler. Jerman sendiri menganggap dirinya sebagai salah satu sekutu terdekat Israel.

Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel mengatakan kepada Bild bahwa kritik terhadap keputusan Trump dapat dimengerti. Namun, kata dia, orang tidak memiliki hak atau alasan untuk membakar bendera Israel, menimbulkan kebencian terhadap orang Yahudi atau mempertanyakan hak Israel untuk eksis.

“Siapapun yang melakukan itu tidak hanya berdiri melawan Israel, tapi juga melawan konstitusi Jerman dan Jerman tidak akan mentoleransi hal itu,” ujar Menlu Gabriel.

Gabriel mengatakan bahwa Jerman hanya mengizinkan demonstrasi damai dan tidak mengizinkan konflik di mana orang-orang bersiap menggunakan kekerasan untuk dibawa ke Jerman dari negara lain.




Credit  sindonews.com



Soal Yerusalem, Kedutaan Amerika Serikat di Lebanon Digeruduk


Soal Yerusalem, Kedutaan Amerika Serikat di Lebanon Digeruduk
Tentara Libanon membersihkan puing-puing di sebuah pos pemeriksaan yang rusak setelah tembak-menembak antara pasukan Israel dan Libanon di sepanjang perbatasan di Adaisseh, Lebanon, Selasa (3/8). AP/ Mohammed Zaatari

CB, Jakarta - Polisi Lebanon terpaksa menembakkan gas air mata ke kerumunan demonstran yang mencoba menggeruduk kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut. Mereka menentang keputusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem menjadi ibu kota Israel.
Laporan Al Jazeera dari tempat kejadian menyebutkan, para pengunjuk rasa melemparkan bebatuan ke pasukan keamanan Lebanon yang memagar betis jalan utama menuju kantor kedutaan besar Amerika Serikat di kawasan Awkar, Beirut Utara, Ahad, 10 Desember 2017.


Tentara Libanon membersihkan puing-puing di sebuah pos pemeriksaan yang rusak setelah tembak-menembak antara pasukan Israel dan Libanon di sepanjang perbatasan di Adaisseh, Lebanon, Selasa (3/8). AP/ Mohammed Zaatari
Bahkan beberapa ratus warga Palestina, tulis Al Jazeera, tampak bentrok dengan pasukan keamanan. "Di sana ada kemarahan. Mereka meneriakkan, 'Palestina maafkan kami. Mereka menutup pintu kita'."
Kemarahan para demonstran tidak hanya ditujukan langsung kepada Amerika Serikat yang memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mereka juga merasa bahwa para pemimpin Arab hanya pandai bicara tetapi tak sanggup bertindak.
"Mereka berseru agar dilakukan intifada melawan Israel dan meminta kepada pemimpin Palestina tidak melanjutkan perundingan damai dengan Israel," Al Jazeera melaporkan.
Pengunjuk rasa Palestina membakar ban saat mereka mengibarkan bendera Palestina dan foto-foto presiden Palestina Yasser Arafat saat melakukan demonstrasi di lapangan utama di Kota Gaza, 6 Desember 2017. Mereka menentang akan keputusan Presiden AS, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AP Photo
Pasukan keamanan Lebanon tampak mengamankan kedutaan besar Amerika Serikat pada jarak tiga kilometer. Mereka melengkapi diri dengan meriam air guna membubarkan demonstran. Sementara itu, para demonstran berusaha keras memindahkan pagar berduri dan nekad memanjat barikade.

Aksi tesebut dibalas oleh pasukan keamanan Lebanon dengan tembakan gas air mata dan meriam air berkekuatan tinggi guna membubarkan pengunjuk rasa dari kedutaan besar Amerika Serikat. Pada aksi tersebut, pemerintah Lebanon meminta kepada para pengunjuk rasa tidak merusak fasilitas umum dan milik warga.



Credit  TEMPO.CO







Ini Temuan Awal PBB Soal Rudal yang Ditembakan ke Arab Saudi



Ini Temuan Awal  PBB Soal Rudal yang Ditembakan ke Arab Saudi
Pemberontak Houthi memegang rudal dan senapan sambil meneriakkan slogan anti-PBB saat unjuk rasa di Sanaa, Yaman, 5 Juli 2015. Mereka memprotes dukungan PBB terhadap Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang sedang dalam pengasingan. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

CB, Jakarta - Pejabat tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menemukan ciri dari rudal yang ditembakkan ke Arab Saudi oleh milisi Houthi di Yaman tampaknya memiliki asal usul yang sama. Dan, tim investigasi PBB juga masih menyelidiki klaim Amerika Serikat dan Arab Saudi bahwa rudal itu disediakan Iran.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam laporan 2 tahunannya mengenai penerapan sanksi dan pembatasan kepada Iran menuliskan  tim PBB melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk memeriksa puing-puing rudal yang ditembakkan pada 22 Juli dan 4 November 2017.

"Tim PBB menemukan bahwa rudal memiliki ciri struktural dan manufaktur serupa yang menunjukkan asal usul yang sama," kata Guterres dalam laporan Jumat kepada Dewan Keamanan PBB, seperti yang dilansir Reuters pada Sabtu, 9 Desember 2017 waktu setempat.

Laporan Guterres juga mengatakan pejabat PBB melihat tiga komponen, yang oleh pihak berwenang Arab Saudi disebut berasal dari rudal yang ditembakkan pada 4 November 2017. Komponen itu terdapat cetakan logo serupa dengan Grup Industri Shahid Bagheri, yang merupakan sebuah perusahaan yang masuk daftar hitam PBB.
"Pejabat itu masih menganalisis informasi yang dikumpulkan dan akan melapor kembali ke Dewan Keamanan," tulis Guterres.
Koalisi pimpinan-Saudi menggunakan serangan rudal 4 November untuk membenarkan blokade Yaman selama beberapa minggu. Koaalisi ini mengatakan blokade diperlukan untuk membendung aliran senjata ke Houthi dari Iran.
Meski blokade itu mulai dikurangi, situasi Yaman tetap mengerikan. Sekitar 8 juta orang berada di ambang kelaparan, dengan wabah kolera dan difteri.
Sebuah laporan terpisah ke Dewan Keamanan pada bulan lalu oleh sebuah panel ahli independen yang memonitor sanksi yang diberlakukan di Yaman menemukan empat rudal yang ditembakkan tahun ini ke Arab Saudi tampaknya telah dirancang dan diproduksi oleh Iran.
Namun, panel itu mengatakan pihaknya belum memiliki bukti mengenai identitas broker atau pemasok rudal itu.
Laporan itumuncul di tengah seruan Amerika Serikat agar Iran bertanggung jawab atas pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB di Yaman dan memasok senjata ke Houthi.
Iran membantah memasok senjata untuk Houthi dengan mengatakan  tuduhan Amerika dan Arab Saudi tidak berdasar.
Pasukan yang dipimpin Arab Saudi, yang mendukung pemerintah Yaman, telah memerangi milisi Houthi yang bersekutu dengan Iran dalam perang sipil Yaman selama lebih dari 3 tahun.



Credit  TEMPO.CO





Jepang, AS dan Korsel Latihan Lacak Rudal


Jepang, AS dan Korsel Latihan Lacak Rudal
Ilustrasi sistem pertahanan rudal AS. (Reuters/Lucy Nicholson)


Jakarta, CB -- Angkatan Laut Militer Jepang menyatakan akan berlatih melacak peluru kendali bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan selama dua hari mulai Senin (11/12), di tengah ketegangan akibat perkembangan cepat program persenjataan Korea Utara.

Latihan ini bakal menjadi latihan keenam yang melibatkan ketiga negara dalam hal pelacakan rudal balistik, kata AL Jepang.

AL Jepang tidak menyatakan apakah sistem pertahanan rudal THAAD yang kontroversial akan dilibatkan dalam latihan ini. Pengerahan sistem tersebut di Korea Selatan memicu kemarahan Beijing karena khawatir radarnya bisa memantau jauh ke dalam wilayah China dan mengancam keamanan.


Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan militer skala besar pekan lalu. Korut menyebut kegiatan itu membuat perang tak terhindarkan.

Korea Utara sempat meluncurkan rudal melintasi Jepang dalam salah satu uji coba senjatanya. Pada 29 November, mereka meluncurkan rudal balistik antarbenua yang diklaim paling canggih sejauh ini dan mampu mencapai daratan Amerika Serikat.

Merespons peluncuran rudal bulan lalu, AS menyatakan kepemimpinan Korut akan "sepenuhnya dihancurkan" jika perang sampai terjadi. Pentagon telah berulang kali menunjukkan kebolehan militernya menyusul uji coba yang dilakukan Pyongyang.

Sistem pertahanan rudal THAAD.
Sistem pertahanan rudal THAAD. (U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)
Amerika Serikat juga menekan China dan negara-negara lain untuk memutus perdagangan dan hubungan diplomatik dengan Korea Utara, untuk menghentikan aliran dana ilegal yang digunakan untuk mengembangkan persenjataan.

Pada Minggu, Korsel menyatakan akan menjatuhkan sanksi unilateral baru terhdap 20 institusi dan puluhan individu di Korea utara, melarang seluruh transaksi finansial antara mereka yang dikenai hukuman dan warga Korsel manapun.


"Sanksi unilateral ini akan mencegah dana ilegal mengalir ke Korea Utara dan berkontribusi memperkuan sanksi masyarakat internasional terhadap Korea Utara," kata Kementerian Keuangan Korea Selatan.

Langkah ini dapat dikatakan hanya simbolis karena perdagangan antara kedua negara telah dilarang sejak Mei 2010, menyusul tudingan peluncuran torpedo terhadap kapal perang Korsel. Korut menampik tudingan tersebut.

Menurut laporan NHK yang dikutip Reuters, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera menyatakan pihaknya berencana menganggarkan 730 juta yen atau sekitar Rp89 milyar untuk membangun sistem pencegah rudal baru, Aegis Ashore, di tahun yang akan datang.

Korea Utara kerap mengancam akan menghancurkan Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat, dan menyatakan program senjatanya diperlukan untuk mencegah agresi AS. Amerika Serikat menempatkan 28.500 pasukan di Korsel, warisan dari perangKorea 1950-53.



Credit  cnnindonesia.com










Usai Kunjungi Korut, Pejabat PBB Sebut Situasi Gawat


Usai Kunjungi Korut, Pejabat PBB Sebut Situasi Gawat
Ilustrasi rudal Korut. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Usai mengunjungi Korea Utara, seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut ketegangan di Semenanjung Korea sebagai masalah keamanan yang paling berbahaya di dunia.

Wakil Sekretaris Jenderal bidang Hubungan Politik, Jeffrey Feltman, mengunjungi negara terisolasi itu pada Selasa hingga Jumat pekan lalu. Dia menjadi pejabat PBB tertinggi yang mengunjungi Korea Utara dalam enam tahun terakhir.

Dalam kunjungannya, dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ri Yong Ho. Pertemuan itu diadakan saat keadaan tegang, sepekan setelah Korea Utara menguji coba peluru kendali balistik antarbenua canggih dan Korea Selatan menggelar latihan militer bersama sekutunya, Amerika Serikat.


Ri dan Feltman "sepakat situasi saat ini paling tegang dan merupakan masalah perdamaian dan keamanan paling berbahaya di dunia," kata PBB dalam pernyataan yang dikutip CNN.

Feltman menegaskan pentingnya implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB dan mengatakan solusi diplomatik bisa dicapai melalui dialog yang tulus.

Dalam pernyataan kepada wartawan, dia mengatakan ada "keperluan urgen untuk mencegah salah perhitungan dan membuka jalur untuk mengurangi risiko konflik." Dia menekankan bahwa masyarakat internasional waspada karena peningkatan ketegangan dan berkomitmen pada solusi damai.

"Ini harus segera diselesaikan," ujarnya.

Secara teknis Korut dan Korsel masih dalam status berperang karena peperangan yang melibatkan kedua negara berakhir dengan gencatan senjata, bukan kesepakatan damai, 1953 silam.

Kunjungan Feltman bertepatan dengan latihan militer tahunan AS dan Korsel yang bertujuan untuk mendorong "efektivitas tempur" aliansi tersebut.

Media pemerintah Korut menyebut latihan itu merupakan "latihan perang udara bersama yang diarahkan kepada DPRK (singkatan nama resmi Korea Utara)."

Latihan itu dilaksanakan setelah Pyongyang menguji coba rudal Hwasong-15.





Credit  cnnindonesia.com




Jepang Anggarkan 250 Juta Yen Untuk Pembelian Rudal Jelajah Jarak Jauh Bagi Pesawat Tempurnya


Jepang Anggarkan 250 Juta Yen Untuk Pembelian Rudal Jelajah Jarak Jauh Bagi Pesawat Tempurnya
Yoshiyuki Sugiyama Kepala Staf Angkatan Udara Jepang


CB, TOKYO - Pemerintah Jepang khususnya angkatan udaranya akan memperlengkapi semua pesawar tempurnya F-35 dengan peluru kendali (rudal) jarak jelajah jauh sampai 900 kilometer buatan Norwegia (LRM) dan buatan Amerika Serikat (AS) dua jenis (LRASM dan JASSM).
"Anggaran untuk JSM sekitar 220 juta yen dan anggaran untuk penelitiannya sekitar 30 juta yen sehingga total 250 juta yen," papar Yoshiyuki Sugiyama Kepala Staf Angkatan Udara Jepang Jumat ini (8/12/2017).

Harga 250 juta yen adalah harga kira-kira untuk satu buah peluru kendali (rudal) jelajah jarang jauh tersebut.
Menurut Sugiyama, keputusan pembelian dan memperlengkapi pesawat tempur F-35 dengan rudal tersebut sangat tepat.
"Ini untuk melindungi pasukan angkatan udara dan sekaligus menjaga diri kawasan udara Jepang dari serangan negara luar yang bisa terjadi sewaktu-waktu saat ini. Jangan sangat pantas sekali keputusan ini," paparnya.
Sementara itu dua pengamat militer Jepang berbeda pendapat. Hideki Uemura (61) pengajar dari Universitas Ryutsu Keizai menyatakan snagat hati-hati sekali.
"Keputusan ini yang mungkin di dalam negeri sebagai alasan bela diri tetapi bagi negara lain mungkin bisa ditafsirkan lain sebagai militerisasi Jepang ini bahaya sekali. Olehkaren aitu harus dibahas di parlemen dengan mendalam keputusan ini," paparnya.
Sedangkan peneliti dan dosen lain dari GRIPS, Narushige Michisita (52) menyatakan keputusan yang baik kali ini.

"Hal ini bagus karena situasi saat ini sangat memprihatinkan dan Jepang harus bisa membela diri dari kemungkinan adanya serangan dari negara lain dan keputusan persenjataan tersebut baik menurut saya," papar Michishita.



Credit  tribunnews.com



Jepang Akan Pasang Rudal Jelajah Jarak Jauh Pada Pesawat Tempurnya




Jepang Akan Pasang Rudal Jelajah Jarak Jauh Pada Pesawat Tempurnya
Itsunori Onodera Menteri pertahanan Jepang

CB, TOKYO - Untuk mempertahankan diri, terutama dari serangan negara tetangga seperti Korea Utara (Korut), pemerintah Jepang melalui Menteri Pertahanan Itsunori Onodera pagi ini (8/12/2017) mengumumkan pemasangan rudal jelajah jarak jauh pada pesawat tempurnya.
"Rudal jelajah jarak jauh dipasang di pesawat tempur karena perlu untuk menanggapi lingkungan keamanan yang semakin parah saat ini," paparnya yang sempat menyebut nama Korut pula.


Pemasangan rudal itu, tambahnya, tidak ditujukan untuk menyerang basis musuh yang disebut, tetapi untuk pertahanan diri saja.
"Untuk dapat secara efektif membela negara kita perlu mengamankan keamanan personil SDF (satuan bela diri Jepang) di mana lingkungan keamanan yang semakin parah saat ini dan rudal itu kami perkenalkan sebagai rudal stand-off (berjaga) untuk menghadapi apabila ada serangan dari luar," tekannya lagi.
Secara khusus, rudal kisaran 500 kilometer dipasang di F35A buatan Norwegia "JSM", yang dijadwalkan dipasang atau pada F15 rudal jelajah 900 km, buatan AS dengan nama "LRASM" dan "JASSM" yang terkait dengan anggaran tahun depan.
Untuk itu anggaran tambahan nantikan akan diterapkan pada hal tersebut.
Rudal jelajah jarang jauh ini juga digunakan untuk melindungi kapal perusak canggih Jepang Aegis bagi pertahanan negara, tambahnya.

"Pengenalan rudal jelajah jarak jauh tidak ditujukan pada apa yang disebut " serangan berbasis musuh" yang menyerang basis musuh. Oleh karena itu hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada sekarang."






Credit  tribunnews.com


Terungkap, Jet Tempur Rusia dan AS 'Bentrok' di Langit Suriah


Terungkap, Jet Tempur Rusia dan AS Bentrok di Langit Suriah
Sebuah jet tempur F-22 Raptor AS secara aktif mencegah jet tempur Su-25 Rusia menyerang basis teroris ISIS di pinggiran Kota Mayadin pada 23 November 2017. Foto/Twitter @@RusEmbUSA


MOSKOW - Media pemerintah Rusia mengungkap “bentrok” antara pesawat jet tempur Su-25 Rusia dengan pesawat jet tempur F-22 Raptor Amerika Serikat (AS) di wilayah udara atau langit Rusia. Insiden ini terjadi 23 November, namun baru dibeberkan militer Moskow.

Menurut militer Moskow, dua pesawat jet tempur Su-25 Rusia awalnya sedang ditugaskan untuk misi pengeboman terhadap sebuah pangkalan yang dikuasai teroris di sebelah barat Sungai Eurphrates (Efrat), 23 November 2017 lalu. Namun sebuah jet tempur F-22 Raptor AS melakukan intervensi.

”F-22 meluncurkan umpan pelontar dan menggunakan airbrakes sambil terus-menerus melakukan manuver (di dekat jet tempur Rusia), memperagakan pertempuran udara,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov, seperti dikutip Sputnik.

Gangguan jet tempur F-22 berakhir setelah jet tempur Su-35S Rusia bergegas datang untuk membantu pesawat-pesawat jet tempur Su-25.

”Setelah munculnya pesawat tempur super multifungsi, jet tempur Amerika menghentikan manuver yang berbahaya dan bergegas memasuki wilayah udara Irak,” katanya.

Laporan ini diperkuat dengan bukti foto yang dirilis akun Twitter Kedutaan Besar Rusia untuk AS, @RusEmbUSA, bertanggal 9 Desember. “Sebuah jet tempur F-22 Amerika secara aktif mencegah pesawat Su-25 Rusia melakukan misi tempur untuk menghancurkan kubu ISIS di pinggiran Kota Mayadin pada 23 November,” tulis kedutaan tersebut, yang dikutip Senin (11/12/2017).

Moskow mengklaim basis yang diserang militernya tersebut diduduki oleh militan Islamic State atau ISIS. ”Sebagian besar pertemuan jarak dekat antara jet Rusia dan AS di daerah sekitar Sungai Efrat telah dikaitkan dengan upaya pesawat AS untuk menghalangi pesawat tempur Rusia menyerang teroris ISIS,” kata Konashenkov.

Pentagon, yang belum menanggapi laporan insiden tersebut, baru-baru ini mengeluhkan apa yang mereka sebut ”perilaku tidak aman” dari jet tempur Rusia.

”Kami melihat enam sampai delapan insiden setiap hari di akhir November, di mana pesawat Rusia atau Suriah menyeberang ke wilayah udara kami di sisi timur Sungai Efrat,” kata Komando Pusat (CENTCOM) Angkatan Udara AS melalui seorang juru bicara kepada media AS.

”Ini menjadi semakin sulit bagi pilot kami untuk mengetahui apakah pilot Rusia dengan sengaja menguji atau mendorong kita untuk bereaksi, atau jika ini hanya kesalahan yang jujur. Perhatian terbesar adalah bahwa kita dapat menembak jatuh pesawat Rusia karena tindakannya dilihat sebagai sebuah ancaman bagi kekuatan udara atau darat kami,” ujarnya. 



Credit  sindonews.com







Soal Yerusalem, Presiden Palestina Tolak Temui Wapres AS


Soal Yerusalem, Presiden Palestina Tolak Temui Wapres AS
Presiden Palestina Mahmud Abbas menolak untuk bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence akhir bulan Desember 2017.(REUTERS/Denis Balibouse)


Jakarta, CB -- Presiden Palestina Mahmud Abbas menolak untuk bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence akhir bulan Desember 2017.

Penolakan ini terkait dengan adanya keputusan kontroversial Trump soal Yerusalem. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang perwakilan Abbas pada Sabtu (9/12).

Akibat pernyataan pengakuan Trump yang mengungkapkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, serangan udara yang membabi buta di jalur Gaza dan demonstrasi mencekam di Palestina terjadi selama tiga hari berturut-turut. Setidaknya empat orang terbunuh dan puluhan lainnya cedera sejak pengakuan Trump tersebut.


Hal ini pun dikecam oleh Dewan Keamanan PBB.

"Tidak akan ada pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika di Palestina," kata penasihat hukum Abbas Majdi al-Khaldi kepada AFP.

"Amerika sudah melanggar semua garis merah dengan keputusan Yerusalem."




Sebelum Presiden Palestina membatalkan pertemuannya dengan Pence, Paus Tawadros II dari Gereja Koptik Mesir juga membatalkan pertemuan dengan Pence.

Pihak Gereja tersebut mengatakan bahwa mereka menolak menerima Pence karena pengakuan Trump soal Yerusalem yang dianggap tak memperhitungkan perasaan warga Arab.

Keputusan tersebut muncul sehari setelah Ahmed al-Tayeb, pemimpin Al-Azhar juga membatalkan rencana untuk bertemu dengan Wakil Presiden AS, Mike Pence.


Credit  cnnindonesia.com


Palestina akan abaikan kunjungan wapres AS terkait Yerusalem




Palestina akan abaikan kunjungan wapres AS terkait Yerusalem
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Subekti)



Kairo/Gaza (ACB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak akan menemui Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence pada bulan ini untuk menentang keputusan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kata menteri luar negeri Palestina pada Sabtu.

Kekerasan terjadi selama tiga hari belakangan di Gaza akibat keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu, yang membalik politik luar negeri pendahulunya terhadap Timur Tengah.

Pada Sabtu, serangan udara Israel menewaskan dua orang bersenjata Palestina setelah kelompok keras menembakkan sejumlah roket ke permukiman Israel sehari sebelumnya.

Pengakuan Trump terkait kedudukan Yerusalem itu memicu kemarahan dunia Arab sekaligus mengecewakan sekutu Barat-nya, yang menyatakan keputusan tersebut menghancurkan upaya perdamaian dan mengancam menciptakan kekerasan baru di Timur Tengah.

Pada Sabtu malam, menteri luar negeri negara Timur Tengah mendesak Amerika Serikat membatalkan pengakuannya itu. Liga Arab, dalam pernyataan tertulis seusai menggelar pertemuan darurat di Kairo, menyebut keputusan Trump tersebut "pelanggaran berbahaya terhadap hukum internasional".

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian bereaksi atas kritik tersebut pada Minggu, sebelum bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.

"Saya mendengar (dari negara-negara Eropa) suara kecaman terhadap keputusan bersejarah Presiden Trump, namun saya tidak mendengar kecaman terhadap penembakan roket yang menghujani Israel (yang terjadi usai pengakuan tersebut)," kata Netanyahu.

Israel bersikukuh semua wilayah Yerusalem adalah bagian dari ibu kota mereka. Sementara Palestina menuntut Yerusalem Timur menjadi ibu kota bagi negara Palestina merdeka di masa mendatang.

Sebagian besar negara mengakui Yerusalem Timur, yang dianeksasi oleh Israel dalam perang 1967, sebagai wilayah jajahan sehingga statusnya harus ditentukan melalui perundingan antara Israel dengan Palestina.

Pemerintahan Trump sendiri mengaku masih berkomitmen terhadap perundingan damai Israel dengan Palestina, bahwa Yerusalem akan menjadi ibu kota Palestina dan netral terhadap penetapan batas kota.

Dalam menanggapi keadaan itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan akan mencari sponsor perundingan baru untuk menggantikan Amerika Serikat. Palestina juga akan mengupayakan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk keputusan Trump.

"Kami akan mencari mediator baru dari negara-negara Arab dan komunitas internasional," kata Maliki kepada sejumlah wartawan sebelum pertemuan Liga Arab di Kairo.

Sumber dari kantor kepresidenan Turki mengatakan bahwa Presiden Tayyip Edogan dan Macron akan berupaya membujuk Amerika Serikat agar mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

Di sisi lain, Pence juga memperoleh penolakan dari Gereja Koptik di Mesit.

Sebelum mendapatkan penolakan itu, Pence dijadwalkan bertemu dengan Abbas pada 19 Desember.

Sementara itu, di Gaza, sejumlah petempur kelompok militan menembakkan sedikitnya tiga roket dengan sasaran kota kecil Israel pada Jumat malam. Israel kemudian membalas dengan menyerang sebuah tempat penyimpanan senjata dari udara.

Hamas, yang menguasai Gaza, membenarkan tewasnya dua orang dari kelompoknya akibat serangan udara Israel. Hamas saat ini mendesak warga Palestina untuk terus melawan pasukan Israel.

Pada Sabtu, demonstrasi dari pihak Palestina mulai mereda dibanding dua hari sebelumnya. Sekitar 60 pemuda Palestina melempar bebatuan ke arah para tentara Israel di perbatasan Gaza.

Sedikit-dikitnya, 10 orang terluka akibat tembakan balasan dari Israel, kata kementerian kesehatan setempat.

Di Tepi Barat, sejumlah warga Palestina membakar ban dan melempar bebatuan serta bom molotov ke arah tentara Israel, yang kemudian membalas dengan tembakan gas air mata, peluru karet, dan dalam beberapa kasus, tembakan api.

Satu orang ditangkap dalam insiden tersebut, kata militer Israel.

Di Yerusalem Timur, sekitar 60 orang berdemonstrasi di dekat tembok kawasan Kota Tua, di mana polisi perbatasan paramiliter yang menaiki kuda mencoba membubarkan pengunjuk rasa dengan gas air mata.

Sebanyak 13 demonstran ditangkap dan empat petugas menderita luka ringan oleh lemparan batu, kata juru bicara kepolisian Micky Rosenfeld.

Pada Jumat, ribuan warga Palestina turun ke jalan untuk menyatakan protes dan dua orang di antara mereka tewas saat bentrok dengan tentara Israel di perbatasan Gaza. Belasan orang juga terluka di Tepi Barat.

Gelombang unjuk rasa juga muncul di sejumlah negara Muslim, demikian Reuters melaporkan.



Credit  antaranews.com

Tolak Bertemu Pence, Gedung Putih Sayangkan Sikap Palestina


Tolak Bertemu Pence, Gedung Putih Sayangkan Sikap Palestina
Wakil Presiden Mike Pence akan melakukan kunjungan ke Timur Tengah pada akhir bulan ini. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menuduh Otoritas Palestina berjalan menjauh dari sebuah kesempatan untuk mendiskusikan perdamaian di Timur Tengah setelah menolak bertemu Wakil Presiden Mike Pence. Mike Pence dijadwalkan akan mengunjungi Israel akhir bulan ini dan akan mengunjungi Kota Bethlehem, Palestina.

Gedung Putih tampaknya mengkonfirmasi jika Pence tidak akan bertemu dengan siapa pun dari Otoritas Palestina yang marah terhadap keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Presiden (Donald Trump) telah meminta Wakil Presiden Pence untuk pergi ke wilayah tersebut guna menegaskan kembali komitmen kami bekerja sama dengan mitra di seluruh Timur Tengah untuk mengalahkan radikalisme yang mengancam harapan dan impian generasi masa depan," kata Wakil Kepala Staf Pence, Jarrod Agen, dalam sebuah pernyataan.

"Wakil Presiden sangat berharap bisa melakukan perjalanan ke daerah tersebut untuk bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden al-Sisi," imbuhnya seperti dilansir dari SBS, Senin (11/12/2017).

"Sangat disayangkan bahwa Otoritas Palestina sedang berjalan menjauh dari sebuah kesempatan untuk membahas masa depan kawasan ini."

Ia pun menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak terpengaruh dalam upayanya untuk membantu mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina.

"Tim perdamaian kita tetap berusaha menyusun rencana," tukasnya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak akan bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence, selama kunjungannya ke wilayah tersebut. Palestina juga memastikan tidak akan ada pejabatnya yang akan berkomunikasi dengan pejabat AS.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki. Sebelumnya Abbas juga mengatakan bahwa Washington tidak bisa lagi menjadi mediator perdamaian.

"Kami akan mencari mediator baru dari saudara Arab kami dan masyarakat internasional, seorang mediator yang dapat membantu mencapai solusi dua negara," kata Maliki kepada wartawan di Kairo.




Credit  sindonews.com











Dunia Arab Desak AS Cabut Keputusan soal Yerusalem


Dunia Arab  Desak AS Cabut Keputusan soal Yerusalem
Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit. Liga Arab mendesak Amerika Serikat untuk mencabut keputusan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. ( AFP PHOTO/MOHAMED EL-SHAHED)


Jakarta, CB -- Dunia Arab, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Amerika Serikat untuk mencabut pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Mereka mengkhawatirkan keputusan Presiden AS Donald Trump itu akan akan meningkatkan kekerasan di kawasan.

"Keputusan itu tidak berdampak hukum, memperdalam ketegangan, memicu kemarahan dan mengancam kawasan untuk jatuh ke kekerasan dan kerusuhan," kata Liga Arab dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan yang dihadiri seluruh anggotanya di Kairo, Mesir, Sabtu (9/12).

Keputusan Trump untuk mengakui seluruh wilayah Yerusalem sebagai Ibu Kota Isreal memutarbalikkan kebijakan Amerika Serikat, bahwa status kota itu harus diputuskan lewat negosiasi dengan Palestina. Pihak Palestina telah lama menyatakan ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina saat merdeka.



Seperti dilansir kantor berita Reuters, Liga Arab menyatakan akan mengupayakan sebuah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) yang menolak pengakuan Amerika Serikat soal Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tersebut.

Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil mengatakan bahwa negara-negara Arab harus mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap Amerika Serikat untuk mencegah Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Langkah pencegahan harus diambil, diawali dengan langkah diplomatis, lalu politik, lalu sanksi ekonomi dan keuangan," kata Bassil tanpa merinci seperti apa sanksi-sanksi yang dimaksud.

Namun pernyataan bersama Liga Arab tidak menyebut sama sekali soal sanksi terhadap Amerika Serikat.

Selain Liga Arab, sebelumnya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga ikut mendesak Presiden AS Donald Trump agar mempertimbangkan kembali keputusannya untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan Trump memindahkan kedutaan itu secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Menurut kabar yang dilansir Al Araby, Erdogan dan Macron menyampaikan keprihatinan atas dampak berbahaya keputusan Trump terhadap kawasan Timur Tengah, saat keduanya menelepon, Sabtu (9/12).

Sejak awal kabar rencana pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tersiar, Erdogan telah mengecam keras langkah kontroversial Trump tersebut. Erdogan juga mengancam akan mengambil tindakan keras, seperti misalnya memutuskan hubungan dengan Israel. Dalam pidatonya Sabtu, pemimpin Turki itu menyebut Israel sebagai negara penjajah yang menggunakan teror melawan warga Palestina.

Adapun Macron mengecam keputusan Trump dan menyesalkan tindakan Presiden AS yang "melanggar hukum internasional dan seluruh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa."

"Status Yerusalem adalah masalah keamanan internasional yang menajdi keprihatinan seluruh komunitas internasional. Status Yerusalem harus diputuskan oleh Israel dan Palestina dalam kerangka negosiasi di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-bangsa," kata Macron seperti dilansir Al Araby. Presiden Prancis itu juga dikabarkan menelepon Trump untuk membujuknya membatalkan rencana pengakuan terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Foto: AFP PHOTO / ADEM ALTAN
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan


Setelah Perang Arab-Israel 1948, Yerusalem terbagi menjadi dua bagian, wilayah Barat yang banyak dihuni Yahudi dan dikuasai Israel. Serta wilayah Timur yang mayoritas penduduknya warga Arab, dan dikuasai Yordania.

Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania setelah menang Perang Enam Hari pada 1967. Sejak itu Israel menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota. Klaim tersebut tidak diterima komunitas internasional, juga Palestina yang berharap Yerusalem Timur bakal menjadi ibu kotanya jika merdeka.

Pada 20 Agustus 1980, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengadopsi Resolusi 478 yang mengutuk klaim Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan menyatakannya sebagai pelanggaran hukum internasional.



Credit  cnnindonesia.com









Liga Arab 'Buang' AS dari Negosiator Perdamaian Timteng


Para menteri luar negeri Liga Arab.
Para menteri luar negeri Liga Arab.


CB, KAIRO -- Liga Arab mengatakan, pengakuan Presiden AS Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel berisiko menimbulkan kekerasan dan kekacauan di Timur Tengah. Langkah tersebut mengakhiri kenetralan AS dalam menghadapi salah satu isu paling sensitif di kawasan ini.

Para menteri luar negeri (menlu) Liga Arab mengatakan, AS tidak dapat lagi diandalkan sebagai perantara perdamaian Timur Tengah. Pernyataan yang diungkapkan oleh 22 negara, termasuk sekutu dekat AS, itu diumumkan setelah kekerasan dan demonstrasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza memasuki hari ketiga.

Para menlu juga menyepakati resolusi pada pukul 03.00 waktu setempat, setelah berjam-jam melakukan pembicaraan di Kairo. Resolusi ini didukung oleh sejumlah sekutu AS, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Yordania, yang telah menyuarakan keprihatinan mereka.

Dilansir di BBC, resolusi tersebut berbunyi:

1. AS telah menarik dirinya sebagai pendukung dan mediator dari setiap proses perdamaian Israel-Palestina, melalui keputusannya itu.

2. Langkah Trump memperparah ketegangan, memicu kemarahan, dan mengancam wilayah untuk mendapatkan lebih banyak kekerasan dan kekacauan.

3. Sebuah permintaan akan diajukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk langkah tersebut.

Israel selalu menganggap Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Sementara Palestina juga mengklaim Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel dalam perang 1967, sebagai ibu kota negara Palestina yang merdeka di masa depan.

Bagi Trump, keputusannya tersebut adalah bentuk pemenuhan janji kampanyenya. Dia mengatakan keputusan itu tidak lebih dari hanya sekedar pengakuan akan kenyataan. Namun dia terus menghadapi kritik keras atas keputusan tersebut.

Pada pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12), AS terisolasi setelah 14 anggota lainnya mengecam pernyataan Trump. Namun Duta Besar AS Nikki Haley menuduh PBB tidak memihak Israel dan mengatakan AS masih berkomitmen untuk menemukan kedamaian.

Pada Sabtu (9/12), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia telah mendengar banyak kecaman atas pengumuman bersejarah yang dilakukan Presiden Trump. Namun dia tidak mendengar adanya kecaman atas roket yang menembaki Israel.

Tiga roket ditembakkan ke arah Israel dari Gaza pada Jumat (8/12), yang menyebabkan Israel melakukan serangan udara balasan ke wilayah itu. Serangan Israel dilaporkan menargetkan fasilitas militer milik kelompok Hamas dan menewaskan dua anggotanya.

Di Israel utara, sebuah bus yang membawa penumpang Israel dilempari batu-batu saat melewati kerumunan masyarakat Arab dan tiga orang Israel dilaporkan terluka. Ribuan warga Palestina telah melakukan demonstrasi pada Jumat (8/12), bersama dengan demonstrasi solidaritas yang digelar di dunia Arab dan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya.




Credit  republika.co.id


Liga Arab Serukan Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina


Yerusalem Timur
Yerusalem Timur

CB, KAIRO -- Negara anggota Liga Arab menggelar pertemuan di Kairo, Mesir, Sabtu (9/12). Pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kotaIsrael.
Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit mengatakan keputusan Trump tersebut jelas melanggar dan melawan hukum internasional. Disisi lain, pengakuan Trump terkait Yerusalem juga menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan Washington dalam mendukung upaya perdamaian antara Palestina dan Israel.
Oleh sebab itu, Aboul-Gheit meminta agar seluruh negara menolak keputusan Trump. "Kami menyerukan kepada semua negara yang mendukung perdamaian untuk menolak keputusan presiden AS. Kami menganggap keputusan itutidak adil dan tidak dapat dibenarkan," katanya seperti dilaporkan laman Aljazirah.
Sebagai bentuk penentangan, ia pun menyerukan agar semua pihak mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. "Kami menyerukan kepada semua orang untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan YerusalemTimur sebagai ibu kotanya," ujar Aboul-Gheit.
Pada Rabu (6/12) Trump secara resmi mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS menjadi negara pertama di duniayang mengakui kota suci umat Islam, Yahudi, dan Kristen itu sebagai ibu kotaIsrael.
Pengumuman Trump ini segera dikecam oleh berbagai negara.Hal ini karena keputusan Trump dinilai telah melanggar kesepakatan dan resolusiinternasional terkait Yerusalem.



Credit  republika.co.id












Tentara Malaysia Siap Dikirim ke Palestina


Tentara Malaysia Siap Dikirim ke Palestina
Malaysia siap mengirimkan tentaranya ke Palestina. Foto/Istimewa


KUALA LUMPUR - Pasukan Bersenjata Malaysia (ATM) siap untuk menjalankan tugasnya terhadap masalah yang dihadapi di Yerusalem. Demikian pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein.

"Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. ATM selalu siap, menunggu instruksi dari pimpinan puncak. Mari kita berdoa agar perselisihan ini tidak menimbulkan kekacauan," kata Hussein seperti dikutip dari Middle East Monitor, Senin (11/12/2017).

Pada hari Rabu, Trump mengumumkan pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump juga mengatakan bahwa Kedutaan Besar AS akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Perubahan dramatis dalam kebijakan Yerusalem di Washington memicu demonstrasi di wilayah Palestina yang diduduki dan di seluruh dunia.

Ketegangan meningkat di wilayah Palestina sejak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Serangkaian konfrontasi meletus dalam aksi demonstrasi di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Sedikitnya empat orang tewas dalam bentrokan dan akibat serangan udara Israel. Sementara itu, Bulan Sabit Merah mengatakan bahwa para pekerjanya telah merawat hampir 800 korab luka di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Pada hari Rabu malam, Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Ia pun telah mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk bekerja memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dengan melakukan itu, ia telah mengadopsi narasi Israel bahwa kota suci adalah Ibu Kota yang terbagi, yang merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas.

Israel menduduki bagian barat Yerusalem pada tahun 1948 dan bagian timur pada tahun 1967. Negara Zionis ini mencaplok bagian timur pada awal tahun 1980-an. Masyarakat internasional masih memandang Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina masa depan.

Para pemimpin dunia telah mengutuk langkah Trump dan menekankan bahwa isu Yerusalem harus dipecahkan sebagai kesepakatan status akhir. 




Credit  sindonews.com




RI Lobi Barat demi Palestina


RI Lobi Barat demi Palestina
RI Lobi Barat demi Palestina. (Istimewa).


BEIRUT - Indonesia terus menggencarkan lobi ke sejumlah negara untuk menolak klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selain di KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia menggalang dukungan ke negara-negara Barat termasuk Uni Eropa.

Langkah ini akan dilakukan Indonesia hingga Trump membatalkan kebijakannya yang kontroversial tersebut. Upaya lain juga tengah dilakukan Palestina dan sejumlah negara yang tergabung dalam Liga Arab dengan mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi kemarin telah berkunjung ke Amman, Yordania. Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan dua menlu sekaligus, yakni dari Palestina dan Yordania.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap Palestina. “Perjalanan ini dalam rangka memperkokoh perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina," kata Retno.

Selain itu, Indonesia juga akan membahas persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI yang akan digelar di Ankara, Turki pada Rabu (13/11/2017) mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri langsung KTT ini.

Seusai KTT OKI, Menlu Retno akan ke Brussel untuk bertemu dengan menteri Luar Negeri Uni Eropa.  Pertemuan ini untuk memperkokoh dukungan negara Barat agar tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Turki pun sangat berharap KTT OKI menjadi forum yang tepat untuk menekan Amerika Serikat.  Presiden Turki Tayyip Erdogan menilai keputusan Trump atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel bukan hal mudah untuk diimplementasikan. OKI dianggap kuat karena organisasi yang didirikan pada 1969 tersebut beranggotakan 57 negara dengan penduduk mayoritas muslim. “Kita menjelaskan kepada semua pihak bahwa keputusan AS tidak sesuai dengan hukum internasional, diplomasi, dan kemanusiaan,” kata dia.

Semua pihak yang dimaksud adalah penjelasannya kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pemimpin umat Katholik Paus Fransiskus. “Dengan peta jalan yang kita ciptaan pada pertemuan OKI, kita akan menunjukkan keputusan AS itu tidak mudah dilaksanakan,” jelasnya.

Menlu Palestina Riyad al-Maliki mengungkapkan, pihaknya akan mencari perundingan damai baru yang dimediasi oleh Amerika. “Palestina juga akan mencari resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai keputusan Trump,” jelasnya.

Pada Sabtu (9/12/2017), Liga Arab menggelar pertemuan darurat di Kairo. Mereka menyatakan keputusan Trump itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Mereka juga akan mencari langkah ke Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan langkah AS tersebut. Liga Arab yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berbahasa Arab memiliki 22 anggota aktif.

Para menlu negara Arab tersebut menilai pengakuan Presiden Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel berisiko menyebabkan Timur Tengah ke dalam kekerasan dan kerusuhan yang lebih buruk. Pengakuan Amerika ini juga mengakhiri netralitas negara ini dalam masalah yang paling sensitif di kawasan tersebut. “Amerika Serikat tidak dapat diandalkan sebagai penengah dalam perdamaian di Timur Tengah,” demikian Resolusi Liga Arab.

Kedubes AS Sasaran Kemarahan
Demonstrasi menolak pernyataan Donald Trump tak henti merebak di mana-mana. Mereka menyasar kantor kedutaan besar guna meluapkan kemarahannyaa. Di Beirut, Libanon, demo bahkan  berlangsung ricuh.

Demonstrasn membakar ban di jalanan dan melemparkan berbagai benda ke arah pasukan keamanan yang bertugas di luar Kedubes AS di Awkar, Beirut utara. Pasukan keamanan Libanon membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Para pengunjuk rasa juga membakar bendera AS dan Israel. 

Berbicara di depan para demonstrasi, pemimpin Partai Komunis Libanon Hanna Gharib menyatakan AS adalah musuh utama Palestina. “Kedubes AS adalah simbol agresi imperialis yang harus ditutup,” ungkap Gharib dilansir Reuters.

Pemerintah Libanon menampung lebih dari 450.000 pengungsi Palestina. Presiden Libanon Michel Aoun pekan lalu telah menyebut langkah Trump sebagai ancaman stabilitas regional. Kelompok Hizbullah di Libanon juga menyerukan perlawanan terhadap Israel atas keputusan AS tersebut. Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah menyerukan digelarnya demonstrasi menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Massa yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat juga berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin. "Pemerintah Indonesia perlu bertindak lebih jauh untuk bicara dengan pimpinan negara-negara OKI demi memperjuangkan nasib Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat," ujar seorang orator dari atas panggung.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga tegas tidak akan menemui Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence yang akan berkunjung pada bulan ini. Hal tersebut dilakukan untuk menentang keputusan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dari Swedia, kemarin, tiga orang ditangkap kemarin setelah upaya membakar sinagoga, tempat ibadah umat Yahudi, di Kota Gothenburg. Tidak ada korban luka adalah upaya pembakaran tersebut. Kebakaran tersebut juga bisa digagalkan karena ada pertemuan anak muda Yahudi ketika pembakaran yang disengaja akan dilakukan.

Israel Terus Serang Palestina
Sementara itu, pasukan Israel kemarin menghancurkan terowongan perlintasan batas di Jalur Gaza. Mereka mengklaim terowongan itu digali pejuang Hamas. Israel mendeteksi terowongan tersebut dengan sensor khusus. Terowongan yang dihancurkan tersebut berjarak 1 km meter dari wilayah Israel.

“Meskipun belum selesai dibangun, proyek baru itu menunjukkan langkah signifikan yang dilakukan Hamas,” kata juru bicara Letnan Kolonel Jonathan Conricus. Dia tidak menjelaskan bagaimana Israel mengetahui Hamas bertanggungjawab dalam pembangunan terowongan tersebut. “Tidak ada korban tewas dalam serangan tersebut,” ujarnya. Dia menambahkan terowongan tersebut bisa menjadi “jebakan kematian” bagi pejuang Gaza.

Hamas belum memberikan konfirmasi mengenai serangan terowongan tersebut. Serangan terhadap terowongan itu bersamaan dengan beberapa faksi di Palestina menggelar pertemuan untuk memenuhi tenggat waktu penyerahan Gaza dari Hamas ke pemerintahan Preiden Mahmoud Abbas.

Sebelumnya,  Israel juga berhasil meledakkan terowongan yang digali pejuang Jihad Islam pada 30 Oktober lalu. 10 pejuang Jihad Islam dan dua pejuang Hamas tewas dalam serangan tersebut. “Pasukan Pertahanan Israel akan terus mencari dan menghancurkan terowongan yang dibangun pejuang Palestina,” jelasnya.

Kemudian, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman kemarin berharap kekerasan yang pecah saat demonstrasi Palestina segera mereda. “Saya berharap semua akan segera tenang. Kita harus kembali ke kehidupan normal tanpa kerusuhan dan tanpa kekerasan,” ungkap Lieberman kepada radio militer.

Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov mendesak semua pemimpin masyarakat, politik dan agama agar menahan diri dari ucapan yang bisa makin meningkatkan kerusuhan. Dia mengungkapkan, demo merebak  di berbagai wilayah di Timur Tengah setelah Trump menyampaikan pengumuman kontroversialnya.



Credit  sindonews.com



Menlu RI Lakukan Tur Bela Palestina ke Tiga Negara


Menlu RI Lakukan Tur Bela Palestina ke Tiga Negara
Menlu Retno diketahui akan melakukan perjalanan maraton ke tiga negara untuk membahas mengenai masalah Yerusalem, dan menegaskan dukungan terhadap Palestina. Foto/Victor Maulana/Sindonews


JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi diketahui akan melakukan perjalanan maraton ke tiga negara untuk membahas mengenai masalah Yerusalem, dan menegaskan dukungan terhadap Palestina. Retno akan melakukan perjalanann ke Yordania, Tuki, dan juga Belgia.

Dalam sebuah pernyataan Retno menuturkan perjalanan yang dia lakukan adalah realisasi dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden  Indonesia Joko Widodo, yang mengatakan bahwa Indonesia akan selalu bersama Palestina

"Perjalanan ini ditujukan untuk memperkokoh perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina, di Amman saya akan langsung melakukan pertemuan dengan dua Menteri Luar Negeri, yaitu Menteri Luar Negeri Palestina, dan Yordania," ucap Retno pada Minggu (10/12).

"Kemudian setelah itu saya akan mendampingi Presiden Jokowi menghadiri KTT OKI di Istanbul pada tanggal 13 Desember, dari Istanbul saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Brussel untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa untuk memperkokoh dukungan negara Barat agar tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan untuk tidak memindahkan kedutaanya ke Yerusalem," sambungnya.

Seperti diketahyi Kamis lalu Presiden AS, Donald Trump membuat kegaduhan dengan mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pernyataan Trump ini mendapat terntangan dari dunia internasional.

Indonesia, dan negara Islam lainnya langsung mengeluarkan kecaman keras atas pernyataan ini. Sementara itu, negara-negara Barat juga menyatakan penolakan atas keputusan Trump tersebut, dan menyatakan tidak akan mengikuti langkah yang diambil AS. 


Credit  sindonews.com


Respons soal Yerusalem, Yordania Pilih Bersatu dengan Indonesia


Respons soal Yerusalem, Yordania Pilih Bersatu dengan Indonesia
Menteri Politik dan Urusan Parlemen Yordania Musa Maaytah saat bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi. Foto/SINDOnews/Victor Maulana


JAKARTA - Menteri Politik dan Urusan Parlemen Yordania Musa Maaytah menyatakan, pihaknya satu suara dengan Indonesia dalam menyikapi tindakan Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Komentar itu disampaikan usai bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi.

Musa menuturkan, Yordania menyayangkan dan turut mengecam keputusan Presiden AS Donald Trump tersebut. Dia menegaskan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina.

”Kami bersatu bersama Indonesia dalam satu posisi yang sama untuk Palestina. Proses perdamaian tetap harus dilakukan, dan bagi kami, Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina,” kata Musa saat bertemu dengan Retno di sela-sela Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Banten.

Sementara itu, Menlu Retno mengatakan, isu tentang Palestina dan pertemuan khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menjadi pembahasan dalam pertemuan mereka. Meski demikian, hubungan bilateral kedua negara juga ikut dibahas.

”Isu Yerusalem dan pertemuan kepala negara OKI pekan depan jadi bahasan kami tadi,” kata Retno, Jumat (8/12/2017).

Pertemuan khusus OKI untuk membahas masalah Yerusalem dijadwalkan akan digelar di Turki pada tanggal 13 Desember mendatang. Presiden Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan hadir dalam pertemuan tersebut.



Credit  sindonews.com





Pesawat Tu-95 Rusia Berkemampuan Nuklir Patroli Pasifik dari Indonesia


Pesawat Tu-95 Rusia Berkemampuan Nuklir Patroli Pasifik dari Indonesia
Pesawat pengebom strategis Tu-95MS Rusia yang mampu membawa bom nuklir. Foto/Layanan Pers Federasi Rusia/Sputnik


JAKARTA - Sepasang pesawat pengebom strategis Tu-95MS Rusia yang mampu membawa bom nuklir melakukan patroli di kawasan Pasifik Selatan. Dua pesawat itu terbang dari  pangkalan militer di Biak, Indonesia, mulai kemarin.

Sepasang pesawat pengebom Tupolev itu awalnya terbang pada hari Selasa dari Pangkalan Udara Ukrainka di wilayah timur Amur Rusia menuju Pangkalan Udara Biak, Indonesia.

Penerbangan sejauh hampir 7.000 km—dengan pengisian bahan bakar mid-course saat penerbangan—memakan waktu sekitar 10 jam atau lebih lama dari perkiraan pilot. Menurut kru pesawat, cuaca buruk mendorong beberapa perubahan dalam jalur penerbangan kedua pesawat.

Sepasang pesawat angkut militer Ilyushin Il-76MD telah tiba di lokasi sehari lebih awal dengan membawa peralatan dan awak pendukung. Misinya ke Indonesia ternyata hanya sekadar kunjungan sosial.

Tu-95, yang dikenal sebagai “Bears” (Beruang) di kalangan Barat, menjalankan misi patroli di Pasifik selatan sebelum kembali ke pangkalan militer Indonesia. Patroli itu yang pertama dari jenisnya untuk Angkatan Udara Rusia dan tanpa insiden, meskipun kondisi cuaca tidak baik.

”Tujuan dari penerbangan tersebut adalah untuk melatih pilot dalam menavigasi di belahan Bumi selatan serta memastikan keandalan sistem kontrol. Dukungan logistik Biak Airfield (Pangkalan Udara Biak) juga dikonfirmasi selama misi tersebut. Pesawat itu disiapkan untuk patroli sesuai jadwal,” kata Letnan Jenderal Sergey Kobylash, komandan divisi Penerbangan Jarak Jauh  Angkatan Udara Rusia, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (8/12/2017).

Pejabat militer Rusia memastikan bahwa peralatan tersebut terbukti beroperasi secara memadai di iklim yang panas dan lembab di Indonesia. Negara tuan rumah juga ikut menanggung bagian dari misi bersama. Pejabat militer Indonesia menyatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari latihan navigasi dan akan berlangsung hingga hari Sabtu.

Indonesia adalah mitra kunci eks Uni Soviet pada awal tahun 1960-an, namun hubungan memburuk ketika sentimen anti-komunis di Indonesia meningkat menjadi pembersihan yang didukung oleh Amerika Serikat. Data kematian dari pembersihan anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga kini masih simpang siur, meski ada yang menyebutnya hingga 500.000 jiwa.

Moskow dan Jakarta membangun kembali hubungan dan menjadi mitra dekat dalam perdagangan senjata pada pertengahan tahun 2000-an.

Militer Indonesia saat ini memiliki sejumlah perangkat keras militer berteknologi tinggi Rusia yang beroperasi, termasuk jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30, helikopter Mil Mi-17 dan Mi-24 serta kendaraan tempur infanteri BMP-3. Moskow dan Jakarta saat ini sedang menegosiasikan sebuah kontrak untuk jet tempur Su-35, yang jika terwujud akan menjadikan Indonesia sebagai negara kedua setelah China yang mengakuisisi pesawat canggih Rusia tersebut.




Credit  sindonews.com