Raja Salman Rombak Kabinet Saudi

Raja Salman

CB, JEDDAH -- Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz merombak kabinet Saudi menyusul penahanan sejumlah pangeran dan pebisnis di negara tersebut.

Perombakan kabinet dilakukan dengan mengganti Menteri Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah bin Abdulaziz. Posisi Pangeran Miteb akan diisi Pangeran Khaled bin Ayyaf.

Menteri Ekonomi Adel Fakieh digantikan oleh Mohammed Al-Tuwaijri. Komandan Angkatan Laut Abdullah Al-Sultan juga dicopot dan digantikan oleh Fahad Al-Ghofaili.
Raja Salam juga telah menyerukan pembentukan komite anti korupsi (Nazaha) yang dikepalai Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman. Selain pangeran mahkota, Nazaha juga diisi oleh perwakilan keamanan publik, kejaksaan, dan otoritas investigasi.
''Tugas Nazaha adalah mengidentifikasi kasus pidana, baik oleh personal maupun institusi,'' demikian isi dekrit Raja Saudi seperti dikutip Arab News, Ahad (5/11).

Nazaha berwenang melakukan investigasi, menahan, mencekal, meminta informasi keterbukaan transaksi keuangan, membekukan akun dan portofolio, serta melacak aliran dana dan aset untuk mencegah pemindatanganan.

''Komite Anti-Korupsi berhak mengambil langkah pencegahan bila perlu, sampai mereka melimpahkan ke otoritas investigasi atau lembaga hukum terkait,'' tulis dekrit itu.
Badan ini juga boleh mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani mereka yang terlibat dalam korupsi publik dan mengambil hak pelaku atau lembaga yang terlibat korupsi, termasuk hak kepemilikan harta.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Raja Salman Tunjuk Dua Menteri Baru

Raja Arab Saudi Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud

CB, RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menunjuk dua menteri baru untuk memimpin bidang utama, keamanan dan ekonomi. Raja mencopot salah satu anggota terkemuka keluarga kerajaan dari jabatannya sebagai kepala Garda Nasional dan meningkatkan peran putra mahkota muda kerajaan tersebut.

Raja Salman juga mengumumkan pembentukan komite baru anti-korupsi, yang diketuai Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang menurut televisi Al Arabiya, komite tersebut telah menahan 11 pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri. Namun nama tersangka itu tidak disebutkan.

"Dalam perombakan kabinet, Pangeran Miteb bin Abdullah, yang menjabat menteri Garda Nasional, diganti Khaled bin Ayyaf, sementara Menteri Perekonomian Adel Fakieh digantikan wakilnya, Mohammed al-Tuwaijri," kata keputusan kerajaan, yang dilaporkan media kerajaan.

Pangeran Miteb, yang merupakan pilihan almarhum Raja Abdullah, pernah dianggap sebagai pesaing utama takhta sebelum kenaikan tak terduga Pangeran Mohammed dua tahun lalu.

Ia mewarisi kendali Garda Nasional, sebuah pasukan keamanan elit internal terbentuk dari unit kesukuan tradisional, dari ayahnya, yang memimpin kendali selama lima dasawarsa. Pangeran Miteb adalah anggota terakhir cabang keluarga Abdullah yang memegang tingkat kedudukan atas dalam struktur kekuasaan Saudi.

Langkah tersebut menggabungkan kendali Pangeran Mahkota Mohammed atas lembaga keamanan kerajaan, yang telah lama dikepalai oleh cabang keluarga berbeda.

Pangeran Mohammed, putra raja berusia 32 tahun, sudah bertugas sebagai menteri pertahanan dan dinobatkan sebagai pewaris tahta pada perombakan Juni, menyingkirkan sepupunya yang lebih tua, Pangeran Mohammed bin Nayef yang juga menjabat sebagai menteri dalam negeri.

Ia bertanggung jawab pada saat bersamaan, dalam operasi Arab Saudi pada perang Yaman, mendikte kebijakan energi dengan dampak global, dibalik rencana kerajaan tersebut untuk membangun sebuah masa depan tanpa ketergantungan dengan minyak.

Pangeran Mohammed saat ini juga akan mengepalai badan antikorupsi baru, yang diberi perluasan wewenang untuk menyelidiki perkara, seperti mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatasan perjalanan, serta pembekuan aset.

"Tanah air tidak akan makmur kecuali tindak perkara korupsi telah dibasmi dan para pelaku korup bertanggung jawab atas perbuatannya," kata keputusan kerajaan tersebut.

Menteri perekonomian baru kerajaan itu, Tuwaijri, adalah mantan pilot angkatan udara Saudi dan mantan pemimpin pelaksana HSBC wilayah operasi Timur Tengah yang telah memimpin program kementerian ekonomi untuk memprivatisasi aset pemerintah dengan nilai sekitar 200 miliar dolar AS.

Ia menggantikan Fakieh, yang berpengaruh besar dalam reformasi ekonomi kerajaan itu sejak pengangkatannya menjadi menteri ekonomi dan perencanaan pada 2015.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Arab Saudi tunjuk menteri ekonomi dan keamanan nasional

Putra Mahkota Arab Saudi Muhammed bin Salman. (Handout via REUTERS)

Riyadh (CB) - Arab Saudi menunjuk menteri baru untuk dua posisi penting yang melibatkan keamanan dalam negeri dan ekonomi, demikian menurut televisi pemerintah pada Sabtu, mengutip sebuah keputusan kerajaan.

Pangeran Miteb bin Abdullah dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Garda Nasional dan digantikan oleh Khaled bin Ayyaf, sementara Menteri Ekonomi Adel Fakieh digantikan oleh wakilnya Mohammed al-Tuwaijri.

Langkah tersebut mengkonsolidasikan kendali Putra Mahkota Mohammed bin Salman terhadap tiga institusi keamanan bersenjata, yang telah lama dikepalai oleh cabang keluarga kerajaan yang terpisah.

Keputusan kerajaan tersebut juga mengumumkan pembentukan komite anti-korupsi baru yang dipimpin oleh Pangeran Mohammed, lapor Reuters.

Dalam beberapa jam setelah pengumumannya, televisi negara al-Arabiya melaporkan bahwa komite tersebut telah menahan 10 pangeran dan puluhan mantan menteri, namun tidak menyebutkan nama mereka.

Keputusan tersebut tidak mengatakan apa yang akan terjadi dengan badan anti-korupsi Nazaha yang didirikan pada 2011 di tengah upaya untuk meningkatkan kepercayaan pada pemerintah pada saat kerusuhan rakyat menyapu dunia Arab.

Konsolidasi
Pangeran Miteb, anak mendiang Raja Abdullah, pernah dianggap sebagai pesaing utama takhta sebelum kenaikan Pangeran Mohammed yang tak terduga dua tahun lalu.

Dia mewarisi kendali pada garda nasional, pasukan keamanan internal elit yang dibangun dari unit kesukuan tradisional, dari ayahnya, yang memimpinnya selama lima dasawarsa.

Pangeran Miteb adalah anggota terakhir cabang keluarga Abdullah yang memegang posisi di tinggi dalam struktur kekuasaan Saudi.

Adel Fakieh telah menjadi orang penting bagi reformasi ekonomi kerajaan sejak pengangkatannya sebagai menteri ekonomi dan perencanaan pada tahun 2015.

Seorang mantan eksekutif perusahaan makanan yang memiliki reputasi mendorong reformasi politik yang sensitif, dia sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri tenaga kerja, menteri kesehatan dan wali kota Jeddah.

Fakieh mengatasi perlawanan sengit dari komunitas bisnis sebagai menteri tenaga kerja ketika dia menetapkan kuota untuk pekerja asing untuk meningkatkan pekerjaan bagi orang Saudi.

Di bawah kepemimpinan Pangeran Mohammed, Fakieh memimpin pengembangan rencana transformasi nasional dan upaya privatisasi diluncurkan tahun lalu untuk mengakhiri kerentanan kerajaan terhadap pasar minyak yang tidak dapat diprediksi.

Penggantiannya dilakukan saat kerajaan itu membuat penyesuaian terhadap rencana tersebut, sebuah proses yang dijuluki NTP 2.0.

Keputusan kerajaan tidak mengatakan apakah Fakieh akan memegangnya jabatan lain di pemerintahan. Mantan menteri sering bertugas sebagai penasehat setelah meninggalkan jabatan mereka.

Tuwaijri adalah mantan pilot angkatan udara Saudi dan mantan pimpinan HSBC operasi Timur Tengah. Dia telah memimpin program kementerian ekonomi untuk memprivatisasi sekitar 200 miliar dolar aset pemerintah.

Credit  antaranews.com

Raja Saudi Bentuk Komisi Anti Korupsi, Lengserkan Dua Menteri

Raja Salman keluarkan dekrit kerajaan untuk mengganti posisi menteri keamanan dan ekonomi. Ia juga mengumumkan pembentukan Komisi Anti Korupsi (dok. REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool)

Jakarta, CB -- Raja Kerajaan Saudi, Raja Salman, mengeluarkan dekrit kerajaan yang mengumumkan pembentukan Komite Anti Korupsi yang dikepalai oleh Putra Mahkota, Mohammed bin Salman. Berdasarkan siaran Al Arabiya, komite ini telah menahan 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri.

Sumber berita tersebut anonim dan sejauh ini belum ada pernyataan resmi mengenai hal tersebut.

Selain itu, dekrit itu juga menyebutkan penunjukan dua menteri baru di bidang keamanan dan ekonomi.

Resuffle kabinet ini telah menyingkirkan Pangeran Miteb bin Abdullah dari posisi Kepala Garda Nasional. Posisinya digantikan oleh Khaled bin Ayyaf. Sementara Menteri Ekonomi Adel Fakieh digantikan oleh wakilnya Mohammed al-Tuwaijri.

Pangeran Miteb yang terjungkal dari kursi Menteri Pertahanan sebelumnya diperkirakan akan menjadi pengganti tahta Raja Salman. Tapi, meroketnya nama Pangeran Mohammed dua tahun lalu membuyarkannya.

Miteb memimpin Tentara Nasional. Ini adalah tentara elit dalam negeri yang dibangun dari unit suku lokal yang telah dijalankan ayahnya selama lima dekade.


Sementara itu, Menteri Ekonomi baru, Tuwaijri, sebelumnya adalah pilot dari angkata udara Saudi. Ia juga sebelumnya menduduki Kepala Eksekutif HSBC Timur Tengah. Ia berhasil memimpin program Kementerian Ekonomi untuk melakukan privatisasi aset pemerintah senilai US$200.

Tuwaijri menggantikan Fakieh, yang dijadikan tumpuan untuk reformasi ekonomi kerajaan. Fakieh diangkat sebagai Menteri Ekonomi dan Perencanaan pada 2015.


Dekrit kerajaan tidak menyebutkan apakah Fakieh akan menduduki jabatan lain di pemerintahan. Sebelumnya, mantan menteri biasanya menduduki jabatan penasihat setelah masa tugas mereka berakhir.

Pangeran Mohammed sendiri telah akan memimpin Komite Anti Korupsi Kerajaan Saudi. Badan ini berwenang untuk menyelidiki kasus, melakukan penangkapan, melarang perjalanan, dan membekukan aset.

"Tanah air tidak akan bertahan kecuali korupsi dibongkar dan koruptornya bertanggung jawab," jelas dekrit itu, seperti dikutip Reuters.





Credit  cnnindonesia.com

Komite Antkorupsi Saudi Usut Kembali Beberapa Kasus Korupsi

Mohammed bin Salman

CB, RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah membentuk komite anti-korupsi yang diketuai oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Hingga saat ini, komite tersebut dilaporkan telah menahan 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri yang terlibatkasus korupsi.

Penangkapan besar-besaran tersebut dilakukan tak lama setelah Raja Salman menerbitkan surat keputusan untuk membentuk komite antikorupsi tersebut. Selain menahan, dua menteri lainnya dilaporkan telah dipecat dari jabatannya saat ini.

Komite antikorupsi itu dikabarkan akan mengusut kembali sejumlah kasus korupsi di Arab Saudi. Komite yang dipimpin Putra Mahkota Mohammed binSalman mengumumkan, akan membuka kembali kasus banjir Jeddah tahun 2009 di mana lebih dari 100 korban meninggal dan menyelidiki wabah virus corona, yang juga dikenal sebagai Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) pada 2012, kata media Saudi yang berbasis di Dubai, Al Arabiya, dalam laporannya, Sabtu (4/11).

Saudi Press Agency (SPA), mengatakan, bahwa komite antikorupsitersebut telah diberi wewenang untuk menyelidiki, menahan, mencekal perjalanan, melacak aliran dana, serta membekukan aset orang-orang yang terlibat korupsi. "Komite ini dimungkinkan pula mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untukmenangani kasus korupsi publik dan menyita apa yang dianggap sebagai hak orang,entitas, dana, aset tetap dan bergerak, baik di dalam maupun luar negeri, mengembalikandana ke kas negara dan mendaftarkan properti dan aset atas nama milik negara," kata keputusan yang diterbitkan Raja Salman.

Milarder Saudi Pangeran Alwaleed bin Talal dilaporkan menjadi salah satu pangeran yang telah ditangkap olh komite antikorupsi Arab Saudi. Selain itu, Menteri Perekonomian dan Perencanaan Saudi Adel bin Mohammed Faqihdan Menteri Garda Nasional Pangeran Miteb bin Abdullah bin Abdulaziz dipecat dari jabatannya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pengusaha dan mantan menteri Saudi ditahan dalam penyelidikan korupsi

Pangeran Arab Saudi Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al Saud (kiri) saat mengunjungi Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/5/2016). ((ANTARA FOTO/Setpres/Krishadiyanto/wsj/pd/16))

Riyadh (CB) - Pengusaha terkemuka Arab Saudi dan mantan menteri keuangan termasuk di antara puluhan orang ditahan dalam penyelidikan badan pemberantasan korupsi baru di kerajaan itu menurut pejabat tinggi Arab Saudi, Minggu.

Pejabat yang menolak identifikasinya disebut berdasarkan aturan penyampaikan informasi itu  mengatakan bahwa hartawan Pangeran Alwaleed bin Talal, yang memiliki perusahaan permodalan Kingdom Holding, dan mantan menteri keuangan Ibrahim al-Assaf sudah ditahan.

Tidak ada pejabat Kingdom Holding yang bisa dihubungi untuk mengkonfirmasi keterangan itu.

Selain menjadi salah satu pemegang saham terbesar di Citigroup, Kingdom memiliki saham di Rupert Murdoch News dan Twitter.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud pada Sabtu malam mengumumkan pembentukan komisi pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh putranya, Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Televisi Saudi Al Arabiya mewartakan bahwa badan tersebut telah menahan sebelas pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri.

Putra mahkota tersebut mempelopori sebuah program reformasi ekonomi ambisius yang bertujuan menarik lebih banyak investasi sektor asing dan swasta ke dalam kerajaan, eksportir minyak utama dunia dan negara paling kuat di kawasan Teluk Arab.

Raja Salman pada Sabtu juga menunjuk dua menteri baru untuk pos keamanan dalam negeri dan ekonomi, memecat salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling menonjol sebagai kepala Garda Nasional.

Pangeran Miteb bin Abdullah digantikan oleh Khaled bin Ayyaf sebagai Menteri Garda Nasional, sementara Menteri Perekonomian Adel Fakieh telah digantikan oleh wakilnya Mohammed al-Tuwaijri menurut sebuah keputusan kerajaan yang diumumkan oleh media pemerintah.

Pangeran Miteb, anak kesayangan almarhum Raja Abdullah, pernah dianggap sebagai pesaing utama takhta sebelum kenaikan pangkat Pangeran Mohammed yang tak terduga dua tahun lalu.

Perombakan Kabinet tersebut membantu mengkonsolidasikan kendali Pangeran Mohammed terhadap institusi keamanan kerajaan, yang telah lama dipimpin oleh cabang-cabang kuat dari keluarga penguasa.

Pangeran Mohammed, yang telah berjanji untuk memburu penyuapan di tingkat tertinggi, akan memimpin badan anti-korupsi baru, yang diberi wewenang luas untuk menyelidiki kasus, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatasan perjalanan, serta membekukan aset.

"Tanah Air tidak akan ada kecuali korupsi diberantas hingga akarnya dan pelaku korupsi dimintai pertanggungjawaban," demikian keputusan kerajaan yang dikutip kantor berita Reuters.

Credit  antaranews.com

Indonesia Belum Bayar Iuran, Korsel Tunda Proyek Pesawat Tempur KF-X

Gambar pesawat tempur KF-X yang dikembangkan oleh Korsel bekerja sama dengan Indonesia. Foto/nkrigaruda.blogspot.co.id

SEOUL - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menunda sementara waktu proyek pengembangan pesawat tempur KF-X dengan pemerintah Indonesia. Hal itu disebabkan pemerintah Indonesia yang belum membayar biaya pengeluaran tahunan.

Anggota parlemen dari Partai Keadilan dan anggota Komite Pertahanan Dewan Nasional Kim Jong-dae mengungkapkan, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sebagai partisipan dari proyek belum membayar sebesar 138,9 juta won atau USD124,5 juta (Rp1,6 triliun) kepada Korea Selatan pada akhir Oktober lalu. Dia mengungkapkan, hal itu berdasarkan dokumen dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA).

"Jika Indonesia tidak membayar tepat waktu, Korea Aerospace Industries (KAI) harus menanggung 40% biaya pengembangan. Kerja sama dua institusi itu terkendali masalah keuangan, proyek KF-X bisa saja dalam bahaya," ungkap Kim dilansir Korean Times.

KAI merupakan produsen pesawat yang menandatangani kontrak KF-X dengan DAPA. Seoul meluncurkan proyek KF-X pada 2015 untuk memproduksi pesawat generasi 4,5 untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 dan F-5 pada 2026. PT DI menandatangani kesepakatan dengan KAI pada Januari 2016 dengan membiayai 20% dari biaya pengembangan. Sementara KAI membayar 20% dan pemerintah Korsel membayar 60% dari program senilai 7,5 triliun won (Rp91,17 triliun). Mulai April 2016, Indonesia sepakat membayar 1% dari biaya program tahunan dan kontribusi itu meningkat menjadi 2% pada 2017.

Secara keseluruhan Indonesia akan membayar 1,6 triliun won (USD1,33 miliar) untuk program KF-X. Pada 2017, pemerintah Indonesia seharusnya membayar 184 miliar won, tetapi hanya menyerahkan 45,2 miliar won dari 92 miliar won pada semester awal tahun ini.  Kim menuding DAPA mengabaikan keterlambatan pembayaran tersebut. Dia juga menuding pemerintah Indonesia menutupi kesulitan pembayaran 138,9 miliar won pada akhir September lalu karena gagal dalam finalisasi anggaran pada Agustus.

Namun, DAPA membantah hal itu. Mereka mengklaim telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia mengenai pembayaran pada Oktober. DAPA menyatakan isu itu akan menjadi agenda pada pertemuan para pemimpin Indonesia dan Korsel. Presiden Moon Jae-in dijadwalkan akan menggelar lawatan delapan hari ke Asia Tenggara, Rabu (8/11).

Sementara itu, Irjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen Agus Sutomo yang dikonfirmasi mengenai hal ini belum memberikan jawaban. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menegur Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait penggunaan anggaran yang bersifat multiyears atau tahun jamak. Teguran tersebut disampaikan Menkeu saat menghadiri rapat dengan Komisi I DPR, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Sekretaris Jenderal Kemhan Laksamana Madya Widodo, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pada Kamis (19/10/2017) di Gedung DPR, Jakarta.

Dalam rapat itu dibahas penggunaan anggaran di Kemhan yang mana dialokasikan Rp1,85 triliun dalam RAPBN 2018. Alokasi tersebut dinilai kurang karena ternyata hanya cukup untuk pembayaran tahun jamak dalam rangka pengembangan pesawat tempur KFX/IF-X yang dikembangkan bersama Korea Selatan.

Menkeu menyebut Kemhan awalnya tidak menjelaskan jika anggaran tersebut untuk keperluan pembayaran kewajiban tahun jamak pesawat pada 2016 dan 2017. Sementara kewajiban tahun jamak sudah dilakukan sejak 2012. Di sisi lain, Kemenkeu belum mendapatkan dokumen perjanjian pembayaran tahun jamak tersebut.

"Kami belum dapat info bahwa multiyears. Ini akan jadi persoalan buat kami dari sisi uang maupun prosesnya," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap Kemenhan disiplin serta rutin menyampaikan kewajiban pembayaran tahun jamaknya kepada Kemenkeu. Sehingga pihaknya bisa memberikan masukan pada Kemhan dalam mengelola dan menggunakan anggaran. "Jadi, kami sampaikan pandangan dari sisi proses anggaran apabila ada yang sifatnya multiyears bagaimana proses penganggaran harus dilakukan, sehingga tertib administrasi dan anggaran," tandasnya. 

Secara khusus, Kemenhan memang meminta tambahan Rp1,8 triliun untuk pembayaran tahun jamak dalam rangka pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X bersama Korea Selatan. Masalahnya ternyata, Kemhan tidak menganggarkan dana dalam rangka membayar kewajiban tahun jamak pesawat tersebut pada APBN 2016 dan 2017. Sebenarnya Kemhan sudah menganggarkan pembayaran kewajiban tahun jamak ini sejak 2012. Namun dalam dua tahun terakhir tidak lagi dianggarkan.



Credit  sindonews.com

AL-AS perintahkan perubahan mendasar seusai tabrakan kapal

Arsip: Kapal Perang Amerika Serikat Prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat, bersama tamu berada didekat helikopter HSM 51 di dalam kapal USS Rodney M Davis, di perairan Belawan, Sumut, Minggu (26/10/14). (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi) ()

Washington (CB) - Angkatan Laut Amerika Serikat pada Kamis mengumumkan serangkaian perubahan sistemik guna memulihkan keterampilan dasar dan kewaspadaan di laut setelah tabrakan kapal mematikan di Asia Pasifik menunjukkan bahwa pelaut tidak terlatih dan terlalu banyak bekerja.

Tujuh belas pelaut tewas pada tahun ini dalam dua tabrakan dengan kapal niaga, yang melibatkan kapal perusak USS Fitzgerald pada Juni di Jepang dan USS John S McCain pada Agustus saat mendekati Singapura.

Selain itu, kecelakaan melibatkan kapal jelajah Lake Champlain, yang bertabrakan dengan kapal penangkap ikan di Laut Jepang pada Mei. Kapal jelajah Antietam pun masuk dok perbaikan pada Januari di Teluk Tokyo.

"Yang terjadi adalah pengikisan bertahap dari batas keamanan," kata Laksamana John Richardson, Kepala Operasi Angkatan Laut dalam jumpa pers.

Peningkatan tekanan untuk memenuhi banyak permintaan operasi, khususnya di Asia-Pasifik, membuat pihak berwenang melonggarkan baku mutu, berkisar dari pemahaman kelautan dasar hingga keselamatan operasional, kata Richardson.

Tinjauan tersebut meminta reformasi yang akan menelan biaya antara Rp5,4-Rp6,7 triliun selama lima sampai enam tahun ke depan, termasuk penilaian berlisensi berkala dan standar pelatihan navigasi.

Reformasi ini juga melibatkan langkah-langkah dasar, memastikan pelaut mendapatkan waktu tidur yang cukup. AL AS mengatakan kelelahan merupakan faktor pendukung dalam tabrakan yang dialami Fitzgerald dan John S. McCain.

Senator Roger Wicker, Ketua Subkomite Senat Kekuatan Laut, mengatakan bahwa AL membutuhkan lebih banyak kapal untuk memenuhi permintaan operasi di laut. Meningkatkan ukuran AL adalah tujuan utama Presiden Donald Trump.

"Kami meminta terlalu sedikit kapal untuk melakukan terlalu banyak hal," kata Wicker, seorang Republikan.

Anggota majelis Mac Thornberry yang memimpin Satuan Kerja Komite Angkatan Bersenjata, mengatakan bahwa kematian para pelaut sepenuhnya dapat dihindari dan menambahkan bahwa AL diminta melakukan terlalu banyak hal namun dengan sumber daya yang terlalu sedikit.

"Angkatan Laut berkomitmen untuk menangani masalah ini, tapi mereka tidak dapat memperbaikinya sendiri. Kongres juga memiliki peran untuk dimainkan," kata Thornberry.

"Saya siap mendukung permintaan AL untuk mendapatkan pelatihan, tenaga kerja, atau peralatan tambahan yang mereka butuhkan untuk mencegah tragedi serupa di masa depan," katanya.

Selama musim panas Pentagon terkejut dengan adanya spekulasi bahwa peperangan maya mungkin menjadi penyebab atas kecelakaan tersebut. Namun selama penyelidikan AL mengesampingkan kemungkinan bahwa peretasan patut disalahkan.

"Kapal Armada ke-7 itu tidak menguasai dasar ilmu kelautan," kata Richardson kepada Reuters.

Credit  antaranews.com

Palestina Desak Inggris Minta Maaf Atas 'Kelahiran' Israel

Polisi Israel bentrok dengan demonstran Palestina dalam aksi peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour di luar Konsulat Inggris di Yerusalem, Kamis (2/11).

CB, RAMALLAH -- Orang-orang di berbagai belahan dunia melakukan unjuk rasa memprotes 100  tahun Deklarasi Balfour yang dirancang Inggris. Deklarasi Balfour menjanjikan sebuah tanah air untuk orang-orang Yahudi dan membuka jalan bagi penjajahan rakyat Palestina.

Ribuan orang berkumpul di Ramallah pada Kamis, (2/11), tepat di ibukota administratif wilayah Palestina yang diduduki. Mereka berbaris ke pusat kebudayaan Inggris di sana.

Sebuah pernyataan dari kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta agar Inggris meminta maaf kepada rakyat Palestina dan mengakui negara  Palestina. Inggris juga diminta memberikan kompensasi untuk orang-orang Palestina dalam hal politik, moral dan material.

Puluhan orang lainnya berkumpul dalam unjuk rasa terpisah di luar Konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang diduduki Israel. Seratus ribu tanda tangan dan ratusan surat dari siswa sekolah menengah Palestina dipresentasikan di Konsulat Inggris di Yerusalem Timur yang diduduki.
Seorang pejabat di Kementerian Pendidikan Palestina Sawsan Safadi mengatakan, surat-surat tersebut mengungkapkan perasaan siswa tentang warisan Deklarasi Balfour yang menyakitkan tersebut.

Khadiga Kahlaf, seorang siswa sekolah menengah berusia 17 tahun dari Yerusalem Timur, termasuk di antara para pengunjuk rasa yang membawa surat-surat tersebut. "Kami datang ke sini memegang tanda tangan 100 ribu siswa dari sekolah-sekolah Palestina yang memprotes Deklarasi Balfour," kata Kahlaf seperti dilansir Aljazirah. "Setelah 100 tahun, kami orang-orang Palestina tidak mendapatkan hak kami, kami berharap mereka mendengar suara kami sebagai anak-anak," ujar Kahlaf.

Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan seperti "Turunkan Inggris" dan "Keadilan, kekuasaan, kemerdekaan: negara kita adalah Palestina."

"Selain mengakui kesalahannya, ia (Inggris) harus bertanggung jawab atas kerusakan yang menimpa orang-orang Palestina akibat Deklarasi Balfour dan kebijakan Inggris kala itu," kata Zakaria Odeh, seorang pengunjuk rasa (64 tahun).

Unjuk rasa memprotes Deklarasi Balfour juga terjadi di Pretoria, Afrika Selatan. Ratusan orang berkumpul di luar kedutaan Israel di Pretoria untuk memprotes pendudukan Israel di Palestina.

Para pengunjuk rasa mengenakan kaos merah karakteristik, memegang plakat dengan slogan yang menyerukan diakhirinya pembersihan orang-orang Palestina oleh Israel dan menyerukan penghentian serangan terhadap Jalur Gaza. Pengunjuk rasa menari dan bernyanyi di luar kedutaan yang dijaga ketat.  "Hapuskan apartheid Israel, hapuskan," teriak orang banyak.

Ketua Partai Economic Freedom Fighters (EFF) Julius Malema meminta pengunjuk rasa untuk memikirkan bangsa Palestina.  Dia juga meminta solusi satu negara di mana orang-orang Yahudi dan Palestina dapat hidup dalam damai.

Malema meminta kepada orang-orang Afrika Selatan untuk berhenti bekerja dengan Israel, bahkan meminta orang-orang Afrika Selatan untuk berhenti bepergian ke Israel demi solidaritas dengan Palestina. "Kami meminta semua orang Afrika Selatan untuk berhenti berbisnis dengan Israel, untuk berhenti mengunjungi Israel. Kami mengembalikan bantuan kepada orang-orang Palestina yang berdiri bersama kami," kata Malema.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Ribuan Warga Palestina Protes 100 Tahun Deklarasi Balfour

Ribuan warga Palestina turun ke jalan memprotes peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour di depan Kantor Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah di Gaza City, Kamis (2/11).

CB, RAMALLAH -- Ribuan warga Palestina turun ke jalan di berbagai kota memprotes peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour, Kamis (2/11). Deklarasi ini telah membantu mewujudkan penciptaan negara Israel dan memicu konflik Israel-Palestina.

Sekitar 4.000 orang berkumpul di kota Nablus, Tepi Barat. Mereka membakar sejumlah patung kertas yang menggambarkan Perdana Menteri Inggris Theresa May dan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Arthur Balfour. "Oh penjajah Inggris, kami menginginkan permintaan maaf dari Anda," ujar para demonstran.

 

Beberapa ribu warga lainnya berkumpul di Gaza dan Ramallah. Para demonstran membawa bendera hitam sambil bergerak dari Lapangan Arafat di Ramallah ke kantor kebudayaan Inggris di dekatnya.

 

Sementara di Gaza, lebih dari 3.000 orang mengambil bagian dalam demonstrasi di sebuah lapangan dekat markas besar PBB. "Balfour berjanji membangun entitas Israel, tapi hasilnya adalah semua yang dirasakan oleh orang Palestina saat ini, seperti pemindahan paksa, penghancuran, dan kesedihan," kata Abu Haitham Amro (70 tahun), yang membawa bendera Palestina, dikutip Arab News.

 

Demonstrasi yang lebih kecil juga diadakan di Kota Hebron, Tepi Barat selatan, tempat para pengunjuk rasa membakar bendera Inggris. Puluhan warga Palestina juga terlihat melakukan unjuk rasa di luar konsulat Inggris di Yerusalem.

 

Deklarasi Balfour dirayakan oleh orang-orang Israel, yang melihatnya sebagai langkah besar menuju pendirian negara mereka pada 1948. Saat itu orang-orang Yahudi sedang menghadapi penganiayaan di tempat lain.

 

Akan tetapi, perang yang terjadi selama penciptaan Israel itu juga telah menyebabkan sekitar 750 ribu warga Palestina teraniaya. Mereka melarikan diri dan terusir dari rumah sendiri.

 

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menggunakan kesempatan ini untuk menulis sebuah opini di surat kabar Guardian. Opininya bertajuk "penciptaan sebuah tanah air untuk satu masyarakat menghasilkan penganiayaan yang terus menerus terhadap masyarakat lain."

 

"Kami telah menyetujui solusi dua negara selama 30 tahun terakhir, sebuah solusi yang menjadi semakin tidak mungkin dilakukan setiap hari," tulis Abbas.

 

"Selama negara Israel terus dihargai, dan tidak didesak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang terus berlanjut, tidak akan ada insentif untuk mengakhiri pendudukan," tambah dia.

 

Beberapa pemimpin Palestina telah meminta Inggris untuk meminta maaf atas deklarasi 67 kata itu. Pejabat senior Palestina Mahmoud Al-Alul juga mendesak pemerintah Inggris agar segera meminta maaf.

 

"Belum pernah terjadi sebelumnya, penjahat merayakan kejahatan mereka. Perdana Menteri Inggris bersikeras untuk merayakannya berarti mereka mendukung penindasan rakyat Palestina," ujar Al-Alul.

 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang merayakan 100 tahun Deklarasi Balfour di London mengatakan bagi penduduk Palestina, deklarasi ini adalah sebuah tragedi. "Yang tragis adalah penolakan mereka untuk menerimanya 100 tahun kemudian. Saya berharap mereka berubah pikiran karena jika mereka terus melakukannya, mereka tidak dapat terus melangkah maju untuk membuat perdamaian di antara kedua bangsa kita," kata Netanyahu.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Peringatan Seabad Deklarasi Balfour Diwarnai Bentrokan

Polisi Israel bentrok dengan demonstran Palestina dalam aksi peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour di luar Konsulat Inggris di Yerusalem, Kamis (2/11).

CB, BETHLEHEM -- Bentrok antara warga Palestina dan tentara Israel terjadi di Betlehem menyusul aksi peringatan seabad Deklarasi Balfour, dokumen yang menyatakan berdirinya negara Yahudi dan berdirinya Israel di atas tanah Palestina.

Peserta aksi berjalan dari selatan ke utara kota. Mereka membuat patung penulis deklarasi pendirian negara Yahudi, Arthur Balfour, dan melemparinya dengan sepatu dan membakar salinan naskah deklarasi tersebut, demikian dilansir Maan News, Rabu (1/11).

 

Berbagai faksi politik Palestina menyeru semua kalangan untuk menggelar aksi peringatan deklarasi yang menyakiti warga Palestina itu. Meski di sisi lain, Inggris justru menyerukan perayaan 100 tahun Deklarasi Balfour.

 

Tentara Israel sendiri langsung mengambil langkah represif dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah peserta aksi. Satu orang dilaporkan terluka.

 

Warga Palestina menilai Deklarasi Balfour sebagai pemicu berdirinya Israel di atas tanah mereka. Deklarasi ini dibuat sebelum Inggris mengambil paksa Palestina dari Kerajaan Turki Utsmani. Deklarasi ini tidak dibuka sampai Perang Dunia I pecah pada 1920.

 

Saat itu Inggris secara resmi mengabulkan mandat terhadap Palestina atas permintaan Liga Bangsa-Bangsa dan malah melanggar kewajibannya 'menghadiahi' bangsa Arab atas kerja sama selama perang dengan mendirikan negara Yahudi. Setelah Perang Dunia II, tentara Inggris meninggalkan Palestina dan menyerahkannya pada oranisasi baru bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 

Keputusan itu memicu perang antara negara-negara Arab termasuk Palestina dengan warga imigran Yahudi pada 1948. Sebab, pendirian Israel memicu eksodus lebih dari 700 ribu warga Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Satu Abad Deklarasi Belfour, Palestina Belum Merdeka

Grafis Deklarasi Balfour

CB,JAKARTA--- Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar menyesalkan sikap Pemerintah Inggris yang berencana menggelar perayaan 100 tahun Deklarasi Belfour. Selain itu dirinya juga mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johnson yang merasa berbangga hati karena Inggris telah ikut serta membentuk Negara Zionis Israel.

"Deklarasi Belfour sejatinya merupakan pintu bencana yang paling besar dalam sejarah umat manusia karena telah membuka penderitaan berkepanjangan bagi warga palestina hingga satu abad lamanya. Mereka tertindas, terbunuh dan terusir dari tanah airnya sendiri," ucap Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (2/11).

Legislator asal Jawa Timur ini meminta Pemerintah Indonesia melayangkan nota keberatan terhadap rencana perayaan tersebut kepada Pemerintah Inggris. Jika itu jadi dilakukan maka sesungguhnya telah melanggar prinsip kemanusiaan dan kehilangan empati terhadap penderitaan Palestina selama ini.

Alih-alih meminta maaf atas kebijakan buruk yang telah dilakukan dimasa lalu. Ironisnya Pemerintah Inggris merayakan satu abad tersebut bersama pemimpin Benjamin Netanyahu dalam sebuah pesta yang cukup meriah. Sungguh sangat diluar akal, nalar sehat dan jauh dari menjungjung nilai-nilai kemanusiaan, katanya.

Dalam kesempatan itu Rofi juga mengingatkan komunitas internasional pada umumnya dan negara-negara berpenduduk muslim khususnya bahwa penjajahan yang dilakukan oleh Israel sejak deklarasi Balfour telah menelan jutaan korban jiwa warga Palestina. Ditambah lagi kerugian material dan kebebasan yang terenggut dari warga Palestina karena masih terkungkung dalam tembok pemisah. Atas dasar itu sudah sepantasnya perjuangan kemerdekaan dan Kedaulatan atas Palestina wajib segera diwujudkan.

Sudah sepantasnya kita malu, karena hingga hari ini Palestina masih belum bisa bernapas secara leluasa di negerinya sendiri. Satu abad ini menjadi bukti bahwa sebagian besar Negara Islam masih tidak berdaya melepaskan Palestina dari cengkraman Israel. paparnya.

Rofi yang juga sebagai anggota Eksekutif Parliamentarians for Al-Quds yang berkedudukan di Istanbul meminta Organisasi Konferensi Islam (OKI) harus lebih serius dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional baik secara diplomatik maupun mekanisme lainnya.

DPR RI melalui BKSAP selalu konsisten menyuarakan isu Palestina di pelbagai foum parlemen internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) atau parlemen negara-negara OKI, maupun regional seperti Asian Parliamentary Assembly (APA), Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF).

Deklarasi Balfour merupakan sebuah surat yang diterbitkan pada 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour. Pada tanggal 2 November 1917, Balfour mengirimkan sebuah surat kepada Walter Rothschild, anak kedua dari Baron Rothschild. Dalam surat tersebut, Balfour menyatakan pemerintah Inggris secara resmi mendukung gagasan untuk menciptakan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Deklarasi Balfour Sebabkan 'Abad Genosida' bagi Palestina

Duta Besar Palestina untuk Turki, Faed Mustafa menyatakan, tragedi besar Palestina telah dimulai sejak lahirnya Deklarasi Balfour pada 1917, Foto/Istimewa

ANKARA - Duta Besar Palestina untuk Turki, Faed Mustafa menyatakan, tragedi besar Palestina telah dimulai sejak lahirnya Deklarasi Balfour pada 1917, di mana Inggris memberi isyarat dukungannya untuk sebuah tanah air untuk orang-orang Yahudi di Palestina.

Berbicara dalam konferensi pers yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina di Ankara, Mustafa menyatakan, dokumen tersebut telah menyebabkan "abad genosida" bagi masyarakat Palestina.

Dia kemudian mengatakan, bahwa deklarasi tersebut secara efektif "menyerahkan" tanah Palestina ke sebuah negara yang tidak memiliki hak untuk mendirikan negara di wilayah tersebut.

Mustafa lalu mengkritik pemerintah Inggris saat ini karena menolak untuk meminta maaf atas perannya dalam perampasan tanah Palestina oleh Israel pada tahun 1948.

"Alih-alih mengatasi kesalahan mantan pemerintah, pemerintah Inggris saat ini bersiap untuk merayakannya (ulang tahun deklarasi 100) dengan Israel," kata Mustafa, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (2/11).

"Kami telah meminta Perdana Menteri Inggris Theresa May untuk membatalkan perayaan tersebut, namun dia tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia bangga dengan itu," sambungnya.

Seperti diketahui, May akan menjadi tuan rumah makan malam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di London, sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Deklarasi Balfour. 

Credit  sindonews.com

Inggris-Israel Rayakan Seabad Deklarasi Yahudi di Palestina

PM Theresa May akan merayakan seabad dukungan Inggris dirikan negara Yahudi di Timur Tengah yang kini menjadi Israel. (Reuters/Andrew Couldridge)

Jakarta, CB -- Melalui pernyataan sepanjang 67 kata 100 tahun lalu, Inggris mendukung pendirian negara Yahudi di Timur Tengah, memicu proses yang berujung pada pendirian Israel berikut konflik tak berujung yang menyertainya.

Pada Kamis (2/11), pemimpin Inggris dan Israel akan merayakan peringatan seabad pernyataan yang disebut deklarasi Balfour itu dengan perjamuan di aula mewah Lancaster House, London.

Namun, sementara Perdana Menteri Theresa May dan Benjamin Netanyahu menggelar makan malam, demonstran di London dan Palestina akan berkumpul untuk menuntut Inggris mengakui penderitaan yang diakibatkan deklarasi itu dan mengakui status negaranya.

"Alasan hal ini mendapatkan banyak perhatian adalah karena konflik yang dipicunya ... masih ada dan, terutama di pihak Palestina, ada rasa ketidakadilan yang masih terus berlanjut," kata Ian black, akademisi di London School of Economics yang dikutip Reuters.

"Ini adalah masalah yang masih hidup dan beracun dan sangat memecah-belah."

Israel memuja Arthur Balfour, menteri luar negeri yang menyusun deklarasi itu, hingga mengabadikannya sebagai nama jalan dan sekolah di Tel Aviv. Sementara itu, Palestina mengecamnya sebagai janji Inggris untuk memberikan tanah yang bukan kepemilikannya.

Perdebatan deklarasi yang menjadi akar konflik teritorial Israel-Palestina itu, setelah beberapa kali perang dan diplomasi selama satu abad, masih belum juga bisa diselesaikan.

Menurut naskah yang dipersiapkan untuk dibacakan May dalam jamuan, May akan mengatakan: "Saya mempercayai (deklarasi ini) menuntut kita hari ini untuk memperbarui upaya untuk mendukung kedamaian abadi yang menjadi keinginan warga Israel dan Palestina dan kepentingan kita semua."

Inggris menguasai Palestina, yang sebelumnya dipegang oleh kekuasaan Ottoman Turki, sejak 1922 hingga akhir Perang Dunia II.

Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada 1948, di akhir Kekuasaan Mandat Inggris dan setelah Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan mendukung sebuah rencana untuk membagi Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi.

Konflik regional yang mengikutinya, disertai serangkaian pertempuran antara pihak Arab-Israel, memaksa Palestina memperoleh kemerdekaan di wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967.



Credit  cnnindonesia.com

Times of Israel Dibobol Peretas Turki

Tampilan halaman depan situs berita Times of Israel yang diretas aktivis Turki berisi pesan dukungan terhadap Palestina ditengah peringatan seabad Deklarasi Balfour.

CB, YERUSALEM -- Situs berita utama Israel Times of Israel telah diretas pada Kamis (2/11) oleh kelompok peretas dari Turki, Cyber-Warrior Akincilar. Mereka mengganti halaman depan situs berita tersebut dengan logo kelompok mereka dan menuliskan pesan-pesan dukungan terhadap Palestina.

Times of Israel mengonfirmasi peretasan itu melalui akun Twitter resmi mereka. "Times of Israel diretas. Kami sedang bekerja mengembalikan layanan sesegera mungkin," kata surat kabar berbahasa Inggris kedua terbesar di Israel itu.

 

Peretasan ini terjadi saat Israel tengah merayakan peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour, dokumen kolonial Inggris yang memicu penciptaan negara Israel dan membawa konflik Israel-Palestina. Saat Republika.co.id mencoba mengakses laman Times of Israel yang muncul hanya halaman kosong. Itu pun harus melalui proses loading beberapa menit.

 

Dilansir dari Anadolu, ribuan warga Palestina turun ke jalan di Tepi Barat yang diduduki Israel pada hari ini untuk menandai 100 tahun deklarasi tersebut. Deklarasi ini telah meletakkan dasar bagi pendirian Israel pada 1948.

 

Sejumlah demonstrasi diadakan di kota-kota Tepi Barat seperti di Ramallah, Nablus, Jenin, Betlehem, Tubas, Hebron, dan Yerikho. Ribuan warga Palestina mengibarkan bendera hitam dan bendera Palestina, bersamaan dengan spanduk yang mengecam deklarasi tersebut. Mereka juga mendesak pemerintah Inggris untuk meminta maaf atas hal tersebut.

Credit  republika.co.id

Wilayahnya Dibombardir, Suriah Nilai Israel Negara Teroris

Pabrik tembaga di Homs, Suriah, saat dibombardir jet-jet tempur Israel pada hari Rabu (1/11/2017). Foto/Twitter @nizarnayouf

DAMASKUS - Kementerian Luar Negeri Suriah mengirim dua surat ke PBB dan mendesak badan dunia tersebut untuk mengutuk serbuan jet-jet tempur Israel terbaru di Provinsi Homs. Dalam suratnya, Damaskus menilai rezim Zionis Tel Aviv sebagai negara teroris.

Pada hari Rabu, jet-jet tempur Israel membombardir sebuah pabrik tembaga di kawasan industri Hassia, sekitar 35 kilometer (21 mil) selatan Kota Homs. Tidak ada informasi tentang korban atau dampak kerusakan dari serangan tersebut.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris awalnya melaporkan bahwa situs yang digempur Israel adalah depot senjata. Namun belum jelas, apakah milik pemerintah Suriah atau sekutunya, Hizbullah Libanon.



Sebagai tanggapan, tentara Suriah meluncurkan rudal anti-pesawat namun tidak mengenai sasaran.

Dua surat dari Kementerian Luar Negeri Suriah ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Ketua Dewan Keamanan. Damaskus mendesak PBB mengutuk serangan tersebut dan melakukan tindakan yang ketat dan segera untuk mencegah Tel Aviv melakukan hal serupa di kemudian hari.

”Agresi Israel baru-baru ini adalah bukti bahwa otoritas pendudukan Israel tidak puas dengan praktik terorisme negara mereka terhadap penduduk Arab di wilayah Palestina, Suriah dan Libanon yang diduduki, namun (Israel) mencari peran sebagai sponsor resmi terorisme,” kata kementerian itu yang dikutip kantor berita SANA, Jumat (3/11/2017).

Tel Aviv tidak memberikan komentar resmi mengenai serangan terbarunya. Militer negara Yahudi itu sudah beberapa kali menyerang wilayah Suriah selama beberapa tahun terakhir.

Target-target yang digempur antara lain konvoi militer, instalasi, bandara dan lokasi industri.

Israel selama ini berdalih hanya menargetkan infrastruktur Hizbullah. Negara tersebut bersama sekutunya; Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, menunjuk organisasi paramiliter dan faksi politik di Libanon itu sebagai kelompok teroris.

Credit  sindonews.com

Hampir Seribu Warga Suriah Tewas Bulan Lalu

Foto milik kelompok antipemerintah Suriah, Aleppo Media Center (AMC) ini menunjukkan warga Suriah yang melihat kerusakan gedung akibat serangan udara di Aleppo, Suriah pada 26 Juli 2016.

CB, DAMASKUS --  Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah mengungkapkan pada Rabu (1/11) sekitar 923 warga sipil terbunuh di Suriah dalam waktu satu bulan pada Oktober.

Dalam lapora nberkala, jaringan tersebut mengatakan telah mendokumentasikan kematian 398 warga sipil di tangan pasukan rezim Suriah, termasuk di antaranya 78 anak-anak, 62 wanita dam 20 orang yang meninggal karena penyiksaan.

Menurut Middle East Monitor pada Kamis (2/11), disebutkan pasukan yang diyakini sebagai dari Rusia telah membunuh 221 warga sipil. Sementara pasukan Kurdi Suriah membunuh 15 warga sipil, termasuk tujuh wanita.

Laporan tersebut juga mendokumentasikan pembunuhan terhadap 163 warga sipil oleh kelompok ekstremis. ISIS telah membunuh 162 warga sipil, dengan 24 anak-anak dan 16 wanita. Sedangkan Hayat Tahrir Al-Sham membunuh seorang warga sipil.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Stoltenberg: Jika Korut Menginvasi, Militer NATO Membalas!

Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg. Foto/REUTERS

SEOUL - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg memperingatkan konsekuensi yang akan dirasakan Korea Utara (Korut) jika nekat menginvasi sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Dia mengatakan, balasan dengan kekuatan militer akan dirasakan Pyongyang jika meluncurkan agresi.

”Kami memiliki kemampuan dan tekad untuk mencegah serangan. Itulah cara NATO menangani ancaman rudal balistik dalam Perang Dingin,” kata Stoltenberg dalam pidatonya di Ibu Kota Korea Selatan, Seoul, hari Kamis.

”NATO siap merespons dan melawan serangan apapun dari manapun,” ujarnya, seperti dikutip IB Times, Jumat (3/11/2017).

Komentar pemimpin aliansi pimpinan Amerika Serikat (AS) ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara akan menguji rudal ”Juche Bird” yang ditakuti, sebuah rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dipasangi hulu ledak nuklir.

“Posisi kami sudah jelas. Korea Utara harus meninggalkan program nuklirnya, sekali dan untuk selamanya,” ujar Stoltenberg.

Dia menambahkan persenjataan nuklir negara komunis yang dipimpin oleh Kim Jong-un sudah dalam level bahaya.

”Korea Utara sedang mengembangkan rudal balistik yang mampu menghantam kota-kota di Amerika Utara dan Eropa,” katanya.

Stoltenberg memperingatkan bahwa rezim komunis tersebut harus menahan diri dari uji coba senjatanya secara lebih lanjut.

Credit  sindonews.com

Jelang Kunjungan Trump, 2 Bomber B-1B AS Manuver di Dekat Korea

Pesawat pembom supersonik B-1B Amerika Serikat. Foto/REUTERS

SEOUL - Dua pesawat pembom (bomber) B-1B Amerika Serikat (AS) melakukan latihan militer di dekat semenanjung Korea pada hari Kamis. Manuver itu dilakukan menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke Asia yang dimulai hari ini (3/11/2017).

Aksi pesawat B-1B AS yang berbasis di Guam tidak sendirian. Pesawat-pesawat jet tempur dari Korea Selatan dan Jepang ikut menyertainya.

Latihan militer pesawat pembom itu telah dikonfirmasi Angkatan Udara AS. ”Misi bilateral pesawat pembom terus berlanjut (seperti) direncanakan sebelumnya, dan tidak menanggapi kejadian terkini,” kata Angkatan Udara Washington dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.

Juru bicara Angkatan Udara Washington, Kapten Victoria Hihgt, mengatakan kedua pesawat pembom juga terbang melintasi wilayah udara Korea Selatan dan melewati kawasan Range Pilsung.

Sementara itu, Presiden Donald Trump dalam lawatannya akan mengatakan kepada para pemimpin Asia bahwa dunia “kehabisan waktu” dalam menangani krisis nuklir Korea Utara (Korut). Gedung Putih membocorkan pesan yang akan disampaikan Trump itu.

Trump akan menyampaikan strateginya untuk mengisolasi Pyongyang beberapa bulan sebelum melakukan penyesuaian.

Trump berangkat pada hari Jumat ke Hawaii, pemberhentian pertama dalam perjalanan ke Asia di mana dia akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam dan Filipina. Ini akan menjadi tur Asia terpanjang oleh seorang presiden Amerika dalam lebih dari 25 tahun.

Tujuan kunjungan Trump adalah untuk meningkatkan dukungan internasional dalam upaya memereteli sumber daya Korea Utara untuk memaksa negara itu melucuti senjata nuklirnya.

”Presiden mengakui bahwa kita kehabisan waktu (untuk menangani Korea Utara) dan akan meminta semua negara untuk berbuat lebih banyak,” kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih HR McMaster kepada wartawan dalam sebuah briefing.

Credit  sindonews.com

Donald Trump: Dunia Kehabisan Waktu Tangani Krisis Nuklir Korut

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS/Steve Holland

WASHINGTON - Presiden Donald Trump akan mengatakan kepada para pemimpin Asia bahwa dunia “kehabisan waktu” dalam menangani krisis nuklir Korea Utara (Korut). Gedung Putih membocorkan pesan yang akan disampaikan Trump itu dalam lawatannya ke Asia mulai Jumat (3/11/2017).

Presiden Trump akan menyampaikan strateginya untuk mengisolasi Pyongyang beberapa bulan sebelum melakukan penyesuaian.

Trump berangkat pada hari Jumat ke Hawaii, pemberhentian pertama dalam perjalanan ke Asia di mana dia akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam dan Filipina. Ini akan menjadi tur Asia terpanjang oleh seorang presiden Amerika dalam lebih dari 25 tahun.

Tujuan kunjungan Trump adalah untuk meningkatkan dukungan internasional dalam upaya memereteli sumber daya Korea Utara untuk memaksa negara itu melucuti senjata nuklirnya.

”Presiden mengakui bahwa kita kehabisan waktu (untuk menangani Korea Utara) dan akan meminta semua negara untuk berbuat lebih banyak,” kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih HR McMaster kepada wartawan dalam sebuah briefing.

Badan intelijen Korea Selatan mengatakan kepada anggota parlemen Seoul pada hari Kamis bahwa Korea Utara berpotensi melakukan uji coba rudal dan senjata nuklir terbaru, setelah aktivitas di fasilitas penelitian rudal di Pyongyang terdeteksi.

Beberapa jam menjelang lawatan Trump, dua pesawat pembom B-1B AS yang berbasis di Guam melakukan manuver di sekitar semenanjung Korea pada hari Kamis. Latihan dua pesawat pembom itu disertai jet tempur dari Korea Selatan dan Jepang.

”Misi kehadiran bomber bilateral terus-menerus (seperti) direncanakan sebelumnya, dan tidak untuk menanggapi kejadian saat ini,” kata Angkatan Udara AS dalam sebuah pernyataan.

McMaster menambahkan bahwa Trump akan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh paling besar terhadap Pyongyang untuk meyakinkan para pemimpin Korut bahwa pencarian senjata nuklir adalah jalan buntu dan harus melakukan denuklirisasi.

”Dan dia akan mengingatkan teman dan musuh bahwa Amerika Serikat siap untuk mempertahankan diri dan sekutu kami dengan menggunakan seluruh kemampuan kami,” kata McMaster, seperti dikutip Reuters.

Salah satu negara yang mungkin akan didesak Trump untuk berbuat lebih terhadap Korut adalah China. Para pejabat senior Washington selama ini menganggap China enggan memangkas sumber dayanya untuk Pyongyang karena takut memicu gelombang pengungsi. 

McMaster mengatakan bahwa Trump, yang telah menyetujui berbagai sanksi terhadap Korea Utara sambil menekan China untuk berbuat lebih banyak. ”Saya pikir kita harus sedikit sabar di sini, setidaknya selama beberapa bulan untuk melihat apa lagi yang bisa kita dan orang lain lakukan, termasuk China,” kata McMaster.

”Saya tidak berpikir bahwa kita perlu menilai ulang strategi kita sekarang, saya pikir kita harus memberikannya beberapa bulan, beberapa bulan, dan kemudian melihat penyesuaian yang mungkin perlu dilakukan."

Trump diperkirakan akan menekan Presiden Xi Jinping untuk mengurangi ekspor minyak ke Korea Utara dan impor batubara dari Pyongyang serta membatasi transaksi keuangan.



Credit sindonews.com

Trump Minta Asia Bersiap Hadapi Korut

Presiden AS Donald Trump.

CB, WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump akan mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Asia yang akan dikunjunginya, dunia telah kehabisan waktu untuk menghentikan krisis nuklir Korea Utara (Korut). AS akan meminta Asia bersiap membela diri jika diperlukan.

Trump akan memulai tur Asia pertamanya pada Jumat (3/11). Hawaii akan menjadi pemberhentian pertamanya sebelum ia mengunjungi Jepang, Korea Selatan, Cina, Vietnam, dan Filipina. Ini akan menjadi tur Asia terpanjang yang dilakukan oleh seorang presiden Amerika, selama lebih dari 25 tahun terakhir.

"Presiden mengakui, kita telah kehabisan waktu (untuk menangani Korut) dan akan meminta semua negara untuk berbuat lebih banyak," ujar penasihat keamanan nasional Gedung Putih H R McMaster, Kamis (2/11).

 

Dia mengatakan, Trump akan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh besar atas Pyongyang, untuk meyakinkan para pemimpinnya melakukan denuklirisasi. "Dan dia akan mengingatkan semua teman dan musuh bahwa Amerika Serikat siap untuk mempertahankan diri dan mempertahankan sekutu dengan menggunakan seluruh kemampuan kami," kata McMaster.

 

Pemberhentian Trump yang paling kritis mungkin adalah Cina. Dia akan meminta Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak guna mengendalikan Korut.

 

Pejabat senior AS sebelumnya mengatakan Cina telah menganggap Korut sebagai aset strategis. Dengan demikian, Cina enggan memotong sumber daya ke Pyongyang karena takut memicu gelombang pengungsi.

 

Menurut McMaster, Trump telah menyetujui berbagai sanksi terhadap Korut sebagai dorongan awal agar Pyongyang melepaskan senjata nuklirnya. Trump telah memperingatkan, dia akan benar-benar menghancurkan Korut jika berani mengancam AS.

 

"Saya pikir kami harus sedikit sabar di sini, setidaknya selama beberapa bulan untuk melihat apa lagi yang bisa kami dan negara lain lakukan, termasuk Cina," kata McMaster.

 

Trump diperkirakan akan menekan Xi untuk mengurangi ekspor minyak ke Korut dari Cina, impor batubara dari Pyongyang, dan membatasi transaksi keuangan. Pemimpin Cina saat ini baru berkuasa setelah mengkonsolidasikan kekuasaan di sebuah kongres Partai Komunis.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Korut Kembangkan Versi Baru ICBM yang Bisa Capai AS

Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) dilaporkan sedang mengembangkan versi lanjutan dari rudal balistik antar benua (ICBM) yang berpotensi mencapai daratan Amerika Serikat (AS). Demikian pernyataan seorang pejabat AS.

Seorang pejabat AS mengatakan bahwa versi upgrade dari KN-20 yang ada Pyongyang adalah bagian dari usaha yang dipercepat oleh rezim diktator Kim Jong-un untuk memperbaiki kemampuan nuklir dan misilnya.

Pengungkapan tersebut terjadi kurang dari enam bulan setelah Korut menguji ICBM pertamanya dan memicu uji coba nuklir keenamnya.

Pejabat itu mengatakan bahwa perbaikan baru sedang dilakukan untuk bahan bakar nuklir, peluncur rudal, sistem panduan dan penargetan rudal. Hal ini memaksa AS untuk menghitung ulang waktu ancaman serangan rudal Korut dapat dilancarkan ke negara itu seperti dikutip dari Telegraph, Kamis (2/11/2017).

Pejabat tersebut juga memperingatkan bahwa Pyongyang mungkin memiliki kapasitas untuk memasang hulu ledak nuklir mini di ICBM pada awal 2018.

Program senjata yang dipercepat tersebut disebut-sebut sebagai alasan mengapa pejabat senior AS memperingatkan adanya risiko yang meningkat dari Pyongyang, bahkan di tengah upaya untuk menemukan solusi diplomatik.

Presiden AS Donald Trump akhir pekan ini akan memulai perjalanan panjang ke Asia, di mana menemukan solusi untuk masalah Korut akan menjadi agenda utama pertemuan dengan sejumlah pemimpin.

Sementara itu pemerintahan Trump berpacu untuk menyelesaikan Tinjaun Postur Nuklir dan Tinjauan Pertahanan Rudal Balistik. Tinjauan ini akan menyusun rencana upgrade senjata senilai miliaran dolar untuk melawan ancaman di masa depan.

Pada hari Rabu, Layanan Riset Kongres AS juga menetapkan tujuh kemungkinan pilihan militer yang bisa diambil AS. Pilihan itu mulai dari mempertahankan status quo, hingga perubahan rezim dan menghancurkan fasilitas nuklir dan ICBM Korut, hingga menarik tentara AS keluar dari semenanjung Korea.

Laporan tersebut tidak memberikan rekomendasi khusus, menambahkan bahwa "opsi nasional" dimaksudkan untuk membantu Kongres menghargai kemungkinan yang berbeda untuk denuklirisasi semenanjung tersebut.

Credit  sindonews.com

Dua Pembom Nuklir Rusia Dekati Kapal Induk AS di Dekat Korut

Kapal induk Amerika Serikat, USS Ronald Reagan, yang dikirim ke Laut Jepang di dekat Korea Utara. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Dua pesawat pembom nuklir Rusia, Tu-95, diketahui terbang mendekati kapal induk Amerika Serikat (AS), USS Ronald Reagan di kawasan Laut Jepang, dekat Korea Utara (Korut).

Manuver dua pesawat Tu-95 itu terjadi hari Minggu, namun baru diungkap pejabat pertahanan AS, kemarin (1/11/2017).

Aksi dua pesawat Tu-95 Rusia itu dihalangi dua jet tempur F/A-18 AS yang melakukan intersepsi. Kedua pesawat pembom Moskow kemudian dikawal untuk menjauh dari kapal induk USS Ronald Reagan.

Menurut seorang pejabat pertahanan AS yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dikutip CNN, mengatakan dua pesawat pembom Tu-95 Moskow sudah mendekati kapal induk AS dalam jarak sekitar 80 mil.

“Intersepsi terhadap pembom Rusia dianggap aman dan profesional,” kata pejabat tersebut.



Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pesawat jet tempur Amerika Serikat (AS) dan Jepang telah mengawal dua pembom strategis mereka saat melakukan penerbangan di atas Laut Jepang dan Pasifik.

“Dua pembom strategis Tupolev-95MS Angkatan Udara Rusia telah melakukan penerbangan rutin melintasi perairan internasional Laut Jepang dan bagian barat Samudera Pasifik,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia.

”Pada bagian tertentu dari rute, awak Tupolev-95MS didampingi sepasang pesawat jet tempur F-18 (Angkatan Udara AS), dan sepasang pesawat tempur F-15, F-4 dan F-2A (dari Angkatan Udara Jepang,” lanjut kementerian itu. 

Credit  sindonews.com

AS Kembali Jatuhkan Sanksi, Rusia: Ini Tidak Bisa Diterima

Rusia merespon dengan keras sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap mereka. Foto/Istimewa

MOSKOW - Rusia merespon dengan keras sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap mereka. Moskow menyatakan, putaran sanksi terbaru terhadap Rusia adalah sesuatu hal yang tidak bisa diterima.

"Karakter ekstra-teritorial undang-undang sanski tersebut tidak dapat diterima, kami secara pasti menentangnya," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dilansir Sputnik pada Kamis (2/11).

Pernyataan Peskov muncul setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa Washington telah melarang penyediaan barang, jasa atau teknologi untuk proyek-proyek dengan Rusia yang berkaitan dengan eksplorasi, produksi, atau produksi lepas pantai.

Larangan baru berkaitan dengan proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan minyak di Rusia. Sanksi ini akan menagetkan siapapun yang menjalin kerjasama dengan Rusia dalam bidang seperti yang disebutkan diatas.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menyebut AS keranjingan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara lain. Ryabkov menuturkan, salah satu penyebab AS rajin menjatuhkan sanksi kepada negara lain adalah karena AS tidak memiliki kebijakan luar negeri yang jelas.

"Sampai hari ini, sekitar 70 negara ada di dunia, yang warganya dan organisasinya atau dengan cara demikian dikenai sanksi oleh Amerika. Ini adalah masalah skala global, AS tidak melihat kebijakan dengan basis interaksi normal," ucap Ryabkov.

Credit  sindonews.com

Presiden Catalonia Hendak Ditangkap, 9 Anak Buahnya Bakal Dipenjara

Presiden Catalonia Carles Puigdemont (tengah) akan ditangkap setelah pengadilan Spanyol menerbitkan surat perintah penangkapan yang disebar ke berbagai negara Eropa. Foto/REUTERS/Gonzalo Fuentes.

MADRID - Pengadilan Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Catalonia Carles Puigdemont. Kejaksaan Spanyol juga meminta agar sembilan anak buah Puigdemont dipenjara.

Surat perintah penangkapan untuk Puigdemont diberikan ke aparat hukum negara-negara Eropa. Pihak Puigdemont sendiri mengaku siap bekerjasama dengan peradilan Spanyol dan Belgia (markas Uni Eropa).

Kantor Kejaksaan Spanyol juga meminta Hakim Carmen Lamela untuk memenjarakan sembilan anak buah Puigdemont, termasuk Wakil Presiden Catalonia Oriol Junqueras dan delapan pejabat lainnya. Mereka dituduh melakukan pemberontakan, penghasutan dan penggelapan dana publik.

Menurut Kantor Kejaksaan, salah satu dari sembilan pejabat—konselor Santi Vila, yang mengundurkan diri dari pemerintahan sebelum Catalonia mengumumkan kemerdekaan—dapat dilepaskan jika dia membayar uang jaminan sebesar 50.000 Euro.

Mengutip laporan La Vanguardia, Jumat (3/11/2017), surat perintah penangkapan untuk Puigdemont keluar setelah dia tidak hadir di pengadilan pada hari Kamis. Surat perintah itu dikeluarkan pengadilan atas permintaan Kejaksaan Spanyol.

Pengacara Puigdemont di Belgia, Paul Bekaert, mengatakan bahwa kliennya akan bekerja sama dengan peradilan Spanyol dan Belgia.

Pemerintah Spanyol mengumumkan bahwa referendum kemerdekaan Catalonia sebagai tindakan ilegal dan telah meluncurkan tindakan keras di wilayah tersebut pada hari pemungutan suara.

Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol pada akhir Oktober namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.  Dalam referendum itu, lebih dari 90 persen pemilih memilih untuk pisah dari Spanyol. 

Credit  sindonews.com

Spanyol keluarkan surat perintah penangkapan pemimpin Catalonia

Presiden Catalan Carles Puigdemont. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Brussels (CB) - Hakim Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan pemimpin Catalonia Carles Puigdemont, kata pengacara pemimpin daerah yang dipecat pemerintah pusat itu dalam stasiun televisi VRT.

"Saya baru saja mendengar dari klien saya bahwa sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan presiden (Catalonia) dan empat mantan istrinya yang sekarang berada di Belgia," kata pengacara Paul Bekaert kepada VRT.

"Tuan Puigdemont akan tetap di sini. Dia sudah menyatakan bahwa akan sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas Belgia selama prosedur ini," sambung Bekaert seperti dikutip Reuters.

Credit  antaranews.com

Pengadilan Spanyol perintahkan pemeriksaan pemimpin Catalonia

Bendera Spanyol (kiri) dan Catalonia berkibar di atap Istana Generalitat, kantor pusat pemerintah wilayah Catalonia di Barcelona, Spanyol, Senin (30/10/2017). (REUTERS/Yves Herman/djo/17)

Madrid (CB) - Pengadilan tinggi Spanyol pada Selasa waktu setempat memerintahkan pemeriksaan resmi pemimpin Catalonia yang digulingkan Carles Puigdemont dan 13 mantan anggota pemerintahannya dimasukkan ke dalam penyelidikan resmi mengenai upaya separatis wilayah tersebut.

Pengadilan tinggi khusus dan luar biasa National Audience memanggil ke-14 orang tersebut ke pengadilan di Madrid pada Kamis dan Jumat serta memberi mereka waktu tiga hari untuk membayar deposito gabungan dari potensi denda sebesar 6,2 juta euro (sekitar Rp84,2 miliar).

Puigdemont dan beberapa mantan menterinya pergi ke Belgia setelah mereka diberhentikan oleh Madrid pada Jumat lalu saat pemerintah pusat mengambil alih kekuasaan Catalonia yang parlemennya baru saja mengumumkan kemerdekaan secara sepihak.

Pada Senin, kepala jaksa Spanyol mengatakan dia menjatuhkan tuduhan pemberontakan, penghasutan dan penyalahgunaan dana publik terhadap mereka.

Puigdemont hadir dalam sebuah konferensi pers di Brussel pada Selasa, mengatakan bahwa dia masih menjadi "presiden sah" Catalonia, tetapi menyangkal bahwa dia mencari suaka.

Bila Puigdemont dan para mantan menteri menolak hadir di pengadilan sesuai permintaan, jaksa Spanyol bisa memerintahkan penangkapan mereka.

Dan bila mereka masih berada di Belgia saat sidang terjadi, Spanyol bisa mengeluarkan surat perintah penahanan internasional.

Hakim National Audience Carmen Lamela berpendapat dalam keputusannya bahwa di samping larangan berulang peradilan, pemerintah Catalan "terus mempromosikan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk menciptakan negara Catalan merdeka."

Hakim mengatakan argumen jaksa "serious, rasional dan logis."

Kasus terhadap Puigdemont dan pemerintahannya digabungkan dengan kasus dua pemimpin organisasi akar rumput yang mengampanyekan kemerdekaan, Jordi Cuixart dari Omnium Cultural dan Jordi Sanchez dari Catalan National Assembly, yang sudah menjalani penahanan preventif sejak 16 Oktober menurut warta kantor berita AFP.

Pada Selasa, Mahkamah Agung Spanyol memanggil bekas ketua parlemen Catalonia, Carme Forcadell, dan wakil parlemennya untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis dan Jumat terkait upaya kemerdekaan daerah.

Credit  antaranews.com

Seabad Deklarasi Balfour, Ini Sosok-sosok Pencetus Negara Israel

Para pelajar Palestina demo menandai seabad Deklarasi Balfour di Konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Foto/REUTERS

LONDON - Pekan ini, warga Palestina di seluruh dunia menandai 100 tahun Deklarasi Balfour dengan protes massal. Deklarasi yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917 itu merupakan cikal bakal berdirinya negara Israel di tanah Palestina.

Deklarasi Balfour adalah sebuah janji publik oleh Inggris, yang menyatakan tujuannya untuk mendirikan ”rumah nasional untuk orang-orang Yahudi” di Palestina.

Pernyataan tersebut muncul dalam bentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris.

Tapi, deklarasi tersebut tidak dirumuskan dan diputuskan dalam semalam. Deklarasi sudah digarap bertahun-tahun dengan melibatkan banyak orang dan dikonsultasikan berkali-kali sebelum dikirim keluar.

Ikrar tersebut pada umumnya dipandang sebagai salah satu katalis utama pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948 dan penciptaan negara Zionis Israel.

Berikut ini surat Ikrar atau Deklarasi Balfour yang diterbitkan Al Jazeera;

Yang terhormat, Rothschild

Saya memiliki banyak kesenangan dalam menyampaikan kepada Anda. Atas nama Pemerintah Yang Mulia, pernyataan simpati berikut dengan aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan dan disetujui oleh kabinet.

Pandangan Pemerintah Yang Mulia mendukung pendirian di Palestina sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian objek ini, karena dipahami dengan jelas bahwa tidak ada yang harus merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak dan status politik yang dinikmati oleh orang Yahudi di negara lain.

Saya harus bersyukur jika Anda menyampaikan pernyataan ini kepada Federasi Zionis.

Dengan hormat, 

Arthur James Balfour

Sedangkan sosok-sosok di balik penciptaan Deklarasi Balfour cikal bakal negara Israel antara lain;

1. Arthur Balfour
Penulis Deklarasi. Aristokrat Inggris ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di pemerintahan Inggris saat deklarasi tersebut dikeluarkan dan dia merupakan pengarangnya.

2. Lionel Walter Rothschild
Rothschild adalah tokoh masyarakat Yahudi Inggris dan merupakan orang yang menerima kiriman Deklarasi Balfour.

3. Chaim Weizmann
Dia adalah seorang Zionis Rusia dan kemudian menjadi presiden pertama Israel. Weizmann berkontribusi terhadap usaha perang Inggris karena seorang ilmuwan membuatnya terhubung dengan eselon top pemerintah Inggris.

Dia memainkan peran sentral dalam melobi pemerintah untuk menerbitkan Deklarasi Balfour.

4. David Lloyd George
Dia adalah Perdana Menteri Inggris antara 1916-1922. Pemerintah Lloyd George inilah yang secara resmi mengeluarkan Deklarasi Balfour.

Dia menciptakan Kabinet Perang untuk membuat keputusan strategis utama selama Perang Dunia I dan memastikan bahwa proyek Zionis masuk dalam agenda.

5. Herbert Samuel
Dia merupakan menteri Kabinet Yahudi pertama di Inggris pada tahun 1909. Samuel dikenal sebagai seorang Zionis yang bersemangat memperkenalkan gagasan tentang sebuah negara Yahudi kepada pemerintah Inggris pada awal tahun 1914.

Dia bekerja sama dengan Chaim Weizmann dan menasihatinya tentang bagaimana mengarahkan lebih lanjut Zionis ke lingkaran pemerintah.

6. Mark Sykes
Dia melayani Kabinet Perang Pemerintah Inggris. Sykes bertindak sebagai saluran utama antara Zionis Inggris dan politisi.


Dia sangat terlibat dalam negosiasi yang mengarah pada Deklarasi Balfour dan meyakinkan kekuatan sekutu lainnya untuk mendukungnya.

7. Nahum Sokolow
Dia seorang penulis Polandia dan diplomat. Nahum Sokolow melakukan perjalanan secara luas untuk mengumpulkan dukungan dari kekuatan dunia guna mendukung Deklarasi Balfour.

Yang paling menonjol adalah saat dia bertemu dengan pejabat tinggi Prancis pada bulan Mei 1917 dan berhasil meyakinkan mereka bahwa Palestina harus berada di bawah kendali Inggris.




Credit  sindonews.com

Seabad Deklarasi Balfour, Awal Pendudukan Yahudi di Palestina

Arthur Balfour, tokoh Inggris yang menandatangani deklarasi dukungan pendudukan Yahudi di Palestina. (AFP Photo/GPO/Handout)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Boris Johnson membanggakan peran Inggris dalam mendukung terbentuknya Israel dengan mendukung pendirian rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina pada 1971 silam.

Dukungan Inggris tersebut tertuang dalam sebuah pernyataan publik pada satu abad silam, tepatnya November 1917, yang ditandatangani oleh menlu saat itu, Arthur Balfour, dan kini dikenal dengan Deklarasi Balfour.

"Saya bangga dengan Inggris yang ikut berperan dalam menciptakan negara Israel. Dokumen tersebut penting dan sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah negara besar," tutur Johnson dalam artikel yang ia tulis di Telegraph, sebagaimana dikutip AFP, Senin (30/10).

Deklarasi Balfour disepakati saat perang Dunia I (1914-1918) berlangsung. Perjanjian itu merupakan bagian dari kerangka mandat pemerintah Inggris untuk Palestina yang baru direbut Kekaisaran Ottoman.


Mandat tersebut mewajibkan negara yang kalah dalam perang--Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman--memberikan seluruh kekuasaan wilayahnya kepada para pemenang, yakni Inggris dan sejumlah negara sekutu lainnya, seperti Perancis dan Italia.

Sejak mandat berlaku, Inggris mulai memfasilitasi perpindahan kaum Yahudi Eropa ke Palestina. Antara tahun 1922-1935, sebagaimana dilansir Al Jazeera, populasi Yahudi meningkat sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total populasi di Palestina.

Sejak itu, pendudukan Israel di wilayah itu pun terus meluas hingga hanya menyisakan Tepi Barat dan Jalur Gaza bagi warga Palestina.

Dukungan Inggris tersebut tertuang dalam sebuah pernyataan publik pada satu abad silam, tepatnya November 1917, yang ditandatangani oleh menlu saat itu, Arthur Balfour, dab kini dikenal dengan Deklarasi Balfour. (AFP Photo/GPO/Handout)

Perjanjian kontroversial itu pun menjadi titik awal terbentuknya Israel hingga memicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah sejak 1967, terutama antara Tel Aviv dan Palestina dalam Perang Enam Hari.

Meski begitu, dalam deklarasi tersebut, Inggris menekankan untuk tidak "mengurangi hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina."

Selain Inggris, Amerika Serikat secara tidak langsung turut mendukung terbentuknya Israel. Dalam sebuah pertemuan Kabinet Perang di London pada September 1917, para menteri Inggris memutuskan, pandangan Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, "juga harus terakomodasi sebelum deklarasi dikeluarkan."

Penolakan Rakyat Palestina

Pada 1919, Presiden Wilson membentuk sebuah komisi yang dikenal sebagai King-Crane untuk meninjau opini publik terkait sistem mandat hasil PD I di Suriah dan Palestina.

Survei tersebut menunjukkan mayoritas rakyat Palestina menentang keras deklarasi itu dan gerakan zionisme di negara mereka. Komisi itu pun menganjurkan sejumlah modifikasi dalam mandat tersebut.

Seorang tokoh politik nasionalis Palestina, Awni Abd al-Hadi, pun mengecam Perjanjian Balfour itu dalam memoarnya. Ia mengatakan, deklarasi tersebut dibuat oleh orang asing dan tidak pernah diakui oleh Palestina.

Pada 1920, Kongres Palestina Ketiga di Haifa juga mencela rencana Inggris mengukuhkan wilayah bagi orang Yahudi tersebut dan menganggap Deklarasi Balfour melanggar hukum internasional atas hak-hak penduduk asli di negara itu.

Balforu dan presiden pertama Israel, Chaim Weizmann, berkunjung ke Tel Aviv pada 1925. (AFP Photo/GPO/Handout)

Pendudukan Israel yang terus meluas di Palestina selama puluhan tahun terakhir meningkatkan ketegangan antara warga kedua negara. Kekerasan hingga bentrokan pun tak jarang terjadi di perbatasan kedua wilayah.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sempat menjatuhkan sanksi atas Israel karena berkeras memperluas dan mempercepat pembangunan permukiman di wilayah tersebut.

Kini, Menlu Inggris, Boris Johnson, juga menekankan bahwa negaranya tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara atau two state solution dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Saya tidak ragu bahwa satu-satunya solusi tepat untuk konflik tersebut adalah visi mengenai dua negara untuk dua bangsa seperti yang pertama kali disepakati oleh Menlu Inggris Lord Peel pada 1937 lalu dalam laporan Komisi Kerajaan terkait Palestina," kata Johnson.

"Satu abad ke depan, Inggris akan memberikan dukungan apapun yang bisa kita lakukan untuk menutup konflik dan menyelesaikan urusan yang belum selesai dari deklarasi [Balfour] tersebut."





Credit  cnnindonesia.com

Oposisi Desak Pemerintah Inggris Akui Palestina

Tokoh oposisi Inggris mendesak Perdana Menteri Theresa May untuk mengakui kedaulatan Palestina. Foto/Istimewa

LONDON - Tokoh oposisi Inggris mendesak Perdana Menteri Theresa May untuk mengakui kedaulatan Palestina. Emily Thornberry, tokoh Partai Buruh, yang merupakan oposisi utama di Inggris, menganggap 100 tahun bisa menjadi saat yang tepat bagi Inggris untuk secara resmi mengakui Palestina.

"Menurut saya, adalah benar untuk menjadi teman sejati dari kedua sisi. Anda perlu mengenali kekhawatiran yang sah dari kedua belah pihak. Salah satu hal tentang Balfour yang mengejutkan saya adalah bahwa hal itu memperkuat saya untuk menyampaikan sebuah peringatan yang sangat penting bahwa ketika politisi Inggris dengan jelas menyatakan kebijakan mereka di Timur Tengah, hal itu dapat membuat perbedaan," kata Thornberry.

"Kita memiliki kewajiban bersama untuk melihat ke masa depan. Inggris memiliki tugas untuk melihat ke depan, dan satu-satunya cara untuk maju tampaknya bagi saya adalah untuk menciptakan negara Israel yang aman, dan negara Palestina yang aman. Pemerintah Konservatif mengatakan bahwa mereka akan mengakui sebuah negara Palestina namun tidak mengatakan kapan mereka akan melakukannya. Kami katakan, lakukan pada peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour, kota harus mengakui Palestina," sambungnya.

Thornberry, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (2/11), kemudian mengatakan jika pemerintah Inggris saat ini tidak siap untuk mengakui Palestina, maka Partai Buruh akan mengakuinya jika menang dalam pemilu mendatang.

"Yang penting adalah kita memenuhi keseluruhan janji, dan kita memiliki peran dalam hal ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu yang kita bisa untuk memastikan bahwa ada solusi dua negara yang tepat," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh oposisi lainnya, yakni Tom Brake. Anggota Parlemen dari Partai Demokrat Liberal mengatakan bahwa warga Palestina berhak atas sebuah negara seperti Israel.

Parlemen Inggris sendiri sejatinya sudah memberikan pengakuan kepada Palestina. Namun, sayangnya pengakuan tersebut tidak dianggap sah, jika hal serupa tidak dilakukan oleh Pemerintah Inggris. 

Credit  sindonews.com

WNI yang Ditangkap di Marawi Pernah Dilaporkan Tewas

Ilustrasi pertempuran di Marawi. (AFP Photo/Ferdinandh Cabrera)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Muhammad Ilham Syaputra, warga Indonesia yang ditangkap di Marawi karena diduga ikut berperang bersama militan ISIS, pernah dilaporkan tewas saat bertempur.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan pemerintah Indonesia saat itu pun mendapatkan kabar tersebut langsung dari otoritas Filipina.

“Saat itu, KJRI di Davao coba memverifikasi apakah benar ada jenazah teroris atas nama tersebut namun [Filipina] tidak menyatakan,” ujar Arrmanatha dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (2/11).

Selain itu, Arrmanatha juga mengatakan otoritas Filipina pernah menemukan paspor Indonesia atas nama Ilham selama operasi militer melawan pemberontak Maute yang terafiliasi ISIS itu.

“Kami telah minta paspor itu dan hingga kini belum kami terima untuk verifikasi apakah itu benar atau tidak.”

Penangkapan Ilham pertama kali dilaporkan kepolisian Filipina wilayah Lanao del Sur pada Rabu (1/11). Saat itu, pihak berwenang juga dilaporkan menyita sejumlah uang, beberapa bahan peledak, dan sebuah paspor Indonesia.

Ilham disebut berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan merupakan salah satu dalang di balik serangan bom Thamrin yang menewaskan empat orang warga sipil dan keempat pelaku, Januari 2016 lalu.

Arrmanatha menuturkan Kemlu RI mendapatkan informasi mengenai penangkapan Ilham pertama kali dari laporan media. Hingga kini pemerintah RI belum menerima notifikasi kekonsuleran resmi dari Manila terkait hal tersebut.

Dia mengatakan pemerintah terus meminta notifikasi supaya bisa segera memverifikasi status kewarganegaraan orang yang ditangkap melalui wawancara atau pengecekan data perjalanan.

“Pagi ini kuasa usaha interim kedutaan besar Filipina telah bertemu dengan Direktur Asia Tenggara Kemlu RI Denny Abdi untuk dimintai penjelasan resmi mengenai penangkapan seorang WNI yang diduga FTF (teroris asing) di Marawi. Namun, mereka hingga kini belum bisa konfirmasi secara resmi mengenai WNI tersebut,” tutur Arrmanatha.

“Sampai saat ini kepolisian dan AFP (militer FIlipina) pun hanya berikan informasi informal bahwa ada FTF yang diduga WNI ditangkap. Karena itu kami belum bisa konfirmasi karena belum ada notifikasi kekonsuleran resmi.”



Credit  cnnindonesia.com