Presiden Catalonia Carles Puigdemont disebut tengah mempertimbangkan menggelar pemilu sela. (Reuters/Albert Gea)
Jakarta, CB -- Seorang politikus lokal
mengatakan para pemimpin upaya merdeka Catalonia mempertimbangkan
pemilihan umum sela untuk memecah kebuntuan dengan Madrid. Namun,
otoritas Spanyol sudah menegaskan hal itu saja tidak cukup.
Spanyol
menyatakan akan menerapkan peraturan pusat pada daerah otonom itu mulai
Jumat ini, mencegah upaya mendorong kemerdekaan secara ilegal dengan
membubarkan pemerintahan regional untuk pertama kalinya sepanjang
sejarah. Madrid menyatakan sebuah pemilu tidak akan membuat rencana itu
dibatalkan.
Parlemen Catalan menggelar rapat pada Kamis untuk
membahas respons yang pantas untuk Madrid dan banyak analis meyakini
wilayah yang kuat secara ekonomi itu bisa saja secara resmi menyatakan
kemerdekaan.
Pihak pro-pemisahan mengatakan referendum kemerdekaan 1 Oktober lalu
memberikan mereka mandat untuk mendapatkan gelar sebagai negara.
Pemungutan suara itu dihadiri 43 persen warga dan banyak diboykot oleh
pendukung Spanyol.
Pada Senin, Catalonia menyatakan yakin para pejabatnya, termasuk polisi, akan menentang upaya Madrid memaksakan peraturan pusat.
Politikus
Spanyol dan para pemimpin perusahaan besar, termasuk sebagian besar
surat kabar Catalonia, telah mendorong Presiden Carles Puigdemont untuk
menyelenggarakan pemilu regional sebelum ia dilengserkan dari
jabatannya.
Mereka menyebut penerapan peraturan pusat oleh Madrid mempermalukan Catalonia dan memicu risiko kekisruhan.
Puigdemont
sejauh ini masih bungkam terkait kemungkinan pemilu, tapi seorang
pendukung pemerintah pro-kemerdekaan mengatakan Presiden secara aktif
mempertimbangkan hal tersebut.
"Kami punya bukti hal tersebut
sedang dipertimbangkan," kata Carles Riera, seorang anggota dewan
Catalan dari partai antikapitalis CUP dalam konferensi pers yang dikutip
Reuters.
Menyelenggarakan pemilu bisa menyelamatkan
wajah Puigdemont karena bisa memperkuat mandatnya jika partai-partai
pro-kemerdekaan menang atau memungkinkan dirinya mundur secara terhormat
jika partai-partai itu kalah.
Pemerintah Spanyol mengatakan pemilu sela itu langkah yang disambut
baik, tapi Puigdemont juga mesti menarik deklarasi ambigu terkait
kemerdekaan yang ia nyatakan awal bulan ini.
Pemerintah telah
mengambil langkah untuk membatalkan status otonom Catalonia karena
meyakini ada "kegagalan serius" Puigdemont dalam menjalankan kewajiban,
kata Menteri Kehakiman Rafael Catala dalam wawancara di radio.
"Semua hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggelar pemilu."
Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi. Foto/Istimewa
BAGHDAD
- Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi mengatakan, ia tidak akan
membiarkan negaranya menjadi arena "pertempuran" Amerika Serikat (AS)
dan Iran. Hal itu dikatakan Abadi setelah pasukan Irak merebut kembali
wilayah terakhir yang dikuasai ISIS.
"Kami ingin bekerja sama
dengan Anda, kalian berdua. Tapi tolong jangan membawa masalah Anda di
Irak. Anda bisa melakukannya di tempat lain," kata Abadi tentang AS dan
Iran sebagaimana disitat dari Washington Post, Kamis (26/10/2017).
Perdana
menteri mengatakan AS telah mulai menarik kehadiran militernya di
negara ini dari total 5.200 tentara sejak pertempuran melawan ISIS
dimulai. Dia mengatakan bahwa kekuatan udara AS tidak akan dibutuhkan
setelah ISIS dikalahkan di sebuah wilayah di Irak barat di sepanjang
perbatasan Suriah.
Tahap kerja sama berikutnya antara kedua
negara akan berpusat pada pembagian intelijen dan pelatihan pasukan Irak
untuk memastikan bahwa kelompok militan lain tidak muncul dan ISIS yang
lemah tidak melakukan serangan yang menghancurkan di luar kantongnya
yang menyusut di Irak.
"Mereka akan menimbulkan masalah di tempat
lain. Itu bukan kepentingan kita, atau kepentingan negara-negara lain
di kawasan ini agar para teroris berkumpul kembali," kata Abadi tentang
kelompok militan tersebut.
Abadi mengatakan bahwa dia
membayangkan Irak menjadi mitra keamanan dan ekonomi yang penting bagi
sekutu regionalnya. Perjuangan lebih dari tiga tahun untuk mengusir ISIS
telah menghancurkan kota-kota besar, mengungsikan jutaan orang dan
berkontribusi terhadap krisis keuangan.
"Membentuk institusi
negara yang kuat dan berurusan dengan negara-negara tetangga dari posisi
yang menjadi kepentingan bersama adalah kunci untuk membangun kembali
negara tersebut," katanya.
Untuk itu, Abadi telah melakukan
perjalanan ke Arab Saudi, Mesir dan Turki dalam beberapa hari ini untuk
menyampaikan pesan bahwa Irak terbuka untuk bisnis. Dia diperkirakan
akan mengunjungi Iran akhir pekan ini.
"Irak semakin kuat,
bersatu. Saya pikir orang lain, atau campur tangan orang lain dalam
urusan Irak akan menjadi semakin berkurang. Ini adalah kepercayaan baru
yang dibangun di kalangan rakyat Irak, perasaan nasional Irak, yang
tujuan kami adalah untuk meningkatkan - keterikatan orang-orang dengan
negara mereka sendiri," kata Abadi pada wawancara akhir hari Selasa,
yang berlangsung di Zona Hijau yang diperkaya kota.
Sebuah visi
baru lahirnya nasionalisme Irak telah mendorong dukungan bagi tanggapan
militer Abadi yang berat terhadap tawaran Kurdi bulan lalu untuk
kemerdekaan. Para pendukungnya dan bahkan beberapa kritikusnya telah
memuji keputusannya untuk merebut kembali wilayah yang diklaim oleh
pemerintahnya dan orang Kurdi.
Namun, orang Kurdi dan beberapa
pejabat AS telah mempertanyakan peran milisi Syiah yang didukung Iran
dalam operasi Irak, dengan tuduhan bahwa Iran menguasai keputusan untuk
pindah ke pasukan.
Abadi menolak gagasan itu. Dia mengatakan bahwa dia bersimpati kepada
aspirasi Kurdi untuk merdeka. Namun langkah "sepihak" mereka menuju
otonomi penuh merupakan ancaman bagi keamanan regional. Abadi mengatakan
dia memperingatkan Presiden Kurdi Masoud Barzani menjelang referendum
bahwa dia mempertaruhkan "sisi yang salah dalam sejarah."
"Sejujurnya,
saya pikir aspirasi ini telah didorong mundur bertahun-tahun sekarang,"
kata Abadi, menambahkan bahwa kemerdekaan Kurdi memerlukan konsensus
nasional.
Itu tidak mungkin terjadi. Milisi Syiah yang kuat,
beberapa yang mendapat dukungan kuat dari Iran, dengan lantang menentang
kemerdekaan Kurdi dan telah berpartisipasi dalam kampanye militer untuk
merebut kembali wilayah-wilayah yang disengketakan, termasuk provinsi
Kirkuk yang kaya minyak.
Sementara AS telah mendukung gerakan
Abadi di Kirkuk, ia telah menyatakan keprihatinannya tentang kehadiran
milisi Syiah di daerah yang disengketakan. Abadi telah membela milisi,
yang beroperasi di bawah payung kekuatan yang diberi sanksi pemerintah
yang dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer. Meski begitu, Abadi
mengatakan bahwa mereka harus melepaskan identitas politik sektarian
mereka jika mereka ingin tetap menjadi bagian dari pasukan keamanan
negara tersebut.
Beberapa anggota kelompok paling kuat, termasuk
Organisasi Badr, memegang jabatan menteri dan kursi di parlemen. Analis
mengatakan bahwa sebuah proses untuk memisahkan sayap bersenjata dan
politik kelompok jauh dari kemajuan.
Abadi, yang secara hukum
memerintahkan Pasukan Mobilisasi Populer, hanya memiliki kontrol nominal
atas kelompok bersenjata yang paling berpengaruh. Organisasi seperti
Badr lebih dekat ke Teheran daripada Baghdad namun masih terwakili
dengan baik di institusi politik dan keamanan Irak. Abadi mengatakan
kelompok semacam itu harus melucuti senjata jika mereka ingin
berpartisipasi dalam politik.
"Mereka yang menolak akan menjadi penjahat. Ini sangat jelas," tegas Abadi.
Dubes
AS untuk PBB, Nikki Haley, dievakuasi dari Sudan Selatan setelah pecah
bentrokan dalam sebuah demonstrasi politik. Foto/Istimewa
JUBA
- Duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, dievakuasi
dari sebuah kamp di Sudan Selatan. Haley terpaksa dievakuasi setelah
aksi kekerasan pecah dalam sebuah demonstrasi politik di dekat daerah
yang dikunjunginya.
Haley tengah mengunjungi sebuah kamp yang
dioperasikan PBB untuk orang-orang terlantar. Kunjungan itu dilakukan
bersamaan dengan demonstrasi politik untuk menentang Presiden Sudan
Selatan Salva Kiir.
"Petugas keamanan PBB menggunakan gas air
mata untuk memaksa lebih dari 100 demonstran bubar dan pergi," kata
seorang pekerja kamp seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (26/10/2017).
Haley
mengeluarkan sebuah peringatan kepada Kliir saat kunjungan tersebut.
"Kebencian dan kekerasan yang kita lihat harus dihentikan, saya biarkan
dia tahu bahwa AS berada di persimpangan jalan, dan setiap keputusan
yang akan datang akan didasarkan pada tindakannya," kata Haley
memperingatkan.
Kelompok bersenjata yang setia kepada Kliir dan
Riek Machar telah bentrok selama bertahun-tahun dalam konflik sipil yang
menyebabkan jutaan orang eksodus dari negara ini. Haley mengatakan
militer Kliir telah menggunakan tentara anak-anak dan beberapa
anggotanya terlibat dalam pemerkosaan.
AS telah menuangkan lebih
banyak uang di Sudan Selatan untuk bantuan kemanusiaan daripada negara
lain, dengan setidaknya USD11 miliar telah dilakukan, Haley melaporkan.
Haley mengungkapkan ketidaksenangannya pada apa yang dia lihat di Sudan
Selatan.
"Ini bukan yang kami pikir sedang kami investasikan. Apa
yang kami pikir kami investasikan adalah masyarakat yang adil dan bebas
dimana orang bisa selamat dan Sudan Selatan adalah kebalikannya," cetus
Haley.
Pejuang Hizbullah yang beroperasi di Suriah selatan.
CB, WASHINGTON -- Dewan Perwakilan Rakyat AS
pada Rabu mendukung sanksi baru terhadap milisi Hizbullah Lebanon yang
didukung Iran. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya AS untuk melawan
Teheran dalam sebuah kesepakatan nuklir internasional.
Pada
Kamis, DPR AS akan memberikan suara pada Kamis (26/10) mengenai
undang-undang lain untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Iran terkait
dengan program rudal balistiknya.
Sanksi pertama terkait
Hizbullah yang disahkan pada Rabu yaitu memberlakukan sanksi baru
terhadap entitas yang diketahui mendukung kelompok tersebut, seperti
dengan memberikan senjata kepada Hizbullah.
Kedua memberlakukan sanksi terhadap Iran dan Hizbullah karena
menggunakan warga sipil sebagai alat perlindungan. Sanksi yang ketiga
yaitu mendesak Uni Eropa untuk menunjuk Hizbullah sebagai organisasi
teroris.
Presiden Donald Trump mengatakan pada 13 Oktober lalu
bahwa dia tidak akan menyatakan Iran mematuhi sebuah perjanjian
internasional mengenai program nuklirnya. Ia mengancam akan memutuskan
kesepakatan tersebut.
Negara Amerika Serikat menunjuk Hizbullah sebagai organisasi teroris
asing pada 1997. Awal bulan ini, Washington menawarkan hadiah jutaan
dolar untuk informasi seputar dua pejabat Hizbullah. Tindakan ini untuk
mengembangkan strategi AS dalam melawan pengaruh regional yang tumbuh di
Iran.
"Langkah-langkah kritis ini akan memberlakukan sanksi baru
untuk memberantas pembiayaan Hizbullah, dan meminta pertanggungjawaban
atas tindakannya yang menyebabkan kematian dan kerusakan," kata Wakil
Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Ed Royce.
Namun,
memperoleh dukungan internasional untuk kampanye intensif melawan
Hizbullah merupakan hal yang sulit. Hizbullah merupakan organisasi kuat
dan bagian dari pemerintah koalisi di Lebanon yang memberikan dukungan
besar untuk layanan sosial.
DPR AS meloloskan sanksi untuk kelompok Hizbullah Lebanon. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mendukung sanksi baru
terhadap milisi Hizbullah Lebanon yang didukung Iran. Sanksi ini sebagai
bagian dari upaya untuk mengambil garis keras melawan Teheran tanpa
harus merongrong sebuah kesepakatan nuklir internasional.
Tiga
tindakan terkait Hizbullah disahkan dengan suara bulat, tanpa
pertentangan. DPR akan memberikan suara pada hari Kamis mengenai
undang-undang lain, untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Iran
terkait dengan program rudal balistiknya.
Presiden Donald Trump
pada 13 Oktober mengatakan dia tidak akan menyatakan bahwa Iran mematuhi
sebuah perjanjian internasional mengenai program nuklirnya. Trump juga
mengancam bahwa pada akhirnya dia dapat memutuskan kesepakatan tersebut.
Tindakan
Trump membuka jendela 60 hari bagi Kongres untuk bertindak guna
mengajukan kembali sanksi atas program nuklir Iran yang diangkat
berdasarkan kesepakatan tersebut. Namun tidak ada langkah untuk
melakukannya di DPR atau Senat.
Staf DPR AS mengatakan bahwa,
untuk saat ini, anggota parlemen DPR memfokuskan diri untuk menekan Iran
dengan cara lain seperti sanksi Hizbullah dan terkait rudal.
Langkah
pertama tindakan terkait Hizbullah yang disahkan pada hari Rabu akan
memberlakukan sanksi baru terhadap entitas yang ditemukan untuk
mendukung kelompok tersebut, seperti dengan memberikan senjata kepada
Hizbullah. Yang kedua memberlakukan sanksi terhadap Iran dan Hizbullah
karena menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Yang ketiga
adalah sebuah resolusi yang mendesak Uni Eropa untuk menunjuk Hizbullah
sebagai organisasi teroris.
AS telah memasukkan Hizbullah sebagai
organisasi teroris asing pada tahun 1997. Awal bulan ini, Washington
menawarkan hadiah jutaan dolar untuk dua pejabatnya seiring langkah
pemerintahan Trump mengembangkan strateginya untuk melawan pengaruh
regional Iran yang tengah tumbuh di Timur Tengah.
"Langkah-langkah
kritis ini akan memberlakukan sanksi baru untuk memberantas pendanaan
Hizbullah, dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan kematian dan
penghancurannya," kata Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Ed
Royce, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/10/2017).
Namun,
memenangkan dukungan internasional untuk kampanye intensif melawan
Hizbullah bisa menjadi sulit. Organisasi yang kuat ini adalah bagian
dari pemerintah koalisi yang rapuh di Lebanon dan memberikan dukungan
besar untuk layanan sosial yang diberikannya.
Arsip:
Ketua delegasi Hamas Saleh Arouri dan pemimpin Fatah Azzam Ahmad
menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Kamis
(12/10/2017). (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
Kota Gaza (CB) - Yehya Sinwar, Kepala Gerakan Perlawanan
Islam (HAMAS) di Jalur Gaza, pada Selasa (24/10) mengumumkan pos
penyeberangan daerah kantung tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah
Otonomi Nasional Palestina (PNA) pada 31 Oktober.
Sinwar mengeluarkan pernyataannya selama satu pertemuan yang
diselenggarakan di Kota Gaza --kota pelancongan di tepi laut-- dengan
pemimpin serikat kerja dan organisasi lokal di Jalur Gaza.
HAMAS telah sepakat untuk menyerahkan wewenang kepada PNA dalam
kesepakatan perujukan yang diperantarai Mesir dan dicapai antara HAMAS
dan Faksi Fatah, pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, di Ibu Kota
Mesir, Kairo, pada 12 Oktober.
"HAMAS bermaksud menghilangkan semua perbedaan pendapat internal,
terutama dengan Fatah, serta dengan semua negara," kata Sinwar,
sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu
malam. Ia menambahkan, "HAMAS membuat keputusan strategis untuk
mewujudkan perujukan internal dan tak bermaksud menyesalkannya atau
mundur dari itu."
HAMAS dengan menggunakan kekuatan telah merebut kekuasaan atas Jalur
Gaza pada pertengahan 2007 dan mengusir pasukan keamanan Abbas. Sejak
itu, pertikaian dan perbedaan pendapat antar-faksi yang bertikai telah
mengubah kehidupan lebih dari dua juta orang Gaza ke dalam penderitaan.
"Kami akan membakar semua jembatan yang dilewati perujukan internal
sebab kami tak ingin mundur atau kembali titik awal," kata Sinwar, yang
dipilih sebagai pemimpin gerkana itu di Jalur Gaza pada Maret.
Ketika ditanya mengenai senjata sayap bersenjata kelompoknya,
Brigade Al-Qassam, Sinwar menjawab, "Senjata ini adalah milik rakyat
Palestina, jadi kami mengumpulkan dan mengembangkan senjata kami untuk
menggunakannya bagi pembebasan dan bukan buat konflik internal."
Ia juga menyeru Presiden Palestina Mahmoud Abbas agar mengunjungi
Jalur Gaza dan memimpin pertemuan Komite Sentral Faksi Fatah pimpinannya
dan pertemuan Komite Pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina.
Sanaa, Yaman (CB) - Utusan PBB untuk Yaman Ismail Ould
Cheikh Ahmed, Rabu (25/10), menawarkan peta jalan baru untuk membangun
kembali kepercayaan antara pasukan yang bertikai di Yaman sebagai
langkah persiapan guna mengakhiri perang saudara di negeri itu.
Dalam satu siaran pers yang dibagikan oleh kantor utusan PBB
tersebut dan diterima oleh Xinhua, Ould Cheikh Ahmed mengumumkan usul
barunya dalam satu taklimat di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh.
Tawaran itu disampaikan setelah utusan PBB tersebut mengakhiri
kunjungannya ke Kerajaan Arab Saudi, tempat ia bertemu dengan Presiden
Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang hidup di pengasingan, dan para
pejabat senior Arab Saudi.
"Kami saat ini mempertimbangkan langkah yang dapat diambil oleh
semua pihak yang bertikai di Yaman guna memulihkan kepercayaan dan
bergerak maju ke arah penyelesaian melalui perundingan, yang bisa
bertahan lama," kata Ould Cheikh.
"Langkah ini dilandasi atas tiga pilar: penegakan kembali
kesepakatan penghentian permusuhan, pembangunan kembali langkah
kepercayaan dan kembali ke meja perundingan dengan pandangan mencapai
kesepakatan perdamaian menyeluruh," katanya.
Utusan PBB tersebut, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau
Antara di Jakarta, Kamis pagi, mengatakan konflik di Yaman pada dasarnya
adalah "konflik politik" yang hanya dapat diselesaikan melalui
perundingan politik.
Ould Cheikh menyeru semua pihak di Yaman agar melakukan konsensi
yang diperlukan yang bisa membantu melicinkan jalan bagi perdamaian
jangka panjang.
Sementara itu, pemerintah Yaman yang diakui masyarakat internasional
dan dipimpin oleh Presiden Hadi --di dalam pernyataan yang disiarkan
oleh kantor berita resmi Yaman, Saba-- menyambut baik usul baru PBB
tersebut.
Dalam kesempatan lain, juru bicara gerilyawan --yang didominasi
anggota Al-Houthi-- Mohammed Abdulsalam mengatakan kepada stasiun
televisi milik milisi Syiah itu bahwa kelompoknya terbuka bagi
penyelesaian apa pun yang bisa menjamin perdamaian jangkan panjang dan
mengakhiri perang.
Namun Abdulsalam mengulangi sikap resmi kelompoknya mengenai Utusan
PBB tersebut, dan mengatakan, "Ould Cheikh tak lagi disambut dan ini
mempertegas sikap dari penilaian kami mengenai peran Ould Cheikh dalam
menangani pembicaraan sebagai perantara."
Anggota Al-Houthi menuduh utusan PBB itu bias dan condong mendukung
negara koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi melawan milisi tersebut.
Pada 5 Juni, kelompok Al-Houthi tak memberi akses kepada Utusan PBB untuk Yaman tersebut karena ia diduga memihak.
Pada 22 Mei, pemrotes di Ibu Kota Yaman, Sanaa --yang dikuasai
gerilyawan-- melempari rombongak kendaraan Utusan PBB tersebut dengan
batu dan sepatu saat Ould Cheikh akan pergi ke bandar udara setelah
kunjungannya guna menemui para petinggi Al-Houthi di Sanaa.
Utusan PBB itu tidak cedera dalam serangan tersebut, dan meninggalkan negeri tersebut.
Kendati beberapa babak penengahan perdamaian terdahulu gagal, Utusan
PBB itu tetap berusaha menengahi penyelesaian politik baru di Yaman
guna mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama lebih dari
dua-setengah tahun.
Perang tersebut terjadi antara pasukan pemerintah yang diakui
masyarakat internasional di negeri itu dan didukung oleh koalisi
pimpinan Arab Saudi dan milisi Syiah Al-Houthi, yang didukung Iran,
serta pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh.
Perang tersebut telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, kebanyakan
warga sipil, dan membuat tiga juta orang Yaman mengungsi.
NEW YORK
- Inggris telah menyebarkan rancangan resolusi PBB yang akan mengutuk
aksi kekerasan yang telah mengirim lebih dari 600.000 Muslim Rohingya
yang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh. PBB juga akan meminta
pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan operasi militer di negara
bagian Rakhine.
Jika diadopsi oleh Dewan Keamanan, resolusi
tersebut akan menjadi yang pertama bagi Myanmar setelah bertahun-tahun.
Namun para diplomat mengatakan hal ini menghadapi tentangan dari China,
tetangga dan sekutu negara yang sebelumnya dikenal sebagai Burma yang
bergeser dari pemerintahan militer selama puluhan tahun ke arah
demokrasi.
Draft tersebut juga mengecam serangan pemberontak Rohingya pada 25 Agustus yang memicu aksi kekerasan tersebut.
Tapi
fokusnya adalah pada situasi sulit orang Rohingya di Myanmar dan di
Bangladesh, yang telah dipuji karena respon kemanusiaannya.
Resolusi
yang diusulkan tersebut mengungkapkan keprihatinan serius pada laporan
bahwa pasukan keamanan dan tentara Myanmar telah menggunakan kekuatan
yang tidak proporsional, penghancuran properti dan kekerasan seksual
yang sistematis terhadap komunitas Rohingya di Rakhine.
Orang
Rohingya menghadapi diskriminasi resmi dan sosial di Myanmar yang
mayoritas beragama Buddha. Pemerintah Myanmar tidak mengenal Rohingya
sebagai kelompok etnis, namun bersikeras bahwa mereka adalah migran
Bengali dari Bangladesh yang tinggal secara ilegal di negara tersebut.
Oleh karena hal tersebut Thailand telah menolak kewarganegaraan mereka.
Kekerasan
terbaru dimulai dengan serangkaian serangan 25 Agustus oleh gerilyawan
Rohingya. Pasukan keamanan Myanmar menanggapi dengan kampanye bumi yang
hangus melawan desa Rohingya di Rakhine utara yang oleh PBB dan kelompok
hak asasi manusia telah dikritik sebagai tindakan yang tidak
proporsional dan kampanye pembersihan etnis.
Rancangan resolusi
tersebut meminta pemerintah Myanmar untuk mengatasi akar penyebab krisis
dengan menghormati hak asasi manusia. "Tanpa diskriminasi dan terlepas
dari etnisitas atau afiliasi keagamaan, termasuk dengan membiarkan
kebebasan bergerak, akses yang setara terhadap layanan dasar dan akses
yang setara terhadap kewarganegaraan penuh untuk orang-orang yang
tergabung dalam komunitas Rohingya," bunyi rancangan resolusi itu
seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (26/10/2017).
Penyelidik
independen PBB mengenai hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee,
mengatakan kepada komite hak asasi manusia Majelis Umum sementara
militer Myanmar mengendalikan keamanan dan hukum nasional dan
ketertiban, ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sipil,
yaitu dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.
Lee
mengatakan ini harus dimulai dengan pesan publik yang mencakup seluruh
susunan populasi Myanmar. "Pemerintah harus menggunakan mayoritas di
parlemen untuk menjatuhkan undang-undang yang mendiskriminasikan untuk
menunjukkan bahwa semua kelompok di Myanmar memiliki hak yang sama,"
katanya.
Rancangan resolusi tersebut menyambut baik komitmen
publik Myanmar bahwa mereka akan menerima kembalinya semua warga dan
pengungsi dan meminta pemerintahnya untuk bekerja sama dengan Bangladesh
dan PBB untuk mempercepat kembalinya sukarela dan aman semua pengungsi
ke rumah mereka di Myanmar.
Namun Lee mengatakan bahwa dia khawatir bahwa hanya sebagian kecil pengungsi di Bangladesh akan diizinkan kembali.
"Populasi
Rohingya di Cox's Bazar - yang persediaan makanan mereka diblokir dan
kelaparan, tertembak saat melarikan diri, berjalan selama
berminggu-minggu untuk mendapatkan keselamatan, kehilangan anggota
keluarga dalam perjalanan untuk mengungsi, dan sekarang tinggal di di
bawah lembaran plastik - harus tidak dibuat untuk memenuhi persyaratan
ketat jika mereka ingin kembali ke Myanmar, "katanya.
Lee juga
mengatakan bahwa "tidak beralasan dan tidak dapat diterima" bahwa
pemerintah bersikeras bahwa badan pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi
Internasional dikeluarkan dari diskusi tentang pemulangan Rohingya.
Resolusi
yang diusulkan tersebut mengungkapkan keprihatinan mendalam pada akses
kemanusiaan yang sangat terbatas ke Rakhine. Resolusi ini lantas meminta
pemerintah Myanmar untuk memberikan akses segera, aman dan tidak
terhalang ke Badan PBB, mitra mereka dan kelompok bantuan lainnya.
Resolusi
ini mendesak pemerintah Thailand untuk memberikan "akses tak terbatas"
ke misi pencari fakta Hak Asasi Manusia PBB. Resolusi ini pun menyerukan
penyelidikan cepat dan transparan atas tuduhan pelanggaran hak asasi
manusia dan pelanggaran.
Rancangan tersebut menyambut baik
komitmen pemerintah untuk menerapkan rekomendasi komisi yang dipimpin
oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang menyerukan
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial untuk melawan kekerasan
mematikan tersebut. Resolus ini juga mendesak semua bagian pemerintah
untuk menerapkan rekomendasi tersebut "dengan cepat dan penuh."
Inggris Ajukan Draf Resolusi DK PBB Kecam Persekusi Rohingya
Dukungan dana Australian aid akan dialokasikan
untuk menyediakan makanan, air bersih, rumah penampungan dan layanan
kesehatan yang esensial bagi pengungsi Rohingya.
CB, NEW YORK -- Inggris telah mengajukan draf
resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengecam aksi kekerasan dan persekusi
terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dalam draf tersebut, Inggris
mendesak agar operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine
dihentikan.
Draf atau rancangan resolusi tersebut telah dikirim
ke anggota Dewan Keamanan PBB pada Rabu (25/10). Resolusi yang diajukan
Inggris menyatakan keprihatinan serius terkait laporan atau kesaksian
yang menyatakan bahwa pasukan keamanan dan tentara Myanmar telah
mengerahkan kekuatan yang tidak proporsional, menghancurkan permukiman
Rohingya, serta melakukan kekerasan seksual terhadap para perempuan Rohingya.
Dalam
draf tersebut Inggris pun mengecam serangan yang dilakukan gerilyawan
Rohingya pada 25 Agustus yang mengakibatkan terjadinya operasi militer
di Rakhine. Kendati demikian, Inggris tetap menuntut Myanmar sebagai
pihak yang harus segera menyelesaikan krisis di Rakhine.
Penyelesaian
akar penyebab krisis ini harus dilakukan dengan menghormati hak asasi
manusia, tanpa diskriminasi, dan bebas dari bias etnisitas atau afiliasi
keagamaan. "Termasuk membiarkan kebebasan bergerak, akses yang setara
terhadap layanan dasar, dan akses yang setara terhadap kewarganegaraan
penuh untuk orang-orang yang tergabung dalam komunitas Rohingya," tulis
Inggris dalam draf resolusinya, seperti dikutip laman Washington Post.
Jika
draf resolusi diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB, ini akan menjadi yang
perdana dalam krisis bertahun-tahun di Myanmar. Namun para diplomat di
Dewan Keamanan mengatakan, draf resolusi ini akan mendapatkan
penentangan dari Cina. Kendati demikian, mereka tak menerangkan lebih
terperinci perihal penentangan dimaksud.
Lebih dari 600 ribu
etnis Rohingya telah meninggalkan Rakhine, Myanmar, menuju Bangladesh.
Mereka mengungsi guna menghindari operasi militer Myanmar di
desa-desanya, yang menurut pengakuan mereka, sangat brutal.
Militer Myanmar disebut tak segan untuk memberondong penduduk dengan
tembakan dan kemudian membumihanguskan permukiman mereka. Kini ratusan
ribu pengungsi Rohingya hidup di kamp dan tenda-tenda pengungsi di zona
perbatasan Bangladesh. Mereka hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan
dari dunia internasional untuk bertahan hidup.
Pemerintah dilaporkan mulai mengizinkan warga
untuk tinggal dan membangun kembali kota Marawi yang telah porak-poranda
akibat pertempuran dengan teroris selama lima bulan terakhir.
(Reuters/Stringer)
Jakarta, CB -- Sekolah di Marawi,
Filipina, mengajarkan anak-anak dan orang tua mereka cara mengenali bom
dan ranjau yang dikhawatirkan masih tersisa di sejumlah sudut kota
setelah pertempuran melawan ISIS dinyatakan rampung baru-baru ini.
Di
suatu desa, beberapa guru mengajari anak-anak beserta orang tua mereka
untuk mengenali berbagai jenis dan bentuk mortir, granat, dan sejumlah
perangkat peledak lain.
"[Latihan] ini sangat membantu kami
sebagai orang tua untuk mengerti dan memberitahu anak-anak agar tidak
menyentuh atau mendekati bom," tutur Sobaida Sidic, seorang ibu rumah
tangga yang turut serta dalam pelatihan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (25/10).
Pemerintah Filipina sendiri sudah menghentikan operasi militer di Marawi
pada awal pekan ini setelah Presiden Rodrigo Duterte mendeklarasikan
kota itu bebas dari pemberontak Maute yang berbaiat kepada ISIS, pada 17
Oktober lalu.
Deklarasi itu diumumkan tak lama setelah militer menewaskan
Isnilon Hapilon, pemimpin kelompok militan Abu Sayyaf yang disebut-sebut
sebagai "emir" ISIS Asia Tenggara. Omarkhayam Maute, salah satu
pemimpin pemberontak Maute, juga dilaporkan tewas dalam operasi itu.
Pihak
berwenang mengatakan sekitar 920 militan, 165 tentara dan polisi, serta
45 warga sipil tewas dalam konflik yang pecah sejak akhir Mei lalu ini.
Sekitar 300 ribu penduduk pun terpaksa mengungsi keluar Marawi selama
perang berlangsung.
Kini, pemerintah dilaporkan mulai mengizinkan warga untuk tinggal dan
membangun kembali kota Marawi yang telah porak-poranda
akibat pertempuran dengan teroris selama lima bulan terakhir.
Meski
begitu, Duterte memperingatkan bangsanya untuk tetap waspada terhadap
ISIS karena "tidak ada negara yang bisa lolos dari cengkraman dan
kekejaman kelompok tersebut."
Duterte pun sampai saat ini belum mencabut status darurat militer di wilayah itu.
Rusia bersiap menguji coba rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat atau rudal Setan 2 sebelum akhir tahun ini. Foto/Daily Mirror
MOSKOW
- Rusia bersiap untuk menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM)
RS-28 Sarmat yang dijuluki rudal Setan 2. Senjata berbahaya ini diklaim
mampu menembus sistem pertahanan Amerika Serikat (AS) dan menghancurkan
seluruh area Texas dengan serangan tunggal.
Mengutip laporan media yang dikendalikan Kremlin, Sputnik, setelah
tertunda beberapa kali, tes ICBM Setan 2 akan dilakukan di Cosmodrome
Plesetsk, di barat laut Rusia, sebelum akhir tahun ini.
ICBM
RS-28 Sarmat diklaim bisa menghasilkan ledakan 40 megaton atau 2.000
kali lebih kuat dari bom atom atom AS yang dijatuhkan di Hiroshima dan
Nagasaki pada tahun 1945.
Menurut laporan media Rusia tersebut,
Kementerian Pertahanan Pemerintah Vladimir Putin berencana untuk menguji
dua rudal super RS-28 Sarmat.
Moskow selama ini mengklaim bahwa
rudal tersebut dapat mengalahkan pertahanan apapun, karena senjata itu
merupakan pengganti rudal SS-18 atau rudal Setan 1.
Namun, sumber luar Rusia meragukan beberapa spesifikasi dari ICBM RS-28 Sarmat ini. Michael Kofman, seorang ilmuwan riset dari Center for Naval Analyzes, pernah menjelaskan kepada The National Interest tentang keraguannya.
Kantor berita Rusia, RIA
mengatakan rudal baru tersebut akan memiliki ”lemparan berat”—massa
semua komponen dikurangi bahan bakar dan roket peluncuran—lima ton.
”Jika laporan RIA benar, dan mungkin tidak benar, bagaimana Anda bisa memasukkan 10 hulu ledak dan satu ton umpan ke lima ton?,” tanya dia.
”Ada
banyak pertanyaan yang beredar tentang klaim yang bertentangan tentang
lemparan, hulu ledak dan alat bantu penetrasi,” ujarnya.
WASHINGTON
- Peringatan Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) mengenai
kemungkinan uji coba nuklir di Samudera Pasifik harus diartikan secara
harfiah. Demikian pernyataan pejabat senior Korut kepada CNN dalam
sebuah wawancara.
"Menteri luar negeri sangat menyadari maksud
pemimpin tertinggi kami, jadi saya pikir Anda harus mengartikan
kata-katanya secara harfiah," kata Ri Yong-pil, seorang diplomat senior
di Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dikutip dari Reuters, Kamis
(26/10/2017).
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho
mengatakan, Pyongyang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan "ledakan
paling kuat" dari bom hidrogen di atas Samudra Pasifik di tengah
meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS).
Pernyataan
itu dilontarkan menjawab pertanyaan mengenai maksud dari perkataan
pemimpin Korut Kim Jong-un tengah mempertimbangkan tindakan terkuat
menanggapi ancaman Presiden AS Donald Trump saat berpidato di Majelis
Umum PBB.
Dalam pidato pertamanya di sidang Majelis Umum PBB,
Trump mengancam akan menghancurkan Korut secara total jika merasa
terancam. Ia juga mengejek pemimpin Korut, Kim Jong-un sebagai Manusia
Roket terkait uji coba rudal balistik yang dilakukan berulang kali.
Ancaman
Trump ini membuat murka pemimpin Korut, Kim Jong-un. Diktator muda itu
pun mengatakan, pemimpin Gedung Putih tersebut “gila” dan akan membayar
mahal atas ancamannya.
“Trump tidak layak untuk memegang hak
prerogatif dari sebuah komando tertinggi sebuah negara,” kata Kim.
Pemimpin Pyongyang ini juga menggambarkan presiden Trump sebagai sebagai
pemimpi “nakal dan gangster yang suka bermain api.”
Uji coba rudal balistik yang dilengkapi dengan sistem panduan presisi, di lokasi yang dirahasiakan di Utara Korea.
CB, PYONGYANG -- Seorang pejabat senior Korea
Utara, Ri Yong Pil, mengeluarkan peringatan keras kepada dunia bahwa
negaranya tak main-main saat mengancam akan melancarkan serangan bom
nuklir.
Yong Pil mengatakan, ancaman yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Korut bulan lalu tidak boleh diabaikan.
"Korut selalu melaksanakan kata-katanya ke dalam tindakan," kata Ri yang tampak sangat marah.
Berbicara dalam sebuah kunjungan ke New York untuk Majelis Umum PBB
bulan lalu, Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho meningkatkan
kemungkinan Korut untuk menguji bom hidrogen yang kuat di atas Samudra
Pasifik.
Ancaman dilancarkan terjadi beberapa jam setelah Presiden AS Donald
Trump mengancam akan benar-benar menghancurkan Korut. Kala itu, Trump
berpidato di PBB.
"Menteri Luar Negeri sangat menyadari maksud pemimpin tertinggi kami,
jadi saya pikir Anda harus menanggapi pernyataannya dengan
sungguh-sungguh, " kata Ri seperti dilansir CNN, Rabu, (25/10).
Korut melakukan uji coba nuklir enam kali yang paling kuat pada awal
September. Klaimnya, bom hidrogen terlibat dalam uji coba tersebut.
PBB menanggapi uji coba nuklir itu dengan menjatuhkan sanksi baru kepada Korut.
Ancaman lanjutan Korut telah menempatkan tetangganya di Pasifik dalam
siaga tinggi. Pada bulan September, Pyongyang menerbangkan rudal
balistik ke Jepang.
Ketika Korut melakukan uji coba nuklir ke enam, mereka mengklaim
telah meledakkan bom hidrogen yang bisa muat di atas sebuah rudal
balistik. Pyongyang juga mengatakan, akan menembakkan rudal ke perairan
di wilayah Guam, Pasifik AS.
CB, NEW DELHI -- India tak berniat mengusir
kedutaan besar Korea Utara (Korut) dari negaranya. Hal ini dilakukan
sebagai jalur komunikasi menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika
Serikat dan Korut.
Permintaan penutupan kedutaan besar Korut itu sebelumnya diminta
oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson. Permintaan itu
disampaikan Tillerson kepada Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj.
Sushma Swaraj mengatkaan, India dan Korut juga memiliki hubungan
diplomasi dan ekonomi. Sebabnya, dia mengatakan, keberadaan keduataan
sangat dibutuhkan.
"Aku katakan kepada menteri Tillerson beberapa sekutu Amerika harus
mempertahankan kedutaan sehingga jalur komunikasi tetap terbuka," kata
Sushma Swaraj seperti dikutip Reuters, Rabu (25/10).
Baik India atau Korut masing-masing ingin tetap membuka kantor
diplomatik mereka satu sama lain. Meskipun, India belakangan membatasi
ekspor dari Korut kecuali makanan dan obat-obatan.
Sementara, permintaan penutupan kedutaan besar oleh Tillerson itu
menyusul rencana lawatan Presiden AS Donald Trump ke Cina bulan depan.
Trump akan meminta Cina membantu menghentikan program nuklir Korut.
Sebelumnya, Rex Tillerson datang ke India guna memperkuat hubungan
bilateral mereka. Kerja sama yang dijalin salah satunya adalah
pemberantasan teroris. AS mengaku siap menyuplai India dengan teknologi
militer mereka.
"AS mendukung kemunculan India sebagai kekuatan utama dan akan
terus memberikan kontribusi pada kemampuan India untuk memberikan
keamanan di seluruh wilayah ini," kata Tillerson dalam jumpa pers
bersama dengan Swaraj.
Presiden
AS Donald Trump bersiap melakukan perjalanan ke Dallas, Rabu
(25/10/2017). Dia menolak mengatakan apakah akan menyambangi DMZ atau
tidak saat lawatan ke Korea Selatan nanti. Foto/REUTERS/Carlos Barria
WASHINGTON
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump menolak untuk
mengatakan apakah dia akan mengunjungi zona demiliterisasi (DMZ) yang
memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan dalam tur Asia-nya nanti. Zona
itu terkenal sebagai area berbahaya yang penuh ranjau darat dan dekat
dengan posisi tentara Pyongyang.
”Saya lebih suka tidak
mengatakannya, tapi Anda akan terkejut,” kata Trump kepada wartawan di
Gedung Putih saat dia bersiap untuk berangkat dalam perjalanan ke
Dallas, seperti dikutip Reuters, Kamis (26/10/2017).
Trump
dijadwalkan untuk lawatan ke Asia pada 3 November 2017. Dalam lawatan
ini, dia akan mengunjungi Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam dan
Filipina.
Sebelumnya, pejabat senior Administrasi Trump
mengisyaratkan bahwa Trump tidak akan menyambangi DMZ. Padahal, tim
pejabat Washington beberapa pekan lalu sudah menyurvei area itu sebagai
sinyal bahwa Trump akan menyambanginya.
Sebagian besar presiden
AS, kecuali George H.W. Bush, sebelumnya telah mengunjungi tempat
berbahaya tersebut. ”Ada unsur-unsur tertentu dari jadwal yang masih
dikerjakan,” kata seorang pejabat senior Administrasi AS.
Sebaliknya,
Trump malah diundang oleh pemerintah di Seoul untuk mengunjungi Camp
Humphreys, selatan Ibu Kota Korea Selatan dan jauh dari DMZ.
”Keamanan
tidak menjadi sebuah perhatian. Presiden kemungkinan besar akan
mengunjungi Camp Humphreys, akan sangat sulit baginya untuk sempat
mengunjungi keduanya,” lanjut pejabat yang berbicara dalam kondisi
anonim tersebut.
Kapal induk USS Ronald Reagan yang mengangkut
sejumlah jet tempur kini didampingi USS Nimitz dan USS Theodore
Roosevelt di Pasifik. (Reuters/Kim Hong-Ji)
Jakarta, CB -- Tiga kapal induk Amerika
Serikat dikerahkan di perairan Pasifik menjelang tur perdana Presiden
Amerika Serikat Donald Trump ke Asia pada awal November ini. Ia
dijadwalkan menghabiskan 12 hari mengunjungi China, Jepang, Filipina,
Korea Selatan, dan Vietnam.
USS Theodore Roosevelt dan USS
Nimitz bergabung hari ini, Rabu (25/10), dengan USS Ronald Reagan yang
telah lebih dulu beroperasi di Armada Angkatan Laut AS ke-7 di samudra
Hindia dan bagian barat samudra Pasifik.
Menurut keterangan pers Angkatan Laut AS yang dikutip CNN,
Roosevelt dan Nimitz didampingi sembilan kapal penjelajah dan
penghancur yang dilengkapi sistem anti-peluru kendali Aegis, kunci
pertahanan melawan kemungkinan serangan Korea Utara.
Dikirim dari pangkalan militer AS di Okinawa, USS Ronald Reagan
telah lebih dulu melakukan sejumlah latihan maritim gabungan bersama
Korea Selatan sejak seminggu terakhir.
Latihan gabungan itu
sempat membuat geram Korea Utara yang belakangan ini menjadi sorotan
dunia lantaran berkeras mengembangkan senjata nuklir.
Sementara
itu, Nimitz dikerahkan dari Timur Tengah setelah tiga bulan terakhir
berpartisipasi dalam peperangan melawan ISIS dan USS Roosevelt dikirim
dari San Diego sejak awal Oktober lalu jelang rencana berlayar menuju
Timur Tengah dalam beberapa waktu ke depan.
Meski begitu, Angkatan Laut AS tak menjelaskan misi spesifik USS
Roosevelt dan Nimitz di kawasan Pasifik, meski hal tersebut berpotensi
kembali memicu kemarahan Korut.
Sejumlah pengamat mengatakan
pengerahan ketiga kapal perang ini dilakukan untuk mengirim pesan kepada
Korut dan China yang mengklaim sebagian besar Laut China Selatan.
"Pengerahan
kapal induk ini tentu memberikan sinyal yang signifikan. Setiap
pergerakan sebuah kapal induk adalah proyeksi kekuatan militer utama
suatu negara. Musuh AS akan membaca sesuatu dari pergerakan ini," kata
Adam Mount, analis pertahanan dari Federation of American Scientist.
Pergerakan
kapal induk tersebut, tutur mantan Laksamana Angkatan Laut AS John
Kirby, juga dilakukan Gedung Putih "untuk memastikan China tahu bahwa AS
masih menjadi kekuatan utama di kawasan."
"Angkatan Laut mengambil keuntungan [dari tur Trump ke Asia] untuk
menunjukkan kemampuannya kepada musuh potensial AS," ucap Kirby.
Sebuah
artikel opini yang dipublikasikan koran pemerintah, China Daily,
menyebut pergerakan kapal AS sebagai "sebuah bahaya di perairan Asia."
Surat
kabar tersebut mengatakan bahwa peningkatan aktivitas kapal perang AS
di Asia Pasifik "meningkatkan risiko bagi perjalanan kapal-kapal kargo
atau komersial."
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Madagaskar
melaporkan sedikitnya 124 orang tewas akibat wabah tahunan yang
menerjang negara di tenggara benua Afrika tersebut.
Wabah yang
disebabkan oleh pneumonia atau infeksi pernapasan ini dilaporkan telah
menyerang Madagaskar sejak 1980. Pada umumnya penyakit merebak di
pinggiran negara dan muncul setiap tahun, antara September dan April.
Sejauh ini, kementerian kesehatan melaporkan total 1.133 orang telah terinfeksi wabah bakteri tersebut.
"Ada penurunan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena wabah
ini. Ada pula peningkatan jumlah pasien yang sembuh," papar Manitra
Rakotoarivony mewakili kementerian, Rabu (25/10).
Meski begitu,
Organisasi Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO, menyebut wabah
kali ini luar biasa. karena mulai menjalar ke wilayah perkotaan sehingga
meningkatkan risiko penularan.
Sejauh ini, WHO telah mengirimkan
1,2 juta dosis antibiotik penangkal penyakit. Sementara itu, Palang
Merah Internasional (ICRC) telah membantu melatih tenaga medis serta
ratusan sukarelawan lainnya untuk membantu mensosialisasikan tindakan
pencegahan dan penanganan.
Diberitakan AFP, wabah ini dilaporkan ikut berkembang pada
tikus dan kerap ditularkan melalui kutu. Pada manusia, penyakit ini
biasanya ditularkan melalui batuk dan bisa berakibat fatal dalam waktu
72 jam.
Meski begitu, penyakit ini dikabarkan mampu disembuhkan
dengan menggunakan dosis antibiotik dan penanganan yang tepat serta
cepat.
Gatot bersama rombongan sedianya bertolak ke
Washington DC pada Sabtu pekan lalu untuk memenuhi undangan dari
Panglima Militer AS, Jenderal Joseph Dunford, menghadiri Konferensi
Pertahanan tentang Organisasi Kekerasan Ekstremis pada 23-24 Oktober.
(Reuters/Beawiharta)
Jakarta, CB -- Kedutaan Besar Amerika
Serikat di Indonesia menyatakan bahwa penolakan Panglima TNI, Jenderal
Gatot Nurmantyo, saat ingin terbang ke Paman Sam pada akhir pekan lalu
terjadi karena kesalahan administratif.
"Pada hari Sabtu, 21
Oktober, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beserta istri mengalami
penundaan saat akan naik pesawat menuju Amerika Serikat karena kesalahan
administratif," demikian pernyataan Kedubes AS yang dilansir dalam situs resmi mereka.
Kedubes
AS tak menjabarkan lebih lanjut kesalahan adminstratif yang dimaksud.
Namun, mereka memastikan bahwa pihaknya langsung segera meluruskan
masalah tersebut dengan cepat.
"Kami telah mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah kejadian
yang sama terulang kembali. Tidak ada larangan terbang untuk Panglima
TNI dan istri, dan kami dengan senang hati menyambut mereka di Amerika
Serikat," tulis Kedubes AS.
Hal senada sebelumnya sudah disampaikan oleh seorang juru bicara
Kementerian Keamanan Negara AS. Menurutnya, Kedubes AS di Jakarta telah
memberi tahu Gatot bahwa ia tidak bisa langsung menaiki pesawat karena
protokol keamanan.
Bea Cukai dan Kementerian Luar Negeri AS tidak
bisa menyelesaikan masalah itu sebelum pesawat Emirates yang sedianya
akan ditumpangi Gatot berangkat.
Juru bicara tersebut mengatakan
masalah yang mengganjal perjalanan Gatot bisa diselesaikan saat itu juga
"melalui koordinasi antara kantor individu tersebut, Bea Cukai,
Kedutaan Besar AS di Jakarta dan rekanan pemerintah AS lain."
"Penumpang telah dipesankan penerbangan lain dan diberi izin untuk menaiki pesawat. Dia menolak untuk berangkat," katanya.
Gatot
bersama rombongan sedianya bertolak ke Washington DC pada Sabtu pekan
lalu untuk memenuhi undangan dari Panglima Militer AS, Jenderal Joseph
Dunford, menghadiri Konferensi Pertahanan tentang Organisasi Kekerasan
Ekstremis pada 23-24 Oktober.
Ia dijadwalkan terbang ke
Washington DC sekitar 17.00 menggunakan maskapai Emirates. Namun, sesaat
sebelum terbang, pihak penerbangan memberitahukan bahwa rombongan
Panglima dilarang masuk ke Amerika oleh Bea Cukai AS.
Gatot sendiri menyatakan tidak akan berangkat ke Amerika sebelum menerima perintah dari Presiden Joko Widodo.
Jenderal AS Berkirim Surat ke Panglima Gatot, Ini Isinya
Panglima TNI Gatot Nurmantyo
CB, MAKASSAR -- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo mengungkapkan, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata
Amerika Serikat Jenderal Joseph Dunford sudah mengirim surat. Dunford
menyampaikan permohonan maaf serta mengundang kembali ke Amerika
Serikat.
Gatot pun telah menyerahkan sepenuhnya permasalahan penolakan dirinya
masuk ke AS kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut Panglima,
keberangkatannya ke AS yang rencananya menghadiri menghadiri acara
Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist
Organization (VEOs) adalah atas perintah Jokowi.
"Saya sampaikan
bahwa sekarang ini semuanya sudah saya serahkan kepada Presiden RI, saya
akan berangkat hanya atas perintah Presiden RI, bukan inisiatif
sendiri," kata Gatot usai memberikan pengarahan di hadapan 1.250
personel TNI dan Polri se-wilayah Provinsi Sulawesi, bertempat di
lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/10)
Dia
mengatakan insiden ini sudah dilaporkan kepada Presiden RI, Menko
Polhukam Wiranto dan Menlu RI Retno Marsudi. Sehingga permasalahan ini
sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri RI.
Sementara itu,
Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia menyatakan penundaan
penerbangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berserta istri ke AS
disebabkan karena adanya kesalahan administratif. Kendati tidak
dijelaskan secara khusus alasan penolakan Panglima, pemerintah AS
berjanji insiden yang menimbulkan ketidaknyamanan itu tak terulang
kembali.
CB, WINA -- Direktur Jenderal Badan Energi Atom
Internasional (IAEA) Yukiya Amano akan mengunjungi Iran pada Ahad
(29/10). Tujuan kunjungan ini adalah untuk membahas kesepakatan nuklir Iran yang tercapai pada 2015.
Kunjungan
Amano ke Iran merupakan yang perdana sejak ia menjabat sebagai direktur
jenderal IAEA. Kehadirannya di Teheran, selain untuk membahas
kesepakatan nuklir, juga dimaksudkan menyelidiki dugaan bahwa Iran
sedang mengembangkan senjata nuklir berbahaya. Dugaan ini telah berulang
kali diutarakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menteri
Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi menyambut rencana kunjungan Amano ke
negaranya. "Fokus kunjungan akan menjadi isu dalam kerangka kerja. Kami
berharap kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan dan menyusun
kerangka kerja baru untuk menjawab pertanyaan (IAEA) dan menjernihkan
ambiguitas," kata Salehi, seperti dikutip laman the Guardian, Rabu (25/10).
Pertengahan
Oktober lalu, Trump telah mencabut dukungannya terhadap kesepakatan
nuklir Iran. Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015,
Kongres AS mewajibkan presiden untuk mengesahkan kembali kesepakatan
tersebut setiap 90 hari sebagai bukti bahwa Iran melaksanakan janjinya.
Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan
kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk
yang ketiga kalinya.
Adapun alasan penolakan untuk melanjutkan
kesepakatan nuklir, yakni karena Trump meyakinkan Iran telah melanggar
kesepakatan tersebut dengan mengembangkan senjata nuklir berbahaya.
Selain itu, ia menyebut Teheran telah mensponsori gerakan terorisme.
Dengan
keputusan Trump tersebut, Kongres AS memiliki waktu 60 hari untuk
memutuskan apakah akan membatalkan kesepakatan nuklir dengan menjatuhkan
sanksi baru kepada Iran. Kesepakatan nuklir Iran adalah sebuah
kesepakatan antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS,
Inggris, Prancis, Rusia, Cina, ditambah Jerman dan Uni Eropa dengan
Iran. Kesepakatan ini ditandatangani pada Oktober 2015 dan dilaksanakan
pada awal 2016.
Kesepakatan ini tercapai melalui negosiasi
panjang dan alot. Tujuan dari kesepakatan ini adalah satu, yakni
memastikan bahwa penggunaan nuklir Iran hanya terbatas pada kepentingan
sipil dan bukan untuk keperluan militer. Imbalannya adalah sanksi dan
embargo ekonomi terhadap Teheran akan dicabut.
London (CB) - Iran menjatuhkan hukuman mati atas seseorang
yang terbukti bersalah memberikan informasi kepada Israel untuk
membantu pembunuhan terhadap beberapa ilmuwan nuklir senior, kata jaksa
Teheran, Selasa.
Jaksa Abbas Jafari Dolatabadi tidak merinci identitas terdakwa,
namun Amnesti International mengatakan pada Senin bahwa Ahmadreza
Djalali, seorang dokter Iran yang belajar dan mengajar di Swedia,
dijatuhi hukuman mati di Iran atas tuduhan spionase, lapor Reuters.
Setidaknya empat ilmuwan tewas antara 2010 dan 2012 dalam apa yang
dikatakan Teheran sebuah program pembunuhan yang ditujukan untuk
melakukan sabotase program energi nuklirnya. Iran menjatuhkan hukuman
gantung kepada seseorang pada 2012 atas pembunuhan tersebut, dengan
mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Israel.
Mengenai putusannya yang paling terakhir, Dolatabadi mengatakan
kepada kantor berita pengadilan bahwa orang tersebut beberapa kali
bertemu dengan (agen intelijen Israel) Mossad dan memberi mereka
informasi sensitif tentang situs militer dan nuklir Iran dengan imbalan
uang dan tempat tinggal di Swedia.
Judul berita laporan tersebut menjelaskan orang yang dipidana sebagai "agen Mossad".
Amnesti Internasional mengatakan putusan pengadilan terhadap Djalali
menyatakan bahwa dia telah bekerja dengan pemerintah Israel yang
kemudian membantunya mendapatkan izin tinggal di Swedia.
Baik Iran maupun Amnesti Internasional mengatakan hal tersebut saat keputusan dikeluarkan.
Swedia mengutuk hukuman tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya telah
mengajukan masalah tersebut dengan perwakilan Iran di Stockholm dan
Teheran.
"Kami mengecam penggunaan hukuman mati dalam segala bentuknya.
Hukuman mati adalah hukuman yang tidak manusiawi, kejam dan tidak dapat
dipulihkan, yang tidak memiliki tempat dalam undang-undang modern," kata
Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom dalam sebuah komentar yang
dikirim melalui surat elektronik.
Djalali, seorang dokter dan dosen di universitas kedokteran
Institut Karolinska di Stockholm, ditangkap pada April 2016 dan ditahan
tanpa mendapat akses ke pengacara selama tujuh bulan, tiga bulan dari
masa itu berada dalam kurungan isolasi, menurut Amnesti Internasional
yang berbasis di London.
Dolatabadi mengatakan bahwa orang yang dihukum tersebut memberi
informasi kepada Mossad tentang 30 ilmuwan nuklir dan militer termasuk
Massoud Ali Mohammadi, yang tewas oleh sebuah bom kendali jarak jauh
yang terpasang pada sebuah sepeda motor di luar rumahnya di Teheran.
Pengadilan tersebut mengatakan bahwa terdakwa juga terkait dengan
pembunuhan insinyur nuklir Majid Shahriari, yang tewas dalam serangan
bom pada November 2010.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
Jakarta (CB) - Upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump
membangun jembatan dengan partainya sendiri seketika berantakan ketika
Rabu WIB ini seorang senator dari Partai Republik menyatakan akan mundur
dari Kongres, sedangkan seorang senator Republik lainnya menyerang
Trump telah merendahkan bangsanya sendiri.
Senator Jeff Flake
menyerang Trump dalam pidato selama 17 menit dengan menyebut Trump
sebagai "presiden yang sembrono", hanya lima menit setelah Trump bertemu
dengan para senator Republik untuk meloloskan reformasi pajaknya.
Pengumuman
mengejutkan Flake itu terjadi beberapa jam setelah koleganya dari
Partai Republik, Senator Bob Corker dari Tennessee, melanjutkan perang
kata-katanya melawan Trump dengan menyebut sang presiden sebagai
pemimpin yang benar-benar pembohong yang telah merendahkan bangsanya
sendiri.
Perkembangan terakhir di Capitol Hill itu semakin
mempeparah ketegangan yang terjadi antara Trump dengan partainya sendiri
di mana kelompok kemapanan Republik semakin tidak nyaman dengan gaya
memerintah kasar dan agresif dari Presiden Trump.
Flake, tokoh
konservatif dari garis kemapanan yang mengabdi di Senat sejak 2013 dan
menjadi salah satu pengkritik paling vokal Trump, terang-terangan
menunjukkan perasaan tidak sukanya kepada Trump sampai kemudian dia
bersumpah untuk tidak akan mengikuti pemilu sela tahun depan guna
keterpilihannya kembali pada Pemilu Sela tahun depan, demikian AFP.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Joshua Roberts)
Kita harus berhenti berpura-pura menganggap normal degradasi politik
dan prilaku beberapa pihak di lembaga eksekutif kita saat ini. Semuanya
tidak normal
Jakarta (CB) - Senator Jeff Flake dari Partai Republik
daerah pemilihan Arizona, Selasa waktu setempat, melancarkan serangan
sangat keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika
mengumumkan tidak akan lagi mencalonkan diri sebagai senator pada Pemilu
Sela tahun depan.
Dia berkata kepada kolega-kolega Partai
Republiknya di Senat bahwa dia sudah tidak mau lagi terlibat dalam
pemerintahan yang sembrono dan tidak normal ini.
Jeff Flake
berpidato selama 17 menit di Senat, beberapa jam setelah Trump bertemu
dengan para senator Republik untuk menjembatani hubungan dia dengan
partainya sendiri demi meloloskan prakarsa reformasi pajaknya.
Flake,
yang duduk di Senat sejak 2013 dan menjadi kritikus utama Trump,
berpidato sangat emosional dengan berulang kali terlihat menghentikan
kalimatnya ketika menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi pada
Pemilu Sela tahun depan.
"Serangan pribadi, mengancam
prinsip-prinsip, kebebasan dan lembaga-lembaga, pengabaian
terang-terangan terhadap kebenaran dan kesantunan, provokasi dengan
alasan yang picik sekali, tidak ada satu pun dari prilaku-prilaku
mengerikan dalam politik kita sekarang itu yang harus dianggap normal,"
kata senator berusia 54 tahun itu.
"Kita harus berhenti
berpura-pura menganggap normal degradasi politik dan prilaku beberapa
pihak di lembaga eksekutif kita saat ini. Semuanya tidak normal," kata
Flake seperti dikutip AFP.
Flake bahkan menyebut tingkah laku
Presiden Trump yang disebutnya sembrono, keterlaluan dan tidak
bermartabat itu sudah tidak bisa dimaafkan lagi.
Flake juga
menyerang habis-habisan Trump atas kebiasannya berkomunikasi lewat
Twitter dan menyerang kolega-koleganya di Partai Republik karena berdiam
diri ketika mulut Trump tak henti mengeluarkan cemoohan.
"Pandangan
bahwa orang harus tetap diam karena norma dan nilai yang membuat
Amerika tetap kuat telah dirusak dan karena aliansi dan kesepakatan yang
memastikan kestabilan seisi dunia berulang kali diancam oleh pandangan
yang hanya disampaikan lewat pesan 140 karakter," kata dia merujuk batas
maksimal karakter pesan komunikasi dalam Twitter.
"Politik dapat
membuat kita diam ketika kita mesti berbicara dan diam secara
seimbang," sambung sang senator yang menyerang politik gaya Trump dalam
buku berjudul "Conscience of a Conservative."
"Saya punya anak
dan cucu untuk menjawabnya. Saya tidak mau terlibat atau bungkam seribu
bahasa. Saya umumkan hari ini bahwa bakti saya di Senat akan selesai
pada akhir masa jabatan saya awal Januari 2019."
CB, DARWIN -- Mantan Presiden Indonesia Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik kebijakan Presiden Amerika Serikat
Donald Trump terhadap kawasan Asia.
Saat berpidato di Northern Australia Defense Summit di Darwin, SBY mengatakan Trump belum mengartikulasikan kebijakan pemerintahannya di Asia.
"Tapi mengingat kedekatannya dengan Cina, kondisi defisit perdagangan
AS, dan masalah Laut China Selatan, Presiden Trump harus secara aktif
menjalin hubungan dengan negara-negara Asia Timur dan ASEAN, dengan atau
tanpa kebijakan doktrin," ujar SBY seperti dilansir ABC News, Rabu (25/10).
Menanggapi ketidakpastian geopolitik tersebut, SBY mendesak
negara-negara ASEAN untuk mengadopsi posisi "dahulukan ASEAN", sama
seperti sikap Trump dengan doktrin "US-first" demi mencegah renggangnya
hubungan aliansi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menetapkan status darurat selama tiga bulan, Rabu (20/7), menyusul kudeta gagal pekan lalu.
CB, ANKARA -- Seorang politisi nasionalis Turki
yang terkenal mengumumkan sedang membentuk partai baru yang bisa menjadi
tantangan bagi Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilihan mendatang.
Menteri Dalam Negeri Meral Aksener mengumumkan aktivitas politiknya itu pada Rabu.
Aksener yang gagal menentang usaha Erdogan untuk memiliki kekuasaan
presiden lebih besar dalam referendum pada April lalu, mengatakan Turki
memerlukan perubahan setelah hampir 15 tahun di bawah kekuasaan Partai
AK.
Iyi Parti (Partai Baik) yang dipimpinnya dipandang oleh banyak pihak
di Turki berpotensi menjadi salah satu penantang terkuat bagi Erdogan
dalam pemilihan-pemilihan parlemen dan presiden yang dijadwalkan tahun
2019, tetapi partai itu berdiri dengan hanya sebuah fraksi kecil dari
dukungan Partai AK.
Hanya lima anggota dari parlemen yang memiliki 550 kursi telah
bergabung dengan partai baru itu. Padahal, lembaga jajak pendapat
mengatakan, partai tersebut bisa meraih dukungan dari beberapa partai
termasuk Partai AK dan juga kelompok-kelompok nasionalis dan sekuler.
"Turki dan rakyatnya sudah jenuh, dan tak ada cara lain untuk
mengubah atmosfer politik," kata Aksener dalam acara peresmian partainya
di Ankara.
"Kami jalan keluar, Anda jalan keluar. Jalan itu ialah negara Turki
yang berpenduduk 80 juta" kata dia, berdiri di depan logo partainya -
matahari kuning yang bersinar di langit biru. "Rakyat kita jelas
mengatakan mereka menginginkan ... sebuah pemerintahan baru."
Aksener dipecat tahun lalu dari Partai Gerakan Nasionalis (MHP)
setelah melancarkan usaha gagal untuk mendepak ketua partai Devlet
Bahceli. MHP merupakan partai paling kecil di antara tiga partai oposisi
di parlemen.
Sejak pemberhentiannya, Aksener yang berusia 61 tahun telah menjadi
salah satu tokoh yang bersuara lantang di negara itu. Ia sering
mengeritik Erdogan dan pemerintah.
Partai Iyi dapat meraih lebih dukungan lebih sepersepuluh dari yang
diperoleh Partai AK, kata Hakan Bayrakci dari SONAR, perusahaan yang
melakukan jajak pendapat. Partai itu juga bisa mengikis basis dukungan
partai MHP nasionalis dan dan CHP seekuler, katanya.
"Partai Meral Aksener akan memimpin ke arah perubahan-perubahan besar dalam atmosfir politik Turki," kata Bayrakci kepada Reuters.
"Ini mungkin tidak terjadi segera tapi bisa terjadi dalam tiga sampai
lima bulan ke depan, saya yakin perubahan ini akan dapat terlihat."
Mantan Mendagri Turki Ingin Saingi Erdogan di Pilpres
Meral Aksener.
CB, ANKARA -- Mantan menteri dalam negeri Turki
dan wakil ketua dewan telah mendirikan partai baru. Partai tersebut
diharapkan bisa menantang dan bersaing dengan partai AKP pimpinan
Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pemilu pada 2019.
Seperti dikutip Al-Arabiya,
Meral Aksener mendirikan "Iyi Parti" atau Partai Kebaikan di Ankara,
Rabu (25/10). Ia menggandeng sejumlah anggota dewan yang tak puas dengan
referendum Turki baru-baru ini. Referendum tersebut mengubah sistem
pemerintahan dan membuat kekuasan Erdogan menjadi lebih besar.
Aksener
merupakan menteri dalam negeri wanita pertama. Ia menjabat antara 1996
dan 1997 hingga pemerintahan yang saat itu dikuasai kelompok koalisi
Islam digulingkan oleh militer. Aksener berharap dengan pendirian
partai ini, ia dapat bersaing melawan Erdogan pada pemilihan presiden
mendatang.
Seorang bocah laki-laki yang sedang shalat membelakangi barisan tentara Israel (Ilustrasi)
CB, TEL AVIV -- Kelompok hak asasi manusia (HAM)
Israel BTselem dan HaMoked mengkritik pasukan keamanan Israel terkait
operasinya menangkap pararemaja Palestina di Yerusalem. Menurut kedua
kelompok tersebut, selain terbukti melanggar HAM para remaja Palestina,
pasukan keamanan Israel sebenarnya juga memunggungi atau mengabaikan
aturan hukumnya sendiri.
"Remaja Palestina menemukan diri mereka
dalam situasi yang mengancam dan membingungkan karena mereka sering
tidak tahu apa hak mereka atau mengapa mereka ditangkap," kata BTselem
dan HaMoked dalam laporannya, seperti dikutip laman Anadolu Agency, Rabu (25/10).
Sistem
penegakan hukum Israel memperlakukan mereka (remaja Palestina) sebagai
anggota dari populasi yang bermusuhan, yang seluruhnya, anak-anak di
bawah umur dan orang dewasa, dianggap bersalah sampai mereka terbukti
tidak bersalah.
Pasukan keamanan Israel kerap mengklaim bahwa
penangkapan para remaja Palestina telah dilakukan sesuai prosedur dengan
menyertakan surat penahanan. Namun BTselem dan HaMoked menyatakan,
bahwa pasukan keamanan Israel pun tidak mematuhi undang-undangnya untuk
menghindari atau membatasi penahanan anak di bawah umur. Termasuk
menggunakan kekerasan fisik terhadap mereka atau menginterogasi anak di
bawah umur di malam hari.
Remaja Palestina dari Yerusalem Timur
ditarik keluar dari tempat tidurnya saat tengah malam, tidak perlu
diborgol dan kemudian menghabiskan waktu lama untuk menunggu interogasi
dimulai. "Ketika remaja Palestina itu mulai patah dan lelah, barulah
mereka digelandang untuk sesi interogasi yang panjang," kata BTselem dan
HaMoked.
Kendati demikian, kepolisian Israel enggan menanggapi
laporan yang disusun dan diterbitkan oleh BTselem dan HaMoked. Menurut
kelompok HAM Palestina, Addameer, saat ini Israel memenjarakan
setidaknya 300 anak Palestina yang masih di bawah umur.
CB, DOHA -- Duta Besar Qatar Mohamed Al Emadi
mengatakan, negaranya mendukung berlangsungnya rekonsiliasi Palestina.
Ini karena menurutnya semua orang Arab adalah satu negara.
Seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu
(25/10), dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Gaza, ia
mengatakan negaranya akan terus mendukung isu Palestina di semua
tingkat sampai pembentukan negara Palestina sesuai perbatasan tahun
1967.
Selain itu ia juga
menekankan bahwa negaranya mendukung Fatah dan Hamas dalam usaha mereka
untuk mendorong rekonsiliasi, yang menekankan bahwa Pemerintah
Persetujuan Nasional harus menjalankan tugasnya di Jalur Gaza.
"Kapan pun kami
ingin menawarkan bantuan, kami mendukung pemerintah," katanya. "Kami
ingin melihat pemerintahan yang efektif melayani semua warga negara di
semua tingkat."
Al Emadi meminta
pemerintah untuk memcahkan masalah di Gaza, termasuk persoalan listrik,
karyawan dan lain-lain. Mengenai sikap Qatar terhadap Fatah dan Hamas,
dia mengatakan bahwa Qatar memiliki posisi tetap terhadap Hamas dan
Fatah. Kedua faksi mengetahui posisi tersebut.
Ia menekankan
bahwa Emir Tamim adalah satu dari sedikit pemimpin yang mendukung
orang-orang Palestina dan tidak akan berubah dalam kondisi apapun.
Duta Besar
tersebut mengatakan bahwa negaranya tidak akan membayar gaji untuk
pegawai di Gaza. Karena mereka harus dibayar oleh pemerintah mereka. Dia
mencatat bahwa Qatar dan Kuwait adalah dua negara yang memenuhi janji
yang telah mereka buat di Konferensi Kairo untuk merekonstruksi Gaza.
CB, YERUSSALEM -- Nasehat dalam dua catatan yang
ditulis Albert Einstein telah terjual di sebuah rumah lelang di
Yerussalem seharga 1,56 juta dolar AS. Catatan tersebut menggambarkan
teorinya untuk hidup bahagia.
Fisikawan kelahiran Jerman yang
memenangkan Hadiah Nobel tersebut, bukannya memberikan tip, tetapi malah
memberikan sebuah catatan kepada seorang kurir di Tokyo pada 1922
silam. Ia mengatakan kepada kurir tersebut jika ia beruntung, catatan
tersebut akan menjadi berharga.
Ketika kurir datang ke kamarnya
untuk mengantarkan kiriman, Einstein tidak memiliki uang untuk
menghadiahi kurir tersebut. Pada saat itu, ia baru saja mendengar
dirinya telah memenangkan Hadiah Nobel fisika saat berada di Jepang
dalam rangka melakukan tur edukasi. Sebagai gantinya, ia menyerahkan
catatan yang ditandatangani menggunakan alat tulis dari Hotel Imperial
Hotel Tokyo yang ditulis dalam bahasa Jerman.
"Kehidupan yang
tenang dan rendah hati akan membawa lebih banyak kebahagiaan dari pada
mengejar kesuksesan dan kegelisahan akan terus menyertainya," isi dalam
tulisan tersebut seperti yang dilansir dari BBC News, Rabu (25/10).
Einstein
mengabdikan hidupnya untuk sains. Namun, dia menyiratkan dalam catatan
tersebut bahwa dalam mencapai mimpi yang panjang tidak menjamin
kebahagiaan.
"Sedangkan catatan kedua yang ditulis pada saat yang
sama berbunyi, "Dimana ada kemauan, ada jalannya". Dan tulisan yang
kedua ini dijual seharga 240 ribu dolar AS," kata rumah pelelangan
Winner.
Para pelelang mengatakan, tawaran pemenang untuk kedua
catatan tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan harga sebelum lelang.
Pembeli salah satu catatan tersebut merupakan orang Eropa yang tidak
ingin diketahui namanya. Sedangkan orang yang melelang catatan itu
sendiri dilaporkan merupakan keponakan dari kurir yang menerima catatan
tersebut.
Teori kebahagiaan yang ditulis Albert Einstein di secarik kertas.
CB, YERUSSALEM -- Catatan teori kehidupan Albert
Einstein yang diberikan ilmuwan tersebut pada seorang pegawai hotel di
Tokyo sebagai pengganti uang tip sekitar 95 tahun lalu dilelang di
Yerusalem, Selasa, Einsten yang saat itu tidak memiliki cukup uang
tunai, menyerahkan catatan teori kehidupan yang kini dihargai 1,3 juta
dolar AS.
Pada tahun 1922, Einstein sedang dalam perjalanan ke Jepang ketika
pengumuman bahwa dia akan menerima hadiah Nobel fisika tahun 1921
diumumkan, kata Balai Lelang dan Pameran Winner. Setibanya di Tokyo, dia
bersembunyi di kamar hotelnya untuk menyusun laporannya.
Ketika seorang petugas datang ke kamarnya untuk melakukan pengiriman,
Einstein menyadari tidak memiliki uang untuk tip. Sebagai gantinya, dia
menyerahkan sebuah catatan yang ditandatangani dengan satu kalimat,
yang ditulis dalam bahasa Jerman: "Kehidupan yang tenang dan sederhana
akan membawa lebih banyak kebahagiaan daripada mengejar kesuksesan yang
diliputi kegelisahan terus-menerus."
Menurut rumah pelelangan tersebut, Einstein menyarankan kurir itu
untuk menyimpan catatan tersebut. Ia mengatakan bahwa suatu hari
nilainya akan melampaui jumlah tip normal.
Hampir 100 tahun kemudian, Einstein terbukti benar setelah keponakan
kurir itu menghubungi rumah pelelangan untuk melelang catatan tersebut
untuk dijual. Identitas pembeli dalam jaringan belum terungkap.
Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen,
mengatakan angkatan laut negara ASEAN dan China berencana menggelar
latihan gabungan perdana tahun depan. (AFP Photo/Stefanus Ian)
Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan
Singapura, Ng Eng Hen, mengatakan angkatan laut negara ASEAN dan China
berencana menggelar latihan gabungan perdana tahun depan.
"Kami
akan menyelesaikan rinciannya, melihat kapabilitas logistiknya, dan
menemukan wilayah yang cocok di mana angkatan laut ASEAN dan China bisa
berlatih bersama," tutur Ng kepada wartawan di Clark, Filipina, Rabu
(25/10).
Langkah ini, tutur Ng, dilakukan sebagai upaya membangun
kepercayaan antara kedua belah pihak yang selama ini dibayangi sengketa
wilayah di Laut China Selatan.
"Singapura mendukung [rencana ini]. Kami akan terus dorong ini. Jika
kita mengadakan latihan gabungan, setidaknya kedua belah pihak bisa
membangun rasa saling mengerti dan percaya," ucapnya, sebagaimana
dilansir Reuters.
Rencana tersebut dibahas Ng saat
bertemu dengan Menhan China, Chang Wanquan, di sela konferensi keamanan
regional tingkat menteri ASEAN dan negara mitra.
Ng menuturkan sejumlah negara mitra ASEAN seperti Amerika Serikat,
Rusia, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru turut
mendukung upaya "komunikasi langsung" antara China dan negara ASEAN
melalui latihan militer bersama ini.
"Seperti Menhan AS, James Mattis, pun mengungkapkan dukungannya untuk latihan bersama ini," kata Ng.
Hubungan
antara China dan negara-negara ASEAN memanas setelah Beijing mengklaim
90 persen wilayah di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan
wilayah Filipina, Brunei, Vietnam, dan Malaysia.
Ng mengatakan
Singapura terus mendorong pengurangan risiko konflik aktual di LCS
dengan mengadopsi kode etik atau code of conduct (COC) yang baru-baru
ini disepakati China dan ASEAN.
Dia berharap kode etik tersebut bisa menjadi pedoman setiap negara dalam
bertindak di LCS sehingga dapat mengurangi risiko konflik dan
kesalahpahaman.
Meski tak memiliki klaim di LCS, relasi Singapura
dan China juga tak selalu mulus, terutama perihal hubungan negara Asia
Tenggara itu dengan Taiwan, wilayah yang dianggap Beijing pemberontak
karena ingin memerdekakan diri.
Pasukan Singapura telah lama membantu dan melatih militer Taiwan, hal yang tidak disukai China.
Relasi
kedua negara semakin renggan pada November lalu, ketika Hong Kong yang
dikontrol pemerintah China, menyita sembilan kendaraan militer lapis
baja milik Singapura yang baru saja dipakai untuk melatih pasukan
militer di Taiwan.
Presiden Rodrigo Duterte menerima langsung
lima ribu perlengkapan senjata yang didonasikan oleh pemerintah Rusia
untuk membantu Filipina menumpas terorisme. (Reuters/Romeo Ranoco)
Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte
menerima langsung lima ribu perlengkapan senjata yang didonasikan oleh
pemerintah Rusia untuk membantu Filipina menumpas terorisme.
Di
atas kapal anti-kapal selam Pantaleev milik Rusia yang sedang bersandar
di Manila, Duterte dan Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana,
menyaksikan penandatanganan sertifikat serah terima peralatan militer
tersebut pada Rabu (25/10).
Sebagaimana dilansir Inquirer,
ribuan senjata sumbangan itu mencakup 5.000 senapan AK-74M Kalashnikov,
satu juta peluru, 20 truk tentara, dan 5.000 helm baja.
Sebelumnya, Lorenzana memastikan bahwa Filipina tak membayar sepeser pun kepada Rusia untuk mendapatkan ribuan senjata ini.
"Pemberian itu sangat banyak, tapi tanpa biaya sama sekali," ucap Lorenzana.
Kunjungan
Duterte ke kapal Rusia ini hanya berselang sehari setelah Filipina dan
Rusia meneken perjanjian kerja sama teknis militer yang mengizinkan
kedua negara melaksanakan riset bersama, dukungan produksi, dan
kemungkinan pertukaran ahli dan latihan personel.
Sejak menjabat
pada tahun lalu, Duterte memang berupaya mendekati Rusia, meninggalkan
sekutu lama negaranya, Amerika Serikat, yang selama ini mengkritik
operasi anti-narkoba kontroversial sang presiden Filipina.
Duterte
mengukuhkan kedekatannya dengan Rusia dengan berkunjung ke Moskow untuk
bertemu dengan Presiden Vladimir Putin pada Mei lalu.
Negara-negara anggota Eurasian Economic Union (istimewa)
Yerevan, Armenia (CB) - Lima negara anggota Uni Ekonomi
Eurasia atau "Eurasian Economic Union" (EEU), yaitu Armenia, Belarus,
Kazakhstan, Kirgistan dan Rusia, telah mencapai 11 kesepakatan untuk
meningkatkan hubungan ekonomi mereka, Armenpress melaporkan pada Rabu
(25/10).
Kesepakatan tersebut dicapai pada sebuah sesi Dewan Antarpemerintah
Eurasia yang berakhir pada Rabu (25/10) di Yerevan, ibu kota Armenia.
Selama sesi berlangsung, isu seputar pasar internal dan kerja sama
ekonomi di bidang pertanian, perdagangan dan infrastruktur dibahas.
Menurut Tigran Sargsyan, ketua Dewan Komisi Ekonomi Eurasia, EEU
akan merancang proyek untuk menciptakan "branding" untuk perusahaan
patungan Eurasia.
"Hari ini, tidak mungkin membicarakan modernisasi ekonomi dan
meningkatkan daya saing tanpa agenda digital," kata Perdana Menteri
Armenia Karen Karapetyan selama sesi tersebut, dan menambahkan bahwa hal
itu akan mengurangi biaya.
Presiden Armenia Serzh Sargsyan mengatakan hambatan teknis yang
menghalangi pergerakan bebas barang-barang, jasa-jasa, tenaga kerja dan
modal harus diatasi.
Sementara itu, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev menyoroti bahwa
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tren saat ini, sehingga
negara-negara EEU dapat mempertahankan daya saing, memastikan kehidupan
dan kesejahteraan yang nyaman bagi warganya.
Sesi berikutnya Dewan Antarpemerintah Eurasian akan berlangsung di Sochi, Rusia, pada awal 2018.
