Kegaduhan di Blok Masela

Seorang melintas di depan layar peta usai pertemuan antara Menko Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli dengan perwakilan masyarakat Maluku di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (7/10/2015). Pertemuan membahas Blok Masela. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

CB, Jakarta - Polemik pengelolaan proyek gas Blok Masela masih berlanjut. Keputusan mengenai di mana lokasi kilang pengolahan gas yang dihasilkan dari blok tersebut ada di tangan Presiden Joko Widodo.
Blok Masela juga membuat menteri di kabinet berseberangan pendapat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ingin kilang LNG Blok Masela dikembangkan di lepas pantai (offshore) atau floating liquefied natural gas (FLNG). Sedangkan Menteri Koordinator bidang Maritim Rizal Ramli ingin proyek tersebut dibangun di darat (on shore).
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merekomendasikan pembangunan jaringan pipa gas tersebut dibangun di laut. Sudirman Said pun sepakat agar proyek tersebut dibangun terapung.
"Yang jelas SKK Migas rekomendasi offshore. Saya percaya pada sistem yang dari SKK Migas," kata Sudirman di kantornya beberapa waktu lalu.

Sudirman beralasan, berdasarkan hitungan yang sudah dilakukan SKK Migas, pembangunan yang dilakukan dengan sistem terapung akan lebih hemat dibanding di darat. Selain itu, sesuai dengan program pemerintah, pengolahan gas di laut akan mengembangkan industri maritim.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan, jika infrastruktur penyaluran gas dilakukan menggunakan pipa ada dua kemungkinan lokasi tujuan yaitu Pulau Aru dengan bentang pipa 600 kilometer (km) dan Pulau Saumelaki dengan jarak 200 km.
Gas dari Blok Masela akan disalurkan melalui pipa ke fasilitas pengubah gas menjadi LNG yang ada di daratan.
Meski jaraknya dekat medan yang harus dilalui pipa untuk sampai ke Saumelaki cukup berat, karena pipa harus melintasi palung yang kedalamannya mencapai 1.500 meter, membutuhkan pipa dengan teknologi canggih karena suhunya dengan kedalaman tersebut sangat rendah dan biayanya sangat mahal.
Biaya yang diperlukan jika infrastruktur gas menggunakan pipa disalurkan kedaratan sebesar US$ 19,3 miliar sedangkan jika fasilitas dilakukan di atas laut menggunakan fasilitas pengolahan terapung (FLNG), hanya membutuhkan biaya US$ 14,8 miliar.
Penyaluran gas dengan pipa juga lebih rumit dan memakan waktu lebih lama sekitar 1,5 tahun untuk mengkajinya, belum termasuk pembebasan lahan.
"Kalau di darat investasinya US$ 19,3 miliar, sedangkan offshore US$ 14,8 miliar dari sisi angka jauh lebih murah FLNG," katanya.
Meski begitu, Menko Rizal Ramli tetap ngotot kalau pembangunan itu harus dilakukan di darat. Rizal justru menganggap bahwa membangun di lautlah yang biayanya jauh lebih mahal.
"Pabrik ini tingginya tiga kali Monas dan besarnya lima kali dari kapal induk AS. Argumen yang diberikan pembangunan pabrik terapung lebih murah dibanding di darat. Itu saja sudah ngawur, mana mungkin di darat lebih mahal," terang dia di Gedung DPR pada September 2015 lalu.
Karena polemik ini tak kunjung usai dan membuahkan keputusan, pemerintah melibatkan konsultan internasional untuk ikut berkontribusi memberikan masukan.
"Mencari konsultan independen dengan reputasi world class yang dapat memberikan rekomendasi profesional," kata Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja.
Untuk meminta bantuan konsultan tersebut, butuh anggaran yang tidak sedikit. SKK Migas menyebut, membutuhkan dana sekitar Rp 3,8 miliar untuk menggunakan jasa konsultan tersebut.
Kisruh mengenai hal ini membuat Presiden Joko Widodo turun tangan. Pada akhir Desember lalu, Jokowi memanggil beberapa menteri dan pejabat terkait untuk melakukan rapat terbatas (ratas) khusus membahas Blok Masela.

Hasilnya, Jokowi menginginkan keputusan proyek yang disebut bakal jadi proyek gas terbesar di dunia ini tidak tergesa-gesa, jadi harus benar-benar dikaji lebih dalam.
Jokowi juga menegaskan, proyek ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk segelintir atau sekelompok orang saja.
Ratas untuk membahas hal ini kembali dilakukan Jokowi pada awal Februari kemarin. Dalam ratas itu, Jokowi mengatakan dirinya tak akan memutuskan proyek blok tersebut akan dibangun di darat atau di laut sebelum bertemu investor dan kontraktor.
"‎Sebelum saya masuk ke darat atau laut, saya mau ketemu dulu dengan investor kontraktornya. Kalau belum itu, saya tidak akan putuskan," tegas Jokowi.
Diputuskan di darat
Namun, dua pekan lalu, Rizal Ramli tiba-tiba membuat pernyataan yang mengejutkan banyak pihak, termasuk dari kalangan Istana. Rizal menyebut, pemerintah sudah memutuskan proyek kilang LNG tersebut bakal dibangun di darat.
Dalam keterangan pers yang diterima, Rizal mengatakan, Presiden Jokowi yang menginginkan pembangunan kilang Masela dibangun di darat.

Dalam kajian Kemenko Maritim, biaya pembangunan kilang darat sekitar US$ 16 miliar sedangkan jika dibangun terpung US$ 22 miliar. Dengan begitu, Rizal menyebut, jika dibangun di darat akan ada penghematan US$ 6 miliar.
Rizal juga beralasan, pembangunan di darat akan memberikan efek ganda atau multiplier effect bagi perekonomian.
Dia berpendapat, seandainya pembangunan kilang dilaksanakan di laut, maka Indonesia hanya akan menerima pemasukan US$ 2,52 miliar setiap tahun dari penjualan LNG. Angka itu pun diperoleh dengan asumsi harga minyak US$ 60 per barel.
Sebaliknya dengan membangun kilang di darat, gas LNG itu sebagian bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia. Dengan cara ini, negara bisa mengantongi pendapatan mencapai US$ 6,5 miliar per tahun.
"Inilah yang menjelaskan mengapa Presiden menginginkan pembangunan kilang Masela di darat. Beliau sangat memperhatikan manfaatnya dan multiplier effect-nya yang jauh lebih besar dibandingkan jika kilang dibangun di laut. Langkah ini akan melahirkan industri pupuk dan petrokimia. Kita bisa mengembangkan kota Balikpapan baru di Selaru yang berjarak 90 km dari blok Masela," ujar Rizal Ramli.
"Pertimbangannya, pemerintah sangat memperhatikan multiplier effect serta percepatan pembangunan ekonomi Maluku khususnya, dan Indonesia Timur pada umumnya," tambah dia.
Dibantah Istana

Sontak pernyataan tersebut ramai diperbincangkan. Tak lama, Istana pun langsung membantah. Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi menegaskan bahwa Presiden belum memutuskan apa-apa terkait proyek gas Blok Masela.
"Sampai saat ini, Presiden Jokowi belum memutuskan metode pembangunan kilang Blok Masela apakah offshore atau onshore. Presiden masih mengkaji seluruh aspek Proyek Masela," kata Johan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun angkat bicara. Dia mengatakan, Presiden akan meminta klarifikasi mengenai pernyataan Rizal tersebut.
Presiden Jokowi memang belum memutuskan kelanjutan proyek tersebut apakah di laut atau di darat. Dia menegaskan, proyek tersebut tidak akan diputuskan dalam waktu dekat. Keputusan itu akan diambil di 2018.
"Keputusan investasi itu nantinya ada di 2018. Oleh sebab itu kita memerlukan waktu untuk memberikan peluang kepada investor apakah (pembangunannya) di darat atau di laut," katanya.
Jokowi Gerah
Polemik ini membuat Jokowi gerah dan istana menyebut Jokowi tidak happy akan hal ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini marah karena ada kegaduhan di kabinet pimpinannya.
Disebutkan Johan Budi, Jokowi prihatin terhadap hal yang terjadi belakangan ini. Menteri-menterinya saling serang di ranah publik. Dia berharap perdebatan hanya terjadi di ruang rapat terbatas atau rapat kabinet.
"Presiden cukup prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini di mana seolah-olah antar menteri itu sudah saling menyerang di ranah publik. Baik melalui media sosial maupun secara terbuka itu di-sharing pada publik. T‎entunya Presiden tidak happy situasi yang seperti itu," ujar Johan.

"Presiden menegaskan, tolong ini dihentikan kepada para menteri. Perdebatan itu hanya ada di ruang rapat terbatas atau hanya di rapat kabinet. Ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden dengan bahasa jangan gaduh di luar," lanjutnya.
"Presiden marah dengan situasi yang terjadi belakangan ini, yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antar menteri yang bersifat menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden, cukup, hentikan itu kepada siapapun pembantunya. Ingin kembali memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu Presiden," pungkas Johan.
Jokowi akan memanggil sejumlah menteri yang berpolemik atau berseteru satu sama lain, sehingga menimbulkan kegaduhan.
"Tidak‎ hanya 2 menteri, tapi ada beberapa menteri yang juga bersilang pendapat secara terbuka. Ini tidak etis bahasanya, tidak elok lah," ujar Johan.




Credit  Liputan6.com

Pemerintah Harus Waspadai Manuver Australia atas Blok Masela

Jarak antara Blok Masela ke Darwin, Australia tak lebih dari 1.000 mil atau lebih dekat ketimbang posisinya dengan Ambon yang menjadi ibukota Maluku. (Dok. Inpex)

 

Jakarta, CB -- Pengamat Pertahanan dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menambah personel tentara yang berjaga di dekat wilayah kerja (Blok) Masela di Maluku.

Penempatan personel sendiri dimaksudkan guna mengantisipasi adanya upaya intervensi Australia yang diketahui konsisten mengintai blok yang memiliki cadangan gas terbukti mencapai 10,7 triliun kaki kubik (TCF).

"Masela itu berhadapan langsung Australia. Jadi kenapa bicara Masela itu bicara FLNG atau OLNG saja? Kita lupa bahwa ini bagian dari objek vital nasional," kata Connie di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin.

Seperti diketahui, lokasi Blok Masela berada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia.

Bahkan, jarak antara Blok Masela ke Darwin, Australia tak lebih dari 1.000 mil atau lebih dekat ketimbang posisinya dengan Ambon yang menjadi ibukota Maluku.

Selain menambah jumlah pemerintah, Connie bilang sudah seharusnya pemerintah segera meningkatkan kewaspadaan dengan menempatkan armada perang di sekitar Blok Masela.

"Kita punya radar tapi tidak punya pesawat tempur. Pesawat tempur terdekat di Ujung Pandang butuh waktu 78 menit ke sana," imbuhnya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) daerah Tanimbar Johanis Malindir meminta pemerintah memberi kepastian ihwal manfaat yang bisa dirasakan masyarakat sekitar Blok Masela.

Jika tidak tegas Johanis, pihaknya menyatakan siap bergabung dengan Australia.

"Kami sebagai masyarakat kecil tidak peduli soal teknis. Hanya yang menjadi sorotan, apakah pemerintah mau memerhatikan Kami yang merupakan putra-putri daerah Maluku. Jangan sampai karena masalah ini Kami memilih untuk memisahkan diri karena jarak ke Darwin (Australia) hanya 45 menit ketimbang ke Ambon yang sampai 1 Jam 45 menit," ancam Johanis.


Credit  CNN Indonesia

Polemik Blok Masela: Silang Pendapat Kemenko Maritim dan Kementerian ESDM

Blok Masela

 

CB, JAKARTA -- Polemik tentang pembangunan fasilitas gas alam cair atau LNG di Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku terus bergulir hingga kini. Pemerintah masih belum memutuskan apakah fasilitas LNG akan dibangun di laut (offshore) atau di darat (onshore). Perbedaan pendapat justru terjadi di dalam pemerintahan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengacu pada hasil studi yang sebutkan pembangunan di offshore lebih efisien dan irit. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya justru kekeuh pembangunan harus dilakukan di onshore. 

Kementerian ESDM mencatat, kontrak bagi hasil atau PSC antara pemerintah dengan INPEX Masela Ltd sejak 16 November 1998. Lantas, para 6 Desember 2010 Menteri ESDM saat itu telah menyepakati pengajuan Plan of Development (POD) 1 Blok Masela. Dalam POD pertama ini disebutkan pembangunan FLNG alias fasilitas LNG terapung (offshore) dengan kapasitas 2,5 MTPA. Namun, pada 10 September 2015, pihak SKK Migas mengajukan revisi POD 1 kepada Menteri ESDM dengan alasan adanya perubahan kapasitas FLNG menjadi 7,5 MTPA.

Polemik lantas makin panas ketika Kemenko Maritim menyatakan pembangunan di darat akan lebih irit. Akhirnya, masing-masing pihak memiliki hitungan dan argumen masing-masing mengenai pembangunan fasilitas LNG ini. Kemenko Maritim meyakini bahwa membangun pipa dari lapangan Abadi menuju darat lebih murah. Namun, SKK Migas beranggapan sebaliknya, membangun fasilitas di laut akan lebih murah.

Pada November sampai Desember 2015 dilakukan studi oleh konsultan independen, yakni Poten & Partners. Kemudian 23 Desember 2015 diberikan rekomendasi kepada SKK Migas dan targetnya, akhir tahun putusan POD diketok. Namun, karena argumen terus berlanjut, maka Presiden Joko Widodo turun tangan. Ia meminta semua pihak menunggu, karena pemerintah masih menimbang baik buruknya pembangunan fasilitas LNG di darat atau di laut. 

Pada 29 Desember 2015, rapat kabinet terbatas menyimpulkan bahwa keputusan Masela yang terpenting adalah memberikan efek ganda kepada ekonomi nasional. Tak hanya di lingkup istana, SKK Migas juga memanggil akademisi Maluku dan Pemda Maluku untuk mencari solusi terbaik.

Pemerintah mencatat, Inpex Masela Ltd telah mengeluarkan 1,2 miliar dolar AS sejak PSC diteken sampai saat ini untuk survei seismik, pengeboran 10 sumur eksplorasi, dan studi kajian.

Berdasarkan kajian Kemenko Maritim dan Sumber Daya, biaya pembangunan kilang darat (onshore) sekitar 16 miliar dolar AS. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut (offshore), biayanya mencapai 22 miliar dolar AS. Dengan demikian, kilang di darat 6 miliar dolar AS lebih murah dibandingkan dengan kilang di laut. Sebelumnya, Menteri Menko Maritim dan Sumber Daya mengklaim pemerintah akan mengembangkan Blok Masela di darat.

Kemenko Maritim menyatakan, dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia memang bersikap hati-hati. Pemerintah juga belajar dari pengalaman pembangunan kilang offshore di Prelude, Australia, yang mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya cukup besar. Prelude telah menghabiskan biaya 12,6 miliar dolar AS. Padahal kapasitasnya hanya 3,6 juta ton per tahun, 48 persen dari Kapasitas Masela (7,5 juta ton per tahun).

Tak hanya itu, Kemenko Maritim juga menyebut, seandainya pembangunan kilang dilaksanakan di laut, maka Indonesia hanya akan menerima pemasukan 2,52 miliar dolar AS per tahun dari penjualan LNG. Angka itu pun diperoleh dengan asumsi harga minyak 60 dolar AS per barel. Sebaliknya dengan membangun kilang di darat, gas LNG itu sebagian bisa dimanfaatkan untuk industri pupuk dan petrokimia. Dengan cara ini, negara bisa memperoleh revenue mencapai 6,5 miliar dolar AS per tahun.

Hitungan berbeda diberikan oleh Kementerian ESDM. Bersama dengan SKK Migas, ESDM menyatakan bahwa kilang laut hanya butuh 14,8 miliar dolar AS. Sedangkan kilang darat, dananya lebih mahal yakni 19,3 miliar dolar AS untuk pembangunan di Tanimbar dan 22,3 miliar dolar AS untuk pembangunan di Aru.

Tak hanya itu, ESDM juga berargumen bahwa pembangunan kilang laut lebih kecil risiko konfliknya dibanding pembangunan kilang di darat. Selain itu, pengembangan daerah akan lebih luas jangkauannya apabila fasilitas LNG dibangun di atas laut dibanding di darat.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Mengenal Kapal Frigate Canggih Kelas Horizon

Kapal frigate kelas Horizon merupakan kapal perang yang dibangun bersama antara Prancis dan Italia. Kedua negara sepakat membangun Common New Generation Frigate (CNGF) pada Oktober 2000. Empat kapal perang kelas Horizon dibangun oleh Horizon SAS, joint venture antara Armaris (Thales dan DCN) dari Prancis dan Orrizonte Sistemi Navali (Fincantieri and Finmeccanica) dari Italia. Prancis mulai membangun kelas Horizon, pada April 2002, sedangkan Italia, pada Juli 2002. wikipedia.org

Kapal frigate kelas Horizon awalnya merupakan program tiga negara, yaitu Prancis, Italia, dan Inggris. Inggris menarik diri dari program ini, pada 1999, sementara Prancis dan Italia tetap melanjutkan program pembangunan frigate canggih ini, dan menandatangani nota kesepakatan baru, pada September 2000. Inggris membangun sendiri kapal perangnya, yaitu kapal perusak kelas Daring atau tipe 45. wikipedia.org

Prancis dan Italia membutuhkan kapal frigate dengan area terbatas untuk melindungi kapal induk mereka, yatiu kapal induk Charles de Gaulle milik Prancis dan Cavour, kapal induk milik Italia, sementara Inggris menginginkan kapal perang dengan kemampuan yang lebih, untuk beroperasi di Samudra Atlantik dan mampu melindungi armada kapal perang Inggris, sehingga Inggris memutuskan membangun kapal perusak, bukan frigate. jeffhead.com

Kapal frigate kelas Horizon merupakan kapal perang dengan sistem pertahanan udara yang canggih, yaitu PAAMS principal anti-air missile system, sama dengan yang digunakan kapal perusak Inggris kelas Daring. Kapal frigate Prancis dan Italia menggunakan peluncur vertikal Sylver A50 48 sel untuk meluncurkan rudal pertahanan udara Aster 15 dan Aster 30. Rudal Aster 15 memiliki jangkauan 30 km, sementara rudal Aster 30 mampu menjangkau 100 km. navaltoday.com

Kapal frigate kelas Horizon Prancis dipersenjatai dengan 8 rudal permukaan ke permukaan Exocet MM40, dua meriam Oto Melara 76 mm Super Rapid, satu Sadral Mistral untuk CIWS sementara frigate Itali menggunakan rudal TESEO Mk-2/A, tiga meriam Otobreda 76mm Super Rapid, 2 meriam 20 mm modèle F2 atau KBA Oerlikon 25/80 mm untuk CIWS. Untuk menghadapi ancaman kapal selam, frigate kelas Horizon dipersenjatai dengan dua tabung torpedo ganda MU90 Impact dan sistem anti torpedo SLAT. mil.news.sina.com.cn

Frigate kelas Horizon memilik panjang 152,87 m, lebar 20,3 m, draft 5,4 m. Kelas Horizon menggunakan dua mesin gas turbin GE/Avio General Electric LM2500 bertenaga 31.280 dk (23.330 kW) dan dua mesin diesel SEMT Pielstick 12 PA6 STC 5.875 dk (4,381kW). Kapal perang ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum 29 knot atau 54 km/jam. Frigate Horizon memiliki daya jelajah hingga 7.000 mil laut atau 13.000 km pada kecepatan 18 knot atau 33 km/jam. jeffhead.com

Credit  Tempo.co

Mengerikan, Korut Ancam Nuklirnya Serang Pangkalan AS di Asia-Pasifik

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. | (KCNA/Reuters)

SEOUL - Rezim Korea Utara (Korut) mengeluarkan ancaman mengerikan, yakni meluncurkan serangan nuklir “pre-emptive” terhadap Korea Selatan (Korsel) dan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di seluruh Asia-Pasifik.

Korut bersumpah melakukan tindakan ofensif habis-habisan jika kedaulatannya terancam.Ancaman itu untuk merespons latihan militer AS dan Korsel (Korsel) yang akan dimulai pada hari Senin (7/3/2016).

Ancaman kali ini keluar juga keluar beberapa hari setelah pemimpin muda Korut, Kim Jong-un, memerintahkan militernya untuk menyiagakan semua senjata nuklir.
Komisi Pertahanan Nasional Korut dalam sebuah pernyataan mengutip Komando Tertinggi Tentara Rakyat Korea (KPA) menyebut serangan nuklir yang akan diluncurkan merupakan serangan “pre-emptive” untuk keadilan.

Komisi Pertahanan Nasional Korut menggambarkan latihan militer bersama tahunan Korsel dan AS merupakan “latihan perang nuklir yang ditutup-tutupi”.”Yang mengancam kedaulatan nasional Korea Utara, dan (Korut) bersumpah melakukan tindakan ofensif habis-habisan dalam menanggapi aksi militer bahkan sedikit pun,” bunyi pernyataan komisi itu, seperti dilansir kantor berita KCNA.

”Serangan nuklir sembarangan, akan jelas menunjukkan bahwa mereka tertarik pada agresi dan keberanian perang militer (Korea Utara),” lanjut pernyataan itu.
Masih menurut pernyatan itu, serangan nuklir Korut tidak hanya ditargetkan pada wilayah operasional Korsel di Semenanjung Korea, tapi juga pangkalan militer AS di daratan dan di seluruh wilayah Asia-Pasifik.

“Jika kita menekan tombol untuk memusnahkan musuh bahkan sekarang, semua basis provokasi akan dipangkas menjadi lautan api dan abu dalam sekejap,” imbuh pernyataan itu.

Meski rudal balistik antarbenua (ICBM) nuklir Korut diragukan kemampuannya oleh Pentagon, namun rezim Kim Jong-un yakin, rudal nuklirnya bisa mencapai daratan AS.

Latihan perang tahunan Korsel dan AS yang dijadwalkan dimulai hari ini bertajuk “Foal Eagle” dan ”Key Resolve”. Latihan akan berlangsung selama beberapa minggu dan melibatkan puluhan ribu tentara AS dan Korsel.

Credit  Sindonews

Korut Nekat Siapkan Serangan Nuklir, Rusia Ikut Cemas

Rezim Kim Jong-un memerintahkan semua senjata nulir siaga serang untuk lawan musuh. | (Reuters)

MOSKOW - Rusia ikut cemas dengan kenekatan rezim Korea Utara (Korut) yang menyiapkan serangan nuklir terhadap musuh-musuhnya.

Meski Rusia tidak masuk daftar musuh yang diancam Korut, namun Moskow ikut menyetujui penjatuhan sanksi keras Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap Pyongyang.



Kecemasan Rusia terhadap kenekatan Korut itu disampaikan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov dalam teleconference dengan wartawan pada hari Jumat.

”Hal ini menimbulkan kekhawatiran cukup serius,” kata Peskov. ”Kami berharap bahwa semua negara di wilayah ini akan menahan diri dan bersikap seimbang,” katanya lagi.

Kantor berita Korut, KCNA, kemarin merilis perintah pemimpin muda Korut, Kim Jong-un, untuk menyiagakan semua senjata nuklir agar bisa menyerang musuh setiap saat.

“Korea Utara harus menunjang gaya nuklirnya baik dalam kualitas dan kuantitas, dan menekankan perlunya untuk mengerahkan hulu ledak nuklir selalu siaga guna pertahanan nasional sehingga bisa ditembakkan setiap saat,” tulis KCNA mengutip perintah Kim Jong-un.

”Sekarang adalah waktunya bagi militer kita untuk mengkonversi ancaman serangan pre-emptive militer musuh,” lanjut perintah Kim Jong-un.

Rezim Kim Jong-un sendiri acuh tak acuh terhadap sanksi keras DK PBB atas uji coba keempat senjata nuklir pada awal Januari 2016 lalu. Korut justru semakin nekat dengan menembakkan sekitar enam rudal jarak pendek ke Laut Timur atau Laut Jepang beberapa jam setelah sanksi dijatuhkan.

Tak hanya itu, Pemerintah Korut juga menegaskan bahwa program senjata nuklir akan jalan terus meski terkena sanksi DK PBB.


Sementara itu, Gedung Putih menyatakan masih terlalu dini untuk mengevaluasi dampak sanksi internasional terhadap Korut. Namun, Washington mengaku pernah meminta beberapa negara untuk mengubah pendekatan mereka terhadap Pyongyang karena sanksi dianggap angin lalu oleh Korut.

”Harapan kami adalah bahwa (sanksi) ini tidak akan menghasilkan perubahan dalam semalam, tapi seiring waktu kita telah melihat ada peningkatan isolasi, dan beberapa negara agar bisa mengevaluasi kembali strategi mereka,” kata juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, seperti dikutip Reuters, Sabtu (5/3/2016)



Credit  Sindonews

Kim Jong-un Perintahkan Nuklir Korut Siaga, Begini Reaksi AS

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un perintahkan militernya siagakan senjata nuklir. | (Reuters)

WASHINGTON - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon merespons keputusan pemimpin Korea Utara (Korut) yang memerintahkan semua senjata nuklir Pyongyang disiagakan setiap saat.

Pentagon mendesak rezim Korut untuk menahan diri. ”Pyongyang harus menahan diri dari tindakan provokatif yang memperburuk ketegangan,” kata juru bicara Pentagon, Bill Urban, seperti dikutip Reuters, Jumat (4/3/2016).

”Kami menyadari laporan, dan memonitor situasi di Semenanjung Korea, kami berkoordinasi dengan sekutu regional kami,” lanjut Urban.

"Kami mendesak Korea Utara untuk menahan diri dan fokus pada pemenuhan kewajiban dan komitmen internasional-nya,” imbuh Urban.



Diktator muda Kim Jong-un sebelumnya memerintahkan militernya untuk menyiagakan semua senjata nuklir yang siap digunakan setiap saat guna menghandapi ancaman dari musuh-musuh Korut.

Perintah Kim Jong-un itu disiarkan kantor berita KCNA. Perintah Kim Jong-un keluar setelah Korut dijatuhi sanksi keras oleh Dewan Keamanan PBB atas uji coba keempat senjata nuklir awal tahun ini.

“Korea Utara harus menunjang gaya nuklirnya baik dalam kualitas dan kuantitas, dan menekankan perlunya untuk mengerahkan hulu ledak nuklir selalu siaga guna pertahanan nasional sehingga bisa ditembakkan setiap saat,” tulis KCNA mengutip perintah Kim Jong-un.

”Sekarang adalah waktunya bagi militer kita untuk mengkonversi ancaman serangan pre-emptive militer musuh,” lanjut perintah Kim Jong-un.





Credit  Sindonews

Kumandang Perang Nuklir untuk AS Cs Ala Kim Jong-un

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. | (Reuters)

PYONGYANG - Jiwa “sangar” sang diktator muda Korea Utara (Korut) Kim Jong-un keluar pada hari ini (4/3/2016) dengan “mengumandangkan” perang nuklir terhadap musuh-musuhnya, yakni Amerika Serikat (AS) berserta sekutunya; Korea Selatan (Korsel) dan Jepang.

Secara mengejutkan, pemimpin Korut yang baru berusia 30-an tahun itu memerintahkan militernya menyiagakan semua senjata nuklir. Tujuannya, untuk ditembakkan setiap saat terhadap target-target musuh Pyongyang.

“Korea Utara harus menunjang gaya nuklirnya baik dalam kualitas dan kuantitas, dan menekankan perlunya untuk mengerahkan hulu ledak nuklir selalu siaga guna pertahanan nasional sehingga bisa ditembakkan setiap saat,” tulis KCNA mengutip perintah Kim Jong-un.

”Sekarang adalah waktunya bagi militer kita untuk mengkonversi ancaman serangan pre-emptive militer musuh,” lanjut perintah Kim Jong-un.

Perintah anak muda Korut itu muncul beberapa jam setelah rezim militer Korut menembakkan sekitar enam rudal jarak pendek ke Laut Timur atau Laut Jepang. Jangkuan rudal-rudal jarak pendek yang ditembakkan itu, menurut Kementerian Pertahanan Korsel, sekitar 150 kilometer (90 mil).

Tak jelas maksud dari manuver sekitar enam rudal dari Pyongyang itu. Namun, tembakan itu dilesatkan beberapa jam setelah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi baru yang lebih keras terhadap Korut atas uji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen awal Januari 2016 lalu.

Reaksi Klasik AS


Kumandang perang nuklir yang dikobarkan Kim Jong-un itu, mendapat reaksi cepat dari Pentagon atau Departemen Pertahanan AS. Namun, alasannya klasik, yakni mendesak Korut menahan diri dari tindakan provokatif.

“Pyongyang harus menahan diri dari tindakan provokatif yang memperburuk ketegangan,” kata juru bicara Pentagon, Bill Urban, hari ini.

”Kami menyadari laporan, dan memonitor situasi di Semenanjung Korea, kami berkoordinasi dengan sekutu regional kami,” lanjut Urban.

"Kami mendesak Korea Utara untuk menahan diri dan fokus pada pemenuhan kewajiban dan komitmen internasional-nya,” imbuh Urban.

Target Gedung Biru


Sebelum amarah Kim Jong-un itu keluar, militer Korut pernah mengancam menjadikan Gedung Biru atau Istana Presiden Korsel, Park Geun-hye, jadi target serangan senjata nuklir. Lagi-lagi, ancaman itu juga ditujukan pada AS.

 Komando tertinggi militer Korut, dalam sebuah pernyataan pada 24 Februari 2016, menyampaikan kekesalan Pyongyang atas rencana AS dan Korsel untuk melakukan latihan perang yang mensimulasikan invasi terhadap Korut.


”Jika ada bahkan ‘sedikit tanda’ pasukan khusus bergerak untuk melaksanakan operasi tersebut, serangan pre-emptive baik secara strategis dan taktis akan diluncurkan,” demikian ancaman komando militer Korut.

Gedung Biru jadi target utama ancaman serangan itu, karena dianggap sebagai pusat perencanaan dan mesin dari  penguasa reaksioner Seoul. Target ancaman serangan selanjutnya, menurut komando itu, adalah pangkalan militer AS di Asia Pasifik.

Komando militer Korut mengklaim memiliki senjata yang paling kuat dan ultra modern di dunia yang mampu memberikan pukulan telak di daratan AS setiap saat dan setiap tempat. ”Serangan seperti itu akan mengurangi semua abu kejahatan, tidak pernah bangkit kembali di planet kita,” lanjut pernyataan itu.

Mirip Perang Dunia II
 
Jauh hari sebelum Korut  mengobarkan perang nuklir, Komandan pasukan Amerika Serikat (AS) di Korsel, Jenderal Curtis Scaparrrotti, memperingatkan bahwa konflik dengan Korut bisa menyerupai skala Perang Dunia II.

”Mengingat ukuran kekuatan dan persenjataan yang terlibat, ini akan menjadi lebih mirip dengan Perang Korea dan Perang Dunia II—yang sangat kompleks, mungkin (jumlah) korban  tinggi,” kata Scaparrrotti kepada Komite Angkatan Bersenjata Parlemen AS pada 25 Februari 2016 lalu.

Menurut Scaparrrotti, Kim Jong-un akan menggunakan senjata pemusnah massal jika dia pikir nasib pemerintahannya dipertaruhkan. Menurutnya, saat ini ketegangan di Semenanjung Korea berada pada tingkat tertinggi dalam kurun lebih dari 20 tahun.

Komandan Angkatan Laut Pasifik AS, Admiral Harry Harris, pada forum serupa mengatakan bahwa, Korut terus mengembangkan rudal balistik dan membuka kemungkinan bagi AS untuk menjalankan opsi militer atau menginvasi Pyongyang.

Kepanikan AS


Uji coba senjata nuklir Korut dan ancaman serangannya terhadap AS membut Washington terlihat panik. AS tiba-tiba melakukan manuver tidak biasa, yaitu menguji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) Minuteman III di wilayah California, beberapa hari lalu.

Tujuan uji coba rudal yang bisa membawa hulu ledak nuklir itu, diperjelas, yaitu untuk menunjukkan kekuatan AS terhadap Korut. Meski, Rusia dan China juga disebut dalam alasan uji coba ICBM itu.

Sesumbar Korut bahwa senjata nuklir mereka bisa menghantam wilayah AS juga turut memicu kekhawatiran Pentagon.

Uji coba rudal Minuterman III itu menimbulkan ledakan api di langit yang membentuk lengkungan di perairan Atol Kwajalein, sekitar 2.500 mil sebelah barat daya dari Honolulu.


Komandan Uji Terbang Squadron 576, Kolonel Craig Ramsey, mengatakan rudal sukses mencapai target. Uji coba rudal Minuteman III juga disaksikan Wakil Menteri Pertahanan Robert Work dan komandan tertinggi untuk perang nuklir, Admiral Cecil Haney.

Tes rudal yang dijuluki "Glory Trip 218," adalah yang kedua pada bulan ini. Uji coba itu sekaligus mengkonfirmasi keandalan rudal yang bisa membawa hulu ledak nuklir itu setelah era Perang Dingin.

Rudal Minuteman III pertama kali digunakan pada tahun 1970 dan usianya dianggap sudah uzur. Bagian-bagian penting dari rudal berbahaya itu tidak lagi diproduksi.

Work dalam sebuah wawancara menjelang peluncuran rudal Minuteman III mengatakan bahwa dia melihat kemajuan yang baik dalam perbaikan masalah di dalam korps rudal nuklir.

”Ini adalah sinyal untuk siapa saja yang memiliki senjata nuklir, yang kami siap untuk menggunakan senjata nuklir dalam membela negara kami, jika perlu,” katanya.
”Kami melakukannya untuk menunjukkan bahwa rudal tersebut—meskipun mereka sudah tua—mereka masih tetap yang paling efektif, atau salah satu yang paling efektif dari rudal-rudal di dunia,” ujarnya.

Constance Baroudos, seorang analis pertahanan di Lexington Institute, melihat ada sinyal memberi jera yang besar dalam uji peluncuran rudal Minuteman III. ”Pencegahan pada dasarnya tidak bekerja kecuali ada ancaman yang dianggap kredibel," katanya. 


"Jadi setiap kali kita menguji ICBM, kami menunjukkan tidak hanya bahwa senjata bekerja, tetapi juga bahwa mereka siap untuk diluncurkan. Setelah tes dilakukan, Rusia, China dan aktor internasional lainnya yang menonton, mereka (AS) mengirim pesan ke calon penyerang bahwa jika mereka tidak melakukan apa-apa mereka akan menyesal,” lanjut dia.

Sanksi PBB Tak Mempan?


Meski dijatuhi sanksi keras dari DK PBB untuk yang kesekian kalinya, Korut masih berani mengobarkan perang nuklir. Anehnya, Korut yang dijatuhi sanksi berulang kali itu masih sanggup menjalankan program senjata nuklir yang ditakuti sejumlah negara.

Michael Madden, pakar pemantau krisis Korut, menilai sanksi sekeras apa pun tidak mempan bagi rezim Pyongyang. Alasannya, Korut sudah lama belajar menciptakan ekonomi yang mandiri sejak negara itu terisolasi.

Michael Madden merupakan pakar yang menjalankan blog “North Korean Leadership Watch”. ”Ini bukan ekonomi yang hebat, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mereka (Korut) telah memiliki pertumbuhan (ekonomi) secara moderat dan mereka punya beberapa kemajuan dalam hal pembangunan ekonomi domestik sehingga akan tetap eksis jika sanksi dijatuhkan,” kata Madden.

”Salah satu hal yang telah mereka lakukan adalah untuk memungkinkan para teknokrat yang berada dalam kabinet Korea Utara untuk memulai mengelola program (nuklir), orang-orang ini sangat berpengalaman (untuk menangani) kelemahan mendasar dalam perekonomian Korea Utara, mereka tahu beberapa perbaikan yang mereka butuhkan,” ujarnya.


”Ada beberapa langkah-langkah reformasi yang memukau yang telah diambil sejak Kim Jong-un berkuasa, ada fleksibilitas yang lebih sedikit untuk teknokrat, ada fleksibilitas yang lebih sedikit dalam hal produksi pangan, ada beberapa prinsip pasar yang sangat dasar, yang mereka terapkan di perekonomian,” imbuh Madden.

Menurutnya, pemimpin Korut, Kim Jong-un dan banyak dari lingkaran rezim Pyongyang sudah berpikiran terbuka karena mereka dididik di luar negeri. Kim Jong-un, kata dia, menyadari ada kesenjangan dalam pengetahuan, namun dia terbuka dan bisa menerima saran, terutama dari teknokrat dan ahli ekonomi.

”Ada tingkat tertentu - tingkat yang sangat spesifik karena itu adalah negara totaliter. Fleksibilitas, bahwa dia telah memungkinkan pejabat untuk memiliki hak dalam merumuskan kebijakan,” katanya.

Pakar ini memperingatkan bahwa sanksi keras tidak akan membuat Pyongyang menghentikan program nuklirnya. ”Korea Utara pada dasarnya mengatakan pada sejumlah kesempatan bahwa mereka tidak punya niat untuk menyerah program senjata nuklir mereka, dan tidak ada niat untuk berhenti dalam peluncuran ruang angkasa, dan kita akan harus melihat mereka pada kata-katanya,” ujarnya.

“Mereka memiliki banyak alasan untuk itu, mereka akan mengatakan 'Irak dan Libya menyingkirkan program WMD (nuklir) mereka, dan lihat apa yang terjadi di sana’,” kata Madden mengutip pernyataan rezim Korut yang tidak ingin bernasib seperti rezim Irak dan Libya.





Credit  Sindonews

Inggris Berniat Seret Putin ke Pengadilan Internasional

Presiden Rusia, Vldimir Putin. (The News)

LONDON - Pihak kepolisian dan Badan Intelijen Inggris, MI6, sedang menyelidiki dugaan serangan terhadap warga sipil oleh pesawat perang Rusia di Suriah. Negeri Ratu Elizabeth itu berniat menuntut Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk kejahatan perang.

Kementerian Luar Negeri Inggris menegaskan, Inggris tengah memantau situasi di Suriah. Bahkan, Detektif dari Scotland Yard telah diterbangkan ke Libanon untuk memantau serangan udara Rusia di Suriah. Hal ini dilakukan di tengah klaim serangan udara Rusia telah menewaskan ratusan korban dengan menargetkan rumah sakit dan sekolah, seperti dikutip dari laman Daily Mail, Minggu (6/3/2016).

Kementerian Keamanan Inggris mengungkapkan, Badan Intelijen tengah menyusun berkas rahasia serangan tertentu. Berkas ini bisa membuat Presiden Putin menghadapi tuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pengadilan Internasional. Kementerian Keamanan Inggris mengerti sepenuhnya jika para penyidik, termasuk detektif dari Metropolitan Police Service unit kejahatan perang, telah berada di Kedutaan Inggris di Beirut.

Komite berpengaruh di Kongres Amerika Serikat (AS) juga telah memberikan dukungan guna menggelar pengadilan kejahatan perang untuk Suriah. Diplomat AS sekarang diharapkan untuk mencari dukungan untuk bergerak di PBB. Bukti yang dikumpulkan oleh Inggris akan diletakkan sebelum pengadilan tersebut. Terkait hal ini, pihak Scotland Yard menolak untuk berkomentar.

Sebelumnya, lembaga HAM internasional Amnesty Internasional mengatakan, serangan udara Rusia menargetkan rumah sakit di daerah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak dalam upaya untuk meneror masyarakat setempat guna mendukung Presiden Assad. Pesawat Rusia dan Suriah juga diduga telah menyerang rumah sakit di daerah lain yang ditargetkan.

Credit  Sindonews

Indonesia Latih 353 Polisi Afghanistan

 

Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan, Salahuddin Rabbani, di sela-sela KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, di Jakarta, Minggu (6/3). (CNN Indonesia/ Hanna Azarya Samosir)

 

Jakarta, CB -- Selama empat tahun terakhir menjalankan program kerja sama, Indonesia telah melatih 353 polisi Afghanistan. Ke depan, kedua negara juga akan menguatkan kerja sama di bidang pendidikan.

"Dalam kerja sama teknis selama empat tahun belakangan, ada 44 program pelatihan yang diikuti oleh 353 partisipan kepolisian, ada pula pelatihan untuk para diplomat," ujar Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan, Salahuddin Rabbani, di sela-sela KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, di Jakarta, Minggu (6/3).
Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Rabbani kembali menyatakan komitmen tersebut dengan menandatangani nota kesepahaman mengenai Pelatihan Diplomatik dan Kerja Sama Pendidikan.

Masih di ranah pendidikan, Retno juga menyebut bahwa kini Indonesia sedang membangun Indonesian Islamic Center di Kabul, Afghanistan.

"Ini merupakan salah satu simbol persahabatan dan demi menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin," ucap Retno.

Rabbani berharap, pembangunan pusat kajian Islam Indonesia di negaranya dapat mendukung perdamaian di negaranya.

Selain itu, Retno juga mengundang Afghanistan untuk hadir dalam pertemuan Bali Process yang berfokus pada penanganan masalah imigran.
"Kedua negara mengalami masalah yang serupa sehingga kami mengundang Afghanistan untuk turut hadir.

Tak kalah penting, kedua negara juga menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dari Israel.

Keseluruhan KTT LB OKI ini memang menitikberatkan pada masalah pembebasan Palestina dari Israel. Kini, para pejabat tinggi negara sedang mengadakan pembahasan mengenai pokok pikiran yang akan dituangkan dalam dua dokumen hasil dari KTT LB OKI ini.

Hasil pembahasan dari para pejabat tinggi akan dibawa ke meja diskusi tingkat menteri pada siang hari ini. Semua hasil pembahasan itu akhirnya akan disempurnakan dan dituangkan dalam dua dokumen yang dibicarakan oleh para pemimpin negara pada Seni (7/3).
KTT Luar Biasa OKI di Jakarta akan menghasilkan dua dokumen soal Palestina, yaitu resolusi dan deklarasi. Dokumen resolusi akan berisi konfirmasi kembali negara-negara OKI dengan fokus Palestina dan Yerusalem, yang menjadi lokasi Masjid al-Aqsa.

Sementara dokumen deklarasi akan akan lebih padat dan singkat, berisi langkah konkret ke depan untuk menindaklanjuti hal-hal yang disepakati negara-negara OKI terkait Palestina dan Yerusalem.




Credit  CNN Indonesia

OKI dan Cita-cita Kemerdekaan Palestina

 

OKI selama ini dianggap tak mampu membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina. (Paula Bronstein /Getty Images)

 

Jakarta, CB -- Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) soal Palestina berlangsung di Jakarta mulai hari ini, Minggu (6/3) hingga Senin besok.

KTT Luar Biasa OKI di Jakarta kali ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan Palestina agar persoalan di negara tersebut dibahas khusus dalam sebuah pertemuan luar biasa OKI. Usulan tersebut mendapatkan respon oleh negara-negara anggota OKI, dan Palestina secara khusus meminta Indonesia agar menjadi tuan rumah pertemuan tersebut.

Menilik ke belakang, OKI dibentuk pada 1969, setelah para pemimpin negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko. Pembentukan OKI ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengoordinasikan kerja sama, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Pertemuan di Rabat ketika itu, memang terjadi setelah Israel membakar satu bagian dari masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969.

Ini membuat OKI di masa awal menaruh perhatian besar pada masalah politik, terutama masalah Palestina. Namun dalam perjalanannya, organisasi ini menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang baik politik, ekonomi, sosial, buday a, dan ilmu pengetahuan antarnegara Muslim di seluruh dunia.

Sebanyak 57 negara tergabung di dalam OKI, baik yang merupakan negara Islam maupun negara dengan populasi Muslim besar, seperti Indonesia.

Bela Palestina hanya tataran wacana

Dari negara yang tergabung didalamnya, OKI merepresentasikan 1,4 miliar orang, berdasar pada data 2008. Namun jumlah yang besar ini belum mampu membuat OKI berbuat untuk mewujudkan cita-cita awal pembentukannya, yakni untuk memerdekakan Palestina.

“KTT OKI sangat kuat membela kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, tetapi hanya pada tataran wacana,” ujar pengamat Timur Tengah, Zuhairi Misrawi dari Middle East Institute, ketika dihubungi CNN Indonesia pada Kamis (3/3).

Zuhairi menyatakan bahwa hasil konferensi tak akan bisa memuluskan kemerdekaan Palestina karena “yang menentukan kemerdekaan Palestina adalah Amerika Serikat.”

“Oleh karena itu, KTT OKI yang akan datang, solusinya adalah melakukan lobi secara serius kepada AS untuk menyetujui kemerdekaan Palestina,” lanjutnya.

Selama ini, kekuatan OKI belum mampu meyakinkan AS dan negara sekutunya untuk menyetujui kemerdekaan Palestina. Padahal, AS memegang veto di Dewan Keamanan PBB, dan sejauh ini kerap membela kepentingan Israel.

“Kalau [lobi] tidak dilakukan, maka kemerdekaan Palestina hanya akan menjadi isu politis yang tidak akan menjadi kemerdekaan,” ujar Zuhairi.

Pendapat senada juga diutarakan oleh Fahmi Salsabila, pengamat Timur Tengah dari lembaga Indonesian Society for Middle East Studies (IMES), yang menilai KTT Luar Biasa OKI di Jakarta hanya merupakan pernyataan sikap negara-negara Muslim.
"KTT OKI di Jakarta menjadi bukti dukungan negara-negara Islam yang tergabung dengan OKI. Memang sejak didirikan pada 1969, tujuan memerdekaan Palestina dan mengembalikan hak-hak kemerdekaan dari negara Palestina, belum tercapai," ujar Fahmi ketika dihubungi pada Kamis.

Fahmi menyatakan penyelenggaraan KTT OKI di Jakarta juga sejalan dengan upaya Presiden Jokowi untuk membawa masalah kedaulatan Palestina ke sejumlah konferensi internasional, seperti KTT AS-ASEAN bulan lalu dan Konferensi Asia-Afrika tahun lalu.

Fahmi juga menyinggung bahwa dua dokumen yang akan dihasilkan oleh KTT OKI di Jakarta, yakni resolusi dan deklarasi, tidak mengikat secara hukum.  Sehingga, jika resolusi dan deklarasi tidak dilaksanakan maka tidak ada sanksi hukum apapun.

Fahmi menyatakan bahwa kunci untuk memuluskan jalan kemerdekaan di Palestina berada di PBB. "Kuncinya ada di PBB. Sayangnya, PBB hingga kini masih ompong. Rohnya masih roh perang dunia, sehingga [mengadopsi] hak veto di situ," ujar Fahmi.

Dengan hak veto, lanjut Fahmi, Amerika Serikat dan sejumlah negara besar lainnya pemegang hak veto dapat mementahkan berbagai kepentingan Palestina dan memihak Israel.

Meski demikian, Fahmi menilai KTT OKI kali ini akan menunjukkan bahwa meski dihalangi kekuatan yang sangat susah dilawan, negara-negara Islam tidak tinggal diam. Harapannya, ini dapat membuat kemajuan di PBB.

Dua kaki
Fahmi juga menyinggung bahwa Indonesia dapat memainkan peran yang signifikan dalam upaya mendukung kedaulatan Palestina. Indonesia, lanjutnya, memiliki reputasi baik sebagai salah satu negara moderat dengan penduduk Muslim terbesar dunia.

Fahmi menilai bahwa jika Indonesia ingin mendukung solusi dua negara, yakni Palestina dan Israel, Indonesia seharusnya melakukan langkah diplomatis dua kaki. Fahmi menjabarkan bahwa Indonesia seharusnya tidak hanya membuka konsul kehormatan di Ramallah, tetapi juga membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Walaupun Indonesia ingin membuka konsul kehormatan di Ramallah, pendekatan dua kaki akan lebih mudah, dengan cara membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena ini masalah dua arah, bukan satu arah. Dan selama ini Israel menganggap Indonesia bukan kawan," tuturnya.

Meski demikian, Fahmi mengakui bahwa pendekatan semacam itu akan menimbulkan polemik di dalam negeri. Sehingga menurutnya terdapat sejumlah alternatif lain untuk memberikan pendekatan ke Israel.

"Mungkin melalui mediasi, atau menjalin kontak yang intens," ujarnya.



Credit  CNN Indonesia

RI Pastikan Solusi yang Adil dari Hasil KTT OKI

Karena hasilkan dua dokumen, bukan sekadar seremoni.

Hasan Kleib (kiri) dan Arrmanatha Nassir (VIVA.co.id/Rebecca Reiffi Georgina)

CB - Direktur Jenderal Multilateral Kemlu, Hasan Kleib, mengungkapkan, hasil yang akan dicapai pada KTT Luar Biasa OKI yang kelima nanti akan merupakan sebuah solusi yang adil. Tema dalam konferensi ini adalah "United for Adjust Solution".

"Solusi yang dicapai nanti akan menjadi solusi yang adil, karena selama ini sudah banyak perjanjian yang dinilai masih memiliki unsur ketidakadilan dari sisi Palestina. Jadi, kali ini kami memastikan solusi dari hasil KTT nanti harus adil menyeluruh," kata Hasan, di Gedung Kemlu RI, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2016.

KTT Luar Biasa OKI akan menghasilkan dua dokumen, yakni resolusi dan deklarasi. Dalam hal ini, Indonesia sudah menerima beberapa masukan dari beberapa negara mengenai draf resolusi terkait pandangan anggota OKI.

Isi dari resolusi, lanjut Hasan, adalah pernyataan dan posisi negara anggota OKI terhadap Palestina. Sementara itu, deklarasi lebih ke langkah konkret. Hasan juga menegaskan, untuk pertama kalinya, Indonesia ingin melihat KTT ini sebagai suatu proses bukan seremoni belaka.

"Indonesia sudah memastikan ke Palestina bahwa akan ada langkah tindak lanjut mengenai apa yang akan dilakukan setelah KTT ini. Draf resolusi akan dibawa pada hari pertama (Minggu) untuk dibahas pada tingkatan menteri, dikaji lalu disepakati dalam KTT," paparnya.

Credit  VIVA.co.id

China Pastikan Anggaran Militernya Naik Tujuh Persen

Hadapi sengketa wilayah dan reformasi struktural.

Parade militer China di Lapangan Merah, Beijing (REUTERS)

CB - Juru Bicara Parlemen China, Fu Ying, mengatakan bahwa anggaran pertahanan negeri Tirai Bambu pada tahun ini akan meningkat sekitar tujuh hingga delapan persen dibandingkan dengan tahun lalu (year on year/yoy).

"Untuk angka sebenarnya akan dirilis hari Sabtu, saat Kongres Nasional Rakyat China dalam sesi laporan rancangan anggaran tahunan," kata Ying, mengutip situs Reuters, Jumat, 4 Maret 2016.

Tahun lalu, anggaran pertahanan China meningkat 10 persen menjadi 887 miliar yuan (US$135,4 miliar). "Itu tingkat pertumbuhan paling lambat dalam lima tahun," tutur Ying.

Pada 2014, anggaran pertahanan China tumbuh 12,2 persen, atau sebesar US$132 miliar dan berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat. Saat ini, China sedang dihadapkan masalah sengketa di wilayah Laut China Selatan (LCS).

Sejumlah pengamat memprediksi bahwa anggaran pertahanan China tahun ini bakal meningkat tajam. Hal itu sejalan dengan kebijakan reformasi militer struktural dan ketegangan di pulau sengketa.

Pengamat militer, Ni Lexiong, mengatakan, kemungkinan besar anggaran pertahanannya naik bakal disetujui mengingat Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sedang menjalani kebijakan reformasi struktural untuk meningkatkan kemampuan tempur dalam menghadapi "situasi yang rumit" seiring meningkatnya tekanan.

Credit  VIVA.co.id

Jepang Tangguhkan Pembangunan Pangkalan Militer AS

Mengakomodir protes penolakan pemerintah daerah Okinawa.

Penolakan warga Jepang bangun pangkalan militer AS (Reuters/Issei Kato/Files) 

 

 

CB - Pemerintah Jepang akan menangguhkan sementara relokasi dan pekerjaan konstruksi pembangunan pangkalan militer milik Marinir Amerika Serikat di Teluk Henoko, Nago, Okinawa.

Seperti dikutip dari situs Reuters, Jumat, 4 Maret 2016, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyetujui penyelesaian sengketa pembangunan pangkalan militer dan menangguhkan segala aktivitas pekerjaan di sana.

"Sikap pemerintah tetap pada keputusannya, merelokasi dari Pangkalan Futenma ke Henoko. Tapi, kami akan berdialog dengan pemerintah Okinawa dan menangguhkan pekerjaan konstruksi untuk mencapai solusi damai," kata Abe.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Okinawa telah berselisih mengenai relokasi pasukan Marinir AS dari sebelumnya di Pangkalan Udara Futenma. Pada April 2016, Gubernur Okinawa, Takeshi Onaga, dan Abe akan bertemu guna membahas keberlanjutan pembangunan pangkalan militer tersebut di Tokyo.

Tujuan Pemerintah Jepang memindahkan pangkalan karena Henoko adalah wilayah yang kurang padat penduduknya.

Credit  VIVA.co.id

Jet Tempur RI Buatan 'Sendiri' Mengangkasa 9 Tahun Lagi

Foto: Dok. PT Dirgantara Indonesia

 

“Tak banyak negara yang bisa membuat pesawat, dan tak lebih dari 10 negara yang bisa membuat pesawat tempur.”

Ucapan itu keluar dari mulut Wakil Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Republik Indonesia, Eris Herryanto. Mantan penerbang TNI Angkatan Udara yang pernah menjabat Panglima Komando Pertahanan Udara Indonesia dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI itu lantas menyebutkan nama sejumlah negara.

“Amerika Serikat, Brasil, konsorsium Eropa (Jerman, Inggris, Italia, Spanyol), Perancis, Rusia, Swedia, China –bekerja sama dengan Pakistan,” kata Eris saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Selasa (9/2).

“Jepang, sebentar lagi,” imbuh Eris. Baru 28 Januari lalu Negeri Sakura memamerkan perdana pesawat tempur siluman X-2 karya mereka sendiri yang diuji terbang bulan Februari dan diuji lanjutan pada Maret.

Kini Indonesia hendak masuk deretan negara elite pembuat pesawat tempur tersebut. Tak tanggung-tanggung, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan akan menciptakan jet tempur generasi 4,5 dengan kemampuan hampir setara dengan pesawat tempur siluman (stealth fighter) generasi 5.

Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KF-X/IF-X) direncanakan bakal menandingi kehebatan Dassault Rafale produksi Perancis, Eurofighter Typhoon buatan konsorsium Eropa, F/A-18 Super Hornet dan F-16 Fighting Falcon asal AS, serta Sukhoi Su-30 buatan Rusia.
Jakarta dan Seoul menandatangani kontrak cost share agreement atau kesepakatan berbagi biaya untuk mewujudkan KF-X/IF-X yang ditargetkan mengudara sembilan tahun lagi.

Kolaborasi antarpemerintah kedua negara diperkuat dengan kerja sama konkret melalui skema business to business antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dengan Korea Aerospace Industries (KAI) yang menyertakan kesepakatan transfer teknologi.

“Mulai tahun ini sampai 2019, kami buat prototipe bersama Korea. Lalu akan kami uji terbang di Korea dan Indonesia karena kedua negara punya kondisi alam dan geografis yang berbeda. Tahun 2020 mulai produksi, tahun 2025 pesawat beroperasi,” kata Direktur Utama PTDI Budi Santoso di markas PTDI, Bandung, Jawa Barat.

Dalam pembuatan prototipe pesawat tempur multiperan itu, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Anne Kusmayati, PTDI akan membuat sayap, penguat di bagian bawah sayap, dan ekor.

Nantinya untuk tiap pesawat tempur K-FX/I-FX yang diproduksi, PTDI akan tetap membuat komponen-komponen tersebut. Itu sebabnya untuk menunjang penggarapan, PTDI membuat hanggar composing.

Untuk merealisasikan pesawat tempur idaman kedua negara, Indonesia menyumbang 20 persen pembiayaan, sedangkan 80 persen anggaran berasal dari Korea Selatan. Format international joint development ini dipilih untuk mengurangi risiko finansial maupun pengembangan proyek.

Pengerjaan jet tempur KF-X/IF-X akan dipusatkan di Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan, Korea Selatan –kota yang menjadi lokasi markas dan pabrik utama Korea Aerospace Industries.

Sebanyak 200 insinyur Indonesia secara bertahap berangkat ke Sacheon selama satu-dua tahun ini. Mula-mula mereka akan merancang desain pesawat. Para insinyur itu juga akan ikut mendesain seluruh komponen pesawat.

Dari total pekerja kedua negara yang terlibat pembuatan KF-X/IF-X, 30 persen lebih berasal dari Indonesia dan mayoritas sisanya dari Korea Selatan. Ini pula alasan pembuatan pesawat dipusatkan di Sacheon, bukan di Indonesia.

Proporsi 30 persen lebih insinyur Indonesia yang terlibat pengerjaan KF-X/IF-X itu sesungguhnya bertambah dari jumlah semula sebanyak 20 persen. Penambahan pekerja Indonesia itu terjadi seiring berjalannya waktu penggarapan.

“Itu menandakan insinyur Indonesia diperhitungkan Korea. Bahkan ada paket pekerjaan yang satu teknologinya hanya dimiliki orang Indonesia. Dia doktor dari ITB (Institut Teknologi Bandung), satu-satunya yang memiliki kemampuan inlight design. Jadi Korea tak memandang enteng Indonesia,” kata Anne.

Harus berhasil

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sama-sama bertekad menyukseskan program pembuatan jet tempur KF-X/IF-X ini. Masing-masing negara punya kepentingan atas proyek yang diinisasi oleh Korea Selatan itu.

“Indonesia memang harus buat pesawat tempur karena Indonesia ini negara besar, nomor tiga terbesar di dunia dengan daratan dan lautan begitu luasnya. Tentu harus punya kemampuan laut dan udara yang andal. Harus,” kata Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu saat menghadiri penandatanganan kontrak kerja sama Indonesia-Korea Selatan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 7 Januari.

“Kalau tak dimulai dari sekarang, kapan lagi Indonesia bisa membuat (pesawat tempur). Kalau membeli, semua bisa. Kalau membuat kan tidak semua bisa,” ujar Ryamizard yang bulan Maret dijadwalkan ke Rusia untuk menandatangani kontrak pembelian Sukhoi Su-35 sebagai bagian dari modernisasi armada Angkatan Udara RI.

Ryamizard menargetkan memiliki sedikitnya dua skuadron KF-X/IF-X untuk memenuhi kebutuhan TNI AU. Satu skuadron bisa terdiri dari 12 sampai 24 pesawat. Total sekitar 50 unit pesawat yang diincar Indonesia.

“Pesawat kesatu dan kedua dibuat di Korea Selatan. Selanjutnya pembuatan pesawat ketiga akan dilakukan di Indonesia, dengan pengerjaan melibatkan 80 persen orang Indonesia,” kata Ryamizard.

Miniatur pesawat tempur KF-X/IF-X yang sedang dikembangkan Korea Selatan dan Indonesia. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Korea Selatan sebagai pihak yang menginisiasi proyek tersebut gembira dengan kerja sama antara negaranya dan Indonesia. Korsel pertama kali mengumumkan rencana mereka membuat pesawat tempur Maret 2001, saat Presiden Kim Dae-jung berpidato pada upacara kelulusan Akademi Angkatan Udara Korea.

“Ini titik awal kerja sama ilmuwan Indonesia dan Korea Selatan. Saya bertanggung jawab penuh dan optimistis proyek ini akan sukses,” kata Kepala Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan, Chang Myoung-jin.

Demi keberhasilan KF-X/IF-X, Korea Selatan mengeluarkan anggaran tak sedikit, bahkan termasuk yang terbesar sepanjang sejarah Negeri Ginseng.

“Proyek ini menghabiskan biaya paling besar. Kami tak membatasi kapasitas kami demi kesuksesan KF-X/IF-X,” ujar Chang.

Dana yang digelontorkan Indonesia untuk KF-X/IF-X, Rp18 triliun atau setara 1,65 triliun Won (US$1,3 miliar), ialah 20 persen dari total anggaran 8,6 triliun Won untuk pembuatan prototipe pesawat.

Sama seperti Korea Selatan, Indonesia rela merogoh kocek untuk mengegolkan KF-X/IF-X. Mengambil alokasi anggaran Kementerian Pertahanan, Indonesia menyuntikkan 20 persen dana dari total biaya yang dibutuhkan untuk tiap tahap pembuatan KF-X/IF-X.

“Untuk tahap EMD (engineering manufacturing development) saat ini dibutuhkan sedikitnya 8,3 triliun Won,” kata Anne.



Kerja sama KF-X/IF-X antara Korea Selatan dan Indonesia yang dimulai tahun 2009 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Lee Myung-bak ini sesungguhnya sempat tertunda.


Proyek Jet Tempur KF-X/IF-X Sempat Tertunda
Kerja sama KF-X/IF-X antara Korea Selatan dan Indonesia yang dimulai tahun 2009 pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Lee Myung-bak sesungguhnya sempat tertunda.

Pada September 2015, Ryamizard menyatakan menunda kerja sama pembuatan KF-X/IF-X. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam kunjungannya ke Korea Selatan juga mengatakan proyek KF-X/IF-X ditunda.

Kala itu Ryamizard berkata, KF-X/IF-X –yang sudah melewati tahap pengembangan teknologi oleh kedua negara, dengan Rp600 miliar telah dikucurkan Indonesia untuk kepentingan riset teknologi– bukan prioritas.

Ada tiga fase pembuatan KF-X/IF-X, yaitu pengembangan teknologi atau pengembangan konsep (technology development), pengembangan rekayasa manufaktur atau pengembangan prototipe (engineering manufacturing development), dan terakhir proses produksi massal.

Saat Ryamizard menyampaikan penundaan kerja sama itu, proyek KF-X/IF-X telah merampungkan fase pengembangan konsep dan hendak memasuki fase pengembangan rekayasa manufaktur.

Tak pelak pengumuman penundaan proyek KF-X/IF-X mengejutkan berbagai pihak, termasuk anggota Komisi Pertahanan DPR Tantowi Yahya. Ia menyayangkan terjadi penundaan sementara Indonesia telah menanamkan investasi untuk KF-X/IF-X.

Sebulan kemudian, Oktober 2015, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye memerintahkan lembaga pengadaan pertahanan negaranya, Defence Acquisition Program Administration (DAPA), memastikan proyek pengembangan pesawat tempur mereka terlaksana sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Yonhap News Agency, kantor berita Korea Selatan, ketika itu melaporkan proyek KF-X mengalami kemunduran karena pemerintah Amerika Serikat menolak untuk mentransfer empat dari 25 teknologi yang semula ditawarkan perusahaan raksasa pertahanan AS Lockheed Martin ke Korsel.

Penawaran Lockheed Martin itu merupakan bagian dari kesepakatan pembelian 40 unit jet tempur siluman F-35 Lightning II buatan perusahaan itu oleh Korea Selatan.

Korea Selatan memborong 40 unit pesawat siluman F-35 Ligthing, dan sebagai imbalannya mendapat janji transfer teknologi dari perusahaan pembuatnya, Lockheed Martin Amerika Serikat. (commons.wikimedia/United States Air Force)

Empat teknologi inti Lockheed Martin yang dilarang ditransfer oleh AS itu ialah radar pindai elektronik aktif, pelacak dan pencari inframerah, optik elektronik targeting pod, dan penghambat frekuensi radio (jammer).

Namun kendala transfer teknologi tersebut tak menyurutkan ambisi Korea Selatan mewujudkan pesawat tempur mereka. Penasihat Keamanan Nasional Korsel Kim Kwan-jin mengatakan Negeri Ginseng dapat mengembangkan sendiri keempat teknologi inti itu. DAPA pun berencana mencari bantuan teknis dari Israel, Inggris, dan Swedia untuk mengembangkan radar.

Maka meski sempat terhambat, Seoul dan Jakarta terus mencoba mempersiapkan rincian pengerjaan proyek menuju fase kedua KF-X/IF-X, yakni pengembangan rekayasa manufaktur atau pembuatan prototipe.

Terobosan terjadi Desember 2015. Korea Aerospace Industries menandatangani kontrak dengan DAPA, dan kesepakatan penting tercapai antara AS dan Korea Selatan. AS akhirnya mengizinkan transfer teknologi untuk proyek KF-X/IF-X meski detail final belum diputuskan.

Satu demi satu pemecahan masalah tersebut akhirnya berujung pada penandatanganan cost share agreement antara Indonesia dan Korea Selatan di Jakarta pada 7 Januari. Kontrak diteken oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Timbul Siahaan dan CEO Korea Aerospace Industries Ha Sung-yong.

Selain cost share agreement, perjanjian penugasan pekerjaan atau work assignment agreement ditandatangani antara CEO Korea Aerospace Industries Ha Sung-yong dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan Kepala Defence Acquisition Program Administration Korea Selatan Chang Myoung-jin.

KF-X/IF-X bukan proyek main-main. Kedua negara mengerahkan sumber daya dan pendanaan optimal. Ilmuwan-ilmuwan terbaik Indonesia dan Korea Selatan akan bekerja sama erat selama 10 tahun di bawah satu atap.

“Jika sudah rampung, pesawat-pesawat F-16 dan Sukhoi yang sekarang dimiliki Indonesia, nanti kalah semua oleh KF-X/IF-X,” ujar Eris.





















Credit  CNN Indonesia