Jumat, 07 Desember 2018

Australia Minta Indonesia Investigasi Pembantaian 31 Pekerja di Papua


Australia Minta Indonesia Investigasi Pembantaian 31 Pekerja di Papua
Sebanyak 31 pekerja tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

DENPASAR - Pemerintah Australia menyampaikan ucapan belasungkawa kepada Indonesia atas pembunuhan terhadap 31 pekerja di Papua. Mereka pun meminta pemerintah melakukan investigasi atas peristiwa tersebut.

"Kami mengucapkan belasungkawa yang mendalam bagi para pekerja yang terbunuh dalam tragedi di Papua," ujar Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.

"Ini sangat tragis. Kami harap akan ada investigasi yang sangat serius dan komprehensif," imbuhnya usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF), Kamis (6/12/2018).Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa sejumlah negara juga menyampaikan hal yang sama seperti Australia. Mereka meminta pemerintah melakukan investigasi atas kejadian tersebut agar bisa menyeret pelakunya ke meja hijau.

"Mereka mengharapkan agar investigasi secara seksama dapat segera dilakukan untuk membawa para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Retno,

Sebanyak 31 pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jembatan Habema-Mugi di Kabupaten Nduga, Papua, menjadi korban kebiadaban  kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka dibantai setelah salah satu pekerja diduga memfoto kegiatan hari ulang tahun (HUT) OPM pada hari Sabtu 1 Desember 2018 lalu.

Belakangan, kelompok OPM pimpinan Egianus Kaguya mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom membenarkan bahwa kelompoknya, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek di Nduga, Papua. Menurutnya, penyerangan itu dilakukan dengan alasan untuk menuntut kemerdekaan Papua Barat. 






Credit  sindonews.com