Presiden Turki Tayyip Erdogan. ((Bozoglu/Pool via Reuters)
Ankara (CB) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada
Selasa mengatakan Turki takkan pernah membiarkan hak regionalnya di
wilayah tersebut dilanggar oleh negara lain.
"Semua negara yang mengira mereka bisa bertindak sehingga merugikan Turki dan bahkan melawan Turki sangat keliru," kata Erdogan kepada anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), yang dipimpinnya, di Parlemen.
Erdogan mengatakan Turki tak memiliki klaim apapun atas hak atau kepentingan negara lain, demikian Anadolu melaporkan.
"Tapi, kami takkan pernah membiarkan siapapun melanggar hak kami, hukum dan kepentingan (di wilayah ini)," kata Erdogan, sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.
"Setiap orang mesti mengetahui bahwa tak ada perbuatan yang dilakukan di wilayah ini yang menentang Turki dapat berhasil. Ini juga berlaku bagi masalah Siprus dan di Aegea," ia menambahkan.
"Semua negara yang mengira mereka bisa bertindak sehingga merugikan Turki dan bahkan melawan Turki sangat keliru," kata Erdogan kepada anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), yang dipimpinnya, di Parlemen.
Erdogan mengatakan Turki tak memiliki klaim apapun atas hak atau kepentingan negara lain, demikian Anadolu melaporkan.
"Tapi, kami takkan pernah membiarkan siapapun melanggar hak kami, hukum dan kepentingan (di wilayah ini)," kata Erdogan, sebagaimana dikutip kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.
"Setiap orang mesti mengetahui bahwa tak ada perbuatan yang dilakukan di wilayah ini yang menentang Turki dapat berhasil. Ini juga berlaku bagi masalah Siprus dan di Aegea," ia menambahkan.
Turki telah berulangkali memperingatkan Pemerintah Siprus Yunani mengenai penelitian sepihaknya yang berkaitan dengan hidrokarbon di Bagian Timur Laut Tengah, dan mengatakan rakyat Siprus Turki juga memiliki hak bagi sumber daya di sekitar daerah itu.
Siprus telah terpecah sejak 1974, ketika kudeta Siprus Yunani diikuti oleh kerusuhan terhadap warga Turki di pulau tersebut dan campur-tangan Ankara sebagai negara penjamin.
Pada 2017, setelah dua tahun perundingan, upaya terakhir untuk menyatukan kembali pulau yang lama terpecah di Laut Tengah itu berakhir dalam kegagalan.
Credit antaranews.com
