Seorang wanita mengenakan bendera Amerika di
atas kerudungnya pada aksi menentang kebijakan Trump atas Yerusalem di
President Park tidak jauh dari istana kepresidenan Gedung Putih
Washington, DC, Jumat (8/12) waktu setempat, atau (9/12) dini hari WIB.
CB, NEW YORK -- Amerika Serikat kembali
diisolasi lebih jauh, pada Senin (18/12), lantaran keputusan Presiden
Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS
memblokir resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang
meminta agar deklarasi terkait Yerusalem tersebut ditarik mundur.
Sebanyak 14 anggota dewan memilih resolusi yang dibuat
oleh orang Mesir, yang tidak secara khusus menyebutkan Amerika Serikat
atau Trump namun mengungkapkan "penyesalan mendalam atas keputusan
baru-baru ini mengenai status Yerusalem." Artinya, DK PBB menginginkan
agar Yerussalem tetap menjadi bagian Palestina.
Namun, AS menanggapi negatif resolusi tersebut dengan
menggunakan hak vetonya. "Apa yang kita saksikan di sini di Dewan
Keamanan adalah sebuah penghinaan, tidak akan dilupakan," ucap Duta
Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan setelah pemungutan suara
seperti dikutip dari Reuters.
Haley juga menambahkan bahwa ini adalah veto pertama
yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat di lebih dari enam tahun. Ia pun
justru menentang Dewan Keamanan PBB yang dinilainya tidak bersikap
objektif.
"Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela
kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses
perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kita, ini harus
menjadi malu bagi sisa Dewan Keamanan," kata Haley menambahkan.
Rancangan draft resolusi yang diajukan Mesir
dalam Dewan Keamanan PBB tersebut menuntut agar semua negara mematuhi 10
resolusi di Yerusalem sejak tahun 1967, termasuk persyaratan bahwa
status akhir kota diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel
dan Palestina.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
AS Veto Resolusi Yerusalem, Israel Senang, Palestina Kesal
NEW YORK
- Tindakan Amerika Serikat (AS) memveto drfat resolusi Dewan Keamanan
(DK) PBB soal desakan pembatalan pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel
memicu reaksi kontras bagi Israel dan Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu senang dan memuji Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley karena telah memveto resolusi tersebut.
”Terima kasih, Duta Besar Haley,” tulis Netanyahu di akun Twitter-nya.
”Di Hanukkah, Anda berbicara seperti Maccabi. Anda menyalakan lilin kebenaran Anda menghilangkan kegelapan (seperti yang mereka lakukan), satu orang mengalahkan banyak orang. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump, terima kasih, Nikki Haley,” lanjut Netanyahu.
Sebaliknya, Otoritas Palestina kesal dan mengecam veto tersebut. “Veto tersebut tidak dapat diterima, hal itu mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui seorang juru bicaranya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari 15 anggota DK PBB, 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS yang jadi satu-satunya penolak draft resolusi itu marah dan menganggap tindakan 14 anggota DK PBB sebagai penghinaan.
Kekompakan 14 anggota DK PBB “mengeroyok” AS itu berlangsung dalam voting hari Senin waktu New York. Draft resolusi itu untuk mendesak pembatalan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).
”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian,” ujar Haley.
Menyadari kalah jumlah dukungan, AS pun menggunakan hak vetonya.
“Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu senang dan memuji Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley karena telah memveto resolusi tersebut.
”Terima kasih, Duta Besar Haley,” tulis Netanyahu di akun Twitter-nya.
”Di Hanukkah, Anda berbicara seperti Maccabi. Anda menyalakan lilin kebenaran Anda menghilangkan kegelapan (seperti yang mereka lakukan), satu orang mengalahkan banyak orang. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump, terima kasih, Nikki Haley,” lanjut Netanyahu.
Sebaliknya, Otoritas Palestina kesal dan mengecam veto tersebut. “Veto tersebut tidak dapat diterima, hal itu mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui seorang juru bicaranya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari 15 anggota DK PBB, 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS yang jadi satu-satunya penolak draft resolusi itu marah dan menganggap tindakan 14 anggota DK PBB sebagai penghinaan.
Kekompakan 14 anggota DK PBB “mengeroyok” AS itu berlangsung dalam voting hari Senin waktu New York. Draft resolusi itu untuk mendesak pembatalan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).
”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian,” ujar Haley.
Menyadari kalah jumlah dukungan, AS pun menggunakan hak vetonya.
“Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya.
Langkah Washington menggunakan hak veto sudah bisa diprediksi sebelumnya, di mana Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley terang-terangan akan membela Israel dan menyatakan keputusan Presiden Trump sudah benar.
Credit sindonews.com
