MOSKOW
- Rusia diam-diam meningkatkan dukungan ekonomi untuk Korea Utara
(Korut) guna menghalangi upaya penggulingan rezim Kim Jong-un oleh
Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.
Moskow khawatir tumbangnya rezim Pyongyang akan mengurangi pengaruh regional dan membuat pasukan AS leluasa ditempatkan di perbatasan timur Rusia.
Moskow ingin memperbaiki hubungan AS dan Rusia yang “babak belur”, namun rentetan sanksi justru dijatuhkan Washington dengan berbagai tuduhan, termasuk intervensi Moskow dalam krisis Ukraina.
Rusia sendiri sudah marah dengan penumpukan pasukan NATO yang dipimpin AS di perbatasan baratnya di Eropa. Kremlin tidak menginginkan adanya replikasi di sayap Asia-nya.
Sikap Moskow terhadap Pyongyang sulit ditebak. Sebab, meski diam-diam menyokong ekonomi negara mantan sekutu Soviet tersebut, Rusia juga secara terbuka mendukung sanksi PBB terhadap Korut terkait uji coba senjata nuklirnya pada bulan lalu.
Sokongan ekonomi dari Moskow, di antaranya dari perusahaan Rusia yang mulai melakukan routing lalu lintas internet Korut pada bulan ini. Dukungan ini memberikan Pyongyang koneksi kedua dengan dunia luar selain dengan China.
Perdagangan bilateral juga meningkat dua kali lipat menjadi USD31,4 juta pada kuartal pertama 2017, terutama karena Moskow mengekspor produk minyak yang lebih tinggi.
Tak hanya itu, sedikitnya delapan kapal Korut yang meninggalkan Rusia dengan muatan bahan bakar pada tahun ini telah kembali ke negaranya. Sekitar 40.000 pekerja Korut juga mencari nafkah di Rusia, di mana mereka menyetor sebagian penghasilan untuk pemerintah Kim Jong-un.
Sokongan dari Moskow ini berseberangan dengan langkah AS yang ingin melumpuhkan ekonomi rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.
”Kremlin benar-benar yakin kepemimpinan Korea Utara harus mendapatkan jaminan dan kepercayaan tambahan bahwa Amerika Serikat tidak berada dalam kepentingan perubahan rezim,” kata Andrey Kortunov, Kepala Dewan Urusan Internasional Rusia, sebuah kelompok pemikir yang dekat dengan Kementerian Luar Negeri Rusia, kepada Reuters, yang dilansir Kamis (5/10/2017).
”Prospek perubahan rezim menjadi perhatian serius, Kremlin mengerti bahwa (Presiden AS Donald) Trump tidak dapat diprediksi. Mereka merasa lebih aman dengan Barack Obama bahwa dia tidak akan melakukan tindakan yang akan meledakkan situasi, namun dengan Trump mereka tidak tahu,” lanjut Kortunov.
Moskow khawatir tumbangnya rezim Pyongyang akan mengurangi pengaruh regional dan membuat pasukan AS leluasa ditempatkan di perbatasan timur Rusia.
Moskow ingin memperbaiki hubungan AS dan Rusia yang “babak belur”, namun rentetan sanksi justru dijatuhkan Washington dengan berbagai tuduhan, termasuk intervensi Moskow dalam krisis Ukraina.
Rusia sendiri sudah marah dengan penumpukan pasukan NATO yang dipimpin AS di perbatasan baratnya di Eropa. Kremlin tidak menginginkan adanya replikasi di sayap Asia-nya.
Sikap Moskow terhadap Pyongyang sulit ditebak. Sebab, meski diam-diam menyokong ekonomi negara mantan sekutu Soviet tersebut, Rusia juga secara terbuka mendukung sanksi PBB terhadap Korut terkait uji coba senjata nuklirnya pada bulan lalu.
Sokongan ekonomi dari Moskow, di antaranya dari perusahaan Rusia yang mulai melakukan routing lalu lintas internet Korut pada bulan ini. Dukungan ini memberikan Pyongyang koneksi kedua dengan dunia luar selain dengan China.
Perdagangan bilateral juga meningkat dua kali lipat menjadi USD31,4 juta pada kuartal pertama 2017, terutama karena Moskow mengekspor produk minyak yang lebih tinggi.
Tak hanya itu, sedikitnya delapan kapal Korut yang meninggalkan Rusia dengan muatan bahan bakar pada tahun ini telah kembali ke negaranya. Sekitar 40.000 pekerja Korut juga mencari nafkah di Rusia, di mana mereka menyetor sebagian penghasilan untuk pemerintah Kim Jong-un.
Sokongan dari Moskow ini berseberangan dengan langkah AS yang ingin melumpuhkan ekonomi rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.
”Kremlin benar-benar yakin kepemimpinan Korea Utara harus mendapatkan jaminan dan kepercayaan tambahan bahwa Amerika Serikat tidak berada dalam kepentingan perubahan rezim,” kata Andrey Kortunov, Kepala Dewan Urusan Internasional Rusia, sebuah kelompok pemikir yang dekat dengan Kementerian Luar Negeri Rusia, kepada Reuters, yang dilansir Kamis (5/10/2017).
”Prospek perubahan rezim menjadi perhatian serius, Kremlin mengerti bahwa (Presiden AS Donald) Trump tidak dapat diprediksi. Mereka merasa lebih aman dengan Barack Obama bahwa dia tidak akan melakukan tindakan yang akan meledakkan situasi, namun dengan Trump mereka tidak tahu,” lanjut Kortunov.
Kremlin tak suka rezim Kim Jong-un menguji coba senjata nuklirnya. Namun, Presiden Vladimir Putin pada sebuah forum di Vladiostok bulan lalu mengatakan bahwa dia memahami masalah keamanan yang dirasakan Korut tentang sepak terjang AS dan Korea Selatan.
Vladivostok adalah sebuah kota pelabuhan strategis berpenduduk sekitar 600.000 orang dan merupakan markas besar Armada Pasifik Rusia, berjarak sekitar 100 km (60 mil) dari perbatasan Rusia dengan Korea Utara.
Sementara itu, Presiden Putin ragu serangan militer global yang digagas AS terhadap Korut untuk menghancurkan program senjata nuklir dan rudalnya bisa berhasil. Sebab, Pyongyang dapat menyembunyikan fasilitas militernya tanpa diketahui siapa pun.
”Dapatkah serangan (militer) global terhadap Korea Utara diluncurkan untuk melucuti senjata? Ya, apakah itu akan mencapai tujuannya? Kami tidak tahu,” kata Putin.
“Siapa yang tahu apa yang mereka miliki di sana dan di mana? Tidak ada yang tahu dengan kepastian 100 persen, karena ini adalah negara tertutup,” lanjut Putin.
Credit sindonews.com
