Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/John Sommers II)
Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat mengaku tidak
akan memilih menggunakan aksi militer terhadap Korea Utara untuk
menghadapi ancaman nuklir dan peluru kendalinya, tetapi jika dia memilih
opsi itu maka itu bakal menjadi hari menyedihkan untuk pemimpin Korea
Utara.
Trump kembali menyatakan tidak mengesampingkan aksi militer menyusul uji coba senjata nuklir Korea Utara yang keenam dan paling dahsyat kendati pemerintahannya lebih memilih meningkatkan sanksi ekonomi. Dia menyatakan Pyongyang punya prilaku buruk sehingga harus dihentikan.
"Langkah militer tentu saja akan menjadi opsi. Apakah itu tak terelakkan? Tidak ada yang tidak terelakkan," kata Trump dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters.
"Saya lebih memilih tidak menggunakan rute militer. (Tetapi) Jika kami menerapkannya kepada Korea Utara, maka itu akan menjadi hari yang menyedihkan bagi Korea Utara," sambung Trump.
Kendati Trump menyatakan tak mengesampingkan opsi militer, para pejabat teras pemerintahannya sudah menegaskan bahwa pintu solusi diplomatik masih terbuka.
Korea Utara sendiri sudah menyatakan akan membalas setiap sanksi PBB dan tekanan AS dengan langkah-langkah balasan seraya menuduh AS menginginkan perang.
Trump kembali menyatakan tidak mengesampingkan aksi militer menyusul uji coba senjata nuklir Korea Utara yang keenam dan paling dahsyat kendati pemerintahannya lebih memilih meningkatkan sanksi ekonomi. Dia menyatakan Pyongyang punya prilaku buruk sehingga harus dihentikan.
"Langkah militer tentu saja akan menjadi opsi. Apakah itu tak terelakkan? Tidak ada yang tidak terelakkan," kata Trump dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters.
"Saya lebih memilih tidak menggunakan rute militer. (Tetapi) Jika kami menerapkannya kepada Korea Utara, maka itu akan menjadi hari yang menyedihkan bagi Korea Utara," sambung Trump.
Kendati Trump menyatakan tak mengesampingkan opsi militer, para pejabat teras pemerintahannya sudah menegaskan bahwa pintu solusi diplomatik masih terbuka.
Korea Utara sendiri sudah menyatakan akan membalas setiap sanksi PBB dan tekanan AS dengan langkah-langkah balasan seraya menuduh AS menginginkan perang.
Credit antaranews.com
AS peringatkan akan jatuhkan sanksi negara yang berdagang dengan Korut
Washington (CB) - Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve
Mnuchin, Rabu, mengatakan Washington akan menjatuhkan sanksi pada setiap
negara yang melakukan hubungan perdagangan dengan Korea Utara.
Menurt Mnuchin, jika Perserikatan Bangsa Bangsa tidak memberikan sanksi tambahan kepada Korea Utara terkait uji coba nuklir, dia telah memiliki perintah eksekutif yang siap untuk diajukan pada Presiden Donald Trump guna menjatuhkan sanksi kepada negara mana pun yang melakukan perdagangan dengan Pyongyang.
"Saya sudah menyiapkan sebuah perintah eksekutif, siap untuk diajukan kepada presiden. Perintah itu akan memberi wewenang kepada saya untuk menghentikan perdagangan dan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun yang melakukan perdagangan dengan Korea Utara. Presiden akan mempertimbangkan itu pada saat yang tepat setelah dia memberikan waktu bagi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk bertindak," kata Mnuchin kepada wartawan dalam sebuah penerbangan kembali ke Washington dari Dakota Utara, tempat Trump memberi pidato mengenai reformasi pajak.
Pada pekan lalu Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang memicu kecaman dunia internasional.
Menurut kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, pengembangan bom hidrogen itu dilakukan di tengah peningkatan ketegangan wilayah menyusul dua uji peluru kendali antar benua (ICBM) Pyongyang pada Juli, yang dapat terbang hingga sekitar 10.000 kilometer dan diperkirakan menjangkau beberapa bagian dari daratan utama Amerika Serikat.
Di bawah kepemimpinan generasi ketiga, Kim Jong-un, Korea Utara berusaha mengembangkan perangkat nuklir kecil dan ringan, yang sesuai dengan peluru kendali balistik jarak jauh tanpa mempengaruhi jangkauannya, sehingga mampu bertahan setelah kembali memasuki atmosfer Bumi.
Korea Utara, yang mengembangkan kegiatan nuklir dan peluru kendalinya meskipun bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan menyebabkannya dikenai beberapa sanksi, "baru-baru ini berhasil" membuat kemajuan dalam pengembangan bom hidrogen yang akan dimuat dalam ICBM, menurut laporan KCNA.
"Bom-H, yang kekuatan peledaknya dapat disesuaikan dari puluhan kilo ton hingga ratusan kilo ton, merupakan senjata termonuklir bersifat multifungsi dengan kekuatan perusak yang hebat, meskipun diledakkan bahkan di tempat yang tinggi untuk serangan EMP (Electromagnetic Pulse) super kuat guna menyerang sesuai dengan tujuan strategis," kata KCNA.
Kim Dong-yub, seorang ahli militer di Institut Studi Timur Jauh pada Universitas Kyungnam, Seoul, merasa skeptis.
"Jika merujuk pada daya ledak puluhan sampai ratusan kilo ton, itu tampaknya bukan bom H yang sama sekali baru. Kemungkinan itu hanyalah perangkat nuklir yang diperkuat," kata Dong-yub, mengacu pada bom atom, yang menggunakan beberapa isotop hidrogen untuk meningkatkan daya ledak.
Daya ledak bom hidrogen dapat mencapai ribuan kilo ton, lebih kuat daripada bom nuklir, yang terakhir di uji Korea Utara pada September dengan kekuatan hanya sekitar 10 sampai 15 kilo ton, mirip dengan yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang, pada 1945. Demikian laporan Reuters.
Menurt Mnuchin, jika Perserikatan Bangsa Bangsa tidak memberikan sanksi tambahan kepada Korea Utara terkait uji coba nuklir, dia telah memiliki perintah eksekutif yang siap untuk diajukan pada Presiden Donald Trump guna menjatuhkan sanksi kepada negara mana pun yang melakukan perdagangan dengan Pyongyang.
"Saya sudah menyiapkan sebuah perintah eksekutif, siap untuk diajukan kepada presiden. Perintah itu akan memberi wewenang kepada saya untuk menghentikan perdagangan dan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun yang melakukan perdagangan dengan Korea Utara. Presiden akan mempertimbangkan itu pada saat yang tepat setelah dia memberikan waktu bagi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk bertindak," kata Mnuchin kepada wartawan dalam sebuah penerbangan kembali ke Washington dari Dakota Utara, tempat Trump memberi pidato mengenai reformasi pajak.
Pada pekan lalu Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang memicu kecaman dunia internasional.
Menurut kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, pengembangan bom hidrogen itu dilakukan di tengah peningkatan ketegangan wilayah menyusul dua uji peluru kendali antar benua (ICBM) Pyongyang pada Juli, yang dapat terbang hingga sekitar 10.000 kilometer dan diperkirakan menjangkau beberapa bagian dari daratan utama Amerika Serikat.
Di bawah kepemimpinan generasi ketiga, Kim Jong-un, Korea Utara berusaha mengembangkan perangkat nuklir kecil dan ringan, yang sesuai dengan peluru kendali balistik jarak jauh tanpa mempengaruhi jangkauannya, sehingga mampu bertahan setelah kembali memasuki atmosfer Bumi.
Korea Utara, yang mengembangkan kegiatan nuklir dan peluru kendalinya meskipun bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan menyebabkannya dikenai beberapa sanksi, "baru-baru ini berhasil" membuat kemajuan dalam pengembangan bom hidrogen yang akan dimuat dalam ICBM, menurut laporan KCNA.
"Bom-H, yang kekuatan peledaknya dapat disesuaikan dari puluhan kilo ton hingga ratusan kilo ton, merupakan senjata termonuklir bersifat multifungsi dengan kekuatan perusak yang hebat, meskipun diledakkan bahkan di tempat yang tinggi untuk serangan EMP (Electromagnetic Pulse) super kuat guna menyerang sesuai dengan tujuan strategis," kata KCNA.
Kim Dong-yub, seorang ahli militer di Institut Studi Timur Jauh pada Universitas Kyungnam, Seoul, merasa skeptis.
"Jika merujuk pada daya ledak puluhan sampai ratusan kilo ton, itu tampaknya bukan bom H yang sama sekali baru. Kemungkinan itu hanyalah perangkat nuklir yang diperkuat," kata Dong-yub, mengacu pada bom atom, yang menggunakan beberapa isotop hidrogen untuk meningkatkan daya ledak.
Daya ledak bom hidrogen dapat mencapai ribuan kilo ton, lebih kuat daripada bom nuklir, yang terakhir di uji Korea Utara pada September dengan kekuatan hanya sekitar 10 sampai 15 kilo ton, mirip dengan yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang, pada 1945. Demikian laporan Reuters.
Credit antaranews.com
Uni Eropa siap-siap perkeras sanksi Korea Utara
Ilustrasi - Hwasong-12, rudal jarak menengah milik Korea Utara (Reuters)
Tallin, Estonia (ANTARA News) - Uni Eropa sedang menyiapkan
sanksi lebih keras terhadap Korea Utara, ujar kepala diplomatik UE pada
Kamis (7/9), sebagai bagian dari upaya internasional untuk menghukum
negara itu karena uji coba nuklir terbarunya.
"Saya
akan mengajukan para menteri untuk bekerja dalam beberapa hari
mendatang guna meningkatkan sanksi otonomi UE," kata Federica Mogherini.
Hal tersebut disampaikannya saat tiba untuk pertemuan para menteri luar negeri UE di Tallinn, Estonia, demikian AFP.
Credit antaranews.com
