NEW YORK
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani
sebuah perintah eksekutif untuk memperberat sanksi terhadap rezim Kim
Jong-un di Korea Utara (Korut). Sanksi sepihak ini menargetkan lembaga
keuangan atau bank, individu dan perusahaan yang melakukan bisnis dengan
Pyongyang.
”Saya mengumumkan sebuah perintah eksekutif baru untuk ditandatangani yang secara signifikan memperluas otoritas untuk menargetkan individu, perusahaan, lembaga keuangan yang membiayai dan memfasilitasi perdagangan dengan Korut,” kata Trump.
”Perintah eksekutif baru kami akan memotong sumber pendapatan yang mendanai usaha Korea Utara untuk mengembangkan senjata mematikan,” lanjut Presiden Trump.
Pengumuman disampaikan Trump menjelang acara makan siangnya dengan para pemimpin Jepang dan Korea Selatan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB hari Kamis waktu New York.
Trump juga mengatakan bahwa Bank Sentral China telah memerintahkan bank-bank China lainnya untuk berhenti berbisnis dengan Korea Utara.
Dia mengatakan bahwa sektor tekstil, perikanan, teknologi informasi dan manufaktur Korea Utara termasuk yang terkena imbas dari sanksi tambahan AS.
Menurutnya, langkah penjatuhan sanksi ini akan mengganggu jalan perdagangan lainnya untuk Korea Utara, yang merupakan cara untuk menghentikan program senjata nuklirnya. “Toleransi terhadap praktik tercela ini harus diakhiri sekarang,” kata Trump mengacu pada uji coba rudal dan senjata nuklir rezim Kim Jong-un.
Mengutip laporan Reuters, Jumat (22/9/2017), selama pengumuman pada hari Kamis, Trump ditanya para wartawan apakah dialog masih mungkin dilakukan dengan Pyongyang. Dia menjawab;”Mengapa tidak?”.
Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sanksi ekonomi yang substansial terhadap Korut, termasuk larangan ekspor tekstil negara itu dan membatasi impor minyaknya secara ketat. Sanksi Dewan Keamanan PBB yang didukung China dan Rusia ini sebagai respons atas uji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen oleh Pyongyang pada 3 September 2017 lalu.
”Saya mengumumkan sebuah perintah eksekutif baru untuk ditandatangani yang secara signifikan memperluas otoritas untuk menargetkan individu, perusahaan, lembaga keuangan yang membiayai dan memfasilitasi perdagangan dengan Korut,” kata Trump.
”Perintah eksekutif baru kami akan memotong sumber pendapatan yang mendanai usaha Korea Utara untuk mengembangkan senjata mematikan,” lanjut Presiden Trump.
Pengumuman disampaikan Trump menjelang acara makan siangnya dengan para pemimpin Jepang dan Korea Selatan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB hari Kamis waktu New York.
Trump juga mengatakan bahwa Bank Sentral China telah memerintahkan bank-bank China lainnya untuk berhenti berbisnis dengan Korea Utara.
Dia mengatakan bahwa sektor tekstil, perikanan, teknologi informasi dan manufaktur Korea Utara termasuk yang terkena imbas dari sanksi tambahan AS.
Menurutnya, langkah penjatuhan sanksi ini akan mengganggu jalan perdagangan lainnya untuk Korea Utara, yang merupakan cara untuk menghentikan program senjata nuklirnya. “Toleransi terhadap praktik tercela ini harus diakhiri sekarang,” kata Trump mengacu pada uji coba rudal dan senjata nuklir rezim Kim Jong-un.
Mengutip laporan Reuters, Jumat (22/9/2017), selama pengumuman pada hari Kamis, Trump ditanya para wartawan apakah dialog masih mungkin dilakukan dengan Pyongyang. Dia menjawab;”Mengapa tidak?”.
Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sanksi ekonomi yang substansial terhadap Korut, termasuk larangan ekspor tekstil negara itu dan membatasi impor minyaknya secara ketat. Sanksi Dewan Keamanan PBB yang didukung China dan Rusia ini sebagai respons atas uji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen oleh Pyongyang pada 3 September 2017 lalu.
Credit sindonews.com
Trump Tambah Sanksi Baru Tekan Ekonomi Korea Utara
Sanksi tambahan terhadap Pyongyang
menunjukkan bahwa Presiden AS Donald Trump memberi lebih banyak waktu
agar tekanan ekonomi semakin membebani Korea Utara hingga negara
tersebut menghentikan program nuklirnya. (Reuters)
Jakarta, CB --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pemberian
sanksi baru kepada Korea Utara pada Kamis (22/0). Sanksi lebih
ditekankan pada bidang ekonomi, termasuk pada jaringan perdagangan yang
kemudian diharapkan akan menekan program rudal dan nuklir Pyongyang.
Trump berhenti mengejar mitra dagang terbesar Korea Utara, China dan memuji "langkah luar biasa" bank sentral yang memerintahkan bank-bank China untuk berhenti berbisnis dengan Korea Utara.
Dikutip dari Reuters, sanksi tambahan terhadap Pyongyang menunjukkan bahwa Trump memberi lebih banyak waktu agar tekanan ekonomi membebani Korea Utara hingga menghentikan program nuklirnya. Sebelumnya, Trump memperingatkan kemungkinan tindakan militer kepada Korea Utara jika tak menghentikan program nuklirnya dalam pidato pertamanya kada majelis sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selasa lalu. Trump pun kini masih mmbuka kemungkinan diplomasi dengan Korea Utara.
Korea Utara telah meluncurkan puluhan rudal di bawah kepemimpinan Kim Jong Un guna mempercepat program senjata yang dirancang guna memberikannya kemampuan menghadapi Amerika Serikat dengan rudal bertenaga nuklir yang kuat.
Menolak tekanan internasional, Pyongyang justru melakukan uji coba nuklir keenam dan terbesar pada 3 September dan telah meluncurkan banyak rudal tahun ini, termasuk dua rudal balistik antar benua.
Trump menjelaskan, perintah eksekutif baru secara signifikan memperluas wewenang Amerika Serikat dengan menyasar perusahaan perorangan, lembaga keuangan, yang membiayai dan memfasilitasi perdagangan dengan Korea Utara guna memberikan tekanan. Tekanan dilakukan dengan memotong sumber pendapatan yang mendanai usaha Korea Utara untuk mengembangkan senjata paling mematikan yang diketahui manusia.
Departemen Keuangan A.S. sekarang memiliki wewenang untuk menargetkan mereka yang melakukan perdagangan barang, jasa atau teknologi yang signifikan dengan Korea Utara. Adapun, Trump tidak menyebut perdagangan minyak negara tersebut.
Trump berhenti mengejar mitra dagang terbesar Korea Utara, China dan memuji "langkah luar biasa" bank sentral yang memerintahkan bank-bank China untuk berhenti berbisnis dengan Korea Utara.
Dikutip dari Reuters, sanksi tambahan terhadap Pyongyang menunjukkan bahwa Trump memberi lebih banyak waktu agar tekanan ekonomi membebani Korea Utara hingga menghentikan program nuklirnya. Sebelumnya, Trump memperingatkan kemungkinan tindakan militer kepada Korea Utara jika tak menghentikan program nuklirnya dalam pidato pertamanya kada majelis sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selasa lalu. Trump pun kini masih mmbuka kemungkinan diplomasi dengan Korea Utara.
Korea Utara telah meluncurkan puluhan rudal di bawah kepemimpinan Kim Jong Un guna mempercepat program senjata yang dirancang guna memberikannya kemampuan menghadapi Amerika Serikat dengan rudal bertenaga nuklir yang kuat.
Menolak tekanan internasional, Pyongyang justru melakukan uji coba nuklir keenam dan terbesar pada 3 September dan telah meluncurkan banyak rudal tahun ini, termasuk dua rudal balistik antar benua.
Trump menjelaskan, perintah eksekutif baru secara signifikan memperluas wewenang Amerika Serikat dengan menyasar perusahaan perorangan, lembaga keuangan, yang membiayai dan memfasilitasi perdagangan dengan Korea Utara guna memberikan tekanan. Tekanan dilakukan dengan memotong sumber pendapatan yang mendanai usaha Korea Utara untuk mengembangkan senjata paling mematikan yang diketahui manusia.
Departemen Keuangan A.S. sekarang memiliki wewenang untuk menargetkan mereka yang melakukan perdagangan barang, jasa atau teknologi yang signifikan dengan Korea Utara. Adapun, Trump tidak menyebut perdagangan minyak negara tersebut.
Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan, kemudian mengatakan bahwa
industri energi, medis, pertambangan, tekstil dan transportasi Korea
Utara termasuk di antara yang ditargetkan dan bahwa Departemen Keuangan
A.S. dapat memberi sanksi kepada siapapun yang memiliki, mengendalikan,
atau mengoperasikan bisnisnya dengn Korea Utara.
Empat sumber Reuters sebelumnya mengatakan bahwa bank sentral China telah memberi tahu bank-bank untuk secara ketat menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara.
Menteri Keuangan A.S. Steven Mnuchin mengatakan bahwa bank-bank yang melakukan bisnis di Korea Utara tidak akan diizinkan untuk juga beroperasi di Amerika Serikat.
"Tidak ada bank di negara manapun yang harus digunakan untuk memfasilitasi perilaku merusak Kim Jong Un," kata Mnuchin.
Mnuchin mengatakan bahwa setiap sanksi yang dikeluarkan berdasarkan perintah eksekutif baru yang ditandatangani oleh Trump pada hari Kamis, tidak berlaku surut.
Dewan Keamanan PBB telah dengan suara bulat memberlakukan sembilan putaran sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006. Adapun sanksi terakhir , yang diberikan pada bulan ini dilakukan dengan membatasi pasokan bahan bakar ke negara yang terisolasi tersebut.
Empat sumber Reuters sebelumnya mengatakan bahwa bank sentral China telah memberi tahu bank-bank untuk secara ketat menerapkan sanksi PBB terhadap Korea Utara.
Menteri Keuangan A.S. Steven Mnuchin mengatakan bahwa bank-bank yang melakukan bisnis di Korea Utara tidak akan diizinkan untuk juga beroperasi di Amerika Serikat.
"Tidak ada bank di negara manapun yang harus digunakan untuk memfasilitasi perilaku merusak Kim Jong Un," kata Mnuchin.
Mnuchin mengatakan bahwa setiap sanksi yang dikeluarkan berdasarkan perintah eksekutif baru yang ditandatangani oleh Trump pada hari Kamis, tidak berlaku surut.
Dewan Keamanan PBB telah dengan suara bulat memberlakukan sembilan putaran sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006. Adapun sanksi terakhir , yang diberikan pada bulan ini dilakukan dengan membatasi pasokan bahan bakar ke negara yang terisolasi tersebut.
Sementara itu, Uni Eropa telah mencapai kesepakatan awal untuk
mengenakan sanksi ekonomi lebih besar terhadap Korea Utara, melampaui
langkah terakhir PBB.
Trump sebelumnya memperingatkan pemimpin Korea Utara dalam pidato pada sidan majelis PBB, akan secara total menghancurkan Korea Utara jika terancam. Itu adalah ancaman militer Trump yang paling langsung untuk menyerang Korea Utara dan respon terakhirnya atas peluncuran rudal balistik Pyongyang di atas Jepang dan uji coba nuklir bawah tanah.
Namun, Menteri luar negeri Korea Utara tak menggubrisnya dan menyamakan Trump dengan seekor "anjing menggonggong".
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang bertemu dengan Trump pada hari Kamis dan berbicara di Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa sanksi diperlukan untuk membawa Pyongyang ke meja perundingan dan memaksanya untuk melepaskan senjata nuklirnya. Kendati demikian, pihaknya tidak mencari keruntuhan Korea Utara.
"Semua usaha kita adalah mencegah perang pecah dan mempertahankan kedamaian," kata Moon dalam pidatonya. Dia memperingatkan bahwa isu nuklir harus dikelola secara stabil sehingga "bentrokan militer yang tidak disengaja tidak akan menghancurkan perdamaian."
Trump sebelumnya memperingatkan pemimpin Korea Utara dalam pidato pada sidan majelis PBB, akan secara total menghancurkan Korea Utara jika terancam. Itu adalah ancaman militer Trump yang paling langsung untuk menyerang Korea Utara dan respon terakhirnya atas peluncuran rudal balistik Pyongyang di atas Jepang dan uji coba nuklir bawah tanah.
Namun, Menteri luar negeri Korea Utara tak menggubrisnya dan menyamakan Trump dengan seekor "anjing menggonggong".
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang bertemu dengan Trump pada hari Kamis dan berbicara di Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa sanksi diperlukan untuk membawa Pyongyang ke meja perundingan dan memaksanya untuk melepaskan senjata nuklirnya. Kendati demikian, pihaknya tidak mencari keruntuhan Korea Utara.
"Semua usaha kita adalah mencegah perang pecah dan mempertahankan kedamaian," kata Moon dalam pidatonya. Dia memperingatkan bahwa isu nuklir harus dikelola secara stabil sehingga "bentrokan militer yang tidak disengaja tidak akan menghancurkan perdamaian."
Menteri luar negeri China Wang Yi meminta Korea Utara untuk tidak
melangkah lebih jauh dalam "arahan yang berbahaya" dengan program
nuklirnya dan mengatakan bahwa negosiasi adalah satu-satunya jalan
keluar dari krisis.
"Masih ada harapan untuk perdamaian dan kita tidak boleh menyerah Negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar," terangnya.
"Masih ada harapan untuk perdamaian dan kita tidak boleh menyerah Negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar," terangnya.
Credit cnnindonesia.com
