Gerakan Hamas berkuasa di Jalur Gaza
setelah memenangkan pemilu parlemen secara mengejutkan pada 2006 yang
menyebabkan pertikaian dengan Fatah. (AFP Photo/ Said Khatib)
Jakarta, CB --
Hamas menyatakan membubarkan pemerintahan di Gaza dan sepakat
untuk mengadakan pemilu untuk mengakhiri pertikaian dengan gerakan
Fatah.
Pernyataan tertulis yang dikeluarkan Hamas pada Minggu (17/9) menyebutkan bahwa pemerintahan bayangan di Gaza dibubarkan agar pemerintahan rekonsiliasi bisa berkuasa di Gaza.
Hamas juga menyatakan siap menyelenggarakan pemilu dan berunding dengan gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.
Pernyataan tertulis yang dikeluarkan Hamas pada Minggu (17/9) menyebutkan bahwa pemerintahan bayangan di Gaza dibubarkan agar pemerintahan rekonsiliasi bisa berkuasa di Gaza.
Hamas juga menyatakan siap menyelenggarakan pemilu dan berunding dengan gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.
Presiden Mahmoud Abbas, yang juga pejabat senior Fatah, menyambut posisi
baru Hamas ini dengan hati-hati. “Jika demikian pernyataan Hamas, itu
adalah pertanda positif,” kata Abbas kepada Reuters.
“Gerakan fatah siap melakukan rekonsiliasi.”
Untuk menekan Hamas, Abbas mengurangi pembayaran pasok listrik ke Gaza yang disediakan Israel sehingga aliran listrik di wilayah itu hanya tersedia kurang dari empat jam sehari.
“Gerakan fatah siap melakukan rekonsiliasi.”
Untuk menekan Hamas, Abbas mengurangi pembayaran pasok listrik ke Gaza yang disediakan Israel sehingga aliran listrik di wilayah itu hanya tersedia kurang dari empat jam sehari.
Pemilihan parlemen Palestina dilaksanakan pada 2006 ketika Hamas secara
mengejutkan menang dan menjadi penyebab pertikaian politik di Palestina
ini.
Hamas dan Fatah terlibat perang saudara di Gaza pada 2007, dan sejak itu Hamas memerintah kantong wilayah kecil yang terletak di pesisir ini.
Sejak 2011 berbagai upaya mendamaikan kedua gerakan dan membentuk satu pemerintahan bersatu di Gaza dan Tepi Barat gagal tercapai.
Hamas dan Fatah sepakat untuk membentuk satu pemerintah rekonsiliasi nasional pada 2014, namun pemerintah bayangan Hamas terus berkuasa di Jalur Gaza.
Sejumlah jajak pendpat memperlihatkan jika pemilihan legisltif dilakukan sekarang, Hamas akan menang di Gaza dan Tepi Barat yang merupakan lokasi Otoritas Palestina pimpinan Abbas.
Abbas yang didukung negara-negara barat sudah 12 tahun berkuasa dalam
kedudukan bermasa jabatan empat tahun ini dan menurut jajak pendapat dia
bukan pemimpin yang populer.
Hingga saat ini belum ada tokoh yang ditunjuk sebagai penggantinya dan tidak ada langkah menuju pemilihan presiden dalam waktu dekat.
Hamas dan Fatah terlibat perang saudara di Gaza pada 2007, dan sejak itu Hamas memerintah kantong wilayah kecil yang terletak di pesisir ini.
Sejak 2011 berbagai upaya mendamaikan kedua gerakan dan membentuk satu pemerintahan bersatu di Gaza dan Tepi Barat gagal tercapai.
Hamas dan Fatah sepakat untuk membentuk satu pemerintah rekonsiliasi nasional pada 2014, namun pemerintah bayangan Hamas terus berkuasa di Jalur Gaza.
Sejumlah jajak pendpat memperlihatkan jika pemilihan legisltif dilakukan sekarang, Hamas akan menang di Gaza dan Tepi Barat yang merupakan lokasi Otoritas Palestina pimpinan Abbas.
 Gerakan Hamas memiliki pasukan sendiri yang menjadi kekuatan militer dan juga pemerintahan di Jalur Gaza. (Reuters/Suhaib Salem) |
Hingga saat ini belum ada tokoh yang ditunjuk sebagai penggantinya dan tidak ada langkah menuju pemilihan presiden dalam waktu dekat.
Credit cnnindonesia.com
Hamas sepakati langkah menuju kesatuan Palestina
Arsip
Foto. Dua gadis Palestina bermain di rumah mereka, yang menurut saksi
mata rusak akibat serangan Israel selama pertempuran 50 hari musim panas
lali di Khan Younis, selatan Jalur Gaza, Selasa (10/3).
(REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa )
Gaza City (CB) - Hamas pada Minggu menyatakan akan
menyingkirkan badan yang dianggap sebagai pemerintahan alternatif di
Jalur Gaza dalam satu langkah maju menuju rekonsiliasi dengan rival
Fatah menyusul beberapa diskusi dengan Mesir.
Hamas, gerakan Islamis Palestina yang mengelola Jalur Gaza, juga menyatakan siap berunding dengan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas tentang pembentukan pemerintah kesatuan dan penyelenggaraan pemilu.
Pengumuman itu disampaikan setelah perundingan di Kairo pekan lalu dengan para pejabat Mesir, kata pejabat Hamas kepada AFP.
Namun belum jelas apakah langkah tersebut akan menghasilkan aksi nyata lebih lanjut untuk mengakhiri perpecahan mendalam dengan Fatah, yang berbasis di Tepi Barat yang dikuasai Israel.
Dalam pernyataannya pada Minggu, Hamas berbicara tentang "pembubaran" komite administratif, yang dianggap sebagai pemerintahan rival bagi pemerintahan Abbas.
Hamas membentuk komite tersebut pada Maret, dan sejak saat itu Abbas berusaha menekan gerakan itu, termasuk mengurangi pembayaran listrik untuk Jalur Gaza.
Hamas mengelola Gaza sejak 2007, setelah merebutnya dalam perang dari Fatah menyusul perselisihan mengenai pemilu parlemen yang dimenangkan oleh gerakan Islamis tersebut.
Jalur Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang memburuk, antara lain dengan krisis listrik parah dan kekurangan air bersih.
Daerah itu sudah berada di bawah blokade Israel selama sekitar satu dekade, sementara perbatasannya dengan Mesir sebagian besar ditutup dalam beberapa tahun terakhir.
Kantung pesisir tempat tinggal sekitar dua juta penduduk itu juga merupakan salah satu daerag dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia.
Menghadapi kondisi itu, Hamas menengok ke Mesir untuk mendapat pantuan, khususnya yang berkenaan dengan bahan bakar untuk menghasilkan energi.
Israel dan militan Palestina di Gaza, including Hamas, sudah tiga kali berperang sejak 2008.
Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pencabukan blokae namun Israel menyatakan itu diperlukan untuk menghentikan Hamas mendapat senjata atau material lain yang bisa digunakan untuk membuat senjata.
Hamas, gerakan Islamis Palestina yang mengelola Jalur Gaza, juga menyatakan siap berunding dengan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas tentang pembentukan pemerintah kesatuan dan penyelenggaraan pemilu.
Pengumuman itu disampaikan setelah perundingan di Kairo pekan lalu dengan para pejabat Mesir, kata pejabat Hamas kepada AFP.
Namun belum jelas apakah langkah tersebut akan menghasilkan aksi nyata lebih lanjut untuk mengakhiri perpecahan mendalam dengan Fatah, yang berbasis di Tepi Barat yang dikuasai Israel.
Dalam pernyataannya pada Minggu, Hamas berbicara tentang "pembubaran" komite administratif, yang dianggap sebagai pemerintahan rival bagi pemerintahan Abbas.
Hamas membentuk komite tersebut pada Maret, dan sejak saat itu Abbas berusaha menekan gerakan itu, termasuk mengurangi pembayaran listrik untuk Jalur Gaza.
Hamas mengelola Gaza sejak 2007, setelah merebutnya dalam perang dari Fatah menyusul perselisihan mengenai pemilu parlemen yang dimenangkan oleh gerakan Islamis tersebut.
Jalur Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang memburuk, antara lain dengan krisis listrik parah dan kekurangan air bersih.
Daerah itu sudah berada di bawah blokade Israel selama sekitar satu dekade, sementara perbatasannya dengan Mesir sebagian besar ditutup dalam beberapa tahun terakhir.
Kantung pesisir tempat tinggal sekitar dua juta penduduk itu juga merupakan salah satu daerag dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia.
Menghadapi kondisi itu, Hamas menengok ke Mesir untuk mendapat pantuan, khususnya yang berkenaan dengan bahan bakar untuk menghasilkan energi.
Israel dan militan Palestina di Gaza, including Hamas, sudah tiga kali berperang sejak 2008.
Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pencabukan blokae namun Israel menyatakan itu diperlukan untuk menghentikan Hamas mendapat senjata atau material lain yang bisa digunakan untuk membuat senjata.
Credit antaranews.com
