Senin, 06 Maret 2017

Menlu Retno Buka Pertemuan Tingkat Menteri KTT IORA Ke-20

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka pertemuan tingkat menteri KTT IORA di Ruang Cendrawasih 3, gedung Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, 6 Maret 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno L. P. Marsudi resmi membuka pertemuan setingkat menteri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indian Ocean Rim Association (IORA) ke-20, yang dihadiri delegasi 21 negara anggota organisasi tersebut. Dalam pembukaan, Retno mengingatkan sejumlah tantangan era modern yang berdampak pada negara-negara di kawasan Samudera Hindia.

"Sejak pertemuan di Bali tahun lalu, kita terus menyaksikan munculnya sejumlah tantangan dan konflik," ujar Retno dalam sambutannya di Ruang Cendrawasih 3, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 6 Maret 2017.

Tantangan yang muncul menurut dia beragam, mulai dari terorisme, isu pengungsi, perdagangan obat ilegal, perubahan iklim, hingga perubahan arus politik serta perekonomian global. Tantangan itu, kata Retno, memicu ketidakpastian antar kelompok, di berbagai negara.

Dia berujar setiap negara memiliki pilihan untuk membangun dan menjaga situasi kondusif.
"Saya yakin kehadiran Anda semua, setiap anggota IORA di sini, ingin berbuat sesuatu," tutur Retno.

Retno menekankan pentingnya setiap anggota IORA mengadopsi Action Plan, yang dirancang, untuk kemudian diterapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.

Ada pula rencana menyepakati deklarasi pencegahan terorisme dan aksi radikal. "Itu sebagai refleksi komitmen kita menjaga stabilitas, dan mendorong pesan toleransi," ujar Retno.

Kegiatan KTT IORA ke-20 dihadiri 21 negara anggota IORA, dan tujuh negara mitra dialog. Pertemuan kali ini bertema 'Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean'. Bila sesuai rencana, acara puncak pertemuan ini akan dihadiri oleh 14 kepala negara di hari ketiganya, Selasa, 7 Maret 2017.

Credit TEMPO.CO

KTT IORA Akan Hasilkan Empat Dokumen Kerja Sama

Sejumlah delegasi negara-negara yang mengikuti Indian Ocean Rim Association (IORA) berfoto bersama sebelum memulai acara hari ini, di Jakarta Convention Center, 5 Maret 2017. TEMPO/Diko

CB, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association atau KTT IORA akan menghasilkan empat dokumen, untuk mendorong kawasan Samudera Hindia menjadi damai, stabil, dan sejahtera. Hal ini disampaikan oleh Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Siti Sofia Sudarma.

"KTT IORA akan menghasilkan empat dokumen yang akan disepakati oleh para kepala negara anggota IORA," kata Siti Sofia Sudarma di dalam keterangan tertulisnya, Ahad 5 Maret 2017.

Menurut Siti, Indonesia memandang bahwa IORA perlu dikembangkan untuk memperkuat regionalisme dan mendorong budaya dialog. "Upaya itu dilakukan melalui pengembangan norma, rules of engagement, dan kelembagaan," ujar Siti.

Siti menjelaskan manfaat kawasan Samudra Hindia bagi Indonesia, di antaranya sebagai sumber investasi yang potensial dengan total nilai mencapai US$ 3,05 miliar, atau 41 persen dari seluruh nilai realisasi investasi "Kawasan Samudera Hindia merupakan salah satu sentra pariwisata dunia yang mampu menarik 121,8 juta wisatawan bernilai US$ 146,8 miliar."

Keempat dokumen yang akan dihasilkan dari KTT IORA antara lain adalah IORA Concord, IORA Action Plan, IORA Declaration on Preventing and Countering Terorism and Violent Extrimism dan Joint Declaration of the IORA Bussiness Community to Build Partnerships For a Sustainable and Equitable Economic Growth.

Keempat dokumen tersebut, sudah dibahas pada pertemuan tingkat pejabat tinggi pada hari ini, dan sudah mendapatkan dukungan dari 21 anggota IORA dan tujuh mitra dialog. Kemudian, secara berjenjang akan diskusikan pada level menteri pada Senin 6 Maret, lalu setelah itu akan disahkan pada tingkat kepala negara atau perdana menteri pada Selasa 7 Maret.

Dokumen yang paling utama yakni IORA Concord yang juga disebut sebagai Jakarta Concord, merupakan dokumen strategis yang berisi visi dan norma kerja sama IORA kedepannya, untuk memperkuat arsitektur regional dalam menghadapi tantangan di kawasan. Kedua IORA Action Plan, dokumen yang memuat aksi untuk implementasi Jakarta Concord dan memperkuat implementasi komitmen area prioritas dan lintas sektoral.

Ketiga, IORA Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism yakni kesepakatan bersama negara-negara anggota IORA mengenai pentingnya memerangi terorisme dan kekerasan ektrimis. Terakhir, Joint Declaration of the IORA Bussiness Community to Build Partnerships for a Sustainable Economic Growth memperkuat kerja sama dan kemitraan untuk perluasan dan diversikasi perdagangan dan investasi, dengan fokus pada UKM.

Credit TEMPO.CO

KTT IORA, Myanmar Dianggap Sebagai Calon Anggota Potensial

Sejumlah delegasi negara-negara yang mengikuti Indian Ocean Rim Association (IORA) berfoto bersama sebelum memulai acara hari ini, di Jakarta Convention Center, 5 Maret 2017. TEMPO/Diko

CB, Jakarta - Panitia penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Summit atau KTT IORA 2017 mengundang Myanmar untuk hadir, dan menjadi satu-satunya negara non anggota IORA yang hadir. Namun Myanmar sangat diharapkan untuk bergabung dengan organisasi ini oleh para anggota IORA.

"Kami berharap mereka akan bergabung dengan kami," kata Sekretaris Jenderal Indian Ocean Rim Association (IORA) K.V. Bhagirath saat ditemui di Jakarta Convention Center, Ahad, 5 Februari 2017.

Bhagirath menuturkan pihaknya mengharapkan Myanmar sudah bisa menjadi anggota IORA di akhir tahun nanti. Saat ini, kata Bhagirat, baik IORA sebagai organisasi dan juga Myanmar sedang berdiskusi mengenai potensi bergabungnya Myanmar ke IORA.

Menurut Bhagirath, sampai sejauh ini pihaknya tidak melihat apa yang terjadi di internal Myanmar sebagai masalah dalam bergabung Myanmar. "Tidak juga, kami tak melihat masalah internal (Myanmar)," ujar Bhagirath.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, mengatakan Myanmar merupakan negara yang sangat potensial untuk menjadi anggota baru IORA di masa yang akan datang. Karena alasan itulah mereka diundang.

Meski begitu, Desra mengungkapkan di dalam pertemuan-pertemuan yang terjadi hari ini, belum ada pembicaraan mengenai penambahan anggota baru IORA. "Saat ini tidak, karena disepakati untuk tidak dibahas dan itu memerlukan konsensus," kata Desra.
Credit TEMPO.CO

Eks PM Inggris Bantah Jadi Utusan Trump di Timur Tengah

LONDON - Mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair, membantah laporan jika dirinya akan menjadi utusan Donald Trump di Timur Tengah. Laporan ini muncul seiring pertemuan Blair dengan menantu dan penasihat presiden Amerika Serikat (AS), Jared Kushner di Gedung Putih, pertengahan minggu lalu.

Juru bicara Blair mengatakan ia tidak akan mengomentari pertemuan pribadi tersebut. Namun ia bersikeras tidak ada diskusi tentang Blair akan bekerja untuk Trump.

"Blair tidak pernah bersuara akan menjadi utusan presiden di Timur Tengah. Ia juga tidak melakukan diskusi untuk ikut mengambil peran untuk presiden AS yang baru," kata juru bicara Blair seperti dikutip dari Guardian, Senin (6/3/2017).

"Ia telah bekerja untuk proses perdamaian selama 10 tahun. Ia terus melakukan itu. Ia melakukannya dalam kapasitas pribadi. Ia akan terus melakukan dengan cara itu," imbuhnya. Namun sang juru bicara tidak menyangkal mengenai pertemuan dengan Trump.

Blair adalah wakil khusus kuartet kekuatan internasional yang terdiri dari AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB untuk perdamaian Timur Tengah. Ia menerima banyak kritik selama melaksanakan tugasnya yang diemban sejak 2007, tak lama setelah mengundurkan diri sebagai perdana menteri. Penunjukkan terhadap dirinya menimbulkan keraguan mengingat keterlibatannya dalam invasi Irak pada 2003.

Credit sindonews.com

Protes Sistem Rudal THAAD, China Larang Warganya Wisata ke Korsel

BEIJING - Seluruh warga China mulai bulan ini tidak akan dapat memesan tiket perjalanan atau tur ke Korea Selatan (Korsel). Otoritas terkait Beijing telah melarang warga China berwisata ke Korsel sebagai “pembalasan” atas rencana pengerahan sistem rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Amerika Serikat di Seoul.

Sejumlah media China melaporkan bahwa Administrasi Pariwisata Nasional China (CNTA) telah mengadakan pertemuan resmi dengan seluruh operator tur pada hari Kamis untuk memberitahu mereka tentang direktif terbaru ini.

Seluruh operator perjalanan telah diberitahu untuk menghapus semua pesanan tur yang telah dijual. Sumber yang mengetahui direktif rahasia CNTA juga mengungkapkan hal itu kepada Financial Times.

Wang Ki-young, seorang direktur di Kementerian Budaya Korsel yang dipaksa untuk mengadakan pertemuan darurat, mengatakan kepada wartawan bahwa larangan bewisata ke Korsel itu awalnya menargetkan agen-agen perjalanan yang berlokasi di Beijing. Namun, tak lama kemudian, larangan berlaku untuk seluruh agen perjalanan di negeri Tirai Bambu tersebut.

Pemerintah China belum secara resmi mengonfirmasi larangan bagi warganya untuk berwisata ke Korsel. Namun, China dalam beberapa hari ini telah mengekspresikan kemarahannya atas keputusan AS dan Korsel untuk menempatkan sistem rudal pertahanan THAAD di Seoul.

Sistem rudal canggih itu diklaim AS dan Korsel untuk membentengi Seoul dari serangan rudal balistik Korea Utara (Korut). Tapi, China dan Rusia menentangnya karena sistem rudal tersebut bisa merusak keseimbangan kekuatan di wilayah Asia.

”Daripada membuat spekulasi dari udara yang tipis atau mengisi diri dengan kecurigaan, lebih baik untuk mengindahkan suara masyarakat dan mengambil langkah-langkah efektif guna menghindari hal-hal yang mempengaruhi hubungan China dan Korsel,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang di Beijing, ketika ditanya tentang hubungan Beijing dan Seoul setelah AS berencana menyebarkan sistem rudal THAAD di Korsel.

Menurut Organisasi Pariwisata Korea (KTO), lebih dari 8 juta warga China mengunjungi negara itu pada tahun lalu. Jumlah itu hampir setengah dari seluruh jumlah turis yang berwisata ke Korsel.

”Kami tidak dapat menemukan ide-ide yang baik terhadap langkah pemerintah China,” kata seorang pejabat terkait Korsel yang menolak diidentifikasi dalam sebuah wawancara dengan The Korea Times, yang dilansir Sabtu (4/3/2017).

Credit sindonews.com

Bekas Bos Intelijen AS Bantah Obama Sadap Trump

WASHINGTON - Mantan direktur intelijen nasional Amerika Serikat (AS), James Clapper, membantah ada penyadapan terhadap Donald Trump atau kampanyenya. Clapper juga mengatakan ia tahu tidak ada perintah pengadilan untuk melakukan penyadapan Trump Tower di New York.

"Tidak ada aktivitas alat sadap yang dipasang terhadap presiden terpilih pada saat itu, sebagai kandidat, atau terhadap kampanyenya," kata Clapper kepada NBC Meet the Press.

Clapper mengatakan bahwa sebagai direktur intelijen ia akan tahu tentang perintah pengadilan apapun terkait hal seperti ini. "Saya benar-benar dapat menyangkalnya," kata Clapper seperti dikutip dari BBC, Senin (6/3/2017).

Namun dia menambahkan: "Saya tidak bisa bicara untuk badan lain yang berwenang di pemerintah atau negara bagian atau badan lokal."

Dalam wawancara, Clapper juga mengatakan bahwa tidak ada bukti telah ditemukan kolusi antara tim Trump dan pemerintah Rusia.

Komentar Clapper tampaknya bertentangan dengan laporan yang mengatakan bahwa surat perintah itu pada awalnya menolak, tapi kemudian disetujui pada bulan Oktober.

Beberapa laporan media menyatakan surat perintah itu berasal dari pengadilan pengawasan intelijen asing (FISA) untuk memantau anggota tim Trump diduga kontak teratur dengan para pejabat Rusia. Di bawah FISA, penyadapan hanya dapat disetujui jika ada kemungkinan sebab yang dapat dipercaya bahwa target pengawasan adalah agen dari kekuatan asing. Obama tidak bisa secara legal telah memberikan surat perintah tersebut.

Credit sindonews.com

Gedung Putih Minta Kongres Selidiki Penyadapan Trump Oleh Obama

WASHINGTON - Gedung Putih meminta Kongres Amerika Serikat (AS) untuk menyelidiki apakah pemerintah Obama menyalahgunakan kewenangan investigasi selama kampanye presiden 2016 lalu. Penyelidikan itu sebagai bagian dari penyelidikan Kongres terhadap intervensi Rusia pada pemilu.

Permintaan itu datang sehari setelah Presiden Donald Trump menuduh Obama memerintahkan penyadapan terhadap ponselnya di markas kampanye Trump di Trump Tower, New York.

Juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan Trump dan pejabat pemerintah akan memberikan komentar lebih lanjut tentang masalah ini sampai Kongres telah menyelesaikan penyelidikannya. Hal ini berpotensi memberikan waktu bagi Trump untuk dapat menjelaskan tuduhanya.

"Laporan investigasi tentang kemungkinan adanya motif politik menjelang pemilu 2016 sangat mengganggu," kata Spicer dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Senin (6/3/2017).

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh pendahulunya, Barack Obama, menyadap dirinya. Penyadapan itu dilakukan pada bulan Oktober selama tahap akhir kampanye pemilihan presiden. Namun, ia tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan itu.

"Bagaimana rendahnya Presiden Obama menyadap ponsel saya selama proses pemilihan yang sangat sakral. Ini adalah Nixon/Watergate. Jahat (sakit)!" kata Trump dalam serangkaian tweet di akun Twitternya.

"Saya berani bertaruh, seorang pengacara yang hebat bisa membuat sebuah kasus menjadi besar dari fakta bahwa Presiden Obama telah menyadap ponsel saya pada bulan Oktober sebelum Pemilu!" katanya lagi.
Credit sindonews.com

Obama Bantah Sadap Trump Selama Kampanye

WASHINGTON - Seorang juru bicara mantan presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menolak tudingan Presiden Donald Trump. Trump menuding Obama telah menyadapnya pada bulan Oktober selama tahap akhir kampanye pemilu presiden lalu.

"Baik Presiden Obama maupun pejabat Gedung Putih tidak pernah memerintahkan pengawasan terhadap setiap warga negara AS. Setiap perintah, jika ada, itu palsu," kata juru bicara Obama, Kevin Lewis seperti dikutip dari Reuters, Minggu (5/3/2017).

"Aturan utama dari Pemerintahan Obama adalah pejabat Gedung Putih dilarang untuk melakukan interfensi segala investigasi independen yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman," imbuhnya.

Trump sebelumnya menuding Obama telah menyadap teleponnya. Penyadapan itu dilakukan di kantor dan apartemennya, Trump Tower di New York.

"Bagaimana rendahnya Presiden Obama menyadap ponsel saya selama proses pemilihan yang sangat sakral. Ini adalah Nixon/Watergate. Jahat (sakit)!" kata Trump dalam serangkaian tweet di akun Twitternya.

"Saya berani bertaruh, seorang pengacara yang hebat bisa membuat sebuah kasus menjadi besar dari fakta bahwa Presiden Obama telah menyadap ponsel saya pada bulan Oktober sebelum Pemilu!" katanya lagi tanpa memberika bukti yang sahih.

Credit sindonews.com

Tanpa Bukti, Trump Mengaku Disadap Obama Selama Kampanye

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuduh pendahulunya, Barack Obama, menyadap dirinya. Penyadapan itu dilakukan pada bulan Oktober selama tahap akhir kampanye pemilihan presiden. Namun, ia tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan itu.

"Bagaimana rendahnya Presiden Obama menyadap ponsel saya selama proses pemilihan yang sangat sakral. Ini adalah Nixon/Watergate. Jahat (sakit)!" kata Trump dalam serangkaian tweet di akun Twitternya.

"Saya berani bertaruh, seorang pengacara yang hebat bisa membuat sebuah kasus menjadi besar dari fakta bahwa Presiden Obama telah menyadap ponsel saya pada bulan Oktober sebelum Pemilu!" katanya lagi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (5/3/2017).

Dalam salah satu Tweet, Trump mengatakan dugaan penyadapan berlangsung di kantor dan apartemennya Trump Tower di New York, tapi ada "apa-apa yang ditemukan."

Pihak Obama tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari tudingan ini. Sedangkan pihak Gedung Putih tidak menanggapi permintaan untuk menjelaskan tuduhan Trump.

Bantahan datang dari mantan penasihat Obama Ben Thodes. "Tidak ada presiden yang dapat menyadap pesan. Pelarangan itu diletakkan untuk melindungi warga dari orang-orang seperti Anda," tulis Rhodes di akun Twitternya.

Menanggapi tweet Trump tentang seorang pengacara membuat "kasus besar," Rhodes menjawab: "Tidak. Mereka tidak bisa. Hanya pembohong bisa melakukan itu."

Pemerintah Trump berada di bawah tekanan dari badan penyelidik federal AS atau FBI dan penyelidikan Kongres terkait kontak antara beberapa anggota tim kampanyenya dengan para pejabat Rusia selama kampanye.

Credit sindonews.com

Bawa Puluhan Jet Tempur, Kapal Induk AS Muncul di Laut China Selatan

WASHINGTON - Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson dan armada tempurnya muncul di Laut China Selatan pada Jumat kemarin untuk patroli. Kapal induk itu membawa puluhan pesawat jet tempur.

Pajabat Angkatan Laut AS, Laksamana James Kilby yang berada di kapal induk USS Carl Vinson mengatakan patroli akan terus dilakukan angkatan laut AS di Laut CHina Selatan untuk memastikan kebebasan bernavigasi.

”Kami telah beroperasi di sini di masa lalu, kami akan beroperasi di sini di masa depan, kami akan terus meyakinkan sekutu kami,” kata Kilby, seperti dikutip AP, Sabtu (4/3/2017).

Kapal induk itu sejatinya pernah patroli di sekitar kawasan sengketa di Laut China Selatan pada 18 Februari lalu. Kapal dengan berrat 97.000 ton itu diikuti dengan kapal perusak yang dilengkapi rudal; USS Wayne E Meyer.

Kapal USS Carl Vinson diduga membawa lebih dari 60 pesawat, termasuk pesawat jet tempur F-18. ”Kita akan terus menunjukkan bahwa perairan internasional adalah perairan di mana setiap orang dapat berlayar, di mana setiap orang dapat melakukan perdagangan dan jadi lalu lintas pedagang dan itulah pesan yang kami ingin tinggalkan dengan orang-orang,” ujar Kilby.

Menurut laporan Reuters, sekitar 30 jet tempur, helikopter dan pesawat lainnya telah lepas landas dari dek kapal USS Carl Vinson pada Jumat kemarin. Kapal induk ini berlayar sekitar 400 mil laut sebelah timur dari Kepulauan Hainan, China, dan sebelah timur laut dari Kepulauan Paracel.

Komentar Kilby muncul beberapa hari setelah China dilaporkan sedang memasang sistem rudal pertahanan di pulau-pulau buatannya di kawasan sengketa di Laut China Selatan.

Credit sindonews.com

Pilot Jet Suriah yang Jatuh di Perbatasan Turki Ditemukan Selamat

ANKARA - Pilot pesawat militer Suriah yang jatuh di dekat perbatasan antara Suriah dan Turki telah ditemukan dalam kondisi hidup. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit seperti dikatakan para pejabat.

Pilot Suriah tersebut berhasil keluar sebelum kecelakaan yang terjadi di Turki selatan. Laporan mengatakan beberapa tulang belakang patah, tetapi tidak dalam kondisi kritis seperti dikutip dari BBC, Minggu (5/3/2017).

Kantor berita Anadolu yang dikelola Turki melaporkan pilot tersebut ditemukan dalam kondisi kelelahan setelah tim penyelamat melakukan pencarian selama sembilan jam. Ia dibawa ke sebuah rumah sakit di provinsi Hatay. Para pejabat terkait hanya menyebutkan ia adalah seorang warga Suriah. Namun staf media kepada kantor berita Reuters namanya Mehmet Sufhan.

Wakil Perdana Menteri Turki, Nurettin Canikli mengatakan, pejabat sedang menyelidiki mengapa dan bagaimana pesawat itu jatuh dalam batas-batas negaranya, dan misi yang dilaksanakan.

"Sebuah keputusan tentang (apakah ia akan dikirim ke Suriah) akan dilakukan setelah kami mengklarifikasi semua rincian dari kejadian ini," katanya.

Hingga kini masih belum jelas apa yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Sebuah kelompok Islam yang memerangi Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan pesawat itu ditembak jatuh. Kelompok Islam Ahrar al-Sham men-tweet video yang katanya menunjukkan pesawat tersebut menjadi "target". Kelompok ini mengatakan, pesawat itu telah membom provinsi Idlib di Suriah utara ketika ditembak jatuh oleh pasukan oposisi.

Namun pemerintah Suriah belum memberikan konfirmasi. Sebuah sumber militer Suriah telah mengatakan sebelumnya angkatan udara telah kehilangan kontak dengan jet tempur pada misi dekat perbatasan, menurut televisi pemerintah negara itu.

Credit sindonews.com

Pilot Suriah Mengaku Pesawatnya Ditembak Jatuh

ANKARA - Pilot Suriah yang pesawatnya jatuh di Turki mengatakan pesawatnya telah ditembak jatuh. Sebelumnya militer rezim Damaskus mengatakan telah jatuh karena kesulitan teknis.

Dalam sebuah pernyataan awal, pilot Suriah itu mengatakan bahwa pesawatnya ditembak jatuh dalam perjalanan untuk menyerang daerah pedesaan dengan Idlib, Suriah utara. Ia berhasil selamat setelah keluar dari pesawat yang jatuh ke wilayah Turki dan ditemukan tim penyelamat. Saat ini ia sedang dirawat di sebuah rumah sakit di wilayah Hatay.

Pilot berusia 56 tahun itu mengatakan ia lepas landas dari Latakia, Suriah, seperti dikutip dari Independent, Senin (6/3/2017).

Wakil Perdana Menteri Turki, Nurettin Canikli mengatakan, pejabat sedang menyelidiki mengapa dan bagaimana pesawat itu jatuh dalam batas-batas negaranya, dan misi yang dilaksanakan.

"Sebuah keputusan tentang (apakah ia akan dikirim ke Suriah) akan dilakukan setelah kami mengklarifikasi semua rincian dari kejadian ini," katanya.

Sebelumnya, kelompok Ahrar al-Sham merilis sebuah video yang mengklaim telah menembak jatuh pesawat dengan senjata anti pesawat. Kelompok yang mengontrol sebagian besar wilayah Idlib itu mengklaim menembak jatuh jet itu dengan senjata 23mm karena mengebom pedesaan di barat daya provinsi itu.

Namun pihak militer Presiden Bashar al-Assad mengatakan pesawat itu jatuh karena masalah teknis.

Credit sindonews.com

Pejuang Klaim Tembak Jatuh Pesawat Rezim Suriah di Perbatasan Turki

DAMASKUS - Pejuang Suriang di provinsi Idlib mengklaim berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tempur rezim Bashar al-Assad. Pesawat tersebut ditembak jatuh menggunakan senjata anti pesawat.

Kelompok pejuang Ahrar al-Sham merilis sebuah video yang menunjukkan jatuhnya pesawat MiG-21 menggunakan senapan mesin 23mm di sekitar Idlib, pedesaan sebelah utara. Media pro Ankara, Harian Sabah, melaporkan bahwa pesawat itu jatuh di wilayah perbatasan Turki dan pilot berhasil keluar dengan selamat seperti dikutip dari Al Araby, Minggu (5/3/2017).

Ahrar al-Sham adalah kelompok pejuang Suriah yang didukung oleh militer Turki di Provinsi Aleppo untuk memerangi gerilyawan ISIS dan kelompok Kurdi.

Rezim Damaskus tengah melancarkan serangan udara terhadap provinsi yang dikuasai oleh pejuang. Seorang tenaga medis di Idlib melaporkan tingginya jumlah korban. "Hujan bom turun pada kami di #Idlib #Syria. Banyak cedera," cuit Dr. Shajul Islam.

Dalam tweetnya kemudian, ia mengatakan bahwa pesawat jet telah ditembak jatuh. Ia pun membubuhkan foto yang menunjukkan kepulan asap dari lokasi jatuhnya jet tersebut.

Meski begitu, pihak lain percaya jika pesawat tersebut jatuh akibat kesalahan mekanis yang berbuntut pada kecelakaan.

Aksi pemboman di Suriah telah menurun sejak Desember karena gencatan senjata antara pejuang dan rezim Suriah. Namun, wilayah Idlib yang dikuasai oleh pejuang terus menerus dibom oleh rezim, pesawat perang Rusia dan AS selama bulan-bulan ini.

Credit sindonews.com

NATO Anggap Campur Tangan Rusia di Pemilu AS "Tindakan Perang"

BRUSSELS - Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menganggap aksi campur tangan Rusia dalam pemilu Amerika Serikat (AS) sebagai “tindakan perang”. Menurut NATO aksi Rusia itu sama halnya dengan meminta respons militer.

Komentar itu disampaikan Wakil Panglima Tertinggi NATO untuk Eropa Jenderal Sir Adrian Bradshaw. Jenderal Inggris ini juga menuduh Rusia melakukan “kampanye disinformasi internasional” melalui media-media Moskow seperti Sputnik News dan Russia Today.

Kampanye disinformasi oleh Rusia itu, ujar dia, juga masuk definisi ”serangan”. Menurut perjanjian di keanggotaan NATO, setiap serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi.

”Ini merupakan keputusan politik, tapi tidak keluar dari pertanyaan bahwa ini agresi, agresi terang-terangan, dalam sebuah domain selain perang konvensional yang mungkin dianggap terkait Pasal Lima,” kata Bradshaw kepada The Times.

Pasal Lima dalam aturan NATO menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota NATO akan menjadi serangan pada seluruh anggota aliansi.”(Pasal Lima) ini akan berlaku, ketika itu dinyatakan,” ujarnya, yang dilansir Sabtu (4/3/2017).

Bradshaw menambahkan bahwa organisasi NATO telah menyatakan dunia maya sebagai domain dalam peperangan bersama dengan udara, maritim, pasukan khusus dan darat.

”Sulit untuk membayangkan konflik di masa depan yang tidak termasuk unsur maya yang substansial,” ujarnya mengacu pada serangan cyber yang dijalankan para hacker Rusia.

”Ini bukan hanya ancaman serangan militer secara terang-terangan, tapi itu langkah-langkah lain, termasuk kegiatan rahasia, paramiliter, dan non-militer, beberapa di antaranya akan dikoordinasikan oleh lengan intelijen Rusia,” kata Bradshaw.

Rusia sudah berkali-kali menyangkal tuduhan telah ikut campur pemilu AS. Rusia menganggap tuduhan itu disuarakan kubu partai Demokrat AS yang tidak terima dengan kekalahan dari Partai Republik di pemilu AS.

Credit sindonews.com

Kembali Masuk Daftar Negara Teroris, Korut Ancam AS

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, tengah melakukan inspeksi rudal. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Korea Utara memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan 'membayar mahal' jika kembali memasukkan Pyongyang dalam daftar negara pendukung aksi terorisme, menyusul pembunuhan kakak tiri Kim Jong-Un di Malaysia, bulan lalu.

Kim Jong-Nam, 45, dibunuh pada tanggal 13 Februari di Bandara Kuala Lumpur menggunakan racun VX, yang termasuk senjata pemusnah massal.

Melansir AFP, Seoul, sejak awal, telah menyebutkan bahwa tetangganya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan berdarah dingin tersebut.

Media Korea Selatan dan Jepang, mengutip sumber dari kedutaan, melaporkan bahwa Amerika Serikat berencana menempatkan Korea Utara dalam daftar teroris, bersama Iran dan Suriah.

“AS harus membayar mahal untuk tuduhan tak berdasar terhadap negara yang bermartabat,” ujar juru bicara kementerian luar negeri Korut kepada Kantor Berita KCNA.

Juru bicara tersebut juga menambahkan bahwa Pyongyang menentang ‘segala bentuk terorisme’ dan menuding AS berusaha mencoreng reputasi tersebut.

Korea Utara pertama kali dicap sebagai negara pendukung terorisme pada 1987 ketika mata-mata mereka meledakkan pesawat Korea Selatan, dan membunuh 115 orang di dalamnya.

AS mencabut cap tersebut pada 2008 ketika Pyongyang memutuskan membekukan fasilitas nuklir mereka. Namun, di sisi lain, Korut terus melakukan aktivitas yang mengkhawatirkan, seperti melakukan empat tes bom atom dan berbagai uji rudal, kendati hal tersebut sudah dilarang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, Korea Utara juga membantah keterlibatan mereka dalam pembunuhan Kim Jong-Nam. Mereka bahkan menuding Korea Selatan, AS dan Malaysia melakukan ‘kampanye kotor’.

Adapun dalam kasus pembunuhan tersebut, dua orang wanita asal Vietnam dan Indonesia telah ditahan. Seorang warga Korea Utara yang sebelumnya juga ditahan, Ri Jong Chol, sudah dilepaskan karena kurangnya bukti.

Ri telah membantah terlibat dalam pembunuhan dan menuduh polisi Malaysia berusaha menjebaknya dengan ‘bukti palsu’ guna memfitnah Korea Utara.

Credit CNN Indonesia

Respons Korut, Korsel Ingin Sistem Pertahanan AS Dipercepat

Negeri pimpinan Kim Jong-un disebut kembali meluncurkan rudal balistik. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Pelaksana tugas Presiden Korea Selatan Hwang Kyo-ahn mengatakan negaranya harus segera menyelesaikan pembangunan sistem pertahanan peluru kendali Amerika Serikat, menyusul aksi Korea Utara pagi ini.

Korea Utara disebut meluncurkan empat rudal balistik yang tiga di antaranya jatuh di zona ekonomi eksklusif Jepang. Peristiwa ini terjadi sementara Korsel melaksanakan latihan bersama dengan AS.

"Kita harus segera menyelesaikan pembangunan sistem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) dan mendapatkan sistem pertahanan melawan ancaman rudal nuklir Korea Utara," kata Hwang dalam pernyataan pembukanya di rapat Dewan Keamanan Nasional, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (6/3).

Seoul dan Washington sepakat membangun THAAD sebagai respons akan tindakan Korea Utara yang terus menguji coba rudalnya, meski sudah dikecam oleh PBB. Rencananya, sistem itu akan rampung akhir tahun ini.

Militer Korsel menyebut kecil kemungkinan empat rudal yang diluncurkan pagi ini adalah rudal balistik antarbenua. Namun, mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk memastikannya.

Roh Jae-cheon, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, mengatakan rudal itu sempat terbang sejauh 1.000 kilometer dan mencapai ketinggian maksimal sekitar 260 kilometer.

Dia mengatakan pihaknya dan militer Amerika Serikat sedang mempelajari peluncuran ini.

Ditargetkan rampung akhir tahun, seorang pejabat Korea Selatan malah sempat mengatakan pembangunan sistem pertahanan dapat selesai Agustus ini.

Namun, di sisi lain, China menentang pembangunan tersebut karena sistem radar kuat pada senjata itu bisa jadi menembus kawasan negaranya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, telah berulang kali menyatakan penentangan China. Menurutnya, pembangunan senjata tersebut tidak membantu membangun perdamaian di kawasan.

China juga akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara, kata Geng, tanpa merinci.

"Semua konsekuensinya ada pada Korea Selatan dan Amerika Serikat," kata dia dalam konferensi pers di Beijing.

Credit CNN Indonesia

Jepang: Korut Luncurkan Empat Rudal Balistik

Ilustrasi. Korea Utara disebut kembali luncurkan rudal balistik. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan Korea Utara meluncurkan empat peluru kendali balistik yang tiga di antaranya mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang.

Peristiwa ini terjadi pada Senin (6/3), sementara Korea Selatan dan Amerika Serikat melaksanakan latihan militer bersama. Korut menilai aktivitas tersebut sebagai persiapan invasi ke wilayahnya.

Kwon Ki-joon, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, mengatakan "sejumlah proyektil" mengudara sejauh kurang lebih 1.000 kilometer.

Peluncuran dilakukan di Tongchang-ri, Pyongan Utara, dan proyektilnya diyakini jatuh di Laut Jepang atau Laut Timur, menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korsel yang dikutip CNN.

Presiden Korsel Hwang Kyo-ahn dijadwalkan memimpin rapat Dewan Keamanan Nasional negaranya pada 9.00 waktu setempat.

Credit CNN Indonesia

Korut Kembali Lakukan Uji Coba Rudal

SEOUL - Korea Utara (Korut) telah meluncurkan sebuah rudal yang belum bisa diidentifikasi. Rudal tersebut jatuh ke Laut Jepang. Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan (Korsel).

"Rudal tersebut ditembakkan pada hari Senin (6/3/2017) dari wilayah Tongchang-ri, di dekat perbatasan Korut dengan China," kata militer Korsel seperti dikutip dari BBC.

Seorang pejabat militer Korsel mengatakan peluncuran terbaru itu, yang terjadi pada pukul 07:36 waktu setempat, sedang diselidiki untuk menentukan jenis proyektil yang digunakan.

Korut telah berulang kali mengatakan tengah melakukan program ruang angkasa yang damai. Meski begitu, negara komunis itu diyakini akan mengembangkan rudal balistik antarbenua yang bisa menyerang Amerika Serikat (AS).

Rezim Pyongyang juga diyakini tengah bekerja guna membuat hulu ledak nuklir yang cukup kecil untuk di muat pada rudal.

Bulan lalu Korut mengatakan telah berhasil melakukan uji tembak rudal balistik jenis baru dalam peluncuran diawasi langusng oleh pemimpin Kim Jong-un. Uji coba itu dikutuk oleh PBB, AS, Korsel dan Jepang.

Korut telah dilarang oleh PBB untuk melakukan uji coba rudal atau teknologi nuklir.

Credit sindonews.com

Kurang Personel, Swedia Akan Berlakukan Kembali Wajib Militer

Ilustrasi pasukan muda Swedia. (TT News Agency/Fredrik Sandberg via Reuters)

Jakarta, CB -- Swedia akan memberlakukan kembali wajib militer tahun depan untuk mengatasi masalah kekurangan personel di tengah ketidakpastian situasi keamanan di kawasan.

"Ada pencaplokan Rusia atas Crimea, ada agresi di Ukraina, dan sejumlah aktivitas lain di sekitar, jadi kami memutuskan untuk membangun keamanan nasional yang lebih kuat, salah satu keputusannya adalah mengaktifkan kembali wajib militer," ujar Menteri Pertahanan Swedia, Peter Hultqvist.

Dengan pengumuman ini, Hultqvist mengundang 4.000 pria dan perempuan untuk mengikuti pelatihan militer pada 2018 dan 2019. Hultqvist mengatakan, syarat penting dari perekrutan ini adalah motivasi.

Namun selama ini, pemuda Swedia menganggap militer sebagai profesi aneh, tidak menyenangkan, ketinggalan zaman, dan payah. Jika memang ada wajib militer pun, mereka mengaku pada akhirnya akan beralih dari profesi tersebut.

Tingkat pengangguran di Swedia sangat kecil, bahkan hampir nol. Dengan kualitas pemuda yang baik dan tak tertarik militer, angkatan bersenjata Swedia pun kekurangan orang.

Setiap tahunnya, Swedia membutuhkan 4.000 personel baru. Namun kini, mereka rata-rata hanya dapat merekrut 2.500 personel baru setiap tahunnya.

Rencana pemberlakuan kembali wajib militer ini pun mengakhiri perdebatan panjang mengenai kesiapan militer Swedia setelah insiden "pelecehan" yang dilakukan oleh pesawat tempur Rusia pada 2013 lalu.

Saat itu, pasukan Rusia sedang berlatih menjalankan satu misi serangan ke Stockholm dengan menerbangkan jet tempurnya sangat dekat ke perbatasan Swedia pada malam hari.

Namun ternyata, tak ada pesawat Swedia yang siaga menghadapi jet Rusia itu. Dari kejauhan, justru pesawat NATO di Lithuania dan Denmark yang bereaksi. Dua pesawat dari Lithuania bahkan berhasil membayangi jet Rusia itu.

Sejak saat itu, sejumlah pihak di Swedia meminta pemberlakuan kembali wajib militer yang sebenarnya sudah dihentikan sejak runtuhnya Uni Soviet.

Semenjak keruntuhan Uni Soviet tersebut, anggaran belanja militer Swedia pun terus turun dari 2,5 persen GDP pada 1991 menjadi 1,1 persen GDP pada 2015.

Sementara itu, para negara tetangga Swedia yang tergabung dalam NATO meningkatkan anggatan militernya dan mengirimkan kembali pasukannya ke dekat Laut Baltik untuk bersiaga menghadapi kemungkinan perang.

Credit CNN Indonesia

Kemlu: PBB Tak Akan Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM di Papua

Ilustrasi Papua (Reuters/Muhammad Yamin)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI yakin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak akan menyelidiki dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, yang dikhawatirkan dan diangkat oleh Vanuatu beserta tujuh negara kepulauan Pasifik lain dalam sidang rutin dewan HAM PBB di Jenewa.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan PBB tak akan menyelidiki isu pelanggaran HAM ini lantaran pernyataan Vanuatu yang mewakili tujuh negara lain itu hanya sebatas kekhawatiran dan politis, bukan berdasarkan penyelidikan.

“Kalau [pelanggaran HAM] itu ada, pasti akan menjadi sorotan dari publik dan mekanisme yang berlaku di Indonesia,” kata Arrmanatha di Gedung Kemlu RI, Jumat (3/3).

“Pernyataan Vanuatu itu bukan suatu statement berdasar investigasi atau sejenisnya. Itu hanya statement politis saja sehingga tidak bisa langsung ditindak lanjuti,” tuturnya menambahkan.

Arrmanatha kembali menekankan, sebetulnya isu ini sudah tak perlu diangkat lagi lantaran Indonesia sudah sangat terbuka memberikan informasi dan fakta mengenai situasi dan kondisi terkini di wilayah paling timur Indonesia itu.

Hal itu, lanjutnya, terlihat dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan di Papua. Ia menegaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menggenjot pertumbuhan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah itu.

Terlebih, dia juga menekankan, sistem demokrasi terus diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali Papua. Hal ini, tuturnya, terlihat dari terbukanya akses bagi media dan pemberitaan ke wilayah itu.

“Kami sudah membuka seluruh akses. Informasi sudah ada semua. Pernyataan mereka tidak sepenuhnya akurat karena tak didasari situasi terkini,” tutur Arrmanatha.

Komentar tersebut kembali dilontarkan Arrmanatha menyusul pernyataan Menteri Kehakiman Vanuatu Ronald Warsal dalam sidang rutin dewan HAM PBB ke-34, Rabu (1/3).

Dalam pertemuan itu, Warsal yang mewakili enam negara kepulauan Pasifik lain seperti Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Solomon menuturkan kekhawatiran mereka mengenai marginalisasi dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.

Warsal merujuk pernyataannya itu dari laporan Komisi Nasional HAM RI yang mencatat sejumlah pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia.

Salah satunya yakni penangkapan dan eksekusi mati di luar hukum seorang aktivis, penembakan fatal di tengah aksi demosntrasi damai, serta kekerasan terhadap perempuan Papua.

“Tidak ada langkah nyata yang terlihat dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi pelanggaran ini. Padahal ini tanggung jawab utama pemerintahnya,” kata Warsal.

Credit CNN Indonesia

Baku-tembak berkecamuk di Kashmir-India

Seorang pendemo Muslim Kashmir melemparkan batu ke arah polisi India (tidak terlihat) saat demonstrasi di Srinagar, Kamis (21/1/2016). (REUTERS/Danish Ismail)

Srinagar, Kashmir-India (CB) - Baku-tembak sengit antara gerilyawan dan tentara India berkecamuk pada Sabtu (4/3) di daerah bergolak Kashmir yang dikuasai India, kata polisi.

Baku-tembak meletus di Desa Tral di Kabupaten Pulwama, sekitar 42 kilometer di sebelah selatan Kota Srinagar, Ibu Kota Musim Panas Kashmir-India.

"Malam ini, baku-tembak meletus di Desa Hafoo-Nazneenpora di Tral," kata seorang pejabat polisi kepada Xinhua.

"Baku-tembak meletus setelah satuan polisi dan tentara India mengelilingi satu rumah setelah menerima informasi intelijen yang menyatakan kehadiran gerilyawan di daerah itu," katanya.

Tak lama setelah berita mengenai baku-tembak meletus, warga setempat turun ke jalan dan bentrok dengan polisi serta personel paramiliter, tampaknya dalam upaya untuk menembus pengepungan dan membantu gerilyawan menyelamatkan diri.

Beberapa laporan mengatakan selama bentrokan itu, seorang pemuda merampas senapan dari seorang personel paramiliter.

"Pemuda yang bersenjatakan tongkat menyerang seorang anggota CRPF di terminal bus di Tral dan merampas senapannya, kata kantor berita lokal yang mengutip keterangan pejabat polisi.

Bentrokan terjadi di dekat terminal tersebut "setelah pemrotes melempar batu ke arah pasukan guna mencegah mereka mencapai lokasi baku-tembak", demikian laporan Xinhua. Warga lokal mengatakan mereka mendengar suara baku-tembak dan ledakan di desa itu.

"Setelah mendengar suara ledakan bom dan tembakan, kami berlari menyelamatkan diri dan berdiam di dalam rumah kami," kata Showkat Ahmad, seorang warga lokal. "Baku-tembakan di luar kadangkala masih berlangsung."

Pada Jumat malam, baku-tembak serupa terjadi di Shopian. Namun, gerilyawan menerobos pengepungan dan melarikan diri tanpa cedera dari daerah tersebut. Pada pagi hari, bentrokan terjadi antara warga setempat dan pasukan pemerintah. Polisi menembakkan gas air mata dan mengeluarkan tembakan peringatan untuk memburu warga yang marah.

Perang gerilya berkecamuk antara gerilyawan dan tentara India yang ditempatkan di Kashmir yang dikuasai India sejak 1989. baku-tembak antara kedua pihak kadangkala terjadi di wilayah itu.

Credit antaranews.com

Konflik 15 Jam di Kashmir Tewaskan Dua Militan

Konflik di Kashmir kembali memanas akhir pekan ini. (REUTERS/Danish Ismail)

Jakarta, CB -- Seorang petugas polisi dan dua tersangka militan terbunuh dalam perang senjata selama semalaman, tepatnya 15 jam, di Kashmir India. Mengutip AFP, keterangan resmi itu disampaikan petugas berwenang pada Minggu (5/3).

Baku tembak itu meletus pada Sabtu (4/3) malam. Saat itu, pasukan India dan polisi anti-rusuh sedang beraksi hendak menggeledah rumah yang dipercaya dihuni oleh militan. Rumah itu sendiri terletak di desa Nazneenpora.

Pasukan India kemudian menyalakan peledak dalam penyergapan itu, yang langsung berlanjut pada baku senjata dari kedua belah pihak: militan dan pasukan pemerintah.

“Dua militan terbunuh dalam kejadian itu. Kami juga kehilangan salah satu anggota SOG kami,” kata Jenderal Polisi SP Vaid kepada AFP. Anggota yang ia maksud adalah kelompok Special Operations Group (SOG).

Pertarungan itu juga menyebabkan beberapa terluka secara kritis, menurut salah satu petugas militer yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Pada akhirnya, perang itu bukan hanya melibatkan militan dan petugas militer. Ratusan warga tak berdosa pun ikut menjadi bagian. Mereka mengabaikan anjuran untuk tetap di dalam rumah, dan turun ke jalan, melempari petugas dengan batu.

Mereka justru membantu anggota militan yang rumahnya telah dikepung.

Pertarungan berlanjut pada Minggu (5/3) lantaran mereka yang protes terus mengumandangkan slogan pro-kebebasan di dekat area pertempuran malam tadi.

Polisi dan pasukan militer India sering protes atas berpihaknya masyarakat setempat terhadap militan. Mereka sering membantu militan setiap berperang melawan tentara.

Selama berdekade-dekade, kelompok pemberontak selalu melawan pasukan militer India, menuntut independensi. Atau, untuk daerah yang mayoritas beragama Islam, mereka menuntut bergabung dengan Pakistan.

Diketahui, Kashmir telah memisahkan India dan Pakistan sejak akhir kependudukan Inggris pada 1947. Namun dengan demikian, daerah itu menjadi rebutan antara dua negara.

Perang perebutan Kashmir sejauh ini telah menewaskan ribuan warga sipil.

Credit CNN Indonesia

Yordania eksekusi mati 15 orang, termasuk 10 teroris

Bendera Yordania. (Wikimedia Commons)

Amman (CB) - Yordania mengeksekusi hukuman mati terhadap 15 orang, termasuk 10 orang narapidana kasus terorisme, mulai dari penyerangan terhadap turis Barat sedekade lalu sampai pembunuhan seorang penulis, kata seorang sumber di badan peradilan dan juru bicara pemerintah Mohammad al Momani, Sabtu.

Al Momani mengatakan mereka yang dieksekusi mati itu termasuk seorang pria yang divonis dalam kasus serangan di sebuah markas intelijen tahun lalu yang menewaskan lima personel keamanan.

Lima narapidana lainnya terlibat dalam serangan oleh pasukan keamanan ke sebuah tempat persembunyian kelompok militan di kota Irbid pada tahun yang sama, yang mengarah pada terbunuhnya tujuh militan dan satu personel kepolisian. Sisanya terkait dengan sejumlah insiden terpisah yang terjadi sejak 2003.

Jumlah narapidana yang dieksekusi dalam sehari pada Sabtu merupakan yang terbesar dalam sejarah Yordania belakangan ini, menurut seorang sumber bidang peradilan.

Kelompok penyokong hak asasi manusia Amnesty International mengecam eksekusi dengan cara menggantung itu, menyatakan bahwa hukuman mati tersebut dilakukan secara "rahasia dan tanpa keterbukaan".

"Skala eksekusi massal hari ini sangat mengejutkan dan merupakan langkah mundur besar menyangkut perlindungan hak asasi manusia di Yordania," kata Samah Hadid, wakil direktur Amnesty Internasional kantor wilayah Beirut, kepada Reuters.

Seorang sumber di peradilan mengatakan pihak berwenang juga mengeksekusi seorang pria, yang tahun lalu menembak mati seorang penulis beragama Kristen di luar pengadilan. Penulis nahas itu diadili karena menghina agama setelah ia menyebarkan karikatur yang menghina Islam di media sosial.

Di antara kesepuluh narapidana itu ada satu pria yang divonis mati karena menembaki sekelompok wisatawan negara Barat di dekat teater terbuka Roma di pusat kota Amman pada 2006. Penembakan itu menewaskan satu warga Inggris dan melukai lima orang, kata sumber peradilan tersebut.

Lima orang lainnya menjalani hukuman mati karena melakukan pemerkosaan dan kejahatan seksual.

Yordania pada 2014 kembali memberlakukan hukuman mati dengan digantung setelah penerapan hukuman seperti itu ditangguhkan antara 2006 hingga 2014.

Credit antaranews.com

Jet tempur Suriah diwartakan hilang dekat perbatasan Turki

Ilustrasi--Pesawat tempur canggih buatan Rusia MiG 31 di langit Suriah.(Reuters)

Damaskus (CB) - Komunikasi dengan jet tempur Suriah terputus saat pesawat tersebut melaksanakan misi pengintaian di dekat perbatasan Turki pada Sabtu (4/3) menurut laporan stasiun televisi negara.

Televisi negara Suriah mewartakan bahwa pencarian pilot pesawat tersebut masih berlangsung, namun tidak menyampaikan rincian lebih lanjut.

Sementara gerakan Ahrar Ash-Sham --yang didukung Turki-- menyatakan bahwa gerilyawan mereka menembak jatuh satu MiG-21 Suriah di pinggir utara Idlib di dekat perbatasan Turki.

Satu rekaman video yang disiarkan di Internet juga menunjukkan pesawat tempur tersebut ditembak oleh anggota Ahrar Ash-Sham.

Beberapa pegiat mengatakan setelah ditembak pesawat tempur itu terus terbang ke arah perbatasan Suriah-Turki, menambahkan pesawat tersebut mungkin telah jatuh di Pegunungan Turkmen di Provinsi Latakia, Suriah.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim sebelumnya mengatakan satu jet militer Suriah telah jatuh di dekat perbatasan Suriah-Turki.

"Ada keterangan bahwa satu pesawat jenis MiG yang diperkirakan milik Pemerintah Suriah jatuh di Hatau (provinsi di suriah Selatan)," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.

Menurut dia, pilot pesawat tersebut dilaporkan telah melompat dari pesawat, dan upaya pencarian sedang dilakukan.

Credit antaranews.com

Turki sedang bersitegang dengan Jerman, ini kronologinya

Bendera Turki (REUTERS/Murad Sezer)

Ankara (CB) - Turki pada Jumat mengatakan bahwa Jerman harus "belajar tata krama" jika masih ingin menjaga hubungan baik kedua negara.

Menteri Luar Negeri Mevlut Casuvoglu menyampaikan hal tersebut setelah dua pemerintahan kota Jerman melarang sejumlah menteri asal Turki berbicara dalam pertemuan dengan para pendukung Presiden Tayyip Erdogan.

Reuters menyebutkan komentar Casuvoglu menggambarkan semakin buruknya hubungan antara kedua negara, terutama setelah munculnya insiden terbaru di mana Turki menangkap Deniz Yucel, koresponden surat kabar ternama Die Welt, pada Senin lalu.

Pada Kamis, Jerman menyatakan bahwa penangkapan tersebut telah menimbulkan keretakan besar dalam hubungan diplomatik dengan Turki. Ini adalah untuk pertama kalinya seorang koresponden asal Jerman diciduk terkait upaya kudeta gagal pada Juli tahun lalu.

Sementara itu di Ankara pada Jumat, Casuvoglu mengatakan bahwa " jika diperlukan kami akan membalas dengan segala macam cara.

"Larangan pertemuan di Jerman itu adalah sebuah isyarat bagaimana Jerman dan negara-negara Barat telah menerapkan standar ganda," kata dia.

Pemerintah kota Gaggenau pada Kamis membatalkan izin pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh menteri asal Turki, Bekir Bozdag. Dia rencananya akan berpidato meminta dukungan 1,5 juta warga Turki di Jerman untuk referendum penambahan wewenang presiden pada April mendatang.

Otoritas kota beralasan soal kurangnya tempat parkir dalam pertemuan itu.

Menanggapi larangan tersebut, Bozdag membalas dengan membatalkan jadwal pertemuan dengan menteri di Jerman dan langsung pulang ke Turki.

Pemerintah di Ankara juga memanggil duta besar Jerman untuk meminta penjelasan.

Larangan yang sama juga diterapkan oleh kota Cologne terhadap sebuah acara yang akan dihadiri oleh Menteri Perekonomian Turki, Nihat Zeybecki, pada Ahad karena alasan keamanan.

"Pihak Jerman mengatakan bahwa jika ada menteri dari Turki yang datang, mereka harus bertemu dengan menteri Jerman. Kami tidak terima tekanan tersebut," kata Casuvoglu.

"Jika Anda ingin menjaga hubungan baik dengan kami, maka Anda harus belajar tata krama. Ini adalah pesan kami untuk Jerman," kata dia.

Credit antaranews.com

Sebelum ke Bali, Raja Salman sepakati perjanjian dengan Brunei

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud (tengah) melambaikan tangan sebelum menaiki pesawat untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/3/2017). Setelah ke Indonesia, Raja Salman melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam dan dijadwalkan sore harinya kembali ke Indonesia untuk berlibur ke Bali. (ANTARA /Muhammad Adimaja)

Jakarta (CB) - Beberapa jam sebelum sampai di Bali untuk lawatan liburannya selama hampir sepekan di Bali, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Sultan Brunei Darusalam Hassanal Bolkiah menuntaskan pembicaran konstruktif yang fokus memperkuat hubungan bilateral dan mempeluas kerja sama pada segala bidang, khususnya perdagangan dan investasi, termasuk membentuk usaha patungan.

"Kunjungan penting dan bersejarah ini mencerminkan hubungan abadi, bersahabat dan bilateral yang berkelanjutan yang mengikat dua negara bersaudara ini. Kunjungan ini bertepatan dengan ulang tahun ke-30 terbinanya hubungan diplomatik antara Brunei Darusalam dan Kerajaan Arab Saudi," tulis dokumen bersama yang ditandatangani kedua belah pihak seperti dikutip laman Al-Arabiya.

Kedua kepala negara sepakat mengaktifkan kesepakatan umum yang telah ditandatangani kedua negara pada sektor ekonomi, investasi, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, selain politik, militer, keamanan dan keislaman.

Pada 1995, kedutaan besar Arab Saudi di Brunei dibuka untuk pertama kali, namun masih pada level chargé d'Affaires.

Pada 2001, duta besar Saudi pertama untuk negeri itu ditunjuk yang disusul penandatanganan draft kerja sama pada Juli 2001 yang meliputi kerja sama pada bidang ekonomi, demi mempromosikan pariwisata dan investasi bersama, seperti industri, minyak, logam, petrokimia, pertanian, pangan dan kesehatan, selain kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.

Ratifikasi terakhir disetujui kedua pemerintahan pada 2007.

Credit antaranews.com

UE ancam kenai denda negara yang tolak pengungsi

Ilustrasi - Bendera Uni Eropa (REUTERS/Thomas Peter)

Brussel (CB) - Uni Eropa (UE) pada Kamis (2/3) memperingatkan negara-negara di kawasan tersebut dapat dikenai sanksi jika mereka enggan berbagi beban pengungsi terutama dari Suriah yang saat ini tertahan di Yunani dan Italia.

Komisaris imigrasi Dimitris Avramopoulos mengatakan negara-negara anggota memiliki waktu hingga September untuk menerima 160.000 warga Suriah dan para pengungsi lainnya dari kedua negara tersebut, yang berada di garis depan dalam krisis imigrasi.

Sejauh ini, baru 13.500 pengungsi yang sudah direlokasi dalam proses yang terhambat oleh inersia dan penentangan dari negara-negara Eropa Timur yang menolak imigrasi muslim.

"Jika kita tidak memiliki upaya nyata hingga September... komisi tidak akan ragu untuk menggunakan kekuasaannya," kata Avramopoulos, yang merupakan komisaris Uni Eropa asal Yunani, dalam konferensi pers, seperti dilansir AFP.

Uni Eropa sudah berusaha meyakinkan para negara anggota "untuk menunaikan tugas mereka," katanya.

"Namun, jika itu tidak dilakukan di masa depan, pelanggaran hukum mungkin akan menjadi pilihan," katanya.

Sebagai cabang eksekutif dari Uni Eropa, Komisi Eropa dapat meluncurkan "proses pelanggaran hukum" untuk menjatuhkan denda kepada negara anggota yang melanggar aturan blok itu.

Negara-negara seperti Hungaria dan Slowakia mengusulkan pemberian kontribusi "solidaritas" bukannya menampung imigran.

Namun, negara lain seperti Prancis dan Jerman bersikeras bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengelak dari tugasnya untuk menerima jumlah minimum pengungsi berdasarkan rencana yang digiatkan pada September 2015.

Uni Eropa meluncurkan skema untuk menangani gelombang pengungsi terbesar dalam sejarah, dengan lebih dari 1,1 juta tiba pada tahun 2015, sebagian besar dari mereka melarikan diri dari konflik di Suriah.

Credit antaranews.com

Jumat, 03 Maret 2017

Kemenperin: 32 Proyek Smelter Datangkan Investasi US$ 18 Miliar

Foto: dok BMW

Makasar - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah fokus melaksanakan program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam sebagai upaya untuk memaksimalkan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, sehingga mampu mendongkrak kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional. Kebijakan hilirisasi ini juga akan memperkuat daya saing dan struktur industri nasional sekaligus menumbuhkan populasinya.

"Upaya ini dapat pula memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa negara," tegas Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan pada Seminar Nasional Pengembangan Industri Berbasis Smelter dan Stainless Steel di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (2/3/2017).

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana pemerintah memacu program hilirisasi melalui industri pengolahan dan pemurnian atau smelter. "Smelter merupakan industri padat energi dan padat modal," ungkap Putu.

Menurutnya, pembangunan industri smelter di dalam negeri berjalan cukup baik, terutama yang berbasis logam. Sejauh ini, terdapat 32 proyek smelter logam yang tumbuh dengan perkiraan nilai investasi sebesar US$ 18 miliar, penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 28 ribu orang, yang pembangunannya tersebar di 22 kabupaten/kota dan 11 provinsi.

"Kelanjutan dari 32 proyek tersebut, sebanyak 20 proyek sudah 100 persen rampung, 9 proyek dalam tahap pembangunan, dan 3 proyek dalam tahap perencanaan," sebut Putu.

Dari jumlah smelter tersebut, terdapat 22 industri yang telah bergabung dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) dan 75 persen telah beroperasi secara komersial. Putu optimistis, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri smelter berbasis logam karena termasuk dari 10 besar negara di dunia dengan cadangan bauksit, nikel, dan tembaga yang melimpah. "Untuk pengembangan industri berbasis mineral logam khususnya pengolahan bahan baku bijih nikel, saat ini difokuskan di kawasan timur Indonesia. Misalnya, di Kawasan Industri Morowali - Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Bantaeng - Sulawesi Selatan dan Kawasan Industri Konawe - Sulawesi Tenggara," paparnya.

Untuk diketahui, Kawasan Industri Morowali seluas 2.000 hektar dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). Kawasan terintegrasi ini akan menarik investasi sebesar US$ 6 miliar atau mencapai Rp 78 triliun dengan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 20 ribu orang dan tidak langsung sebanyak 80 ribu orang.

Kemudian, Kawasan Industri Bantaeng memiliki luas 3.000 hektare yang diperkirakan akan menarik investasi sebesar US$ 5 miliar atau setara Rp 55 triliun, dengan Harbour Group bertindak sebagai investor. Sedangkan, untuk Kawasan Industri Konawe, diprediksi akan menarik investasi sebanyak Rp 28 triliun. Bertindak sebagai anchor industry di kawasan ini adalah Virtue Dragon Nickel Industry, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 18 ribu orang.

Menurut Putu, langkah hilirisasi juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang Sumber Daya Industri. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara efisien,ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, serta jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.

Credit finance.detik.comr

Daftar 32 Proyek Smelter Senilai Rp 240 Triliun di RI

Jakarta - Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemerintah memacu program hilirisasi melalui industri pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Sejauh ini, terdapat 32 proyek smelter logam yang tumbuh dengan perkiraan nilai investasi sebesar US$ 18 miliar (Rp 240 triliun), penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 28.000 orang, yang pembangunannya tersebar di 22 kabupaten/kota dan 11 provinsi.

Berikut data proyek smelter yang disajikan detikFinance dalam bentuk infografis, Kamis (2/3/2017).

Daftar 32 Proyek Smelter Senilai US$ 18 Miliar di RI

Foto: detikcom

Credit finance.detik.com

Konsumen Lokal dan Luar Negeri Minati 200 Pesawat N219

Foto: agung pambudhy

Jakarta - Uji terbang pesawat N219 akan berlangsung sebelum Mei tahun ini. Meski baru uji terbang, pesawat N219 telah diminati.

Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, mengatakan telah ada beberapa pihak yang berminat membeli pesawat N219. Walau begitu, ia belum mengungkapkan siapa saja pihak yang berminat itu.

Budi hanya mengatakan, sebanyak hampir 200 unit N219 telah diminati.

"Yang pesan banyak sebetulnya, tapi saya belum tanda tangan kontak. Tapi kalau yang bikin daftar Letter of Intent (LOI) banyak, sudah hampir 200 pesawat. Dalam dan luar negeri, tapi saya mau buat kontrak penjualan kalau pesawat bisa terbang," ujar Budi di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Ia pun mengatakan, uji terbang bakal dilakukan mulai dari Kota Bandung, lalu kembali lagi ke Bandung. Untuk saat ini, ia mengatakan masih ada berbagai pengujian yang harus dilakukan sebelum N219 bisa terbang, termasuk kesiapan pengemudi pesawat atau pilot.

"Tergantung pilot, pilotnya terbang ya kita terbang. Sekarang ini tinggal tes semua sistemnya, struktur sudah, sistem dites lagi," kata dia.

Budi juga berharap, supaya uji terbang pesawat N219 dapat dilakukan di Kota Bandung.

"Kita harapkan terbang dari Bandung balik ke Bandung. Kan Mei baru terbang pertama, akhir tahun kita harapkan selesai (uji terbang)," tutupnya

Credit finance.detik.com

PTDI Bikin 3 Pesawat N245 di Tahap Awal

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan menggarap proyek pesawat N245, bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Pemerintah telah menetapkan N245 masuk masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

Dalam pengembangan awal, PTDI dan LAPAN akan membuat sebanyak 3 unit pesawat N245. Dari 3 prototipe tersebut, 2 di antaranya dijual ke publik dan sisanya disimpan PTDI.

"Kita sekarang design development 2-3 prototipe. Kita akan bikin maksimum 3 prototipe, 1 keep dan 2 dijual," jelas Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, kepada detikFinance, Rabu (1/3/2017).

PTDI akan memproduksi sebanyak 12 unit pesawat N245 setiap tahun. Rencana ini dijalankan dengan catatan maskapai nasional menjadi pembeli pertama pesawat N245.

"Harapan kita bisa bikin serial production 12 pesawat per tahun," kata Arie.

Perlu diketahui, pesawat N245 merupakan pengembangan dari pesawat CN235 yang juga pernah diproduksi PTDI. Proyek pesawat N245 meliputi modifikasi dengan menghilangkan ramp door di bagian belakang pesawat untuk menampung lebih banyak penumpang.

Pesawat ini juga bisa melesat hingga kecepatan 500 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 1.100 km.

Credit finance.detik.com

Bikin Pesawat N245, PTDI Kerahkan Hingga 800 Orang

Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan menggarap proyek pesawat N245. Pesawat yang merupakan pengembangan dari CN235 ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam proyek ini, PTDI menggandeng Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). PTDI akan mengerahkan hingga 800 orang khusus untuk menggarap proyek pesawat yang dimulai tahun ini.

"Orangnya sih bisa sampai 500-800 secara menyeluruh," ujar Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, kepada detikFinance, Rabu (1/3/2017).

Adapun 800 orang tersebut terdiri dari berbagai bagian. Khusus untuk teknisi, PTDI mengerahkan hingga 300 orang. Sedangkan untuk pengerjaan manufaktur dikerjakan oleh 400 orang.

"Engineer 200-300 orang, manufaktur 400 orang. Kemudian sisanya pendukungnya, supporting-nya yang non direct," tutur Arie.

Sebanyak 800 orang yang dilibatkan dalam pengembangan pesawat N245 merupakan pegawai internal PTDI, yang dulunya juga sempat membuat N219. Sedangkan jika nantinya diproduksi secara massal, PTDI akan menambah tenaga kerja untuk membantu proses pembuatan pesawat.

"Nanti kalau masuk serial production ada kemungkinan. Kalau rate tinggi, rekrut orang-orang lagi," jelas Arie.

Credit finance.detik.com

Ini Spesifikasi Pesawat N245 Made in Bandung

Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban

Jakarta - Pesawat N245 masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek yang akan digarap PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan dimulai tahun ini.

N245 merupakan pengembangan dari pesawat CN235 yang sebelumnya pernah dibuat oleh PTDI. Pesawat ini memiliki kapasitas penumpang hingga 54 orang dan memiliki jarak tempuh hingga 1.100 kilometer (km) sekali terbang.

Pengembangan pesawat N245 yang akan dilakukan PTDI dan LAPAN akan menelan dana hingga US$ 190 juta atau Rp 2,47 triliun.

"Biaya development sekitar US$ 190 juta," kata Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Pesawat ini akan dilengkapi dengan mesin Pratt & Whitney (PWC) PW127Z dengan mesin ganda. Berbeda dengan pendahulunya CN235, N245 memiliki ekor yang bertipe T dan tidak ada lagi ramp door alias pintu untuk menaruh barang di belakang pesawat.

N245 memiliki panjang 22,65 meter dengan tinggi 7,4 meter dan lebar sayap 25,8 meter. Pesawat ini nantinya digunakan sebagai pesawat jarak pendek untuk meningkatkan konektivitas udara antar daerah.

Pesawat N245 mampu melesat hingga 500 km per jam dengan jarak tempuh hingga 1.100 km. Pesawat N245 bisa melakukan lepas landas dalam jarak sekitar 890 meter dan mendarat dalam jarak 765 meter.

Credit finance.detik.com

Bikin Pesawat N245, PTDI Harap Maskapai Lokal Jadi Pembeli Pertama

Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan menggarap proyek pesawat N245. Jika mulai dikembangkan tahun ini, N245 akan selesai di 2019.

Selanjutnya, PTDI dan LAPAN akan melakukan serial production atau produksi massal hingga 12 pesawat. Setelah diproduksi secara massal, diharapkan maskapai dalam negeri menjadi pembeli pertama.

"Paling penting sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional) harus barangnya dibeli, dipakai oleh maskapai nasional. Kita harapkan Garuda Indonesia sebagai launching customer atau minimum Pelita Air," ujar Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, kepada detikFinance, Rabu (1/3/2017).

Baca juga: Masuk Proyek Strategis Nasional, Pesawat N245 Diproduksi Tahun Ini

Jika tidak didahului oleh maskapai lokal, maka maskapai luar negeri pun akan ragu membeli pesawat buatan anak bangsa ini.

"Kalau enggak dibeli maskapai Indonesia sendiri, maskapai lain juga ngapain mau beli," imbuh Arie.

Pada pengembangan awal, PTDI dan LAPAN akan merilis 3 prototipe pesawat N245 yang dua di antaranya akan dijual ke maskapai dalam negeri.

Setelah itu, produksi massal pun akan dimulai dengan memproduksi 12 pesawat N245 setiap tahunnya.

"Kita sekarang design development 2-3 prototipe. Harapan kita bisa bikin serial production 12 pesawat per tahun," tutur Arie.

Credit finance.detik.com

Pesawat R80 Rancangan Habibie Akan Produksi Massal 2022

Foto: detikINET - Rachmatunnisa

Jakarta - Pesawat rancangan BJ Habibie, yaitu R80 telah masuk dalam proyek strategis nasional pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah menetapkan hal itu dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian beberapa waktu yang lalu.

Pesawat itu pun akan digarap oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI) untuk membuat prototype-nya. Namun pihak perusahaan menunggu penjelasan pemerintah yang lebih rinci terkait masuknya pesawat R80 dalam proyek strategis nasional.

"Kita masih kembangkan saat ini. Kita sudah masuk dalam proyek nasional. Itu bagaimana rinciannya. Kita belum mengerti," kata Komisaris RAI, Ilham Habibie, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Kendati begitu, putra dari BJ Habibie itu menegaskan, RAI tetap akan menggarap proyek tersebut sesuai rencana. Tahun ini pihaknya akan merampungkan pembuatan prototype pesawat R80.

Pembuatan prototype pesawat R80 akan dilakukan di pabrik perakitan di wilayah Kertajati, Majalengka. Setelah prototype rampung, maka pesawat R80 akan melakukan penerbangan perdana di 2021.

"Kemudian setelah itu baru uji terbang. Produksi masal 2022," tukasnya.

Credit finance.detik.com

Pesawat R80 Rancangan Habibie Fokus Untuk Pasar Dalam Negeri

Foto: detikINET - Rachmatunnisa

Jakarta - Pesawat rancangan BJ Habibie, yaitu R80, telah menarik minat beberapa maskapai. Setidaknya ada 4 maskapai lokal yang sudah menunjukkan minat serius terhadap pesawat tersebut.

PT Regio Aviasi Industri (RAI) selaku pengembang pesawat belum mau gegabah menawarkan produk tersebut, khususnya ke pihak luar. Bahkan pihak perusahaan menegaskan pesawat R80 saat ini hanya ditujukan untuk pasar nasional.

"Enggak, saat ini belum mau fokus itu (pasar internasional). Mendingan kita Indonesia dulu," kata Komisaris RAI, Ilham Habibie, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Menurut putra dari BJ Habibie itu pesawat R80 sangat cocok untuk penerbangan di wilayah Indonesia. Sebab pesawat berjenis turbo prop tersebut ditujukan untuk penerbangan jarak pendek, sehingga sangat cocok untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Apalagi menurut saya pasar paling besar itu Indonesia. Enggak ada yang mengalahkan Indonesia dari segi pasar untuk pesawat R80," tambahnya.

Untuk saat ini setidak ada empat maskapai yang tertarik dengan pesawat R80, di antaranya PT National Aviation Management (NAM) Air yang merupakan anak usaha dari Sriwijaya Air, PT Trigana Air, PT Kalstars Aviation, dan PT Aviastar. Keempat perusahaan tersebut telah menunjukan minat serius dengan Letter of Interest (LoI).

"Total pesawat yang menyatakan LoI ada 155 unit. Sriwijaya dengan anak usahnya 100 unit, 25 Trigana, 20 Kalstars, 10 Aviastar," terang Ilham.

Pembuatan prototype pesawat R80 akan dilakukan di pabrik perakitan di wilayah Kertajati Majalengka. Setelah prototype rampung maka pesawat R80 akan melakukan penerbangan perdana di 2021.

"Kemudian setelah itu baru uji terbang. Produksi masal 2022," tukasnya.

Credit finance.detik.com

Rini Angkat KSAU Jadi Komut PT Dirgantara Indonesia

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Kementerian BUMN hari ini mengumumkan pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

"Bertempat di lantai 6 Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, dilaksanakan penyerahan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia nomor : SK-43/MBU/03/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia," demikian penjelasan keterangan tertulis Kementerian BUMN, Kamis (2/3/2017).

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno pukul 16.00 WIB, dihadiri oleh Direksi dan Komisaris PT Dirgantara Indonesia (Persero) beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN.

Melalui penyerahan Salinan Keputusan ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia memberhentikan dengan hormat Agus Supriatna sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-255/MBU/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Rini mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia.

Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), mulai menjabat sejak 18 Januari 2017 lalu. Pria kelahiran Malang 53 tahun lalu ini lulus dari Akademi Angkatan Udara tahun 1983. Sebelum diangkat menjadi KSAU, Hadi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013-2015, dan Irjen Kementerian Pertahanan pada 2017-2017.

Credit finance.detik.com

Rusia Tuding Oposisi Suriah Sabotase Perundingan Damai

MOSKOW - Rusia menuduh kelompok utama oposisi Suriah di perundingan Jenewa menyabotase proses perdamaian. Pernyataan itu keluar sehari setelah para pejabat kementerian luar negeri Moskow bertemu dengan para pejuang untuk pembicaraan langka tentang cara untuk mempersempit perbedaan.

Didukung oleh negara-negara Barat dan Arab serta Turki, Komite Negosiasi Tinggi (HNC) bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov guna membahas apa yang dikatakan sebagai perjanjian gencatan senjata yang rusak. Pertemuan tersebut juga memberikan tekanan kepada delegasi pemerintah Suriah.

"Sayangnya, kami mencatat bahwa berdasarkan hasil beberapa hari pertama pembicaraan sekali lagi memunculkan pertanyaan tentang kemampuan perwakilan dari oposisi Suriah untuk melakukan kesepakatan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova sebuah jumpa pers di Moskow.

"Yang disebut Komite Tinggi Negosiasi menolak untuk bekerja sama sama dengan platform Moskow dan Kairo dan pada kenyataannya menyabotase dialog yang lengkap," katanya, mengacu pada dua kelompok oposisi yang lebih kecil yang menjilat Moskow dikutip dari Al Arabiya, Jumat (3/3/2017).

Meskipun gencatan senjata yang disponsori Rusia, Turki dan Iran telah berlaku sejak akhir Desember aksi kekerasan telah meningkat sejak awal pembicaraan damai seminggu yang lalu. Kedua sisi yang beperang tidak lebih dekat dengan negosiasi damai yang sebenarnya.

Sebelumnya pemimpin negosiator oposisi, Nasr al-Hariri, mengatakan bahwa pertemuan dengan Gatilov berjalan positif dengan pertukaran sejumlah isu mulai dari gencatan senjata untuk transisi politik dan memerangi terorisme.

Credit sindonews.com