Rabu, 20 Desember 2017

Israel Sesumbar Tak akan Lagi Pingpong Roket dengan Hamas

TEL AVIV - Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Avigdor Lieberman sesumbar bahwa Tel Aviv tidak akan lagi terlibat permainan “pingpong roket” dengan Hamas. Sebab, seluruh terowongan kelompok milisi Gaza, Palestina, itu akan diledakkan segera.

“Dalam beberapa bulan ke depan, semua terowongan yang ada akan diledakkan dan dihancurkan oleh teknologi baru yang ditemukan oleh Israel,” ucap Lieberman dalam sebuah wawancara dengan RTVI.

“Israel bertujuan untuk menghentikan ‘pingpong’ roket,” lanjut Lieberman.

Komentarnya muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina setelah pengakuan resmi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Menurut Lieberman, Hamas bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan di Jalur Gaza. Dia mengancam kelompok milisi itu dengan konflik menyedihkan lagi.

”Jika Hamas dihadapkan pada alternatif untuk kehilangan kekuasaan atau menyerang Israel, tanpa diragukan lagi, Hamas akan memilih konflik lain dengan Israel,” ujarnya.

Turki Dukung Hamas

Menhan Lieberman juga mengklaim bahwa Turki secara diam-diam mendukung Hamas.”Kita harus meninjau kembali semua hubungan kita dengan Ankara, untuk memutuskan ketergantungan apapun dari Turki dan untuk menghentikan proyek gas yang diusulkan dengan Ankara,” ujarnya, yang dilansir Selasa (19/12/2017).

Menhan negara Yahudi itu percaya bahwa pendekatan sebelumnya dengan Turki adalah sebuah kesalahan, karena Turki tidak dapat dipercaya. “(Saya) tak mempercayai satu kata pun dari Erdogan,” katanya.

Credit sindonews.com

Lebanon: Israel Langgar Perbatasan Kami Belasan Ribu Kali

BEIRUT - Presiden Lebanon, Michel Aoun mengatakan, Israel telah melanggar perbatasan antara kedua negara lebih dari 11 ribu kali. Hal itu disampaikan Aoun saat melakukan pertemuan dengan Koordinator Khusus untuk Lebanon, Pernille Dahler Kardel.

"Presiden Michel Aoun telah mengkomunikasikan kepada Koordinator PBB, bahwa Israel telah melanggar perbatasan Lebanon 11 ribu kali dari tahun 2000, sampai hari ini dan terus melanjutkan pelanggaran ini. Lebanon, sebagai tanggapan terhadap hal ini, hanya membela diri, mematuhi peraturan PBB," kata kantor Aoun, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (19/12).

PBB menunjuk Garis Biru antara Lebanon dan Israel setelah penarikan pasukan Israel dari Libanon pada tahun 2000. Sejak saat itu, Lebanon telah berulang kali melakukan pelanggaran perbatasan Israel, terutama wilayah udaranya.

"Persiapan Israel untuk membangun tembok di garis perbatasan Lebanon juga mengkhawatirkan dan tidak sesuai dengan peraturan perbatasan internasional," kata pernyataan tersebut.

Lebanon, yang berbatasan dengan negara Yahudi yang memproklamirkan diri, menanggung beban konfrontasi militer antara Israel dan Hizbullah pada 2006, yang berakhir setelah 36 hari, setelah adanya resolusi PBB yang menyebutkan bahwa pasukan penjaga perdamaian internasional akan dikerahkan di perbatasan kedua negara.

Credit sindonews.com

Lebanon kutuk pelanggaran Israel terhadap resolusi PBB

Presiden Lebanon Michel Aoun (REUTERS/Mohamed Azakir/File Ph)

Beirut, Lebanon (CB) - Presiden Lebanon Michel Aoun, yang merujuk kepada upaya Israel untuk membangun tembok di dekat Garis Biru, pada Senin (18/12) mengutuk pelanggaran Israel terhadap resolusi PBB.

Aoun mengeluarkan pernyataan tersebut ketika bertemu dengan Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Pernille Dahler Kardel, kata kantor media kepresidenan Lebanon.

Aoun meyakinkan Kardel bahwa Lebanon terikat komitmen pada resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama Resolusi 1701, demikian laporan Xinhua. Namun Israel telah melanggarnya ratusan kali, kata kantor kemedia kepresidenan Lebanon di dalam satu pernyataan.

"Lebanon sejak dulu selalu berada pada posisi membela diri melawan Israel," kata pernyataan itu, yang mengutip pernyataan Aoun. Ia merujuk kepada persiapan Israel belum lama ini untuk membangun tembok di sepanjang Garis Biru di sektor barat dan timur.

Ketika berbicara mengenai keputusan AS untuk mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel, Presiden Lebanon tersebut mengatakan AS sendirian saja tak bisa diperkenankan membatalkan keputusan apa pun Dewan Keamanan PBB, demikian Xinhua melaporkan.

Credit antaranews.com

Saudi Halau Rudal yang Targetkan Istana Raja Salman

RIYADH - Pasukan Arab Saudi berhasil menghalau serangan peluru kendali (rudal) yang menargetkn Istana Yamamah, kediaman resmi Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, pada hari Selasa (19/12/2017). Serangan rudal diduga berasal dari pemberontak Houthi Yaman.

Ledakan keras dilaporkan terdengr pada pukul 10.50 pagi, sesaat sebelum pengesahan anggaran Saudi yang telah dijadwalkan. Pengesahan anggaran ini biasanya diumumkan dari istana Yamamah oleh Raja Saudi.

Kantor berita negara Saudi, SPA, mengutip Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang memerangi Houthi Yaman, melaporkan bahw rudal tersebut ditembakkan oleh pemberontak Houthi Yaman.

"Pasukan koalisi mengkonirmasi telah mencegat rudal Houthi yang menargetkan (area selatan) Riyadh. Tidak ada korban yang dilaporkan saat ini," kata Pusat Komunikasi Internasional yang dikelola pemerintah Saudi melalui akun Twitter-nya.

Arab Saudi mengatakan bahwa mereka mencegat rudal pemberontak Yaman di Riyadh pada hari Selasa, karena pemberontak tersebut mengatakan bahwa target tersebut adalah istana Yamama, kediaman resmi Raja Salman.

Jika terkonfirmasi serangan itut dari Houthi Yaman, maka itu menjadi serangan rudal Houthi kedua ke Riyadh dalam dua bulan terakhir.

Arab Saudi selama ini menuduh Iran memasok rudal tersebut ke pemberontak Yaman tersebut. Namun, Teheran menyangkalnya.

Pada hari Kamis pekan lalu, Duta Besar Amerik Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley mempresentasikan apa yang dia sebut sebagai bukti “tak terbantahkan” bahwa rudal yang menyerang Riyadh bulan lalu dibuat di Iran.

Baik Iran maupun Houthi menyangkal klaim diplomat AS tersebut. Teheran menyebut klaim Washington sebagai tuduhan tak berdasar. Sedangkan Houthi menuding balik AS sedang mengalihkan isu soal Yerusalem dan menutupi kejahatan perang yang dilakukan Saudi di Yaman.

Credit sindonews.com

Disebut Kompetitor oleh AS, China Minta Kerja Sama

Strategi baru Presiden Donald Trump mengategorikan China sebagai kompetitor yang menantang kekuasaan AS. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- China mendorong kerja sama dan menghindari konfrontasi dengan Amerika Serikat setelah AS menyebutnya sebagai kompetitor yang mencoba menantang kekuatan Negeri Paman Sam.

Melalui laman resmi Kedutaan Besar untuk AS, China menyatakan berharap Amerika Serikat bisa membuang mental untung-rugi dan mencari kesepakatan sembari menghargai perbedaan.

"Dengan dasar saling hormat, China mau hidup berdampingan dengan damai bersama negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat," bunyi pernyataan tersebut, dikutip Reuters pada Selasa (19/12). "Namun, AS mesti beradaptasi dan menerima perkembangan China."

Setelah pernyataan itu diterbitkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan negaranya selalu jadi kontributor untuk perkembangan global dan pelindung ketertiban internasional.

"Kerja sama adalah satu-satunya pilihan tepat untuk China dan Amerika Serikat," ujarnya. Dia juga mengatakan kedua pihak mesti mengambil langkah konstruktif dalam menghadapi ketidaksepakatan, meski hal tersebut sudah tak lagi jadi kejutan.

Aktivitas ekonomi dan diplomatik China di seluruh dunia secara umum dapat diterima dengan baik dan tidak ada satu pun negara atau laporan yang bisa mengubah fakta tersebut atau membuat fitnah, kata Hua.

Dia mengatakan, sebagai dua ekonomi terbesar di dunia, China dan Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan stabilitas, dan mempromosikan kesejahteraan global.

"Kami mendorong pihak AS untuk berhenti secara sengaja mengganggu niat strategis China."

Juru bicara Kemlu China, Hua Chunying. (REUTERS/Jason Lee)

Dalam strategi nasional baru yang dibuat berdasarkan misi "America First" ala Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menyebut China dan Rusia sebagai kompetitor yang mencoba mengganggu keamanan dan kesejahteraan AS.

Amerika menyebut China dan Rusia sebagai "kekuatan revisionis" meski Trump telah berjanji membangun hubungan kuat dengan Presiden China Xi Jinping sembari mencoba mengatasi masalah akibat program peluru kendali dan nuklir Korea Utara.

Strategi baru AS menunjukkan ketidakmauan untuk menerima kenyataan bahwa China telah bangkit, kata artikel editorial Global Times.

"Tapi karena ukuran dan kekuatan besar yang telah dicapai China, mereka tidak akan bisa menekan China," kata surat kabar terkemuka itu, dikutip Reuters.

Credit cnnindonesia.com

Dituding Intervensi, Rusia Sebut Trump Imperialis

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut strategi baru Trump menunjukkan sikap Imperialis. (AFP Photo/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Kremlin menyebut strategi nasional baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan karakter 'imperialis'. Walau demikian, Rusia menyambut kemauan Washington untuk bekerja sama dalam berbagai bidang.

Hal itu diungkapkan pada Selasa (19/12), sehari setelah Trump mengungkap dokumen keamanan berdasarkan visi "America First" yang dia usung. Di dalamnya, AS menyebut Rusia kerap mengintervensi urusan dalam negeri di seluruh dunia.

"Dibaca sekilas, strategi yang menyebut negara kami dalam satu dan lain hal ... (menunjukkan) karakter imperialis," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan.

Dokumen tersebut, kata Peskov, juga menunjukkan "ketidakmauan untuk merelakan ide dunia unipolar, lebih jauh, berkeras menolak dunia multipolar."

Dokumen strategi Trump tidak menyinggung tudingan spesifik yang dibuat sejumlah badan keamanan AS terkait ikut campur Moskow dalam pemilihan umum 2016. Namun, strategi itu menunjukkan pandangan lama para diplomat Negeri Paman Sam yang menilai Rusia secara aktif mengganjal kepentingan Amerika di dalam dan luar negeri.

"Kami tidak bisa setuju dengan sikap yang memandang negara kami sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat," kata Peskov sebagaimana dikutip Reuters. "Di saat yang sama, ada beberapa hal yang lumayan positif, terutama, kesiapan untuk bekerja sama di bidang yang berkesesuaian dengan kepentingan Amerika.

Trump kerap mengatakan ingin memperbaiki hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, meski Rusia telah membuat frustrasi dengan kebijakan di Suriah dan Ukraina dan tidak banyak membantu menghadapi ketegangan dengan Korea Utara.

Dalam pidato pemaparan strategi itu, Senin, Trump mengatakan dirinya menerima telepon dari Putin yang berterima kasih telah diberi informasi intelijen sehingga bisa menggagalkan upaya serangan bom di St Petersburg.

Sementara itu, Kementerian Kehakiman AS menyelidiki kemungkinan tim sukses Trump berkolusi dengan Rusia dalam pemilu presiden 2016. Hal tersebut berulang kali dibantah oleh kedua pihak.

Credit cnnindonesia.com

Dokumen Trump: Rusia Campuri Urusan Domestik di Seluruh Dunia

Strategi Donald Trump (kanan) menyebut pemerintahan Vladimir Putin (kiri) ikut campur dengan urusan domestik di seluruh dunia. (AFP Photo/Pool/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Rusia ikut campur dalam urusan politik domestik secara global, tapi tak menuding Moskow mengintervensi pemilihan umum AS 2016.

Kritik yang tertera pada strategi nasional baru "America First" ala Trump itu mencerminkan pandangan lama para diplomat AS bahwa Rusia secara aktif mengganjal kepentingan Amerika di dalam dan luar negeri. Padahal, Trump telah bersumpah akan memperbaiki hubungan dengan Presiden Vladimir Putin.

"Melalu bentuk taktik subversif yang termodernisasi, Rusia ikut campur dalam urusan politik dalam negeri negara-negara di seluruh dunia," bunyi dokumen strategi itu, dikutip Reuters pada Selasa (19/12).

Dokumen itu tak secara langsung menyinggung dugaan sejumlah badan intelijen AS yang menyebut Rusia ikut campur dalam pemilu presiden tahun lalu.

"Rusia menggunakan operasi informasi sebagai bagian dari upaya siber ofensif untuk memengaruhi opini publik di seluruh dunia. Kampanye pengaruhnya menyampurkan operasi inteligen tertutup dan persona daring palsu dengan media yang didanai pemerintah, perantara pihak ketiga dan pengguna media sosial yang dibayar atau 'troll'," bunyi dokumen itu.

Trump kerap berbicara soal niatnya memperbaiki hubungan dengan Putin, walaupun Rusia membuat AS frustrasi dengan kebijakan di Suriah dan Ukraina, dan tidak banyak membantu dalam menghadapi ketegangan dengan Korea Utara.

Saat pidato memaparkan strateginya, Trump menyinggung panggilan telepon dari Putin yang berterima kasih atas informasi intelijen dari AS sehingga bisa menggagalkan serangan bom di St Petersburg, akhir pekan lalu.

Trump mengatakan kolaborasi itu menunjukkan "bagaimana seharusnya kerja sama itu berjalan."

Presiden Trump berharap bisa bekerja sama lebih banyak dengan Rusia. (REUTERS/Jonathan Ernst)

"Namun, sementara kita mencari kesempatan kerja sama seperti itu, kita akan membela diri kita sendiri dan negara kita sendiri lebih tegas dari sebelumnya," ujarnya di Ronald Reagan Building di pusat Washington.

Sekitar 650 orang yang hadir dalam kesempatan itu beberapa kali bertepuk tangan mendengarkan pidato Trump. Di antaranya adalah Kepala Staf Gabungan, sejumlah menteri kabinet, legislator, personel militer dan sejumlah pejabat intelijen.

Kementerian Kehakiman AS tengah menyelidiki apakah tim sukses Trump berkolusi dengan Rusia dalam pemilu tahun lalu. Dugaan ini telah berulang kali ditampik oleh kedua pihak.

Sejumlah badan intelijen AS telah menyimpulkan Rusia mencoba menguntungkan Trump dalam pemilu dengan cara meretas dan mempublikasikan surat elektronik yang mempermalukan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Selain itu, Moskow juga dituding menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda.

Credit cnnindonesia.com

Selasa, 19 Desember 2017

Donald Trump Nyatakan Rusia dan China Saingan Terbesar AS

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump menyatakan bahwa Rusia dan China sebagai saingan terbesar Amerika Serikat (AS). Pernyataan Trump ini muncul pidato sambutan terkait strategi keamanan nasional AS yang baru.

”Entah kita suka atau tidak, kita terlibat dalam era persaingan baru,” kata Trump. ”Kami menerima bahwa kontes militer, ekonomi dan politik yang kuat sekarang sedang berlangsung di seluruh dunia,” lanjut dia.

”Kami juga menghadapi kekuatan saingan, Rusia dan China, yang berusaha untuk menantang pengaruh, nilai dan kekayaan Amerika,” ujar Trump.

Doktrin strategi keamanan nasional AS resmi yang dirilis pagi ini (19/12/2017) WIB. Dalam doktrin tersebut, Rusia dan China dianggap sebagai dua negara dengan “kekuatan revisionis” yang menggunakan teknologi, propaganda dan pemaksaan untuk membentuk dunia yang menentang kepentingan dan nilai AS.

”Mereka bertekad untuk membuat ekonomi kurang bebas dan kurang adil, untuk menumbuhkan militernya, dan mengendalikan informasi dan data untuk menekan masyarakatnya dan memperluas pengaruhnya,” bunyi doktrin strategi keamanan nasional AS.

”China, Rusia dan aktor negara bagian non-negara lainnya menyadari bahwa Amerika Serikat sering memandang dunia dalam istilah biner, dengan negara-negara yang 'damai' atau 'berperang', padahal sebenarnya arena persaingan terus-menerus,” lanjut doktrin strategi tersebut.

Dalam pidatonya, Trump tidak menyebut campur tangan Rusia dalam pemilu AS tahun lalu seperti yang dituduhkan Washington selama ini.

Untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh dua rival terbesar AS, Trump mempromosikan pembangunan kemitraan besar.

”Sementara kita mencari kesempatan kerja sama seperti itu, kita akan berdiri untuk diri kita sendiri dan kita akan berdiri untuk negara kita seperti kita tidak pernah berdiri sebelumnya," kata Trump.

”Saingan kami tangguh, ulet dan berkomitmen untuk jangka panjang, tapi begitu juga dengan kami,” ujarnya. ”Untuk berhasil, kita harus mengintegrasikan setiap dimensi kekuatan nasional kita dan kita harus bersaing dengan setiap instrumen kekuatan nasional kita,” papar Trump.

”Amerika ada dalam permainan dan Amerika akan menang,” imbuh Trump, seperti dikutip news.com.au.

Credit sindonews.com

Anak Muammar Gaddafi Maju sebagai Capres Libya

TRIPOLI - Anak dari mantan diktaktor Libya, Muammar Gaddafi, yakni Saif al-Islam Gaddafi dilaporkan akan maju dalam pemilihan Presiden Libya. Pilpres Libya sendiri akan berlangsung pada pertengahan tahun depan.

Kepastikan akan majunya Saif al-Islam dalam pilpres di Libya disampaikan langsung oleh juru bicara keluarga Gaddafi, Basem al-Hashimi al-Soul. Basem menuturkan, Saif al-Islam mendapatkan dukungan yang cukup luas dari sejumlah suku, dan kelompok di Libya untuk maju dalam pilpres pada tahun depan.

"Saif al-Islam Gaddafi, putra mantan presiden Libya, mendapat dukungan dari suku-suku utama di Libya, sehingga dia dapat mencalonkan diri untuk pemilihan presiden yang akan datang, yang dijadwalkan pada 2018," kata Basem.

"Dia berencana untuk menjadikan Libya lebih aman dan stabil, sesuai dengan geografi Libya, dan berkoordinasi dengan semua faksi Libya," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (18/12).

Saif al-Islam sendiri diketahui baru dibebaskan dari penjara pada bulan Juni, enam tahun setelah pemberontakan yang didukung oleh NATO yang menggulingkan ayahnya. Pemberontakan itu telah membuat Libya terjebak dalam perang saudara.

Credit sindonews.com

Mohammed bin Salman Disebut Pemilik Rumah Termahal di Dunia

CB, Jakarta -Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi disebut pemilik rumah seharga Rp 4 triliun yang terletak di barat Paris, Prancis.
Harga rumah kastil bergaya abad 17 itu telah memecahkan rekor sebagai rumah termahal di dunia.

Situs berita investigasi Prancis, Mediapart melaporkan, pemilik kastil yang berlokasi berdekatan dengan istana Versailles ditelusuri dari pembeli misterius kastil pada tahun 2015. Adapun pembeli sebenarnya disembunyikan melalui perusahaan cangkang.

New York Times melaporkan, Bin Salman membeli kastil itu lewat perusahaan yang dikelola oleh yayasannya sendiri, Eight Investment Company.
Sementara Majalah Fortune melaporkan Kastil Luis XIV itu dilengkapi dengan air mancur yang dapat dikendalikan via iPhone dan fasilitas super mewah lainnya.

Rumah antik itu dilengkapi fasilitas modern seperti bioskop, kolam renang mewah, dan kolam air yang dindingnya terbuat dari kaca transparan sehingga para tamu dapat menikmati keindahan ikan koi yang berenang.
Luas area kastil sebesar 23 hektare dilengkapi taman, air terjun besar. Dekorasi bagian dalam kastil sangat mewah dengan langit-langit kastil yang dilukis dengan teknis fresko.
Pejabat Arab Saudi menolak berkomentar tentang rumah super mewah yang disebut milik pangeran berusia 33 tahun yang kini memimpin Komisi pemberantasan korupsi Saudi.
Menurut laporan New York Times, Eight Investment Company juga yang membeli kapal pesiar seharga US$ 500 juta tahun 2015. Kapal pesiar tersebut diketahui milik Bin Salman.

Kapal pesiar yang berlayar dengan bantuan pengacara militer dan akuntan di Jerman, Bermuda, dan Isle of Man, diungkap dalam dokumen yang bocor bertajuk Paradise Papers.
Pada November lalu, seorang pangeran Saudi yang mengatasnamakan putra mahkota Saudi membeli lukisan Yesus Kristus karya Leonardo da Vinci senilai US$450.3 juta.
Laporan kekayaan Mohammed bin Salman, calon raja Arab Saudi, diungkap setelah ia menangkapi dan menahan sejumlah anggota elit kerajaan Saudi termasuk pangeran, menteri, dan pengusaha taipan yang dituding melakukan korupsi. Mereka ditahan di dalam hotel bintnag 5 termewah di Riyadh, Ritz-Carlton.

Credit TEMPO.CO

Putra Mahkota Saudi Koleksi Lukisan Kristus Seharga Rp 6 Triliun!

CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman atau MBS dilaporkan pemilik sebenarnya dari lukisan Yesus Kristus karya Leonardo da Vinci. Lukisan terkenal berjudul Salvator Mundi itu dibelinya seharga US$ 450 juta atau setara Rp 6 triliun lewat lelang pada November lalu di Rumah Lelang Christie's, New York, Amerika Serikat, dengan menggunakan perantara.
Awalnya lukisan Kristus yang paling banyak dicari dilaporkan dibeli oleh Pangeran Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud. Hasil penelusuran New York Times menyebutkan Pangeran Bader adalah teman dekat MBS. Meski sang Pangeran tak memberikan jawaban tentang kedekatannya dengan MBS.

Informasi justru datang dari seorang sumber dari dunia seni Teluk yang mengungkapkan bahwa penyelidikan intelijen Amerika Serikat menemukan bahwa pemilik lukisan Salvator Mundi sebenarnya adalah putra Raja Arab Saudi, King Salman.

"Dia adalah wakil untuk MBS," kata sumber tersebut kepada surat kabar Prancis, Le Journal du Dimanche mengenai Pangeran Bader.
Laporan tersebut muncul setelah pada Rabu, 6 Desember 2017, museum Louvre di Abu Dhabi mengumumkan bahwa lukisan Salvator Mundi merupakan satu dari 20 lukisan asli Da Vinci yang akan ditampilkan di museum itu.

Salvator Mundi diproduksi sekitar 1.500 tahun yang lalu. Terakhir lukisan itu diketahui berada di tangan seorang kolektor pribadi. Sudah lama dipercaya lukisan itu hanya berupa salinan namun akhirnya diautentikasi sekitar belasan tahun yang lalu. Lukisan setinggi 26 inci itu, yang diciptakan sekitar waktu yang sama dengan "Mona Lisa," menggambarkan Yesus Kristus dengan pakaian bergaya Renaissance.

Credit TEMPO.CO

Militer Myanmar Temukan Kuburan Massal di Daerah Konflik

MIlter Myanmar Temukan Kuburan Massal di Daerah Konflik

Etnis Rohingya menyalatkan mayat seorang bocah, beberapa waktu lalu. Milter Myanmar menemukan kuburan massal di daerah rawan kekerasan. (Foto: Reuters)

Jakarta, CB -- Tentara Myanmar mengatakan, pasukan keamanan menemukan kuburan massal di sebuah desa di Negara Bagian Rakhine. Penyelidikan pun telah dilakukan.

Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, melalui pernyataan yang diunggah di laman Facebook milter Myanmar, pada hari Senin (18/12), mengatakan, temuan kuburan massal itu bermula dari laporan seorang sumber yang enggan diungkap identititasnya tentang adanya penguburan orang-orang yang dibunuh.

Penyelidikan pendahuluan kemudian dilakukan oleh pasukan keamanan. Hasilnya, ada temuan mayat-mayat tak dikenal di desa Inn Din, sekitar 50 km di sebelah utara ibukota Myanmar, Sittwe. Namun, pernyataan ini tak mengungkap jumlah mayat yang ditemukan.

"Sebagai hasil penyelidikan, mayat-mayat tak dikenal ditemukan di pemakaman Desa Inn Din. Penyelidikan terperinci sedang dilakukan untuk mencari kebenaran," menurut pernyataan dalam akun Facebook yang seringkali memuat pernyataan resmi militer Myanmar tersebut, seperti dikutip dari Reuters.

Diketahui, Myanmar tengah disorot dunia akibat tindakan keras oleh aparat keamanan dalam merespon serangan militan di negara tersebut. Penduduk etnis Rohingya menjadi yang paling terdampak. Sekitar 650.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir. Laporan lainnya menyebutkan adanya pembantaian etnis ini oleh militer.

Saat dihubungi Reuters, juru bicara militer Kolonel Myat Min Oo menolak memberikan rincian lebih lanjut soal kuburan massal itu.

Desa Inn Din berada di wilayah Maungdaw, yang merupakan salah satu daerah yang paling parah terkena dampak kekerasan dalam operasi militer. Mulanya, militan Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer, pada 25 Agustus. Pasukan bersenjata Myanmar kemudian meluncurkan operasi di Rakhine utara, di mana banyak minoritas Muslim yang tidak memiliki kewarganegaraan tinggal.

Etnis Rohingya pun menjadi yang paling terdampak akibat operasi ini. Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB pun menuduh pasukan keamanan Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dengan beragam kekejaman. Diantaranya, pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran.

Militer Myanmar mengatakan, hasil penyelidikan internalnya terhadap tuduhan itu adalah membebaskan pasukan keamanan dari semua tuduhan.

Pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang tengah menghadapi kritik internasional karena dianggap gagal berbuat banyak untuk melindungi Rohingya, mengatakan bahwa operasi tentara tersebut sah. Ia berjanji untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran di Rakhine jika ada bukti.

Credit cnnindonesia.com

Pemerintah Myanmar Lanjutkan Kasus Dua Wartawan yang Ditahan

Pemerintah Myanmar melanjutkan proses hukum terhadap dua wartawan Reuters yang dituduh melanggar UU Rahasia Negara. (REUTERS/Antoni Slodkowski)

Jakarta, CB -- Presiden Myanmar Htin Kyaw memberi wewenang kepada polisi untuk melanjutkan kasus dua wartawan Reuters yang ditahan, karena dianggap melanggar Undang-undang Kerahasiaan Negara.

Wa Lone, 31 tahun dan Kyaw Soe Oo, 27, ditangkap Selasa pekan lalu setelah mereka diundang makan malam oleh pejabat kepolisian di pinggiran Yangon, Myanmar.

"Kementerian Dalam Negeri telah mengajukan kasus itu ke Kantor Presiden," kata Zaw Htay, juru bicara Aung San Suu Kyi, Minggu (17/12). Dia menambahkan Presiden telah memberi persetujuan agar kasus tetap dilanjutkan.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Zaw Htay tidak dapat dihubungi untuk mengklarifikasi apakah Htin Kyaw atau Suu Kyi terlibat dalam keputusan tersebut secara pribadi. Ataukah pejabat lain yang menandatangani kasus tersebut atas nama presiden.

Amerika Serikat, Kanada, Inggris serta Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres, pemimpin redaksi Reuters, Stephen J. Adler, berbagai asosiasi jurnalis, dan kelompok hak asasi manusia telah mengecam penangkapan tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan pers. Mereka semua menyerukan agar kedua wartawan dibebaskan.

Zaw Htay berjanji hak-hak hukum kedua wartawan akan dihormati. "Reporter Anda dilindungi oleh aturan hukum," kata Zaw seperti dilansir Reuters, Senin (18/12). "Yang saya dapat katakan, pemerintah menjamin penegakan hukum."

Kedua wartawan bekerja untuk Reuters dalam meliput krisis Rohingya di negara bagia Rakhine. Sekitar 655 ribu etnis Rohingya yang beragama Islam melarikan diri dari operasi militer yang digelar di Rakhine, pasca penyerangan oleh kelompok Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA).

Kementerian Informasi menyatakan para wartawan itu mendapatkan informasi secara ilegal dengan niat membaginya kepada media asing. Mereka juga merilis foto keduanya dengan tangan diborgol. Keduanya diselidiki di bawah Undang-undang Rahasia Negara 1923 dan terancam hukuman maksimal penjara 14 tahun.

Pada saat yang sama Kementerian Informasi Myanmar juga menyatakan kedua polisi, Kapten Moe Yan Naing dan Sersan Khin Maung Lin juga ditangkap di bawah undang-undang yang sama.

Aparat tidak membiarkan para wartawan menghubungi keluarga, pengacara atau kantor berita Reuters sejak ditangkap.

Kepada istri Wa Lone, Kamis (14/12), polisi menyatakan kedua wartawan dibawa dari kantor polisi Htaunt Kyant di Yangon Utara ke sebuah lokasi yang tidak disebutkan oleh tim penyelidik tak lama setelah penangkapan mereka.

Mereka menyatakan kedua reporter akan dikembalikan ke kantor polisi itu paling lama dalam dua hingga tiga hari. Namun hingga hari keenam tidak ada kabar tentang keberadaan kedua wartawan Reuters yang ditangkap aparat polisi Myanmar tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Amerika Serikat Sebut Rusia Sebagai Aktor Jahat di Pentas Global

CB, Washington DC -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut Rusia sebagai aktor jahat di pentas global. Ini terungkap dalam dokumen kebijakan AS, yang berisi analisis mengenai Moskow sebagai negara rival ditengah upaya Trump untuk membangun hubungan lebih hangat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.
"Kritik terhadap Rusia ini dalam dokumen ini berasal dari visi kebijakan luar negeri Trump "America First", yang merefleksikan pandangan lama para diplomat AS bahwa Rusia secara aktif melemahkan kepentingan AS di domestik dan luar negeri," begitu dilansir Reuters, Senin, 18 Desember 2017 waktu setempat.

Kongres AS mewajibkan setiap Presiden negara ini untuk merancang sebuah kebijakan keamanan nasional. Selain Rusia, Cina juga dikabarkan akan muncul dalam dokumen ini sebagai kompetitor strategis yang harus diwaspadai. Ini karena persaingan ekonomi yang ketat antara Cina dan AS baik dalam konteks perdagangan dunia, investasi dan teknologi rahasia unggulan.

Uniknya, dokumen, yang sebagian isinya dipublikasikan pada Senin waktu setempat, ini tidak membahas soal tudingan AS selama ini bahwa Rusia terlibat melakukan intervensi dalam pemilihan Presiden AS 2016. Saat ini, investigasi federal AS sedang meneliti soal kemungkinan tim kampanye Trump berkolusi dengan Rusia untuk memenangkan pilpres. Baik Trump maupun Putin menolak tudingan ini secara terbuka.

Trump berulang kali menyatakan harapannya untuk hubungan lebih baik dengan Rusia untuk menyelesaikan berbagai persoalan dunia seperti ISIS dan Korea Utara.
Pada Ahad, 17 Desember 2017, waktu setempat, Putin dan Trump dikabarkan berbicara soal bantuan intelejen AS dalam menggagalkan upaya pengeboman sebuah gereja di Kota St. Petersburg, Rusia. Pada Kamis pekan lalu, keduanya juga berbincang soal penyelesaian krisis senjata nuklir Korea Utara. Amerika Serikat menginginkan Korea Utara membubarkan program senjata nuklirnya.

Credit TEMPO.CO

Turki Sesalkan AS Memveto Resolusi Yerusalem di DK PBB

ANKARA - Turki menyesalkan penggunaan veto oleh Amerika Serikat (AS) untuk menolak draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan pembatalan pengakuan Washington soal Yerusalem Ibu Kota Israel. Dari 15 anggota DK PBB, 14 di antaranya mendukung draft resolusi atau menentang AS.

Penyesalan Turki disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri-nya, Selasa (19/12/2017). Pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel diumumkan Presiden AS Donald Trump 6 Desember lalu. Faktanya, mayoritas anggota DK PBB menolak pengakuan tersebut.

Sebanyak 14 anggota DK PBB kompak meminta deklarasi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ditarik oleh AS. Namun, suara 14 anggota DK PBB itu sia-sia karena AS akhirnya menggunakan hak vetonya.

”Amerika Serikat ditinggalkan sendirian dalam pemungutan suara yang merupakan tanda nyata dari ilegalnya keputusan (Washington) mengenai Yerusalem,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

Menurut Turki, keputusan AS untuk memveto resolusi tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa Washington telah ”kehilangan objektivitas”.

Pada hari Senin, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Inggris Theresa May membahas pemblokiran resolusi oleh AS itu dalam sebuah panggilan telepon. Menurut sumber di kantor Erdogan, kedua pemimpin itu sepakat bahwa keputusan AS dapat membahayakan proses perdamaian di wilayah Timur Tengah.

Yerusalem, yang jadi kota suci umat Yahudi, Kristen dan Muslim, telah menjadi jantung konflik Israel-Palestina selama beberapa dekade. Israel merebut Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan kemudian menganeksasinya dalam sebuah tindakan yang tidak diakui dunia internasional.

Israel mengklaim seluruh Yerusalem adalah ibu kotanya. Sedangkan Palestina sudah lama mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara mereka.

Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan bahwa pembatalan keputusan Trump soal pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel tetap akan dicari solusinya di Majelis Umum PBB.

”Semua negara kecuali untuk administrasi Trump bertindak serentak dalam pemungutan suara ini. Sekarang periode Majelis Umum PBB akan dimulai,” kata Kalin di Twitter, seperti dikutip Reuters.

Credit sindonews.com

Palestina Kecam Keras Veto AS pada Resolusi PBB

Aksi penolakan keputusan Trump soal Yerusalem

CB, RAMALLAH -- Palestina mengecam keras penggunaan hak Veto Amerika Serikat atas resolusi yang ditawarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi itu mengusulkan penarikan pengakuan Donald Trump atas kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel.

Merespons hasil pemungutan suara dan penolakan AS atas resolusi tersebut, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pun mengutuk veto Amerika Serikat. Ia menilai menambahkan bahwa keputusan AS tidak menghormati masyarakat internasional.

"Amerika Serikat memilih untuk tidak menjadi mediator jujur dalam proses perdamaian," kata Abbas seperti dikutip dari Tasnim News Agency, Selasa (19/12).

Juru bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeina, mengatakan kepada wartawan bahwa veto AS atas resolusi PBB tidak dapat diterima dan mengancam stabilitas masyarakat internasional. Menurut Abu Rudeina dukungan untuk resolusi tersebut, yang mencakup sekutu AS Prancis, Italia dan Jepang, menunjukkan isolasi atas Amerika Serikat.

Rudeina berharap masyarakat Internasional tetap mendukung Palestina. "Masyarakat internasional sekarang harus bekerja melindungi rakyat Palestina," kata Abu Rudeina.

Empat belas anggota dari 15 anggota dewan tersebut pada hari Senin (18/12), memilih resolusi rancangan Mesir tersebut, yang tidak secara khusus menyebutkan nama AS atau Trump namun menyatakan penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem. Sementara Duta Besar AS Nikki Haley menentang resolusi tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

AS Veto Keputusan Dewan Keamanan PBB Terkait Yerusalem

Seorang wanita mengenakan bendera Amerika di atas kerudungnya pada aksi menentang kebijakan Trump atas Yerusalem di President Park tidak jauh dari istana kepresidenan Gedung Putih Washington, DC, Jumat (8/12) waktu setempat, atau (9/12) dini hari WIB.

CB, NEW YORK -- Amerika Serikat kembali diisolasi lebih jauh, pada Senin (18/12), lantaran keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS memblokir resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta agar deklarasi terkait Yerusalem tersebut ditarik mundur.

Sebanyak 14 anggota dewan memilih resolusi yang dibuat oleh orang Mesir, yang tidak secara khusus menyebutkan Amerika Serikat atau Trump namun mengungkapkan "penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem." Artinya, DK PBB menginginkan agar Yerussalem tetap menjadi bagian Palestina.

Namun, AS menanggapi negatif resolusi tersebut dengan menggunakan hak vetonya. "Apa yang kita saksikan di sini di Dewan Keamanan adalah sebuah penghinaan, tidak akan dilupakan," ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan setelah pemungutan suara seperti dikutip dari Reuters.

Haley juga menambahkan bahwa ini adalah veto pertama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat di lebih dari enam tahun. Ia pun justru menentang Dewan Keamanan PBB yang dinilainya tidak bersikap objektif.

"Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kita, ini harus menjadi malu bagi sisa Dewan Keamanan," kata Haley menambahkan.

Rancangan draft resolusi yang diajukan Mesir dalam Dewan Keamanan PBB tersebut menuntut agar semua negara mematuhi 10 resolusi di Yerusalem sejak tahun 1967, termasuk persyaratan bahwa status akhir kota diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

AS Veto Resolusi Yerusalem, Israel Senang, Palestina Kesal

NEW YORK - Tindakan Amerika Serikat (AS) memveto drfat resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal desakan pembatalan pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel memicu reaksi kontras bagi Israel dan Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu senang dan memuji Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley karena telah memveto resolusi tersebut.

”Terima kasih, Duta Besar Haley,” tulis Netanyahu di akun Twitter-nya.

”Di Hanukkah, Anda berbicara seperti Maccabi. Anda menyalakan lilin kebenaran Anda menghilangkan kegelapan (seperti yang mereka lakukan), satu orang mengalahkan banyak orang. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump, terima kasih, Nikki Haley,” lanjut Netanyahu.

Sebaliknya, Otoritas Palestina kesal dan mengecam veto tersebut. “Veto tersebut tidak dapat diterima, hal itu mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui seorang juru bicaranya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 15 anggota DK PBB, 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS yang jadi satu-satunya penolak draft resolusi itu marah dan menganggap tindakan 14 anggota DK PBB sebagai penghinaan.

Kekompakan 14 anggota DK PBB “mengeroyok” AS itu berlangsung dalam voting hari Senin waktu New York. Draft resolusi itu untuk mendesak pembatalan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).

”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian,” ujar Haley.

Menyadari kalah jumlah dukungan, AS pun menggunakan hak vetonya.

“Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya.

Langkah Washington menggunakan hak veto sudah bisa diprediksi sebelumnya, di mana Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley terang-terangan akan membela Israel dan menyatakan keputusan Presiden Trump sudah benar.

Credit sindonews.com

14 dari 15 Anggota DK PBB Tolak Status Yerusalem, AS: Penghinaan!

NEW YORK - Dari 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Amerika Serikat (AS) satu-satunya penolak draft resolusi itu marah dan menyebut tindakan 14 anggota DK PBB sebagai penghinaan.

Kekompakan 14 anggota DK PBB “mengeroyok” AS itu berlangsung dalam voting hari Senin waktu New York. Draft resolusi itu untuk mendesak pembatalan pengakuan Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).

”Ini memalukan untuk mengatakan bahwa kita sedang melakukan upaya perdamaian,” ujar Haley.

Menyadari kalah jumlah dukungan, AS pun menggunakan hak vetonya yang disesalkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

“Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah bukanlah sumber rasa malu bagi kami; Ini harus menjadi malu bagi sisa (anggota) Dewan Keamanan (PBB),” katanya.

Langkah Washington menggunakan hak veto sudah bisa diprediksi sebelumnya, di mana Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley terang-terangan akan membela Israel dan menyatakan keputusan Presiden Trump sudah benar.

“(Veto) itu tidak dapat diterima dan mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Abbas melalui seorang juru bicaranya.

Inggris dan Prancis telah mengindikasikan sebelumnya bahwa mereka ikut menentang AS menuntut agar semua negara mematuhi resolusi DK PBB soal Yerusalem yang telah ada sebelumnya, yakni resolusi yang mengamanatkan status Yerusalem diputuskan melalui perundingan oleh Palestina dan Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada AS atas pembelaannya.

”Terima kasih, Duta Besar Haley. Di Hanukkah, Anda berbicara seperti Maccabi. Anda menyalakan lilin kebenaran. Anda menghilangkan kegelapan. Satu mengalahkan banyak orang. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump,” tulis Netanyahu di Twitter.

Credit sindonews.com

Cegah Kawasan Jadi Proksi, RI Didorong Perkuat Militer

Kalangan pengamat menilai Indonesia harus mengubah pendekatan militer untuk mencegah kawasan ASEAN menjadi arena perebutan kepentingan negara-negara besar. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) harus bisa memperkuat persatuan antar-negara anggota untuk mencegah kawasan menjadi arena perebutan kepentingan antara negara-negara besar.

“Tahun ini menginjak 50 tahun ASEAN. Salah satu tugas yang harus dilakukan ASEAN adalah mencegah kawasan Asia Tenggara dan ASEAN sendiri menjadi proksi kompetisi kepentingan negara besar,” kata Retno dalam pidatonya saat membuka seminar bertemakan Geo-Political and Economic Shift in Indo-Pacific Region and Indonesian Foreign Policy, di Jakarta, Senin (18/12).

Dalam seminar yang digelar Indonesian Council on World Affairs (ICWA) dalam rangka peringatan 100 tahun Adam Malik, Retno mengatakan bukan hal yang mudah menyatukan seluruh suara dan kepentingan negara anggota ASEAN. Namun, hal itu, paparnya, bisa dilakukan dengan mulai memperjelas posisi negara msing-masing di kawasan.

Sebagai salah satu pendiri ASEAN, kata Retno, Indonesia memiliki pendirian yang kuat dalam memposisikan negara di kawasan, bahkan dunia internasional. Pendirian itu menjadi salah satu hal prinsip yang mesti dimiliki setiap negara dalam menghadapi tantangan dan perubahan di kawasan bahkan global.

“Indonesia harus memahami posisinya di kancah internasional. Memahami posisi negara berarti mengetahui apa kepentingan kita dan bagaimana kita bisa berkontribusi kepada dunia sehingga tidak mudah terbawa arus oleh pihak-pihak lainnya,” kata Retno.

Menanggapi pidato Menlu Retno, Presiden Indonesia Institute of Maritime Studies, Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan sudah saatnya bagi Indonesia mengubah pendekatan pertahannya menjadi lebih ofensif atau menyerang agar bisa menghadapi tantangan dan geo-politik/geo-ekonomi yang terus berubah di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Asia Tenggara.

Hal ini, menurut Connie, perlu dilakukan guna mendukung visi Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mampu mengantisipasi kawasan menjadi arena proksi atau persaingan kepentingan negara besar.

“Indonesia harus sesegera mungkin mengubah pendekatan pertahanan yang selama ini pasif dan cenderung bertahan menjadi lebih dinamis offensive pasive defense. Ini penting mendorong visi sebagai poros maritim dunia dan menghadapi perubahan di kawasan,” kata Connie dalam seminar yang sama.

Sebagai poros maritim dunia, Connie mengatakan, Indonesia perlu memperkuat elemen pertahanan udara dan maritim. Salah satunya dengan meningkatkan aktivitas TNI di di utara dan selatan Indonesia untuk menghadapi setiap ancaman yang timbul dari perairan dan udara.

Analis militer itu menanggapi perubahan geo-politik dan geo-ekonomi yang terjadi menyusul banyaknya pengaruh negara besar yang mencoba terlibat di kawasan strategis ini.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat elemen pertahanan maritim dan udara dari segala penjuru. Baik di Perairan Pasifik, maupun Samudera Hindia.

“Inilah keuntungan sekaligus pekerjaan rumah bagi Indonesia yang berada tepat di antara dua samudera besar,” lanjutnya.
Peneliti senior Pusat Studi Pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dewi Fortuna Anwar, juga mengingatkan ASEAN untuk mewaspadai permainan dan pengaruh negara besar di kawasan.

Karena letaknya yang strategis, Dewi mengatakan, sejumlah negara besar seperti China, Amerika Serikat, Jepang, Australia, bahkan India mencoba ikut mempengaruhi perubahan geo-politik dan geo-ekonomi di kawasan.

“Kita selama ini sudah lihat banyak kepentingan negara first power, second power, hingga middle power hadir di kawasan [Asia Tenggara]. Lihat saja konflik laut China Selatan. Dinamika hubungan antara negara besar ini bisa mempegaruhi kawasan Indo-Pasifik as a whole, terutama Asia Tenggara secara khusus,” kata Dewi.

Foto: REUTERS/Bullit Marquez/Pool
Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-50 di Manila, Filipina

Selain mengantisipasi, Dewi mengatakan, ASEAN juga harus bisa membuktikan bahwa organisasi regional itu mampu menyelesaikan masalah dan tantangan internal di kawasan. Seperti misalnya, konflik antara sesama anggota ASEAN hingga dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan negara-negara anggotanya.

Ia mengatakan, dengan bertambahnya umur ASEAN, semakin banyak pula pihak yang mengkritik bahwa organisasi tersebut tidak mampu menyelesaikan tantangan dan isu kawasan yang ditimbulkan oleh salah satu anggotanya.

“Banyak pihak yang kecewa dan menganggap bahwa ASEAN tidak punya pendirian tegas menindak negara anggotanya yang melanggar prinsip demokrasi dan HAM piagam ASEAN. Fakta ini menjadikan banyak masyarakat ASEAN skeptis terhadap kapabilitas organisasi regional ini untuk menghadapi tantangan eksternal, terutama kebangkitan China dan perubahan geopolitik lainnya yang tidak menentu saat ini,” kata Dewi.

Credit cnnindonesia.com

Pesawat China Latihan di Laut Timur, Korsel-Jepang Siaga

Latihan militer angkatan udara China di Laut Timur memicu kesiagaan Korea Selatan dan Jepang. (AFP PHOTO/ Frederic J. BROWN)

Jakarta, CB -- Angkatan udara China menggelar serangkaian latihan di Laut Jepang atau Laut Timur, pada Senin (18/12). Latihan tempur itu membuat sejumlah jet militer Korea Selatan dan Jepang bersiaga.

Melalui pernyataan, juru bicara Angkatan Udara China, Shen Jinke, menyebut latihan militer tersebut rutin dilakukan negaranya dan sah menurut hukum internasional. Dia berdalih Laut Jepang merupakan perairan internasional dan bukan milik Jepang.

Meski latihan digelar di Laut Jepang atau Laut Timur, sejumlah jet tempur dan pesawat pengebom China sempat melewati Selat Tsushima di selatan Laut Jepang atau Laut Timur, yang memisahkan perairan Korsel dan Jepang.

Shen juga menyinggung bahwa pasukannya turut merespons pergerakan pesawat militer Korsel saat latihan berlangsung

“Kami juga mendapati gangguan dari pesawat militer asing [selama latihan berlangsung], namun tetap berhasil melangsungkan latihan tersebut,” kata Shen, Senin (18/12), sebagaimana dikutip Reuters.

Jet tempur pengebom milik AS B-1B terbang di atas Pangkalan Udara Osan di Pyeongtaek, Korsel. (Foto: Reuters/Kim Hong-Ji)

Sementara itu di Seoul, Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korsel membenarkan bahwa sejumlah jetnya dikerahkan ke Laut Jepang atau Laut Timur guna bersiaga merespons latihan militer China tersebut.

Dalam pernyataannya, Korsel menyebut bahwa pasukannya mendapati lima jet tempur China masuk zona identifikasi pertahanan udara negara. Seoul pun mengklaim bahwa jet-jet tempur China itu juga terbang melewati zona pertahanan udara Jepang.

“Pesawat tempur kami hanya melakukan tindakan taktis normal, mengidentifikasi pesawat China dan melakukan pengawasan udara sampai mereka pergi,” bunyi pernyataan militer Korsel itu.

Selain itu, dalam latihan tersebut, pesawat China juga dilaporkan terbang mengitari teritorial Taiwan, wilayah yang selama ini berkeras ingin merdeka dari Beijing.

Secara terpisah, militer Taiwan mengatakan bahwa jet tempur China terbang di Perairan Bashi yang memisahkan wilayah itu dengan Filipina dan kembali ke pangkalannya melalui Selat Miyako di utara Taiwan.

Taipei juga memantau bahwa pengerahan jet tempur F-15 oleh Jepang untuk mencegat pesawat-pesawat militer China tersebut.

Latihan itu bukan yang pertama kalinya dilakukan Beijing dalam beberapa waktu terakhir. Pada pekan lalu, militer angkatan udara China juga melakukan patroli pengepungan pulau di dekat wilayah Taiwan.

Latihan itu dilakukan setelah seorang diplomat senior China mengancam untuk menyerang Taiwan jika tetap menerima kunjungan kapal perang Amerika Serikat.

Manuver militer China itu diprediksi memicu peningkatan ketegangan antara Beijing dan Taipei.

Hubungan Beijing dan Taipei sempat membaik di masa pemerintahan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou. Namun, hubunganitu kembali merenggang sejak Tsai Ing-wen dari Partai Demokrasi Progresif menang pemilihan umum presiden 2016 lalu.

Sejak itu, Taiwan terus melakukan terobosan baru dengan memperluas hubungannya bersama negara lain demi mendapat pengakuan internasional.

China pun menangguhkan mekanisme dialog reguler bersama Taiwan. Pemerintahan Presiden Xi Jinping bahkan mengaku tidak menutup kemungkinan akan menggunakan kekuatan militer untuk meredam keinginan separatis Taipei jika terdesak.

Credit cnnindonesia.com

Kisah Pilot Jet Tempur Berkejaran dengan UFO di Langit Amerika

CB, Jakarta - Pilot jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan dirinya pernah melihat benda seperti UFO selama menjalankan misi pelacakan.
Komandan David Fravor dan Letnan Komandan Jim Slaight mengatakan, keduanya melihat benda asing di langit yang kemudian berubah menjadi kilatan cahaya yang melaju dengan sangat cepat. Mereka tidak pernah melihat seperti itu sebelumnya.

Saat itu keduanya berada sekitar 100 mil dari pantai San Diego menerbangan pesawat tempur F/A-18F Super Hornets secara terpisah ketika melihat benda itu pada tahun 2004. Mereka menggambarkan benda itu berbentuk oval sepanjang 40 kaki dan lebar sekitar 50 kaki. Seperti yang dilansir Metro.uk pada 17 Desember 2017, benda yang dilihat keduanya itu kini dirilis oleh Pentagon.

Kejadian itu bermula ketika benda itu terdeteksi oleh radar Kapal Induk USS Princeton pada 2004. Kemudian muncul ingin tahu apakah pesawat misterius itu membawa senjata. Komandan kapal induk kemudian melacaknya selama beberapa minggu sebelum memerintahkan Fravor dan Slaight untuk mengeceknya secara langsung.

Menurut Fravor, benda-benda itu muncul di ketinggian 80.000 kaki kemudian melaju ke arah laut, berhenti pada jarak 20.000 kaki lalu kemudian melayang sebelum menghilang dari radar dan menembus langit.
Ketika berusaha mendekati untuk melihatnya, Fravor mengatakan benda itu mulai bergerak ke arahnya. Kecepatan benda itu mengalahkan kecepatan jet F18.

"Kami setidaknya berada 40 mil jauhnya, dan dalam waktu kurang dari satu menit benda ini sudah berada di titik puncak kami. Tapi lenyap saat kami tiba. Saya tidak tahu apa yang saya lihat.Tidak ada bulu, sayap, rotor dan outran pada F-18 kami," kata Fravor.
Laporan itu datang setelah Pentagon mengakui diam-diam melakukan investigasi mengenai UFO selama lima tahun sejak 2007 hingga 2012. Investigasi obyek asing luar angkasa itu menghabiskan dana US$ 22 juta atau sekitar Rp 297,2 miliar. Namun Pentagon tidak secara jelas menerangkan apakah program UFO itu berlanjut.

Credit TEMPO.CO

Pangeran Alwaleed Tolak Serahkan Hartanya Demi Bebas dari Tahanan

CB, Jakarta - Pangeran Alwaleed bin Talal, orang terkaya di Arab Saudi yang dituduh korupsi, ternyata menolak kesepakatan dengan aparat penegak hukum untuk menyerahkan harta kekayaannya sebagai syarat pembebasannya dari tahanan.
Dua sumber yang diwawancarai The Financial Times dalam liputan investigasinya, yang dikutip Middle East Monitor, menyebutkan pangeran Alwaleed memilih bertarung di pengadilan mengenai tuduhan itu. Orang terkaya di Arab Saudi itu bahkan sudah menyewa pengacara.

Alwaleed ditangkap pada November lalu bersama sekitar 200 anggota keluarga kerajaan dan pejabat senior terkait dengan pembersihan korupsi terbesar dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, 33 tahun, memimpin gerakan pemberangusan korupsi di lembaga pemerintahan, militer, dan keluarga kerajaan.

"Dia ditangkap Komite Antikorupsi yang diketuai Putra Mahkota Mohammed bin Salman lantaran diduga korupsi," tulis The Independent pada 6 November lalu.
Saudi berusaha menyelamatkan uang negara sedikitnya US$ 100 miliar dari hasil pemberantasan korupsi.
Investasi Alwaleed, baik di dalam maupun luar negeri, telah terpukul dengan penahanan dirinya selama dua bulan. Kekayaannya sekitar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 Indonesia, yang mencapai Rp 2.080 triliun.
Pangeran Alwaleed bin Talal adalah keponakan Raja Salman dan pemilik kerajaan bisnis di bawah bendera Kingdom Holding Company, yang menanamkan sahamnya di Citigroup dan Twitter.

Credit TEMPO.CO

India Diam soal Yerusalem Picu Kegelisahan Dunia Arab

NEW DELHI - Selusin duta besar negara-negara Arab di New Delhi meminta India untuk mengklarifikasi posisinya terhadap keputusan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Permintaan ini muncul di tengah kegelisahan dunia Arab atas sikap diam India.

Presiden AS Donald John Trump pada 6 Desember lalu mengumumkan bahwa Washington mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang memicu kemarahan di dunia Arab dan Muslim. Trump dalam pengumumannya juga memerintahkan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke kota suci itu segera.

Banyak negara, termasuk sekutu AS, yakni Inggris dan Prancis, mengkritik keputusan Trump. Namun, India memilih diam atau tidak memihak.

Kementerian Luar Negeri India dalam sebuah pernyataan singkat, mengatakan bahwa posisi India konsisten dan independen terhadap pihak ketiga manapun.

Pernyataan hambar itu memicu kritik tak hanya di dunia Arab tapi juga di dalam negeri. Sikap India dianggap tidak jalas, apakah pro atau anti-Palestina.

Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Namun, rakyat Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara mereka. Keputusan Trump telah membuyarkan mimpi rakyat Palestina itu sekaligus membahayakan harapan perdamaian Israel dan Palestina melalui solusi dua negara.

Pekan lalu, utusan dari negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, Mesir dan Kuwait yang berbasis di New Delhi bertemu dengan Menteri India untuk Urusan Luar Negeri MJ Akbar untuk memberi tahu pemerintah India mengenai hasil pertemuan Liga Arab pada 9 Desember yang mengecam keputusan AS.

Menurut sumber diplomat Arab, para utusan tersebut juga meminta tanggapan India yang lebih terbuka. Namun Akbar tidak memberikan kepastian.

Sumber diplomatik India mengatakan bahwa New Delhi tidak memiliki rencana untuk melakukan artikulasi lebih lanjut mengenai Yerusalem, yang merupakan inti dari konflik Israel-Palestina.

”Akbar tidak menjanjikan apapun,” kata sumber diplomatik tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dikutip Reuters, Senin (18/12/2017).

India adalah salah satu negara yang vokal dalam perjuangan Palestina saat memimpin Gerakan Non-Blok beberapa tahun silam. Namun, kini negara itu diam-diam mengejar hubungan dengan Israel.

Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, New Delhi telah beralih untuk melakukan hubungan yang lebih terbuka dengan Israel. Negara tersebut juga “mengangkat tirai” hubungan militer yang berkembang di antara kedua negara.

Modi pada bulan Juli lalu melakukan perjalanan pertama ke Israel dan tidak mampir ke Ramallah, markas besar Otoritas Palestina.

P.R. Kumaraswamy, seorang pakar hubungan luar negeri terkemuka di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, mengatakan ”pergeseran besar” pada kebijakan India telah terbukti sejak awal tahun ini ketika Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengunjungi New Delhi.

”Dengan presiden Palestina yang berdiri di sampingnya, Perdana Menteri Modi mengulangi dukungan India untuk negara bagian Palestina namun dengan hati-hati menghindari rujukan langsung ke Yerusalem Timur,” katanya.

Selama beberapa dekade, dukungan India untuk sebuah negara Palestina disertai dengan referensi eksplisit terkait Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. New Delhi tetap memilih bersikap netral.

Credit sindonews.com

Peringati Hari Nasional, Qatar Kecam AS soal Yerusalem

Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, di Istana Bogor, beberapa waktu lalu. Negaranya kembali menegaskan penolakan terhadap kebijakan Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kotaI srael. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Bertepatan dengan peringatan hari nasionalnya pada 18 Desember 2017, Pemerintah Qatar mengecaman Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hal tersebut diutarakan oleh Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmed bin Jassim Al-Hamar dalam pidatonya di acara jamuan memperingati hari nasional yang digelar di Jakarta, Senin (18/12).

"Seperti yang diketahui, Amerika Serikat mengakui al-Quds sebagai ibu kota Israel. Kami menegaskan posisi kami soal Palestina dan hak warga Palestina. Kami menolak dan mengecam keputusan AS," cetusnya, di hadapan para tamu dan duta besar negara-negara sekutu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Lulwa Al Khater pada pekan lalu telah mengungkapkan penolakan terhadap keputusan kontroversial Presiden Donald Trump yang juga akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dia menggarisbawahi bahwa langkah AS tidak mempunyai dampak pada status hukum maupun moral atas kota terjajah yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Kristen dan Yahudi.

Sikap lebih tegas lebih dulu datang dari para pemimpin negara-negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di Turki, mereka mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina untuk menolak kontroversial AS tersebut.

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan ini, kembali menegaskan hubungan baik antara Jakarta dan Doha. Selain Sri, tampak pula mantan Menteri Luar Negeri era Abdurrahman Wahid, Alwi Shihab, dalam gelaran tersebut.

"Indonesia dan Qatar punya hubungan kuat dalam beragam aspek. Terlihat sejumlah kunjungan tingkat tinggi, termasuk kunjungan Emir Sheikh Tamim bin Hamad al Thani ke Jakarta, Oktober lalu," kata Ahmed.

Hari nasional Qatar dirayakan setiap 18 Desember untuk memperingati unifikasi negara tersebut pada 1878 silam. Peringatan ini baru dimulai pada 2007 lalu setelah Tamim bin Hamad al Thani yang saat itu masih menjadi putra mahkota emir mengeluarkan dekrit.

Diketahui, hari libur nasional diadakan pada 18 Desember, bertepatan dengan hari kemerdekaan Qatar.

Credit cnnindonesia.com

PBB akan voting rancangan resolusi penolakan Yerusalem ibu kota Israel

Massa melakukan aksi damai untuk Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Jumat (8/12/2017). Aksi tersebut sebagai bentuk sikap protes atas kebijakan sepihak Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. () (ANTARA /Rivan Awal Lingga)

PBB (CB) – Dewan Keamanan PBB pada Senin akan melakukan pemungutan suara tentang rancangan resolusi penolakan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, ungkap diplomat, Minggu waktu setempat.
Kemarin, Mesir menuntut pemungutan suara tersebut, sehari setelah mereka menyajikan langkah yang kemungkinan akan diveto oleh AS.
Trump bulan ini mengumumkan bahwa dia mengakui Yerusalem ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan AS di sana dari Tel Aviv, sehingga memicu protes dan menuai kecaman.
Wakil Presiden AS Mike Pence akan mengunjungi Yerusalem Rabu pekan ini demi mengatasi krisis dari salah satu isu paling kontroversial dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina itu.
Israel merebut bagian timur kota itu menyusul Perang 1967 dan menganggap semua wilayah Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tak terbagi. Sementara itu, Palestina menegaskan bahwa bagian timur kota itu adalah ibu kota negara masa depan mereka.
Rancangan resolusi yang diperoleh AFP itu menekankan bahwa Yerusalem adalah masalah yang "harus diselesaikan melalui negosiasi" dan mengungkapkan "penyesalan mendalam atas keputusan terbaru yang berkaitan dengan status Yerusalem" tanpa secara rinci menyinggung langkah Trump.
"Setiap keputusan dan aksi yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki pengaruh hukum, tidak berlaku dan batal dan harus dicabut," kata mereka.
Beberapa diplomat mengatakan mereka memperkirakan AS akan menggunakan hak vetonya untuk memblokir langkah itu, tetapi sebagian besar dari 14 anggota lain diperkirakan akan mendukung rancangan resolusi tersebut.
Dewan tersebut akan menggelar pertemuan tertutup pada Senin untuk mendiskusikan rancangan resolusi sebelum pemungutan suara, ungkap sejumlah diplomat, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Mesir siapkan resolusi PBB hadapi keputusan AS mengenai Yerusalem

Seorang pria membentuk siluet saat meniupkan Shofar, tanduk biri-biri, dengan latar belakang Masjidil Aqsa (kanan) yang berlokasi di kota tua Yerusalem yang dikenal dengan Baitul Maqdis, Minggu (10/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad)

Kairo, Mesir (CB) - Ketua Parlemen Mesir Ali Abdel-Aal pada Ahad (17/12) mengatakan Mesir sedang mempersiapkan resolusi PBB untuk menghadapi pengakuan AS mengenai Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Ketika berbicara selama sidang parlemen, Abdel-Aal mengatakan Mesir telah mulai menghubungi semua pemimpin Arab dan sejumlah pejabat asing buat resolusi tersebut.

Abdel-Aal menegaskan Yerusalem akan tetap menjadi kota Arab, dan kembali menyampaikan penolakan Mesir atas keputusan AS untuk mengakui kota suci itu sebagai Ibu Kota Israel dan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Semua anggota Parlemen Mesir menghadiri sidang tersebut dengan mengenakan kain selempang yang bertuliskan "Yerusalem adalah Arab".

Abdel-Aal mengambahkan wakil Mesir untuk Dewan Keamanan PBB telah menyerukan penyelenggaraan sidang darurat untuk membuat pemerintah AS mencabut keputusannya, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang.

Pada 6 Desember, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke kota suci yang menjadi sengketa itu.

Pengumuman Trump menyulut penentangan dan pengutukan luas dari negara Arab dan Muslim.

Yerusalem berada pada inti konflik Palestina-Israel.

Meskipun Israel merebut Yerusalem Timur dari Jordania dalam Perang 1967 dan mengumumkan seluruh kota tersebut sebagai "ibu kotanya yang tak terpisahkan" pada 1980, tindakan itu tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Rakyat Palestina berkeras mereka mesti mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya dalam penyelesaian akhir.

Berdasarkan kesepakatan perdamaian terdahulu Palestina-Israel, status Yerusalem mesti diputuskan melalui pembicaraan status-akhir antara Palestina dan Israel.

Credit antaranews.com

Putin Berterima Kasih CIA Gagalkan Serangan Besar di Rusia

WASHINGTON - Gedung Putih mengatakan bahwa Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikar (AS) senang telah membantu menggagalkan serangan besar di Rusia yang direncana teroris. Presiden Vladimir Putin menelepon Presiden Donald John Trump untuk menyampaikan terima kasih.

Peran CIA adalah memberikan peringatan awal kepada Pemerintah Rusia sehingga serangan tersebut berhasil digagalkan. Menurut Gedung Putih, banyak nyawa manusia terselamatkan berkat tindakan dinas intelijen Amerika itu.

“Presiden Vladimir Vladimirovich Putin dari Rusia menelepon Presiden Donald John Trump hari ini untuk berterima kasih atas peringatan lanjutan yang diberikan badan intelijen Amerika Serikat kepada Rusia mengenai sebuah rencana teror besar di Saint Petersburg, Rusia,” bunyi pernyataan dari Gedung Putih.

”Berdasarkan informasi yang diberikan Amerika Serikat, pihak berwenang Rusia berhasil menangkap para teroris sesaat sebelum serangan yang bisa menewaskan sejumlah besar orang. Tidak ada nyawa di Rusia yang hilang dan penyerang teroris ditangkap dan sekarang dipenjara,” lanjut pernyataan Gedung Putih.

Gedung Putih juga mencatat bahwa presiden Rusia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Direktur CIA Michael Pompeo, yang disampaikan melalui Trump.”Kedua pemimpin sepakat bahwa operasi melawan terorisme ini berfungsi sebagai contoh hal positif yang dapat terjadi ketika negara kita bekerja sama,” imbuh Gedung Putih.

Pemerintah AS tidak merinci kapan CIA memberikan informasi penting tersebut kepada Kremlin. Dalam Dinas Keamanan Rusia (FSB) telah melakukan serangkaian penangkapan anggota sel teroris yang terkait dengan kelompok Islamic State atau ISIS pada hari Rabu dan Kamis lalu di Saint Petersburg.

FSB menyita sejumlah besar bahan peledak, senjata, amunisi dan menggerebek sebuah lokakarya pembuatan bom.Para ekstremis merencanakan serangkaian serangan di tempat-tempat umum, termasuk rencana serangan bom bunuh diri dan sebuah rencana ledakan di Katedral Kazan, sebuah gereja Kristen Ortodoks yang terkenal.

Sementara itu, Kremlin dalam sebuah pernyataan yang dikutip Senin (18/12/2017) membenarkan bahwa Putin menelepon Trump pada hari Minggu untuk mengucapkan terima kasih atas kerja CIA dalam membantu mencegah serangan teror di Kota Saint Petersburg, Rusia utara.

“Agen tersebut telah memberikan informasi, membantu menahan para teroris yang merencanakan ledakan,” kata Kremlin dalam sebuah pernyataan yang di-posting di situsnya.

“Informasi yang diterima dari CIA sudah cukup untuk mencari dan menahan penjahat,” lanjut Kremlin.”Kepala negara Rusia menghubungi presiden Amerika untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur CIA dan petugas intelijen Amerika yang menerima informasi ini.”

Credit sindonews.com