Jumat, 04 Agustus 2017

Ancaman Militer Meningkat di Semenanjung Korea, Korut Salahkan AS

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengecam Amerika Serikat karena meningkatnya ancaman militer. Begitu laporan kantor berita pusat Korut mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri.

"Pejabat militer AS dan Korea Selatan (Korsel) secara terbuka menyatakan bahwa mereka akan memusatkan aset strategis terakhirnya di sekitar semenanjung Korea dengan manifestasi eksplisit dari niatnya untuk melakukan serangan bersenjata ke Korut," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (4/8/2017).

Menurut juru bica tersebut petualangan militer yang dilakukan oleh AS termasuk melakukan latihan peluncuran rudal bersama dengan Korsel dan menargetkan Korut.

Ia menambahkan bahwa ancaman militer AS termasuk mengirim dua pembom strategis B-1B ke udara di atas semenanjung Korea untuk melakukan latihan pengeboman udara selama 10 jam. Ia juga menunjuk simulasi pencegatan rudal balistik Korut dan penyebaran peluncur THAAD tambahan di Korsel.

"Uji coba kedua rudal balistik antar benua Hwasong-14 oleh Korut, yang dilakukan pada 28 Juli dimaksudkan untuk mengirim peringatan keras kepada AS. Sayangnya, AS masih berpikir bahwa gertakan militernya akan berhasil," kata juru bicara tersebut.

"Setiap bentuk ancaman militer atau pemerasan oleh AS tidak akan pernah menakut-nakuti Korut dan, sebaliknya, hanya akan melipatgandakan tekad tentara Korea dan orang-orang untuk memusnahkan musuh," kata juru bicara tersebut.

Credit sindonews.com

Rouhani Dilantik Jadi Presiden Iran untuk Masa Jabatan Kedua

TEHERAN - Hassan Rouhani secara resmi dilantik untuk masa jabatan kedua Presiden Iran pada hari Kamis kemarin. Upacara pelantikan Hassan Rouhani itu diawasi langsung oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

"Saya mengonfirmasi pemungutan suara dan menunjuk Anda sebagai presiden republik ini," kata Khamenei di depan audiensi yang dipenuhi pejabat Iran seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (4/8/2017).

Khamenei memuji jumlah pemilih yang tinggi dan partisipasi yang antusias dalam pemilihan bulan Mei lalu. Ia menilai hal itu sebagai tanda-tanda keberhasilan rezim Islam dalam memperkuat karakter republik dan rezim revolusioner yang populer.

Di antara mereka yang hadir pada upacara tersebut adalah mantan presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang tidak disukai lagi dengan pendiriannya dan kemudian dilarang tampil sebagai kandidat.

Dalam pidatonya, Khamenei meminta Rouhani untuk menekankan ekonomi perlawanan yang berfokus pada peningkatan lapangan kerja dan produksi nasional pada saat tingkat pengangguran resmi telah mencapai 12,6 persen.

Rouhani, seorang pria berusia 68 tahun, meraih kemenangan meyakinkan atas lawan beratnya Ebrahim Raisi pada pemilu bulan Mei lalu. Ia berjanji untuk melanjutkan upayanya membangun kembali hubungan dengan Barat dan mempromosikan kebebasan sipil di Iran.

Namun, dia telah menghadapi banyak tekanan dari lawan konservatif dan sekarang menghadapi ancaman yang meningkat dari Amerika Serikat (AS), yang mengeluarkan sanksi baru terhadap Iran pada hari Rabu lalu.

Credit sindonews.com

AS Tangguhkan Bantuan Dana untuk Palestina

WASHINGTON - Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat (AS) menyetujui undang-undang yang akan menangguhkan bantuan keuangan kepada Otoritas Palestina. Bantuan tersebut ditangguhkan hingga otoritas Palestina berhenti memberikan penghormatan kepada pelaku yang membunuh warga negara AS dan Israel.

Anggota panel yang dipimpin Partai Republik memilih 16-5 untuk meluluskan RUU yang disponsori oleh Sens Lindsey Graham dan Ketua Komite, Senator Bob Corker, R-Tenn.

Corker mengatakan bahwa Otoritas Palestina membagikan uang bulanan sebesar USD3.500 kepada orang-orang Palestina yang melakukan tindak kekerasan dan keluarga mereka. Jumlah pembayaran tergantung pada panjang hukuman penjara yang mereka terima atas kejahatan tersebut.

"Bagi saya, ini hampir merupakan definisi penjahat perang," kata Corker menanggapi tentang pembayaran tersebut seperti dikutip dari ABC News, Jumat (4/8/2017).

RUU tersebut dinamakan Taylor Force, seorang mahasiswa MBA di Vanderbilt University dan lulusan West Point yang mengunjungi Israel pada bulan Maret 2016 ketika dia ditikam sampai mati oleh seorang warga Palestina. Force berasal dari Lubbock, Texas.

Graham mengatakan Otoritas Palestina memuji pembunuh Force sebagai "martir heroik" dan dia menyebut pembayaran itu sebagai "bayar untuk dibunuh."

"Taylor adalah seorang pahlawan Amerika yang dibunuh secara brutal di tangan teroris. Namun, alih-alih mengutuk serangan mengerikan ini, dan banyak contoh lain sepertinya, Otoritas Palestina memberi penghargaan kepada teroris," kata Graham dalam sebuah pernyataan.

Permintaan anggaran administrasi Trump untuk tahun fiskal 2018 mencakup sekitar USD260 juta untuk program pembangunan ekonomi dan penegakan hukum di Tepi Barat dan Gaza.

Credit sindonews.com

Israel Dukung Kepala Intelijen Palestina Jadi Suksesor Abbas

JERUSALEM - Khawatir jika Presiden Palestina Mahmaoud Abbas meninggal mendadak, Israel mendukung kepala dinas intelijen sebagai penggantinya. Demikian laporan surat kabar Ibrani harian Israel Hayom melaporkan.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa ada kandidat potensial lain sebagai suksesor Abba namun bobot politiknya hampir dapat diabaikan.

"Siapa pun yang ingin menggunakan kekuasaan harus tetap berpegang pada pimpinan Jenderal Intelijen Mayor Jenderal Majid Faraj karena dia adalah kunci utama untuk semua skenario dan ini adalah suara terkuat di Tepi Barat dalam hal keamanan," seperti disadur Middle East Monitor dari Israel Hayom, Jumat (4/8/2017).

Surat kabar tersebut juga menjelaskan bahwa Faraj memiliki hubungan baik dengan pasukan keamanan Israel. "Dan pertempuran melawan Hamas memberi dia nilai tinggi, dan dia adalah orang yang mungkin mengajukan pertanyaan sendiri: Mengapa bukan saya?" tulis media itu.

Surat kabar tersebut menunjukkan dalam sebuah artikel oleh Jenderal Moshe Elad bahwa Abbas berada di bawah tekanan besar yang dapat menyebabkan ia mengundurkan diri atau meninggal tiba-tiba. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Palestina itu mengalami kelelahan yang berasal dari tekanan psikologis hebat yang dideritanya dalam beberapa bulan terakhir.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuntut agar Abbas berhenti membayar gaji tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Ini adalah langkah yang tidak dapat dilakukan presiden Palestina saat ini atau di masa depan karena ini adalah resep ajaib untuk bunuh diri politik. Ini juga menunjukkan bahwa Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi memberikan dukungan kepada Presiden Abbas.

Credit sindonews.com

Nyaris Dihantam Rudal Korut, Air France Perluas Zona Larangan Terbang

PARIS - Maskapai penerbangan Air France-KLM telah memperluas zona larangan terbangnya di atas Korea Utara (Korut). Keputusan itu diambil setelah salah satu jetnya terbang diatas lokasi di mana sebuah rudal balistik antar benua (ICBM) meluncur sepuluh menit kemudian.

"Penerbangan Air France 293, Boeing 777 membawa 323 orang dari Tokyo ke Paris, nyaris terkena rudal ICBM Korut terbaru pada tanggal 28 Juli sekitar 100 km," kata juru bicara maskapai penerbangan tersebut, mengutip data penerbangan yang dikeluarkan oleh Jepang seperti dilansir dari Reuters, Jumat (4/8/2017).

"Air France-KLM terbang langsung ke Tokyo dan Osaka dan perluasan zona larangan terbang bisa membuat penerbangan 10 menit sampai 30 menit lebih lama, tergantung pada arahannya," sambung juru bicara tersebut.

Korut mengatakan pada hari Sabtu bahwa tes ICBM terbarunya membuktikan kemampuan negara itu untuk menyerang daratan Amerika. Uji coba ini menarik peringatan tajam dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sebuah teguran dari China.

Dalam sebuah pernyataan, Trump mengecam uji coba rudal balistik Korut. Trump menyebut uji coba tersebut sebagai tindakan sembrono dan berbahaya.

"Dengan mengancam dunia, senjata dan tes ini selanjutnya mengisolasi Korea Utara, melemahkan ekonominya, dan membuat rakyatnya tersiksa," kata Trump sembari berjanji akan melindungi AS dan sekutunya.

Sementara China mendesak Korea Utara (Korut) untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. Beijing juga meminta kepada kompatriotnya untuk menghentikan tindakan apapun yang dapat meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.

Credit sindonews.com

FBI Tangkap Pakar yang Akhiri Serangan WannaCry

Ilustrasi peretas. (Thinkstock/g-stockstudio)

Jakarta, CB -- Peneliti keamanan siber yang dinilai membantu menetralisir serangan ransomware WannaCry belum lama ini telah ditangkap oleh Biro Federal Investigasi. atau FBI.

Marcus Hutchins, peneliti malware berbasis di Inggris, mendapat perhatian karena mendeteksi kelemahan WannaCry pada Mei lalu.

Ia ditahan FBI di Nevada beberapa hari setelah puluhan ribu peretas berkumpul di konferensi keamana di Las Vegas.

"Kami mengetahui bahwa ia ditangkap," kata seorang juru bicara polisi Amerika Serikat yang dikutip Reuters, Jumat (4/8). "Ini bukan kasus kami, tapi FBI."

Perwakilan di kantor FBI di Las Vegas dan kantor pusat badan detektif itu di Washington masih belum memberikan komentar terkait hal ini.

Malware atau perangkat lunak jahat WannaCry menginfeksi ratusan ribu komputer dan mengganggu pabrik mobil, rumah sakit, toko-toko dan sekolah di lebih dari 150 negara.

Penangkapan Hutchins pertama kali dilaporkan situs keamanan Motherboard pada Kamis. Laporan itu menyebut Hutchins ditangkap sehari sebelumnya.

Credit CNN Indonesia

Pakar yang Hentikan WannaCry Ditangkap karena Kasus Peretasan

Ilustrasi peretas. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Sejumlah dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Marcus Hutchins, pakar keamanan siber yang dianggap membantu menetralisir serangan ransomware WannaCry belum lama ini, ditangkap FBI karena kasus peretasan yang berbeda.

Peneliti malware berusia 23 tahun yang berbasis di Inggris itu ditangkap FBI di Las Vegas pada Rabu, kata juru bicara Kementerian Kehakiman AS. Dia berada di antara puluhan ribu peretas yang berkumpil di kota tersebut untuk menghadiri konvensi Black Hat dan Def Con.

Berkas dakwaan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di Wisconsin menuding pria yang dikenal dengan nama lain "MalwareTech" itu telah mengiklankan, menyebarkan dan mengambil keuntungan dari kode malware "Kronos" yang mencuri data perbankan daring dan kartu kredit. Hutchins diduga terlibat dalam kejahatan itu pada Juli 2014 dan Juli 2015.

Menghadapi enam tuntutan tekait Kronos, Hutchins didakwa bersama seorang rekan disebutkan namanya. Namun, kasus ini tidak terungkap hingga akhirnya ia ditangkap.

Hutchins dihadapkan pada hakim Nancy Koppe di Las Vegas, Kamis. Dan Coe, seorang pengacara federal, mengatakan Hutchins "bekerja sama dengan pemerintah sebelum dijatuhkan tuntutan."

Sidang tersebut dijadwalkan untuk berlanjut Jumat sore untuk menentukan apakah ia akan diwakilkan oleh penasihat hukum swasta atau pengacara pemerintah federal.

Diberitakan Reuters, Hutchins tidak menunjukkan emosi berarti sementara Koppe membacakan tuntutan terhadapnya.

Malware Kronos

Perangkat lunak jahat Kronos yang diunduh dari sematan surat elektronok membuat sistem komputer korban mudah ditembus pencuri data perbankan dan kartu kredit. Dengan demikian, para pelaku kejahatan bisa menggunakannya untuk menyedot uang dari rekening-rekening bank.

Menurut surat dakwaan, rekan Hutchins yang turut disidang itu mengiklankan malware Kronos di AlphaBay, pasar gelap internet yang telah ditutup otoritas pada bulan lalu. Penyidik menyatakan situs itu memungkinkan pengguna anonim untuk memfasilitasi perdagangan global narkotik, senjata api, perangkat peretasan dan barang-barang ilegal lain.

Kementerian Kehakiman menyebut Kronos digunakan untuk mencuri data perbankan di Kanada, Jerman, Polandia, Perancis, Inggris dan negara-negara lain.

Credit CNN Indonesia

Peneliti 'Pahlawan' WannaCry jual Malware Ribuan Dolar

Ilustrasi peretas. (Reuters/Kacper Pempel)

Jakarta, CB -- Marcus Hutchins, peneliti yang terkenal karena menghentikan serangan malware WannaCry, ditangkap oleh FBI karena membuat perangkat lunak jahat lain. Program itu dijual dengan harga ribuan dolar di pasar gelap.

Peneliti malware berusia 23 tahun yang berbasis di Inggris itu ditangkap FBI di Las Vegas pada Rabu, kata juru bicara Kementerian Kehakiman AS. Dia berada di antara puluhan ribu peretas yang berkumpil di kota tersebut untuk menghadiri konvensi Black Hat dan Def Con.

Berkas dakwaan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di Wisconsin menuding pria yang dikenal dengan nama lain "MalwareTech" itu telah mengiklankan, menyebarkan dan mengambil keuntungan dari kode malware "Kronos" yang mencuri data perbankan daring dan kartu kredit. Hutchins diduga terlibat dalam kejahatan itu pada Juli 2014 dan Juli 2015.

Menurut berkas dakwaan yang diperoleh CNN, Jumat (4/8), Hutchins berperan sebagai pembuat malware tersebut. Sementara itu, seorang rekan yang tidak disebutkan namanya bertindak sebagai penjual program jahat tersebut.

Pada 13 Juli 2014, sebuah video yang menunjukkan cara bekerja "Trojan Perbankan Kronos" diunggah di internet secara publik dan bisa diakses oleh siapa saja. Rekan anonim Hutchins tampil sebagai peraga dalam rekaman tersebut.

Nerlas tersebut menunjukkan bahwa pada bulan depannya, ia membuka penjualan Kronos di forum internet seharga $3.000 atau Rp40 juta .

Dugaan tindak kejahatan itu terus berlangsung hingga pada April 2015, mereka mengiklankan Kronos di forum pasar gelap AlphaBay.

Pada 11 Juni 2015, sebuah versi dari malware tersebut dibeli seharga $2.000 dalam mata uang digital, setara dengan Rp26 juta.

Perangkat lunak jahat Kronos yang diunduh dari sematan surat elektronok membuat sistem komputer korban mudah ditembus pencuri data perbankan dan kartu kredit. Dengan demikian, para pelaku kejahatan bisa menggunakannya untuk menyedot uang dari rekening-rekening bank.

Menurut surat dakwaan, rekan Hutchins yang turut disidang itu mengiklankan malware Kronos di AlphaBay, pasar gelap internet yang telah ditutup otoritas pada bulan lalu. Penyidik menyatakan situs itu memungkinkan pengguna anonim untuk memfasilitasi perdagangan global narkotik, senjata api, perangkat peretasan dan barang-barang ilegal lain.

Kementerian Kehakiman menyebut Kronos digunakan untuk mencuri data perbankan di Kanada, Jerman, Polandia, Perancis, Inggris dan negara-negara lain.

Credit CNN Indonesia

Turki ganti komandan militer angkatan darat, laut, dan udara

Bendera Turki (REUTERS/Murad Sezer)

Ankara (CB) - Badan militer tertinggi Turki, Rabu (2/8), mengganti komandan militer angkatan darat, udara dan laut dalam sebuah pertemuan penting, lebih dari setahun setelah upaya kudeta gagal, lapor media Turki.

Dewan Militer Agung (Supreme Military Council/YAS) memutuskan untuk mengganti komandan pasukan darat Jenderal Salih Zeki Colak, kepala angkatan laut Laksamana Bulent Bostanoglu dan komandan angkatan udara Jenderal Abidin Unal, ungkap lembaga penyiaran CNN Turki.

Colak akan digantikan oleh Jenderal Yasar Guler, yang sekarang menjabat sebagai kepala polisi militer sekaligus mantan wakil kepala staf, ungkap saluran tersebut.

Bostanoglu akan digantikan oleh Wakil Laksamana Adnan Ozbal, sementara Jenderal Hasan Kucukakyuz akan menggantikan Unal sebagai komandan angkatan udara, tambah CNN Turki sebagaimana dikutip AFP.

Keputusan yang dibuat selama pertemuan YAS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Binali Yildirim itu akan dipresentasikan ke hadapan Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk persetujuan resmi pada Rabu.

Dewan tersebut biasanya bertemu setahun sekali, tetapi pertemuan tersebut adalah yang ketiga kali sejak upaya kudeta gagal pada 15 Juli 2016 yang ditudingkan kepada ulama Fethullah Gulen, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Gemas tak menang-menang di Afghanistan, Trump ingin pecat jenderalnya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Washington (CB) - Keraguan Presiden Donald Trump mengenai perang di Afghanistan telah mengantarkan kepada tersendatnya penuntasan strategi baru AS di Asia Tengah, bahkan mendorongnya mengeluarkan saran agar panglima militer AS di kawasan itu dipecat, kata para pejabat AS seperti dikutip Reuters.

Dalam rapat 19 Juli lalu di Ruang Situasi di Gedung Putih, Trump menuntuk para penasihat keamanannya untuk memberikan informasi lebih mengenai apa yang disebut salah seorang pejabat sebagai pengakhiran perang di negara di mana AS sudah menghabiskan waktu 16 tahun berperang melawan Taliban tanpa ada tanda-tanda berakhir.

Rapat berubah keruh manakala Trump meminta Menteri Pertahanan James Mattis dan Kepala Staf Gabungam Jenderal Marinir Joseph Dunford, agar memecat Jenderal John Nicholson, panglima pasukan AS di Afghanistan, dengan alasan tidak memenangkan perang.

"Kita tidak menang," kata dia kepada mereka seperti diucapkan lagi seorang pejabat yang meminta namanya tidak disebutkan.

Dalam rapat itu juga penasihat strategis Trump, Steve Bannon, bersitegang dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih H.R. McMaster mengenai arah kebijakan AS.

Para pejabat yang mengikuti rapat itu terkejut oleh keluhan Trump yang menyebut militer telah membiarkan AS kalah perang.

Mattis, McMaster dan beberapa pejabat berusaha meyakinkan Trump agar dia mau menerapkan strategis mereka.

Credit antaranews.com

Trump putus asa pada perang Afghanistan, ingin pecat komandan militer

Dokumentasi satu tabung mortir meledak, menewaskan empat prajurit Afganistan dan juru foto tentara Amerika Serikat yang mengambil foto, Spc Hilda I Clayton, dalam latihan Tentara Nasional Afganistan (ANA) di Provinsi Laghman, Afganistan, 2 Juli 2013. Foto pada 2013 diluncurkan untuk jurnal Military Review Angkatan Darat Amerika Serikat terbitan Mei-Juni. (US Army/Spc. Hilda Clayton/Handout via REUTERS )

... Kita belum juga mencapai kemenangan...

Washington (CB) - Keraguan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap perang di Afghanistan membuat negara itu harus menunda penerapan siasat baru di kawasan Asia Selatan.

Keraguan itu bahkan membuat Trump mempertimbangkan memecat komandan militer Amerika Serikat di kawasan itu, kata sumber Gedung Putih pada Rabu.

Saat menggelar rapat di ruang darurat Gedung Putih, Trump meminta semua anggota kabinet keamanan memberikan keterangan lebih mengenai keadaan terkini di tempat Amerika Serikat menghabiskan 16 tahun perang melawan Taliban tanpa tanda kemenangan.

Rapat tersebut memanas saat Trump meminta Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Joseph Dunford, memecat Jenderal John Nicholsin, panglima pasukan Amerika Serikat di Afghanistan karena tidak berhasil menang perang.

"Kita belum juga mencapai kemenangan," kata Trump kepada dua orang tersebut, sebagaimana dikutip dari sejumlah sumber, yang tidak ingin jati dirinya terungkap.

Saat rapat itu selesai, pejabat setara menteri koordinator politik, Steve Bannon, terlibat adu mulut dengan pejabat setara menteri koordinator keamanan HR McMaster terkait arah kebijakan Amerika Serikat.

Beberapa pejabat meninggalkan rapat itu dalam kondisi terkejut oleh keluhan presiden bahwa militer telah membiarkan Amerika Serikat kalah dalam peperangan.

Mattis, McMaster, dan beberapa pejabat tinggi lainnya kini berusaha menjawab keraguan Trump dalam cara yang bisa membuat sang presiden pemarah untuk menyetujui strategi baru di Asia Selatan, kata sumber-sumber tersebut.

Gedung Putih sendiri tidak berkomentar terhadap laporan mengenai pertemuan tersebut.

Rapat lain bersama para pejabat tinggi dijadwalkan akan digelar pada Kamis.

Trump sendiri pada awal tahun memberi Mattis kewenangan untuk mengirim pasukan militer Amerika Serikat sesuai dengan kebutuhan. Namun, rencana menteri pertahanan tersebut untuk menambah 4.000 tentara menjadi 8.400 untuk bertugas di Afghanistan, kini harus tertahan karena keluhan Trump.

"Semuanya bergantung pada persetujuan terkait strategi baru," kata seorang pejabat pemerintahan mengenai pengiriman pasukan tambahan.

Trump sudah sejak lama skeptis terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam peperangan di negara asing dan menyatakan tidak tertarik untuk mengirim pasukan militer tanpa rencana spesifik mengenai apa peran mereka dan untuk berapa lama.

Sejumlah pejabat mengatakan bahwa Trump meminta agar Afghanistan juga turut menanggung biaya satu trilyun dolar AS, dalam bentuk kekayaan tambang, sebagai bayaran atas bantuan keamanan bagi pemerintah Afghanistan.

Namun demikian, tanpa jaminan keamanan di seluruh bagian negara, tidak mungkin bagi Afghanistan untuk mengekspor kekayaan tambang tersebut ke pasar internasional, kecuali ke Iran.

Trump juga mengeluh karena menganggap China mengambil lebih banyak dari pertambangan di Afghanistan, kata sumber itu.

Credit antaranews.com

Qatar beli tujuh kapal perang dari Italia

Bendera Qatar. (Flickr/Juanedc)

Doha (CB) - Qatar pada Rabu (2/8) mengumumkan pesanan senilai 5 miliar euro atau sekitar Rp78,9 triliun untuk tujuh kapal perang dari Italia di tengah krisis diplomatik yang sudah berlangsung selama hampir dua bulan dengan negara tetangganya Arab Saudi dan para sekutunya.

 "Kami telah menandatangani kontrak atas nama Angkatan Laut Qatar untuk membeli tujuh kapal perang dari Italia seharga 5 miliar euro," kata Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dalam konferensi pers di Doha dengan Menteri Luar Negeri Italia Angelino Alfano.

Kontrak tersebut ditandatangani menyusul penandatanganan kontak awal pada Juni 2016 untuk kesepakatan antara grup Italia Fincantieri dan Qatar untuk membeli empat korvet, satu kapal amfibi dan dua kapal patroli.

Alfano menyambut baik kesepakatan itu dalam sebuah cuitan, yang menurutnya dapat membuka 1.000 pekerjaan di Italia.

Pada Juni tahun ini, Amerika Serikat menyetujui penjualan pesawat tempur F-15 senilai 12 miliar dolar AS (sekitar Rp159,9 triliun) kepada Qatar, menegaskan kembali dukungan untuk negara emirat tersebut dalam krisis diplomatik terburuk di Teluk dalam beberapa dekade.

Arab Saudi dan para sekutunya termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada 5 Juni, menuduh Doha mendukung kelompok ekstremis dan menjalin hubungan dekat dengan musuh bebuyutannya Iran.

Qatar membantah tuduhan itu dan menuduh blok pimpinan Saudi memberlakukan "blokade" terhadap negara emirat kecil tersebut, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Kamis, 03 Agustus 2017

LAPAN Ungkap Konsekuensi Jika Manusia Jadi Makhluk Antariksa

Ilustrasi: Ada potensi bahaya yang mengintai manusia jika tinggal lama di luar angkasa. (Foto: Dok. Wikipedia)

Jakarta, CB -- Ketertarikan warga dunia untuk menjadi orang pertama di negara merdeka antariksa Asgardia mulai memicu tanda tanya dari banyak kalangan. Salah satunya adalah mengenai konsekuensi negatif yang berpotensi membahayakan manusia.

Seperti diketahui, menjadi warga negara suatu negara berarti mengharuskan seseorang tinggal lama di suatu wilayah. Namun, ada potensi bahaya yang mengintai manusia jika harus mendiami luar angkasa dalam jangka waktu lama.

Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), Thomas Djamaluddin mengungkapkan potensi bahaya yang mungkin akan dihadapi manusia ketika menetap di Asgardia.

Menurutnya, tubuh manusia akan semakin lemas ketika hidup untuk jangka waktu lama di lingkungan dengan gravitasi mikro.

"Manusia tinggal lama di antariksa kondisi tubuhnya makin melemah karena kondisi gravitasi mikro. Potensi kekurangan oksigen, air, dan makanan bisa terjadi dengan keterbatasan di antariksa," ucapnya saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (2/8).

Kendati demikian, potensi ini menurut Thomas tidak diketahui banyak orang, termasuk masyarakat Indonesia yang telah mendaftar sebagai Asgardian. Dia menilai banyak orang hanya sekadar ikut-ikutan saja mendaftar.

"Sekadar ikut-ikutan. Mereka belum tahu konsekuensinya," Thomas menanggapi tingginya jumlah WNI yang tertarik menjadi Asgardian.

Hingga Kamis (3/8) pagi tercatat ada 293.213 orang yang mendaftar untuk menjadi Asgardian. Indonesia menempati peringkat keempat dengan 18.332 orang yang menunjukkan ketertarikan untuk menjadi warga negara Asgardia.

Sebelumnya, Thomas juga telah menjelaskan bahwa Asgardia menghendaki warganya berasal dari negara yang membolehkan dwi-kewarganegaraan. Hal ini membuat WNI tak mungkin menjadi Asgardian sah secara hukum.

Selain itu, warga yang pindah ke Asgardia diyakininya akan dikenai biaya yang sangat mahal. Sebab, teknologi yang saat ini ada belum mampu menopang koloni manusia dalam waktu sangat lama di luar Bumi.

Credit CNN Indonesia

Mimpi WNI Jadi Warga Negara Antariksa

Ilustrasi: WNI dianggap tidak mungkin bisa menjadi Asgardian. (Foto: dok. nasa.gov)

Jakarta, CB -- Ilmuwan komputer asal Rusia, dr Igor Ashurbeyli, mengumumkan bahwa timnya tengah membuka pendaftaran bagi penduduk negara merdeka, Asgardia. Tak sembarang negara, penduduk di negara ini akan menjadi orang-orang pertama yang bisa tinggal di luar angkasa.

Sontak hal ini memicu ketertarikan banyak orang untuk ikut mendaftar sebagai orang pertama yang menjadi warga negara antariksa. Tak terkecuali warga negara Indonesia.

Hingga pertengahan Juli 2017, diketahui sudah ada 500 ribu calon warga negara yang mendaftar. Sekitar 16.173 warga negara Indonesia diketahui ikut mendaftarkan diri.

Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Thomas Djamaluddin menanggapi ketertarikan WNI yang ingin beralih kewarganegaraan menjadi Asgardian--sebutan untuk warga negara Asgardia. Menurutnya, WNI tidak mungkin bisa jadi Asgardian.

"Masyarakat Asgardia, warganya berasal dari negara yang memperbolehkan dwi-kewarganegaraan. WNI tidak boleh dwi-kewarganegaraan sehingga seharusnya ditolak oleh Asgardia,” terang Thomas kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Senin (31/7).

Selain itu, Thomas juga meyakini bahwa legalitas koloni di luar angkasa hingga saat ini masih diperdebatkan. Hukum Keantariksaan internasional selama ini hanya terkait dengan negara peluncur objek antariksa.

Lebih lanjut, Asgardia disebut masih sekadar mimpi belaka. Sebab, masih ada banyak kendala yang harus ditangani sebelum mampu mewujudukan koloni di antariksa. Padahal sebelumnya, Ashurbeyli sudah menjanjikan akan meluncurkan satelit kedua pada 2018 untuk memberikan jutaan rumah kepada manusia di luar angkasa.

"Teknologi daya dukung kehidupan di antariksa untuk jumlah manusia yang banyak belum ada. Belum ada teknologinya untuk hidup lama di antariksa," sambung Thomas.

Tak hanya itu, ia juga memperkirakan bahwa biaya hidup untuk tinggal di Asgardia akan sangat mahal.

Sebagai ilustrasi, biaya pengiriman suplai makanan untuk astronaut di Stasiun Luar Angkasa (ISS) melalui roket SpaceX yang termurah mencapai US$133 miliar untuk sekali perluncuran pada akhir 2017.

Credit CNN Indonesia

Korea Tegang, China Desak Semua Pihak Tahan Diri

Photo : REUTERS/Erik De Castro

Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

CB – Menteri Luar Negeri China Wang Yi mendesak seluruh pihak untuk menahan diri agar situasi di Semenanjung Korea tak semakin memanas. Pernyataan tersebut ia sampaikan Kamis, 3 Agustus 2017. Ia memastikan China sudah jelas sangat mengutuk aksi uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara.
Diberitakan oleh Reuters, Wang Yi menyampaikan pernyataan tersebut di Beijing, tak lama setelah pemerintah AS meminta seluruh warganya yang berada di Korea Utara untuk segera kembali dan melarang warga AS berkunjung ke Korea Utara. Larangan itu tidak diberlakukan bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, larangan tersebut akan berlaku efektif pada 1 September 2017. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan AS bukan musuh Korea Utara dan tidak berniat mengganti atau menyingkirkan rezim pemerintah Korea Utara. Namun jika Korea Utara terus menerus menganggap AS sebagai ancaman dan melakukan tindakan yang mengancam, maka pemerintah AS akan menentukan sikap.
Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memuncak setelah Jumat pekan lalu Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal jenis ICBM, yang mampu melintasi antar benua. Melalui KCNA, kantor berita pemerintah Korea Utara disebutkan, rudal tersebut mampu menjangkau seluruh daratan di Amerika.

Aksi Korea Utara ditanggapi oleh Presiden AS Donald Trump. Sepanjang akhir pekan lalu, Trump terus melemparkan kekesalannya melalui akun Twitter, sesuatu yang dianggap oleh media China sebagai hal yang sia-sia. “Saat ini dibutuhkan pemadam api, bukan pelempar kayu,” tulis kantor berita China Xinhua menanggapi aksi emosional Trump.

Credit VIVA.co.id

Muslim Uighur Tak Boleh Gunakan Bahasa Mereka di Sekolah

Photo : REUTERS

Pria berjenggot dari etnis Uighur di Xinjiang, China.

CB – Pemerintah China kembali memberlakukan larangan pada Muslim Uighur. Kali ini mereka melarang kelompok Muslim mayoritas di China itu menggunakan bahasa etnik mereka di sekolah.
Larangan itu disampaikan pada Juni lalu. Akhir Juni, pemerintah China melalui Departemen Pendidikan di Provinsi Hotan (Hetian) mengeluarkan lima instruksi yang melarang penggunaan dan pengajaran bahasa tersebut di sekolah-sekolah.

Menurut instruksi tersebut, sekolah harus berkeras untuk secara penuh memopulerkan bahasa umum dan sistem penulisan nasional sesuai hukum, dan menambahkan pendidikan bahasa etnis berdasarkan prinsip dasar pendidikan bilingual, ujar Radio Free Asia, seperti dikutip Independent, Kamis 3 Agustus 2017.
Dikatakan bahwa sekolah juga harus melarang penggunaan bahasa Uighur dalam kegiatan kolektif, kegiatan publik dan pengelolaan sistem pendidikan, dan dengan tegas memperbaiki metode yang salah untuk menyediakan pelatihan bahasa Uighur kepada guru bahasa China.

Ketika anak-anak kembali bersekolah di musim gugur, sekolah-sekolah tersebut harus dengan tegas sudah menggunakan bahasa Mandarin. Dan mereka wajib menggunakan bahasa Mandarin sejak usia kanak-kanak hingga SMU. Penggunaan bahasa Mandarin akan menjadi cakupan bahasa umum dan sistem penulisan.
Sekolah yang melakukan hal politik, dan menolak menerapkan perintah tersebut akan dituduh "berwajah dua" dan akan dihukum berat.

Muslim Uighur adalah kelompok mayoritas di Provinsi Xinjiang, namun mereka terus mendapatkan tekanan dari pemerintah China. Beberapa tahun terakhir mereka kerap melakukan perlawanan dan pemberontakan. Pemerintah China menuduh Muslim Uighur sebagai kelompok ekstremis dan radikal.
Meskipun pemerintah China mengakui 56 etnis minoritas yang berbeda - termasuk orang-orang Uighur - di negara ini, namun mereka terus berusaha menindak ekspresi individu untuk menciptakan masyarakat yang homogen di bawah komunisme.

Pemerintah nasional di Beijing mengatakan bahwa mereka mencoba untuk memperkenalkan "sistem bilingual" di sekolah-sekolah di wilayah dengan memfasilitasi penggunaan dua bahasa, Mandarin dan Uighur. Namun, praktik sekolah di wilayah tersebut dipaksa untuk dilakukan secara monolingual.

Ilshat Hassan, Presiden Asosiasi Uighur Amerika yang berbasis di AS, mengatakan pemerintah daerah telah melanggar undang-undang China mengenai penghormatan terhadap etnis minoritas.

Credit VIVA.co.id

Bitcoin Cash mulai beredar, begini ceritanya

NEW YORK. Pecahan mata uang digital Bitcoin mulai beredar pada Selasa 1 Agustus lalu. Sekelompok miner yang merupakan memiliki otoritas transaksi, developer, investor dan pengguna bitcoin mengaktifkan User Activated Hard Fork (UAHF) lewat Bitcoin Improvement Proposal (BIP 91). BIP 91 ini mendapatkan dukungan dari 93,8% miner untuk memecah kode dasar software Bitcoin dan menghasilkan mata uang baru, Bitcoin Cash.
Lewat UAHF, sekelompok miners ini memecah blockchain menjadi dua jalur. Blockchain adalah semacam dompet virtual yang berisi transaksi yang sudah terjadi.

Selama ini, kapasitas blockchain ini dibatasi maksimal penambahan 1 megabyte (MB) data setiap 10 menit. Inilah sebenarnya pemicu pemecahan mata uang digital Bitcoin.
Sebenarnya, pembatasan ini dilakukan untuk melindungi Bitcoin dari serangan cyber. Tapi, pengguna harus menunggu berhari-hari untuk menyelesaikan transaksi pada jam-jam padat.
Mulanya, ada dua usulan solusi untuk masalah ini. Pertama, menambah ukuran block lebih dari 1 MB. Kedua, memindahkan informasi dari blockchain ke file terpisah.
Banyak developer memilih yang kedua. Muncullah Segwit2x. Berdasarkan rencana awal, pemecahan file ini akan dilakukan Agustus, diikuti oleh penambahan ukuran blok menjadi 2 MB November mendatang.
BBC melaporkan, sebagian miners mengumumkan peluncuran Bitcoin Cash. Alasannya, penggunaan skema Segwit2x tidak menjamin bahwa blockchain kemudian akan ditambah sesuai rencana awal.
Bitcoin Cash memiliki ukuran dompet 8 MB dan tidak akan ada pemecahan file. Menurut Blockdozer Explorer yang merupakan perusahaan penyedia data mata uang digital, perlu waktu hingga enam jam untuk mengambil Bitcoin Cash. "Kelambatan ini mungkin terjadi karena kurangnya dukungan dari miners pada Bitcoin Cash," ungkap Blockdozer.
Hingga Selasa malam, median harga Bitcoin Cash berada di level US$ 146,37. Sedangkan harga Bitcoin berada di US$ 2.729, turun 4,6% dari posisi hari Senin (31/7).
Setelah pemecahan dari Bitcoin, Bitcoin Cash akan memiliki catatan dari blockchain Bitcoin, menghasilkan nomor token yang sama, ditambah dengan mata uang baru. Pemegang Bitcoin memiliki akses setara Bitcoin Cash.

Ryan Taylor, chief executive Dash Core mengatakan, kemungkinan Bitcoin ini akan berumur pendek. "Bitcoin Cash tidak menyelesaikan masalah ukuran. Bitcoin Cash memiliki kantong lebih besar, tapi masih kurang teknologi yang kredibel untuk menangani banyak pengguna," kata Taylor kepada Reuters.

Credit kontan.co.id

BPPT Siap Dukung Pengembangan Mobil Listrik

Mobil listrik GE3 produksi produsen otomotif Cina, GAC Motors pada pameran International Auto Show di Detroit, Amerika Serikat, 9 Januari 2017, China Daily News.

CB, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengaku siap mendukung pengembangan mobil listrik di Indonesia. Deputi bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT, Eniya L. Dewi, mengatakan BPPT telah melakukan kajian teknologi untuk menciptakan kendaraan berbasis energi listrik.

Eniya menyatakan pihaknya terus berupaya mengembangkan berbagai purwarupa moda transportasi bertenaga listrik mulai dari motor, trolleyt bus dan mobil listrik. "Intinya kami fokuskan inovasi ini bisa masuk ke industri, agar motor listrik, baterai dan manufaktur lainnya dapat melibatkan industri dalam negeri," kata Eniya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 3 Agustus 2017.

Eniya menuturkan hal di atas merupakan kunci dalam pengoperasian mobil listrik, terlebih ia melihat mobil listrik memiliki ketergantungan pada daya tahan baterai. Ia menambahkan agar mobil dapat menempuh perjalanan jauh, maka baterai harus mampu menyimpan energi dalam kapasitas besar.

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya mendukung pengembangan mobil listrik. Komitmen Presiden ini dilatarberlakangi banyak pertimbangan, seperti perubahan global dan dampaknya terhadap iklim dan lingkungan.

Presiden meminta semua persiapan termasuk regulasi dan riset harus disusun mulai sekarang. Ia juga menyatakan BPPT bisa mengambil peran dalam penelitian dan pengembangan mobil listrik tersebut.

Menurut Eniya model plug-in mengisi daya baterai mobil harus disediakan cukup besar. Paling kecil antara 30-50 kilowatt (kW). Dari sisi baterai yang diperlukan adalah yang mampu menyimpan daya listrik berkapasitas besar dan bisa diisi ulang dalam waktu singkat .

Eniya menjelaskan mobil listrik produksi Mitsubishi, Toyota, Nissan, BMW, dan Mercedes-Benz, masih membutuhkan 14 jam untuk mengisi baterai jika tidak disediakan sumber listrik dengan kerapatan arus tinggi. "Untuk itu ketersediaan sumber listrik di tempat umum, sangat penting."

Lebih lanjut, Eniya memberikan rekomendasi agar infrastruktur pendukung seperti tempat untuk pengisian baterai menjadi perhatian."Selain teknologi baterai yang andal tadi, perlu juga diperhatikan adanya infrastruktur penyedia listrik. Istilahnya seperti pom bensin atau SPBU untuk moda transportasi listrik," ucapnya.

Eniya berharap BPPT mendapat dukungan dari semua pihak dalam upaya mewujudkan mobil listrik yang bisa di produksi sendiri oleh Indonesia, lalu juga dengan memperhitungkan bagaimana tahapan pengembangan, inovasi dan industrialisasinya "BPPT siap mewujudkan mobil listrik buatan Indonesia. Tentunya untuk mencapai cita tersebut dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak."

Terkait dengan fenomena pemanasan global, Eniya setuju moda transportasi massal yang menggunakan listrik, penting untuk menurunkan emisi. Langkah lainnya juga dapat diperkuat dengan regulasi mengikat untuk transportasi logistik yang harus memenuhi persyaratan emisi rendah.

Credit TEMPO.CO

NASA Cari Petugas Pelindung Bumi dari Alien, Gajinya Rp 2,5 M

Ramai berita temuan Alien di Media menjelang konferensi pers NASA Rabu siang Â waktu New York.Â www.express.co.uk

CB, Washington DC - Badan Antariksa Amerika, NASA, sedang mencari petugas perlindungan Bumi dengan gaji hingga $ 187.000 (Rp 2,5 miliar) per tahun. Pekerjaan itu tercipta setelah penandatanganan Perjanjian Luar Angkasa 1967.

Petugas itu akan memastikan bahwa manusia tidak mengotori planet, bulan, dan benda-benda lainnya di luar angkasa. Mereka juga harus membantu mencegah setiap mikroba asing menyebar ke Bumi.

Ilmuwan pemerintah AS bekerja keras untuk melindungi masyarakat. Beberapa mempelajari penyakit menular dan pengobatan yang efektif. Lainnya memastikan bahwa obat, makanan, kendaraan, atau produk konsumen sesuai yang diklaim dan tidak merugikan siapa pun.

Tapi kepedulian di kantor pusat NASA adalah luar angkasa, yang menjadi alasan mengapa badan antariksa itu kini membuka lowongan pekerjaan untuk petugas perlindungan planet.

Tugasnya? Membantu mempertahankan bumi dari kontaminasi asing, dan membantu Bumi menghindari kontaminasi dunia asing yang mencoba untuk mengeksplorasi.

Bayarannya adalah gaji dengan enam angka, mulai dari US$ 124.406 sampai US$ 187.000 setahun, plus tunjangan lainnya.

Sementara banyak lembaga antariksa mempekerjakan petugas perlindungan planet, mereka sering kali merupakan pekerjaan paruh waktu.

Faktanya, hanya ada dua pekerjaan penuh waktu untuk peran itu di dunia, satu di NASA dan yang lainnya di European Space Agency. Hal itu disampaikan Catharine Conley, satu-satunya petugas perlindungan planet NASA sejak 2014.

"Iklan lowongan baru ini adalah hasil dari relokasi posisi yang saya pegang saat ini di Kantor Keselamatan dan Kepastian Misi, yang merupakan otoritas teknis independen dalam NASA," kata Conley kepada Business Insider dalam sebuah email pada hari Selasa, 1 Agustus 2017.

Petugas perlindungan planet NASA dari alien sesekali berkesempatan untuk melakukan perjalanan ke pusat antariksa di seluruh dunia dan menganalisis robot planet.

Credit TEMPO.CO

Cina Bikin Superkomputer untuk Ungkap Misteri Antariksa

Gambaran artis ledakan dahsyat di periode awal terbentuknya Alam Semesta

CB, Beijing - Ilmuwan asal Cina menguji superkomputer untuk membuat virtual antariksa terbesar yang pernah ada, akhir pekan lalu. Pengujian ini, menurut tim ilmuwan, merupakan pemanasan untuk komputer canggih yang mereka sebut Sunway Taihulight. Komputer ini menggunakan 10 juta core prosesor.

"Dari simulasi ini Anda bisa lihat bagaimana alam semesta lahir," kata Gao Liang, ilmuwan Kepala Grup Komputasi Kosmologi di Chinese Academy of Sciences, seperti dilansir laman berita South China Morning Post, Senin, 31 Juli 2017.

Simulasi virtual antariksa yang dibuat ilmuwan Cina ini hanya bisa berjalan selama satu jam. Sekadar perbandingan, Juni lalu, simulasi serupa pernah dibuat oleh tim ilmuwan dari Universitas Zurich, Swiss, dan bisa berjalan selama 80 jam.

Meski begitu, simulasi tim Cina ini memang berukuran lima kali lebih besar ketimbang yang dikembangkan ilmuwan Zurich. Tentunya, ini sebuah prestasi yang luar biasa bagi dunia sains di Cina.

Liang mengatakan, simulasi lahirnya antariksa dan galaksi-galaksi di dalamnya ini dibuat untuk membantu para ahli astronomi mencari daerah yang paling berpotensi untuk diteliti lebih mendalam. "Juga mencari tahu benda misterius di antariksa: dark matter dan dark energy," ujarnya.

Simulasinya, Liang bercerita, berjalan sangat seru. Dari sana kita bisa lihat bagaimana galaksi-galaksi di alam semesta tercipta dan mengekspansi tiap sudut jagat selama puluhan juta tahun setelah Big Bang.

Sayangnya, di tengah serunya simulasi, komputer harus segera dimatikan. Liang menjelaskan, superkomputer ini memang masih memiliki kelemahan tak bisa bekerja dengan kekuatan penuh.

"Harus diistirahatkan dulu sebelum dipakai kembali," ujar dia. "Kami harus bisa menemukan cara untuk memaksimalkan kinerja Sunway."

Alam semesta kita, kata Liang, berumur sekitar 13,8 miliar tahun. Untuk bisa melihat sampai sana dengan superkomputer, harus menunggu Sunway generasi selanjutnya. Artinya, dia menjelaskan, komputer tersebut harus memiliki kecepatan 10 kali lipat ketimbang Sunway. "Dan mungkin baru bisa terlaksana pada 2019," ujarnya.

Credit TEMPO.CO

Kisah Resep Tulang Naga, Aksara Kuno Misterius, dan Sejarah Cina

Aksara Cina kuno di tempurung kura-kura yang belum bisa terpecahkan. (National Museum of Chinese Writing)

CB, Henan - Siapa sangka tulang naga ternyata ada dan menjadi resep obat-obatan pada era Cina kuno. Tentunya, bukan tulang naga sebetulnya. Melainkan tempurung kura-kura raksasa.

Seperti dilansir laman berita The New York Post, tempurung tersebut ditemukan pertama kali pada 1899 oleh Wang Yirong, peneliti aksara kuno Cina, yang saat itu terkena malaria. Tempurung kura-kura berumur 3.000 tahun yang disebut sebagai "resep tulang naga". Sekadar informasi, di Cina, tempurung kura-kura dipercaya sebagai obat penambah stamina dan malaria.

Awalnya, dia ingin menghaluskannya sebagai obat malaria. Namun, dia menyadari bahwa ada tulisan kuno yang cukup penting di balik tempurung tersebut. Dia pun langsung menghentikan proses penghalusan tulang "naga" itu.

Setelah diselidiki, tulisan kuno tersebut ternyata berasal dari Dinasti Shang, kerajaan yang berkuasa di wilayah timur Cina. Dia lalu mencari ke beberapa apotek setempat dan berhasil menyelamatkan beberapa tempurung yang juga memiliki aksara kuno. Sejak saat itupun dia memulai penelitiannya untuk mengungkap misteri aksara kuno di tempurung naga.

Sayangnya, hingga Yirong meninggal, penelitiannya belum selesai. Sempat terbengkalai, Luo Zhenyu, ahli bahasa Cina kuno, akhirnya mengambilalih penelitian Yirong pada 1908. Dia jugalah yang berhasil mengungkap tempurung-tempurung tersebut berasal dari Anyang. Pada 1920, penggalian untuk mengungkap misteri "resep naga" dimulai.

Sejak saat itu, setidaknya ada 200 ribu tempurung kura-kura dan tulang-belulang hewan lainnya beraksara kuno ditemukan. Sebanyak 50 ribu di antaranya memiliki teks dari dinasti berbeda. Hampir semuanya ditemukan di dekat Anyang, daerah yang menjadi pusat pemerintahan Dinasti Shang, yang berkuasa selama 1600 sampai 1064 sebelum Masehi.

Dan sejak saat itu pula ahli linguistik Cina berhasil menerjemahkan 2.000 dari 5.000 karakter kuno. Meski begitu, karena kondisi dan nama daerah yang telah berubah, para peneliti sulit memverifikasi lokasi yang dimaksud dalam tulisan tersebut.

"Kami masih mendalami lebih lanjut dengan perbandingan naskah-naskah lain," kata Liu Fenghua, salah satu peneliti dari Zengzhou University, seperti dikutip dari laman berita South China Morning Post.

National Museum of Chinese Writing, selaku pemilik tempurung beraksara kuno tersebut, membuka sayembara dengan nilai yang cukup menggiurkan. Museum menawarkan hadiah 100 ribu Yuan, atau sekitar Rp 250 juta, untuk setiap kata yang berhasil diterjemahkan. Tentunya, dengan bukti yang cukup dan dikurasi oleh para ahli bahasa Cina kuno.

Dalam laman situs mereka, pihak Museum menjelaskan, tulisan-tulisan tersebut kemungkinan besar berisi prediksi masa depan dan sejarah Cina kuno. Dalam laman situs Cambridge University Library dijelaskan, bahwa tempurung beraksara kuno telah menjadi sumber sejarah bagi para peneliti.

"Tidak hanya berisi nama-nama kaisar Dinasti Shang, melainkan juga kapan pusat kota dibangun, tanaman yang umum, bencana, kejadian astronomi, hingga pernikahan keluarga kerajaan," demikian yang tertulis di laman situs.

Tertarik untuk mencoba menerjemahkannya? Silakan datang ke National Museum of Chinese Writing.

Credit TEMPO.CO

Rudal Terbaru Korea Selatan Menarget Ledakkan Bunker Kim Jong-un

Militer Amerika Serikat menembakan rudal taktis MGM-140 menggunakan Multiple Launch Rocket System (MLRS) M270, pda saat latihan bersama dengan Korea Selatan di Pantai Tim,ur Korea, 5 Juli 2017. Latihan ini dilakukan setelah Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar benua Hwasong-14. South Korean Defense Ministry via Getty Images

CB, Seoul - Korea Selatan baru-baru ini memamerkan senjata andalannya berupa rudal yang mampu membunuh Kim Jong-un meskipun bersembunyi di dalam bunker.

Setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik antarbenua atau rudal ICBM pada Jumat, 28 Juli 2017, Amerika Serikat dan Korea Selatan langsung menanggapi dengan memamerkan kekuatan militer yang besar.

Korea Selatan menunjukkan kemampuan yang sangat menarik dengan peluncuran rudal Hyunmoo-II buatan dalam negeri yang dapat menembus jauh ke dalam bunker bawah tanah dan menghancurkan apa saja yang berada di dalamnya.

Setelah tes itu, juru bicara presiden Korea Selatan mengatakan bahwa rudal tersebut akan menjadi komponen kunci dalam melawan kemungkinan serangan rudal Korea Utara.

Dalam video uji coba penembakan rudal Hyunmoo-II, terlihat rudal itu menembus tanah-tanah padat sebelum mengirim bola api keluar dari salah satu ujung bunker.

Seperti yang dilansir Business Insider pada 2 Agustus 2017, kekuatan ledakan rudal Hyunmoo-II Korea Selatan bahkan menghancurkan apa saja yang tersimpan dalam bunker dan melelehkan replika manusia di dalamnya. Rudal ini sepertinya menarget Kim Jong-un yang diduga bersembunyi di bunker jika pecah perang.

Credit TEMPO.CO

Tak Percaya AS, Korsel Pertimbangkan Bangun Senjata Nuklir

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, cb -- Korea Selatan mulai mempertimbangkan untuk mengembangkan program senjata nuklir karena Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump dianggap tak dapat dipercaya, sementara ancaman Korea Utara yang kian nyata.

"Kebijakan 'Amerika yang utama' dari Trump menimbulkan sentimen publik. Mereka ingin ada keseimbangan kekuatan antara Korea Utara dan Korea Selatan," ujar Moon Chung-in, penasihat keamanan untuk Presiden Moon Jae-in.

Moon Jae-in sebenarnya menolak gagasan pengembangan program senjata nuklir di Korsel. Namun menurut Moon Chung-in, masyarakat sudah mulai gerah dengan ancaman dari Korut.

Korsel sendiri sudah beberapa kali mencoba mengembangkan program senjata nuklirnya hingga akhirnya menyerah pada medio 1970-an, atas desakan dari AS. Kini, Korsel pun bergantung pada senjata nuklir senilai US$4 ribu dari AS.

Sebagaimana dilansir Independent, perbincangan ini mulai memanas setelah Korut sukses melakukan dua uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) dalam kurun waktu satu bulan.

Uji coba terakhir pada pekan lalu mulai meresahkan para pejabat AS yang awalnya tidak yakin akan jarak tempuh rudal Korut.

Berselang beberapa hari setelah itu, AS langsung mengumumkan akan melakukan uji coba ICBM pada Rabu waktu setempat.

Credit CNN Indonesia

Ron Paul: Trump Tak Sabar Berpacu Menuju Perang

WASHINGTON - Ikon Libertarian Ron Paul menuduh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengkhianati janjinya kepada pemilih Amerika karena mencari konflik baru dengan Iran atau pun Korea Utara (Korut). Mantan senator Partai Republik ini memperingatkan bahwa perang bisa mengakhir jabatan Trump sebagai presiden AS.

”Presiden Trump tampaknya tidak sabar berpacu menuju setidaknya satu perang yang mengerikan. Mungkin dua. Pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan menjadi yang pertama? Korea Utara atau Iran?,” tulis mantan anggota Kongres berusia 81 tahun itu di kolom mingguannya yang diterbitkan di situs Ron Paul Institute for Peace and Prosperity.

Paul juga menyinggung sanksi baru AS terhadap Rusia yang diteken Trump atas tekanan Kongres AS.

”Dengan tekanan yang terus berlanjut baik dari Demokrat maupun Republik atas tuduhan 'Russiagate' yang belum terbukti, semakin terlihat dia akan mencari bantuan dengan memulai sebuah 'perang kecil yang menyenangkan’,” lanjut Paul.

“Jika dia melakukannya, bagaimanapun, (masa) kepresidenannya kemungkinan akan berakhir dan dia mungkin pada akhirnya akan meledak menjadi perang yang jauh lebih besar dalam prosesnya,” papar Paul yang pernah memperebutkan nominasi presiden dari Partai Republik pada 2008 dan 2012.

Gedung Putih telah berusaha untuk memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Pyongyang atas serangkaian uji coba rudal yang dilakukan atas perintah Kim Jong-un selama setahun terakhir.

Paul percaya bahwa Trump ingin memainkan peran proaktif dalam kebuntuan apapun dengan rezim Kim. Menurutnya, penerbangan pesawat pembom B-1 AS di atas semenanjung Korea baru-baru ini menjadi contoh bahwa Trump mengirim pesan yang jelas bahwa dia siap untuk menyerang.

Paul lebih jauh mengkritik peningkatan kekuatan Angkatan Laut AS di Teluk Persia dalam beberapa bulan terakhir, yang menyebabkan bentrokan antara kapal Iran dan Amerika.

”Bayangkan jika Angkatan Laut AS telah menemukan kapal perang Iran di Teluk Meksiko menembakkan senapan mesin ke arah mereka saat mereka mendekati orang-orang Iran,” terang Paul, yang secara konsisten menganjurkan sebuah kebijakan non-intervensionisme, seperti dikutip Russia Today, Kamis (3/8/2017).

Mantan politisi AS ini mencatat bahwa kesediaan Iran mematuhi persyaratan perjanjian nuklir di era Presiden Obama telah membuat Trump kecewa.

Credit sindonews.com

Senator AS:Trump Bilang akan Ada Perang dengan Korut

WASHINGTON - Senator Lindsey Graham mengaku diberitahu Presiden Donald Trump bahwa akan ada perang antara Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) yang dipicu program rudal negara “nakal” tersebut. Menurutnya, perang akan pecah jika Pyongyang terus mengancam menargetkan AS dengan rudal balistik antarbenua (ICBM).

”Dia telah memberitahu saya, saya percaya dia,” kata senator Partai Republik itu hari Selasa waktu AS. ”Jika saya orang China, saya juga akan mempercayainya, dan melakukan sesuatu untuk itu,” katanya lagi.

Graham mengatakan bahwa Trump tidak akan membiarkan rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut memiliki ICBM dengan kemampuan nuklir untuk menghantam Amerika.

”Jika ada perang yang harus dihentikan (Kim Jong-un), itu akan terjadi di sana. Jika ribuan orang mati, mereka akan mati di sana. Mereka tidak akan mati di sini. Dan dia telah mengatakan kepada saya ke wajah saya,” kata Graham, seperti dikutip NBC News, Rabu (2/8/2017).

Para pakar militer menyatakan bahwa tidak ada pilihan bagus untuk mengatasi Korut, karena jika membunuh Kim Jong-un, orang-orang Korea Selatan termasuk warga AS di Korea Selatan menjadi taruhannya.

Graham mengatakan bahwa ahli militer “salah” dengan menyebut tidak ada opsi yang bagus. ”Ada opsi militer untuk menghancurkan program senjata Korut dan Korut itu sendiri,” katanya.

Korut pertama kali menguji sebuah ICBM pada tanggal 4 Juli 2017. Rudal bisa dikategorikan sebagai ICBM atau rudal balistik antarbenua jika memiliki jangkauan setidaknya 3.500 mil.

Jika uji coba ICBM Korut itu terkonfirmasi, maka rudal rezim Kim Jong-un itu benar-benar mampu mencapai wilayah AS. Dalam uji coba, ICBM Korut mendarat di Laut Jepang.

Stasiun televisi negara Korut telah menayangkan perayaan besar uji coba rudal berbahaya itu sebagai bagian dari sejarah Pyongyang.

Credit sindonews.com

Trump Teken Sanksi, Rusia: Deklarasi Perang Ekonomi Total!

MOSKOW - Moskow marah setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meneken sanksi terbaru terhadap Rusia. Perdana Menteri (PM) Rusia Dmitry Medvedev menyebut, langkah Trump atas tekanan Kongres itu sebagai deklarasi perang ekonomi total terhadap Moskow.

PM Medvedev menyampaikan kemarahannya itu melalui Twitter. Menurutnya, Trump sejatinya tidak suka dengan sanksi tersebut. Tapi, presiden AS itu terancam digulingkan jika tidak menuruti kehendak Kongres.

Sanksi baru ini dijatuhkan Washington kepada Moskow atas tuduhan Rusia ikut campur pemilu presiden AS tahun 2016. Sanksi ditandatangani Trump semalam.

“Pemerintahan Trump telah menunjukkan kelemahan total dengan menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Kongres dengan cara yang paling memalukan. Ini mengubah keseimbangan kekuatan di lingkaran politik AS,” tulis Medvedev di Twitter melalui akun @MedvedevRussiaE, yang dikutip Kamis (3/8/2017).

”Ini mengakhiri harapan untuk memperbaiki hubungan kita dengan pemerintah baru AS,” lanjut dia mengacu pada penyataan Trump yang berulang kali ingin membangun hubungan baru dan baik dengan Rusia.

”Kedua, ini adalah sebuah deklarasi perang ekonomi total terhadap Rusia,” imbuh Medvedev.

“Institusi AS sepenuhnya mengalahkan Trump. Presiden tidak senang dengan sanksi baru tersebut, namun dia tidak bisa tidak menandatangani undang-undang (sanksi) itu,” papar PM Medevedev.

”Langkah-langkah baru akan datang, dan pada akhirnya mereka bertujuan untuk menyingkirkannya dari kekuasaan.”

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Donald Trump resmi menandatangani rancangan undang-undang (RUU) tentang pemberlakuan sanksi baru terhadap Rusia. RUU yang kini jadi undang-undang tersebut juga membatasi hak Trump untuk meredam sanksi terhadap Moskow.

Trump tak berdaya dengan kekuatan Kongres yang dengan vetonya bisa leluasa menggulingkan Trump. Pada akhirnya, Trump mau tidak mau harus meneken sanksi terhadap Rusia yang sebenarnya tidak dia sukai.

”RUU tersebut mencakup sejumlah ketentuan yang jelas-jelas tidak konstitusional yang dimaksudkan untuk menggantikan wewenang konstitusional eksklusif presiden,” kata pihak Gedung Putih saat mengumumkan penandatanganan sanksi.

Credit sindonews.com

Rusia Merasa Berhak Membalas AS Pasca UU Sanksi Diteken Trump

Pasca pengesahan undang-undang sanksi kepada Rusia oleh Presiden AS Donald Trump, Rusia dalam pernyataannya merasa berhak membalas sanksi sepihak itu. (REUTERS/Sergei Karpukhin)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Rusia merespon pengesahan undang-undang yang memberikan sanksi kepada Moskow oleh Presiden AS Donald Trump, Rabu (2/8) waktu Washington DC. Dalam pernyataannya, Rusia menganggap mereka berhak mengambil tindakan balasan atas sanksi tersebut.

“Kami telah menunjukkan bahwa kami tidak akan menyisakan aksi permusuhan yang tidak memiliki jawaban, dan kami jelas berhak mengambil tindakan pembalasan,” tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, diberitakan AFP.

Dalam pernyataannya, Kemenlu Rusia menyebut bahwa sanksi terhadap negeri itu telah menempatkan stabilitas global dalam bahaya. Selain itu, Moskow menyebut Amerika Serikat punya andil dalam situasi tersebut.

Karenanya, Kemenlu Rusia menyebut undang-undang sanksi itu kebijakan berbahaya dan ‘picik’.

“Rusia mendesak Amerika Serikat untuk menyingkirkan ilusi dan memahami bahwa tidak ada ancaman atau tekanan yang akan memaksa Rusia mengubah kebijakannya atau mengorbankan kepentingan nasionalnya,” tulis pernyataan Kemenlu Rusia.

“Rusia tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat di daerah-daerah yang dianggap bermanfaat bagi Moskow dan keamanan internasional, terutama mengenai konflik regional,” lanjutnya yang merujuk soal Suriah.

“Namun kerja sama tersebut hanya akan terjadi bila politisi Washington berhenti melihat dunia melalui pandangan eksklusif khas Amerika mereka,” lanjut pernyataan Rusia.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani undang-undang yang memberikan sanksi kepada Rusia pada Rabu (2/8) waktu Washington DC.

Diberitakan Reuters, meski menandatangani undang-undang sanksi kepada Rusia, Trump justru menganggap dokumen tersebut cacat.

“Sementara saya menyukai tindakan tegas untuk menghukum dan mencegah perilaku agresif oleh Iran, Korea Utara, dan Rusia, udang-undang ini secara signifikan cacat,” kata Trump dalam pernyataannya usai menandatangani dokumen tersebut secara tertutup dari media.

Kongres yang dikuasai Partai Republik menyetujui undang-undang tersebut dengan selisih suara yang besar guna menghalangi upaya Trump memveto RUU itu.

Kongres menyetujui sanksi untuk menghukum pemerintah Rusia atas campur tangan dalam pemilihan Presiden AS 2016, aneksasi Crimea dari Ukraina, dan pelanggaran norma internasional lainnya.

Credit CNN Indonesia

Sah, Trump Teken Sanksi untuk Rusia

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani rancangan undang-undang (RUU) tentang pemberlakuan sanksi baru terhadap Rusia. Undang-undang ini juga membatasi hak Trump untuk meredam sanksi terhadap Moskow.

RUU tersebut adalah salah satu perundang-undangan utama pertama yang dikirim ke meja Trump. Ini merupakan teguran terhadap Trump dengan memberikan kekuasaan veto kepada Kongres untuk mencegahnya menghapus sanksi Rusia.

"RUU tersebut mencakup sejumlah ketentuan yang jelas-jelas tidak konstitusional yang dimaksudkan untuk menggantikan wewenang konstitusional eksklusif Presiden untuk mengakui pemerintah asing, termasuk batas wilayah mereka," kata Gedung Putih saat mengumumkan penandatanganan tersebut seperti dikutip dari CNN, Rabu (2/8/2017).

Bahkan sebelum Trump menandatangani undang-undang tersebut, tindakan tersebut telah mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membalas serangan AS atas sanksi baru tersebut. Kongres AS memberlakukan sanksi atas campur tangan Rusia dalam pemilihan AS 2016 lalu, serta aneksasi Crimea serta agresi Rusia di Suriah.

Selain sanksi AS yang baru terhadap Rusia, mantan Presiden Barack Obama menyita dua komplek Rusia di New York dan Maryland pada bulan Desember lalu sebagai tanggapan atas campur tangan pemilihan. Rusia menanggapi dengan memerintahkan AS untuk mengurangi staf dalam misi diplomatiknya dengan 755 karyawan, serta menyita dua properti diplomatik AS.

Undang-undang sanksi yang baru tersebut menyentuh sektor energi dan pertahanan Rusia, dan juga mencakup sanksi baru terhadap Iran dan Korea Utara (Korut).

Langkah tersebut ditandatangani menjadi undang-undang setelah melewati batas luar biasa baik di DPR maupun Senat, yang membuat ancaman veto presiden menjadi tidak berjalan.

Credit sindonews.com

Mulai 1 September, AS Larang Warganya Melancong ke Korut

Amerika Serikat melarang warganya bepergian ke Korea Utara mulai 1 September mendatang. (REUTERS/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memberlakukan larangan bepergian ke Korea Utara mulai 1 September mendatang. Selain itu, AS juga mengimbau warganya yang berada di Pyongyang harus segera meninggalkan negara itu.

“Paspor AS tidak valid untuk bepergian ke, di atau melalui Korea Utara. Pembatasan tersebut berlaku 30 hari, dan berlaku untuk satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh Menteri Luar Negeri,” bunyi pernyataan Kemlu AS, dikutip Reuters.

“Warga negara AS yang saat ini berada di Korea Utara dengan paspor AS harus meninggalkan Korea Utara sebelum pembatasan perjalanan mulai berlaku pada hari Jumat, 1 September 2017.”

Adapun, pengecualian diberikan bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan.

“Wartawan, perwakilan Komite Palang Merah Internasional atau Palang Merah Amerika yang melakukan perjalanan ke misi resmi, dan mereka yang bepergian ke Korea Utara untuk pertimbangan kemanusiaan yang mendesak, bisa meminta validasi khusus untuk perjalanan ke negara tersebut,” kata Kemlu.

Bulan lalu, pemerintah AS telah mengatakan akan melarang warganya melancong ke Korut dengan alasan keamanan dan meningkatnya risiko “hukuman jangka panjang” bagi warga asing.

Otto Warmbier, mahasiswa AS yang tewas usai ditahan selama 17 bulan di Korea Utara. (REUTERS/KCNA)

Selain itu, Korea Utara juga akan menjadi satu-satunya negara dimana warga AS dilarang berkunjung.

Larangan itu dikeluarkan setelah mahasiswa AS yang ditahan di Korut, Otto Warmbier, meninggal. Warmbier harus dievakuasi medis dari Pyongyang karena koma dan tutup usia setelah dirawat selama sepekan di kampung halamannya.

Sebelumnya, Warmbier yang berkunjung ke Korut untuk berlibur, dituding bersalah karena menyelundupkan brosur propaganda rezim Kim Jong-un dan dihukum 15 tahun penjara serta kerja paksa.

Sekitar 17 bulan mendekam di penjara, Warmbier dipulangkan ke AS pada 13 Juni atas alasan kemanusiaan. Dia dipulangkan dalam keadaan koma.

Sepekan dirawat di rumah sakit di AS, Warmbier mengembuskan napas terakhir. Dokter yang merawatnya menyebut Warmbier menderita kerusakan otak parah dan tidak merespon perawatan.

Meskipun demikian, situasi yang menyebabkan Warmbier koma tidak diungkapkan secara jelas oleh Pyongyang. Melalui media pemerintah, rezim Kim Jong-un menyebut kematian Warmbier adalah “misteri” dan membantah mahasiswa berusia 22 tahun itu jatuh koma akibat penyiksaan dan pemukulan saat berada dalam tahanan.

Saat ini, Korea Utara juga masih menahan tiga warga negara AS, seorang pastor asal Kanada, serta tiga warga Korea Selatan. Selain itu, Jepang juga menyebut rezim Kim Jong-un menahan beberapa warga negaranya.

Credit CNN Indonesia

Berlakukan Larangan ke Korut, AS Minta Warganya Tinggalkan Pyongyang

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan larangan perjanalan pemegang paspor AS ke Korea Utara (Korut) akan mulai berlaku pada 1 September. Departemen itu juga menyatakan bahwa warga AS harus pergi meninggalkan negeri komunis tersebut sebelum tanggal tersebut.

"Wartawan dan pekerja kemanusiaan mungkin mengajukan pengecualian atas larangan tersebut," kata departemen tersebut dalam sebuah pemberitahuan publik seperti dikutip dari Reuters, Kamis (3/8/2017).

Departemen Luar Negeri mengeluarkan sebuah pemberitahuan di Federal Register pada hari Rabu yang menyatakan paspor AS tidak valid untuk bepergian ke, di atau melalui Korut. Pembatasan tersebut berlaku 30 hari, dan berlaku untuk satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh sekretaris negara.

"Orang-orang yang saat ini berada di Korut dengan paspor AS harus meninggalkan Korut sebelum pembatasan perjalanan mulai berlaku pada hari Jumat, 1 September 2017," kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Wartawan atau wartawan profesional, perwakilan Komite Palang Merah Internasional atau Palang Merah Amerika yang melakukan perjalanan untuk misi resmi, mereka yang bepergian ke Korut untuk pertimbangan kemanusiaan yang mendesak dan mereka yang permintaannya sesuai kepentingan nasional mungkin meminta Validasi khusus paspor mereka untuk perjalanan ke negara tersebut," kata Departemen Luar Negeri.

Pemerintah A.S. bulan lalu mengatakan akan melarang orang Amerika bepergian ke Korut karena risiko "penahanan jangka panjang" di sana.

Larangan tersebut terjadi pada saat ketegangan meningkat antara AS dan Korut, yang telah berupaya mengembangkan rudal berujung nuklir yang mampu menghantam negeri Paman Sam.

Korut akan menjadi satu-satunya negara di mana AS memberlakukan larangan bepergian.

Mahasiswa asal Amerika Otto Warmbier, yang dijatuhi hukuman kerja keras 15 tahun oleh Korut, kembali ke AS dalam keadaan koma pada 13 Juni lalu setelah dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. Ia kemudian meninggal pada 19 Juni. Keadaan seputar kematiannya tidak jelas, termasuk mengapa ia mengalami koma.

Korut mengatakan melalui media negaranya bahwa kematian Warmbier adalah "sebuah misteri" dan menampik tuduhan bahwa dia telah meninggal akibat penyiksaan dan pemukulan di tahanan.

Korut saat ini menahan dua akademisi Korea-Amerika dan seorang misionaris, seorang pastor Kanada dan tiga warga Korea Selatan (Korsel) yang sedang melakukan pekerjaan misionaris. Jepang mengatakan Korut juga telah menahan setidaknya beberapa lusin warga negaranya.

Credit sindonews.com