Blok Arab Kritik Sikap PBB soal Sengketa Dataran Tinggi Golan

Ilustrasi Dataran Tinggi Golan. (REUTERS/Omar Sanadiki)

Jakarta, CB -- Negara-negara Arab bertemu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (8/4) guna membahas klaim Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, soal Dataran Tinggi Golan yang dianggap wilayah Israel. Mereka mempertanyakan mengapa lembaga itu tidak menyampaikan kecaman atas sikap AS yang tidak sesuai dengan resolusi.

PBB dalam Resolusi 497 menyatakan pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel dibatalkan dan tak berlaku.

"Dewan Keamanan telah mengambil keputusan. Resolusi itu sangat jelas. Kawasan yang dikuasai Israel harus dilepaskan," ujar Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemais Jhinaoui, seperti dilansir Channel NewsAsia, Selasa (9/4).


Perwakilan Liga Arab, Maged Abdelaziz, mengatakan keputusan PBB akan dibahas dalam pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan menteri-menteri Arab di Moskow pekan depan.

Dalam KTT Liga Arab di Tunisia bulan lalu, para petinggi mencela keputusan AS mengakui Golan sebagai kawasan Israel, terutama setelah Trump mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 2017.

Suriah tidak menghadiri KTT itu karena ditangguhkan dari Liga Arab pada 2011. Pada pertemuan Dewan Keamanan bulan lalu yang diadakan atas permintaan Suriah, keputusan Trump dikecam sebagai pelanggaran hukum internasional seperti yang sudah diatur resolusi PBB.

Empat negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris, China, Perancis, dan Rusia, mengatakan mereka akan tetap melihat Golan sebagai daerah yang diduduki Israel. 

Setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, negara-negara Arab memberikan resolusi mengutuk itu kepada Majelis Umum dan mendapat banyak dukungan.

Trump dikritik keras ketika menandatangani keputusan itu bulan lalu saat AS mengakui kekuasaan Israel atas dataran tinggi strategis itu dalam perang Timur Tengah 1867 dan pencaplokannya pada 1981.

Keputusan AS mengakui Golan datang ketika sekutu Eropa dan Arab sedang menunggu pengajuan rencana AS atas perdamaian di Timur Tengah.

Credit  cnnindonesia.com

Menlu Turki tekankan dialog untuk selesaikan konflik Libya

Anggota pasukan Misrata, dibawah perlindungan pasukan Tripoli, bersiap ke garis depan di Tripoli, Libya, Selasa (9/4/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Hani Amara/djo

Ankara (CB) - Menteri luar negeri Turki pada Selasa (9/4) mengatakan peningkatan konflik di Libya baru-baru ini mesti ditangani melalui dialog bukan agresi militer.

"Persatuan dan solidaritas Libya mesti dijamin melalui konferensi yang diselenggarakan oleh PBB, bukan dengan campur-tangan militer," kata Mevlut Cavusoglu dalam satu taklimat bersama timpalannya dari Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Ath-Thani, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Pada Kamis lalu (4/4), Jenderal Khalifa Haftar --komandan militer yang berpusat di Libya TImur-- melancarkan operasi militer dengan tujuan yang ambisius mereka Ibu Kota Libya, Tripoli, tempat Pemerintah Persatuan Nasional, yang didukung PBB, bermarkas. Namun setelah keberhasilan awal, aksi militer tersebut pada Senin (8/4) tampaknya telah kehilangan momentum.

Libya dirongrong kerusuhan sejak 2011, ketika aksi perlawanan berdarah yang didukung NATO mengakibatkan tergulingnya dan tewasnya orang kuat negeri itu Muammad Gaddafi setelah empat dasawarsa memangku jabatan.

Sejak itu, perpecahan politik tajam di negeri tersebut telah mengakibatkan munculnya dua pemerintah; satu di Kota Benghazi di Libya Timur, yang bersekutu dengan Jenderal Haftar, dan satu lagi di Tripoli --yang mendapat dukungan PBB.

Credit  antaranews.com

Presiden Sementara Aljazair Dituntut Mundur

Demonstrasi menuntut presiden sementara Aljazair mundur.

Foto: AP Photo/Toufik Doudou

Presiden baru Aljazair dituding bagian dari rezim presiden Abdelaziz Bouteflika.

CB, ALJIR -- Ribuan warga Aljazair melakukan aksi demonstrasi di Ibu Kota Aljir pada Selasa (9/4). Mereka menuntut presiden sementara negara tersebut, yakni Abdelkader Bensalah, mundur dari jabatannya.


Para demonstran menganggap Bensalah merupakan bagian dari rezim mantan presiden Abdelaziz Bouteflika yang mengundurkan diri pekan lalu setelah memerintah selama 20 tahun. “Mengangkat Bensalah akan memicu kemarahan dan itu bisa meradikalisasi para pengunjuk rasa,” kata Hassen Rahmine, seorang sopir taksi yang berpartisipasi dalam demonstrasi.

Djilali Chemime, seorang mahasiswa yang turut serta dalam demonstrasi menyatakan menolak kepemimpinan Bensalah. “Dengan mempertahankan penjaga lama seperti Bensalah, sistem akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi buruk. Kami tidak akan menyerah,” ujarnya.

Sejumlah demonstran mengusung poster bertuliskan “Anda pergi, berarti Anda pergi”, mengacu pada Bouteflika serta Bensalah. Aparat keamanan sempat menyemburkan meriam air guna membubarkan massa. Aksi demonstrasi pun berakhir menjelang sore.


Bouteflika telah mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pekan lalu. Keputusan itu diambil setelah rakyat Aljazair melakukan unjuk rasa selama beberapa pekan menuntut Bouteflika mundur dari jabatannya.


Setelah resmi mundur, dia meminta maaf kepada rakyat Aljazair. “Saya meminta maaf kepada Anda atas segala kegagalan terhadap Anda. Saya meninggalkan panggung politik tanpa kesedihan atau ketakutan, untuk masa depan negara kita,” ujar Bouteflika.


Pascapengunduran diri Bouteflika, parlemen menunjuk Bensalah selaku ketua tinggi majelis perlemen untuk menjabat sebagai presiden sementara hingga pilpres diselenggarakan. Hal itu sejalan dengan konstitusi Aljazair.


Bensalah pun telah mengatakan akan bekerja untuk menghelat pilpres sesegera mungkin. “Kita harus bekerja untuk memungkinkan rakyat Aljazair untuk memilih presiden mereka sesegera mungkin,” ucapnya di hadapan parlemen.

Credit  republika.co.id

Rakyat Aljazair Tolak Presiden Sementara

Seorang pengunjuk rasa mengonfrontasi polisi saat demonstrasi mahasiswa di Aljir, Aljazair, Selasa (9/4). Massa menolak penunjukan Abdelkader Bensalah sebagai presiden sementara.

Foto: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Rakyat Aljazair menentang presiden sementara karena dia bagian kelompok berkuasa.

CB, ALJIR -- Ribuan pengunjuk rasa menolak presiden sementara Aljazair pilihan parlemen setelah pengunduran diri presiden Abdelaziz Bouteflika, Selasa (9/4). Mereka menuntut perubahan radikal setelah dominasi lingkaran dalam pemimpin yang sakit-sakitan itu selama beberapa dekade.

Penunjukan Ketua Majelis Tinggi Abdelkader Bensalah sesuai dengan konstitusi Aljazair. Namun, banyak orang menentangnya karena dia bagian dari kelompok berkuasa yang telah mendominasi Aljazair sejak kemerdekaan dari Prancis pada 1962.

Pemilihan Bensalah membuat marah banyak orang sementara protes-protes berkembang di bagian tengah Aljir. "Penunjukkan Bensalah akan memicu kemarahan dan ini bisa membuat radikal para pemrotes," kata Hassen Rahmine, sopir taksi.

Pertanyaan besar ialah bagaimana militer yang kuat di Aljazair -yang dipandang sebagai pemain di belakang panggung yang sangat efektif dalam politik - akan bereaksi atas penunjukan Bensalah dan penentangan yang meningkat. "Saya mengucapkan terima kasih kepada tentara dan semua lembaga keamanan atas tugas-tugas mereka," kata Bensalah.

Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Gaid Salah secara hati-hati mengelola pengunduran Boutelika, yang terjadi setelah aksi-aksi unjuk rasa sebagian besar damai, selama enam pekan. Salah telah menyatkan dukungan bagi para pemrotes yang ingin mengganti semua sisa-sisa sebuah sistem yang telah melayani tokoh-tokoh partai yang memerintah, tentara, pengusaha abesar dan para pemimpin serikat pekerja yang membantu Bouteflika tetap bertahan selama 20 tahun. Berdasarkan undang-undang Aljazair, Bensalah akan menjadi presiden sementara sampai pemilihan diadakan.

Credit  republika.co.id

Serangan bom di Sinai utara tewaskan 4 polisi, 3 sipil

Pasukan keamanan Mesir (92newshd.tv) (92newshd.tv/)

Kairo (CB) - Tujuh orang termasuk empat personel polisi tewas pada Selasa saat pengebom bunuh diri menargetkan polisi di dekat pasar di Kota Sheikh Zuweid, Sinai Utara, demikian pernyataan kementerian dalam negeri Mesir.

Kementerian mengatakan, penyerang yang berusia sekitar 15 tahun dan seorang bocah enam tahun tewas dalam insiden tersebut. Sementara itu, 26 orang lainnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

Menurut pernyataan, serangan terjadi ketika pasukan keamanan melakukan penyisiran di dekat pasar.

Kepala penyelidikan di kota tersebut bersama ajudannya ikut tewas, kata tiga sumber keamanan.

Kelompok ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut dan mengatakan sebanyak 15 orang tewas ataupun terluka. Pihaknya mengindentifikasi penyerang sebagai Abu Hagar al-Masry, yang meledakkan rompi dengan bahan peledak saat berada di dekat patroli polisi.

Mesir sedang memerangi pemberontakan militan yang melancarkan sejumlah serangan, terutama di Semenanjung Sinai, tempat militer menggelar operasi keamanan besar-besaran sejak Februari 2018.

Credit  antaranews.com

Jumlah Korban Tewas Perang Saudara Libya Jadi 47 Orang

Ilustrasi pasukan Libya. (REUTERS/Hani Amara)

Jakarta, CB -- Perang saudara di Tripoli, Libya sampai saat ini masih berlangsung. Jumlah korban meninggal pun bertambah sampai 47 orang, dan yang luka-luka tercatat sudah mencapai 181 orang.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/4), korban meninggal dalam pertempuran itu termasuk warga sipil dan dua dokter. Menurut juru bicara Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tarik Jasarevic, konflik itu juga dikhawatirkan membuat persediaan obat-obatan menipis.

Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, khawatir konflik itu membuat posisi warga sipil menjadi rentan. Mereka bisa dimanfaatkan sebagai perisai hidup atau dipaksa angkat senjata untuk masing-masing pihak yang bertikai.

"Rakyat Libya sudah terjebak cukup lama dalam peperangan kelompok bersenjata, dan beberapa di antaranya mengalami pelanggaran HAM yang paling buruk," kata Bachelet.


Amerika Serikat, Uni Eropa, Anggota G7 dan PBB sudah meminta pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) dipimpin Jenderal Khalifa Haftar, dan prajurit pemerintah Libya di Tripoli (GNA) melakukan gencatan senjata. Namun, imbauan itu belum dihiraukan.

Sejak pasukan pemberontak yang didukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berhasil menumbangkan Moamar Khadafi pada 2011, pemerintah Libya justru kacau balau. Haftar yang mempunyai pasukan menguasai wilayah timur dengan pusat pemerintahan di Benghazi.

Sejumlah persenjataan pasukan Libya di masa mendiang Khadafi juga dicuri dan dijual di pasar gelap.

Pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj pun tidak efektif. Sebab, dia tidak mampu menjaga wilayahnya karena sejumlah suku mempersenjatai diri dan menguasai ladang-ladang minyak, dan beberapa kelompok bersenjata malah saling serang memperebutkan banyak hal.

PBB hanya mengakui pemerintah Libya di Tripoli. Sedangkan faksi lain membentuk pemerintah tandingan di Benghazi. Karena konflik terus-terusan terjadi, juga menjadi lahan subur kelompok bersenjata dan persembunyian teroris seperti ISIS, Libya dianggap sebagai negara gagal (failed state).

Sebelum pecah pertempuran, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sudah berupaya membujuk Haftar supaya mengurungkan niatnya menyerbu Tripoli. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.

Credit  cnnindonesia.com

Bangladesh Minta Bantuan AS untuk Repatriasi Rohingya

Pengungsi Rohingya

Foto: AP Photo/Dar Yasin, File

Satu juta warga yang dipindahkan secara paksa harus kembali ke Myanmar.

CB, DHAKA -- Pemerintah Bangladesh meminta dukungan dan bantuan Amerika Serikat (AS) untuk proses repatriasi pengungsi Rohingya. Washington diminta menciptakan zona aman di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, agar para pengungsi bersedia kembali.


Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Bangladesh Abdul Momen saat bertemu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di Washington. Menurut keterangan pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri Bangladesh, Momen meminta Pompeo membantu memberikan tekanan internasional kepada Myanmar agar menerima kepulangan pengungsi Rohingya.

Pompeo pun mengindikasikan akan membantu Bangladesh menangani masalah tersebut. “Satu juta lebih warga Myanmar yang dipindahkan secara paksa harus kembali ke Myanmar tanpa rasa takut dan penganiayaan apa pun,” kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam keterangannya, mengutip pernyataan Pompeo, dilaporkan laman Anadolu Agency, Selasa (9/4).


Pompeo menilai, Pemerintah Myanmar memang tak bisa melepaskan diri dari persoalan pengungsi Rohingya. “Adalah tanggung jawab pemerintah dan militer Myanmar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga Rohingya merasa aman untuk kembali ke rumah,” ujar Pompeo.

Sebelumnya Momen telah mengatakan bahwa ASEAN siap memainkan peran utama dalam proses repatriasi Rohingya. “Thailand adalah ketua ASEAN saat ini. Mereka bersedia mengambil peran utama dalam proses repatriasi pengungsi Rohingya,” ujar Momen seusai bertemu Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Dhaka pada awal April lalu.


Momen sempat menanggapi pertanyaan awak media tentang proposal Bangladesh untuk membentuk 'zona aman' di Rakhine bagi orang-orangRohingya. Dia mengatakan Pramudwinai setuju dengan gagasan tersebut. Namun penamaannya mungkin akan diganti. Sebab zona aman mengandung konotasi tertentu. Dengan adanya zona itu, para pengungsi Rohingya diharapkan dapat merasa aman untuk kembali.


Pada Agustus 2017, lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh. Hal itu terjadi setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal untuk menangkap gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).


Masifnya arus pengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh segera memicu krisis kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal di tenda atau kamp dan meNggantungkan hidup pada bantuan internasional.


Pada November 2017, Bangladesh dan Myanmar menyepakati pelaksanaan repatriasi. Tahun lalu, kedua negara memulai proses pemulangan sekitar 2.200 pengungsi. Namun proses tersebut dikritik oleh sejumlah negara, termasuk PBB.


PBB menilai sebelum benar-benar dipulangkan, para pengungsi seharusnya diberi izin untuk melihat situasi serta kondisi di Rakhine. Dengan demikian, mereka dapat menilai dan menyimpulkan sendiri apakah dapat pulang dengan aman ke sana. Di sisi lain, PBB masih menyangsikan bahwa hak-hak dasar Rohingya, terutama status kewarganegaraan, dapat dipenuhi oleh Myanmar.

Credit  republika.co.id

Komandan IRGC Iran Kirim Peringatan untuk Kapal Induk AS

Komandan IRGC memperingatkan kapal induk AS untuk menjaga jarak dengan kapal cepat IRGC. Foto/Istimewa

TEHERAN - Komandan Garda Revolusi Iran (IRGC), Mohsen Rezaei, memperingatkan Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) untuk menjaga kapal-kapalnya, termasuk kapal induk, tetap berada di kejauhan dari kapal-kapal cepat Iran di perairan Teluk.

"Tuan Trump, katakan pada kapal perang Anda untuk tidak lewat dekat kapal Garda Revolusi," kata Rezaei seperti dikutip Sputnik dari kantor berita ISNA, Rabu (10/4/2019).

Pernyataan itu muncul sehari setelah Washington menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris, dalam apa yang digambarkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai langkah yang berakar pada "dendam" AS terhadap IRGC.

"IRGC adalah garda depan terbaik di lapangan menghadapi musuh di perbatasan (Iran) dan bahkan beberapa ribu kilometer jauhnya (di Suriah) serta di medan perang politik melawan musuh," ujar Khamenei.

Merujuk pada langkah AS untuk memasukkan IRGC ke daftar hitam, Khamenei mengatakan bahwa kejahatan semacam itu tidak akan mengarah ke mana pun dan bahwa dengan tipu daya mereka kembali ke diri mereka sendiri, musuh-musuh Republik Islam - seperti Trump dan para idiot di AS pemerintah - sedang bergerak ke bawah batu.

Kepala IRGC Mohammad Ali Jafari, pada gilirannya, menolak penunjukan Washington, yang katanya cukup menggelikan karena Garda Revolusi ada di hati orang-orang.

Jafari juga berjanji bahwa Garda Revolusi akan meningkatkan kemampuan defensif dan ofensif di tahun mendatang.

Sebelumnya, Dewan Keamanan Tertinggi Iran dilaporkan menunjuk US CENTCOM dan pasukan terkait sebagai organisasi teroris.

"Sebagai tindakan pembalasan terhadap keputusan ilegal AS (untuk mengakui IRGC sebagai organisasi teroris), Iran menyatakan rezim AS sebagai negara yang mendukung terorisme dan CENTCOM dan pasukan yang terkait dengannya sebagai kelompok teroris," pernyataan dewan keamanan, yang dikutip oleh outlet media pemerintah Republik Islam Iran Broadcasting.

Mengumumkan keputusan untuk memasukkan daftar hitam IRGC pada hari Senin, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa langkah belum pernah terjadi sebelumnya ini mengakui kenyataan bahwa Iran tidak hanya menjadi sponsor negara terorisme, tetapi bahwa IRGC secara aktif berpartisipasi dalam keuangan, dan mempromosikan terorisme sebagai alat kenegaraan.

Sekretaris Negara AS Mike Pompeo, pada bagiannya, mengkonfirmasi bahwa penunjukan akan mulai berlaku satu minggu dari sekarang, dan meminta negara-negara lain untuk mengikutinya.

Hubungan AS-Iran runtuh ke level terendahnya dalam beberapa dasawarsa Mei lalu, ketika pemerintahan Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015, juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Selain itu, Trump berjanji untuk mengembalikan semua sanksi terkait nuklir terhadap Teheran dan menghentikan ekspor minyak Iran. 

Credit  sindonews.com

Iran Kecam Garda Revolusi Dianggap Teroris, Saudi Dukung AS

Presiden Iran, Hassan Rouhani. (REUTERS/Faisal Mahmood)

Jakarta, CB -- Pemerintah Iran langsung bereaksi atas keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan pasukan elite Garda Revolusi (IRGC) sebagai kelompok teroris. Presiden Iran, Hassan Rouhani, balik menuding justru AS adalah teroris dunia.

"Siapa kalian yang menyematkan lemabga revolusi sebagai teroris? Kalian ingin menggunakan kelompok teroris sebagai alat untuk melawan negara di kawasan (Timur Tengah), kalian adalah pemimpin teroris dunia," kata Rouhani, seperti dilansir Reuters, Selasa (9/4).

Rouhani menyatakan keputusan AS keliru. Mereka menyatakan sudah memperingatkan supaya Trump tidak melakukan itu karena justru menjadi bumerang atas kepentingan Negeri Paman Sam di kawasan Timur Tengah.


"Garda Revolusi telah mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rakyat kami, revolusi kami. Saat ini Amerika memasukkan Garda Revolusi ke dalam daftar hitam," ujar Rouhani.

Di sisi lain, Arab Saudi justru mendukung keputusan Amerika Serikat. Mereka adalah seteru lama Iran, karena perbedaan paham.

"Keputusan Amerika Serikat sejalan dengan keinginan kerajaan Saudi yang meminta komunitas dunia melawan aksi terorisme yang didukung Iran," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, seperti disampaikan Kantor Berita SPA.

Arab Saudi yang berpaham Sunni menuduh Iran yang berpaham Syiah mengganggu kestabilan kawasan Timur Tengah. Keduanya juga terlibat perang proxy sejak lama, termasuk di Suriah dan Yaman.

Pemerintah Iran menyatakan akan membuat perhitungan jika AS benar-benar menggolongkan pasukan Garda Revolusi sebagai kelompok teroris. Dewan Keamanan Nasional Iran mendeklarasikan Amerika Serikat sebagai negara sponsor terorisme.

Perselisihan antara AS dan Iran kembali mencuat setelah pada 2015 Trump memutuskan membatalkan perjanjian nuklir. Dia juga kembali menerapkan sanksi yang lebih keras terhadap Iran, dengan alasan negara itu tetap melanjutkan program pengembangan rudal jarak jauh.

Pada 2007, Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap satuan khusus IRGC, Pasukan Quds, yang bertindak sebagai perwakilan militer Iran dalam wilayah konflik di luar negeri. Mereka menyatakan pasukan itu mendukung terorisme dan menjadi perangkat Iran untuk terlibat mendukung kelompok teroris dan pemberontak.

Dua tahun lalu, Panglima IRGC, Mohammad Ali Jafari, memperingatkan jika AS menggolongkan satuannya sebagai kelompok teroris, maka mereka akan menganggap seluruh pasukan AS di luar negeri seperti kelompok ISIS.

Pengaruh IRGC bukan cuma di dunia militer, tetapi juga termasuk di sektor ekonomi dan politik. Mereka bisa dibilang badan keamanan paling kuat di Iran.

Pasukan ini berkekuatan 125 ribu orang, terdiri dari matra darat, laut, dan udara. Mereka berada di bawah kewenangan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khameini.

IRGC juga bertanggung jawab terhadap program pengembangan rudal Iran. Mereka menyatakan mempunyai peluru kendali dengan jarak jelajah sampai 2000 kilometer, dan bisa menjangkau Israel serta pangkalan militer AS di Timur Tengah. 

Credit  cnnindonesia.com

Rouhani: AS Simpan Dendam Terhadap Garda Revolusi Iran

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: Iranian Presidency Office via AP

Rouhani menilai AS mengambil keputusan keliru terkait Garda Revolusi Iran.

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris asing. Menurut dia, AS memang menyimpan dendam terhadap Garda Revolusi, terutama saat revolusi Iran pecah pada 1979.

Rouhani mengatakan, sejak terjadinya revolusi pada 1979, Garda Revolusi telah menjadi pelindung rakyat Iran. Mereka juga telah mengorbankan diri menjaga muruah revolusi. “Tapi hari ini Amerika yang menyimpan dendam terhadap Garda Revolusi, mendaftarhitamkan Garda,” ujarnya saat berpidato melalui televisi pemerintah pada Selasa (9/4).

Dia menilai, AS telah mengambil langkah keliru dengan mencantumkan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris asing. “Kesalahan ini akan menyatukan Iran, dan Garda akan tumbuh lebih populer di Iran serta di kawasan. Amerika telah menggunakan teroris sebagai alat di kawasan tersebut, sementara Garda (Revolusi) telah berperang melawan mereka dari Irak ke Suriah,” kata Rouhani.

Kecaman juga disuarakan juru bicara parlemen Iran Ali Larijani. “Keputusan Amerika untuk menyebut Garda (Revolusi) sebagai kelompok teroris adalah puncak kebodohan dan ketidaktahuan kepemimpinan Amerika,” ucapnya.

Sebagai bentuk dukungan segenap anggota parlemen Iran mengenakan seragam Garda Revolusi saat berdinas hari ini. Mereka juga meneriakkan kutukan serta kematian bagi AS.

Pemerintah Arab Saudi menyambut positif keputusan AS memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris asing. Saudi memang kerap menuduh Iran mengintervensi urusan domestik negara-negara Teluk.

“Keputusan AS menerjemahkan tuntutan Kerajaan (Saudi) yang berulang kali kepada komunitas internasional tentang perlunya menghadapi terorisme yang didukung oleh Iran,” kata kantor berita Saudi, Saudi Press Agency, mengutip sumber di Kementerian Luar Negeri Saudi.

Pada Senin lalu, AS secara resmi menyematkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris asing. Hal itu semakin memperburuk hubungan antara Washington dan Teheran. Sebab sebelumnya kedua negara juga berselisih perihal kesepakatan nuklir. 

Credit  republika.co.id

Pasukan keamanan Turki "netralkan" dua anggota PKK

Pasukan keamanan Turki sedang melaksanakan tugas. (Anadolu Agency)

Siirt, Turki (CB) - Pasukan keamanan Turki "menetralkan" dua anggota PKK di Provinsi Siirt di bagian tenggara negeri itu, kata satu sumber keamanan pada Selasa (9/4).

Pemerintah Turki sering menggunakan kata "dinetralkan" dalam pernyataannya untuk menyatakan gerilyawan yang dimaksud menyerah atau tewas atau ditangkap.

Operasi yang didukung pesawat terhadap kelompok teror tersebut dilancarkan oleh personel polisi militer di daerah desa di Kabupaten Eruh, kata sumber itu, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Sumber tersebut tak ingin disebutkan jatidirinya karena keterbatasan berbicara dengan media.

Operasi masih berlangsun, tambah sumber itu.

Di Provinsi Sirnak di Turki Tenggara pada Selasa, empat anggota PKK menyerah kepada pasukan keamanan Turki, kata satu sumber keamanan.

Gerilyawan tersebut meninggalkan kamp PKK di Irak Utara dan menyerah di gerbang perbatasan Habur di Kabupaten Silopi, kata sumber itu. Keempat gerilyawan itu masih ditahan, katanya.

Dalam lebih dari 30 tahun aksi teror melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- telah bertanggung-jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

Credit  antaranews.com

Aljazair Tunjuk Ketua Parlemen sebagai Presiden Sementara

Abdelkader Bensalah ditunjuk menjadi presiden sementara Aljazair. Foto/Istimewa

ALJIR - Parlemen Aljazair telah menunjuk pemimpin parlemen negara itu, Abdelkader Bensalah, untuk menggantikan mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika sebagai pemimpin sementara negara itu.

Bouteflika, yang berkuasa selama 20 tahun, mengundurkan diri pekan lalu setelah serangkaian protes anti-pemerintah.

Bensalah akan memimpin negara itu selama masa transisi menjelang pemilihan presiden.

"Saya ingin bekerja untuk memenuhi kepentingan rakyat," ujar Bensalah seperti dikutip dari BBC, Rabu (10/4/2019).

"Ini adalah tanggung jawab besar yang dituntut oleh konstitusi saya," imbuhnya.

Bensalah dijadwalkan berada di kantor selama 90 hari.

Begitu pengangkatan Bensalah diumumkan, pengunjuk rasa turun ke jalan menuntut "Bensalah pergi".

Menurut analis Aljazair, James McDougall, dari awal protes pada Februari, para demonstran tidak hanya berfokus pada Bouteflika yang sakit.

Spanduk dan postingan di dunia maya menuntut diakhirinya "sistem", atau "Le Pouvoir", yang berarti bahwa semua orang di sekitar mantan presiden juga harus pergi.

Tuduhan itu menilai Bouteflika digunakan sebagai front untuk sekelompok pengusaha, politisi dan pejabat militer, yang dikatakan benar-benar menjalankan negara. 

Credit  sindonews.com

Jaksa Agung AS Janji Rilis Laporan soal Rusia dalam Sepekan

Jaksa Agung AS, William Barr, berjanji merilis laporan penyelidik khusus Robert Mueller soal dugaan intervensi Rusia pada pemilu 2016 dalam kurun waktu sepekan. (Reuters/Aaron P. Bernstein)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Amerika Serikat, William Barr, berjanji akan merilis laporan penyelidik khusus Robert Mueller soal dugaan intervensi Rusia pada pemilu 2016 dalam kurun waktu sepekan ke depan.

"Dalam sepekan, saya akan merilis laporan itu ke publik dan akan berkoordinasi dengan kepala kedua komite kehakiman mengenai laporan itu, mengenai permintaan lebih lanjut dari mereka," ujar Barr di hadapan Kongres, seperti dikutip Reuters, Selasa (9/4).

Mueller sendiri sudah menyerahkan laporan hasil penyelidikannya kepada Barr sejak dua pekan lalu. Barr kemudian menyerahkan rangkuman hasil penyelidikan itu.

Dalam ringkasan itu, Barr menjelaskan bahwa Mueller tak menemukan bukti kolusi antara Trump dan Rusia. Mueller juga tak memiliki bukti cukup untuk membuktikan Trump berupaya menghalangi proses investigasi.


Namun, Mueller menekankan bahwa walau tak ada bukti cukup, bukan berarti Trump terbebas dari segala tuduhan soal menghalangi upaya penyelidikan.

Sejumlah pihak, terutama kubu Partai Demokrat, lantas meminta Barr merilis hasil laporan penuh Mueller karena ringkasan saja tidak cukup.

"Kongres ingin melihat laporan itu. Rakyat Amerika berhak melihat laporan penuh Mueller dan dipercaya untuk memutuskan sendiri apa yang mereka lihat dalam laporan itu," ujar kepala subkomite kelayakan Dewan Perwakilan AS, Jose Serrano.

Kepala Komite Kelayakan Dewan Perwakilan AS, Nita Lowey, juga mendesak Barr merilis laporan penuh Mueller karena menurutnya, ringkasan empat halaman yang diberikan "dipilih dari laporan itu untuk menunjukkan simpulan yang paling menguntungkan untuk presiden."

"Dalam banyak hal, surat Anda justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban," kata Lowey.

Credit  cnnindonesia.com

Sandera Malaysia yang Selamat Meninggal di Rumah Sakit Filipina

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

MANILA - Warga Malayasi yang menjadi korban penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf, Jari bin Abdullah, meninggal pada Selasa di Filipina Selatan. Hal itu dikatakan oleh pihak militer Filipina.

Dalam sebuah pernyataan, militer Filipina mengatakan, Abdullah dikelilingi oleh beberapa anggota keluarganya dan staf Kedutaan Besar Malaysia ketika ia meninggal pada pukul 01:17 Selasa dini hari di rumah sakit setempat di Kota Zamboanga.

Abdullah ditembak di belakang ketika mencoba melarikan diri ketika Marinir Filipina berusaha menyelamatkannya.

Militer mengatakan gerilyawan Abu Sayyaf menculik Abdullah dan dua sandera lainnya asal Indonesia dari Sabah, Malaysia pada 6 Desember tahun lalu dan membawa mereka ke hutan terpencil di provinsi Sulu di Filipina selatan.

"Kami menyampaikan simpati tulus kami kepada keluarga Abdullah," kata Letnan Jenderal Arnel Dela Vega, kepala Komando Mindanao Barat Filipina seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (10/4/2019).

Ia menambahkan pasukan Filipina sedang melakukan semua upaya untuk mengalahkan Abu Sayyaf dan memberikan keadilan bagi para korban teror.

Sementara itu, militer Filipina mengatakan korban penculikan asal Indonesia yang diselamatkan Heri Ardiansyah, yang diselamatkan dari perairan oleh marinir di atas kapal perang, secara resmi diserahkan ke Kedutaan Indonesia di Manila pada hari Selasa.

Jenazah lain korban penculikan asal Indonesia, Hariadin, yang tenggelam ketika mencoba melarikan diri dari penculiknya, juga dibawa ke Manila Senin malam, kata militer.

Ardiansyah dan Hariadin juga diselamatkan pada tanggal 5 April oleh pasukan Filipina saat mengejar militan Abu Sayyaf di tempat perlindungan di lepas pantai Pulau Simusa.

Marinir Filipina menewaskan tiga gerilyawan Abu Sayyaf selama operasi penyelamatan dua hari di pulau itu.

Dengan menyelamatkan ketiga orang itu, militer mengatakan gerilyawan Abu Sayyaf dibiarkan dengan hanya tiga sandera - pengamat burung Belanda Elwold Horn, yang diculik pada 2012, dan dua orang asal Filipina.

Abu Sayyaf mendapat perhatian di Filipina selatan pada awal 1990-an, dengan tuntutan negara Islam. Kelompok ini mencuri perhatian di seluruh dunia dengan serangkaian penculikan dan pemenggalan.

Pihak berwenang Filipina menyebut kelompok Abu Sayyaf sebagai tidak lebih dari sekumpulan bandit.

Pemerintah Filipina telah membentuk seluruh divisi militer untuk memburu para gerilyawan yang dituduh melakukan serangkaian penculikan dan pemboman di wilayah selatan, termasuk pemboman kembar pada 27 Januari tahun ini di sebuah gereja di kota Jolo, provinsi Sulu yang menewaskan 23 dan melukai lebih dari 100 orang. 

Credit  sindonews.com

Dagang Daging Sapi, Pria Muslim di India Dipaksa Makan Daging Babi

Diduga menjual daging sapi, seorang pria Muslim dari negara bagian Assam, timur laut India, diserbu massa dan dipaksa memakan daging babi. Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW DELHI - Diduga menjual daging sapi, seorang pria Muslim dari negara bagian Assam, timur laut India, diserbu massa dan dipaksa memakan daging babi. Mengkonsumsi daging sapi dilarang dalam agama Hindu karena sapi adalah hewan yang dipuja oleh para penganut agamanya. Di sisi lain, daging babi dilarang dalam Islam.

Shaukat Ali, seorang pria berusia 68 tahun, dilecehkan dan dicemooh oleh massa yang mengamuk karena dituduh menjual daging sapi di distrik Biswanath Chariali, Assam.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Shaukat Ali terlihat berlutut di lumpur dikelilingi oleh massa. Massa menyerangnya karena menjual daging sapi, daging yang dianggap tabu untuk dikonsumsi di kalangan umat Hindu. Mereka menciptakan cara sendiri untuk mendapatkan keadilan yaitu dengan memaksa Shaukat Ali untuk makan daging babi.

Sumber kepolisian setempat mengatakan bahwa Shaukat Ali telah menjalankan usaha makanan di daerah itu selama 35 tahun terakhir. Setelah sekelompok orang Hindu menemukannya menjual daging sapi, mereka menjadi geram, karena daging sapi dianggap tabu di kalangan orang Hindu. Massa yang berkumpul berubah menjadi kasar dan mulai mengamuk serta melecehkan Ali. Mereka kemudian memaksanya memakan daging babi.

Polisi mendaftarkan laporan informasi pertama dan menahan beberapa orang sehubungan dengan insiden tersebut. Massa juga melecehkan Kamal Thapa, manajer pasar, yang mencoba membantu pria Muslim itu seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (10/4/2019).

Anggota parlemen Muslim, Asaduddin Owaisi, mengkritik kelompok itu atas tindakan mereka.

"Saya tahu banyak orang yang merasa mereka peka karena jumlah hukuman mati tanpa pengadilan dalam 5 tahun terakhir," cuitnya.

"Saya tidak, setiap video membuat saya marah & sedih," imbuhnya.

"Tidak relevan bahwa daging sapi legal di Assam, hukuman mati terhadap orang tua yang tidak bersalah adalah ilegal di setiap bagian India," tukasnya.

Penyembelihan sapi tidak dilarang di Assam, tetapi diperlukan izin karena hanya sapi di atas usia 15 tahun yang diizinkan untuk disembelih.

Pihak berwenang masih menyelidiki apakah Shaukat Ali memiliki izin untuk menjual daging hewan yang ditemukan di tokonya. 

Credit  sindonews.com

Israel Vonis WN Prancis 7 Tahun Karena Selundupkan Senjata

Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Pengadilan Israel menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara terhadap seorang mantan staf konsulat Prancis, Romain Franck, pada Senin (8/4) kemarin. Dia terbukti menyelundupkan senjata dari Jalur Gaza, Palestina.

Franck yang sebelumnya bekerja sebagai sopir konsulat Prancis, menjalani persidangan setelah dituduh mengeksploitasi pemeriksaan keamanan untuk diplomat, dan menyelundupkan 70 pistol dan dua senapan otomatis dari Jalur Gaza ke Tepi Barat yang diduduki Israel.

Franck juga didenda 30 ribu shekel atau sekitar Rp118,5 juta.


Kuasa hukum Franck, Kenneth Mann, mengatakan ingin mengajukan permohonan supaya kliennya bisa menjalani hukuman di Prancis.

Ia turut menyatakan hakim bersedia memberikan hukuman lebih ringan sebab Franck menunjukkan penyesalan dan mengakui termotivasi uang, bukan karena solidaritas dengan militan Palestina.

Franck selama persidangan hanya mengandalkan penerjemah pengadilan dari bahasa Ibrani ke Prancis.

"Ini hal yang sangat sangat sulit bagi seluruh keluarga. Namun, mereka mengerti ini persoalan hukum dan berharap anak mereka bisa kembali ke Paris secepatnya," ucap Mann setelah persidangan, seperti dilansir Channel NewsAsia, Selasa (9/4).

Franck ditangkap pada Februari 2018 dan persidangannya dimulai sebulan setelahnya di pengadilan distrik Kota Beersheba, Israel.

Pejabat Israel menyatakan Franck bekerja sendiri tanpa sepengetahuan konsulat. Hal ini dipastikan tak memengaruhi hubungan diplomatik Israel dengan Prancis. 

Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, menyatakan Franck dibayar sekitar US$5,5 ribu (Rp77,8 juta, kurs Rp14.146) untuk senjata yang diselundupkan bagi beberapa warga Palestina.

Credit  cnnindonesia.com

Netanyahu-Gantz sama-sama klaim kemenangan dalam pemilu Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan kepada pendukungnya di kantor pusat partai di Tel Aviv, Rabu (18/3). Netanyahu menyatakan kemenangan dalam pemilihan Israel setelah hasil jajak pendapat menunjukkan ia telah menghapus jejak pesaingnya dari sayap tengah kiri dengan dengan gerakan kanan keras dimana ia mengabaikan komitmen untuk bernegosiasi dengan negara Palestina. (REUTERS/Amir Cohen)

Al-Quds (CB) - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan penantang utamanya Benny Gantz sama-sama mengklaim kemenangan dalam pemilihan umum Israel pada Selasa (9/4), sementara angket di luar proses resmi memberi pemimpin sayap-kanan tersebut keunggulan untuk membentuk pemerintah koalisi.

Netanyahu, yang berkuasa secara terus-menerus sejak 2009, sedang memperjuangkan kelangsungan hidup politiknya saat ia berusaha meraih masa jabatan kelima. Ia menghadapi kemungkinan tuntutan dalam tiga kasus korupsi, tapi pemimpin Partai Likud itu --yang berhaluan kanan-- telah membantah bahwa ia melakukan kesalahan.

Jajak pendapat di luar proses resmi di dua dari tiga saluran televisi utama Israel memperlihatkan Partai Biru dan Putih, yang berhaluan tengah pimpinan Gantz, meraih sedikit lebih banyak kursi di Parlemen dengan 120 anggota, sementara survei ketiga meramalkan keadaan seimbang.

Meskipun tak satu partai pun meraih mayoritas di Knesset (Parlemen), menurut jajak pendapat, dua dari ketiga survei menyatakan Netanyahu memiliki posisi lebih kuat untuk membentuk pemerintah koalisi dengan bantuan faksi sayap-kanan.

Sebagian pengulas politik mengingatkan bahwa terlalu dini untuk menentukan hasil pemungutan suara, demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Sementara itu, masih ada waktu beberapa jam sebelum pemungutan suara ditutup.

Jika menang, Netanyahu (69) akan berada di jalur untuk menjadi perdana menteri yang paling lama memerintah dalam 71 tahun sejarah Israel. Gantz (59), mantan kepala staf militer, adalah pendatang baru di kancah politik Israel.

Channel 13 meramalkan Netanyahu dapat membentuk blok yang memerintah dengan menguasai 66 kursi dibandingkan dengan koalisi partai sayap-kiri dan kiri-tengah Biru dan Putih, pimpinan Gantz, dengan 54 kursi.

Stasiun televisi umum Kan memberikan perbandingan 64:56 kursi buat Partai Likud, sementara Channel 12 meramalkan persaingang ketat, masing-masing meraih 60 kursi.

Credit  antaranews.com

Presiden Palestina Harap Pemilu Israel Bawa Perdamaian

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, berharap pemilihan umum Israel pada Selasa (9/4) dapat membawa perdamaian. (AFP Photo/Abbas Momani)

Jakarta, CB -- Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, berharap pemilihan umum Israel pada Selasa (9/4) dapat membawa perdamaian.

"Yang kami harapkan hanya ada jalan, jalan yang benar menuju perdamaian. Kami tidak ingin ada pemerintahan yang tidak percaya perdamaian," ujar Abbas, sebagaimana dikutip AFP.

Abbas melontarkan pernyataan ini di tengah keterpurukan popularitas Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam beberapa jajak pendapat menjelang pemilu.

Tanpa menunjukkan dukungan kepada salah satu kandidat, Abbas mengaku mengikuti pemilu Israel. Ia berharap pemerintahan Israel yang baru dapat memahami "perdamaian merupakan kepentingan kami, mereka, dan dunia."


Perundingan damai antara Israel dan Palestina kini sedang mandek sejak 2014, ketika proses yang diinisiasi Amerika Serikat gagal karena saling tuduh.

Abbas mengatakan bahwa pihaknya akan tetap terbuka untuk bernegosiasi. Namun, pemerintahan Abbas menegaskan bahwa mereka tidak akan mau mengikuti rencana proses damai yang digagas AS.

Pemerintahan Abbas sudah memutus hubungan dengan AS sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut Palestina, tindakan AS sangat bias.

Selama ini, Palestina dan Israel memperebutkan Yerusalem sebaai ibu kota negara masing-masing kelak. Keputusan AS itu pun dianggap membuyarkan prospek perdamaian Israel dan Palestina.

Sejak saat itu, aksi protes yang kerap berujung ricuh di perbatasan antara Israel dan Palestina terus memanas.

Credit cnnindonesia.com

Israel Gelar Pemilu, Tepi Barat Ditutup

Ilustrasi reklame kampanye Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, Israel. (Reuters/Nir Elias)

Jakarta, CB -- Israel hari ini menggelar pemilihan umum parlemen. Atas alasan itu, mereka memutuskan menutup wilayah Tepi Barat, Palestina, yang diduduki.

Seperti dilansir Associated Press, Selasa (9/4), militer Israel menutup seluruh kawasan Tepi Barat sejak pagi hari waktu setempat. Mereka baru membuka kembali blokade pada Rabu (10/4) tengah malam besok setelah penghitungan suara selesai.

Penutupan Tepi Barat membuat warga Palestina tidak boleh melintas. Namun, larangan itu tidak berlaku untuk urusan medis dan kemanusiaan.


Dalam pemilihan umum kali ini, Benjamin Netanyahu akan maju kembali sebagai calon petahana. Pesaing terkuatnya adalah mantan Panglima Angkatan Bersenjata Israel, Benny Gantz.

Gantz menjanjikan akan memberikan jalan baru kepada Israel jika terpilih.

"Saya senang bisa melayani Israel. Saya senang untuk memimpin warga Israel ke arah baru. Kita harus menghormati demokrasi dan meminta seluruh pihak menghormatinya," kata Gantz, seperti dilansir AFP.

Tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 07.00 sampai 22.00 waktu setempat. Setelah itu langsung dilakukan penghitungan suara dilakukan

Pemilu kali ini menjadi pertaruhan bagi Netanyahu. Jika tumbang, maka kemungkinan dia bakal diseret ke pengadilan atas sejumlah kasus dugaan korupsi.

Tuduhan korupsi telah menjerat Netanyahu sejak awal 2017 lalu. Dia diduga terlibat dalam tiga kasus korupsi yang berbeda.

Pertama, Case 1000. Dalam perkara ini Netanyahu dan keluarganya dituduh menerima gratifikasi berupa sampanye, cerutu, dan sejumlah perhiasan dari produser Hollywood yang merupakan warga Israel, Arnon Milchan, dan pebisnis asal Australia, James Packer, dalam kurun waktu 2007 sampai 2016.

Gratifikasi itu disebut diberikan kepada Netanyahu sebagai imbalan karena telah memberikan "bantuan politik." Hingga kini, penyelidikan polisi masih berkutat untuk mengungkap bantuan politik seperti apa yang diberikan oleh Netanyahu.

Kasus kedua disebut Case 2000. Netanyahu dituduh melobi Arnon Mozes, seorang pemilik surat kabar ternama Israel, Yedioth Ahronoth, terkait permintaan pemberitaan positif. Sebagai gantinya, Netanyahu yang berkuasa sejak 2009 bersekongkol dengan menerbitkan aturan pemerintah dan sejumlah cara lain untuk menekan pertumbuhan surat kabar pesaing Yediot, Israel Hayom.

Dalam perkara kedua, Netanyahu bersama Mozes disangka terlibat suap, rekayasa, dan penyalahgunaan wewenang.

Perdana Menteri Israel kesembilan itu juga terjerat skandal korupsi Case 4000. Dalam kasus ini, Netanyahu dituding memberikan kelonggaran regulasi bagi perusahaan telekomunikasi Israel, Bezeq Telecom.

Sebagai imbalan, Netanyahu dan sang istri, Sara, mendapat pemberitaan positif dari sebuah portal berita Walla yang terkait dengan Bezeq Telecom.

Credit  cnnindonesia.com

Pemimpin oposisi: Sekitar 20 pemerotes tewas dalam serangan di Sudan

Sekitar 20 orang tewas dan puluhan luka-luka dalam serangan-serangan tiap fajar sejak Sabtu oleh "pria-pria bersenjata bertopeng" atas aksi duduk-duduk oleh penegunjuk rasa di luar kompleks Kementerian Pertahanan Sudan di Khartoum, kata ketua partai oposisi utama Sudan pada Selasa.(REUTERS/Mohamed Nureldin Abdal)

Khartoum (CB) - Sekitar 20 orang tewas dan puluhan luka-luka dalam serangan-serangan tiap fajar sejak Sabtu oleh "pria-pria bersenjata bertopeng" atas aksi duduk-duduk oleh penegunjuk rasa di luar kompleks Kementerian Pertahanan Sudan di Khartoum, kata ketua partai oposisi utama Sudan pada Selasa.

Sadiq al-Mahdi, pemimpin partai oposisi itu, juga menyerukkan "penyerahan kekuasaan kepada komando militer terseleksi untuk berunding dengan para wakil rakyat guna memebangun sebuah sistem baru untuk mencapai perdamaian dan demokrasi".

Suara tembakan gencar terdengar saat protes berlangsung di luar gedung Kementerian pertahanan di Khartoum, ibu kota Sudan, pada Selasa.

Tayangan langsung televisi Hadath, sebagaimana dilaporkan Reuters memperlihatkan pasukan keamanan berusaha membubarkan pemrotes dengan menggunakan kekerasan.

Beberapa pegiat juga mengatakan di dalam satu pernyataan yang disiarkan di media sosial bahwa tentara yang menjaga Kementerian Pertahanan berusaha menghalangi demonstran.

Pasukan keamanan Sudan pada Senin dilaporkan berupaya membubarkan protes oleh ribuan demonstran anti-pemerintah yang bermalam di depan gedung Kementerian Pertahanan di Khartoum.

Saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata saat mendekati demonstran yang melakukan aksi duduk di jalan.

Para demonstran bermalam selama dua hari di depan gedung Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari upaya mereka terus menekan Presiden Omar al-Bashir agar segera mundur, setelah hampir 30 tahun berkuasa.

Sebelumnya, upaya pasukan keamanan untuk membubarkan demonstran gagal.

Kemarahan publik terhadap kenaikan harga roti dan kurangnya persediaan uang tunai memicu aksi protes sejak Desember lalu. Namun aksi tersebut berubah menjadi aksi protes terhadap pemerintahan al-Bashir.

Al-Bashir mengakui bahwa demonstran memiliki tuntutan yang sah, namun ia juga mengatakan bahwa cara untuk menyelesaikan tuntutan tersebut adalah melalui jalan damai dan pemungutan suara.

Credit  antaranews.com