Seni rendering dari Joint Strike Missile (JSM) dan pesawat jet tempur F-35. Foto/Kongsberg
TOKYO
- Perusahaan Norwegia, Kongsberg Defense & Aerospace, telah
menandatangani kontrak dengan Jepang untuk memasok Joint Strike Missiles
(JSM) untuk armada jet tempur siluman F-35 Lightning II negara
tersebut.
"Ini adalah tonggak utama untuk program JSM, memasuki
fase produksi," kata Eirik Lie, presiden Kongsberg Defense &
Aerospace. "Perusahaan sangat bangga telah dipilih oleh Jepang untuk
menyediakan JSM bagi Armada F-35 mereka," lanjut dia, dikutip Defense News, Kamis (14/3/2019).
Baik
Kongsberg maupun Jepang tidak mengungkapkan nilai dolar atau jumlah
rudal yang tercakup dalam kontrak. Namun, dokumen anggaran Jepang
menunjukkan negara itu mengalokasikan 7,3 miliar yen (USD 65,6 juta)
untuk akuisisi rudal untuk tahun fiskal mendatang, yang dimulai 31
Maret.
JSM
hanya direncanakan untuk berintegrasi pada F-35A. Hasil pengamatan
sebelumnya mengonfirmasi bahwa dua JSM dapat masuk ke dalam rongga
senjata internal F-35A. Namun, F-35B dirancang hanya dapat membawa rudal
di stasiun senjata eksternal.
Jepang berencana untuk
mengakuisisi 157 unit jet tempur F-35, termasuk 42 unit F-35B. Negara
Asia Timur akan memiliki skuadron F-35A pertamanya akhir tahun ini.
Angkatan Udara Pasukan Bela Diri Jepang saat ini melatih kader
penerbangan dan kru darat, serta mengambil pengiriman pesawat.
Menurut
Kongsberg, JSM adalah satu-satunya rudal jarak jauh yang dapat
digunakan melawan target kapal dan target di darat dan juga dilakukan
secara internal di F-35.
Perusahaan tersebut mengatakan JSM menambahkan fitur kemampuan serangan darat standoff seperti kemampuan observasi yang rendah, kelincahan dan fleksibilitas. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 300 mil laut.
Selain
Jepang, Australia juga ingin memperoleh JSM untuk jet-jet tempur
F-35-nya sendiri. Niat Australia untuk mengakuisisi misil JSM sudah
muncul sejak 2015.
Foto kolase planet Mars terlihat saat terjadinya fenomena
gerhana bulan total di langit Indramayu, Jawa Barat, Sabtu, 28 Juli
2018. Gerhana bulan total tahun ini merupakan fenomena langka karena
terjadi selama 1 jam 43 menit, atau merupakan gerhana terlama yang
terjadi pada abad ini. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
CB, Jakarta- Lembaga penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau NASA menyatakan, bahwa kemungkinan manusia pertama yang mendarat di Planet Mars adalah wanita.
"Benar
bahwa orang pertama di Mars kemungkinan adalah seorang wanita," ujar
Administrator NASA Jim Bridenstine, seperti dikutip laman khaleejtimes, Rabu, 13 Maret 2019.
Bridenstine menyampaikan hal itu dalam sebuah acara bincang-bincang
radio sains dan teknologi bernama 'Science Friday'. Dia tidak
menjelaskan nama wanita yang akan menjadi orang pertama mendarat di
Planet Merah itu, tapi Bridenstine mengatakan perempuan berada di garis
depan dalam rencana NASA yang akan datang.
"Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Karena kami juga memiliki
wahana antariksa khusus untuk semua wanita pertama yang akan terjadi
bulan ini, pada akhir Maret nanti, yang tentu saja bisa disebut sebagai
Bulan Wanita Nasional," kata Bridenstine.
NASA juga akan
memiliki wahana antariksa perempuan pertama pada akhir bulan, ketika
astronot Anne McClain dan Christina Koch akan melayang di
angkasa. Perjalanan keluar angkasa akan berlangsung sekitar tujuh jam,
menurut badan antariksa AS.
Anne McClain dan Christina
Koch adalah dua astronot NASA dalam Ekspedisi 59, yang akan
mengoperasikan wahana antariksa saat di luar angkasa pada 29 Maret.
Aktivitas itu diperkirakan akan berlangsung selama 7 jam.
Dikutip dari laman HuffPost,
Jackie Kagey akan menjadi pengendali penerbangan ruang angkasa utama.
Dan dia akan bergabung dengan direktur penerbangan utama Mary Lawrence
serta insinyur Kristen Facciol dari Johnson Space Center NASA di
Houston, Texas.
Baik McClain dan Koch adalah bagian dari kelas
astronot pada 2013, yang setengahnya adalah wanita. Mereka datang dari
kumpulan pelamar terbesar kedua yang pernah diterima NASA, lebih dari
6.100 pelamar. Kelas penerbangan terbaru juga diikuti 50 persen wanita.
NASA telah berjalan jauh sejak 1978, ketika enam wanita pertama
bergabung dengan korps astronot NASA. Saat ini, 34 persen dari astronot
aktif NASA adalah perempuan. "NASA berkomitmen untuk memastikan bahwa
kami memiliki bakat yang luas dan beragam, kami menantikan wanita
pertama untuk mendarat di Bulan," kata Bridenstine.
Jakarta, CB -- Dalam waktu kurang dari satu hari platformGmail, Facebook, WhatsApp, dan Instagrammengalami kelumpuhan (down). Adanya dugaan serangan peretas merebak sebagai faktor terjadinya kelumpuhan ini.
Pakar
Keamanan Siber dari Communication and Information System Security
Research Center Pratama Persadha mengatakan Facebook dan Google
kemungkinan mengalami kendala yang sama sehingga menyebabkan layanan
mereka lumpuh karena jarak kejadian yang berdekatan.
Pratama
mengatakan adanya kemungkinan kedua perusahaan terserang oleh peretas.
Bagi Pratama, tidak mungkin perusahaan sekelas Google dan Facebook
melakukan perawatan sistem hingga menyebabkan kelumpuhan selama
berjam-jam.
"Jaraknya bedekatan jangan-jangan masalahnya
sama. Apalagi yang kena pemain besar seperti Facebook dan Google.
investasi keamanan mereka luar biasa besarnya. Lumpuh karena proses
perawatan itu tidak mungkin untuk perusahaan sebesar itu. Karena mereka
akan pertimbangkan masa-masa patching. Ada kemungkinan diserang
peretas," kata Pratama kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Kamis (14/3).
Ia mengatakan potensi faktor serangan peretas di balik lumpuhnya
platform Google dan Facebook cukup tinggi. Pasalnya kelumpuhan ini
terjadi tiba-tiba. Apabila memang maintenance server, pasti hal tersebut
sudah terjadwal.
"Perawatn terjadwal tidak mungkin mendadak.
Karean bukan peretas dan hanya perawatan setidaknya kasih tahu kapan
layanannya akan lumpuh di Indonesia, jam berapa, tanggal berapa sehingga
bisa diantisipasi," imbuhnya.
Pratama menjelaskan kedua perusahaan tidak mungkin beralasan server lumpuh akibat maintenance. Pasalnya ketika perusahaan hendak melakukan pembaruan atau perawatan di live server, perusahaan pasti melakukan protokol yang tidak akan membuat lumpuh live server.
"Kedua perusahaan pasti ada tim riset sendiri, pasti ada server untuk pengujian. Uji coba pembaruan, patching, maintenance di server uji coba itu. Semua hal yang mau dilakukan di liver server pasti di uji coba di tester," ucapnya.
Pratama kemudian mengatakan Facebook dan Google memiliki puluhan hektar
lahan yang disediakan untuk data center. Oleh karena itu pasti kalau
server terserang atau perawatan, akan ada server backup.
"Kalau menurut saya Facebook itu pasti punya backup server dan mirroring server, mereka punya puluhan hektar server. Kalau terserang satu atau perawatan pasti ada backup server yang pasti bisa backup," ujar Pratama.
Dihubungi
terpisah Pakar Keamanan Siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan
jika lumpuhnya Google dan Facebook berkaitan, maka kemungkinan
kelumpuhan ini disebabkan serangan peretas.
Alfons mengatakan
peretas ini memanfaatkan "zero day vulnerability" yang merupakan celah
keamanan pada piranti lunak. Celah keamanan itu belum ada patch atau
tambalan untuk memperbaiki celah tersebut.
Zero day vulnerability adalah istilah adanya celah keamanan
pada piranti lunak yang digunakan oleh komputer. Dan biasanya belum ada
patch / tambalan untuk memperbaikinya.
"Kalau kedua insiden berkaitan maka kemungkinan besar terjadi zero day vulnerability exploit. Celah keamanan itu yang digunakan penyerang untuk melumpuhkan sistem komputer," kata Alfons.
Selanjutnya
Alfons mengatakan adanya kemungkinan kelumpuhan Facebook diakibatkan
sebuah bug dalam rencana integrasi layanan chat dengan WhatsApp dan
Instagram.
"Kalau kedua insiden ini tidak berkaitan dan
terlihat Facebook mengalami gangguan lebih parah maka patut diduga
insiden ini berkaitan dengan rencana integrasi layanan WhatsApp,
Facebook Chat dan Instagram Chat. Dimana ada bug dalam penggabungan ketiga layanan dengan data yang masif ini," kata Allfons.
Jakarta, CB -- Netizen masih mengeluhkan Facebook, Instagram, dan WhatsAppyang lumpuh (down) setelah hampir 12 jam layanan ini terganggu.
Laporan
mengenai gangguan terhadap tiga layanan ini sudah terjadi sejak Rabu
(13/3) pukul 23:00 WIB, seperti tampil pada laporan di situs Down Detector dan Outage Report.
Beberapa
pengguna melaporkan mereka tak bisa mengirim gambar lewat WhatsApp.
Namun, layanan perpesanan itu masih bisa digunakan untuk mengirim pesan
teks.
Keluhan ini muncul hampir bersamaan dengan memburuknya layanan Instagram
dan Facebook. Sejak semalam pengguna mengeluhkan mereka kesulitan
mengeposkan status pada akun Facebook dan Instagram mereka. Hal ini
masih berlanjut hingga pagi ini.
Netizen pun meramaikan tagar #FacebookDown,
#InstagramDown, dan #WhatsAppDown. Ketiganya menjadi topik terpopuler di
dunia dan di Indonesia. Topik Facebook dan Instagram telah populer
sejak sekitar tengah malam. Sejam kemudian topik soal WhatsApp yang
bermasalah ikut menjadi topik populer di Twitter.
Akun
@Naufal_F20 yang tidak sadar adanya masalah pada ketiga layanan ini
sudah mengisi kuota lantaran mengira masalah terjadi pada paket datanya.
Pengguna @nanikinan12 berkomentar pantas saja ponselnya sepi notifikasi.
Sementara pengguna lain juga berkomentar kocak soal
migrasi para pengguna media sosial yang sedang bermasalah itu ke Twitter
hanya untuk berkeluh kesah seperti dicuitkan @HelloDimyati dan
@okkyandrianlola.
Akun @jak281296 juga menyebut Twitter hanya sebagai cadangan.
Sindiran itu diakui juga oleh netizen lain @elshatheopani
yang menanyakan apakah hanya dia yang memperbarui status di Twitter
hanya untuk mencuit dan melihat trending.
Facebook mengakui memang terjadi gangguan pada sejumlah
layanannya, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Dalam
cuitannya, Facebook meyakinkan pengguna bahwa masalah yang menimpa
sejumlah aplikasi miliknya, termasuk Instagram, Facebook, dan WhatsApp,
bukan akibat serangan DDoS (denial-of-service).
Bendera negara-negara dunia di markas PBB di Wina, Austria.[weforum.org]
CB, Jakarta - Tim
investigasi PBB melaporkan sebanyak 890 orang terdiri dari pria, wanita
dan anak-anak etnis Banunu dibunuh secara sadis dalam bentrokan dengan
penduduk desa Batende di Republik Demokratik Kongo.
Bentrokan
komunal yang pecah dua minggu sebelum pemilu dipicu oleh pemakaman
pemimpin etnis Banunu di kota Yumbi dan desa Bongede serta desa Nikolo
II. Pemimpin etnis Banunu mendukung kandidat-kandidat dari kelompok
oposisi. Sedangkan pemimpin etnis Batende mendukung kandidat dari
koalisi partai berkuasa di Kongo.
Dalam
tempo singkat, pembantaian terjadi yang dipimpin warga desa Batende
dengan senjata api, senjata berburu. pisau, panah, dan gasolin.
Tindakan brutal dan mengerikan terhadap penduduk Banunu dijelaskan
secara detil dalam laporan tim investigasi seperti dikutip dari Reuters
dan situs africanews.com, 12 Maret 2019.
Sebanyak 535 pria
dibantai, perempuan-perempuan diperkosa secara brutal. Bahkan seorang
perempuan dilaporkan diperkosa setelah anaknya berusia 3 tahun dan
suaminya dibunuh.
Menurut
saksi, para pelaku lebih dulu bertanya apakah mereka etnis Banunu
sebelum mereka membunuh. Banyak yang tewas dibunuh saat berusaha
menyeberang sungai menuju negara tetangga, Republik Kongo.
Para
pelaku kemudian membakar rumah etnis Banunu sehingga ada korban yang
dibakar hidup-hidup dan yang berhasil lolos mengalami luka bakar serius.
Tim investigasi PBB juga menemukan korban mutilasi oleh para pelaku.
Orang-orang diserang di jalan-jalan, di rumah atau saat mereka berupaya menyelamatkan diri.
Diduga jumlah korban bertambah karena masih ada korban yang dinyatakan hilang karena jasad korban diduga diuang ke sungai.
Sekitar
19 ribu orang diperkirakan lari meninggalkan rumah mereka karena
mengalami kekerasan. Dan sekitar 16 ribu orang menyeberangi sungai Kongo
menunju negara Republik Kongo.
"Beberapa kepala desa yang
mayoritas Batende terlibat dalam perencanaan serangang, mengutip
beberapa sumber," ujar laporan tim investigasi PBB.
Tim
investigasi menyimpulkan bahwa kejahatan di Yumbi merupakan kejahatan
terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan
dan bentuk kejahatan seksual lainnya, serta persekusi.
Munculnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimpa etnis Banunu di Kongo
juga karena tidak hadirnya negara untuk mencegah kejahatan itu terjadi.
Laporan ini juga memperingatkan tentang kemungkinan kekerasan ini akan
terulang kembali.
Pihak
kepolisian Israel dilaporkan telah menutup komplek masjid al-Aqsa di
Yerusalem Timur, setelah terjadi bentrokan antara polisi Israel dan
warga Palestina. Foto/Istimewa
YERUSALEM
- Pihak kepolisian Israel dilaporkan telah menutup komplek masjid
al-Aqsa di Yerusalem Timur. Penutupan ini dilakukan setelah terjadi
bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina.
Dalam sebuah
pernyataan, polisi Israel mengatakan, mereka telah mengevakuasi kompleks
masjid Al-Aqsa setelah bom molotov merusak sebuah pos polisi. "Lebih
dari 10 orang ditangkap," kata polisi Israel, seperti dilansir Arab News
pada Rabu (13/3).
Polisi mengatakan, salah seorang anggota
mereka menderita luka-luka akibat bentrokan dan mereka juga menemukan
sejumlah petasan dan bom molotov saat menggeledah sejumlah titik di
komplek tersebut.
Sementara itu, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan dua orang warga Palestina terluka akibat bentrokan.
Warga
setempat mengatakan, polisi bukan hanya menutup komplek al-Aqsa, tapi
juga membatasi akses bagi warga Palestina untuk memasuki Kota Tua
Yerusalem, tempat komplek itu berada.
Al-Aqsa
sendiri adalah situs suci ketiga bagi umat Islam, setelah Makkah dan
Madinah. Terletak di Yerusalem timur, diduduki oleh Israel dalam Perang
Enam Hari 1967, itu juga merupakan lokasi tempat paling suci Yudaisme,
yang dihormati sebagai situs dari dua kuil Yahudi di zaman Alkitab.
Orang-orang
Yahudi diizinkan untuk berkunjung ke komplek tersebut, tetapi tidak di
izinkan berdoa di sana dan ini sering menjadi penyebab ketegangan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS
ANKARA
- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu sebagai tiran yang membantai anak-anak Palestina.
Ucapan itu muncul ketika kedua pemimpin saling melontarkan hinaan dalam
pertengkaran terbaru mereka.
Awalnya Netanyahu mengecam pemimpin
Turki dengan sebutan "diktator" dan pembuat lelucon. Komentar itu muncul
setelah seharian pejabat kedua pemerintah bertukar pembicaraan.
Turki
dan Israel menjalin hubungan diplomatik, namun kerap bersitegang.
Erdogan, yang selama ini menganggap dirinya sebagai jagoan dalam
perjuangan Palestina, adalah kritikus vokal terhadap kebijakan Israel.
Kedua pemimpin tersebut pernah saling menghina di masa lalu terkait
krisis Gaza.
"Hai
Netanyahu. Anda adalah seorang tiran, Anda adalah seorang tiran yang
membantai anak-anak Palestina berusia tujuh tahun," kata Erdogan dalam
sebuah rapat umum di Ibu Kota Turki, Ankara, hari Rabu, yang dikutip AFP, Kamis (14/3/2019).
Erdogan
juga menyinggung bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina di
Yerusalem. Dia mengecam pasukan keamanan Israel karena memasuki tempat
suci.
"Jangan memprovokasi. Lihat, kami belum menindas orang
Yahudi di negara ini. Kami belum melakukan apa pun yang Anda lakukan
pada sinagog di sini. Jangan memprovokasi kami. Kami tidak akan jatuh ke
dalam perangkap ini," kata Erdogan. Netanyahu Membalas
Netanyahu
dengan cepat membalas kecaman Erdogan melalui Twitter pada Rabu malam.
"Erdogan, diktator yang mengirim puluhan ribu lawan politik ke penjara,
melakukan genosida terhadap Kurdi, dan menduduki Siprus Utara,
berkhotbah kepada saya, pada Israel, dan ke Pasukan Pertahanan Israel,
tentang demokrasi dan etika perang. Sebuah lelucon," tulis Netanyahu.
"Yang
terbaik adalah dia tidak terlibat dengan Yerusalem, ibu kota kami
selama 3.000 tahun. Erdogan hanya bisa belajar dari kita bagaimana
menghormati setiap agama dan melindungi hak asasi manusia," lanjut dia.
Pertengkaran
terbaru terjadi setelah Netanyahu menyebut Israel sebagai negara untuk
bangsa Yahudi saja, bukan untuk semua warganya. Komentar itu mendorong
kritikan keras dari Turki pada hari Selasa dengan menuduh pemimpin
Israel itu bertindak rasisme secara terang-terangan.
Pada Rabu pagi, Netanyahu membalas kritikan itu dalam sebuah pernyataan dari kantornya. Dia menyebut Erdogan seorang "diktator".
Juru
bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin untuk menuduh Netanyahu
menyerang Erdogan karena mengekspos pemimpin Israel itu atas "pernyataan
rasis", di mana Netanyahu mendiskriminasikan orang Arab dan Muslim.
"Negara
apartheid yang dipimpinnya menduduki tanah Palestina, membunuh wanita
dan anak-anak serta memenjarakan warga Palestina di tanah mereka
sendiri," tulis Kalin di Twitter.
Kedua negara pada tahun 2016
mengakhiri keretakan hubungan selama enam tahun yang dipicu oleh
serangan Israel atas kapal aktivis yang menuju Gaza. Serangan itu
menewaskan 10 aktivis Turki dan menyebabkan runtuhnya hubungan
diplomatik.
Netanyahu sebut Israel adalah negara untuk bangsa Yahudi.
CB,
ANKARA -- Direktur komunikasi kepresiden Turki Fahrettin Altun mengecam
pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal Presiden Turki
Recep Tayyip Erdogan. Netanyahu menyebut Erdogan sebagai diktator.
"Kegilaan melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda," ujar Altun melalui Twitter dilansir Anadolu Agency, Rabu.
Altun
merujuk kutipan terkenal dari ilmuwan Albert Einstein dengan
menambahkan video yang menunjukkan pertengkaran antara Erdogan dan
Presiden Israel Shimon Peres pada KTT Davos pada 2009 lalu.
Sebelumnya,
juru bicara kepresidenan Ibrahim Kalin mengatakan, Netanyahu menyerang
Erdogan dengan kata-kata. Netanyahu mengungkap pernyataan rasis pemimpin
Israel terhadap orang Arab dan Muslim.
"Negara apartheid
yang dipimpinnya menduduki tanah Palestina, membunuh wanita, anak-anak,
dan memenjarakan warga Palestina di tanah mereka sendiri," kata Kalin.
"Kebohongan dan tekanan tidak akan menyembunyikan kejahatanmu," tambahnya.
Pada
Selasa (12/3) Kalin mengutuk pengakuan Netanyahu atas Israel sebagai
negara-bangsa orang-orang Yahudi. Erdogan juga mengecam pernyataan
Netanyahu.
TEL AVIV
- Sebuah pengadilan Israel membuka rekaman mengerikan saat
tentara-tentara ultra ortodoks Israel, IDF, memukuli seorang ayah
Palestina yang diborgol dan putranya yang masih remaja sambil tertawa.
Mereka ditangkap dalam sebuah penggerebekan. Video itu adalah bukti
dalam persidangan pelecehan tahanan.
Sebuah pengadilan di Jaffa
mencabut perintah pembungkaman terhadap video pada hari Selasa setelah
permintaan dari media Israel. Rekaman itu menunjukkan tentara ultra
ortodoks dari Batalyon Netzah Yehuda 97 IDF menganiayan dua tahanan
Palestina yang diborgol dan ditutup matanya di dalam kendaraan militer.
"Kami
sedang berpesta," ujar para prajurit sambil tertawa ketika mereka
berulang kali memukul kepala para tahanan, menuntut agar mereka
"menyapa" ke kamera. Salah satu pria yang terikat terluka sangat parah
sehingga penyidik tidak bisa menanyai dia segera setelah itu seperti
dikutip dari RT, Kamis (14/3/2019).
Setelah
mendengar pembelaan, kelima tentara IDF itu dinyatakan bersalah atas
pelecehan dan dijatuhi hukuman penjara antara dua dan enam setengah
bulan penjara. Mereka semua diturunkan pangkat dan menjalani masa
percobaan.
Sementara itu komandan para tentara itu menghadapi tuduhan gagal mencegah penganiayaan tahanan oleh bawahannya.
Kasus
mengejutkan itu mendapat banyak perhatian di Israel. Presenter TV
Oshrat Kotler mengatakan bahwa tentara muda IDF menjadi "manusia
binatang" setelah mereka kembali dari Tepi Barat.
"Itulah hasil pendudukan tanah Palestina," katanya.
Komentar jurnalis itu disambut dengan serangan balik dan dukungan.
Insiden
itu terjadi pada bulan Januari lalu. Kedua orang Palestina yang
ditangkap, seorang ayah dan putranya yang masih remaja, diduga membantu
menyembunyikan seorang teroris yang melarikan diri. Teroris itu
sebelumnya menembaki sebuah halte bus di luar sebuah pos dekat Ramallah
di Tepi Barat. Aksinya menewaskan dua tentara Israel. Laporan media
mengatakan bahwa para keduanya akhirnya didakwa pada awal tahun ini.
IDF telah berulang kali dituduh menganiaya warga Palestina selama
penangkapan dan saat dalam tahanan. Tahun lalu, seorang pria berusia 33
tahun meninggal beberapa jam setelah dia dipukuli dengan parah selama
penangkapan di tengah bentrokan di Jericho, Tepi Barat.
Rekaman
dari tempat kejadian menunjukkan tentara menembaki dia saat dia
terbaring di tanah. IDF mengklaim bahwa pria itu telah mencoba menyerang
mereka.
Warga Palestina membawa jenazah bocah
pria berusia 12 tahun Ayoub Assaleya dalam pemakaman di Jabaliyah.
sebelah utara Jalur Gaza, Minggu (11/3). Pesawat tempur Israel hari
Minggu menewaskan tiga warga Palestina dalam serangannya dan salah
satunya adalah Assaleya, menurut sumber medis wilayah Gaza dan militan
menembakkan roket ke arah Israel dalam serangan lintas batas hari
ketiga. (REUTERS/Suhaib Salem)
Salfit (CB) - Satu orang Palestina yang dibawa pada Selasa
(12/3) ke rumah sakit di Kota Salfit, bagian utara Tepi Barat Sungai
Jordan, dengan luka parah akibat peluru yang ditembakkan tentara Israel
mengenai jantungnya, telah meninggal, kata Kementerian Kesehatan
Palestina.
Tentara Yahudi telah menyerbu kota tersebut untuk menyita rekaman kamera
jalanan dan bentrokan terjadi dengan warga setempat, kata beberapa
laporan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA --yang
dipantau Antara di Jakarta, Rabu.
Tentara Israel melepaskan tembakan ke arah pemuda Palestina yang
melempari mereka dengan batu, dan membuat jantung Mohammad Jamil Shaheen
(23), dari Salfit ditembus peluru aktif.
Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan organisasi tersebut
merawat 40 orang di lokasi itu karena mereka menderita luka tembak dan
sesak nafas akibat menghirup gas air mata.
Delegasi dari gerakan Houthi, yang
bersekutu dengan Iran, serta pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi,
bertemu di Amman, Jordania pada 17 Januari, 2019, untuk merundingkan
pertukaran tahanan. (REUTERS/Muhammad Hamed)
Washington (CB) - Para penasehat Gedung Putih merekomendasikan
pada Rabu agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump memveto satu
resolusi untuk mengakhiri dukungan Washington bagi kampanye militer
pimpinan Arab Saudi di Yaman.
Pernyataan Gedung Putih itu mengenai kebijakan pemerintah dikeluarkan
ketika Senat AS siap memveto hal tersebut, salah satu dari beberapa
usaha oleh para anggota Senat untuk mendesak Trump memperkuat
kebijakannya terhadap kerajaan itu.
Para pendukung resolusi tersebut, yang termasuk beberapa orang anggota
Partai Republik dan juga Demokrat, mengatakan mereka optimistis mengenai
peluang-peluang menyangkut pengesahan oleh Senat. Presiden Trump
berasal dari Partai Republik.
Namun, pemimpin mayoritas dari Republik di Senat, Mitch McConnell,
mengecam resolusi kekuatan-kekuatan perang itu pada Rabu ketika ia
membuka sidang Senat, dengan menyatakannya "tak pantas dan
kontraproduktif."
Ilustrasi Uighur di Xinjiang. (Reuters/Thomas Peter)
Jakarta, CB -- Amerika Serikat menyuarakan
kekecewaan atas kegagalan negara Muslim anggota Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI) mengambil sikap tegas terkait dugaan persekusi China terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.
"Kami,
saya dapat mengatakan, kecewa dengan tanggapan minim dari anggota
Organisasi Kerja Sama Islam dan keprihatinan yang kurang," ucap Duta
Besar AS untuk PBB, Kelley Currie, di Jenewa, Rabu (13/3).
Awal
Maret lalu, 57 menteri luar negeri negara anggota OKI, termasuk Menlu RI
Retno Marsudi, mengadakan pertemuan ke-46 di Abu Dhabi, Uni Emirat
Arab.
AS menilai, dalam konferensi itu OKI gagal
menggambarkan keprihatinan organisasi tersebut terkait kondisi etnis
Uighur di Xinjiang. Currie menganggap hasil rapat OKI tersebut
"mengecewakan dan membuat frustrasi."
Komentar itu juga dilontarkan Currie setelah AS merilis laporan Hak
Asasi Manusia tahunannya. Dalam laporan itu, Washington menyatakan bahwa
Beijing telah "secara signifikan mengintensifkan kampanye penahanan
massal terhadap kelompok minoritas Muslim di Xinjiang."
"Hari
ini, lebih dari satu juta orang suku Uighur, etnis Kazakh, dan minoritas
Muslim lainnya ditahan di kamp-kamp pendidikan yang dirancang untuk
menghapus identitas agama dan etnis mereka," ujar Menteri Luar Negeri
AS, Mike Pompeo, dalam laporan tersebut.
Pernyataan itu juga
diutarakan Currie menjelang sesi acara yang disponsori AS di markas PBB
di Jenewa. Selain AS, acara dengan fokus isu dugaan penahanan paksa
etnis Uighur di Xinjing itu juga didukung Inggris, Kanada, Jerman, dan
Belanda.
Tak hanya Currie, sejumlah ahli dan seorang eks warga Xinjiang yang
mengaku pernah ditahan di kamp penahanan juga ikut angkat bicara dalam
sesi tersebut.
Tudingan pelanggaran HAM tersebut menimbulkan
reaksi keras dari diplomat China di acara tersebut yang menganggap acara
tersebut "jelas didorong agenda politik" AS.
"Kami sangat
menentang ajang anti-China ini yang disponsori oleh perwakilan AS untuk
PBB di Jenewa," ucap diplomat China itu seperti dikutip AFP.
"Tidak ada yang disebut kamp konsentrasi di Xinjiang."
Diplomat itu berdalih bahwa kamp-kamp penampungan itu merupakan upaya
negaranya memerangi separatisme dan ekstremisme agama melalui pendidikan
kejuruan.
Selama ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap
melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum
minoritas Muslim di Xinjiang, termasuk etnis Uighur.
Penindasan
terhadap suku Uighur di Xinjiang kembali ramai diperbincangkan setelah
laporan Amnesty International pada September lalu mengungkap bahwa
otoritas China menahan sekitar 1 juta orang dari etnis minoritas
tersebut di penampungan layaknya kamp konsentrasi.
Di sana, para
tahanan dilaporkan didoktrin supaya mengamalkan ideologi komunis.
Berdasarkan kesaksian sejumlah warga Xinjiang, otoritas China melakukan
penahanan secara sewenang-wenang sejak 2014 silam.
Ilustrasi Uighur di Xinjiang. (Reuters/Thomas Peter)
Jakarta, CB -- China diduga menahan 1,5 juta Muslim Uighur dan umat Islam lainnya di kamp-kamp penahanan di Xinjiang.
Seorang
peneliti independen dari Jerman, Adrian Zenz, mengatakan bahwa
perkiraan baru ini didapat setelah pemeriksaan citra satelit teranyar
dan kesaksian sejumlah warga Muslim yang mengaku kerabatnya menghilang.
"Meski
masih spekulasi, dapat diperkirakan ada sekitar 1,5 juta etnis
minoritas, sekitar 1 dari enam orang dewasa dari kelompok minoritas
Muslim di Xinjiang, ditahan di pusat detensi, pengasingan, dan fasilitas
re-edukasi," ujar Zenz dalam salah satu acara di Dewan HAM PBB, Rabu
(13/3).
Zenz mengatakan bahwa China melakukan genosida
kebudayaan dengan mengajarkan paham-paham di luar keagamaan Islam kepada
jutaan orang itu.
"Upaya China untuk merampas kebebasan berpendapat sejumlah etnis
keagamaan minoritas di Xinjiang tak lebih dari sebuah kampanye
sistematis genosida kebudayaan dan harus ditindak," tuturnya sebagaimana
dikutip Reuters.
Dalam acara itu, hadir pula seorang Muslim yang
mengaku pernah ditahan di kamp di Xinjiang, Omir Bekali. Selama enam
bulan, Bekali tinggal di dalam satu ruangan kecil yang dipadati 40
orang.
"Kami harus membanggakan Partai Komunis, menyanyikan lagu
mengenai [Presiden] Xi Jinping, dan berterima kasih kepada pemerintah.
Kami tak punya hak bicara," katanya.
Selama ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap melakukan
pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas
Muslim di Xinjiang.
Berdasarkan kesaksian korban, otoritas China
terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan
minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.
Di tengah
kisruh ini, sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat mendesak Presiden
Donald Trump untuk mengambil tindakan tegas atas China, seperti sanksi.
Ketika
ditanya soal sanksi, Duta Besar AS untuk PBB, Kelley Currie,
mengatakan, "Kami selalu melihat segala mekanisme dan alat yang kami
punya untuk mengidentifikasi yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM
menjijikkan dan memastikan mereka tak dapat bepergian ke AS dan akses
ke sistem finansial AS."
Kapal perang AS, USS Decatur (kiri) berusaha menghindari
tabrakan dengan kapal perang Cina di Laut Cina Selatan pada Ahad, 30
September 2018. GCCaptain.com via ABC News
CB, Washington – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menuding Cina memblokir pengembangan energi di Laut Cina Selatan lewat tindakan pemaksaan (coercive means).
Ini
mencegah negara-negara Asia Tenggara untuk mengakses cadangan sumber
daya energi senilai US$2.5 triliun atau sekitar Rp35.600 triliun.
“Cina
membangun bangunan secara ilegal di pulau di perairan internasional.
Ini bukan sekadar masalah keamanan,” kata Pompeo kepada eksekutif
perusahaan energi dan menteri perminyakan dari sejumlah negara di
Houston, Texas, seperti dilansir South China Morning Post pada Rabu, 13 Maret 2019.
Pompeo
melanjutkan sikap sebaliknya ditunjukkan pemerintah AS. “Kami mendukung
keamanan energi untuk negara-negara di Asia Tenggara. Kami ingin
negara-negara ini memiliki akses ke cadangan energi mereka
masing-masing,” kata dia.
Pernyataan Pompeo ini merupakan bagian
dari serangkaian pernyataan menyoroti perilaku Cina di Laut Cina
Selatan. Sebelum ini, dia mengkritik proyek-proyek infrastruktur yang
dikerjakan dalam Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra atau Belt and Road Initiative nyaris bisa dipastikan didesain agar tutup.
Pompeo
juga menuding Cina mencuri berbagai teknologi pertanian sensitif. Ini
terkait teknologi modifikasi genetik untuk beras dan jagung.
Menurut
Pompeo, AS ingin membangun kemitraan dengan negara-negara di Asia
Tenggara. “Kami ingin transaksi yang transparan, bukan jebakan utang,”
kata dia. “Cina tidak bermain dengan aturan yang sama.”
Pompeo
juga menuding Cina melakukan diplomasi utang. Dia mengklaim perusahaan
Cina merupakan penerima manfaat terbesar dari berbagai investasi di luar
negeri.
Presiden
Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut
Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua
“Cina
sering mengirim tenaga kerjanya sendiri, menciptakan lapangan kerja
bagi para pekerja cina dan bukannya pekerja di negara tempat investasi
seperti di Afrika,” kata dia.
Menurut
Pompeo, Cina menggunakan jebakan utang dengan membuat transaksi untuk
kepentingan politik. Ini membahayakan negara yang menerima utang itu.
Soal pemberian utang oleh Cina kepada Afrika, situs media CGTN, yang merupakan jaringan televisi yang dikelola pemerintah Cina, melansir tulisan opini soal ini.
Tulisan itu menyatakan bahwa negara-negara membutuhkan pinjaman untuk bisa tumbuh berkembang. “Uang Cina
di Afrika dibenamkan pada proyek sungguhan bukan proyek tidak nyata
yang tidak berdampak pada kehidupan rakyat setempat,” begitu dilansir CGTN pada 13 Maret 2019.
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo (CNN Indonesia/Giras Pasopati)
Jakarta, CB -- Isu Nduga dan minoritas Papuadiangkat dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-40.
Ketua Komite
Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, menggambarkan nasib warga
Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak aneksasi
Indonesia pada 1969 silam.
"Kekayaan alam kami dicuri, sehingga
kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia,
meski tanah kami adalah salah satu tanah terkaya sumber daya alamnya di
dunia," ujar Victor dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan HAM PBB yang
tertulis dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (13/3).
Tak
hanya itu, disoroti pula efek dari operasi gabungan kepolisian dengan
militer yang telah menewaskan 25 warga sipil dan ditelantarkannya ribuan
pengungsi akibat operasi tersebut.
Selain itu, dijadikannya tiga warga Papua sebagai tersangka makar
karena menyelenggarakan acara adat 'bakar batu' dan ibadah juga turut
disorot dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Victor meminta dukungan negara-negara untuk mendorong Indonesia mengundang PBB berkunjung ke tanah Papua.
"Kami
meminta pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memenuhi hak atas
penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat," tegas Victor.
Sejak
mendapatkan status otonomi khusus pada 2001 lalu, pendekatan
kesejahteraan menjadi prioritas pemerintah terhadap Papua. Pemerintah
Jokowi fokus pada pengembangan infrastruktur dan perbaikan konektivitas
demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan penyelesaian Trans Papua
sepanjang 1.066 kilometer. Jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer
di Provinsi Papua Barat dan Papua ditargetkan tembus pada 2019.
Jokowi juga menerapkan program BBM Satu Harga yang dijadikan standar nasional demi menurunkan harga BBM di Papua.
Selain
itu, transfer dana dari pemerintah juga terus meningkat untuk kedua
provinsi Papua. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan
sebesar Rp85,7 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Di luar itu, kedua
provinsi juga memperoleh dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur.
Ilustrasi pesawat Boeing 737 MAX 8 (Stephen Brashear/Getty Images/AFP)
Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pelarangan pengoperasian semua pesawat jenis Boeing 737 MAX. Pelarangan itu muncul di tengah kuatnya tekanan global setelah insiden mematikan jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines.
"Kami
akan mengeluarkan perintah larangan darurat terkait semua penerbangan
Boeing 737 MAX 8 dan 737 MAX 9," ujar Trump kepada wartawan di Gedung
Putih, Washington DC, AS, Rabu (13/3), melansir AFP.
Jatuhnya
pesawat Ethiopian Airlines menimbulkan tekanan global yang kuat.
Sejumlah negara berbondong-bondong melarang penerbangan dengan pesawat
jenis tersebut.
Pesawat itu jatuh pada Minggu (10/3) lalu
tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa. Sebanyak 157 penumpang
beserta awak kapal dilaporkan tewas.
Insiden itu adalah kedua kalinya yang terjadi pada pesawat jenis
Boeing 737 MAX 8 dalam kurun waktu kurang dari lima bulan. Sebelumnya,
penerbangan Lion Air JT610, yang menggunakan pesawat jenis serupa,
menghadapi insiden mematikan pada Oktober 2018. Insiden jatuhnya pesawat
di perairan Tanjung Karawang merenggut 189 nyawa di antaranya.
Sebelumnya, AS memastikan tidak akan melarang pengoperasian Boeing 737 MAX meski didesak berbagai pihak.
"Sejauh
ini, hasil pemeriksaan kami tak menunjukkan masalah performa yang
sistematik dan tak ada dasar untuk melarang pesawat itu," ujar Kepala
Badan Aviasi Federal AS (FAA), Daniel Elwell, dalam sebuah pernyataan.
Maskapai Air Canada menggunakan pesawat jenis
Boeing 737 Max 8. Pesawat bersiap mendarat di Vancouver International
Airport, Richmond, Bristish Colombia, Selasa (12/3).
Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP
FAA diminta pro-aktif dalam keselamatan terkait dengan produsen dan maskapai.
CB,
WASHINGTON -- Badan penerbangan sipil Amerika Serikat (FAA) mendapat
banyak kritikan karena mendukung kelaikan terbang Boeing 737 Max 8. Itu
karena banyak negara yang melarang pengoperasian jenis pesawat tersebut,
setelah jatuhnya pesawat Ethiopian Airliner akhir pekan lalu.
Dunia penerbangan biasanya mengikuti petunjuk FAA yang telah dianggap
sebagai standar keselamatan pesawat dunia. Namun, regulator keselamatan
penerbangan lainnya termasuk Uni Eropa, Cina, Australia, Inggris dan
Kanada telah memutuskan tidak menunggu FAA bertindak.
Kecelakaan
Ethipian Airlines terjadi hanya lima bulan setelah jatuhnya pesawat
jenis sama Boeing 737 Max 8 yang dioperasikan Lion Air di Indonesia.
Ketua Komite Transportasi dan Infrastruktur Gedung Putih Peter DeFazio
mengaku khawatir regulator penerbangan internasional lebih banyak
memberikan kepastian terbang bagi publik daripada FAA.
"Dalam
beberapa hari mendatang, sangat penting bagi kami untuk mendapatkan
jawaban tentang apa yang menyebabkan kehancuran pesawat Ethiopian
Airlines 302 dan apakah ada hubungan dengan apa yang menyebabkan
kecelakaan Lion Air hanya lima bulan yang lalu," kata DeFazio, Rabu
(13/3).
FAA
diminta pro-aktif dalam keselamatan berkaitan dengan produsen dan
maskapai pesawat. FAA dan maskapai penerbangan juga diminta untuk
menghentikan sementara pengoperasian Boeing 737 Max 8 sampai
penyelidikan tentang penyebab kecelakaan Ethiopian Air selesai, untuk
melihat penyebab kecelakaan sama dengan Lion Air pada Oktober 2018 lalu.
"Mereka
belum menunjukkan bukti masalah yang kita lihat dengan dua tabrakan ini
bukanlah masalah yang berpotensi ada di AS," kata penasihat penerbangan
untuk Consumer Reports McGee.
Mantan
Sekretaris Transportasi Ray LaHood juga menyerukan agar AS menghentikan
737 Max 8, tepat saat agensinya menghentikan penerbangan pesawat Boeing
lain enam tahun lalu karena masalah keamanan.
"Pesawat-pesawat
ini perlu diperiksa sebelum orang-orang menaikinya, publik yang terbang
mengharapkan seseorang di pemerintahan menjaga keselamatan, dan itu
tanggung jawab departemen transportasi," ujarnya.
LaHood
adalah sekretaris Departemen Perhubungan pada 2013 ketika departemen
tersebut menghentikan Boeing 787 karena paket baterai lithium-ion yang
terlalu panas. Pesawat-pesawat menganggur selama kurang dari sebulan,
sampai Boeing membuat kompartemen tahan api baru di sekitar baterai.
LaHood
mengatakan sekretaris saat ini Elaine Chao harus melakukan hal yang
sama dengan Max 8, meski bertentangan dengan FAA yang tidak mengambil
tindakan dalam menghadapi lusinan negara lain yang melarang pesawat
terbang dari langit mereka.
"Sekretaris memiliki wewenang
menangguhkan pesawat-pesawat ini. Dia memiliki wewenang untuk
melakukannya, apa pun yang dipikirkan FAA," katanya.
Meski
para penyelidik kecelakaan senior membela FAA, yang mengatakan tidak ada
data untuk menghubungkan kedua kecelakaan itu. "Saya tidak melihat
fakta untuk membenarkan apa yang telah mereka lakukan," kata konsultan
keselamatan independen dan mantan anggota Dewan Keselamatan Transportasi
Nasional, John Goglia.
"Jika mereka memiliki fakta, saya
berharap mereka akan membaginya dengan seluruh dunia sehingga kita dapat
melindungi masyarakat yang bepergian dengan udara," katanya.
FAA
mengatakan sedang meninjau semua data yang tersedia. Sejauh ini tidak
menemukan dasar untuk menghentikan operasional Boeing 737 Max 8.
Presiden
dan CEO dari konsultan penerbangan Safety Operating Systems, John Cox,
mengatakan negara-negara yang melarang Boeing 737 Max 8 terbang mungkin
telah menghubungkan kecelakaan Ethiopia dan Indonesia meskipun
penyelidik belum menganalisis kotak hitam pesawat Ethiopia.
Regulator
keselamatan udara di setidaknya 40 negara, termasuk Uni Eropa, telah
melarang Boeing 737 Max 8 jet terbang dari wilayah udara mereka setelah
kecelakaan mematikan di Ethiopia. Selain itu, setidaknya 10 maskapai
penerbangan di seluruh dunia telah berhenti menerbangkan jenis pesawat
tersebut. Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa, yang mencakup 32 negara,
Selasa kemarin juga mengumumkan mereka akan melarang pesawat itu
terbang di wilayah udaranya.
Ilustrasi gedung legislatif Amerika Serikat, Capitol Hill. (Alex Wong/Getty Images/AFP)
Jakarta, CB -- Senat Amerika
Serikat menyatakan bakal menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan
Penerbangan AS (FAA), terkait meluasnya larangan operasional Boeing tipe 737 MAX 8.
Sebab, sejumlah anggota Dewan Perwakilan mendesak supaya FAA segera
mengistirahatkan sementara burung besi itu, terkait kecelakaan maut di
Indonesia dan Ethiopia.
"Di luar kekhawatiran masyarakat luas
untuk terbang, FAA harus mengistirahatkan 737 MAX 8 sampai kita tahu
penyebab kecelakaan yang terjadi belakangan ini dan bisa memastikan
pesawat itu layak terbang," cuit Senator dari Partai Republik, Mitt
Romney, seperti dilansir Reuters, Rabu (13/3).
Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga menyatakan
hal yang serupa dengan Romney. Dia menyatakan FAA harus segera melarang
sementara penggunaan 737 MAX 8 di AS sampai tingkat keselamatannya
terjamin. Dua sejawatnya, Richard Blumenthal dan Dianne Fenstein, juga
menyarankan hal yang sama.
Dua senator asal Partai Republik,
Roger Wicker yang menjadi anggota Komite Perdagangan dan rekannya, Ted
Cruz, yang menjadi anggota subkomite penerbangan dan antariksa, juga
sudah mengajukan permintaan untuk digelar rapat dengar pendapat terkait
Boeing 737 MAX 8.
"Sebaiknya mengistirahatkan 737 MAX sampai
FAA bisa menjamin keamanan pesawat itu dan seluruh penumpang. Rapat
dengar pendapat perlu dilakukan untuk menyelidiki dan menentukan
penyebab kecelakaan, serta memastikan industri penerbangan AS tetap
sebagai yang paling aman di dunia," ujar Cruz.
Kekhawatiran
juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Penumpang Pesawat AS, Sara Nelson.
Dia meminta FAA segera mengistirahatkan sementara Boeing 737 MAX 8
supaya para calon penumpang tidak cemas ketika bepergian menggunakan
pesawat.
"Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penerbangan," kata Nelson.
Presiden
AS, Donald Trump, juga turut mengomentari soal kecelakaan pesawat
Boeing 737 MAX 8 yang digunakan oleh maskapai Ethiopian Airlines pada 10
Maret lalu. Menurut dia, pesawat dalam dunia penerbangan komersil saat
ini sudah sangat canggih dan rumit, tetapi justru membahayakan.
"Pesawat
menjadi terlalu rumit untuk diterbangkan. Pilot tidak lagi diperlukan,
melainkan ilmuwan komputer dari MIT," cuit Trump melalui akun Twitter.
Gelombang larangan terbang terhadap Boeing 737 MAX semakin
luas. Negara-negara yang melarang adalah Australia, India, Fiji Oman,
Singapura, China, Malaysia, Inggris, Indonesia, Ethiopia, Jerman,
Prancis, Bermuda, Swiss, Uni Eropa, Kuwait, Selandia Baru, Korea
Selatan, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Larangan ini dikeluarkan
setelah dua penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8
mengalami kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari lima bulan.
Kecelakaan
terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8
milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis
Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.
Beberapa bulan
sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang digunakan
dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan menewaskan 189
penumpang dan awak yang dibawa.
Amerika Serikat dan Kanada memastikan bahwa mereka tak akan melarang penggunaan Boeing 737 MAX 8.
AS
sendiri sudah menyatakan bahwa pesawat Boeing 737 MAX 8 layak terbang.
Namun, AS meminta Boeing untuk memodifikasi pesawat jenis tersebut.
Kotak hitam Boeing 737 MAX Ethiopia Airlines akan dianalisis di Prancis. Foto/Istimewa
PARIS
- Badan pengawas keselamatan penerbangan Prancis, BEA Aero, akan
menganalisis kotak hitam pesawat Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines
yang jatuh pada hari Minggu di dekat Addis Ababa. Demikian pernyataan
yang dikeluarkan badan tersebut.
"Pihak berwenang Ethiopia telah
meminta bantuan @BEA_Aero untuk menganalisis FDR (perekam data
penerbangan) & CVR (perekam suara kokpit)/Komunikasi apa pun
mengenai kemajuan penyelidikan adalah tanggung jawab otoritas tersebut,"
tulis BEA di akun Twitternya pada Rabu seperti dilansir dari Sputnik, Kamis (14/3/2019).
Surat
Kanada The Globe and Mail melaporkan Ethiopian Airlines sebelumnya
menolak untuk mengirim kotak hitam itu ke Amerika Serikat (AS), tempat
Boeing 737 Max 8 diproduksi. Otoritas penerbangan AS adalah satu di
antara yang terbaru mengeluarkan perintah darurat untuk mengandangkan
semua pesawat seri Boeing 737 Max 8 dan 737 Max 9 setelah kecelakaan
mematikan Ethiopian Airlines.
Awal
pekan ini, Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) bersikeras bahwa
pesawat itu aman, meskipun ada kekhawatiran yang berkembang setelah
jatuhnya pesawat terbaru. Namun, pada hari Rabu, FAA mengatakan dalam
perintah darurat bahwa penyelidikan terhadap dua kecelakaan udara
mematikan yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX telah menemukan
beberapa kesamaan, yang menyebabkan pelarangan sementara seluruh armada
737 Max di AS.
Sebelumnya pada hari itu, juru bicara Ethiopian
Airlines mengatakan bahwa kotak hitam Boeing 737 Max 8 akan dikirim ke
Jerman untuk dianalisis. Namun, pihak berwenang Jerman mengatakan mereka
tidak akan melakukan decoding.
Pada hari Minggu, Boeing 737 Max
8, yang dioperasikan oleh Ethiopian Airlines, jatuh beberapa menit
setelah lepas landas dari Addis Ababa, Ethiopia, menewaskan semua 157
orang dari lebih dari 30 negara di dalamnya.
Kecelakaan
di Ethiopia adalah insiden fatal kedua yang melibatkan pesawat berbadan
sempit dalam waktu kurang dari lima bulan. Pada akhir Oktober 2018,
sebuah Boeing 737 MAX 8, yang dioperasikan oleh Lion Air Indonesia,
jatuh ke Laut Jawa tak lama setelah lepas landas, merenggut nyawa 189
orang. Menurut penyelidikan awal oleh otoritas bandara Indonesia,
sensor-sensor pesawat menunjukkan pembacaan kecepatan dan ketinggian
yang salah selama penerbangan sebelum bencana.
Setelah kecelakaan
hari Minggu di Ethiopia, otoritas penerbangan dan maskapai penerbangan
di seluruh dunia, termasuk di Australia, Kanada, India, Selandia Baru,
Prancis, Jerman, Afrika Selatan, Uni Eropa, China dan Rusia, telah
melakukan grounding semua pesawat Boeing seri 737 Max 8 atau menutup
wilayah udara mereka.
CEO Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam,
melihat puing-puing dari pesawat yang meledak tak lama setelah lepas
landas dari Addis Ababa, Etiopia, Ahad (10/3).
Foto: Facebook Ethiopian Airlines via AP
Jenis pesawat dan kotak hitam dianggap menggunakan perangkat mode terbaru.
CB,
BERLIN -- Badan Federal Jerman yang bertanggung jawab menyelidiki
kecelakaan pesawat tidak akan menganalisis kotak hitam pesawat Ethiopian
Airlines yang jatuh pada Ahad (10/3) pekan lalu. Itu karena jenis
pesawat dan kotak hitam dianggap menggunakan perangkat mode terbaru.
"Ini
adalah jenis pesawat baru dengan kotak hitam baru, dengan perangkat
lunak baru. Kami tidak bisa melakukannya," kata juru bicara Biro
Investigasi Kecelakaan Pesawat Federal (BFU) Jerman Germout Freitag,
Rabu (13/3).
Pernyataan tersebut pun menimbulkan
ketidakpastian atas penyelidikan kotak hitam untuk mencari tahu penyebab
dari kecelakaan pesawat yang menewaskan seluruh awak dan penumpang
pesawat. Seorang juru bicara untuk Ethiopian Airlines sebelumnya
mengatakan kotak hitam yang berhasil didapat dari pesawat yang jatuh
akan dikirim ke Jerman untuk dianalisis.
Kanada menjadi
negara terbaru yang ikut menangguhkan Boeing 737 Max 8 pada Rabu.
Negara-negara di seluruh dunia, kecuali Amerika Serikat telah
menghentikan Boeing 737 Max 8 atau melarang mereka terbang di atas
wilayah udara mereka sejak penerbangan Ethiopian Airlines jatuh hanya
beberapa saat setelah lepas landas dari Addis Ababa pada akhir pekan
lalu.
Kecelakaan juga kerap dikaitkan dengan kecelakaan
pesawat jenis serupa milik Maskapai Lion Air Oktober lalu yang
menewaskan 189 orang. Meskipun tidak ada bukti hubungan, kecelakaan
dengan jenis pesawat yang sama tersebut membuat khawatir sejumlah pihak,
terutama, maskapai yang memakai Boeing 737 Max. Sejak kecelakaan Lion
Air di Indonesia, ada perhatian pada sistem otomatis yang menukikkan
hidung pesawat ke bawah.
Menteri Transportasi Kanada Marc
Garneau mengatakan pada konferensi pers Ottawa akan menghentikan 737 Max
8 dan 9 untuk pergi, tiba atau terbang di atas Kanada. Dia mengatakan
itu karena data satelit menunjukkan kesamaan antara profil penerbangan
jet Ethiopia dan pesawat Lion Air dari jenis yang sama yang jatuh di
Indonesia tahun lalu. Kedua pesawat jatuh tak lama setelah lepas landas.
Ini
adalah pertama kalinya sejak kecelakaan Ethiopian regulator telah
mengambil keputusan setelah menerima data baru, meskipun saat ini masih
belum ada data dari dalam pesawat. Air Canada dan saingannya West Jet
Airlines mengoperasikan total 37 Boeing 737 Max. Sementara, Boeing
mengatakan pihaknya memiliki kepercayaan penuh pada 737 Max - model yang
memiliki 371 jet yang beroperasi di seluruh dunia.
![Bendera negara-negara dunia di markas PBB di Wina, Austria.[weforum.org]](https://statik.tempo.co/data/2019/03/03/id_823740/823740_720.jpg)
