CUPUMA

Selasa, 14 Agustus 2018

Trump Blokir Pengiriman Jet Tempur Siluman F-35 AS ke Turki

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setuju memblokir pengiriman pesawat jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin ke Turki. Keputusan itu ditandai dengan penandatanganan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) yang telah diamandemen.

Trump meneken amandemen UU tersebut pada Senin malam waktu setempat. Langkah itu bertentangan dengan perjanjian perdagangan dan mengabaikan hukum perdagangan internasional.

Dalam sebuah upacara di pangkalan militer Fort Drum di New York, Trump menyatakan kegembiraannya atas persetujuan cepat dari Kongres soal NDAA. "Kami akan memperkuat militer kami seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah yang kami lakukan," katanya, seperti dikutip Anadolu, Selasa (14/8/2018).

Amandemen NDAA melarang penjualan F-35 ke Turki hingga Pentagon mengeluarkan laporan resmi tentang hubungan Turki-Amerika dalam 90 hari.

Laporan Pentagon itu diharapkan menjadi masukan untuk penilaian partisipasi Turki dalam program F-35. Selain itu, laporan Pentagon juga untuk memberikan penilaian tentang risiko yang akan ditimbulkan oleh pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Turki.

Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis, dalam sepucuk surat kepada Senat pada 7 Juli lalu, menentang penghapusan Turki dari program F-35. Alasannya, hal itu dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan jet tempur generasi kelima tersebut bagi militer AS dan mitranya karena Turki otomatis menghentikan pembiayaan dalam program itu jika didepak.

Sekadar diketahui, Turki telah menginvestasikan USD1,25 miliar pada fase pengembangan pesawat jet tempur kebangaan NATO itu. Beberapa perusahaan Turki telah terlibat dalam produksi, di mana perusahaan yang berpartisipasi diharapkan dapat menghasilkan laba sebesar USD12 miliar.

Turki telah berada dalam program F-35 sejak 1999. Industri pertahanan Turki telah mengambil peran aktif dalam produksi pesawat. Alp Aviation, AYESAS, Kale Aviation, Kale Pratt & Whitney, dan Turkish Aerospace Industries telah memproduksi komponen untuk jet tempur F-35 pertama.

Turki berencana untuk membeli 100 unit jet tempur F-35 pada tahun-tahun mendatang. Dari 100 pesawat, 30 unit di antaranya telah disetujui. Dua unit pesawat itu secara simbolik sudah diserahterimakan dalam sebuah upacara di Fort Worth, Texas, pada 21 Juni. Namun, untuk pengirimannya ke Ankara tetap ditahan oleh Washington.

"Turki akan mengambil tindakan hukum jika ada tindakan yang diambil untuk mencegah pengiriman," kata Mattis dalam suratnya kala itu. "Turki memiliki alternatif dan bukan negara yang dapat dengan mudah ditiadakan."

Selain Turki, AS, Inggris, Italia, Belanda, Kanada, Australia, Norwegia dan Denmark juga hadir sebagai anggota peserta program jet tempur F-35.

Pemblokiran pengiriman jet tempur canggih AS ke Turki bukan hanya karena Ankara membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Tindakan Turki menahan pastor Amerika, Andrew Brunson, juga menjadi alasan pihak Washington.

Pastor itu ditahan atas tuduhan terlibat terorisme, yakni berhubungan dengan kelompok Kurdi yang dimusuhi Ankara. Pastor Brunson juga dituduh mendukung upaya kudeta militer Turki yang gagal pada tahun 2016 lalu.

Credit sindonews.com

Pakistan Menentang Sanksi Sepihak AS kepada Turki

ISLAMABAD - Pakistan menentang sanksi sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) atas Turki, karena penolakan Turki untuk membebaskan pendeta asal AS, Andrew Brunson, yang ditangkap pada tahun 2016 karena diduga terlibat dalam kudeta gagal.

“Pakistan, pada prinsipnya menentang pengenaan sanksi sepihak terhadap negara manapun. Solusi untuk setiap dan semua masalah harus terletak pada dialog, saling pengertian dan niat baik,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan.

"Setiap langkah atau tindakan yang bertentangan hanya merusak perdamaian dan stabilitas dan mempersulit untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu,"sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (13/8).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Çavusoglu mengecam Amerika Serikat (AS) di tengah ketegangan dalam hubungan antara kedua negara, setelah adanya keputusan Presiden Donald Trump untuk melipatgandakan tarif baja dan aluminium yang sudah ada pada impor Turki.

Cavusoglu secara tersirat mengatakan bahwa Ankara sudah mulai muak dengan AS, dengan mengatakan bahwa Turki telah melakukan cukup banyak tindakan untuk memperbaiki hubungannya dengan AS.

Diplomat senior Turki itu kemudian mengatakan bahwa AS harus belajar bahwa itu tidak akan mencapai hasil positif dengan mengancam Turki. "Kami mendukung diplomasi dan negosiasi tetapi tidak mungkin bagi kami untuk menerima sanksi dan pengenaan tarif," kata Cavusoglu.

Credit sindonews.com

Nilai Tukar Lira Melemah, Erdogan Menantang Operasi Dolar Amerika

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]

CB, Jakarta - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melontarkan tantangan kepada pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait melemahnya nilai tukar lira terhadap dolar secara tiba-tiba sejak akhir pekan lalu.

“Kami sudah melihat permainan Anda dan kami menantang Anda,” kata Erdogan dalam pidato di hadapan para pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan di kawasan Laut Hitam di Provinsi Trabzon pada Ahad, 12 Agustus 2018 seperti dilansir Hurriyet Daily News.
Erdogan menuding pemerintah AS melakukan operasi perang ekonomi terhadap perekonomian Turki. “Dia melakukan operasi terhadap Turki. Dia bertujuan memaksa Turki menyerah di setiap bidang dari keuangan hingga politik, untuk membuat Turki dan bangsa Turki menyerah,” kata Erdogan.
Seperti diberitakan ABC News, lira mengalami pelemahan cukup besar pada Jumat, 10 Agustus 2018 yaitu sebanyak 14 persen menjadi 6,51 lira per dolar AS. Lira telah mengalami pelemahan nilai tukar sekitar 41 persen sejak awal tahun ini.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS
Ini terjadi setelah terungkapnya konflik dengan pemerintah AS, yang mendesak pemerintah Turki membebaskan pastor Andrew Brunson, yang ditahan otoritas setempat dengan tuduhan terlibat aksi terorisme. Brunson dituding terlibat dalam membantu kelompok kudeta militer untuk mendongkel Erdogan pada 2016.
Trump lalu mengenakan sanksi terhadap dua menteri Turki dan menaikkan tarif impor hingga dua kali lipat terhadap produk baja dan alumunium asal Turki. “Hubungan dengan Turki tidak bagus saat ini,” kata Trump lewat cuitan di Twitter pada pekan lalu.

Pemerintah Turki, seperti dilansir Reuters, telah menyiapkan sejumlah langkah kebijakan ekonomi untuk menangaini pelemahan nilai tukar lira.
Menteri Keuangan Turki, Berat Albayrak, mengatakan,”Mulai Senin pagi, semua institusi akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan akan ada pengumuman untuk pasar.”
Rencana aksi ekonomi ini, menurut Albayrak, melibatkan sejumlah bank, dan sektor ekonomi riil termasuk usaha kecil dan menengah, yang terdampak fluktuasi nilai tukar lira. Albayrak merupakan menantu Erdogan.

Credit tempo.co

Krisis Turki, Ini Langkah Pemerintah Redam Kekhawatiran Investor

Ilustrasi mata uang Turki Lira pada 10 Oktober 2017.[REUTERS/Murad Sezer]

CB, Jakarta - Pemerintah Turki menyebutkan telah menyusun rencana langkah ekonomi demi meredakan kekhawatiran investor sehubungan dengan jebloknya nilai tukar mata uangnya, Lira. Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak menyatakan bahwa pelemahan Lira adalah sebuah bentuk serangan.
Oleh karena itu, pemerintah telah mempersiapkan rencana langkah yang mulai diterapkan pada Senin pagi ini. “Mulai Senin pagi dan seterusnya, institusi-institusi kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan akan mengumumkannya kepada pasar,” kata Albayrak Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar online Hurriyet pada Ahad, 12 Agustus 2018.

Namun Albayrak tak menjelaskan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang dimaksud. Yang pasti pemerintah telah mempersiapkan rencana untuk bank dan sektor ekonomi riil, termasuk usaha kecil hingga menengah yang paling terdampak oleh fluktuasi valuta asing.

“Kami akan mengambil langkah yang diperlukan dengan bank-bank dan otoritas perbankan kami dengan cara yang cepat,” kata Albayrak seperti dikutip oleh Reuters. Dia juga menepis anggapan bahwa pemerintah Turki kemungkinan melakukan intervensi dalam rekening-rekening bank berdenominasi Dolar maupun melakukan konversi terhadap deposito-deposito menjadi Lira.
Nilai tukar Lira sempat jeblok dan mencapai rekor level terendah barunya di posisi 7,24 terhadap dolar AS pada awal perdagangan di Asia Pasifik. Namun kurs tersebut sedikit menguat dan menyentuh posisi 6,86 menyusul pernyataan Albayrak.
Lira telah kehilangan lebih dari 45 persen nilainya sepanjang tahun ini, sebagian besar akibat kekhawatiran tentang pengaruh Erdogan atas ekonomi di negara tersebut. Sejumlah hal yang melemahkan nilai tukar Lira adalah seruan untuk suku bunga yang lebih rendah dalam menghadapi inflasi yang tinggi, serta memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat (AS).
Pada Jumat pekan lalu Lira bahkan tersungkur 18 persen pada satu titik, penurunan harian terbesar sejak 2001. Erdogan sebelumnya telah menegaskan bahwa suku bunga yang tinggi adalah suatu bentuk alat eksploitasi dan bahwa Turki tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini.
Pada kesempatan yang sama, Albayrak mengatakan pentingnya kebijakan anggaran untuk mendukung dan memperkuat kebijakan moneter bank sentral. "Kami akan memasuki periode yang kuat dalam hal kebijakan fiskal," katanya.
Dalam sebuah pernyataan, otoritas perbankan Turki, Banking Regulation and Supervision Agency (BBDK), menyatakan bahwa pihaknya membatasi transaksi pertukaran (swap) valuta asing bank.
Sementara itu, pertikaian diplomatik Turki dengan Amerika Serikat semakin membebani nilai tukar lira terhadap dolar AS. Dua sekutu NATO ini telah berselisih mengenai berbagai masalah, mulai dari isu kepentingan di Suriah, ambisi Ankara untuk membeli sistem pertahanan Rusia, dan baru-baru ini kasus Andrew Brunson, seorang pendeta evangelis yang ditahan di Turki karena dugaan keterlibatan dalam upaya kudeta dua tahun lalu.
Setelah Brunson dipenjara selama hampir 20 bulan, pihak pengadilan pada bulan Juli memerintahkan untuk mengubah statusnya menjadi tahanan rumah. Sejak saat itu, Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence telah menyerukan pembebasannya.
Penahanan Brunson lalu diganjar sanksi oleh pemerintah AS terhadap dua pejabat pemerintahan Turki. AS menuding Menteri Kehakiman Abdulhamit Gut dan Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu terlibat dalam penangkapan dan penahanan Brunson. Kemudian pada Jumat pekan lalu, Trump mengumumkan pengenaan kenaikan tarif terhadap impor baja dan aluminium dari Turki serta menyatakan bahwa hubungan AS dan Turki tidak dalam kondisi yang baik.
Pekan lalu, delegasi Turki bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan AS di Washington untuk mendiskusikan permasalahan antara kedua negara. Namun pertemuan tersebut tetap berujung pada kebuntuan. Pada Ahad kemarin, Erdogan mengungkapkan perincian pembicaraan antara kedua negara mengenai Brunson.
Pemerintah AS disebut memberi batas waktu pada pihak Turki hingga Rabu lalu untuk menyerahkan Brunson. "Mereka mengancam akan memberi sanksi kepada menteri-menteri kami jika kami tidak melakukannya," kata Erdogan.

Credit tempo.co

Ekonom: Krisis Keuangan Turki Mirip Krisis Thailand 1997

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kanan, dan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, kiri, di pertemuan NATO di Brussels [Paul Hanna/Reuters]

CB, Jakarta - Tim Lee, ekonom dari sebuah lembaga analis ekonomi bernama piEconomics, menilai krisis keuangan yang terjadi di Turki saat ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di Thailand pada Mei 1997. Saat itu, nilai mata uang baht milik Thailand jatuh dan menjadi awal mula krisis finansial Asia di tahun yang sama.

"Ini identik," kata Lee sebagaimana dikutip dari The New York Times, Minggu, 12 Agustus 2018. Menurut dia, ekonomi Thailand pada 1997 dan Turki saat ini sama-sama memiliki ketergantungan yang besar dari utang dan pembiayaan dari investor luar negeri. "Perusahaan di sana mengabaikan semua resiko dan terus meminjam dollar," kata Lee.Di Thailand, salah satu penyebab dari jatuhnya nilai mata uang mereka adalah karena beban utang luar negeri yang cukup besar. Pemerintah Thailand saat itu berupaya mengambangkan mata uang untuk memicu ekspor, namun upaya itu gagal. Maka dari Juli 1997 hingga Januari 1998, nilai tukar baht anjlok 120 persen dari 25 baht per dollar menjadi 56 baht.

Sementara di Turki, nilai mata uang lira juga terus mengalami pelemahan. Dikutip dari situs investing.com, nilai mata uang lira bertengger di angka 6,42 lira per dollar Amerika Serikat atau turun 16 persen dari hari sebelumnya.

Nilai tukar mata uang ini sebenarnya sudah anjlok 70 persen sejak awal tahun. Pada 1 Januari 2018, nilanya masih bertengger di angka 3,78 lira per dollar Amerika. Artinya, nilai mata uang sudah anjlok sekitar 69 persen atau mendekat 70 persen, lebih tinggi dari yang dikabarkan semula yaitu 40 persen.Pernyataan Lee ini diperkuat oleh data dari sebuah grup perdagangan dan perbankan, Institute of International Finance atau IIF. Menurut IIF, utang perusahaan Turki dalam mata uang asing saat ini sudah mencapai US$ 5 triliun. "Turki bergantung pada utang mata uang asing lebih dari negara emerging-market lainnya," tulis laporan IIF.
Ketergantungan Turki pada utang mata uang asing pun dinilai lebih dari negara berkembang lainnya. Saat ini, utang perusahaan berdenominasi asing, umumnya dollar, mewakili 70 persen ekonomi Turki. IIF juga menyatakan perusahaan-perusahaan ini kemudian menggunakan uang pinjaman berbentuk dollar untuk membiayai pembangunan pabrik baru, pusat perbelanjaan, sampai gedung-gedung pencakar langit.

Credit tempo.c

Begini Awal Mula Terjadinya Krisis Keuangan Turki

CB, Jakarta - Tim Lee, ekonom dari sebuah lembaga analis ekonomi piEconomics, mengungkapkan penyebab awal mula terjadinya krisis ekonomi yang menerjang Turki, saat ini. Menurut dia, krisis ini terjadi karena ekonomi yang memiliki ketergantungan tinggi pada investor asing.

Semua ini bermula pada 2011. Saat itu, kata Lee, bank-bank sentral di seluruh dunia ramai-ramai memulihkan negara-negara masing-masing dari krisis keuangan. Tiga tahun sebelumnya, pada 2008, krisis ekonomi memang mendera beberapa negara.Di Turki, banyak bank yang kemudian meminjam uang dalam bentuk dolar dari luar negeri untuk dipinjamkan ke perusahaan lokal. Tujuannya membuat perusahaan-perusahaan itu bisa tumbuh cepat. "Jadi, ekonomi Turki makin bergantung pada pembiayaan dari luar," ujarnya sebagaimana dikutip dari The New York Times, Minggu, 12 Agustus 2018.

Saat ini, nilai mata uang lira milik Turki terus mengalami pelemahan. Dikutip dari situs Investing.com, nilai mata uang lira bertengger di angka 6,42 lira per dolar Amerika Serikat atau turun 16 persen dari hari sebelumnya.
Nilai tukar mata uang ini sebenarnya sudah anjlok 70 persen sejak awal tahun. Pada 1 Januari 2018, nilainya masih bertengger di angka 3,78 lira per dolar Amerika. Artinya, nilai mata uang sudah anjlok sekitar 69 persen atau mendekat 70 persen, lebih tinggi dari yang dikabarkan semula, yaitu 40 persen.
Pernyataan Lee ini diperkuat oleh data dari sebuah grup perdagangan dan perbankan, Institute of International Finance atau IIF. Menurut IIF, utang perusahaan Turki dalam mata uang asing saat ini sudah mencapai US$ 5 triliun. "Turki bergantung pada utang mata uang asing lebih dari negara emerging-market lainnya," tulis laporan IIF.
Saat ini, kata Lee, ancaman makin besar karena anjloknya nilai tukar lira membuat perusahaan akan membayar utang dengan lebih mahal. "Perusahaan di sana mengabaikan semua risiko dan terus meminjam dolar," kata Lee.

Credit tempo.co

Ini Balasan Rusia Atas Sanksi Terbaru Amerika

Ekspresi tatapan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dalam KTT Amerika Serikat-Rusia di Helsinki, Finlandia, Senin, 16 Juli 2018. Mereka membahas 5 topik di antaranya, tuduhan campur tangan pemilu AS oleh Rusia, krisis Suriah, perjanjian kontrol senjata nuklir, aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia dan sanksi Washington terhadap Moskow. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

CB, Moskow – Pemerintah Rusia membalas sanksi terbaru pemerintah Amerika Serikat dengan menjual sebagian surat utang AS.

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, mengatakan ini dalam sebuah wawancara di stasiun televisi lokal seperti dilansir media RIA dan dikutip Reuters.
“Kami sudah mengurangi ke level minimum dan akan terus mengurangi investasi kami di ekonomi AS seperti di surat utang AS,” kata Siluanov pada sebuah acara televisi rutin pekanan, Ahad, 13 Agustus 2018.
Pernyataan Siluanov ini sekaligus sedikit menjelaskan mengapa kepemilikan surat utang AS oleh pemerintah Rusia merosot drastis akhir-akhir ini.
“Rusia telah melepas sebagian kepemilikan surat utang AS dalam beberapa bulan terakhir seiring memburuknya hubungan Moskow dan Washington,” begitu dilansir Reuters.
Siluanov menegaskan Rusia akan lebih banyak menggunakan mata uang rubel dan euro untuk memfasilitasi transaksi ekonomi dalam negeri dan luar negeri.

Uang kertas pecahan 100 rubel dengan desain bertema Piala Dunia 2018 ditampilkan saat konferensi pers, di Moskow, Rusia, 22 Mei 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin
“Ini akhirnya akan berdampak negatif terhadap investor AS. Tapi kami tidak berencana untuk menutup gerai McDonalds,” kata Siluanov. Dia menanggapi permintaan sejumlah anggota DPR Rusia agar pemerintah menutup perusahaan waralaba atau perusahaan asal AS pasca memburuknya hubungan kedua negara sejak 2014.
Saat itu, hubungan Rusia dan negara Barat memburuk karena aneksasi Crimea dari Ukraina oleh Rusia.
“Warga negara kita bekerja di perusahaan-perusahaan ini, dan perusahaan-perusahaan ini membayar pajak ke dalam bujet pemerintah,” kata Siluanov.
Meski sanksi terbaru AS bakal menimbulkan inflasi di Rusia karena melemahnya nilai tukar rubel tapi Siluanov mengatakan pemerintah Rusia tidak berencana melarang penuh penggunaan dolar di sana.
“Pemerintah tidak punya rencana seperti itu,” kata Siluanov.
Seperti dilansir sebelumnya, AS kembali mengenakan sanksi baru terhadap Rusia terkait serangan racun novichok terhadap bekas agen Sergei Skripal dan putrinya di Inggris pada awal tahun lalu.

Soal sanksi baru ini, Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan pemerintah Rusia akan memandangnya sebagai deklarasi perang ekonomi.
“Jika kita berakhir dengan pelarangan aktivitas bank atau penggunaan mata uang tertentu, maka kita bisa menyebut ini sebagai deklarasi perang ekonomi,” kata Medvedev seperti dilansir media Interfax dan CBS News.
“Maka kami akan merespon perang ini secara penuh. Menggunakan jalur ekonomi, politik ataupun cara lain,” kata dia.
AS bakal menerapkan sanksi baru itu pada akhir bulan ini berupa pelarangan ekspor sejumlah produk teknologi sensitif. Ini akan menghilangkan pendapatan berjumlah triliunan rupiah ekspor ke Rusia.
Kementerian Luar Negeri Amerika menyatakan sanksi ini sebagai respon untuk menghukum Moskow karena menggunakan senjata kimia dan biologis dan melanggar hukum internasional.

Credit tempo.co

Khamenei Larang Iran Lakukan Pembicaraan dengan AS

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei

Foto: AP

Menurutnya Khamenei, pembicaraan dengan AS hanya sia-sia belaka.

CB, TEHERAN -- Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei melarang Pemerintah Iran melakukan pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, pembicaraan dengan AS hanya sia-sia belaka.

"Saya melarang mengadakan pembicaraan dengan Amerika. Amerika tidak pernah setia pada janji-janjinya dalam perundingan, dan tidak pernah mundur dari tujuannya dalam pembicaraan," kata Khamenei pada Senin (13/8).

Dengan pernyataan itu, Khamenei menegaskan, kembali bahwa Iran menolak tawaran perundingan AS. Presiden AS Donald Trump diketahui telah menawarkan perundingan tanpa prasyarat dengan Iran pada akhir Juli lalu. Menurut Trump, terdapat potensi perang antara negaranya dengan Iran.

Kendati demikian, Trump tak cukup yakin apakah pemimpin Iran bersedia bertemu dengannya. Walaupun menurutnya pertemuan dan pembicaraan akan bermanfaat memperbaiki hubungan kedua negara.

AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi baru terhadap Iran pada Senin (6/8). Sanksi itu menargetkan perdagangan logam mulia, batu bara, serta industri otomotif Iran. Sanksi diterapkan setelah Iran menolak keinginan AS untuk merevisi kesepakatan nuklir yang tercapai pada Oktober 2015, yang dikenal dengan istilah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Trump mengatakan, masih membuka diri bila Iran hendak bernegosiasi. Namun Presiden Iran Hassan Rouhani menilai tawaran perundingan itu tak adil dan tak masuk akal. "Negosiasi dengan sanksi tidak masuk akal. Kami selalu mendukung diplomasi dan pembicaraan, tapi pembicaraan membutuhkan kejujuran," ujarnya.

Rouhani mengatakan Iran dapat melakukan pembicaraan hanya jika AS membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya. "Jika Anda menikam seseorang dengan pisau dan kemudian mengatakan Anda ingin berbicara, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencabut pisau itu," katanya.

Rouhani menyerukan masyarakat Iran untuk bersatu dalam menghadapi sanksi AS. "Akan ada tekanan karena sanksi, tapi kami akan mengatasi ini dengan persatuan," ujar Rouhani.

AS Menghukum Ekonomi Iran

Credit republika.co.id

Ratusan Muslim Hui Bertahan, Cina Tunda Pembongkaran Masjid

Umat Islam dari etnis Hui di Cina menjaga Masjid Raya Weizhou yang rencananya akan diruntuhkan oleh pemerintah negara itu.

Foto: Twitter/ABC

Pemerintah berdalih masjid dibangun tanpa persetujuan pihak berwenang.

CB, BEIJING -- Ratusan orang dari minoritas Muslim Hui memprotes keputusan Pemerintah Cina yang akan meruntuhkan Masjid Raya Weizhou di wilayah otonomi Ningxia Hui. Pemerintah berdalih masjid yang baru rampung pada akhir tahun lalu ini dibangun tanpa persetujuan pihak berwenang.

Pemerintah mengumumkan akan meruntuhkan masjid ini pada Jumat pekan lalu. Namun, dalam video yang beredar tampak ratusan umat Islam setempat bertahan di masjid tersebut.

Pemerintah Cina mendapat kecaman yang kian meningkat karena tindakan kerasnya terhadap umat beragama, khususnya umat Islam. Dilaporkan, negara itu telah memaksa ratusan ribu umat Islam etnis Uighur menjalani kamp-kamp pendidikan ulang.

Rekaman video yang beredar pekan lalu menunjukkan banyak massa umat Islam Hui berkumpul di Masjid Raya Weizhou. Membawa bendera nasional, para pemrotes mengusung spanduk dukungan bagi Partai Komunis, persatuan etnis, dan kebebasan beragama.

Mereka juga mendatangi kantor pemerintahan setempat. Para pejabat di Ningxia sejak awal tahun ini mulai menghapuskan unsur-unsur arsitektur Islam dan Arab dari berbagai bangunan di sana. Dalihnya, menjadikan agama dari luar lebih berorientasi pada Cina.

Banyak pengguna Weibo, medsos yang mirip dengan Twitter, mendukung tindakan membongkar masjid tersebut. "Akan menjadi peringatan bagi proyek-proyek yang tak disetujui lainnya," ujar pemilik akun bernama Mei Xinyu.

Foto-foto Masjid Raya Weizhou yang diposting ke medsos. Umat Islam dari etnis Hui memprotes rencana pemerintah meruntuhkan masjid ini.

Komisi Partai Komunis setempat menyebutkan Masjid Raya Weizhou telah melakukan perluasan ilegal sejak 2016. Komisi mengatakan para pejabat partai lokal gagal mengawasi pembangunan itu, yang kabarnya sebagian didanai melalui sumbangan asing.

Namun, seorang jamaah membantah hal itu. "Dalam dua tahun terakhir, tak ada pihak berwenang yang meminta kami berhenti membangun. Sebelumnya tak ada yang mempersoalkan izin penggunaan lahan, dan tidak ada yang mengklaim ini proyek yang tak disetujui," katanya dalam postingan di Weibo.

Agama yang disetujui pemerintah

Meski direncanakan dilakukan Jumat (10/8) lalu, tampaknya pembongkaran masjid telah ditunda. Media South China Morning Post melaporkan rencana pembongkaran ditunda sampai disetujuinya rencana pembangunan ulang.

Sementara menurut kantor berita Reuters rencana menghilangkan beberapa kubah masjid, menggantikannya dengan model pagoda, ditolak jamaah. "Jika kami menyetujuinya, sama dengan menjual keyakinan agama kami," kata seorang jamaah masjid.

Etnis Hui merupakan yang terbesar di antara 10 kelompok minoritas Muslim di Cina. Mereka berbahasa Mandarin, bahasa yang digunakan etnis mayoritas Han.

Menurut pengamat Cina James Leibold dari La Trobe University, etnis Hui secara tradisional berperan sebagai 'perantara' antara pemerintah dan kelompok minoritas Muslim lainnya. "Mereka ini kelompok etnis yang sangat strategis dan penting," jelasnya.

A lot of Hui Muslims protest against demolishing Weizhou mosque in front of local government of Ningxia Hui autonomous region.

In #CHINA , the authorities usually think all protests are unlawful, except those nationalist demonstration of government manned.#反清真运动 pic.twitter.com/yFBxELJCLT

— 真回安然 ☪ (@ismaelan) August 7, 2018

Di saat umat Islam etnis Uighur yang tinggal di Xinjiang (Cina Barat) menghadapi tekanan dalam beberapa tahun terakhir, etnis Hui umumnya luput dari perhatian. Namun, meningkatnya kecurigaan terhadap agama asing di Cina, khususnya Islam dan Kristen, membuat sikap terhadap etnis Hui menjadi bergeser.

"Islam dipandang sebagai agama yang cenderung ke tindakan fanatik dan kekerasan politik. Cina menyaksikan hal itu di Xinjiang awal 2012. Baru-baru ini terjadi penusukan massal di stasiun kereta api Kunming. Seperti yang mereka lakukan di Xinjiang, reaksi pemerintah terlalu berlebihan, terkadang malah memperburuk masalah," kata Leibold.

Awal bulan ini, ribuan peti mati dihancurkan pihak berwenang yang menerapkan penghapusan penguburan jenazah di tanah, karena keterbatasan lahan. Sebelumnya pada April lalu, dilaporkan pula kitab-kitab Injil ditarik dari peredaran di toko-toko buku.

Credit republika.co.id

China Tolak Laporan PBB yang Sebut Sejuta Warga Uighur Ditahan

BEIJING - Pemerintah China menolak tuduhan dari panel HAM PBB bahwa sekitar 1 juta orang Uighur ditahan di kamp-kamp interniran di wilayah otonomi Xinjiang. Beijing tegaskan, bahwa mereka menindak kejahatan ekstrimis dan teroris yang mengatasnamakan agama.

Gay McDougall, anggota Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengatakan pada hari Jumat bahwa pihkanya telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya yang menyebut 1 juta warga etnis Uighur di China ditahan. Mereka ditahan di kamp-kamp interniran yang diselimuti rahasia.

Komunitas Uighur didominasi warga Muslim. Di Xinjiang, komunitas Uighur dilaporkan kerap terlibat konflik dengan komunitas etnis Han.

China melalui delegasinya di PBB menjawab tuduhan itu dengan menegaskan bahwa Beijing menekan kejahatan ekstremis dan teroris di Xinjiang sesuai dengan hukum. "Tidak menargetkan minoritas etnis tertentu atau melakukan 'de-Islamisasi'dari wilayah barat laut," kata delegasi China, seperti dikutip Reuters, Senin (13/8/2018).

"Mereka yang ditipu oleh ekstremisme agama akan dibantu dengan pemukiman kembali dan (diberi) pendidikan ulang," lanjut dia.

Sebelumnya, tabloid yang dikelola negara China mengklaim pemerintah telah mencegah "tragedi besar" di Xinjiang dengan memperjuangkan keamanan di wilayah barat laut negara tersebut. Klaim itu sebagai respons atas laporan PBB bahwa 1 juta warga Uighur ditahan di kamp interniran yang diselimuti rahasia.

Dalam editorial versi bahasa China dan Inggris, tabloid yang dikelola negara China; Global Times, mengatakan kritik terhadap catatan hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang bertujuan untuk mengacaukan masalah di sana dan menghancurkan stabilitas yang diperoleh dengan susah payah.

Menurut media itu, kehadiran pasukan keamanan China di sana telah mencegah Xinjiang menjadi Suriah atau pun Libya.

"Tidak ada keraguan bahwa perdamaian dan stabilitas di Xinjiang saat ini sebagian disebabkan oleh tingginya intensitas peraturan. Polisi dan pos keamanan dapat dilihat di mana-mana di Xinjiang," tulis tabloid tersebut, Senin (13/8/2018).

"Tapi ini adalah fase yang Xinjiang harus lalui dalam membangun kembali perdamaian dan kemakmuran dan akan bertransisi menuju pemerintahan yang normal," lanjut editorial media tersebut.

Menurut Global Times, menjaga perdamaian dan stabilitas adalah kepentingan dasar orang-orang di Xinjiang dan seluruh China.

"Perubahan situasi keamanan Xinjiang telah mencegah tragedi besar dan menyelamatkan banyak nyawa, berkat hukum China yang kuat dan kekuatan penguasa yang kuat dari Partai Komunis China," imbuh editorial tersebut.

Credit sindonews.com

Ingin Bebas Utang, Mahathir Bakal Batalkan Proyek Infrastruktur China

PUTRAJAYA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad pada hari Senin (13/8/2018) menyatakan akan membatalkan proyek-proyek infrastruktur China di negaranya. Rencana itu bagian dari upayanya untuk membebaskan Malaysia dari jerat utang asing.

Proyek-proyek infrastruktur bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS) ditekan pendahulu Mahathir, yakni Najib Razak dengan pihak China. Setelah Najib lengser, publik Malaysia tergerak untuk membantu Mahathir mengatasi utang asing, termasuk melalui gerakan patungan.

Dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press, pemimpin Malaysia berusia 93 tahun itu itu juga mengecam perlakuan Myanmar terhadap minoritas Rohingya yang dia sebut "tidak adil".

Komentar Mahathir muncul menjelang rencana lawatannya ke Beijing pekan ini. Mahathir mengatakan, dia ingin mempertahankan hubungan baik dengan China dan menyambut baik investasinya, selama proyek tersebut menguntungkan Malaysia.

Namun, dia keberatan dengan proyek jaringan pipa gas yang didukung China dan proyek kereta api di sepanjang pantai timur Semenanjung Malaysia.

"Kami pikir kami tidak membutuhkan kedua proyek tersebut. Kami pikir itu tidak layak. Jadi jika kami bisa, kami hanya ingin menjatuhkan proyek," katanya.

Selama berkuasa, Najib membuat Malaysia lebih dekat ke China, yang membuat negara multietnis di Asia Tenggara itu sebagai bagian penting dari "One Belt One Road, inisiatif perdagangan global China yang ambisius.

Mantan PM Najib mencapai kesepakatan untuk proyek East Coast Rail Link sepanjang 688 kilometer (430 mil) dan dua jalur pipa gas pada tahun 2016.

Namun, pemerintah baru Malaysia telah menangguhkan pekerjaan pada proyek-proyek yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan China tersebut.

Pemerintah Mahathir juga menyerukan pemotongan drastis dalam biaya pengeluaran yang menggelembung, yang diperkirakan mencapai lebih dari USD22 miliar. Sebagian dari uang itu telah dibayarkan dan mungkin sulit untuk dikembalikan.

"Jika membuang proyek sama sekali tidak dapat dilakukan, Malaysia harus setidaknya menunda hingga masa depan, di mana mungkin kebutuhan akan muncul," kata Mahathir.

Mahathir juga mendesak China untuk menghormati pergerakan kapal-kapal secara bebas di sepanjang Laut China Selatan, di mana China dan beberapa negara Asia Tenggara termasuk Malaysia memiliki klaim yang tumpang tindih di pulau-pulau yang kaya gas alam tersebut.

Credit sindonews.com

Indonesia Bakal Gelar Forum Perdamaian Dunia Ke-7

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Dialog Antar-Agama dan Dialog Antar-Peradaban, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar kembali "World Peace Forum" ketujuh. Forum akan berlangsung pada 14-16 Agustus 2018.

Menurut Utusan Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) iu, acara digelar atas kerja sama dari kantor UKP-DKAAP dengan CDCC dan juga badan asal Malaysia, Cheng Ho Multi Cultural and Education Trust. Tema yang diusung adalah "The Middle Path for the New World Civilization".

"Ada sekitar 100 tokoh, baik peace maker dan aktivis dari 40 negara akan hadir dan lebih dari 150 tokoh dari dalam negeri," ucap Din pada Senin (13/8/2018).

Menurutnya, forum itu bukan bukanlah dialog antar-agama, tapi cakupannya lebih luas lagi. Tokoh agama, pegiat perdamaian dan juga para pembuat kebijakan dilibatkan dalam forum tersebut.

"Ini bukan dialog antar-agama, ada tokoh agama, perwakilan dari organisasi agama internasional akan hadir. Tapi, selain tokoh agama juga ada tokoh ilmu pengetahuan, intelektual, cendekiawan, yang fokus dalam penciptaan perdamaian juga akan hadir," imbuh dia.

"Ada juga dari para pembuat kebijakan, para birokrat, atau mantan pejabat. Ada utusan Presiden Rusia, dari Presiden Palestina, ada juga mantan Perdana Menteri Timor Leste akan hadir," ujar mantan Ketua PP Muhammadiyah tersebut.

Credit sindonews.com

Duterte Pecat 20 Pejabat Termasuk Jenderal karena Korupsi

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memecat 20 pejabat, termasuk kolonel dan jenderal yang terlibat kasus penipuan dan korupsi dalam pembelian perlengkapan medis militer. Kasus korupsi ini membuat sang presiden marah.

Pemecatan massal, termasuk pejabat sipil, tersebut disampaikan juru bicara Kepresidenan Filipina Harry Roque, Senin (13/8/2018).

Pemberantasan korupsi pemerintah menjadi salah satu prioritas Duterte yang dia janjikan semasa kampanye pemilu. Pemerintah Duterte telah menjadi pendukung besar pasukan keamanan dengan menjanjikan penyediaan peralatan dan meningkatkan anggaran dan gaji mereka yang membantu mengatasi kejahatan, narkoba dan pemberontakan bersenjata.

Menurut Roque, mereka yang dipecat dituduh terlibat dalam 17 kasus pembelian pasokan medis palsu, termasuk obat-obatan dan peralatan dengan harga yang melonjak.

Roque mengatakan, para pejabat militer yang dipecat juga akan menghadapi pengadilan militer.

"Duterte secara pribadi dibuat marah," kata Roque, seperti dikutip Reuters. Terlebih, setelah baru-baru ini dia memerintahkan agar 50 juta peso tersedia bagi rumah sakit militer utama, tempat pelanggaran korupsi terjadi.

Kepala militer Carlito Galvez mengatakan, dia marah ketika mengetahui bahwa orang-orang berseragam telah mendapatkan keuntungan dengan menggembungkan harga prostetik yang dibeli untuk prajurit yang kehilangan anggota badan dalam pertempuran.

Dalam kampanyenya melawan korupsi, Duterte telah memecat puluhan pejabat, termasuk banyak orang yang dia tunjuk sendiri.

Credit sindonews.com

Senin, 13 Agustus 2018

Diuji Tim TNI, Ini Keunggulan Medium Tank Buatan Anak Bangsa

BANDUNG - Medium tank produksi bersama PT Pindad dan FNSS berhasil melewati sejumlah pengujian yang dilakukan tim Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbannk AD). Uji mobilitas yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut, menunjukkan medium tank buatan anak bangsa ini unggul di semua uji.

Pada tes mobilitas jalan menanjak dan menikung sejauh 1,6 km, medium tank berhasil menyelesaikan waktu tempuh hanya 4 menit. Tank seharga sekitar Rp100 miliar ini mencatat waktu tempuh cukup cepat dari standar maksimal 10 menit. Padahal, tank ini harus menaklukkan kemiringan tanjakan hingga 60 derajat di kawasan Sarangan, Jawa Timur.

Masih pada uji mobilitas, medium tank diuji mampu melaju dengan kecepatan konstan 5 km per jam sepanjang 10 km. Hasilnya, tank dengan bobot 32 ton ini mampu menyelesaikan sesuai target waktu yang ditentukan.

"Ada materi cepat rendah 5 km per jam sejauh 10 km sudah terselesaikan, dan tidak ada kendala. Semua aman lancar," kata Tim penguji Dislitbang AD Mayor Inf Suratmoko.

Tak berhenti sampai di situ, medium tank Pindad juga terus diuji kemampuannya berjalan di medan berbeda. Tank diuji lintas pasir terurai dipinggir pantai dengan jarak 1 km (PP). Hasilnya, tank dapat menyelesaikan hanya dengan waktu tempuh 2,15 menit.

Tank ini sengaja dibawa tim uji ke Pantai Bocor, Desa Setrojenar, Buluspesantren, Kebumen, Jawa Tengah. Pengujian di pantai tersebut, melihat ketebalan dan kondisi terurainya pantai. Sehingga akan sangat berat dilalui tank. "Hasilnya tank cukup handal dan mampu," kata dia.

Pengujian kemudian dilakukan kategori lintas pasir bukit bersemak. Tank dikendarai dengan kecepatan tinggi, melewati lobang, tanjakan, semak, dan kontur tanah atau pasir yang tidak stabil. Medium tank, kata dia melaju cukup kencang menyelesaikan jarak 3 km.

Medium tank juga mampu membenamkan diri hingga kedalaman hampir 1 meter di kontur berpasir. Kemampuan yang memungkinkan menghilang dari pandangan musuh.

"TNI membutuhkan kendaraan yang handal di segala medan. Kami sudah uji kecepatan di Cipali. Semua lancar tanpa kendala," ulas dia.

Salah satu kehandalan tank canggih lampu tempur, juga diujicobakan. Pada keadaan gelap, medium tank berhasil menunjukkan kemampuannya tanpa terlihat musuh, walaupun memancarkan lampu.

Tank ini tetap tak terlihat, kendati lampu tempur menyala dan mampu menerangi sejauh 10 meter. Fungsi lampu tempur seolah-olah kendaraan tempur tidak pakai lampu dan mengecoh musuh.

Credit sindonews.com

TNI: Medium Tank Pindad Taklukkan Medan Terberat

MAGETAN - Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbangad) menilai uji mobilitas terhadap medium tank Pindad pada tanjakan 40 hingga 60 derajat cukup berhasil. Tank berbobot lebih dari 30 ton mampu melewati rute sepanjang 1,6 dan 4 Km.

Kepala Sub Dinas Materil Dislitbangad, Kolonel Cpl Prihandoko mengatakan, medium tank produksi PT Pindad dan NFSS Turki berhasil menaklukkan medan terberat dengan kemiringan hingga 60 derajat pada uji mobilitas di kawasan Wisata Sarangan, Jawa Timur, Jumat (10/8/2018).

“Medium tank mampu menanjak pada kemiringan 40 hingga dan 60 derajat. Karena material tank ini bagus, sehingga bisa melewati medan ini,” kata Prihandoko.

Menurut pengamatan tim TNI, medium tank Pindad sangat bagus. Medan berat yang disiapkan TNI, mampu dilewati dengan baik. Hal itu membuktikan kekuatan mesin dari tank kelas menengah ini cukup andal. Padahal, medium tank Pindad berbobot 32 ton.

Menurut dia, tanjakan dengan kemiringan 60 derajat di Sarangan adalah medan terberat di Indonesia. Tanjakan curam dan berbelok dengan panjang lintasan hingga 1,6 km sangat cocok untuk menguji keandalan tank.

“Medan ini tantangannya yaitu ketinggian yang panjang. Kalau mampu melewati itu, tanpa ada kendala mesin, berarti alutsista ini bagus. Dari penilaian kami, tank ini sangat memenuhi syarat. Medan ini sebelumnya sudah kami seleksi. Kalau mampu melewati ini, artinya sudah cukup bagus,” tegas dia.

Credit sindonews.com

Cabut UU Anti-Berita Bohong Target Pemerintahan Baru Malaysia

CB, Jakarta - Malaysia memastikan penghapusan undang-undang anti-berita bohong 2018 yang diperjuangkan oleh para pegiat dan masyarakat pemerhati media di Malaysia sudah sejalan dengan keinginan pemerintah yang baru. Penghapusan undang-undang ini ditujukan untuk memastikan media di Malaysia memiliki kebebasan untuk melakukan pengecekan fakta dan menyajikan berita yang berimbang.
"Tindakan tegas masih bisa diambil melalui undang-undang yang ada terhadap pihak-pihak yang menyebarkan berita palsu. Sebaliknya, penghapusan undang-undang anti-berita palsu memberikan masyarakat kebebasan untuk berbicara dan tunduk dengan undang-undang yang sudah ada," kata Liew Vui Keong, Menteri Hukum Malaysia, seperti dikutip dari freemalaysiatoday.com pada Minggu, 12 Agustus 2018.
Sebelumnya pada Rabu 8 Agustus 2018, Liew untuk pertama kali menyampaikan pemaparan di hadapan anggota Dewan Rakyat Malaysia pentingnya mencabut undang-undang anti-berita bohong. Sebab pemerintah Malasyia yang baru menilai, undang-undang yang ada sudah cukup untuk mengatasi penyebaran berita bohong. Liew pun menekankan pencabutan undang-undang ini tak perlu dilakukan terburu-buru.

Dalam undang-undang anti-berita bohong 2018, penyebar berita bohong terancam membayar denda sebesar 500 ribu ringgit atau Rp 1.7 miliar dan penjara hingga enam tahun. Undang-undang ini diberlakukan pada April 2018 di bawah pemerintahan Mantan Perdana Menteri Najib Razak atau saat pemberitaan skandal dugaan korupsi 1 MDB beredar deras. Najib diduga terlibat dalam skandal tersebut.
Hukuman pada rancangan undang-undang ini berlaku bagi para penyebar berita bohong di Malaysia dan di luar negeri, termasuk warga negara asing jika Malaysia atau seorang warga negara Malaysia terkena dampak berita bohong itu.
Di bawah undang-undang anti-berita bohong, maka berita palsu diidentifikasikan sebagai berita, informasi, data dan laporan yang sebagian atau secara keseluruhan, salah. Berita bohong bisa berupa features, visuals dan rekaman suara. RUU anti-berita bohong ini juga berlaku bagi berita-berita palsu yang dipublikasi lewat media digital dan sosial media.

Credit tempo.co

Mantan Presiden Cile Jadi Ketua Badan HAM PBB

Presiden Cile, Michelle Bachelet, selama konferensi pers di istana kepresidenan di Tegucigalpa, Honduras 23 Agustus 2017.[REUTERS / Jorge Cabrera]

CB, Jakarta - Mantan Presiden Cile, Michelle Bachelet, terpilih sebagai ketua Badan HAM PBB pada Jumat 10 Agustus.
Dengan ketokan palu, Presiden Majelis Umum PBB, Miroslav Lajcak, memberikan persetujuan resmi dengan aklamasi untuk pilihan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres kepada Bachelet, yang disaksikan para diplomat dari 193 negara anggota PBB.

"Sangat rendah hati dan merasa terhormat untuk mengumumkan penerimaan saya sebagai Komisaris Tinggi Baru PBB untuk Hak Asasi Manusia. Saya berterimakasih kepada Sekretaris Jenderal @antonioguterres dan Majelis Umum karena mempercayakan saya tugas penting ini," kicau Bachelet tak lama setelah persetujuan majelis, seperti dilaporkan Associated Press, 11 Agustus 2018.
Guterres kemudian memuji kualifikasi Bachelet, seperti presiden perempuan pertama Cile, kepala lembaga kesetaraan gender pertama yang dikenal sebagai Lembaga Perempuan PBB, "seorang yang selamat dari kebrutalan" oleh seorang diktator Cile, dan seorang dokter yang memahami dahaga orang untuk hak-hak kesehatan, ekonomi dan sosial.
"Dia juga hidup di bawah kegelapan kediktatoran," kata Guterres.
Ayah Bachelet dipenjara karena tuduhan berkhianat karena menentang kudeta yang menggulingkan Presiden Marxis, Salvador Allende, pada September 1973. Dia dan ibunya disiksa di penjara rahasia selama dua minggu sebelum mereka melarikan diri ke pengasingan. Ayahnya, Jenderal Alberto Bachelet, meninggal karena serangan jantung setelah beberapa bulan disiksa.
"Penghormatan terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional sedang menurun. Ruang untuk masyarakat sipil menyusut. Kebebasan pers berada di bawah tekanan," kata Guterres.

Bachelet, yang pernah hidup di bawah kediktatoran Augusto Pinochet, adalah perempuan pertama yang menjadi presiden Cile, dan menjadikan Cile sebagai salah satu ekonomi paling berkembang di kawasan itu.
Bacheletmenjabat sebagai presiden Cile dari 2006 hingga 2010, dan sangat populer untuk kebijakan kesejahteraan pemerintahnya dan pertumbuhan ekonomi yang stabil selama masa jabatannya.

Bachelet kemudian memimpin Organisasi Perempuan PBB, yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, antara 2010 dan 2013. Dia kembali ke Cile dan menjabat lagi sebagai presiden dari 2014 hingga Maret 2018, mendorong agenda pajak dan belanja yang lebih radikal, seperti juga untuk hak menikah untuk LGBT dan aborsi di negara yang secara sosial konservatif.

Dalam foto 7 Juni 2017 ini, Michelle Bachelet (tengah), saat masih menjabat sebagai Presiden Cile, berbicara dengan Gubernur Washington Jay Inslee, kedua dari kanan, saat makan siang, selama kunjungan Bachelet ke Seattle.[AP Photo / Ted S. Warren, File]
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dapat memiliki suara yang kuat pada isu-isu penting.
"AS telah gagal mengatasi krisis hak asasi manusia di Iran, Korea Utara, Republik Demokratik Kongo, dan di tempat lain, atau menghentikan obsesi yang kronis dan tidak proporsional dengan Israel. Semua ada pada Bachelet untuk berbicara menentang kegagalan ini daripada menerima status quo," kata Haley.
Amerika Serikat mengundurkan diri pada Juni dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang bermarkas di Jenewa, yang terpisah dari kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, tetapi bekerja erat dengan lembaga ini. AS mundur setelah menyebut ada bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi di Lembaga HAM PBB.

Credit tempo.co

NASA Sukses Luncurkan Satelit Parker ke Matahari

NASA

Foto: nasa.gov

Satelit Parker Solar Probe lepas landas dari Cape Canaveral pada Ahad (12/8).

CB, CAPE CANAVERAL -- NASA mengukir sejarah lewat keberhasilannya meluncurkan satelit ke matahari untuk misi penelitian. Satelit yang diberi nama Parker Solar Probe itu lepas landas dari stasiun angkatan udara Cape Canaveral pada Ahad (12/8), pukul 03.12 waktu setempat.

"Ini sungguh perilisan yang mulus. Satelit lepas landas sebagaimana mestinya," tulis associate administrator untuk Direktorat Misi Sains NASA, Dr. Thomas Zurbuchen di akun Twitternya.

"Segalanya benar-benar berjalan seperti yang kami pikirkan, sesuai dengan panduan buku," imbuhnya.

Dibawa oleh roket United Launch Alliance Delta IV Heavy, satelit Parker bertolak dari Space Launch Complex 37 di Cape Canaveral. Awalnya satelit Parker dijadwalkan dirilis pada Sabtu (11/8) namun pada detik-detik terakhir terjadi masalah teknis sehingga ditunda sehari.

Dilansir dari Fox News, satelit Parker diperkirakan mencapai matahari pada November mendatang. Misi yang menelan biaya 1,5 miliar dolar AS ini akan semakin memperkaya pemahaman manusia terhadap matahari. Parker akan menjadi satelit pertama yang menembus korona, lapisan terluar dari atmosfer matahari.

Parker akan menerobos suhu yang sangat panas dan radiasi dalam perjalanannya sepanjang 3,8 juta mil menuju permukaan matahari. Jika berhasil, satelit ini akan mencatatkan jarak tujuh kali lebih dekat darilada Helios 2. Helios 2 adalah kendaraan antariksa yang berhasil menjangkau jarak 27 juta mil dari permukaan matahari pada 1976 silam. Berdasarkan data NASA, total jarak rata-rata antara bumi dan matahari mencapai 93 juta mil.

Demi menuntaskan misi yang diembannya, satelit yang namanya diambil dari peneliti matahari Eugene Parker tersebut harus bisa bertahan pada temperatur 2.500 derajat Fahrenheit. Oleh karena itu, satelit dilindungi dengan pelindung spesial setebal 4,5 inci berbahan karbon komposit. Dengan demikian, bagian dalam satelit tetap terjaga dalam suhu ruang untuk menunjang pengoperasian.

Credit republika.co.id

Jet Tempur Sukhoi Pesanan TNI AU Tiba Tahun Depan

Jet tempur Sukhoi SU-35. (AFP PHOTO / Vasily Maximov / MOY)

Jakarta, CB -- Alat utama sistem senjata (alutsista) berupa pesawat tempur Sukhoi SU-35 pesanan TNI Angkatan Udara dikabarkan bakal tiba di Indonesia pada Oktober 2019 mendatang. Jet tempur mutakhir itu bakal datang lengkap dengan sistem persenjataan

"2019 akan datang apabila kontrak efektif. Kalau perjanjiannya Agustus akan tiba bulan Oktober 2019," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Kolonel Totok Sugiharto di Kementerian Pertahanan, Kamis (9/8).

Dikatakan Totok, pesawat tersebut sudah dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Namun jika kontrak tersebut tidak efektif, maka kemungkinan pembelian Sukhoi akan diundur.

"Sukhoi sudah dilaksanakan teken kontrak pada Februari lalu full combat bulan Agustus ini selesai maka akan dikirim pada tahun 2019," kata dia.

Sejauh ini Totok mengklaim tidak ada kendala dalam pembelian pesawat tersebut. Dia juga menyatakan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat baik-baik saja dalam pembelian alutsista meski Indonesia membeli jet tempur dari Rusia.

"Kita bersinergi," lanjut dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sempat mengatakan pemerintah belum bisa memastikan kelanjutan pembelian sebelas jet Sukhoi SU-35 dari Rusia.

Wiranto mengatakan pemerintah masih menunggu kepastian sikap Amerika Serikat supaya membebaskan ancaman sanksi terhadap negara-negara yang ingin membeli Alutsista dari negara Rusia.

Pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia ini dibeli untuk menggantikan jet tempur F5 dengan nilai kontrak US$1,14 miliar pada pertengahan tahun lalu. Totok menambahkan peralatan sudah siap untuk menunggu kedatangan Sukhoi di Indonesia.

"Itu akan kontrak efektif akan ready di negara kita. Semuanya sudah sesuai dengan yang kita harapkan," ujar dia.

Credit cnnindonesia.com

Dalam 24 Jam, Rusia Tembak Jatuh 2 Pesawat Nirawak di Khmeimim

MOSKOW - Dalam tempo 24 jam terakhir, sistem pertahanan udara Rusia di Pangkalan Udara Khmeimim menembak jatuh dua pesawat nirawak atau UAV. Militer Moskow menyatakan, serangan dua UAV pada hari Minggu itu diluncurkan kelompok militan Suriah dari zona de-eskalasi Idlib.

Sebelumnya, insiden serupa juga terjadi pada hari Sabtu. Kepala Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah, Mayor Jenderal Alexei Tsygankov, mengonfirmasi serangan itu tanpa merinci jenis sistem pertahanan udara yang digunakan untuk menghancurkan dua UAV musuh.

"Selama 24 jam terakhir, unit pertahanan udara di Pangkalan Udara Khmeimim mendeteksi dua kendaraan udara tak berawak (UAV) diluncurkan ke pangkalan udara dari wilayah zona de-eskalasi Idlib, yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok bersenjata ilegal," kata Tsygankov di briefing harian, seperti dikutip Sputnik, semalam (12/8/2018).

Menurutya, dua UAV itu ditembak jatuh pada jarak aman dari pangkalan.

Menurut Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah, insiden itu tak menyebabkan korban jiwa maupun kerusakan di pangkalan. Operasi militer Moskow juga tidak terganggu.

Tsygankov mengakui Pangkalan Udara Khmeimim sudah berkali-kali jadi target serangan pesawat nirawak dari kelompok militan bersenjata di Suriah. Rentetan serangan itu terjadi bulan Juni, Mei dan April, tanpa diketahui lokasi asal peluncurannya.

Pasukan pertahanan Rusia telah dikerahkan di Suriah pada tahun 2015 atas permintaan resmi pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk membantu rezim Damaskus memerangi terorisme.

Credit sindonews.com