Jakarta, CB -- Korea Selatan mempertimbangkan cara untuk mengubah perjanjian gencatan senjata dengan Korea Utara menjadi kesepakatan damai menjelang pertemuan Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un pekan depan.
"Saya
tidak tahu pernyataan bersama di Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea
nanti dapat mencakup pernyataan untuk mengakhiri perang, tapi kami
berharap dapat memasukkan perjanjian untuk menghentikan permusuhan
antara Korsel dan Korut," ujar seorang pejabat anonim keada Reuters.
Selama
ini, Korut dan Korsel secara teknis masih dalam status berperang karena
Perang Korea pada 1950-1953 diakhiri dengan gencatan senjata, bukan
kesepakatan damai.
Perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani oleh Korut, China, dan
Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Amerika Serikat, tanpa
melibatkan Korsel.
Oleh karena itu, Korsel menyatakan bahwa perdamaian ini akan sulit tercapai tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait.
Asa
perdamaian di Semenanjung Korea ini sempat padam karena Korut terus
menunjukkan ambisi program senjata nuklir mereka dengan serentetan uji
coba rudal hingga akhir tahun lalu.
Namun, harapan perdamaian
kembali muncul setelah Kim Jong-un menyiratkan keinginan damai dengan
mengungkapkan niat Korut untuk ikut serta dalam Olimpiade Musim Dingin
pada awal tahun ini.
Korsel pun menyambut baik kesempatan ini dan mengupayakan segala cara agar delegasi Korut dapat menghadiri gelaran tersebut.
Hingga
akhirnya atlet kedua negara pawai di bawah satu bendera dalam upacara
pembukaan Olimpiade dan Presiden Moon Jae-in menjamu adik Kim Jong-un,
Kim Yo-jong, di istana kepresidenan.
Kedua negara pun sepakat
menggelar pertemuan tingkat tinggi pada 27 April mendatang, membuka
jalan untuk perjumpaan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat,
Donald Trump, dengan Kim Jong-un sekitar sebulan setelahnya.
Sebelum menghadiri semua agenda bersejarah ini, Kim lebih dulu melakukan
lawatan pertamanya ke luar negeri dengan menyambangi China untuk
bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebagai sekutu terdekatnya.
Harapan
perdamaian antara Korut-Korsel pun semakin besar, membuka kemungkinan
perbaikan hubungan komunitas internasional dengan Pyongyang.
"Banyak
orang tak menyadari Perang Korea belum berakhir. Mereka sedang
berdiskusi untuk mengakhiri perang. Berbicara soal kesepakatan, mereka
mendapatkan restu saya untuk membicarakan hal itu," kata Trump.
Donald Trump mengonfirmasi bahwa Direktur CIA,
Mike Pompeo, berkunjung ke Korea Utara untuk bertemu dengan Kim Jong-un
pada pekan lalu. (Reuters/Win McNamee/Pool)
Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengonfirmasi bahwa Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), Mike Pompeo, berkunjung ke Korea Utara untuk bertemu dengan Kim Jong-un pada pekan lalu.
"Mike
Pompeo bertemu Kim Jong Un di Korea Utara pekan lalu. Pertemuan
berjalan sangat lancar dan hubungan yang baik terjalin," kata Trump
melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (18/4).
Trump mengatakan bahwa saat ini rincian rencana pertemuan antara dirinya
dan Kim yang direncanakan digelar pada Mei mendatang masih terus
digodok.
"Rincian pertemuan sedang dikerjakan sekarang.
Denuklirisasi akan menjadi hal yang baik bagi dunia, juga untuk Korea
Utara!" tulis Trump.
Pertemuan diam-diam antara Pompeo dan Kim Jong-un ini pertama kali diberitakan oleh The Washington Post yang mengutip pernyataan dua sumber pemerintahan.
Kedua orang itu mengatakan bahwa pertemuan luar biasa itu merupakan
upaya untuk menyusun rencana pembicaraan langsung antara Kim dan Trump.
Peristiwa
ini juga bertepatan dengan pencalonan Pompeo sebagai Menteri Luar
Negeri menggantikan Rex Tillerson yang kerap berselisih paham dengan
Trump, terutama soal Korut.
Pada sidang uji kelayakan di Senat
pekan lalu, dia Pompeo optimistis pemerintah AS bisa mewujudkan
pertemuan antara Trump dan Kim.
Jakarta (CB) - Beberapa jam sebelum Presiden Amerika
Serikat Donald Trump memerintahkan militernya menghujani tiga sasaran di
Suriah dengan seratusan peluru kendali, 88 anggota Kongres AS menyurati
dia untuk mengingatkan tanggung jawab hukum AS dan mengingatkan
serangan itu menyalahi konstitusi AS.
Dalam surat itu para wakil rakyat ini menyatakan "serangan tanpa ada
ancaman langsung terhadap keberadaan Amerika Serikat dan tanpa
persetujuan Kongres adalah melanggar sistem pemisahan kekuasaan dalam
Konstitusi."
"Kami dengan tegas mendesak Anda untuk berkonsultasi dan menerima
persetujuan dari Kongres sebelum memerintahkan penggunaan pasukan
militer AS tambahan di Suriah," kata ke-88 anggota Kongres itu seperti
dikutip laman The Atlantic.
Anggota Kongres dari Partai Republik daerah pemilihan Michigan, Justin
Amash, bahkan terang-terangan menyebut serangan itu ilegal.
"Serangan ofensif terhadap Suriah ini tidak konstitusional, ilegal dan sembrono," kata Justin Amash.
Para anggota Senat juga menyuarakan hal yang sama, antara lain Senator
Rand Paul yang sejak awal mempertanyakan hak konstitusional presiden
dalam memerintahkan serangan ke Suriah itu.
"Keputusan Trump melancarkan serangan udara ke Suriah tanpa persetujuan
Kongres adalah ilegal," kata Senator Tim Kaine dari Demokrat. "Kita
harus berhenti memberi cek kosong kepada presiden untuk mengobarkan
perang. Hari ini kepada Suriah, tetapi apa yang bisa menghentikan dia
jika giliran Iran dan Korea Utara yang dibom?"
Senator Bob Casey dari Demokrat menimpali, "Bashar al-Assad memang harus
bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimianya yang melanggar hukum
terhadap warga sipil, tetapi serangan yang dilancarkan tanpa
persetujuan Kongres adalah tak bisa diterima."
Presiden Iran Hassan Rouhani. (REUTERS/IRINN via Reuters TV )
London (CB) - Presiden Hassan Rouhani menyatakan Iran akan
membuat atau membeli senjata apa pun yang dibutuhkannya demi membela
diri di kawasan yang disebutnya dikepung oleh kekuatan-kekuatan
pendudukan.
Ikrar Rouhani itu dicetuskan saat militer Iran memparadekan peluru
kendali dan tentara di hadapan dia pada Hari Angkatan Bersenjata
Nasional.
Berbagai jet tempur dan pengembom terbang di atas Rouhani ketika sang
presiden berkata kepada rakyat Iran yang disiarkan langsung televisi
bahwa angkatan bersenjata Iran bukan ancaman untuk negara-negara
tetangga Iran.
"Kita katakan kepada dunia bahwa kita akan memproduksi atau mendapatkan
senjata apa pun yang kita butuhkan, dan kita tidak akan menunggu
persetujuan mereka. Kita katakan kepada negara-negara tetangga kita
bahwa persenjataan kita tidak untuk melawan mereka, ini untuk deterens
(pencegahan)," kata Rouhani.
"Kita tidak hidup di kawasan yang normal, dan kita menyaksikan
kekuatan-kekuatan pendudukan membangun berbagai pangkalan di sekeliling
kita. Dengan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, mereka
mengintervensi masalah kawasan dan menginvasi negara lain tanpa izin
PBB," kata Rouhani.
Pasukan AS, Inggris dan Prancis membom sekutu Iran, Suriah, dengan
serangan udara Sabtu pekan lalu sebagai balasan atas dugaan serangan
kimia pada 7 April yang ditudingkan sebagai ulah pemerintah Presiden
Suriah Bashar al-Assad.
Inggris, Prancis dan Jerman mengajukan sanksi baru Uni Eropa kepada Iran
atas peluru kendalinya dan perannya dalam Perang Suriah, sebagai
imbalan agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaati kesepakatan
nuklir dengan Iran pada 2015, demikian Reuters.
Rudal
baru China berhulu ledak nuklir yang dipamerkan dalam parade militer.
Media-media Barat menjulukinya sebagai misil 'Guam Killer'. Foto/CCTV13
BEIJING
- China, dalam sebuah parade militer akbar, memamerkan sebuah peluru
kendali (rudal) berhulu ledak nuklir baru yang diklaim mampu menghantam
wilayah Amerika Serikat (AS). Misil baru ini dijuluki media-media Barat
dengan sebutan "Guam Killer".
Julukan itu mengacu pada pangkalan
militer rahasia AS di Guam, Samudra Pasisik, yang berpotensi jadi target
militer Beijing jika konflik dengan Washington pecah.
Misil
"Guam Killer" dilaporkan mampu menembak target sejauh sekitar 2.000 mil
dan mampu menghancurkan kapal induk raksasa. Senjata baru Beijing ini
akan menjadi ancaman bagi Guam, wilayah yang jadi rumah bagi sekitar
162.000 orang Mikronesia.
Pemerintah China tidak mengonfirmasi
model rudal yang dipamerkannya tersebut. Namun, media setempat
melaporkan bahwa senjata itu adalah rudal DF-26 yang dapat melakukan
perjalanan dengan kecepatan supersonik.
Menurut CCTV,
lembaga penyiaran negara China, rudal itu telah dirancang, dikembangkan
dan dibangun oleh para insinyur China dan ditugaskan untuk Angkatan
Roket Tentara Pembebasan Rakyat.
"Sistem senjata brigade rudal
yang dibangun oleh sistem reorganisasi dan peralatannya adalah generasi
baru rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh yang dikembangkan oleh
China dan dengan hak kekayaan intelektual independen yang lengkap,"
bunyi laporan CCTV.
"Ini adalah jenis senjata baru dalam
jurus strategis dan sistem kekuatan serangan militer kita dan merupakan
'pembunuh' bagi pasukan tempur. Tulang punggung senjata," lanjut
laporan media pemerintah Beijing tersebut yang dikutip semalam
(17/4/2018).
Sebuah video di website China, Sina, melaporkan bahwa negara itu tidak berencana menggunakan rudal tersebut kecuali jika diprovokasi.
Laporan
itu juga menyebut bahwa negeri Tirai Bambu memiliki sekitar 2.500 rudal
jarak menengah DF-26, tetapi tidak mengomentari berapa banyak dari
D-41—salah satu senjata paling kuat di dunia—yang ada di gudangnya.
Rudal
DF-41 memiliki jangkauan lebih dari 9.000 mil dan bisa dengan mudah
mendaratkan hulu ledak di Inggris atau pun Amerika Serikat.
Menteri
Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman mengatakan, Israel tidak akan
membiarkan Rusia untuk mengekang kegiatannya di Suriah. Foto/Reuters
TEL AVIV
- Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman mengatakan, Israel tidak
akan membiarkan Rusia untuk "mengekang" kegiatannya di Suriah. Namun,
dia tidak memberikan rincian pengekangan yang dimaksud.
Berbicara
kepada situs berita Walla Israel, Lieberman mengatakan Israel telah
berhasil menghindari gesekan langsung dengan Moskow di Suriah dan
mempertahankan hubungan baik dengan Rusia.
"Semua opsi ada di
atas meja. Kami tidak akan mengizinkan pembatasan apa pun terkait dengan
kepentingan keamanan Israel," ucap Lieberman dalam wawancara tersebut,
seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (17/4).
Lieberman
juga mengatakan Israel tidak ikut campur dalam urusan internal Suriah.
"Kami hanya berurusan dengan keamanan Israel dan Rusia memahami ini
dengan sangat baik," katanya.
Dia menambahkan, pihaknya juga
tidak akan membiarkan Iran untuk membentuk sebuah pasukan di Suriah.
Oleh karen itu, Tel Aviv akan terus melanjutkan operasi di Suriah,
dengan tujuan utama untuk mengeliminasi pengaruh Iran disana.
Israel,
seperti diketahui telah beberapa kali melakukan serangan ke Suriah. Tel
Aviv menyatakan semua serangan yang mereka lalukan menargetkan basis
milisi yang didukung Iran, dan tidak pernah menargetkan basis militer
Suriah atau Rusia di negara tersebut.
Lieberman: Rusia Tidak Bisa Cegah 'Aksi' Israel di Suriah
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman. Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Israel tidak akan menerima jika aksinya di Suriah dibatasi oleh Rusia
atau negara lain. Demikian yang dikatakan Menteri Pertahanan Israel
Avigdor Lieberman, seminggu setelah serangan udara mematikan yang
dikaitkan dengan negara Yahudi itu.
"Kami akan mempertahankan
kebebasan bertindak sepenuhnya. Kami tidak akan menerima pembatasan apa
pun ketika menyangkut pembelaan terhadap kepentingan keamanan kami,"
kata Lieberman dalam wawancara video dengan situs berita Walla.
Pernyataan ini sebagai tanggapan atas kritik Rusia terhadap serangan baru-baru ini.
"Tapi
kami tidak ingin memprovokasi Rusia. Kami memiliki jalur komunikasi
terbuka di tingkat perwira senior. Orang-orang Rusia memahami kami dan
faktanya adalah bahwa selama bertahun-tahun kami berhasil menghindari
perselisihan dengan mereka di Suriah," imbuhnya seperti dikutip dari Al Araby, Selasa (17/4/2018).
Lieberman sekali lagi menuduh musuh utama Israel, Iran, berusaha berkuasa secara militer di Suriah dan mengancam negaranya.
"Kami
tidak akan mentolerir kekuatan militer Iran yang signifikan di Suriah
dalam bentuk pelabuhan militer dan bandara atau penyebaran persenjataan
canggih," ujar Lieberman.
Pada 9 April, tujuh personel Iran
termasuk di antara 14 orang yang tewas dalam serangan pagi hari di
pangkalan udara T-4 di Suriah. Sekutu rezim Suriah, Iran dan Rusia,
menyalahkan Israel atas serangan itu.
Baca: Dua Jet F-15-nya Dituduh Merudal Suriah, Israel Bungkam https://international.sindonews.com/read/1296388/43/dua-jet-f-15-nya-dituduh-merudal-suriah-israel-bungkam-1523267400
Presiden
Rusia Vladimir Putin kemudian meminta Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang dapat semakin
mengacaukan situasi di Suriah.
Israel
tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab, tetapi telah
berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima Iran
membangun kekuatan militer di Suriah.
Israel telah berusaha
menghindari keterlibatan langsung dalam perang saudara Suriah, tetapi
mengakui melakukan lusinan serangan udara di sana untuk menghentikan apa
yang dikatakannya sebagai pengiriman senjata lanjutan kepada kelompok
Syiah Lebanon Hizbullah, salah satu musuh lainnya.
Hizbullah, seperti Iran dan Rusia, mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang. Iran juga mendukung Hizbullah.
Netanyahu juga telah menyuarakan "dukungan total" untuk serangan yang
dipimpin Amerika Serikat (AS) selama akhir pekan melawan Suriah atas
dugaan penggunaan senjata kimia.
Kapal perang bertenaga nuklir Pyotr Veliky (Peter the Great)
di St Petersburg, Rusia, 28 Juli 2017. Battlecruiser ini mampu membawa
20 rudal anti kapal P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck), 96 rudal
pertahanan udara S-300PMU, 14 rudal SS-N-14 Silex ASW. REUTERS/Anton
Vaganov
CB, Jakarta - Dua kapal perang Angkatan Laut Rusia yang sarat dengan peralatan perang tengah dalam perjalanan ke Suriah setelah serangan rudal Amerika Serikat dan sekutunya.
Kapal
Rusia, Project 117 LST Orsk 148 terlihat berlayar di Selat Bosporus di
Turki pada hari Minggu, 15 April 2018 menuju markas utama Rusia di
utara Suriah, Tartus.
Kapal
itu terlihat penuh dengan kendaraan militer termasuk tank, ambulans,
dan perangkat radar IED. Kapal perang Project 117 membawa tank BTR-80,
truk Ramaz dan radar Pelena-1 yang digunakan untuk mendeteksi bom.
Selain dua kapal perang, kapal RoRo Alexandr Tkachenko juga terlihat
bergerak ke Tartus membawa kapal patroli berkecepatan tinggi. Kapal
ini membawa perahu BMK-T yang biasanya digunakan untuk membangun
jembatan sementara dan peralatan militer lainnya.
Menurut
Daily Mail, pengiriman itu diketahui melalui gambar-gambar yang
dipublikasikan di media sosial oleh tim monitor angkatan laut Yörük Ik
yang berbasis di Bosphorus.
Langkah itu dilakukan setelah serangan
rudal pimpinan AS yang menargetkan 3 situs yang diduga sebagai tempat
pengembangan senjata kimia rezim Suriah.
Serangan
AS, Inggris dan Prancis pada Jumat pekan lalu sebagai tanggapan atas
serangan senjata kimia yang menewaskan 75 warga sipil di pinggiran
Damaskus, Douma.
Rusia yang mendukung pemerintahan Suriah mengatakan akan ada balasan terhadap serangan AS dan sekutunya ke Suriah.
DAMASKUS
- Agresi singkat Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis terhadap
Suriah menjadikan sosok Presiden Bashar al-Assad menjadi sorotan dunia.
Atas tuduhan melakukan serangan senjata kimia, pemimpin rezim Damaskus
ini dibenci, Amerika Serikat, Israel dan para tetangga Arab-nya seperti
Arab Saudi dan Turki.
Assad tercatat sebagai pemimpin Arab yang
kuat karena pemberontakan selama tujuh tahun terakhir sejak fenomena
Arab Spring dan ditambah dengan munculnya kelompok teror di negaranya,
dia masih bertahan dan dianggap nyaris memenangkan perang. Apa yang
membuat Assad bertahan, salah satunya adalah sokongan sekutu terkuatnya,
Rusia, Iran dan kelompok Hizbullah.
Hanya beberapa jam setelah
AS, Inggris dan Prancis menembakkan 105 rudal, Assad dengan santainya
berangkat bekerja di kantornya di Damaskus. Video aktivitasnya yang
diunggah di akun Instagram kantor kepresidenan Suriah itu telah jadi
pemberitaan utama media internasional beberapa hari lalu.
Terlepas
dari konflik politik dan agresi Barat, ada lima fakta kecil yang perlu
diketahui soal Assad dan kehidupannya. Berikut rinciannya;
1. Assad Seorang Dokter Mata Assad
belajar untuk menjadi dokter mata di Universitas Damaskus, di mana dia
lulus pada tahun 1988 sebelum bekerja sebagai dokter tentara. Dia
kemudian mengejar gelar yang lebih tinggi di London, dengan tujuan
menjadi dokter mata yang lebih khusus.
"Dia adalah warga negara
biasa; Anda tidak akan mengira dia putra presiden kecuali Anda
mengenalnya secara pribadi," kata seorang teman universitas di London,
Ayman Abdel Nour, dalam sebuah artikel yang diterbitkan Quartz tahun 2017.
2. Sang Istri, Asma Assad, Dicap Suka Belanja Mewah
Assad
bertemu Asma Akras di London sambil melanjutkan studi oftalmologi di
Western Eye Hospital. Asma yang berkewarganegaraan Inggris-Suriah
dikenal karena citra publiknya yang tenang, tetapi telah dituduh berpuas
diri ketika ditanya tentang tindakan suaminya.
The Guardian
melaporkan pernikahannya dengan Assad, membuat Asma menjadi perempuan
yang suka belanja mewah. Menurut laporan media Inggris ini, Asma secara
konsisten menghabiskan puluhan ribu dollar AS untuk belanja perhiasan,
pakaian, dan perabotan.
3. Assad Terpaksa Berkuasa setelah Kematian Saudaranya
Bashar
al-Assad sejatinya tidak terlalu berminat terjun ke politik apalagi
menjadi penguasa Suriah menggantikan ayahnya, Hafez Assad. Namun, takdir
mengantarnya menjadi penguasa Suriah setelah saudara laki-lakinya,
Bassel al-Assad meninggal dalam kecelakaan mobil tahun 1994.
Sang
ayah lantas dengan cepat mempersiapkan Bashar untuk menggantikannya.
Laporan suksesi penguasa Suriah ini pernah diterbitkan tahun 2013 dalam
sebuah artikel di The Atlantic.
Menurut artikel itu,
publik Suriah sejatinya mengidolakan Bassel karena fisiknya lebih besar
dan lebih kuat ketimbang Bashar. Bashar pun sempat menjalani pelatihan
bertahun-tahun sebelum menjadi ikon politik Suriah.
4. Profil Mode Asma Assad Viral karena Ulasan Dinilai Salah
Kisah
yang ditulis tahun 2011 dengan judul "Asma al-Assad: A Rose in the
Desert" yang berisi pujian terhadap Asma Assad tiba-tiba terpaksa
dihapus situs American Vogue, sebuah situs majalah mode.
Alasannya, ulasan tentang Ibu Negara Suriah, Asma Assad, dianggap salah
dan menjadi viral setelah situs itu dengan cepat berbalik mengecam Asma
dengan artikel "First Lady of Hell". Perubahan artikel yang menjadi
viral itu tak lepas dari peran suaminya, Bashar al-Assad yang dibenci
Barat, Israel dan para tetangga Arab-nya terkait krisis Suriah.
The Hill kemudian melaporkan bahwa artikel "Asma al-Assad: A Rose in the Desert" sejatinya proyek public relations
yang didanai oleh pemerintah Suriah. Ulasan dengan artikel itu awalnya
menampilkan pujian terhadap Asma dengan foto dua halaman berwarna-warni.
5. Assad Selalu Dituduh Melakukan Kejahatan Perang Serangan
udara baru-baru ini oleh koalisi gabungan AS, Prancis, dan Inggris
adalah agresi dengan dalih sebagai balasan atas dugaan serangan kimia
terhadap puluhan warga sipil Suriah. Serangan ini dituduhkan oleh rezim
Assad, meski Damaskus sudah berkali-kali menyangkalnya.
Ini bukan
bukan pertama kalinya pemerintah Assad dituduh menyerang rakyatnya
sendiri dan rezim Assad juga selalu dituduh musuh-musuhnya melakukan
kejahatan perang.
Serangan gas sarin tahun 2017 di Idlib juga
dituduhkan terhadap rezim Assad. Tuduhan itu membuat Suriah dibombardir
sekitar 59 rudal jelajah Tomahawk AS atas perintah Presiden Donald
Trump.
Pengadilan Pidana Internasional atau ICC juga berupaya mengadili Assad. Namun, Rusia pasang badan untuk mencegahnya.
Mantan
jaksa ICC, Alex Whitting, mengatakan kepada NPR bahwa bukti kejahatan
perang yang dituduhkan terhadap Assad saat ini sedang dikumpulkan oleh
Komisi untuk Keadilan dan Akuntabilitas Internasional. Whiting, seorang
profesor Harvard Law School, mengatakan bahwa pengadilan bisa digelar di
masa depan jika Assad digulingkan dari kekuasannya.
Situasi darurat telah diberlakukan sejak kudeta gagal pada 2016 lalu.
CB,
ANKARA -- Pemerintan Turki berencana memperpanjang situasi darurat
negara hingga tiga bulan ke depan. Situasi tersebut diberlakukan setelah
kudeta gagal yang dilakukan kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan pada
2016 lalu.
Rencana perpanjangan itu direkomendasikan oleh Konsul Keamanan
Nasional Turki. Pengajuan perpanjangan masa darurat nasional akan segera
diberikan kepada parlemen negara agar dapat segera disahkan. Rencana
penambahan waktu darurat tampaknya akan dengan mudah disetujui parlemen.
"Perpanjangan
situasi darurat ini untuk mengincar teroris dan kelompok teror, bukan
warga negara Turki yang damai," kata Wakil Perdana Menteri dan Juru
Bicara Pemerintahan Turki Bekir Bozdag seperti dikutip Anadolu Agency, Rabu (18/4).
Jika
disetujui, penambahan masa situasi darurat nasional itu akan segera
berlaku efektif pada 19 April waktu setempat. Diloloskannya,
perpanjangan masa darurat nanti akan menjadi permintaan ketujuh kalinya
oleh pemerintah Turki berkenaan dengan hal tersebut.
Sebelumnya,
parlemen sudah menyetujui enam kali permintaan pemerintah untuk
meloloskan perpanjangan serupa. Keadaan darurat pertama kali
diberlakukan menyusul kandasnya upaya kudeta yang diklaim Turki
dilakukan oleh Organisasi Fetullah (FETO) yang terjadi pada Juli dua
tahun lalu.
Ankara menuding kelompok FETO yang diketuai
Fetullah Gulen sebagai dalang kudeta tersebut. Gulen saat ini hidup
terasing di Amerika Serikat (AS). Turki mengatakan, organisasi tersebut
menggulingkan pemerintah dengan menyusup ke sejumlah institusi negara
terutama militer, kepolisian dan lembaga peradilan.
Pengadilan
tinggi Turki menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 40 pelaku
percobaan pembunuhan Presiden, Recep Tayyip Erdogan. Sebanyak 31
terdakwa, termasuk perwira militer senior masing-masing diberi empat
kali hukuman seumur hidup dan sembilan sisanya diberi satu kali hukuman
seumur hidup.
Para terdakwa, termasuk didalamnya mantan
Brigadir Jenderal Gokhan Sahin Sonmezates yang dituduh mengarahkan plot
kudeta. Juga seorang mantan Brigadir Jenderal yang dituduh mengarahkan
plot tersebut. Mantan Komandan Elite, Zekeriya Kuzu yang ditemukan
bersembunyi di gua empat hari setelah peristiwa.
Tokoh
penting lain yang diadili adalah bekas pembantu militer Erdogan, Ali
Yazici yang dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Dari total 47 terdakwa,
hanya satu yang dibebaskan, yakni mantan letnan kolonel Huseyin Yilmaz.
Presiden
Erdogan mengatakan, hanya ada celah beberapa menit baginya untuk kabur
dari hotel dan selamat dari kematian. Berhasil keluar hotel, Erogan
lantas berkangkat ke Istanbul dengan pesawat.
"Jika saya tinggal 10 atau 15 menit tambahan di sana, saya pasti terbunuh, atau akan ditangkap," kata Erdogan.
Seperti
diketahui, kudeta yang dilakukan terhadap Erdogan telah menewaskan 249
orang, belum termasuk perencana. Peristiwa itu juga menewaskan dua
polisi yang menjaga Hotel Grand Yazici di kota pelabuhan Mediterania
Marmaris, tempat Erdogan berlibur bersama keluarganya.
Tensi Iran dan Israel memanas setelah jet tempur Israel ditembah jatuh di Suriah.
CB,
TEL AVIV -- Pemerintah Israel mengaku siap menyerang pangkalan udara
militer Iran yang berada di Suriah. Israel mengklaim pangkalan yang juga
kerap digunakan oleh pesawat sipil itu juga biasa dipakai untuk
mengirimkan senjata.
Serangan akan dilakukan jika tensi antara Iran dan Israel terus
meningkat. Berdasarkan pantauan satelit, Israel mengklaim ada lima
pangkalan udara militer yang biasa dipakai sebagai landasan pesawat
tanpa awak milik Iran.
Israel mengatakan, pangkalan
tersebut juga dihuni oleh tiga anggota senior Garda Revolusioner Iran
(IRGC). Ketiga anggota IRGC itu disebut tengah memimpin sebuah proyek
yang berhubungan dengan rudal.
Hingga saat ini, IRGC belum
mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Pemerintah Suriah
juga masih bungkam terkait kesiapan seragan oleh militer Israel itu.
Sebelumnya, tensi antara Iran dan Israel kembali memanas menyusul ditembak jatuhnya jet tempur Israel di Suriah.
Jet tempur itu tengah mengincar pesawat tanpa awak yang berdasarkan
klaim Israel merupakan milik Iran dan diterbangkan dari Suriah.
Israel kemudian merespons penembakan tersebut dengan serangan udara yang membidik sejumlah pertahanan udara Suriah dan Iran.
Serangan difokuskan pada 12 sasaran, termasuk tiga baterai pertahanan
udara dan empat lokasi yang merupakan bagian dari pembentukan militer
Iran di Suriah.
Serangan tersebut menewaskan tujuh anggota
garda revolusioner Iran. Pemerintah yang dipimpin Presiden Hassan
Rouhani bertekad akan melakukan serangan balasan. Namun, dia tidak
merinci jenis serangan yang dimaksud.
Tembakan anti-pesawat tempur terlihat di langit
Damaskus setelah AS meluncurkan serangan di Suriah, pada Sabtu dini hari
(14/4). Donald Trump mengumumkan serangan udara ke Suriah sebagai
tanggapan atas dugaan serangan senjata kimia.
Foto: AP Photo/Hassan Ammar
Jika didukung AS, Saudi akan kirimkan pasukan militernya ke Suriah.
CB,
RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi mengaku siap mengirimkan pasukan ke
Suriah. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan, hal
tersebut akan dilakukan jika mereka mendapatkan dukungan dari Amerika
Serikat (AS).
"Kami sudah berdikusi dengan AS dan dari awal krisis Suriah kami
sudah berniat mengirimkan pasukan," kata Menteri Adel al-Jubeir, Rabu
(18/4).
Kesiapan pengiriman pasukan itu disampaikan Adel
al-Jubeir dihadapan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Antonio Guterres. Al-Jubeir mengungkapkan, sebenarnya pengiriman pasukan
tersebut sudah sempat ditawarkan saat masa pemerintahan Barrack Obama.
Mengutip laman Express,
al-Jubeir mengungkapkan pendapatnya itu usai pengiriman rudal oleh
sekutu ke Suriah. Serangan dilakukan sebagai respon atas dugaan
penggunaan senjata kimia di Douma. Komentar dia juga diutarakan menyusul
permintaan pembentukan militer oleh AS.
Usai
serangan itu, Presiden AS Donald Trump meminta negara-negara arab untuk
membentuk kekuatan militer yang mampu mengawasi keamanan di kawasan
menggantikan Negeri Paman Sam. Lebih jauh, pembentukan kekuatan militer
itu guna memastikan keamanan regional menyusul kekalahan ISIS di Suriah.
Trump
juga meminta Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar untuk mengerahkan pasukan
mereka ke dalam kekuatan militer tersebut. Meski demikian, Adel
al-Jubeir mengatakan, pengiriman pasukan akan dilakukan jika AS yang
memimpin koalisi operasi militer di Suriah.
Jubeir
mengatakan, Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak akan lama berkuasa di
negara tersebut. "Tidak diragukan lagi Bashar al-Assad akan lengser,
entah secara proses politik atau kekuatan," kata Adel al-Jubeir.
Menteri
Luar Negeri Rusia. Sergei Lavrov membantah bahwa Moskow dan Damaskus
telah menghilangkan bukti adanya serangan senjata kimia di Douma,
Suriah. Foto/Reuters
MOSKOW
- Rusia membantah tudingan Amerika Serikat (AS), bahwa Moskow dan
Damaskus telah menghilangkan bukti adanya serangan senjata kimia di
Douma, Suriah. Moskow menegaskan, lokasi serangan sampai sekarang belum
tersentuh pihak luar.
"Saya dapat menjamin bahwa Rusia tidak
merusak situs itu," kata Menteri Luar Negeri Rusia. Sergei Lavrov
merujuk pada lokasi serangan senjata kimia, seperti dilansir Al Arabiya
pada Selasa (17/4).
Tudingan ini muncul setelah Rusia dan Suriah
masih belum memberikan izin kepada para inspektur internasional, yang
dipimpin oleh Organisasi Pelarangan senjata Kimia (OPCW) ke Douma.
"Ini
adalah pemahaman kami, bahwa Rusia mungkin telah mengunjungi lokasi
serangan. Kami khawatir mereka mungkin telah merusaknya dengan maksud
menggagalkan upaya Misi Pencarian Fakta OPCW untuk melakukan
penyelidikan yang efektif," kata Duta Besar AS Kenneth Ward pada
pertemuan OPCW di Den Haag.
Kekhawatiran serupa disampaikan oleh
Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr. "Kami cemaskan
mereka telah menghilangkan bukti bukti penggunaan senjata kimia di
sana," ucap Donovan kepada awak media di Jakarta.
Donovan
kemudian menuturkan, satu yang harus diingat oleh Rusia, yakni sudah
banyak sekali bukti berupa video dan foto berdefinisi tinggi yang
menunjukkan penderitaan warga di Douma, seperti foto orang yang
mulutnya berbusa dan foto atau video yang menunjukkan secara secara
jelas dan nyata bahwa ada penggunaan senjata kimia dari bukti-bukti
eksternal dari tubuh mereka.
Dia menambahkan bukti adanya
serangan senjata kimia juga ditegaskan oleh para ahli kedokteran yang
berada lapangan, yang merawat pasien yang menujukkan tanda tanda bahwa
mereka baru saja terpapar oleh gas Sarin.
Kapal selama bertenaga nuklir Virgnia-class milik Amerika Serikat. Foto/US Navy/REUTERS
NAPOLI - Kapal selam nuklir Virginia-class milik
Amerika Serikat (AS) digunakan untuk menyerang Suriah pekan lalu. Kapal
itu singgah di perairan Napoli, Italia, yang membuat otoritas setempat
marah.
Wali Kota Napoli (Naples), Luigi de Magistris, meluapkan
kemarahannya setelah mengetahui bahwa kapal selam bertenaga nuklir, USS
John Warner, berlabuh di pelabuhan kota tersebut pada 20 Maret 2018,
sekitar tiga minggu sebelum serangan rudal menggempur Suriah.
"Saya
ingin menegaskan kembali bahwa Resolusi 609 yang disetujui pada 23
September 2015, atas nama saya, telah mengumumkan pelabuhan Napoli jadi
area bebas nuklir," tulis de Magistris dalam dekritnya kepada Laksamana
Muda Arturo Faraone, komandan otoritas pelabuhan Napoli, sebagaimana
dikutip surat kabar La Repubblica.
Wali kota tersebut
mengatakan dekritnya melarang persinggahan kapal-kapal bertenaga nuklir
atau kapal perang yang membawa senjata nuklir di "kota perdamaian".
Menurutnya, pihak berwenang Napoli menghormati hak-hak fundamental semua
orang. "Dan didedikasikan untuk perlucutan senjata dan kerjasama
internasional," lanjut dia dalam dekritnya tersebut.
Namun,
Laksamana Muda Faraone menjawab bahwa kedatangan dan/atau transit unit
angkatan laut asing di perairan teritorial nasional bukan tanggung jawab
kantornya.
USS John Warner telah disebut oleh Pentagon sebagai
salah satu kapal selam yang menembakkan sejumlah rudal jelajah Tomahawk
pada target di Suriah pada Sabtu lalu. US Naval Institute (USNI) juga
mengunggah rekaman video kapal John Warner saat meluncurkan rudal dari
posisi yang tenggelam.
Sebelumnya, kapal John Warner mengambil
bagian dalam latihan anti-kapal selam "Dynamic Manta 2018" yang dipimpin
NATO di lepas pantai Italia awal Maret lalu. Menurut La Reppublica, semalam
(17/4/2018), kapal itu jadi salah satu dari kapal angkatan laut dari
Kanada, Yunani, Italia, Spanyol, Turki, dan AS yang terlibat dalam
latihan perang.
Kapal USS John Warner bukan satu-satunya kapal
selam Barat yang ada di lepas pantai Suriah sebelum serangan rudal Sabtu
lalu. Sebuah kapal selam Asteal-class milik Inggris juga terlibat dalam
serangan rudal jelajah.
CB,
ANKARA -- Harapan bagi Yunani dan Turki untuk menghapuskan pertikaian
wilayah mereka, yang sudah berlangsung lama, mengalami kemunduran dalam
beberapa pekan belakangan. Kedua negara anggota NATO itu menghadapi
peningkatan ketegangan di Laut Aegea.
Beberapa warga sipil Yunani mengibarkan bendera Yunani di satu pulau
karang kecil yang menjadi sengketa di seberang tempat wisata Turki,
Didim. Tapi bendera tersebut dicabut oleh penjaga pantai Turki pada Ahad
(15/4).
Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mendesak
Pemerintah Yunani agar menghindari tindakan provokatif di daerah
sengketa di Laut Aegea.
"Saran kami kepada Yunani ialah
tetap berada di dalam ikatan hubungan bertetangga yang baik dan
menghindari provokasi yang akan meningkatkan ketegangan," kata Yildirim.
Ia
membandingkan pengibaran benderan tersebut dengan peristiwa pada 1996,
ketika Turki dan Yunani nyaris terlibat perang sehubungan dengan pulau
kecil yang tak berpenghuni, yang dinamakan Imia di Yunani dan dinamakan
Kardak di Turki.
"Populisme tak memberi manfaat bagi
Yunani. Sebagai dua sekutu NATO, kita mesti memusatkan perhatian pada
agenda positif," kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada
Senin, sebagaimana dikutip Xinhua. Ia memperingatkan pemerintah di Athena bahwa tindakan semacam itu di Laut Aegea bisa mengakibatkan "insiden".
Juru
Bicara Pemerintah Yunani Dimitris Tzannakopoulos mengatakan
pemerintahnya tidak mengetahui peristiwa tersebut dan pernyataan
Yildirim adalah "provokatif dan tercela". Pada Februari, satu kapal
Turki bertabrakan dengan satu perahu penjaga pantai Yunani di lepas
pantai pulau kecil yang menjadi sengketa, Kardak.
Pada
Januari, Penjaga Pantai Turki menghalangi Menteri Pertahanan Yunani
Panos Kammenos mendekati Pulau Kardak untuk meletakkan karangan bunga di
sana. Ankara menuduh Kammenos, politikus nasionalis, menjadi sumber
utama masalah baru-baru ini.
Pada 1923, Turki melepaskan
semua hak dan kepemilikan atas pulau tertentu dan atas "pulau kecil
independen" untuk Italia dalam Kesepakatan Lausanne. Belakangan, Italia
menyerahkan kepada Yunani pulau yang sama dan "pulau kecil yang
berdekatan".
Turki dan Yunani telah mengadakan perundingan,
dan menyerukan penyelenggaraan "pembicaraan penjajakan" guna
menyelesaikan ketidak-sepakatan wilayah mereka di Laut Aegea. Namun
mereka telah gagal mencapai terobosan.
Alasan ketegangan
terbaru tidak terbatas pada beberapa pulau karang. Kedua negara itu
telah terlibat pertikaian mengenai sejumlah masalah mulai dari Siprus,
yang terpecah secara etnik, sampai kedaulatan atas wilayah udara, dan
hak untuk terbang.
CB,
LUKSEMBURG -- Jerman menilai Uni Eropa (UE) harus menutup akses
pembicaraan dengan Turki soal keinginan Istanbul menjadi anggota UE. Hal
itu seiring terus disangsikannya komitmen Turki pada aspek penegakan
hukum.
Komisi Eropa diharapkan segera menyampaikan
hasil pembicaraan penting mereka dengan Turki. Pembicara itu terkait
upaya Turki bergabung dalam UE. Turki berupaya menjadi anggota Uni Eropa
sejak lebih dari satu dekade lalu.
Menteri Jerman untuk UE Michael Roth mengatakan, usaha untuk
menjadi anggota UE dengan nilai-nilai di dalamnya ada di tangan para
penguasa di Turki. ''Saya sarankan UE tidak membuka pintu. Sebab itu
akan jadi sinyal yang disalahartikan oleh Turki yang masih jauh dari
kesesuaian dengan nilai-nilai Uni Eropa,'' kata Roth seperti dikutip Reuters pada Selasa (17/4).
Menteri
Austria untuk UE Gernot Bluemel juga menyampaikan hal senada. Ia
menyarankan agar pembicaraan dengan Turki dihentikan. ''Kita yakin Turki
tidak seharusnya jadi anggota Uni Eropa,'' kata Bluemel.
Uni
Eropa dan Turki memulai negosiasi keanggotaan pada 2005. Namun,
perundingan tersebut mengalami kebuntuan karena masalah Siprus dan
oposisi dari beberapa pemerintah UE mengenai keanggotaan penuh Ankara.
Hubungan Ankara dengan Jerman dan beberapa negara anggota UE lainnya
mengalami kemunduran sejak pertengahan 2017 lalu.
Direktur CIA Mike Pompeo dilaporkan diam-diam berkunjung ke Korut untuk bertemu Kim Jong-un. (Reuters/Carlos Barria)
Jakarta, CB -- Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) Mike Pompeo dilaporkan diam-diam berkunjung ke Korea Utara untuk bertemu pemimpin negara tersebut, Kim Jong-un.
Kunjungan
itu dilakukan pada akhir pekan Paskah sebagai perwakilan dari Presiden
Donald Trump. Dua orang sumber yang enggan disebutkan namanya menyebut
pertemuan luar biasa itu merupakan upaya untuk menyusun pembicaraan
langsung kepala negara AS dan Korut.
Kedua orang itu dikutip oleh The Washington Post pada Rabu (18/4). Sebelumnya, kunjungan rahasia ini tak pernah terungkap ke publik.
Peristiwa ini juga bertepatan dengan pencalonan Pompeo sebagai
menteri luar negeri. Pada sidang konfirmasinya di Senat, pekan lalu, dia
menyatakan optimistis pemerintah AS bisa menentukan syarat yang pantas
agar Trump dan Kim bisa bertemu.
Trump sebelumnya mengatakan lima lokasi tengah dipertimbangkan untuk menggelar pertemuannya dengan Kim.
Dikutip CNN
dari sela pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Selasa,
Trump menyebut diskusi "tingkat sangat tinggi" antara Washington dan
Pyongyang sudah berjalan, meski tak menyinggung pertemuan Pompeo.
"Kami
sudah berbicara langsung," kata Trump di samping Shinzo Abe yang selama
ini bersikap skeptis. "Saya meyakini ada niat sangat baik."
"Kita lihat apa yang akan terjadi, seperti yang selalu saya katakan. Karena pada akhirnya hasil akhir yang paling penting."
Pembicaraan rahasia antara Korea Utara dan Amerika Serikat dilaporkan
sudah berlangsung melalui kanal intelijen. Namun, konfirmasi Trump atas
diskusi itu merupakan indikasi terkuat bahwa kedua pihak tengah
mempersiapkan pertemuan bersejarah itu.
Belum genap sebulan menjabat, presiden baru Myanmar, Win Myint, memberikan pengampunan bagi 8.000 tahanan. (Reuters/Stringer)
Jakarta, CB -- Belum genap sebulan menjabat, Presiden baru Myanmar, Win Myint, memberikan pengampunan bagi 8.000 tahanan.
"Untuk
membawa perdamaian dan kegembiraan di hati rakyat, juga demi dukungan
kemanusiaan, 8.490 tahanan dari sejumlah penjara akan diberi
pengampunan," demikian pernyataan kantor Myint, Selasa (17/4).
Dikutip Reuters,
kantor Myint menyatakan bahwa pengampunan ini diberikan dalam rangka
Tahun Baru Myanmar yang jatuh pada 16 April. Namun, mereka tak
menjabarkan waktu pasti para tahanan itu dibebaskan.
Juru bicara pemerintahan Myanmar, Zaw Htay, mengatakan bahwa sekitar
6.000 tahanan yang dibebaskan adalah narapidana kasus narkoba.
Sementara itu, hampir 2.000 anggota militer dan pasukan
kepolisian Myanmar yang dijebloskan ke penjara di bawah Undang-Undang
Militer atau UU Kedisiplinan Kepolisian juga akan dibebaskan.
Tak
hanya itu, 36 tahanan politik yang selama ini ada di daftar pemantau
hak asasi manusia juga termasuk dalam jajaran narapidana penerima
amnesti.
Sebelum amnesti ini, ada sekitar 240 aktivis yang menjadi tahanan politik di Myanmar, korban kekejaman era junta militer.
Setelah
partai pimpinan penggerak demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, menang
pemilu terakhir, ratusan tahanan politik mulai dibebaskan.
Namun, dua jurnalis yang ditahan karena meliput konflik di Rakhine tahun lalu tak masuk dalam daftar penerima amnesti.
Suu Kyi memang berjanji akan mengatasi kasus HAM di negaranya, tapi dia
dianggap tidak tegas jika menyangkut Rohingya di Rakhine.
Dia
bungkam ketika gelombang kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine kembali
terjadi pada Agustus lalu, membuat arus pengungsi ke Bangladesh semakin
deras, mencapai 700 ribu orang.
Kathmandu (CB) - Bom meledak di luar pos diplomatik India
di Nepal Selatan, menyebabkan kerusakan dan mencuri perhatian karena
sangat jarang serangan yang menargetkan misi negara asing.
Bom rakitan meledak di Biratnagar, 200 kilometer sebelah tenggara Kathmandu, dekat perbatasan India, seperti diberitakan AFP.
"Tidak ada korban dalam ledakan bom panci itu, tapi, dinding mengalami
kerusakan kecil. Kami sedanf menyelidikinya," kata seorang pejabat
polisi distrik.
Kepolisian menduga ada keterlibatan kelompok sempalan Maoist yang
melancarkan serangan di daerah tersebut. Tapi, belum ada yang menyatakan
bertanggung jawab atas serangan tersebut.
"Tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Kedutaan besar kami di
Kathmandu berkoordinasi dengan pemerintah Nepal. Otoritas keamanan di
Nepal sedang menyelidiki insiden ini," menurut pernyataan dari juru
bicara Kementerian Luar Negeri India.
Washington (CB) - Amerika Serikat dan Inggris, Senin,
menuding Rusia melakukan serangan siber terhadap perangkat dan pranata
keamanan jaringan komputer lembaga pemerintah, bisnis dan pengelola
prasarana di seluruh dunia.
Washington dan London mengeluarkan peringatan bersama, yang menyebutkan
bahwa serangan peretas dukungan pemerintah Rusia ditujukan untuk
meningkatkan pemata-mataan, pencurian kekayaan intelektual serta
berbagai kegiatan "jahat" lain, yang bisa meningkat menjadi serangan.
Pengumuman itu adalah lanjutan dari serangkaian peringatan pemerintah
negara Barat bahwa Moskow berada di balik serentetan serangan dunia
maya.
AS, Inggris dan beberapa negara lain pada Februari menuduh Rusia
menyebarkan virus "NotPetya", yang pada 2017 melumpuhkan sebagian
prasarana Ukraina serta merusak komputer di seluruh dunia hingga
menyebabkan perusahaan merugi miliaran dolar.
Kremlin belum menanggapi permintaan untuk berkomentar. Namun, kedutaan
besar Rusia di London telah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan
bahwa tuduhan-tuduhan Inggris soal ancaman dunia maya dari Moskow adalah
"contoh mencolok betapa sembrono, provokatif dan tak berdasarnya
kebijakan soal Rusia".
Moskow telah membantah tuduhan-tuduhan sebelumnya bahwa pihaknya
melancarkan serangan dunia maya terhadap Amerika Serikat dan
negara-negara lain.
Badan intelijen AS pada tahun lalu menuding Rusia mencampuri pemilihan
2016 dengan melancarkan peretasan dan propaganda untuk mendukung
kampanye presiden Donald Trump. Bulan lalu, pemerintahan Trump menuduh
Rusia melakukan serangan-serangan dunia maya yang mengincar jaringan
kekuatan AS.
Sejumlah pejabat Amerika dan Inggris mengatakan bahwa serangan-serangan
yang diungkapkan pada Senin telah berdampak pada banyak lembaga,
termasuk penyedia layanan Internet, perusahaan swasta serta penyedia
infrastruktur sangat penting. Mereka tidak menyebutkan identitas para
korban ataupun memberikan rincian soal dampak serangan.
Hubungan Rusia dengan Inggris menegang setelah Perdana Menteri Inggris
Theresa May menyalahkan Moskow atas serangan racun saraf terhadap bekas
mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di kota Salisbury,
Inggris, pada 4 Maret, demikian Reuters.
Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May dan suaminya, Philip May. Foto/REUTERS/Phil Noble
LONDON
- Philip May, suami dari Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May, jadi
salah satu pihak yang untung besar setelah serangan Amerika Serikat
(AS) dan sekutunya terhadap Suriah. Pasalnya, Philip May merupakan
pemegang saham terbesar produsen senjata, BAE Systems, yang harga
sahamnya melonjak sejak serangan tersebut.
Perusahaan milik
Philip, Capital Group, juga merupakan pemegang saham terbesar kedua di
Lockheed Martin—sebuah perusahaan senjata militer AS yang memasok sistem
senjata, pesawat terbang dan dukungan logistik dalam agresi di Suriah.
Saham Lockheed Martin juga meroket sejak serangan rudal pekan lalu.
Gempuran
AS dan sekutu terhadap Suriah dengan dalih dugaan rezim Presiden Bashar
al-Assad melakukan serangan kimia di Douma itu membuat Philip jadi
perbincangan publik di Twitter. Seperti diketahui, Inggris berkontribusi
terhadap serangan militer di Suriah dengan menembakkan delapan rudal
Storm-Shadow.
Sekadar diketahui, harga satu unit rudal
Storm-Shadow £790.000 (USD1,13 juta). Sehingga total harga rudal Inggris
untuk menggempur Suriah pekan lalu mencapai £6,32 juta (USD9 juta).
Rudal-rudal itu diproduksi oleh BAE Systems.
"Senjata BAE senilai
£6,3 juta ditembakkan ke Suriah. Perusahaan suami May, Capital Group
adalah pemegang saham terbesar di BAE," ungkap seorang whistleblower
dengan nama Ethical di Twitter dengan nama akun @nw_nicholas, yang
dikutip Russia Today semalam (17/4/2018). Ratusan pengguna Twitter memperbincangkan suami PM May soal keuntungan tersebut.
Suami
PM Theresa May telah bekerja sebagai manajer untuk perusahaan investasi
riset Capital Group sejak 2005. Namun, hubungan kubu Partai Tory-BAE
Systems jauh lebih dalam.
Angka yang terungkap pada 31 Maret
2018 mengungkapkan bahwa Capital Group telah mengumpulkan lebih dari
360.000 saham di perusahaan, naik lebih dari 11 persen pada kuartal
sebelumnya.
Nama Philip May di Capital Group juga terkait dengan
skandal Paradise Papers pada tahun 2017. Saat itu, perusahaan Philip May
menggunakan firma hukum lepas pantai Appleby untuk merancang investasi
di "tax havens".
Baru-baru ini, BAE Systems dan
pemerintah Arab Saudi juga mencapai kesepakatan baru terkait penjualan
48 jet tempur Typhoon ke Kerajaan Saudi. Kesepakatan itu disambut oleh
pejabat pemerintah terkait dari Inggris dan Arab Saudi, namun dikritik
kelompok anti-perang yang khawatir jet-jet tempur dan senjata Inggris
digunakan dalam perang di Yaman.
