Rabu, 29 November 2017

Rusia Ajukan Gencatan Senjata 2 Hari di Perbatasan Damaskus

Kondisi di Damaskus, Suriah.

CB, BEIRUT -- Rusia mengajukan dua hari gencatan senjata pada Senin (27/11) terhadap kubu pemberontak utama terakhir di dekat perbatasan ibu kota Suriah, Damaskus.

Wilayah tersebut merupakan tempat dilancarkannya serangan udara pesawat tempur pemerintah dukungan Rusia, selama dua hari, untuk merebut daerah itu. Serangan tersebut menewaskan setidak-tidaknya 41 orang. Kelompok Pemantau Hak Asasi untuk Suriah mengatakan 18 orang tewas akibat pemboman pada Senin dan 23 juga tewas pada peristiwa yang terjadi pada Ahad.

Sedikit-dikitnya 147 orang tewas akibat serangan udara dan tembakan, sejak tentara Suriah, dengan bantuan serangan udara Rusia, memulai serangan untuk mengambil alih kendali Ghouta yang dikuasai pemberontak. Wilayah tersebut telah terkepung sejak hampir dua minggu yang lalu.

Kawasan lahan pertanian berpenduduk padat adalah wilayah besar terakhir di sekitar ibu kota, yang masih dikuasai oleh pemberontak yang bertempur melawan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Di keseluruhan wilayah Suriah, kebanyakan petempur pemberontak telah terusir dari sebagian besar kota dan daerah dalam dua tahun belakangan, sejak Rusia bergabung dalam perang mendukung Bashar.

Ghouta Timur juga merupakan salah satu dari beberapa "daerah penurunan kegiatan perang" di seluruh wilayah Suriah bagian barat, dimana Rusia telah memperantarai kesepakatan untuk meredakan peperangan. Rusia mengusulkan untuk menerapkan gencatan senjata dalam daerah penurunan kegiatan perang untuk Selasa dan Rabu, lapor kantor berita Interfax, mengutip Kementerian Pertahanan Rusia.

"Langkah seperti itu akan meredakan ketegangan di bagian barat daerah penurunan kegiatan perang," kata Letnan Jenderal Sergei Kuralenko, seorang yang bertanggung jawab atas pusat pemantauan gencatan senjata Rusia di Suriah.

Daerah kantong itu telah terkepung oleh pasukan Bashar sejak 2012, namun pengepungan semakin melonggar dalam beberapa bulan belakangan, sejak jalur untuk menyelundupkan makanan ditutup. Para warga kehabisan persediaan makanan, beberapa diantaranya pingsan karena kelaparan dan keadaan tersebut memaksa anak-anak mereka hanya makan pada hari-hari tertentu, kata Program Pangan Dunia PBB dalam laporan pekan lalu.

Pada Senin, 13 peluru kendali menyerang wilayah Damaskus yang dikendalikan pemerintah dan daerah sekitarnya, menurut media pemerintah Suriah, SANA. Empat orang terluka akibat serangan di ibu kota pada Ahad, kata SANA.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

RI-Cina Bahas Kerja Sama Nuklir

Pertemuan Tingkat Tinggi ke-3 di Bidang Hubungan Antarmasyarakat Indonesia dan Cina di Solo.

CB,SOLO -- Pemerintah Indonesia terus membahas kerja sama nuklir dengan Cina. Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, tujuannya pengembangan penggunaan nuklir secara damai adalah terkait pemanfaataanya di bidang energi.

Nasir mengatakan, Indonesia dinilai memiliki teknologi yang unggul di bidang kesehatan dan obat-obatan serta pengembangan makanan. Namun, kecanggihan teknologi belum dimiliki Indonesia dalam hal nuklir terkait energi. Sementara Cina, dia melanjutkan, sudah memiliki keunggulan dalam hal tersebut.

"Jadi ini yang sangat penting karena kita memanfaatkan peluang, kita punya limitation dalam masalah resouces tinggal bagaimana kita senergi dalam resouces itu," kata Nasir.

Dia mengatakan, kerja sama nuklir dengan Cina diharapkan dapat berjalan cepat. Sebab, lanjut dia, teknologi tersebut dapat berjalan baik pada 2019 nanti dan berjalan sukses pada 2025 mendatang.

Kerja sama dalam bidang nuklir dengan Cina sebenarnya sudah dilakukan Indonesia sejak tahun lalu yang masuk dalam bahasan pertemuan tingkat tinggi RI-Cina. Salah satu bahasan dalam pertemuan itu adalah program gabungan pengembangan High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR) antara China Nuclear Engineering Group Corporation (CNEC) dan BATAN.

Pembahasan kelanjutan kerja sama itu kemudian dilanjutkan dalam pertemuan tingkat tinggi tahun ini namun ditunda. Deputy Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono mengatakan, penundaan dilakukan karena masing-masing negara memiliki kepentingan tersendiri. "Dan kita tentu ingin supaya betul-betul clear antara agar keduanya punya manfaat jelas," kata Agus Sartono.

Kendati, Agus mengatakan, kerjasama terkait pengembangan tekonologi HTGR akan kembali dilanjutkan dalam pertemuan tingkat tinggi tahun depan. Bersamaan dengan kerjasama di bidang olahraga yang juga sempat tertunda dan pengembangan sangiran dan pusat peninggalan di Cina yang setara dengan sakiran.

"Juga kerja sama pendidikan dan kebudayaan yang sudah habis di 2015 tapi belum bisa diselesaikan sekarang," katanya.

Sebelumnya, RI-Cina direncanakan menandatangi tujuh bidang nota kesepahaman yang meliputi Kerja Sama Rencana Aksi Tiga Tahun di Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (2018-2020) Pelaksanaan Rencana Pendirian Pusat Penelitian Bersama Indonesia-China di Bidang Konstruksi Pelabuhan serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Kemudian, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Kesehatan, Pelaksanaan Rencana Kerja Sama di Bidang Taman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Film, Kesepakatan untuk Kerja Sama untuk Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai dan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemuda.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Jokowi Menerima Lawatan PM Denmark di Istana Bogor

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen di Istana Bogor. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo beserta Iriana Jokowi menerima kunjungan Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen bersama istri Solrun Løkke Rassmussen di Istana Bogor.

Jokowi mengatakan, ia merasa terhormat menerima kunjungan PM Lars. Indonesia, dua tahun lalu, telah menerima kunjungan Ratu Denmark Margrethe II of Denmark.

Saat itu, Ratu Denmark didampingi 11 delegasi bisnis dan kedua negara menandatangani deklarasi bersama kemitraan inovatif abad ke-21 sebagai tanda era baru hubungan mereka.

“Bagi Indonesia, Denmark merupakan mitra penting di bidang energi terbarukan, lingkungan hidup, dan maritim,” kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (28/11).

Penyambutan dimulai dengan upacara kenegaraan di halaman Istana Bogor, kemudian keduanya berjalan mengecek pasukan, dan menyapa anak-anak sekolah berpakaian adat di sana.

Setelah itu, Jokowi mengajak PM Rasmussen dan Ibu Negara Denmark masuk Istana untuk mengisi dan menandatangani buku tamu kenegaraan.

Sebagai bentuk kedekatan, Jokowi dan PM Denmark menanam bibit pohon meranti tembaga (Shorea Leprosula Miq.) di halaman belakang Istana Bogor.

Mereka kemudian melanjutkan acara dengan menaiki mobil golf bersama menuju ruang bilateral. Berdasarkan pantauan, Jokowi menyetir dan PM Rasmussen duduk di sisi kanannya.

Mobil golf RI 1 itu hanya digunakan dua kepala pemerintahan ini. Sementara itu, pasukan pengamanan berada di belakang menggunakan mobil berbeda.

Keduanya langsung menuju beranda Istana untuk berbicara empat mata. Pembicaraan dilanjutkan di dalam bersama menteri dan perwakilan kedua negara.

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menlu Retno Marsudi, MenESDM Ignasius Jonan, dan Menkes Nila Moeloek.

Dalam kesempatan itu, PM Rasmussen berterima kasih atas kesempatan dan penyambutan yang diberikan kepadanya, istri, serta delegasi Denmark.

“Saya pernah ke sini sebelumnya empat tahun lalu dan saya sangat senang sekali dan bahagia bisa kembali,” kata PM Denmark.

Ia mengatakan, hubungan kedua negara yang telah dibangun sejak 1950 akan dipererat melalui kunjungan ini.

Di saat kedua kepala pemerintahan melakukan bilateral, Iriana dan Solrun berkeliling melihat karya seni khas Indonesia seperti batik.

Setelah melakukan sejumlah rangkaian kenegaraan, Jokowi akan mengantarkan Lars dan Solrun meninggalkan Istana melalui Kebun Raya Bogor.

PM Rasmussen dan Ibu Negara Denmark akan mengunjungi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di kawasan Cideng, Jakarta Pusat.

Hal ini menjadi tindak lanjut kedatangan Ratu Denmark Margrethe II ke Indonesia pada 2015, LEGO,perusahaan mainan asal Denmark, berkomitmen melengkapi 267 RPTRA di DKI Jakarta.

RPTRA itu rencananya dibangun dengan mainan balok-balok edukatif mereka. LEGO juga telah memberikan pelatihan bagi 160 pengelola RPTRA tahun lalu.

Hal itu dikarenakan Ibu Negara Solrun Rasmussen merupakan seorang guru dan ingin menyaksikan langsung interaksi anak-anak selama berada di RPTRA. Beliau akan ditemani pejabat perwakilan kantor Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Pusat.

Credit cnnindonesia.com

IORA-Gerakan Non-Blok Perkuat Kerja Sama Ekonomi Biru

Menlu RI Retno Marsudi menyaksikan penandatangan kerja sama antara Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) diwakili Sekjen IORA KV Bhagirath dan Pusat Pelatihan Kerja Sama Selatan-Selatan Gerakan Non-Blok (NAM SSCC) diwakili Direktur NAM SSCC, Prianti Gagarin Singgih-Djatmiko di Kemenlu RI, Selasa (28/11). (Kemlu RI)

Jakarta, CB -- Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) dan Pusat Pelatihan Kerja Sama Selatan-Selatan Gerakan Non-Blok (NAM SSCC) sepakat memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi hingga pemberdayaan wanita. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau MoU antara kedua organisasi internasional yang diteken di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (28/11).

"Kami berharap MoU ini dapat menjadi tonggak untuk membahas sejumlah penguatan kerja sama dengan NAM, terutama di bidang ekonomi biru, pemberdayaan perempuan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), tanggap bencana, serta isu perubahan iklim," kata Sekretaris Jenderal IORA, KV Bhagirath, seusai penandatanganan MoU.

Bagirath mengatakan, pengembangan ekonomi biru menjadi prioritas IORA demi memaksimalkan perairan dan laut sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi negara anggota. Sebab, sebagian besar wilayah negara IORA dikelilingi dan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Dengan ditandatanganinya MoU tersebut, tuturnya, pakar-pakar IORA dan NAM juga bisa melahirkan inovasi baru melalui berbagai penelitian yang berguna untuk memperkuat kerja sama kedua organisasi internasional, khususnya terkait isu-isu teknis seperti perubahan iklim, energi terbarukan, hingga pengelolaan limbah laut yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan ekonomi biru ke depannya di kawasan.

Lebih lanjut, Bhagirath berharap kesepakatan MoU ini bisa membawa Indonesia lebih dekat lagi dengan IORA. Sejauh ini, paparnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif berperan dalam memperkuat kerja sama antara negara IORA dengan salah satunya berhasil menggelar Konferensi Tingkat Tinggi pertama IORA di Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Direktur NAM SSCC, Prianti Gagarin Singgih-Djatmiko mengatakan selain kerja sama penguatan ekonomi biru, upaya pemberdayaan wanita menjadi salah satu prioritas dalam MoU tersebut.

Sebab, menurutnya, keberhasilan pengembangan ekonomi biru tak bisa lepas dari peran wanita di dalamya karena sebagian besar tenaga kerja di sektor perikanan maupun kelautan merupakan kaum perempuan.

Dengan memperkuat upaya pemberdayaan wanita, Ia berharap, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai dan desa-desa yang tentunya bisa ikut berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

"Pemberdayaan perempuan saat ini sudah menjadi pembahasan di berbagai forum baik regional maupun internasional. Karena itu kita perlu memperkuat isu ini yang berkaitan juga dengan tujuan kita yaitu memaksimalkan pengembangan ekonomi biru di kawasan," kata Prianti, mantan Duta Besar RI untuk Venezuela tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Pentagon janji lebih transparan tempatkan tentara di luar negeri

Pentagon building. (pentagonmemorial.org)

Washington (CB) - Pentagon pada Senin (27/11) berjanji untuk bersikap setransparan mungkin tentang berapa banyak tentara yang ditugaskan di luar negeri, setelah sebuah agensi menerbitkan angka sangat tidak sesuai dari jumlah resmi yang dirilis.
Menurut sebuah laporan triwulanan dari Pusat Data Ketenagakerjaan Pentagon, pada 30 September, militer Amerika Serikat (AS) memiliki 15.298 tentara di Afghanistan, 8.892 di Irak dan 1.720 di Suriah.
Angka tersebut -- terutama untuk Irak dan Suriah -- sangat tidak sesuai dengan apa yang Pentagon katakan selama beberapa bulan.
AFP melansir, secara resmi, militer AS hanya memiliki 503 tentara di Suriah dan 5.262 di Irak.
Angka tersebut mencerminkan apa yang militer sebut sebagai "tingkat manajemen kekuatan" -- sebuah warisan era Barack Obama, yang menetapkan batasan ketat mengenai jumlah tentara yang ditempatkan di Timur Tengah.
Pentagon menemukan cara-cara kreatif untuk tetap berada di dalam batas-batas angka tersebut -- bahkan ketika penempatan pasukan jelas meningkat -- dengan tidak menghitung beberapa misi jangka pendek dan tidak memasukan sejumlah kategori personel tertentu.
Ketika ditanya tentang ketidaksesuaian tersebut, juru bicara Pentagon, Kolonel Rob Manning mengatakan: "Kami tidak dalam titik ketika kami dapat membuat pengumuman (mengenai jumlah pasukan) yang berbeda dari yang sudah kami nyatakan sebelumnya."
Namun, dia berjanji untuk terus terbuka mengenai berapa banyak tentara yang ditugaskan, mengatakan janji yang sama seperti Menteri Pertahanan James Mattis tahun ini.

Credit antaranews.com

Rusia Khawatirkan Ketegangan di Teluk Arab

Sergey Lavrov

CB, MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, negaranya sangat prihatin dengan ketegangan dan krisis yang saat ini tengah membekap Teluk Arab. Menurutnya, konflik kepentingan yang menjadi pemicu terjadinya krisis berpotensi menghancurkan kerja sama multilateral yang telah terbangun.

"Kami khawatir tentang meningkatnya ketegangan di antara negara-negara Teluk, tidak hanya terhadap Iran tapi juga di antara monarki Arab," kata Lavrov dalam pertemuan Dewan Urusan Internasional Rusia di Moskow, Selasa (28/11), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Menurutnya, pergolakan yang terjadi di antara negara-negara Arab saat ini, membuat krisis kemanusiaan di beberapa negara di sama semakin parah. "Dalam keadaan seperti ini, krisis serius di Libya, Irak, dan Yaman terus berlanjut," katanya.
Hal ini, kian diperburuk dengan masih adanya kelompok milisi atau teroris yang menebar ancaman di beberapa negara Arab. "Meskipun teroris yang aktif di sana telah mengalami pukulan yang signifikan, pengalaman bermanfaat yang didapat oleh berbagai kekuatan belum menghasilkan koalisi kontraterorisme global yang didukung PBB," ujar Lavrov.

Bila situasi di wilayah Arab tak berubah dan kian memburuk, Lavrov menilai, hal tersebut berpotensi merusak kesepakatan dan kerja sama multilateral yang telah tercapai, salah satunya, misalnya, adalah kesepakatan nuklir Iran. "Beberapa kesepakatan besar yang kami anggap sebagai contoh kerja sama multilateral yang konstruktif sekarang dalam bahaya," kata Lavrov.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kata Rouhani, Saudi Jadikan Iran Musuh untuk Tutupi Kekalahannya

TEHERAN - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Arab Saudi menghadirkan Iran sebagai musuh karena ingin menutupi kekalahan di wilayah Arab. Komentar Rouhani muncul setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyebut Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai Hitler baru di Timur Tengah.

”Arab Saudi tidak berhasil di Qatar, tidak berhasil di Irak, di Suriah dan baru-baru ini di Lebanon. Di semua area ini mereka tidak berhasil,” kata Rouhani dalam wawancara langsung di stasiun televisi pemerintah, yang dikutip Rabu (29/11/2017).

”Jadi mereka ingin menutupi kekalahannya,” ujar Rouhani.

Kedua negara yang telah memutusakan hubungan diplomatik ini telah terlibat perseteruan dalam berbagai krisis di Timur Tengah. Dalam krisis Suriah, Riyadh mendukung pemberontak atau oposisi, sedangkan Teheran mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad.

Kemudian, dalam krisis Yaman, Saudi mendukung pemerintah Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi. Sedangkan Iran dianggap mendukung pemberontak Houthi.

Ketegangan kedua negara juga memanas pada bulan ini ketika Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri mengumumkan pengunduran dirinya dari stasiun televisi di Riyadh.

Faksi Hizbullah Lebanon yang merupakan sekutu Iran menuding pengunduran Hariri merupakan rekayasa yang dilakukan pihak berwenang Saudi. Namun, tudingan itu dibantah pihak Riyadh.

Hariri yang telah pulang ke Lebanon pekan lalu akhirnya menunda pengunduran dirinya. Namun, dia terus mengkritik Hizbullah. Hariri meminta faksi politik dan militer Lebanon itu tidak mencampuri urusan internal negara-negara Arab.

Rouhani dalam wawancara di televisi tersebut mengatakan, Iran, Irak, Suriah dan Rusia yang membentuk garis perlawanan di wilayah Arab telah bekerja menuju stabilitas dan mencapai ”prestasi besar”.

Credit sindonews.com

Jual Senjata ke Saudi, Pemerintah Yunani Dikecam

Bendera Yunani/ilustrasi

CB, ATHENA -- Sebuah perselisihan politik di Yunani mengenai kesepakatan senjata kontroversial dengan Arab Saudi semakin dalam. Politisi oposisi dan kritikus mengecam rencana untuk menjual rudal surplus dan bom senilai senilai 66 juta euro ke negara Teluk Arab.

Dilansir dari Aljazirah, Selasa (28/11), politikus oposisi telah menuduh pemerintah, yang saat ini dipimpin oleh partai kiri Syriza, tidak mengikuti prosedur yang tepat untuk sebuah kesepakatan internasional. Sementara itu para kritikus juga telah mengecam penjualan senjata ke sebuah negara yang terlibat dalam perang.

Arab Saudi saat ini memimpin sebuah koalisi negara di negara tetangga Yaman, negara termiskin di wilayah Arab. Legislator dari New Democracy, partai oposisi kanan tengah mengklaim Menteri Pertahanan Panos Kammenos secara ilegal mempekerjakan seorang broker swasta untuk menegosiasikan persyaratan kesepakatan dengan Arab Saudi. Tuduhan ini ditolak oleh menteri pertahanan.

Hukum Yunani menetapkan kesepakatan semacam itu harus ditangani oleh pejabat pemerintah. New Democracy sebelumnya meminta Kammenos membatalkan kesepakatan tersebut. Mereka mengatakan kesepakatan tersebut bersifat provokatif dan telah dilaksanakan tanpa adanya transparansi.

Selama debat sengit di parlemen Yunani pada Senin, pemimpin New Democracy Kyriakos Mitsotakis menyerukan penyelidikan atas kesepakatan senjata dan dugaan peran broker swasta.

Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Alexis Tsipras menuduh New Democracy menggunakan kesepakatan tersebut untuk menyerang pemerintah.

Tsipras mengklaim broker tersebut, Vassilis Papadopoulos nasional Yunani dibeli oleh Arab Saudi, sebuah pernyataan yang sebelumnya ditolak oleh negara tersebut dalam pernyataan media.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Gunakan Video Infitada, Pertemuan Aliansi Militer Bentukan Saudi Tuai Kecaman

RIYADH - Orang-orang di negara Arab dan Palestina melemparkan kecaman keras terhadap pertemuan Aliansi Militer Islam yang dibentuk oleh Arab Saudi. Kecaman yang muncul di media sosial ini terkait dengan digunakannya cuplikan video intifada dalam promosi melawan terorisme dalam pertemuan itu.

Melansir Al Jazeera pada Selasa (28/11), video itu diketahui adalah cuplikan dari intifada, atau kebangkitan perlawanan Palestina terhadap Israel pada tahun 2001 lalu. Dalam video itu terlihat pasukan perlawanan di Gaza sedang berbalas tembakan dengan tentara Israel.

"Citra dari video yang diperlihatkan pada sesi pembukaan 'Dewan menteri pertahanan Koalisi Islam untuk Memerangi Terorisme' di Arab Saudi berasal dari tahun 2001 dan merupakan pejuang perlawanan Palestina yang bentrok dengan tentara pendudukan di selatan Yerusalem. Bagi mereka yang terburu-buru menormalkan pekerjaan, itu akan selalu terjadi: perlawanan bukanlah terorisme," kata seorang pengguna twitter dengan akun @mohammed-mdn.

Pengguna twitter lainnya menuturkan, menggunakan cuplikan video itu untuk mecintrakan upaya melawan terorisme adalah sebuah upaya yang merendakahkan perlawanan terhadap pendudukan.

"Orang-orang tidak peduli apa kriteria Anda untuk mengklasifikasikan terorisme. Noramlisasi hubungan dengan Israel sama dengan terorisme. Resistensi Palestina memiliki lebih banyak penghargaan daripada Anda," kata pengguna twitter lainnya.

Saudi sendiri sebagai tuan rumah pertemuan yang dihadiri oleh 41 negara Islam tersebut sejauh ini belum memberikan pernyataan mengenai hal ini.

Credit sindonews.com

Jet Turki Gempur Posisi Kurdi di Irak

CB, Jakarta - Militer Turki mengatakan, jet tempur mereka menggempur posisi kelompok pemberontak Kurdi di Irak Utara, Senin.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa, 28 November 2017, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki mengatakan, serangan udara itu dilancarkan pada Senin, 27 November 2017, di Asos, Irak, kawasan pegunungan dekat perbatasan dengan Turki.

Tentara Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berjaga di dekat tank militer AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said

"Gempuran itu berhasil menghancurkan 41 sasaran termasuk tempat berteduh dan terowongan milik kelompok teror tersebut," bunyi pernyataan militer Turki seperti dikutip TRT World.

Militer Turki menerangkan lebih lanjut, pesawat perang dan jet tanpa awak terlibat dalam serangan udara tersebut. "Mereka kembali dengan selamat ke pangkalan militer."
Pemberontak Turki yang tergabung ke dalam PKK dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa
.

Seorang anak KUrdi Irak memegang cairan infus saat berada di kamp pengungsian Cukurca, Turki, 18 April 1991. Pada tahun 1991 Srdjan Zivulovic didokumentasikan pengungsi di Cukurca yang telah lolos dari operasi militer pemerintah Saddam Hussein. REUTERS/Srdjan Zivulovic
Selama lebih dari tiga dekade, mereka melakukan teror melawan Turki mengakibatkan tidak kurang dari 40 ribu orang tewas.

Sejak kelompok PKK ini melakukan perlawanan bersenjata terhadap Turki pada Juli 2015, lebih dari 1.200 orang tewas termasuk pasukan keamanan dan warga sipil.

Credit TEMPO.CO

Macron Kunjungi Afrika untuk Perbaiki Hubungan

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

CB, OUAGADOUGOU -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam masa penjajahan kolonial Prancis selama kampanye kepresidenannya. Banyak pihak percaya, terpilihnya Macron sebagai presiden akan membangun hubungan baru antara Prancis dengan Afrika.

Macron tertarik mengakhiri pengaruh Prancis selama 60 tahun di negara-negara bekas koloninya. Presiden termuda Prancis ini melakukan kunjungan ke Afrika, pada Selasa (28/11), dan menjanjikan perubahan.

Ia membawa pesan pendekatan paternalistik Paris ke Afrika, yang dikenal sebagai Francafrique, saat ini sudah berakhir. Macron memang bukan pemimpin Prancis pertama yang mengklaim akan melepaskan masa lalu negaranya, namun ia sangat ingin meyakinkan Afrika ia sangat bersungguh-sungguh dengan ucapannya.

Dalam waktu kurang dari dua tahun Macron telah mengubah lansekap politik Prancis, dengan mematahkan dominasi partai tradisional dan memenuhi parlemen dengan masyarakat sipil. Kebijakannya ini menarik pemilih Prancis yang telah muak dengan politisi arus utama.

Di Afrika, Macron berharap ia bisa merayu negara-negara yang telah dikecewakan oleh Prancis, seperti Burkina Faso dan Pantai Gading. Istana Elysee mengatakan Macron sadar tugas tersebut tidak akan mudah dilakukan.

Dilansir dari Aljazirah, Burkina Faso mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada 1960, namun ikatan keduanya tidak pernah terputus total. Banyak warga Burkina Faso yang marah karena Prancis membantu mantan Presiden Blaise Compaore melarikan diri dari negara itu pada 2014.

Compaore terpaksa melarikan diri setelah demonstrasi massa terjadi di jalanan untuk melawan 27 tahun pemerintahannya yang semakin otoriter. Ouagadougou meminta Prancis mengekstradisi Compaore dan juga saudaranya sehubungan dengan pembunuhan seorang jurnalis pada 1998.

Kunjungan Macron akan fokus pada para pemuda, setelah sebelumnya ia menyebut Afrika sebagai benua masa depan. Macron akan membawa isu inovasi, pekerjaan, dan olahraga, daripada isu bantuan pembangunan.

Dia akan menyampaikan pidato di depan mahasiswa di sebuah universitas, mengunjungi sekolah-sekolah, dan melakukan tur taman tenaga surya terbesar di Afrika Barat. Hal ini akan menandai komitmennya untuk melestarikan benua Afrika bagi generasi mendatang.

'Pemuda' juga akan menjadi tema dalam pertemuan Uni Eropa dan Uni Afrika pekan ini di Abidjan, yang akan dihadiri oleh Macron. Tidak ada pemimpin negara yang tidak setuju mengenai pentingnya meyakinkan generasi muda akan masa depan yang baik.

Namun hal itu berbanding terbalik dengan banyaknya pemuda Afrika yang diperdagangkan sebagai budak di Libya. Banyak dari mereka yang awalnya melarikan diri dari konflik, kekeringan, kelaparan, kekerasan, kemiskinan, untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Mereka kemudian memutuskan bermigrasi ke Eropa dan harus menempuh perjalanan yang berbahaya sehingga yang tidak kuat bertahan dalam perjalanan, akan terancam diperdagangkan sebagai budak.

Macron telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Libya, seperti pemimpin Eropa lainnya, dia juga ingin imigrasi ilegal segera dihentikan.

Macron berharap saat dia berada di perhentian terakhirnya di Ghana, ia mampu mengubah pemikiran beberapa negara Afrika mengenai niat Prancis. Untuk Ghana, Macron ingin agar negara ini berpikir mereka bukan bekas koloni Prancis, juga bukan francophone, melainkan negara demokrasi yang dinamis dan inovatif.

Credit republika.co.id

Tentara Prancis di Burkina Faso Dilempari Granat

Granat. Ilustrasi

CB, PARIS -- Sebuahgranat dilemparkan ke arah tentara Prancis di ibu kota Burkina Faso di Ouagadougou, sesaat sebelum Presiden Emmanuel Macron datang ke kota tersebut. Akibatnya tiga warga sipil terluka.

Granat itu dilemparkan pada Senin (27/11) malam waktu setempat. Menurut sumber dari departemen keamanan, granat itu dilemparkan beberapa jam sebelum Macro ndijadwalkan menjadi pembicara di universitas di Ouagadougou.

Dilaporkan dua orang memakai tudung melemparkan granat dari sepeda motor sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Namun tidak ada komentar langsung mengenai kejadian di kantor Macron.

Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel akan menghadiri pertemuan puncak Uni Eropa-Afrika di Abidjan pekan ini dengan fokus pembahasan pada bidang pendidikan, investasi pada generasi muda dan pembangunan ekonomi. Hal ini untuk mencegah adanya pengungsian dan imigran karena faktor ekonomi, agar tidak melakukan perjalanan berbahaya melintasi Laut Tengah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bangladesh Hukum Mati 139 Pemberontak

CB, Jakarta - Pengadilan Tinggi Bangladesh menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman mati terhadap 139 pengawal perbatasan yang melakukan pemberontakan.
"Akibat ulah mereka pada 2009 tersebut, setidaknya 74 orang tewas termasuk 57 komandan militer," tulis The State dalam laporannya, Senin, 28 November 2017.

Tentara militer Bangladesh menyiapkan kendaraan berat, tank saat berjaga di sekitar cafe saat terjadinya serangan oleh kelompok bersenjata di di Dhaka, Bangladesh, 1 Juli 2016. Saat ini, kelompok bersenjata tersebut masih menyandera sejumlah pengunjung. (AP Photo)

Sebelumnya, pada 2013, Pengadilan Negeri di Bangladesh menjatuhkan hukuman mati terhadap 152 orang karena memberontak.
Namun mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sehingga hukuman untuk delapan orang diturunkan menjadi penjara seumur hidup, sedangkan empat lainnya dibebaskan.
Adapun salah seorang di antara terdakwa meninggal sebelum Pengadilan Tinggi mengambil keputusan.
"Jumlah total pemberontak yang diadili 846 orang, sebagian besar terdiri dari pengawal perbatasan," The State melaporkan.

Sejumlah aparat militer Bangladesh berjaga di lokasi terjadinya serangan oleh kelompok bersenjata di sebuah restaurant di Dhaka, Bangladesh, 1 Juli 2016. Serangan yang menyebabkan 24 orang tewas dan puluhan lain luka-luka ini diketahui dilakukan oleh sekitar 8-9 orang bersenjata api. REUTERS
Para penjaga perbatasan itu melakukan pemberontakan pada 25-26 Februari 2009, dua bulan setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina dilantik. Hasina kembali berkuasa di Bangladesh pada 2014.
Menurut tiga hakim yang mengadili perkara ini, para penjaga perbatasan tersebut layak mendapatkan hukuman mati karena karena melakukan aksi brutal dan pembunuh berdarah dingin.

"Mereka dapat mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung," kata Jaksa Agung Mahbubey Alam.
Pengacara terdakwa, Aminul Islam, mengatakan, dia akan menyarankan kepada para kliennya mengajukan kasasi setelah menerima seluruh keputusan Pengadilan Tinggi Bangladesh.

Credit TEMPO.CO

Kapal Selam Argentina yang Hilang Dilaporkan Korsleting

Kapal selam Argentina. (Reuters)

Jakarta, CB -- Dalam pesan terakhirnya, awak kapal selam Argentina yang hilang sempat melaporkan kebakaran karena korsleting yang diakibatkan air laut.

Kontak terakhir dengan ARA San Juan terjadi pada 15 November lalu. Kini, 15 negara ikut serta dalam pencarian kapal selam yang membawa 44 awak itu.

Stasiun televisi A24, sebagaimana dikutip AFP pada Senin (28/11), menyebut para awak kapal melaporkan bahwa air laut masuk melalui sistem ventilasi, mengakibatkan kapal bertenaga diesel-elektrik itu korsleting dan kebakaran.

Sementara itu, juru bicara angkatan laut, Enrique Balbi mengatakan bahwa kapal selam tersebut sempat diperintahkan kembali ke pangkalannya di Mar del Plata setelah melaporkan hal tersebut.

"Mereka mesti mengisolasi baterai dan terus berlayar di bawah laut menuju Mar del Plata menggunakan baterai lainnya," kata Balbi sebagaimana dikutip Reuters.

Operasi pencarian diperluas hingga radius 35 kilometer dari area yang berada sekitar 400 kilometer lepas pantai Argentina. Di sana, sempat terdeteksi ledakan yang diduga berasal dari kapal selam tersebut.

"Sayangnya, kami masih belum menemukan atau mendeteksi Kapal Selam San Juan," kata juru bicara Angkatan Laut Enrique Balbi di Buenos Aires, dikutip AFP.

Tiga awak kapal San Juan secara ajaib selamat dari tragedi. Seorang di antaranya dipulangkan ke keluarga untuk mendampingi ibunya yang sakit, satu lagi dipindahtugaskan ke Peru, sementara yang terakhir ditugaskan menjalankan tanggung jawab administrasi.

Kehilangan kapal selam ini menjadi pukulan telak bagi militer Argentina yang sejak sebelumnya sudah kekurangan peralatan pertahanan.

Credit cnnindonesia.com

Dua belas hari menghilang, kapal selam Argentina belum ditemukan

Anggota Angkatan Laut Amerika Serikat di atas kapal pacu Boed P-8A Poseidon, melihat ke Samudera Atlantik Selatan saat mencari kapal selam ARA San Juan yang hilang di laut, Argentina pada 22 November 2017. Gambar yang diambil pada 22 November 2017. REUTERS / Magali Cervantes (REUTERS)

Bahia Blanca (CB) - Armada kapal internasional dengan dukungan pesawat terbang, Senin (27/11), kembali menyisir Samudra Atlantik Selatan untuk mencari keberadaan kapal selam Argentina yang menghilang selama 12 hari terakhir dengan fokus pencarian lokasi terakhir keberadaan kapal tersebut, tempat terdeteksinya ledakan.

Sebanyak 15 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Prancis, membantu mencari kapal selam ARA San Juan, yang mengangkut 44 awak. Kapal tersebut terakhir kali melakukan kontak dengan Angkatan Laut Argentina pada 15 November.

Operasi pencarian dilakukan dalam radius 35 kilometer dari kawasan sekitar 402 kilometer dari pesisir Argentina, di sekitar lokasi terjadinya ledakan yang diduga menjadi pemicu tenggelamnya kapal.

"Sayangnya kami masih belum dapat menemukan atau mendeteksi kapal selam San Juna," ujar juru bicara Angkatan Laut Enrique Balbi, Senin, di Buenos Aires sebagaimana dilaporkan AFP.

Balbi juga mengungkapkan kapal intelijen Yantar milik Angkatan Laut Rusia, yang dilengkapi dengan kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman 6.000 meter, akan tiba untuk membantu operasi pencarian pada 5 Desember mendatang.

Credit antaranews.com

Menlu AS Tuduh Rusia Gunakan Nuklir untuk Dominasi Global

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menuduh Rusia menggunakan senjata nuklir untuk menegaskan dominasi global-nya dan menghidupkan kembali ancaman Perang Dingin. Menurutnya, kedua negara belum saatnya kerja sama dalam kontraterorisme.

Berbicara di Woodrow Wilson Center di Washington DC pada hari Selasa, Tillerson mengatakan bahwa Rusia menggunakan persenjataan nuklirnya untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Sebagai contoh, kata dia, invasi terhadap Georgia pada tahun 2008 dan Crimea pada tahun 2014.

”Dengan berakhirnya Perang Dingin, ancaman yang akan dihadapi setiap orang selama 70 tahun itu kini semakin berkurang. Yang sekarang kita sadari adalah tidak,” kata Tillerson.

”Ini masih menentukan dirinya sendiri; masih mencari perannya atas nama Rusia,” lanjut Tillerson, seperti dikutip Russia Today.

Tillerson juga mengkritik Rusia karena telah membantu rezim Pemerintah Suriah—yang dia sebut mengabaikan warga negaranya sendiri—dalam pertempuran melawan Islamic State (ISIS), al-Qaeda, dan kelompok teroris lainnya.

Rusia melakukan intervensi militer di Suriah pada tahun 2015 atas permintaan Presiden Bashar al-Assad. Bantuan Moskow dan Hizbullah Lebanon telah membuat perubahan drastis di Suriah di mana rezim Assad menikmati kemenangan.

Meski menuduh Rusia memiliki agenda untuk mendominasi kekuatan global, Tillerson mengatakan bahwa AS dan Rusia masih bisa bekerja sama untuk mengalahkan ISIS.

”Sehubungan dengan Rusia, ada area kerja sama. Kami bekerja keras di Suriah untuk mengalahkan ISIS dan kami berada di titik puncak untuk meraih ISIS,” ujarnya.

Tillerson mengatakan bahwa Rusia sangat ingin bekerja sama dengan AS dalam upaya kontraterorisme, namun pemerintah Trump menolak untuk mengejar opsi tersebut.

”Ada banyak bidang kerja sama dengan Rusia, dan mereka memiliki banyak orang lain yang ingin bekerja sama dengan kita. Kami hanya tidak berpikir bahwa ini sudah waktunya untuk melakukan itu,” paparnya.

Diplomat Washington itu melanjutkan, AS mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan Rusia di Afghanistan. “Ada peluang untuk kerja sama di Afghanistan. Kami belum sampai pada apa yang mungkin terjadi, tapi kami membicarakannya,” katanya.

Credit sindonews.com

NATO: Rusia dan China Bangkit, Risiko Perang Lebih Tinggi

BERLIN - NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara melihat kekuatan militer China dan Rusia yang bangkit akan menimbulkan tantangan bagi aliansi tersebut di tahun-tahun mendatang. Menurut aliansi pimpinan Amerika Serikat (AS) tersebut, bangkitnya militer kedua negara itu membuat risiko perang antarnegara jadi lebih tinggi.

Penilaian NATO itu muncul dalam laporan empat tahunannya. Dalam laporan tersebut, kebangkitan militer dua negara rival AS itu dapat memicu perlombaan senjata ala Perang Dingin.

Laporan itu mengidentifikasi 20 tren global yang cenderung mempengaruhi aliansi sampai tahun 2035, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), pengembangan teknologi, perubahan iklim dan ketidaksetaraan yang meningkat.

Komandan Tertinggi Transformasi NATO, Jenderal Denis Mercier, mengatakan kepada Reuters bahwa laporan tersebut menunjukkan risiko perang antarnegara yang lebih tinggi daripada laporan yang diterbitkan tahun 2013.

”Kami melihat peningkatan yang cukup besar dalam risiko konflik antarnegara di bagian utama,” kata Mercier dalam sebuah wawancara di sela-sela Konferensi Keamanan Berlin.

”Dengan kesadaran global lebih penting daripada sebelumnya, kita harus siap menghadapi skenario apapun,” kata Mercier, yang dilansir Rabu (29/11/2017).

Masih menurut laporan empat tahunan NATO, pembelanjaan pertahanan mulai meningkat setelah aneksasi Rusia atas wilayah Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Aliansi itu meyakini, kenaikan belanja pertahanan akan terus meningkat sampai tahun 2045.

“Kenaikan tersebut dapat menciptakan dilema keamanan dan memulai perlombaan senjata, seperti yang terjadi selama Perang Dingin,” ujar Mercier.

Mercier mengatakan, NATO sudah bekerja untuk memperluas kemampuannya dalam domain siber. ”Di NATO, kita berada dalam serangan permanen di dunia maya,” katanya. Dia mengklaim aliansi tersebut terbukti cukup baik untuk melindungi dirinya sendiri sejauh ini.

Credit sindonews.com

Dekati Perbatasan Rusia, Pesawat Mata-mata AS Dicegat Jet Tempur Su-30

MOSKOW - Militer Moskow melesatkan pesawat jet tempur Su-30 setelah mendeteksi pesawat mata-mata Poseidon Amerika Serikat (AS) mendekati perbatasan Rusia dengan kecepatan tinggi. Pesawat mata-mata itu dicegat dan dikawal menjauh dari perbatasan Rusia.

Kejadian itu diungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat mata-mata AS terdeteksi ketika terbang di atas Laut Hitam sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

”Setelah bergerak mendekat, jet tempur Rusia (Su-30) terbang di atas objek dan secara visual mengidentifikasinya sebagai pesawat pengintai Amerika Serikat, Poseidon,” bunyi pernyataan kementerian itu, seperti dikutip Russia Today, semalam (28/11/2017).

Dalam pengumumannya hari Selasa, kementerian tersebut tidak menjelaskan tanggal kejadian tersebut.

Pada bulan Oktober, komandan yang bertanggung jawab atas Angkatan Udara Rusia di Distrik Militer Selatan, Jenderal Viktor Sevostyanov, mengungkapkan bahwa pesawat tak berawak AS, terutama Global Hawks, melakukan lebih dari 100 misi pengintaian di wilayah Laut Hitam sepanjang tahun ini. Rute utama dari pesawat mata-mata terletak di dekat Semenanjung Crimea dan pesawat tersebut terbang hanya berjarak 10-15 km dari perbatasan Rusia.

Ini bukan pertama kalinya Rusia harus melesawat sejumlah pesawatnya dalam menanggapi pesawat asing yang terdeteksi di dekat perbatasannya.

Pada bulan Juni, sebuah pesawat jet Su-27 Rusia menghalau jet tempur F-16 NATO saat pesawat tersebut mendekati pesawat yang membawa Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu dalam perjalanan ke Provinsi Kaliningrad, Rusia barat.

Sebelum itu, pesawat mata-mata RC-135 AS yang terbang di atas Laut Baltik membuat ”putaran provokatif” terhadap jet Su-27 Rusia, yang dikirim untuk misi pencegatan.

Baik Pentagon maupun Pemerintah Washington hingga kini (29/11/2017) belum merespons atas pencegatan pesawat mata-matanya yang mendekati perbatasan Rusia.

Credit sindonews.com

Jet Rusia Lakukan Manuver Berbahaya saat Cegat Pesawat AS

Ilustrasi P-8A Poseidon. (U.S. Navy via Reuters)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa jet tempur Su-30 Rusia melakukan manuver berbahaya ketika mencegat pesawat militer Washington, P-8A Poseidon, yang sedang terbang di atas Laut Hitam.

Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Michelle Baldanza, mengatakan bahwa SU-30 itu tiba-tiba melintas di depan pesawat AS dari arah kanan ke kiri.

Saat insiden selama 24 menit itu terjadi, SU-30 dan P-8A Poseidon hanya berjarak 50 kaki. Selama melakukan manuver itu, awak Su-30 juga mengaktifkan mesin pembuangan atau afterburners yang kerap mengeluarkan api.

“Aksi tidak aman ini tentunya berpotensi menimbulkan bahaya serius dan cedera bagi awak pesawat yang terlibat,” ujar Baldanza.

Menurut Baldanza, P-8A Poseidon terpaksa berbalik 15 derajat dan mengalami turbulensi yang sangat keras. Awak P-8A Poseidon pun mengaktifkan transponder, radar sinyal yang digunakan untuk mengetahui posisi pesawat ketika berada di angkasa.

“Pesawat militer AS tengah beroperasi di wilayah udara internasional pada Sabtu pekan lalu dan tidak melakukan hal apa pun yang memicu manuver jet tempur Rusia tersebut,” kata Baldanza, sebagaimana dikutip CNN.

Insiden ini bukan yang pertama terjadi antara pesawat militer AS dan Rusia. Pada awal Juni lalu, Rusia mengerahkan jet tempur untuk mencegat pesawat pengebom AS yang dilaporkan melintas di Laut Baltik, dekat perbatasan negaranya.

AS mengatakan pesawat pengebom itu terbang di wilayah udara internasional dalam suatu operasi rutin.

Kawasan Baltik dan Laut Hitam menjadi wilayah rentan insiden pencegatan pesawat kedua negara, terutama setelah Rusia meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut pasca-pencaplokan Crimea pada 2014.

Sejak itu, militer AS dan NATO makin gencar beroperasi di wilayah tersebut untuk mengantisipasi pergerakan militer Rusia.

Credit cnnindonesia.com

PBB Minta Myanmar Serahkan Laporan Kejahatan Seksual

Remaja Rohingya, Noor (18 tahun) mengaku mengalami perkosaan beramai-ramai oleh tentara Myanmar.

CB, JENEWA -- Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan meminta Myanmar melaporkan kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan pasukan keamanannya terhadap perempuan Rohingya. Myanmar diberi tenggat waktu enam bulan untuk menyusun dan menyerahkan laporan tersebut.

Komite tersebut meminta Myanmar merinci informasi terkait kasus kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan keamanannya. "Dan untuk memberikan rincian tentang jumlah perempuan dan anak perempuan Rohingya yang telah terbunuh atau telah meninggal karena penyebab non-alami lainnya selama wabah kekerasan terakhir," kata komite dalam sebuah pernyataan, Selasa (28/11).

Salah satu anggota dalam komite tersebut adalah Nahla Haidar. Dia mengatakan, laporan yang diminta kepada Myanmar terkait kasus kejahatan seksual ini akan menjadi laporan luar biasa. "Kami meminta laporan yang luar biasa dari sebuah negara ketika situasi pelanggaran serius, besar, serta sistematis terjadi dan isu-isu ini relevan dengan mandat Komite," ujar Haidar.

Haidar mengaku, pihaknya secara khusus mencari informasi tentang batalion yang melakukan pembantaian dan pemerkosaan terhadap Rohingya. Yakni ketika operasi militer digelar di Rakhine pada 25 Agustus lalu. Dia menilai, batalion tersebut telah memanfaatkan metode penyiksaan dan pemerkosaan sebagai senjata perang yang sistematis.

Di sisi lain, komite, kata dia, juga ingin mengetahui apakah pasukan keamanan Myanmar diberikan instruksi bahwa penyiksaan, kekerasan seksual, dan pengusiran dilarang dilakukan ketika menggelar operasi di Rakhine. Dan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan diadili dan dihukum.

Haidar mengatakan, permintaan laporan luar biasa ini bertujuan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis dan konflik. Myanmar diberi tenggat waktu enam bulan untuk menyusun dan menyerahkan laporan tersebut. Laporan ini nantinya akan diberikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Kekerasan di negara bagian Rakhine telah menyebabkan lebih dari setengah juta etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Amerika Serikat telah menyebut operasi militer Myanmar di Rakhine merupakan pembersihan etnis. Kendati demikian, klaim itu ditolak oleh militer Myanmar.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Oxford Secara Resmi Cabut Penghargaan untuk Suu Kyi

Aung San Suu Kyi.

CB, OXFORD - Dewan Kota Oxford secara resmi mencabut penghargaan Freedom of Oxford dari pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Pencabutan ini diumumkan setelah mereka mengeluarkan suara bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Senin (27/11).

Dilucutinya penghargaan Freedom of Oxford dari Suu Kyi merupakan tanggapan Oxford atas penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dewan Kota mengatakan mereka tidak ingin memberikan penghargaan bagi siapapun yang menutup mata terhadap kekerasan.

"Oxford memiliki tradisi panjang untuk menjadi kota yang beragam dan manusiawi, dan kini reputasi kita telah ternoda dengan adanya penghormatan terhadap orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan. Kami berharap hari ini kami telah menyuarakan suara kecil kami kepada orang lain untuk menyerukan hak asasi manusia dan keadilan bagi orang-orang Rohingya," ujar Kanselir Oxford, Mary Clarkson, kepada BBC.

Pemungutan suara dilakukan dihari yang sama saat Paus Francis mengunjungi Myanmar untuk meninjau langsung krisis tersebut. Dalam kunjungan itu, pemimpin tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan kepada Paus bahwa tidak ada diskriminasi agama di Myanmar.

Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya telah terusir dari Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar ke negara tetangga Bangladesh oleh serangkaian operasi militer. Operasi ini oleh PBB telah digambarkan sebagai contoh buku teks tentang pembersihan etnis.

Pada 2012, Suu Kyi mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Oxford. Ia juga mengadakan pesta ulang tahun ke-67 di kampus St Hugh, tempat dia belajar politik, filsafat, dan ekonomi antara 1964 dan 1967.

Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, Suu Kyi telah menarik banyak kritik terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Pada September lalu, St Hugh memutuskan untuk mencopot lukisannya dari pintu masuk utama, beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru dan kedatangan siswa baru.

Sejauh ini, Oxford telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kembali pemberian gelar kehormatan untuk Suu Kyi. Universitas tersebut juga telah menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib minoritas Rohingya di Myanmar.

Pada awal November, musisi Bob Geldof mengembalikan penghargaan Freedom of Dublin untuk memprotes krisis Rohingya. Penghargaan ini juga dipegang oleh Suu Kyi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Suu-kyi Diganjar Penghargaan 'Islamophobia Award 2017'

LONDON - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi diumumkan sebagai pemenang International Islamophobe of the Year. Suu-kyi diganjar "penghargaan" ini atas dasar kekejaman yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Antara 2.000 hingga 3.000 Muslim terbunuh di negara bagian Rakhine di Myanmar dalam tiga hari terakhir, menurut Dewan Rohingya di Eropa dan lebih dari 617 ribu Muslim Rohingya dipaksa untuk berlindung di Bangladesh.

Suu-kyi diketahui mengalahkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pemimpin partai Front kanan Prancis Marie Le Pen, dan pemimpin Partai Kebebasan Belanda, Geert Wildres.

Melansir Anadolu Agency pada Senin (27/11), penghargaan Islamofobia digelar Komisi Hak Asasi Manusia Islam yang berbasis di London. Komisi ini adalah organisasi penelitian, advokasi dan advokasi independen, nirlaba, yang didirikan pada tahun 1997.

Dalam kategori "Britania Raya", penghargaan ini diberikan kepada Tommy Robinson, mantan pemimpin Liga Pertahanan Inggris fasis (EDL), yang terkenal dengan pandangan anti-Islamnya.

Kandidat lainnya dalam kategori ini adalah presenter TV dan kolumnis Katie Hopkins, mantan pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP) Nigel Farage, pendiri For Britain Party Anne Marie Waters, dan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson.

Credit sindonews.com

Surat Aktivis Rohingya untuk Paus Francis

Paus Francis berbicara dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw di Istana Kepresidenan di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (28/11).

CB, DEN HAAG -- Mantan pengungsi dan aktivis Dewan Rohingya Eropa, Mohammed Rafique telah menulis surat kepada Paus Francis untuk menyoroti nasib Muslim Rohingya di Myanmar. Paus Francis saat ini sedang melakukan kunjungan ke Myanmar dan telah tiba di negara itu pada Senin (27/11).

"Anda pernah berkata, 'Hidup adalah sebuah perjalanan. Saat kita berhenti, semuanya tidak berjalan dengan baik.' Dalam kunjungan pertemanan dan perdamaian ini, dengan senang hati kami meminta Anda tidak berhenti menggunakan kata 'Rohingya' dalam kunjungan itu, yang menunjukkan identitas masyarakat yang telah berusaha dimusnahkan oleh rezim militer dan pemerintahan Aung San Suu Kyi selama beberapa dekade," tulis Rafique, dikutip Anadolu.

Rafique menyayangkan pemerintah Myanmar telah menyarankan Paus untuk tidak menggunakan istilah 'Rohingya' selama kunjungannya ke negara itu. "Dan mereka mengatakan hal itu dapat mempengaruhi masyarakat, terutama masyarakat minoritas Kristen," jelasnya.

Rafique menjelaskan, selama ini Rohingya telah dilucuti kewarganegaraannya, ditolak HAM dasarnya, seperti kebebasan beragama, berkebangsaan. Mereka juga kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan.

Ia menggunakan istilah yang diadopsi oleh PBB untuk menggambarkan operasi militer yang diluncurkan pada Agustus lalu di Negara Bagian Rakhine. Menurut PBB, krisis Rohingya adalah 'contoh buku teks dari pembersihan etnis" dan 'genosida'.

Menurutnya, tidak pernah ada aksi genosida skala besar di zaman modern, seperti yang tengah terjadi terhadap Rohingya. Ia juga menuduh para pemimpin dunia telah menutup mata akan krisis ini.

"Kami tidak memiliki pilihan selain berharap dan mempercayai individu seperti Anda yang berani menentang kekejaman dan membela hak asasi manusia. Kami, Rohingya, berharap agar perjalanan Anda membawa cinta dan kedamaian dan menambahkan suara untuk menentang penindasan," tulisnya kepada paus.

Selama tindakan keras tersebut, pasukan keamanan dan masyarakat Buddha telah membunuh pria, wanita, dan anak-anak, serta menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Hal ini didasarkan pada laporan para pengungsi.

Pada September lalu, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali mengatakan sekitar 3.000 warga Rohingya tewas dalam operasi tersebut. Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Rohingya telah digambarkan oleh PBB sebagai minoritas yang paling teraniaya di dunia. Mereka telah menghadapi ketakutan atas serangan sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kepada Paus, panglima militer katakan "tak ada diskriminasi agama" di Myanmar

Panglima tertinggi Myanmar Min Aung Hlaing (kiri) bersalaman dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi di Naypyitaw. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon, Myanmar (CB) - Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing menyatakan dia memberi tahu Paus Fransiskus bahwa "tidak ada diskriminasi agama" di negaranya setelah mereka melakukan pertemuan pada Senin malam (27/11) di tengah eksodus kelompok minoritas muslim Rohingya.

"Sama sekali tidak ada diskriminasi agama di Myanmar," katanya di Facebook. "Begitu juga militer kita… bekerja untuk perdamaian dan stabilitas negara."

Kantor Min Aung Hlaing menyatakan jenderal senior itu menyambut Paus dalam pertemuan 15 menit di Yangon dan memberi tahu Paus bahwa tidak ada "diskriminasi antara kelompok-kelompok etnis di Myanmar". Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi di negara itu.

Tatmadaw, demikian tentara Myanmar dikenal, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson melakukan pembersihan etnis karena melakukan operasi yang mendorong 620 ribu warga Rohingya dari wilayah barat Myanmar mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus.

Myanmar membantah melakukan kesalahan meski para pengungsi memberikan kesaksian mengenai maraknya kasus pemerkosaan, pembunuhan dan aksi pembakaran oleh militer.

Rohingya, yang secara efektif tidak memiliki kewarganegaraan, dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah Myanmar, yang menganggap mereka sebagai imigran ilegal "Bengali".

Pekan lalu Amnesty International menyebut Negara Bagian Rakhine sebagai "tempat kejahatan", menggambarkan pembatasan-pembatasan terhadap Rohingya serupa dengan "apartheid", demikian siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Paus tak Sebut Rohingya Saat Berpidato di Myanmar

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyimak pidato Paus Francis di International Convention Centre di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (28/11).

CB, YANGON -- Paus Fransiskus telah menyampaikan pidato utamanya di Myanmar. Dalam pidatonya, Paus menuntut penghormatan terhadap setiap kelompok etnis namun tanpa merujuk secara khusus kepada komunitas Muslim Rohingya.

Dilansir di BBC, Selasa (28/11), Kelompok hak asasi telah mendesak Paus untuk menggunakan istilah tersebut sebagai bentuk dukungan. Namun, Gereja Katolik di negara tersebut telah memberitahu Paus istilah tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi umat Katolik di Myanmar.

Myanmar telah dituduh melakukan pembersihan etnis, dengan 620 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus. Pemerintah Myanmar menolak istilah Rohingya. Mereka menyebut Rohingya orang Bengali yang bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh sehingga tidak terdaftar sebagai salah satu kelompok etnis di negara tersebut.

Meskipun pidato Paus tidak mengacu langsung pada Rohingya, namun apa yang ia sampaikan adalah bentuk pembelaan yang kuat terhadap hak-hak etnik.

"Masa depan Myanmar harus damai, damai berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap anggota masyarakat, menghormati setiap kelompok etnis dan identitasnya, menghormati peraturan undang-undang, dan menghormati tatanan demokrasi. yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok - tidak ada yang dikecualikan - untuk menawarkan kontribusi yang sah untuk kebaikan bersama," katanya.

Paus Francis mengatakan harta karun terbesar Myanmar adalah rakyatnya. Rakyat akan sangat menderita dengan konflik sipil dan permusuhan yang telah berlangsung lama dan menciptakan perpecahan.

"Seiring bangsa sekarang berupaya memulihkan perdamaian, penyembuhan luka-luka itu harus menjadi prioritas politis dan spiritual yang terpenting," tambahnya.

Menurutnya, perbedaan agama tidak perlu menjadi sumber perpecahan dan ketidakpercayaan, melainkan kekuatan untuk persatuan, toleransi dan pembangunan bangsa. Dalam sebuah pertemuan sebelumnya di Yangon dengan para pemimpin agama Buddha, Islam, Hindu, Yahudi dan Kristen, Paus juga tidak merujuk langsung ke Rohingya.

Sebelum pidatonya, Paus Francis bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Dalam sambutannya, Suu Kyi juga tidak membuat referensi langsung ke Muslim Rohingya. Namun, dia menerima situasi di negara bagian Rakhine menarik perhatian dunia.

Dia mengatakan isu sosial, ekonomi dan politik telah mengikis kepercayaan dan pemahaman, harmoni dan kerja sama antara berbagai komunitas di Rakhine. Suu Kyi telah dikritik karena kurangnya tindakan atas masalah ini. Pada Senin, Oxford mencabut penghargaannya untuk Suu Kyi. Para anggota dewan Oxford mengatakan mereka tidak lagi ingin menghormati orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan.

Myanmar telah menolak tuduhan PBB bahwa perlakuan terhadap komunitas Muslim sebagai bentuk pembersihan etnis. Dikatakan tindakan keras di negara bagian Rakhine, yang dimulai setelah serangan mematikan terhadap pos polisi oleh militan Rohingya adalah untuk membasmi gerilyawan dengan kekerasan.

Umat Katolik berjumlah satu persen dari 53 juta populasi Myanmar. Buddha adalah agama mayoritas dengan sekitar 88 persen.

Sekitar 90 persen umat Katolik di negara ini berasal dari etnis minoritas Karen, Kachin, Chin, Shan dan Kaw. Sensus selama 40 tahun terakhir menunjukkan agama Kristen adalah kelompok agama yang paling cepat berkembang

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Hilang Kontak dengan Satelit Luar Angkasa Terbaru

Satelit Meteor-M yang diluncurkan dari kosmodrom Vostochny itu tidak mencapai orbitnya. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Badan luar angkasa Rusia, Roscosmos, menyatakan bahwa pihaknya tak bisa melakukan kontak dengan satelit cuaca yang baru saja diluncurkan pada Selasa (28/11).

Roscosmos menyatakan, satelit Meteor-M yang diluncurkan dari kosmodrom Vostochny itu tidak mencapai orbitnya. Mereka pun kehilangan kontak.

Hingga kini, Roscosmos masih terus menyelidiki penyebab insiden tersebut dan belum ada hasil yang bisa dipublikasikan.

Selain Meteor-M, ada 18 satelit lainnya yang lebih kecil diluncurkan dari Vostochny sekitar pukul 08.41 waktu setempat.

Belasan satelit itu membutuhkan waktu lima jam untuk sampai ke orbit yang sudah disiapkan di luar angkasa.

Semua satelit itu adalah milik perusahaan ilmiah, riset, juga komersial dari Rusia, Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, juga Jerman.

Pusat peluncuran luar angkasa Vostochny ini terletak di tengah hutan taiga di Daerah Amur. Vostochny merupakan pangkalam peluncuran roket sipil pertama di Rusia.

Vostochny sengaja dibangun untuk mengurangi ketergantungan Rusia akan kosmodrom Baikonur yang disewa dari Kazakhstan.

Credit cnnindonesia.com