Senin, 02 Oktober 2017

Yakin Jadi Kekuatan Nuklir, Media Korut Ledek Sanksi AS

PYONGYANG - Rezim Korea Utara (Korut) melalui salah satu medianya, meledek sanksi dari Amerika Serikat (AS) serta sanksi dari Dewan Keamanan PBB. Bagi Pyongyang, sanksi Washington sebagai langkah bodoh karena tidak akan menghalangi Korut menjadi negara kekuatan nuklir.

“AS cukup bodoh untuk mengatakan bahwa DPRK (Korut) tidak akan tahan terhadap sanksi tersebut,” tulis media pemerintah rezim Kim Jong-un, Uriminzokkiri, dalam artikelnya yang diterbitkan Minggu (1/10/2017).

“Mereka mengklaim bahwa resolusi sanksi PBB yang baru akan efektif dalam meningkatkan tekanan pada DPRK dan bahwa hal itu akan menderita rasa sakit yang kuat.”

“Sanksi AS terhadap DPRK telah terbukti sia-sia. Pemerintahan AS berturut-turut telah menggunakan sanksi anti-DPRK hanya untuk dipermalukan di hadapan dunia,” sambung artikel media Pyongyang.

Ledekan dari media Korut itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson bertemu Presiden China Xi Jinping dan para diplomat Beijing untuk membahas krisis nuklir Korea Utara.

Tillerson selama ini menjadi pendukung “tekanan damai”, dengan menggunakan sanksi AS dan PBB serta bekerja sama dengan China untuk membuat rezim Kim Jong-un menyerah. Namun, usaha Tillerson telah dibayangi oleh perang kata-kata yang luar biasa dari Presiden AS Donald Trump, termasuk menghina pemimpin Korut Kim Jong-un dengan sebutan “manusia roket”.

”Kami bertanya; Mau bicara?,” kata Tillerson, mengacu pada upaya dialog dengan Korut.”Kami tidak dalam situasi yang gelap, blackout. Kami memiliki dua, tiga saluran terbuka untuk Pyongyang,” lanjut diplomat top Washington ini di Beijing, seperti dikutip Reuters.
Di Washington, Departemen Luar Negeri AS membenarkan bahwa saluran komunikasi dengan Pyongyang memang ada. Hanya saja, Korut tidak menunjukkan minat untuk dialog tentang perlucutan senjata nuklirnya.

”Meskipun ada jaminan bahwa AS tidak tertarik untuk mempromosikan runtuhnya rezim saat ini, mengejar perubahan rezim, mempercepat penyatuan kembali semenanjung atau memobilisasi pasukan di utara zona DMZ (zona de-militerisasi), pejabat Korut tidak menunjukkan indikasi bahwa mereka tertarik atau siap untuk melakukan pembicaraan mengenai de-nuklirisasi,” kata juru bicara departemen tersebut, Heather Nauert, dalam sebuah pernyataan.

Credit sindonews.com

Korea Utara Pindahkan Rudalnya dari Pyongyang, Siap Diluncurkan?

CB, Jakarta - Korea Utara terlihat memindahkan rudal balistiknya dari tempat penyimpanannya di Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Rudal Korea Utara di Sanum-dong, bagian utara Pyongyang. Kantor berita Korea Selatan, KBS, melaporkan pemindahan rudal milik Korea Utara itu pada Jumat malam, 29 September 2017.
Informasi pemindahan rudal itu terjadi di tengah spekulasi Korea Utara sedang mempersiapkan aksi provokasi.

Selain Korea Selatan, pejabat intelijen Amerika Serikat mendeteksi pemindahan sejumlah rudal. Namun laporan itu tidak menjelaskan kapan dan ke mana rudal-rudal itu dipindahkan.
Rudal yang dipindahkan itu diduga rudal jarak menengah Hwasong-12 atau rudal balistik antarbenua Hwasong 14. Adapun Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Rudal Korea Utara selama ini digunakan untuk memproduksi rudal balistik antarbenua.

Sejumlah pejabat Korea Selatan telah menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa Korea Utara akan membuat aksi provokasinya saat memperingati lahirnya Partai Komunis pada 10 Oktober atau saat Cina mengadakan Kongres Partai Komunis pada 18 Oktober mendatang.
Di tengah memanasnya situasi di Semenanjung Korea, Amerika Serikat dan Korea Selatan kembali akan menggelar latihan perang selama beberapa bulan. Latihan tersebut untuk lebih mengenal kemampuan masing-masing. Korea Utara menilai kedua negara sekutu ini tengah melakukan provokasi di semenanjung tersebut.

Credit TEMPO.CO

Iran, Irak akan latihan bersama amankan perbatasan

Dokumentasi Warga mengikuti sebuah unjuk rasa mendukung referendum kemerdekaan Kurdi Irak di depan Palais des Nations di Jenewa, Swiss, Minggu (10/9/2017). (REUTERS/Pierre Albouy)

Dubai (CB) - Pasukan pemerintah Iran dan Irak akan melakukan latihan militer bersama di dekat perbatasan, menurut laporan televisi pemerintah Iran, Sabtu.

Latihan merupakan bagian dari upaya Teheran untuk mendukung Baghdad setelah pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdi, lapor Reuters.

Televisi mengutip seorang juru bicara militer, yang mengatakan bahwa keputusan untuk menggelar latihan perang dalam beberapa hari mendatang itu diambil dalam pertemuan para komandan militer Iran.

Pertemuan itu juga menyepakati langkah-langkah untuk mengamankan perbatasan serta menerima pasukan Irak yang akan ditempatkan di pos-pos perbatasan.

"Pertemuan ini sejalan dengan kebijakan yang telah dinyatakan Iran soal penghormatan terhadap integritas serta pelestarian integritas wilayah Irak, juga atas permintaan pemerintah Irak agar Iran bekerja sama dalam membentuk otoritas pemerintahan pusat di terminal-terminal perbatasan Iran-Irak," tambah juru bicara.

Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) menolak menyerahkan kendali soal penyeberangan perbatasan kepada pemerintah Irak, seperti yang diminta Irak, Iran, dan Turki sebagai balasan atas referendum kemerdekaan.

Kementerian Pertahanan Irak mengatakan pihaknya telah berencana mengambil kendali perbatasan "di bawah koordinasi" dengan Iran dan Turki. Kementerian tidak menyiratkan apakah pasukan Irak akan diarahkan ke pos-pos perbatasan luar yang dikendalikan KRG dari sisi Iran dan Turki.

Pihak Kurdi Irak mendukung kemerdekaan dalam referendum Senin. Dukungan Kurdi bertentangan dengan sikap negara-negara tetangga, yang khawatir bahwa jajak pendapat tersebut bisa menimbulkan konflik baru di kawasan.

Iran, yang mengecam referendum itu sebagai langkah ilegal, pada Jumat melarang transportasi pengangkut produk minyak suling perusahan Iran untuk masuk dan keluar dari wilayah Kurdi Irak.

Credit antaranews.com

Irak berencana ambil kendali daerah perbatasan Kurdi

Erbil (CB) - Irak berencana mengambil kendali batas wilayah mandiri Kurdistan "dalam koordinasi" dengan Iran dan Turki, kata Kementerian Pertahanan Irak pada Jumat.

Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian atau penjelasan lebih lanjut, terkait rencana pasukan Irak merebut pos perbatasan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) dari sisi wilayah Iran dan Turki.

Langkah untuk merebut pos perbatasan merupakan tindakan tanggapan terhadap penyelenggaraan Referendum Kurdi pada Senin lalu, yang hasilnya dikuasai oleh suara mendukung pemisahan diri dari Irak.

Setelah pemungutan suara, Irak, Iran dan Turki menuntut agar KRG menyerahkan kendali atas daerah perbatasan luarnya dengan Turki, Iran dan Suriah.

Didukung oleh Ankara dan Teheran, pemerintah Irak menuntut agar pimpinan Kurdi membatalkan hasil referendum atau mereka akan menghadapi sanksi, pengucilan internasional dan kemungkinan adanya campur tangan militer.

Sebelumnya pada Jumat, sebuah larangan diberlakukan oleh pemerintah pusat Irak terhadap penerbangan internasional menuju Kurdistan sebagai imbas dari penolakan KRG atas permintaan untuk menyerahkan kendali bandar udara internasionalnya di Erbil dan Sulaimaniya.

KRG juga menolak untuk menyerahkan kendali atas daerah perbatasannya, menurut laporan sebuah stasiun televisi yang bermarkas di Erbil, Rudaw, pada Jumat, mengutip pernyataan resmi pihak pemerintah Kurdi.

"Pelaksanaan keputusan pemerintah pusat untuk mengambil alih pengelolaan semua pos perbatasan dan bandar udara berjalan sesuai rencana dalam koordinasi dengan otoritas terkait dan negara tetangga, tidak ada penundaan dalam prosedur," ujar Kementerian Pertahanan Irak.

Televisi pemerintah Irak melaporkan bahwa utusan militer Irak mengunjungi perbatasan Kurdistan dari sisi Iran. Pasukan Irak juga dikerahkan di sisi perbatasan dengan Turki sebagai bagian dari latihan gabungan dengan tentara Turki, demikia seperti dilaporkan Reuters.

Credit antaranews.com

Presiden Prancis undang PM Irak bahas referendum Kurdi

Presiden Prancis Emmanuel Macron (ka) dan istrinya Brigitte Macron menunggu para tamu sebelum upacara di Elysee Palace untuk merayakan penetapan kota Paris sebagai penyelenggara Olimpiade Musim Panas 2024, di Prancis, Jumat (15/9/2017). (REUTERS/Charles Platiau/cfo/17)

Paris (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengundang Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi untuk mengunjungi negerinya pada 5 Oktober guna membahas referendum kemerdekaan Kurdi, menawarkan bantuan Prancis untuk meredakan ketegangan terkait pemungutan suara itu.

Dalam sebuah pernyataan, kantor kepresidenan menyatakan Prancis ingin "membantu Irak mencegah terjadinya ketegangan" setelah pemungutan suara referendum kemerdekaan yang menimbulkan perpecahan pada Senin menyaksikan mayoritas Kurdi Irak mendukung suksesi.

"Emmanuel Macron menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan integritas Irak dengan tetap mengakui hak-hak warga Kurdi. Setiap eskalasi harus dihindari," kata kantor kepresidenan dalam pernyataannya pada Jumat malam waktu Paris.

"Dihadapkan dengan prioritas memerangi Daesh (ISIS) dan stabilisasi Irak, warga Irak harus tetap bersatu," kata pernyataan kantor kepresidenan Prancis yang dikutip kantor berita AFP.

Pemungutan suara kemerdekaan Kurdi tidak mengikat, namun membawa ketegangan di negara dan kawasan.

Pemerintah Irak merespons pemungutan suara itu dengan memutuskan hubungan udara langsung Kurdistan dengan dunia luar, mengisolasi sebagian wilayah utaranya.

Turki dan Iran, yang juga memiliki minoritas Kurdi, mengecam referendum itu, sementara Amerika Serikat menyebutnya sebagai tindakan "sepihak" dan kurang legitimasi.

Credit antaranews.com

AS tidak akui referendum kemerdekaan Kurdi Irak

Dokumentasi warga mengikuti sebuah unjuk rasa mendukung referendum kemerdekaan Kurdi Irak di depan Palais des Nations di Jenewa, Swiss, Minggu (10/9/2017). (REUTERS/Pierre Albouy)

Washington (CB) - Amerika Serikat "tidak mengakui" referendum kemerdekaan "sepihak" Kurdi Irak dan meminta semua pihak tidak menggunakan kekerasan dan melakukan dialog, kata Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Jumat (29/9).

"Amerika Serikat tidak mengakui referendum sepihak Pemerintah Daerah Kurdistan yang diadakan pada Senin," kata dia dalam sebuah pernyataan.

"Pemilihan dan hasil tersebut tidak sah dan kami akan terus mendukung Irak yang bersatu, federal, demokratis dan sejahtera. Amerika Serikat meminta semua pihak, termasuk para tetangga Irak, tidak melakukan tindakan sepihak dan tidak menggunakan kekerasan," imbuhnya.

Tillerson mengatakan Washington "cemas dengan kemungkinan dampak negatif dari langkah sepihak ini."

"Kami mendesak pihak berwenang Kurdi Irak untuk menghormati peran pemerintah pusat yang diamanatkan secara konstitusional dan kami menyerukan pemerintah pusat untuk tidak menebarkan ancaman atau bahkan mengisyaratkan kemungkinan penggunaan kekuatan," kata Tillerson, mendesak semua pihak untuk tetap fokus pada perang melawan kelompok ISIS.

Washington sebelumnya telah memperingatkan bahwa pemungutan suara di wilayah otonom Kurdi di Irak utara dan beberapa daerah bersengketa akan "meningkatkan ketidakstabilan", demikian seperti dikutip dari AFP.

Credit antaranews.com

Erdogan: Ada Campur Tangan Israel di Balik Referendum Kurdi

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (Foto: AFP PHOTO / ADEM ALTAN)

Jakarta, CB -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mensinyalir ada campur tangan intelijen Israel di balik referendum kemerdekaan Kurdi. Buktinya, kata dia, adanya pengibaran bendera Israel saat warga di Kurdistan merayakan referendum yang dimenangkan pendukung kemerdekaan.

“Pertunjukan ini memperlihatkan satu hal, bahwa pemerintahan itu memiliki sejarah dengan Mossad, mereka itu bergandengan tangan,” tutur Erdogan dalam sebuah pidato di televisi, seperti dikutip kantor berita AFP, Sabtu (30/9). Dia mengatakan Turki sedih melihat warga Kurdi merayakan hasil referendum dengan bendera Israel.

Turki menolak hasil referendum itu dan mengancam menjatuhkan sanksi terhadap Kurdistan Irak. Mereka akan menutup perbatasan Turki-Kurdistan dan menghentikan transit minyak dari Kurdistan ke pelabuhan Ceyhan di selatan Turki.

Pada Jumat (29/9) kemarin, maskapai Turki: Turkish Airlines, Atlas, dan Pegasus telah menghentikan penerbangan mereka ke Kurdistan Irak sampai waktu yang tak ditentukan. “Warga Kurdi Irak akan membayar harga untuk referendum yang tak bisa diterima itu,” kata Erdogan.

Begitu pun Iran dan pemerintah pusat Irak. Mereka meningkatkan kewaspadaannya dan sama-sama menolak validitas referendum itu.

Iran dan Irak bahkan akan melakukan latihan militer bersama di dekat perbatasan, seperti dilansir Reuters dari televisi pemerintahan Iran, Sabtu (30/9). Latihan merupakan bagian dari upaya Teheran untuk mendukung Baghdad setelah pelaksanaan referendum kemerdekaan Kurdistan.

Televisi mengutip seorang juru bicara militer, yang mengatakan bahwa keputusan untuk menggelar latihan perang dalam beberapa hari mendatang itu diambil dalam pertemuan para komandan militer Iran.

Pertemuan itu juga menyepakati langkah-langkah untuk mengamankan perbatasan serta menerima pasukan Irak yang akan ditempatkan di pos-pos perbatasan.

Pemerintah Regional Kurdistan (KRG) sendiri telah menolak menyerahkan kendali soal penyeberangan perbatasan kepada pemerintah Irak, seperti yang diminta Irak, Iran, dan Turki sebagai balasan atas referendum kemerdekaan.

Israel adalah satu-satunya negara yang secara terbuka mendukung negara Kurdi merdeka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan mendukung upaya rakyat Kurdi untuk memiliki negaranya sendiri.

Credit cnnindonesia.com

Referendum Catalonia Berujung Bentrok, Pemimpin Eropa Kutuk Spanyol

LONDON - Sejumlah pemimpin Eropa mengutuk tindakan kekerasan pasukan keamanan Spanyol terhadap pemilih referendum Catalonia. Setidaknya lebih dari 760 orang terluka, beberapa diantaranya mengalami luka serius, akibat tindakan kekerasan polisi Spanyol.

Polisi anti huru hara Spanyol memasuki lokasi pemungutan suara di Catalonia pada hari Minggu. Mereka menyita kotak suara dan surat suara untuk mencegah referendum kemerdekaan .

Polisi memukul orang-orang dengan tongkat, menembakkan peluru karet ke orang banyak dan secara paksa memindahkan calon pemilih dari tempat pemungutan suara.

Tindakan represif polisi Spanyol pun menuai kecaman dari sejumlah pemimpin Eropa.

"Saya tidak ingin mengganggu masalah domestik Spanyol tapi saya benar-benar mengutuk apa yang terjadi hari ini di Catalonia," kata kepala parlemen EU Brexit, Guy Verhofstadt, seperti dikutip Sputnik dari The Guardian, Senin (2/10/2017).

"Terlepas dari pandangan tentang kemerdekaan, kita semua harus mengutuk pemandangan yang disaksikan dan meminta Spanyol untuk mengubah arah sebelum seseorang terluka parah," menurut pemimpin Skotlandia Nicola Sturgeon.

"Referendum adalah masalah bagi pemerintah dan masyarakat Spanyol," Kementerian Luar Negeri Inggris dengan hati-hati mengomentari situasi di Catalonia.

"Kami ingin melihat undang-undang Spanyol dan konstitusi Spanyol dihormati dan peraturan hukum dijunjung tinggi," imbuh pernyataan itu.

"Kekerasan tidak akan pernah menjadi jawabannya! Kami mengutuk semua bentuk kekerasan dan menegaskan kembali seruan kami untuk dialog politik," kata Perdana Menteri Belgia Charles Michel.

"Posisi kami jelas dan berprinsip, Spanyol adalah salah satu teman terhebat Serbia. Madrid berada pada posisi yang sama dalam masalah integritas teritorial Serbia," kata Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic

Menteri Perekonomian Perancis, Bruno Le Maire, mengatakan, "Spanyol adalah negara yang ramah, orang yang angkuh. Jelas saya berharap bahwa perdamaian sipil akan memerintah di Spanyol."

Credit sindonews.com

Negara Eropa Keluarkan Travel Advice ke Catalonia

BERLIN - Beberapa negara Eropa mendesak warganya di Catalonia untuk berhati-hati. Catalonia dijadwalkan akan menggelar referendum kemerdekaan pada akhir pekan ini meski dilarang oleh pemerintah pusat di Madrid.

Dalam sebuah Travel Advice terbaru untuk Spanyol yang diposting di situsnya, kementerian luar negeri Jerman mengatakan kepada para pelancong bahwa demonstrasi besar diprediksi bakal terjadi pada akhir pekan, terutama di ibukota regional Barcelona.

"Sebuah eskalasi tidak dapat dikesampingkan," bunyi pesan tersebut seperti dikutip dari France24, Minggu (1/10/2017).

Kementerian tersebut mengatakan bahwa pihaknya menyarankan untuk mengikuti laporan media lokal, menghindari kerumunan orang-orang dan benar-benar mematuhi instruksi dari pasukan keamanan.

Sementara kementerian luar negeri Belanda memperingatkan demonstrasi dan aksi protes. "Hindari aksi protes. Waspadalah," bunyi peringatan yang dikeluarkan, menyusul sebuah saran serupa yang dikeluarkan di Prancis pada hari Kamis lalu.

"Demonstrasi dapat berlanjut di hari-hari yang akan datang dan mengganggu transportasi," kata kementerian luar negeri di Paris, meminta warga negara Prancis untuk memperhatikan saran yang diberikan oleh pihak berwenang Spanyol.

Sementara itu Warsawa mengatakan bahwa orang-orang Polandia harus menghindar, sebelum referendum, pada hari pemungutan suara dan segera setelah itu, pertemuan publik bersifat politis.

Polisi Spanyol telah berhari-hari memeriksa perangkat referendum seperti surat suara. Mereka menjalankan perintah pengadilan untuk menghentikan referendum Catalonia karena dianggap inkonstitusional.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Catalan terbagi atas masalah kemerdekaan, namun sebagian besar ingin memberikan suara dalam sebuah referendum yang sah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan eksekutif separatis Catalonia telah berjanji untuk terus maju meski ada larangan Madrid.

Credit sindonews.com

PM Spanyol Tidak Mengakui Referendum Kemerdekaan Catalonia

MADRID - Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, bersikeras mengatakan tidak ada referendum kemerdekaan yang telah dilakukan di Catalonia. Ia mengatakan bahwa penyelenggara referendum telah menentang peraturan hukum.

Ia mengatakan hal tersebut setelah lebih dari 760 orang terluka dalam bentrokan antara polisi dan pemilih dalam sebuah referendum yang dikatakan Madrid sebagai tindakan ilegal.

"Orang-orang Catalonia telah ditipu untuk mengambil bagian dalam pemilihan yang dilarang," kata Rajoy seperti dikutip dari Reuters, Senin (2/10/2017).

"Referendum adalah sebuah strategi oleh pemerintah daerah terhadap legalitas dan keharmonisan demokratis dan merupakan jalan yang mengarah ke ketidakjelasan," imbuhnya.

Rajoy juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan untuk menegakkan hukum dan melakukan tugas mereka.

Dia juga menyerukan pertemuan dengan semua partai politik Spanyol untuk membahas masa depan negara itu setelah referendum tersebut.

Wilayah timur laut Spanyol Catalonia menyelenggarakan referendum pada Minggu (1/10/2017) kemarin ditengah tentangan pemerintah pusat. Referendum tersebut, yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah pusat Spanyol karena dianggap inkonstitusional.

Penyelenggaraan referendum yang berujung pada bentrok ini telah membuat Spanyol memasuki krisis konstitusional terburuk dalam beberapa dasawarsa dan memperdalam keretakan antara Madrid dan Barcelona selama berabad-abad.

Credit sindonews.com

Menlu Spanyol Sebut Referendum Catalan Olok-olok Demokrasi

MADRID - Rencana pemerintah daerah Catalan untuk mengadakan referendum kemerdekaan adalah olok-olok demokrasi. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol, Alfonso Dastis.

Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press, Dastis menuduh pemerintah Catalan mencoba mempromosikan sistem eksklusif yang bertentangan dengan tujuan dan cita-cita Uni Eropa.

Dia mengatakan bahwa referendum tidak dapat disamakan dengan demokrasi, dengan mengatakan bahwa seringkali mereka adalah "instrumen pilihan para diktator."

Pemerintah Spanyol mengatakan referendum kemerdekaan untuk wilayah timur laut tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi negara tersebut telah menangguhkan pemungutan suara sehingga dapat mempertimbangkan masalah tersebut. Pejabat Catalan mengatakan bahwa mereka berencana mengadakan referendum pada hari ini, Minggu (1/10/2017).

"Apa yang mereka dorong bukanlah demokrasi, ini adalah sebuah olok-olok demokrasi, sebuah parodi demokrasi," kata Dastis.

"Orang-orang Catalan, yang merupakan bagian dari Spanyol, tidak dapat memutuskan sendiri untuk seluruh negara," imbuhnya seperti disitat dari Fox News.

Dastis pun membela keputusan pemerintah Spanyol untuk menyebarkan ribuan polisi bala bantuan ke Catalonia untuk mencegah pemungutan suara.

"Itu benar-benar dibenarkan," katanya, mengingat betapa telatnya Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy "menggunakan tangan panjang undang-undang tersebut untuk menghentikan segregasi.

Dia mengatakan jika ada gangguan pada hari Minggu itu pasti akan berada di pihak mereka yang menganjurkan referendum.

Dastis mengatakan partai radikal CUP yang menopang pemerintahan Catalonia mempunyai pikiran separatis. Partai itu disebutnya mengadopsi sikap seperti Nazi dengan menunjuk pada orang-orang yag menentang referendum tersebut dan mendorong orang lain untuk melecehkan mereka.

Dia mengatakan bahwa CUP telah mengeluarkan poster dengan wajah walikota yang tidak mendukung referendum. Dastis lantas membandingkannya dengan penggunaan poster dan tanda Nazi untuk memilih rumah orang-orang Yahudi.

Dastis juga mengkritik penggunaan anak-anak akhir pekan ini untuk menduduki sekolah di Catalonia sehingga bisa dijadikan tempat pemungutan suara dalam pemilihan kemerdekaan hari Minggu. Orangtua dan murid menduduki sekolah sehingga polisi tidak dapat membongkar tempat pemungutan suara di sana.

Credit sindonews.com

Referendum Kemerdekaan Catalonia Rusuh, Polisi Spanyol Rebut Kotak Suara

BARCELONA - Proses pemungutan suara referendum kemerdekaan Catalonia (Catalan) diwarnai bentrokan antara polisi anti-huru-hara dengan para pemilih. Para polisi Spanyol yang dikerahkan merebut kotak dan surat suara.

Seorang saksi mata kepada Reuters, Minggu (1/10/2017), mengatakan bentrok pecah di luar stasiun pemungutan suara di Barcelona. Beberapa orang dilaporkan terluka dan diangkut dengan ambulans.

Para pemilih beteriak di hadapan polisi Spanyol; ”Kami adalah orang-orang yang damai. Kami tidak takut.”

Di tempat lain di wilayah timur laut, beberapa stasiun pemungutan suara dibuka pada pukul 09.00 waktu setempat. Orang-orang telah memberikan hak suara.

Pemerintah Spanyol telah melarang referendum kemerdekaan digelar. Perangkat IT pemungutan suara telah ditutup.

Namun, juru bicara pemerintah daerah Catalonia, Jordi Turull, mengatakan bahwa pemilih diberi kemudahan. Mereka bisa menggunakan kertas suara referendum di rumah dan akan diterima sebagai hasil sahih.

Pemungutan suara sedianya digelar di 2.300 sekolah, namun polisi Spanyol bertindak keras dengan menutup gedung-gedung tempat pemungutan suara tersebut.

Data dari pemerintah Catalonia, ada 5,3 juta pemilih yang berhak untuk memberikan suara pada hari Minggu.

Polisi anti-huru-hara Spanyol dilaporkan berhasil masuk ke sebuah tempat pemungutan suara di Sant Julia de Ramis, dekat Kota Catalan, Girona, di mana Presiden Catalan Carles Puigdemont diharapkan untuk memilih.

Petugas Garda Sipil beperisai menggunakan palu untuk menghancurkan kaca pintu depan tempat pemungutan suara. Sebuah video di situs surat kabar El Pais menunjukkan polisi tidak dikenal terlibat bentrok dengan sekelompok pemilih yang marah di salah satu sekolah di Barcelona. Para pemilih mengepalkan tangan dan berteriak; “keluar”.

”Pemerintah saat ini berada dalam posisi untuk menegaskan bahwa kita dapat merayakan referendum penentuan nasib sendiri, tidak seperti yang kita inginkan, tapi (akan ada jaminan demokratis),” ujar Turull.

Credit sindonews.com

Referendum Catalonia Berujung Bentrok, 460 Lebih Cedera

BARCELONA - Walikota Barcelona mengatakan lebih dari 460 orang telah terluka dalam kerusuhan di Catalonia. Kerusuhan dipicu bentrokan antara polisi huru hara dengan orang-orang yang telah berkumpul untuk referendum.

"Sebagai walikota Barcelona, saya menuntut segera keputusan polisi terhadap penduduk yang tidak berdaya," kata Ada Colau dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Minggu (1/10/2017).

Dalam sebuah pernyataan terpisah, dinas kesehatan Catalan mengatakan bahwa 465 telah terluka, dengan dua orang dalam kondisi serius di rumah sakit.

Sebelumnya, pemerintah Spanyol telah melarang pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalonia. Pemerintah Spanyol mengatakan referendum kemerdekaan untuk wilayah timur laut tidak konstitusional. Mahkamah Konstitusi negara tersebut telah menangguhkan pemungutan suara sehingga dapat mempertimbangkan masalah tersebut.

Polisi Spanyol telah berhari-hari memeriksa perangkat referendum seperti surat suara. Mereka menjalankan perintah pengadilan untuk menghentikan referendum Catalonia karena dianggap inkonstitusional.

Pemungutan suara sedianya digelar di 2.300 sekolah, namun polisi Spanyol bertindak keras dengan menutup gedung-gedung tempat pemungutan suara tersebut. Data dari pemerintah Catalonia, ada 5,3 juta pemilih yang berhak untuk memberikan suara pada hari Minggu.

Credit sindonews.com

Korban Bentrok Referendum Catalonia Melonjak Jadi 760

BARCELONA - Lebih dari 760 orang terluka dalam bentrokan di Catalonia terkait penyelenggaraan referendum kemerdekaan di wilayah timur Spanyol itu. Bentrokan melibatkan polisi anti huru hara dengan orang-orang yang telah berkumpul untuk memberikan suaranya dalam referendum yang dilarang pemerintah Spanyol.

Polisi anti huru hara Spanyol memasuki lokasi pemungutan suara di Catalonia pada hari Minggu. Mereka menyita kotak suara dan surat suara untuk mencegah referendum kemerdekaan seperti dikutip dari Euractiv, Senin (2/10/2017).

Polisi memukul orang-orang dengan tongkat, menembakkan peluru karet ke orang banyak dan secara paksa memindahkan calon pemilih dari tempat pemungutan suara.

Di banyak tempat, orang tidak bisa mengakses kotak suara. Di sebuah kota di provinsi Girona dimana pemimpin Catalan Carles Puigdemont dijadwalkan untuk memilih, polisi Garda Sipil menghancurkan panel kaca untuk membuka pintu dan mencari kotak suara.

Puigdemont memilih di kota yang berbeda di provinsi ini. Dia menuduh Spanyol melakukan kekerasan yang tidak adil dalam menghentikan pemungutan suara dan mengatakan bahwa hal itu menciptakan citra Spanyol yang mengerikan.

Tindakan polisi Spanyol ini dikutuk oleh dunia internasional, namun digambarkan oleh pemerintah sebagai tindakan proporsional.

Referendum tersebut, yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah pusat Spanyol, telah membuat negara ini memasuki krisis konstitusional terdalam dalam beberapa dasawarsa dan memperdalam keretakan antara Madrid dan Barcelona selama berabad-abad.

Terlepas dari tindakan polisi, ratusan antrian orang terbentuk di kota-kota dan desa-desa di seluruh wilayah untuk memberikan suara mereka.

"Saya sangat senang karena terlepas dari semua rintangan yang mereka hadapi, saya telah berhasil memberikan suara," kata Teresa, seorang pensiunan berusia 72 tahun di Barcelona yang telah antre selama enam jam untuk memilih.

"Jam operasional tempat pemungutan suara tidak akan diperpanjang," kata juru bicara pemerintah daerah, namun semua yang masih mengantri akan diizinkan untuk memilih.

"Masih belum diketahui kapan hasilnya akan diumumkan," katanya, menambahkan hari itu sudah sangat panjang dan ini akan menjadi penghitungan yang panjang.

Pemimpin Catalan Carles Puigdemont awalnya mengatakan bahwa jika pemungutan suara "ya" atau mendukung kemerdekaan menang, pemerintah Catalan akan mendeklarasikan kemerdekaan dalam waktu 48 jam. Namun para pemimpin regional membenarkan tindakan keras Madrid telah menggerogoti pemungutan suara.

Credit sindonews.com

Referendum, Catalonia Klaim 90% Pemilih Pilih Merdeka dari Spanyol

BARCELONA - Pemerintah wilayah Catalonia mengumumkan 90,9 persen pemilih dalam referendum kemerdekaan memilih “ya” untuk merdeka dari Spanyol. Jajak pendapat yang diwarnai kerusuhan antara pemilih dan polisi Spanyol ini mengakibatkan 844 orang terluka.

Referendum yang digelar pada hari Minggu kemarin ditentang keras oleh pemerintah pusat di Madrid. Para polisi anti-huru-hara yang dikerahkan tak hanya bentrok dengan para pemilih, tapi juga merebut surat dan kotak suara.

Menurut pemerintah Catalonia atau Catalan, sekitar 2,26 juta orang telah memberikan suara dalam jajak pendapat. Dari jumlah itu, 90,9 persen memilih untuk merdeka. Sedangkan yang memilih “tidak” hanya 7,87 persen atau 176.565 pemilih.

Awalnya, total jumlah pemilih terdata sebanyak 5,34 juta. Namun, larangan keras dari otoritas pusat Madri membuat jumlah pemilih susut menjadi 2,26 juta.

“Dari 2.262.424 surat suara yang tidak disita, 2.020.144 adalah suara ‘Ya’, 176.566 memberikan suara ‘Tidak’, 45.586 kosong dan 20.129 suara nol,” bunyi pengumumann pemerintah Catalonia di Twitter melalui akun @catalangov, yang dikutip Senin (2/10/2017).

Wakil Presiden Catalonia dari kubu sayap kiri, Oriol Junqueras, mengecam tindakan keras aparat pemerintah pusat Madrid. ”Demokrasi macam apa yang mencuri kotak suara?,” tanya dia yang berdiri di samping perwakilan pemerintah Catalan, Raul Romeva dan Jordi Turull.

”Kami akan konsisten dengan amanat demokrasi yang diberikan warga negara saat ini,” ujar dia.”Catalonia telah memenangkan haknya sebagai Republik baru, jika ini yang diputuskan oleh Parlemen,” imbuh dia.

Romeva mencatat bahwa selama kejadian hari Minggu, di mana kekerasan membuat pemerintah pusat Spanyol harus malu. Sebaliknya, kata dia, rakyat Catalan memiliki demokrasi dan martabat.

”Semua represi benar-benar berada di pihak pemerintah (Perdana Menteri Mariano) Rajoy dan pasukan polisi yang dibawa untuk tujuan ini,” kata Romeva, yang dilansir La Vanguardia.

Pemimpin atau Presiden Catalan, Carles Puigdemont, memuji keberanian jutaan orang Catalan yang nekat memberikan suaranya dalam jajak pendapat meski mengalami tindakan keras polisi Spanyol.

Setelah tempat pemungutan suara di Catalonia ditutup, PM Rajoy mengumumkan bahwa pihaknya tidak mengakui adanya referendum kemerdekaan Catalan. ”Tidak ada referendum yang terjadi,” katanya.

Dia mengklaim mayoritas warga Catalan mematuhi hukum dan tidak ingin berpartisipasi dalam jajak pendapat yang oleh Madrid dianggap sebagai tindakan ilegal.

Rajoy memuji para perwira polisi yang menjalankan tugasnya. Pemerintah Rajoy menyebut respons polisi proporsional.

Credit sindonews.com

Jumat, 29 September 2017

Lokasi Paling Rahasia di Australia Ini Dianggap Jadi Target Empuk Nuklir Korut

Jangkauan rudal balistik Korut. (Foto: BBC)

CANBERRA - Australia diperingatkan untuk hati-hati karena juga berpotensi jadi target serangan peluru kendali (rudal) dengan hulu ledak nuklir Korea Utara (Korut). Pine Gap, area penting di Australia, dianggap jadi target empuk rudal Korut selain Guam dan Okinawa, pangkalan militer AS di Pasifik dan Jepang.

Peringatan itu muncul dari mantan pejabat Pentagon Dr Brad Roberts kepada ABC, Jumat (29/9/2017). Menurutnya, Australia perlu mengembangkan sistem pertahanan rudal yang lebih besar untuk mengantisipasi serangan rudal rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut.

Roberts, yang bertugas sebagai asisten menteri pertahanan AS untuk kebijakan pertahanan nuklir dan rudal antara tahun 2009 hingga 2013, mengatakan bahwa Canberra tidak bisa menebak keputusan Kim Jong-un.

”Sayangnya, Australia tidak benar-benar bisa memilih apakah (target) ancaman Korut atau, ini adalah pilihan pemimpin Korut,” ujar Roberts. ”Tujuannya adalah membuat kita takut sehingga pemimpin kita tidak tahan menghadapi ancaman dan paksaannya.”

Juru bicara perlucutan senjata nuklir dari kelompok Friends of the Earth, John Hallam menilai, serangan rudal nuklir Pyongyang terhadap Australia adalah hal yang mungkin dan mengerikan.

Menurut Hallam, bukan Ibu Kota Australia yang jadi target potensial serangan militer Pyongyang, tapi basis mata-mata Pine Gap. ”Pine Gap harus menjadi salah satu target nuklir dengan prioritas tertinggi di dunia karena melakukan fungsi komando dan kontrol nuklir di antara banyak hal lainnya,” kata Hallam.

”Ini adalah stasiun penghentian satelit dari mana setiap peluncuran (rudal) Korut akan dikirim ke AS,” lanjut dia.

Aktivis anti-nuklir ini mengecam komentar Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang terang-terangan mendukung AS jika berperang dengan rezim Kim Jong-un. ”Komentar Malcolm Turnbull itu bodoh,” kesal Hallam.

”Komentar seperti ini membuat kita menjadi target. Ini mengundang masalah. Ini melukis target di bagian belakang kita,” lanjut Hallam. ”Pemerintah harus melakukan yang terbaik untuk menjaga kota-kota Australia dari peta kematian Kim.”

Bukan rahasia lagi bahwa Korea Utara telah menggenjot teknologi rudalnya dalam beberapa tahun terakhir dan rudalnya kini mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dari sebelumnya.

Pyongyang memiliki rudal balistik antarbenua (ICBM), meski para ahli meyakini baru tahap pengembangan. Beberapa ICBM Korut itu antara lain, rudal Musudan yang memiliki jarak tempuh 3.500 km, dan rudal KN-17 memiliki jangkauan 5.500km.

Selanjutnya, rudal KN14, yang diuji pada bulan Juli tahun ini, memiliki jarak tempuh 6700km. Kemudian rudal rudal KN-08—yang belum diuji coba—diklaim memiliki jarak tempuh 11.500 km.

Sekadar diketahui, jarak pangkalan militer AS di Guam adalah 3.402 km dari Pyongyang. Sedangkan jarak Pyongyang ke Darwin adalah 5.747km, ke Sydney 8.515km, ke Melbourne 8.763km, ke Alice Springs 7.023km, ke Brisbane 7.914km, ke Perth 7.955km, ke Adelaide 8.325km dan ke Hobart 9.359km.

Profesor Studi Keamanan dan Intelijen Internasional John Blaxland mengatakan kepada news.com.au bahwa skenario “mimpi buruk” serangan Korut terhadap Australia adalah hal yang mungkin. ”Semakin jelas bahwa rudal Korea Utara bisa menyerang sebagian wilayah Australia, terutama Australia Utara,” ujarnya.

Credit okezone.com

Paranoid! Curiga Diserang Korut pada 10 Oktober, Menhan Jepang: Kita Harus Siap Siaga

Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera. (Foto: Reuters)

TOKYO - Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Itsunori Onodera mengimbau masyarakat Jepang agar berhati-hati karena diperkirakan mereka akan mendapatkan lebih banyak provokasi dari Korea Utara (Korut) pada 10 Oktober. Peringatan ini disampaikan Onodera ketika dimulainya kampanye pemilihan majelis rendah di Jepang bertepatan dengan salah satu peringatan utama Korut.
Ketegangan meningkat di Semenanjung Korea sejak Korut melakukan uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada 3 September. Akibat langkah ini, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi baru kepada Korut.

Sekadar informasi, Korut juga sering menandai peristiwa penting dalam penanggalannya dengan melakukan tes senjata, seperti uji coba nuklir kelima pada 9 September 2016, yaitu tepat pada peringatan hari jadinya. Menhan Onodera mengatakan bahwa 10 Oktober merupakan hari penting bagi Korut karena bertepatan pada hari berdirinya partai komunis Korut.
Pada 10 Oktober juga kebetulan bertepatan dimulainya kampanye di Jepang untuk pemilihan majelis parlemen setelah Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe membubarkan majelis pada Kamis 28 September.
"Saya mengerti ini merupakan peringatan penting bagi Korut. Kami ingin mempertahankan urgensi," kata Onodera kepada wartawan, dilansir dari Reuters, Jumat (29/9/2017).

Sekadar diketahui, Korut telah melakukan serangkaian peluncuran rudal balistik tahun ini, termasuk dua peluncuran di Jepang dalam beberapa pekan terakhir, yang menimbulkan tekanan internasional. Korut kembali menembakkan rudal balistiknya ke arah Jepang pada pagi Jumat 15 September pagi waktu setempat.
Rudal tersebut kali ini ditembakkan dari Ibu Kota Pyongyang. Mengutip dari The Guardian, rudal tersebut kembali melintas di wilayah udara Hokkaido, Jepang, sebelum mendarat di Samudera Pasifik, sekira 2.000 kilometer (km) sebelah timur Negeri Matahari Terbit.

Peluncuran dilakukan setelah Pyongyang mengancam akan menenggelamkan Jepang dan menghancurkan AS hingga menjadi debu dan diliputi kegelapan. Korut menuduh kedua negara mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang dijatuhkan usai uji coba nuklir pada 3 September 2017.
China, sekutu utama Korut yang juga merupakan mitra dagang, menyatakan bahwa dialog adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis, walaupun Jepang cenderung mendukung cara AS yang lebih kuat. Namun PM Abe mengatakan sekarang adalah saatnya untuk melancarkan tekanan terhadap Korut daripada dialog, agar Korut segera mengakhiri program nuklir dan misilnya.

Credit okezone.com

PM Abe Bubarkan Parlemen, Anggota DPR Jepang: Banzai!

Foto momen ketika Parlemen Jepang resmi dibubarkan (Foto: AP)

TOKYO – Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe, secara resmi telah membubarkan parlemen sehingga memulai kampanye nasionalnya. Namun usahanya agar terpilih lagi tampaknya akan dihadapkan oleh tantangan dalam bentuk sebuah partai baru bentukan Gubernur Tokyo.
Sebagaimana dikutip dari AFP, Jumat (29/9/2017) ketika ketua Parlemen Jepang membacakan surat resmi pembubaran, para anggota Majelis Rendah mengangkat tangan dan berteriak “Banzai”. Sekadar informasi, penggunaan kata banzai di Jepang acap kali untuk menyuarakan penyemangat serta panjang umur.

Bila sesuai jadwal maka pemilu di Jepang akan diadakan pada 22 Oktober 2017. Saat ini PM Jepang terus berusaha meraup pundi-pundi suara agar ia terpilih lagi dengan pendiriannya yang keras terhadap Korea Utara.

“Pertempuran sulit dimulai pada hari ini. Pemilu ini adalah mengenai bagaimana melindungi kehidupan para warga. Kita harus bekerjasama dengan masyarakat internasional ketika kita dihadapkan ancaman dari Korea Utara,” ujar Abe.
Ia meminta dukungan warga Jepang agar dapat menunjukkan diplomasi yang keras terhadap Korut. Sebab rezim Pemerintah Korea Utara tidak memperlihatkan keinginannya untuk mengakhiri program senjatanya yang hingga saat ini terus membahayakan Jepang.
Sang PM Jepang berjanji untuk melindungi warganya jika ia terpilih lagi. “Kita perlu berjuang untuk masa depan anak-anak kita,” tegas Abe.

Pengumuman pembubaran parlemen dan diadakannya pemilu dadakan oleh Abe sebenarnya mengejutkan banyak pihak di Jepang. Pengamat memandang bahwa hal ini dilakukannya demi memanfaatkan momentum ancaman Korea Utara sehingga meningkatkan dukungan terhadap Abe yang memiliki kebijakan keras terhadap Pyongyang.
Sayangnya langkah Abe dijegal oleh Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, yang menjadi sorotan publik dan media Jepang beberapa hari terakhir. Pasalnya, ia mengumumkan membentuk partai baru bernama “Harapan”.
Tanpa diduga, banyak para anggota parlemen yang secara perlahan memberikan dukungannya terhadap partai baru tersebut. Mereka memandang Partai Harapan memberikan kesempatan untuk para warga Jepang mendapatkan alternatif baru di dalam perpolitikan.
Partai oposisi Pemerintahan Abe, Partai Demokrat, disebut memilih tidak mengajukan kandidatnya untuk pemilu pada Oktober. Namun mereka memilih untuk menggabungkan kekuatannya dengan partai Koike.

Credit okezone.com

Uni Emirat Arab Bakal Bangun Pusat Simulasi Kehidupan Planet Mars

Dubai membangun kota `Mars` di padang pasir. mirror.co.uk

CB, Jakarta - Uni Emirat Arab berencana membangun sebuah kota di tengah padang pasir untuk melakukan simulasi kehidupan di planet Mars. Proyek ini diperkirakan bakal menelan biaya sebesar sekitar Rp 1.8 triliun.

Proyek yang diberi nama “Mars Science City” ini dijabarkan dalam pertemuan pemerintah Uni Emirat Arab pada pekan ini. Pemerintah akan membangun asrama superbesar dengan luas sekitar 600 ribu meter persegi.

Kota ini akan dihuni para peneliti yang akan melakukan penelitian terkait kebutuhan makanan, air dan energi di sebuah planet luar. Uni Emirat Arab berharap dapat menyelesaikan pembangunan replika kehidupan Mars secara total dalam 100 tahun mendatang.
Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Rashid, mengatakan negaranya adalah negara hebat yang memiliki visi dan memahami tantangan yang dihadapi saat ini.

“Kami percaya pada potensi penjelajahan ruang angkasa, dan kolaborasi dengan rekan serta pemimpin global untuk memanfaatkan penemuan dari penelitian dan pergerakan ini demi memenuhi kebutuhan manusia serta meningkatkan kualitas hidup di Bumi,” kata Sheikh.
Dia juga menambahkan, “Menempatkan manusia di planet lain merupakan hal yang sudah lama diimpikan oleh semua orang. Tujuan kami adalah menjadi pelopor bagi dunia untuk mewujudkan impian tersebut.”
Proyek ini merupakan bagian dari “Mars 2117 Stategy”, yang merupakan sebuah program yang digunakan untuk mengembangkan markas bagi manusia di Mars. Kompleks ini akan dihuni sekitar 600 ribu orang dilengkapi oksigen dan tansportasi inner city.
Uni Emirat Arab bukanlah satu – satunya negara yang memiliki rencana mengirimkan manusia ke luar angkasa. SapceX, sebuah perusahaan transportasi luar angkasa di Amerika Serikat, juga menyiapkan rencana untuk mengatur planet merah tersebut agar dapat dihuni. Cina juga sudah mulai membangun sebuah lokasi simulasi kehidupan manusia di Mars di daerah kering di bagian utara negara itu.

Credit TEMPO.CO

Myanmar Janji Palsu ke PBB dan Media, Begini Kisahnya

CB, Yangon - Pemerintah Myanmar yang sempat mengizinkan badan-badan PBB, diplomat dan wartawan asing untuk memasuki wilayah Rakhine yang bergejolak dibawah pengawalan ketat, tiba-iba membatalkan secara sepihak. Kunjungan tersebut merupakan yang pertama sejak eksodus besar-besaran Muslim Rohingya dari Rakhine ke Bangladesh.

PBB telah menuntut akses sejak organisasi kemanusiaannya dipaksa untuk menarik diri dari Rakhine ketika militer Myanmar melancarkan operasi terhadap pemberontak Rohingya pada akhir Agustus. Ini menyebabkan ratusan ribu minoritas Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Seperti yang dilansir Straits Times pada 28 September 2017, juru bicara PBB di Yangon mengatakan kunjungan tersebut telah dibatalkan, namun tidak ada alasan untuk keputusan tersebut.

Sebelumnya, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan sebelumnya sebuah perjalanan yang diselenggarakan oleh pemerintah telah dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 28 September 2017.
"Kami berharap di atas semua itu merupakan langkah awal menuju akses yang lebih bebas dan lebih luas ke daerah tersebut," katanya . Dia mengatakan bahwa kepala badan PBB akan ikut dalam perjalanan itu.
PBB telah menyusun sebuah rencana darurat untuk memberi makan 700.000 pengungsi Rohingya dari Myanmar, dan memperingatkan bahwa mereka yang melarikan diri tidak akan segera pulang ke rumah.
"Semua badan PBB bersama-sama sekarang telah menetapkan rencana untuk masuknya 700.000 baru. Kami dapat mencakup jika arus masuk baru mencapai 700.000," kata wakil kepala Program Pangan Dunia di Bangladesh, Dipayan Bhattacharyya, pada hari Rabu.
Kepala badan pengungsi PBB Filippo Grandi mengatakan bahwa bagi mereka yang telah melarikan diri ke Bangladesh, "kembali akan memakan waktu, jika kekerasan berhenti."
Militer Myanmar, pada hari Rabu menyelenggarakan tur pers di desa Hindu Ye Baw Kyaw.
Kuburan massal yang berisi 45 penduduk desa Hindu ditemukan di daerah awal pekan ini, dan militer menuduh gerilyawan Rohingya melakukan pembantaian tersebut.
Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) "secara kategoris" membantah bahwa anggotanya "melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, atau rekrutmen paksa" di wilayah tersebut.
Tentara Myanmar telah mencoba mengendalikan narasi mengenai krisis kemanusiaan ini, membatasi akses media ke zona konflik saat menyalahkan militan Rohingya atas pertumpahan darah tersebut.
Laporan pemerintah dan militer juga berusaha menyoroti penderitaan kelompok etnis lain, seperti penganut Buddha Rakhine dan Hindu, tersapu dalam kerusuhan komunal.
Kekerasan terbaru telah meningkatkan kebencian religius yang telah berlangsung lama dan dipersulit oleh kisah saingan dari berbagai kelompok etnis.
Dewan Keamanan PBB juga dijadwalkan bertemu mengenai situasi di Myanmar pada hari Kamis.
Pada tanggal 13 September, dewan itu meminta "langkah segera" untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar dan menyatakan keprihatinannya tentang "kekuatan yang berlebihan" yang digunakan oleh militer.
Dewan juga meminta pemerintah Myanmar untuk mematuhi komitmennya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan di Rakhine, namun sampai saat ini permintaan tersebut belum terpenuhi.
Kelompok Rohingya, kelompok tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia, diperlakukan sebagai orang asing di Myanmar, yang populasinya 90 persen beragama Buddha.

Credit tempo.co

ROSATOM Rusia Bidik Asia Tenggara untuk Kerja Sama Nuklir

CB, Jakarta - Rusia melalui ROSATOM, BUMN Nuklir asal Rusia, menjajaki peluang kerja sama di bidang energi nuklir di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Rusia menilai, Asia Tenggara merupakan kawasan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan industri yang pesat, sehingga perlu kestabilan pasokan energi yang besar dan berkelanjutan.
ROSATOM menyatakan hal itu dalam pernyataan persnya yang diterima TEMPO, hari ini, 29 September 2017. Menurut ROSATOM, nuklir merupakan sumber energi alternatif yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

Pekan ini, Rusia menandatangani roadmap kerja sama penggunaan energi atom untuk tujuan damai dengan Laos. Penandatanganan dilakukan antara Kementerian Energi dan Pertambangan Republik Laos yang diwakili oleh Sinava Souphanouvong selaku Wakil Menteri Energi dan Pertambangan Laos dan ROSATOM yang diwakili oleh Nikolay Spassky selaku Wakil CEO ROSATOM.
Roadmap ini menjelaskan, Laos dan Rusia sepakat untuk mengembangkan potensi pengembangan proyek tenaga nuklir di Laos. Pengembangan yang ditawarkan Rusia itu mencakup pengembangan infrastruktur nuklir, pelatihan personil, pasokan produk dan layanan siklus bahan bakar nuklir.
Selain itu, roadmap ini juga mencakup kerja sama di masa depan dalam penggunaan teknologi radiasi di sektor industri, kedokteran, pertanian, serta lingkungan.
Sebelum Laos, Rusia juga telah menyepakati kerja sama pengembangan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai bersama dengan Kamboja. Penandatanganan antara ROSATOM dan Dewan Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan Kerajaan Kamboja ini dilakukan pada Konferensi Umum Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency/ IAEA ke 61 di Wina, Austria, pertengahan September lalu.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum untuk mengembangkan lebih lanjut kerja sama bilateral antara Rusia dan Kamboja dalam pendidikan dan pelatihan nuklir, penelitian dasar dan terapan, dan penggunaan teknologi iradiasi di bidang manufaktur, kedokteran, pertanian, dan perlindungan lingkungan.
Bagi Kamboja, dokumen tersebut membuka prospek proyek strategis skala besar dalam tenaga nuklir. Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk sebuah dewan koordinasi untuk menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan tersebut.
Selain Kamboja dan Laos, beberapa negara berkembang juga telah lebih dulu mengembangkan dan bahkan menggunakan energi nuklir untuk mendukung berbagai sektor pembanguanan di negara mereka, seperti Mesir, India dan Brasil. Para ahli berpendapat, energi nuklir menjadi salah satu sumber energi di masa depan Karena dinilai lebih ramah terhadap lingkungan.
ROSATOM State Atomic Energy Corporation adalah perusahaan nuklir nasional Federasi Rusia yang menyatukan sekitar 350 perusahaan industri nuklir dan lembaga penelitian dan pengembangan. "Dengan pengalaman selama 70 tahun di bidang nuklir, kami bekerja dalam skala global untuk menyediakan layanan nuklir komprehensif yang berkisar dari pengayaan uranium hingga konstruksi PLTN," ujar ROSATOM dalam pernyataannya.
ROSATOM telah menjalankan proyek untuk membangun 8 reaktor di Rusia dan 34 di luar negeri dan mengoperasikan 27,9 GW kapasitas nuklir di 35 reaktor di Rusia. ROSATOM juga memegang 36 persen pangsa pasar pengayaan uranium global dan 17 persen pangsa pasar bahan bakar nuklir global.

Credit tempo.co

Desain Reaktor Baru Batan Karya Anak Bangsa Diluncurkan

CB, Tangerang Selatan - Dokumen Basic Design Engineering (BDE) Reaktor Daya Ekperimental (RDE) milik Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) kini sudah diselesaikan.
"RDE ini nantinya dijadikan sebagai percontohan bagi seluruh masyarakat bahwa bangsa Indonesia mampu membangun dan mengoperasikan reaktor dengan aman dan selamat," kata Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto, Kamis, 28 September 2017.
Djarot menuturkan peluncuran dokumen BDE juga semakin mempertegas bahwa bangsa Indonesia mampu menyusun desain RDE sebagai cikal bakal reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Merah Putih di Indonesia.
Menurut Djarot, pembelian reaktor biasanya dilakukan dengan membeli yang sudah jadi dari negara asalnya. Dalam hal ini, Batan mendesainnya sendiri sesuai dengan kebutuhan.
Kepala Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Nuklir Batan Geni Rina mengatakan BDE ini merupakan pengembangan dari desain konseptual yang sebelumnya telah dibuat PT Renuko pada 2015.
"PT Renuko merupakan pihak yang memenangi lelang sebagai pembuat desain konseptual RDE. Konseptual desain seperti peta buta, sedangkan basic design sudah jauh lebih rinci. Yang membuat ada 31 orang di dalam satu tim, namanya Tim Desain dan Kajian Keselamatan RDE," ujarnya.
BDE yang diluncurkan saat ini kata Geni merupakan versi nol, dan tahun depan akan dilakukan uji secara eksperimental dari beberapa bagiannya. Dari uji tersebut, data yang didapatkan akan dijadikan masukan balik ke basic design untuk versi selanjutnya.
"BDE ini diklaim sebagai desain reaktor daya pertama yang dihasilkan Indonesia. Selain itu, pada 2018, Batan akan membuat alat uji, seperti fuel handling system, helium purifikasi, dan control rod, untuk melakukan uji coba secara eksperimen,” ucapnya.
Menurut Geni, selain menghasilkan listrik, kelebihan RDE yang bertipe high temperature gas cooled reactor adalah dapat menghasilkan uap panas yang bisa digunakan untuk aplikasi industri, seperti pelelehan batu bara, pembuatan gas hidrogen, pembuatan gas metan dari gas alam, desalinasi air laut, dan proses kimia lain yang membutuhkan panas tinggi.
Dengan selesainya BDE reaktor versi nol ini, Geni melanjutkan, Batan akan merambah ke validasi dengan data eksperimental serta dikerjakan secara konsorsium yang melibatkan universitas dan industri.

Credit TEMPO.CO

Soal Pesawat R80, BJ Habibie: Dirgantara Indonesia Belum Berakhir

CB, Jakarta - Pendiri PT Regio Aviasi Industri (PT RAI), BJ Habibie, dan Presiden Direktur PT RAI Agung Nugroho angkat bicara mengenai program pesawat R80. Menurut Habibie, hambatan dalam program pesawat berteknologi turboprop adalah pembiayaan.
"Padahal saat ini kita sudah bisa membuat pesawat kita sendiri dengan tenaga kita sendiri," ujar presiden ke-3 Indonesia itu di kediamannya, Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2017.
Menurut Habibie, dunia dirgantara dalam negeri belum berakhir. Dia percaya Indonesia masih memiliki sumber daya manusia yang bagus di bidang dirgantara. "Dukungan masyarakat adalah suatu bentuk kembalinya kedirgantaraan Indonesia. Kita buktikan bahwa Indonesia mampu membuat pesawat sendiri," katanya.

Pesawat dengan kapasitas 80-90 penumpang itu merupakan program milik swasta (PT RAI). Karena itu, pendanaan tidak dapat dilakukan dengan mengambil anggaran negara. Sedangkan total biaya yang dibutuhkan untuk membuat enam prototipe pesawat sekitar US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 20 triliun.
Karena itu, salah satu program pembiayaan dilakukan dengan crowd funding yang diselenggarakan kitabisa.com. Dana yang terkumpul di situs kitabisa.com per Kamis, 28 September 2017, sudah mencapai Rp 581.829.873 dengan jumlah donatur 1.933 orang. Program ini masih akan dibuka hingga 63 hari ke depan. Menurut Fransiscus Djordi Iskandar, campaigner dari kitabisa.com, target sasaran crowd funding mencapai Rp 5 miliar.
Selain dengan crowd founding, RAI sedang mencari investor yang sesuai dengan program R80. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting untuk meningkatkan dukungan masyarakat dan investor. Sejak Juni 2017 pemerintah telah memberikan dukungan dengan memberikan status Program Strategis Nasional untuk R80.

Menurut Agung Nugroho, pesawat ini telah sampai pada tahap rancang bangun. "Untuk masuk ke tahap berikutnya butuh dana yang cukup besar," ujarnya.
Agung mengatakan pemerintah sangat mendukung program ini. Menurut dia, pemerintah akan memfasilitasi pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi non-APBN yang formatnya sedang dibicarakan dengan tim Bappenas.
Pesawat R80 akan bersaing dengan produk pabrikan Italia-Prancis lain, seperti ATR 72 yang berkapasitas 72 penumpang, juga Bombardier Dash 8 Q400 buatan Kanada yang berdaya angkut 76 penumpang. "Pesawat R80 lebih ekonomis karena daya angkutnya lebih banyak," ujar Agung.

Credit TEMPO.CO

Inggris: Krisis Kemanusiaan Rohingya Tidak Bisa Diterima

CB, Jakarta - Pemerintah Inggris memperingatkan pemerintah Myanmar bahwa krisis kemanusiaan Rohingya adalah sebuah “tragedi yang tidak dapat diterima”. Pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi ini diminta segera mengakhiri kekerasan yang terjadi dan membuka blokade untuk bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi.
“Apa yang kita lihat di Rakhine dalam beberapa minggu terakhir merupakan sebuah tragedi yang jelas dan tidak dapat diterima,” kata Mark Field, Menteri Inggris Urusan Asia, pada Selasa 26 September setelah melakukan kunjungan ke Myanmar, yang merupakan bekas koloni Inggris Raya.

Dalam kunjungannya ini, Mark Field bertemu dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan mengunjungi negara bagian Rakhine barat yang menjadi pusat pertumpahan darah.
“Kita perlu menghentikan kekerasan ini dan semua orang yang melarikan diri dapat kembali ke rumahnya dengan cepat dan aman. Myanmar telah melakukan kemajuan yang besar dalam beberapa terakhir. Namun kekerasan dan krisis yang terjadi di Rakhine beresiko mengacaukan kemajuan tersebut,” kata Mark Field.

Kantor luar negeri Inggris mengatakan dalam sebuah pernyataan,“Field memperjelas bahwa kekerasan yang terjadi (di Myanmar) perlu dihentikan dengan pasukan keamanan mengambil tanggung jawab penuh untuk melindungi semua masyarakat. Pemerintah diminta mengijinkan akses kemanusiaan penuh untuk bantuan.”
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, akan memberikan penjelasan singkat kepada Dewan Keamanan PBB tentang krisis Rohingya pada Kamis 28 September di New York. Guterres telah mengirimkan surat ke dewan untuk mengungkapkan keprihatinannya tentang “malapetakan kemanusiaan” yang sedang terjadi di Myanmar.
Hampir setengah juta warga etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus 2017. Saat itu kelompok milisi Penyelamatan Arakan Rohingya (ARSA) menyerang 30 pos polisi Myanmar dan menewaskan belasan polisi. Militer Myanmar membalas serangan ini dengan melakukan operasi yang disebut pejabat PBB sebagai ‘operasi pembersihan etnis”.
Militer Myanmar menyerang desa-desa warga etnis Rohingya dan melakukan pembunuhan, pembakaran rumah hingga pelecehan seksual kepada warga sipil. Mereka dipaksa meninggalkan rumah dan desanya untuk pergi ke Bangladesh. Saat ini sekitar 480 ribu warga etnis Rohingya mengungsi di daerah Cox Bazar di Bangladesh menunggu bantuan kemanusiaan.

Credit TEMPO.CO