Bendera negara antariksa Asgardia. (asgardia.space)
CB, Paris - Negara antariksa pertama, Asgardia,
akan mengajukan pengakuan dari Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi
sebuah negara pada tahun depan. Jika Dewan PBB menyetujui permohonan
tersebut, dua per tiga anggota Majelis Umum Asgardia harus memilih untuk
masuk PBB.
Igor Ashurbeyli, industrialis Rusia
sekaligus pendiri Asgardia, mengatakan negara antariksa ini akan
mendirikan pemerintahan yang demokratis dalam enam bulan ke depan.
"Setelah itu pengadilan tinggi, kejaksaan, kantor audit nasional, dan
badan pemerintahan lainnya," kata Ashurbeyli, seperti dikutip dari laman
berita CNN, Rabu, 26 Juli 2017.
Igor Ashurbeyli, pendiri negara antariksa Asgardia. (Ashurbeyli.eu.com)
Menurut
Ashurbeyli, semua negara pasti akan memiliki masalah. Begitupun
Asgardia, akan menemui masalah yang tak jauh berbeda dengan
negara-negara yang sudah ada. "Tapi, bedanya, kita tidak ada di bumi,"
ujarnya.
Lalu, bagaimana langkah Ashurbeyli
memberikan rasa aman kepada warganya? Ashurbeyli memberikan gambaran
seperti warga negara lainnya. "Kami akan membangun perwakilan di tiap
negara yang bekerja sama. Warga negara yang punya paspor Asgardia bisa
memanfaatkannya dengan cara meminta perlindungan di kedutaan tersebut,"
ujar dia.
Lambang negara antariksa Asgardia. (asgardia.space)
Ashurbeyli
menjelaskan, departemen pemerintahan akan dikelola oleh orang-orang
Asgardia yang mereka wakili. Sedangkan pusat administrasi akan berlokasi
di Wina.
Meski begitu, banyak ahli masih
memperdebatkan hukum Asgardia. Salah satunya adalah Joanne Gabrynowicz,
pakar hukum antariksa dari Beijing Institute of Technology School of
Law.
Ilustrasi pesawat induk negara antariksa Asgardia. (Live Science)
Menurut
Gabrrnoqicz, sebuah negara harus punya beberapa persyaratan. Di
antaranya, yaitu populasi permanen, wilayah, pemerintahan, dan kapasitas
untuk melakukan hubungan antarnegara,
"Premis bahwa Asgardia adalah bangsa masih bisa diperdebatkan," kata Gabrynowicz.
Sejak
diumumkan oleh sekelompok miliuner Rusia dan ilmuwan di Paris, Prancis,
Oktober tahun lalu, antusiasme yang tinggi itu menuntut pengelola
Asgardia mengubah konstitusi seleksi warga.
Kini, seperti dikutip dari laman situs asgardia.space,
pengelola Asgardia lebih ketat dan selektif dalam memilih warga negara
mereka. Asgardia tidak akan memberikan warga negara bagi orang yang
pelit memberikan informasi data diri. Dan menolak warga negara
non-manusia misalnya robot dan hewan.
Oktober
tahun lalu, para pemimpin proyek Asgardia membahas tempat tinggal
futuristik yang dapat menampung 150 juta jiwa dalam sebuah konferensi
pers di Paris, Prancis. Satelit pertama Asgardia rencananya akan
diluncurkan pada tahun ini, awal dari sebuah proyek jangka panjang.
Lambang negara antariksa Asgardia. (Asgardia.space)
CB, Paris - Asgardia, negara antariksa
pertama, bisa lahir berkat tangan dingin Igor Ashurbeyli. Ilmuwan
komputer berumur 53 tahun ini merupakan doktor di bidang komputer.
Ashurbeyli
merupakan lulusan Azerbaijan State Oil Academy pada 1985. Tiga tahun
kemudian ia mendirikan Socium, sebuah perusahaan perangkat lunak dan
konsultan dengan jumlah karyawan sekarang sudah mencapai 10 ribu orang.
Setelah
pindah ke Moskow pada dekade 1990, Ashurbeyli menjadi salah satu tokoh
besar di industri sains Rusia. Pada 2010, UNESCO menganugerahinya medali
penghargaan State Science and Technology Prize.
Igor Ashurbeyli, pendiri negara antariksa Asgardia. (Ashurbeyli.eu.com)
Tiga
tahun setelah itu, dia mendirikan Aerospace International Research
Center (AIRC) di Wina, Austria. Saat ini, ia menjadi Ketua Komite
Science of Space UNESCO.
Singkatnya, Ashurbeyli
bukanlah pemula dalam dunia industri antariksa. Dalam sebuah konferensi
di Hong Kong, Ashurbeyli menyatakan kepada CNN, "Asgardia merupakan mimpi saya sejak kecil."
Mimpi tersebut telah terbentuk tahun lalu. Ashurbeyli dan tim kini sedang merancang undang-undang di Asrgardia.
Ilustrasi Asgard, rumah para dewa Nors. (Wikipedia Commons)
Asgardia
juga menarik minat warga Indonesia. Jumlahnya tak tanggung-tanggung,
per Rabu, 26 Juli 2017, sudah ada 6.505 warga Indonesia mendaftarkan
diri ke negara antariksa yang namanya terinspirasi dari tempat tinggal
Dewa Thor itu.
Sebanyak 84 persennya merupakan
laki-laki. Sedangkan 16 persen sisanya perempuan. Jumlah tersebut dapat
dilihat langsung di halaman situs asgardia.space.
Hingga
kini, sudah ada 275.246 orang dari seluruh dunia mendaftarkan diri
sebagai warga negara Asgardia. Angka tersebut jelas akan terus meningkat
mengingat pendaftaran masih terus dibuka.
Sejak
diumumkan oleh sekelompok miliuner Rusia dan ilmuwan di Paris, Prancis,
Oktober tahun lalu, antusiasme yang tinggi itu menuntut pengelola
Asgardia mengubah konstitusi seleksi warga.
Kini, seperti dikutip dari laman situs asgardia.space,
pengelola Asgardia lebih ketat dan selektif dalam memilih warga negara
mereka. Asgardia tidak akan memberikan warga negara bagi orang yang
pelit memberikan informasi data diri. Dan menolak warga negara
non-manusia misalnya robot dan hewan.
Oktober
tahun lalu, para pemimpin proyek Asgardia membahas tempat tinggal
futuristik yang dapat menampung 150 juta jiwa dalam sebuah konferensi
pers di Paris, Prancis. Satelit pertama Asgardia rencananya akan
diluncurkan pada tahun ini, awal dari sebuah proyek jangka panjang.
Ilustrasi pesawat induk negara antariksa Asgardia. (Live Science)
Presiden Iran Hassan Rouhani memerintahkan penguatan senjata defensif untuk merespons sanksi AS. Foto/REUTERS
TEHERAN
- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan kepada kabinetnya bahwa
Teheran harus memperkuat senjata defensif sebagai perlawanan terhadap
sanksi yang akan dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS).
Rancangan
undang-undang (RUU) penjatuhan sanksi baru oleh AS itu telah disetujui
parlemen Washington. Selain Iran, RUU itu menargetkan Rusia dan Korea
Utara.
”Kami akan mengambil langkah yang kami anggap perlu sesuai
dengan kepentingan negara, dan kita akan melanjutkan jalan kita tanpa
memperhatikan sanksi dan kebijakan mereka (AS),” kata Presiden Rouhani.
Dia menambahkan bahwa Iran akan melanjutkan pembangunan militernya meski mendapat tekanan dari negara asing manapun.
”Kita
harus selalu memperkuat pertahanan kita dan akan memperkuat semua
senjata defensif kita, terlepas dari pandangan orang lain,” lanjut
Rouhani yang dilansir dari kantor berita Fars, Kamis (27/7/2017).
RUU
sanksi baru AS itu menargetkan 18 entitas dan individu yang terkait
dengan program rudal nasional, pengadaan peralatan militer dan Korps
Garda Revolusi Islam Iran.
Iran dan AS merupakan musuh bebuyutan
sejak Revolusi Islam pecah di Teheran tahun 1979. Hingga kini, kedua
negara tidak menjalin hubungan diplomatik.
Kebekuan hubungan
kedua negara sempat mencair ketika Iran mencapai kesepakatan nuklir
dengan enam negara di dunia termasuk AS pada pada tahun 2015.
Namun
hubungan itu kembali memanas ketika Donald Trump terpilih sebagai
presiden AS. Presiden Trump mengancam akan membatalkan kesepakatan
nuklir yang dia sebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada".
Dalam
kesepakatan nuklir itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya
dengan imbalan sanksi atau embargo ekonomi oleh Barat dicabut.
Menteri Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menuturkan, era kekaisaran Ottoman Turki saat ini sudah habis. Foto/Istimewa
TEL AVIV - Menteri
Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon menuturkan, era kekaisaran Ottoman
Turki saat ini sudah habis. Ini merupakan respon atas pernyataan yang
dilontarkan Presiden Turki Tayyip Erdogan soal aksi Israel di komplek
al-Aqsa.
"Hari-hari Kekaisaran Ottoman sudah berakhir.
Ibukota orang-orang Yahudi adalah dan akan selalu menjadi Yerusalem.
Berbeda dengan masa lalu, ini adalah kota dimana pemerintah berkomitmen
terhadap keamanan, kebebasan, kebebasan beribadah, dan menghormati hak
semua minoritas," kata Nahshon, seperti dilansir Anadolu Agency pada
Rabu (26/7).
Seperti diketahui, Erdogan kemarin
menyerukan kepada seluruh umat Muslim untuk membantu mempertahankan
Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Erdogan menilai tentara Israel sudah
mencemari masjid suci dengan sepatu tempur dan dengan mudah menumpahkan
darah di sana.
”Dari sini saya memanggil semua Muslim.
Mereka yang dapat mengunjungi Al-Aqsa. Mereka yang tidak dapat
mengunjungi Al-Aqsa harus mengirim bantuan ke saudara-saudara kita di
sana,” kata Erdogan.
”Ketika tentara Israel secara
sembarangan mencemari lantai-lantai Al-Aqsa dengan sepatu tempur mereka,
dengan menggunakan isu-isu sepele sebagai dalih dan kemudian dengan
mudah menumpahkan darah di sana, alasannya (mereka mampu melakukan itu)
dan kita (Muslim) belum berbuat banyak untuk mempertaruhkan klaim kami
atas Yerusalem,” sambungnya.
Erdogan juga mengatakan, ia
telah berbicara dengan Presiden Israel Reuven Rivlin dan mengatakan
kepadanya bahwa umat Islam yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa tidak dapat
diperlakukan sebagai teroris.
Pemerintah
Korea Utara lakukan pembersihan di Kedubesnya di Beijing setelah
seorang diplomatnya menonton tayangan drama televisi Korea Selatan.
Foto/Ilustrasi/REUTERS
SEOUL
- Pemerintah Korea Utara (Korut) melakukan “pembersihan” atau pemecatan
besar-besaran terhadap para staf dan diplomatnya di Kedutaan Besar
(Kedubes)-nya di Beijing, China. Musababnya, ada diplomat yang menonton
drama televisi Korea Selatan (Korsel).
Para pejabat kedutaan saat
ini sedang diselidiki karena kesalahan serius yang menyangkut ideologi.
Tindakan diplomat menonton drama televisi Korsel dianggap menunjukkan
simpati pada Seoul, yang menjadi musuh Pyongyang.
Kementerian
Keamanan Negara Korea Utara serta Komite Pusat Partai Buruh Korea
mengonfirmasi perihal pejabat kedutaan yang menonton drama televisi
Korsel.
Tak hanya staf dan para diplomat, anggota keluarga mereka
juga dipantau ketat. Aparat berwenang Pyongyang mencari materi yang
mereka sebut “kotoran ideologis” di komputer, telepon genggam, dan
perangkat lainnya milik staf, diplomat dan anggota keluarga mereka.
Korea Joongang Daily, salah
satu surat kabar terbesar di Korsel melaporkan bahwa ada banyak
pelanggaran yang ditemukan selama penyelidikan berlangsung. Di
antaranya, potret mantan diktator Korut Kim Il-sung dan Kim Jong-il yang
selalu dalam posisi tergantung di kantor kedutaan.
”Mereka
pertama-tama melihat potret itu, karena ada sedikit kesalahan manajemen
yang bisa menjadi tanda bahwa kedutaan tersebut telah benar-benar sudah
keluar jalur,” kata seorang mantan diplomat Korut kepada Korea Joongang Daily, yang berbicara dalam kondisi anonim, yang dilansir Kamis (27/7/2017).
Diplomat
yang menonton tayangan drama Korsel merupakan pemimpin bagian industri
ringan di kedutaan, sebuah posisi yang sangat berpengaruh.
Drama
Korsel atau dikenal dengan istilah “K-drama” telah memainkan peran
penting dalam perseteruan dua Korea. Warga Pyongyang dilarang keras
menonton tayangan itu dan yang ketahuan bisa terancam dieksekusi mati.
Banyak
pembelot Korut terinspirasi untuk mempertaruhkan nyawa mereka dengan
mencoba melarikan diri dari negaranya ketika mereka pertama kali
“terpapar” drama live action Korsel yang selalu populer.
Pembelot
top Korut, Thae Yong-ho, yang merupakan mantan duta besar Korut untuk
Inggris pernah mengungkap bahwa rezim Kim Jong-un yang berkuasa tidak
mampu sepenuhnya mengontrol tayangan drama Korsel di negaranya sendiri.
”Dua hal yang gagal dikendalikan rezim adalah narkoba dan drama Korsel,” kata Thae.
”Sistem
Korut hanya bisa bertahan selama bisa memblokir semua informasi dari
dunia luar,” ujarnya.”Ketika hari tiba, ketika orang memiliki akses
terhadap informasi yang telah disensor, Korut akan runtuh seperti
dinding tanah yang basah kuyup.”
Pasukan China saat parade militer besar-besaran. Foto/REUTERS/Damir Sagolj
WASHINGTON
- Direktur CIA Mike Pompeo memandang China ketimbang Rusia dan Iran
sebagai ancaman terbesar dan jangka panjang bagi Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, Beijing memanfaatkan posisinya dalam daftar ancaman spymaster AS
karena ekonomi dan populasinya lebih kuat ketimbang Rusia dan Iran.
Argumen bos CIA ini mengejutkan, karena selama ini Rusia selalu di
peringkat atas sebagai negara yang jadi ancaman bagi Washington.
Berbicara kepada Washington Free Beacon,
Pompeo menandai terorisme dan Korea Utara sebagai ancaman jangka pendek
terbesar terhadap kepentingan keamanan AS. Namun, China, Rusia dan Iran
secara berurutan dipilih sebagai ancaman terbesar jangka menengah dan
jangka panjang.
”Sulit untuk memilih antara China, Rusia dan Iran
untuk jujur dengan Anda. Saya kira jika saya harus memilihnya dengan
hidung di atas yang lain, saya mungkin akan memilih China,” katanya
Pompeo kepada Bill Gertz, editor senior Washington Free Beacon, yang dikutip Kamis (27/7/2017).
”Mereka
memiliki ekonomi riil yang mereka bangun, tidak seperti Rusia yang
hidup dan mati pada berapa barel minyak yang bisa mereka ambil dari
tanah. Dan Iran yang turunan sektornya sangat mirip satu sama lain dan
tidak dengan skala populasi China,” ujar Pompeo.
Menurutnya,
strategi pertahanan Beijing dirancang untuk menghadapi AS. ”Mereka
mungkin mencoba mencuri barang-barang kami atau memastikan mereka bisa
mengalahkannya. Dan yang paling sering keduanya,” katanya.
”Saya
pikir sangat jelas ketika mereka memikirkan tempat mereka di dunia,
mereka mengukur keberhasilan mereka dalam menempatkan diri mereka di
dunia, di mana mereka ingin berhadapan dengan AS dan tidak melawan orang
lain.”
Dia menolak untuk mengomentari laporan bahwa sejak 2012
China telah mensponsori spionase ofensif di AS. Namun, dia mengakui
bahwa China melakukan “kampanye aktif” untuk hal itu.
”Ini
dimulai dengan serangan komersial. Mencoba mencuri barang-barang kami.
Itu berlangsung terus. Mereka selalu mencoba untuk mendapatkan sumber
daya militer kami, program litbang kami dan sejenisnya. Jadi mereka
punya sejarah panjang,” imbuh Pompeo.
”Tapi juga kasus bahwa
orang-orang China telah pindah ke tempat di mana mereka, menurut saya,
melihat diri mereka sebagai negara adidaya. Karenanya, ingin melakukan
program spionase versi mereka dengan cara yang mencerminkan status superpower mereka,” kata Pompeo.
AS
dan China tetap tetap mempertahankan mitra perdagangan dan investasi,
meski beberapa kali terlibat “pertengkaran”, termasuk dalam sengketa
Laut Cina Selatan dan Laut China Timur.
Pangkalan militer Incirlik, Turki, yang jadi lokasi penempatan senjata nuklir AS. Foto/REUTERS/Murad Sezer
WASHINGTON
- Mantan pejabat Pentagon, Joseph Cirincione, mendesak pemerintah
Amerika Serikat (AS) untuk menarik sekitar 50 senjata nuklirnya dari
Pangkalan Udara Incirlik, Turki. Alasannya, tempat itu sudah tak aman
lantaran Washington dan Ankara sedang bersitegang.
Cirincione
yang saat ini menjabat sebagai presiden Ploughshares Fund—lembaga
nirlaba nonproliferasi dan anti-perang—mengatakan kepada Stars and Stripes,
Rabu (26/7/2017), bahwa pangkalan militer di Turki adalah tempat
terburuk untuk menyimpan sekitar 50 senjata nuklir Washington.
Cirincione
mengatakan, ada bom B61 yang disimpan di Incirlik. Bom itu memiliki
kekuatan 10 kali bom atom yang dijatuhkan AS di Hiroshima pada tahun
1945.
Dia juga menyarankan AS untuk memindahkan 2.500 tentarannya dari pangkalan Incirlik.
Hubungan antara Turki dan AS telah menurun sejak kudeta militer yang gagal di Ankara pada Juli 2016.
Presiden
Recep Erdogan telah menindak oposisi pemerintah sejak musim panas lalu,
yang membuat para pemimpin NATO dan pengamat lainnya khawatir bahwa
Turki telah beralih menjadi negara otoriter.
Sejumlah laporan
memperkirakan lebih dari 70.000 orang telah ditangkap karena dituduh
terlibat dalam kudeta gagal tahun lalu. Mereka yang ditangkap di
antaranya dari kelompok hakim, pejabat militer dan polisi, profesor
universitas dan pejabat lain.
Ketegangan itu diperparah dengan langkah Turki yang setuju membeli sistem rudal pertahanan S-400 Rusia.
Dalam
pidatonya kepada anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan
(AKP)—partai berkuasa di Turki—pada 25 Juli lalu, Erdogan membela
keputusan Ankara soal pembelian S-400 Rusia.
“Mengapa hal itu
menimbulkan ketegangan? Suatu negara harus mencari cara yang ideal untuk
keamanannya sendiri,” kata Erdogan seperti dilaporkan Hurriyet Daily News.
Erdogan
juga menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun Yunani, sebuah negara
anggota NATO, telah menggunakan sistem rudal buatan Rusia tanpa
menimbulkan kontroversi.
Belum lama ini, Pentagon juga dibuat
kesal karena lokasi pasukannya di Suriah dibocorkan media Turki.
Washington curiga Ankara sebagai sumber pembocor tersebut. Bocoran
lokasi itu dianggap membahayakan keselamatan pasukan AS di Suriah.
Ada
juga kecurigaan di Washington bahwa Turki mungkin telah membocorkan
lokasi pangkalan AS yang sensitif di Suriah ke kantor berita negara.
Jerman baru-baru ini telah memindahkan semua pasukannya dari pangkalan
Incirlik, setelah negara itu terlibat ketegangan dengan Turki.
Pasukan keamanan Israel saat melepas detektor logam di pintu masuk kompleks Masjid Al-Aqsa. Foto/REUTERS
GAZA
- Kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza, Palestina, mengobarkan
“hari kemarahan” melawan pasukan keamanan Israel setelah ketegangan di
kompleks Masjid Al-Aqsa belum mereda. Kelompok itu menyerukan para warga
Palestina demo besar-besaran hari Jumat besok.
Hamas mengklaim
menang dalam perselisihan dengan pihak Israel di situs Masjid Al-Aqsa.
Kemenangan yang dimaksud adalah tunduknya Israel untuk melepas detektor
logam di pintu masuk kompleks masjid atas tekanan banyak pihak.
Pada
hari Rabu, Hamas menggelar demonstrasi perayaan di Kota Gaza atas
pelepasan detektor logam Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Kelompok itu
minta para pendukungnya dan para warga Palestina turun ke jalan untuk
memprotes pelanggaran Israel di situs suci.
Seperti diketahui,
Israel masih mempertahankan CCTV di sekitar pintu masuk kompleks masjid
suci yang masih memicu kemarahan jemaah muslim Palestina.
”Masjid
(Al-Aqsa) memanggil hati nurani dan kehormatan Anda, karena tidak
mungkin untuk terus diam dalam menghadapi upaya pendudukan Israel untuk
memulai sebuah realitas baru di sana,” ketua dewan politburo Hamas,
Ismail Haniyeh, dalam sebuah tulisan yang diterbitkan surat kabar al-Risala, yang dilansir Jerusalem Post, Kamis (27/7/2017).
Para
pejabat Israel pada Selasa lalu mengumumkan bahwa peralatan teknologi
canggih akan digunakan di lokasi masjid dan bukan lagi detektor logam.
Pejabat itu tidak menjelaskan kapan detektor logam dilepas dan peralatan
apa untuk menggantikannya.
Israel juga cenderung meningkatkan
kekuatan di situs Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Sebuah rekaman
video Associated Press pada hari Selasa menunjukkan mesin berat dan
pekerja Israel di kerahkan ke pintu masuk situs suci.
Detektor
logam—yang telah dilepas—dan CCTV dipasang di kompleks Masjid Al-Aqsa
setelah para pria bersenjata membunuh dua polisi Israel pada 14 Juli
2017. Serangan itu bahkan membuat Israel menutup masjid selama dua hari
sehingga jemaah muslim tidak bisa salat jumat di Masjid Al-Aqsa.
Langkah Israel itu membuat marah dunia Muslim dan memicu kekerasan.
Di hadapan Dewan Keamanan PBB,
delegasi Indonesia mengutuk tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM
aparat keamanan Israel terhadap jamaah Palestina. (Foto: AFP PHOTO /
THOMAS COEX)
Jakarta, CB --
Indonesia tidak dapat menerima adanya penggunaan
kekerasan sistemik serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar bangsa
Palestina, termasuk menjalankan ibadah keagamaan yang dilakukan oleh
Israel.
Lebih jauh, Indonesia juga mengutuk tindakan kekerasan
dan pelanggaran HAM aparat keamanan Israel terhadap jamaah Palestina,
yang telah menimbulkan korban jiwa dan lebih dari seratus orang
luka-luka.
Ungkapan itu disampaikan delegasi Indonesia dalam
Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah,
termasuk pertanyaan akan Palestina di New York, Amerika Serikat, pada
Selasa (25/7).
Selain itu, Indonesia juga mengecam pembatasan akses beribadah di
Masjid Al Aqsa dan menegaskan pembatasan beribadah di Masjid Al Aqsa
adalah tindakan provokatif yang mengancam seluruh proses perdamaian
Palestina-Israel, serta pelanggaran atas kebebasan beragama masyarakat
Palestina.
Di hadapan anggota DK PBB, Indonesia juga menekankan
bahwa Israel harus mempertahankan status quo terhadap status Yerusalem
dan kompleks Masjid Al Aqsa.
Terkait hal ini, Indonesia lalu
mengusulkan agar masyarakat internasional jadikan kompleks Masjid Al
Aqsa di bawah perlindungan internasional guna pastikan agar masyarakat
Palestina terjamin dapat menjalankan ibadah secara aman.
"Komunitas
internasional dapat menggali opsi-opsi untuk memastikan kompleks Masjid
Suci Al Aqsa tetap mendapatkan pengawasan dan perlindungan
internasional PBB, sehingga seluruh jamah dapat melaksanakan ibadah
mereka dengan harmonis dan damai," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB di New
York, Dubes Triansyah Djani seperti pernyataan yang diterima redaksi CNNIndonesia.com.
Pernyataan Indonesia di DK PBB tersebut merupakan manifestasi
dari yang disampaikan Menlu RI pada briefing kepada para Duta Besar
negara-negara anggota OKI di Jakarta pada Selasa (25/7).
Menlu
RI, dalam briefing tersebut, menegaskan pentingnya negara-negara anggota
OKI mendorong DK PBB mengambil langkah guna mengembalikan semua akses
bagi jamaah untuk beribadah di kompleks Masjid Al Aqsa dan mencegah
terulangnya kembali kekerasan. Menlu RI juga mengajak negara-negara OKI
untuk solid dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang sudah 50
tahun diperjuangkan.
“Indonesia secara tegas menyatakan 50 tahun pendudukan Israel terhadap Palestina sudah terlalu lama: enough is enough!
Masyarakat internasional tidak bisa menunggu 50 tahun lagi untuk
kebebasan Palestina,” tutupdelegasi Indonesia dalam debat terbuka DK
PBB.
Amsterdam (CB) - Mahkamah agung Belanda pada Rabu
memutuskan bahwa pemerintah harus mendanai sebuah sekolah Islam di
Amsterdam, yang sebelumnya diusahakan pihak berwenang dilarang.
Keputusan itu muncul di tengah perdebatan soal peranan kebudayaan Muslim dalam masyarakat Belanda.
Wakil Menteri Pendidikan Belanda Sander Dekker menolak mendanai
sekolah itu pada 2014, tak lama setelah seorang anggota dewan sekolah
memperlihatkan dukungan terhadap kelompok militan ISIS dalam tulisan di
Facebook.
Namun Dewan Negara membalikkan keputusan tersebut,
dengan menyatakan bahwa "tidak ada alasan valid" untuk menolak
mendanainya karena anggota yang dimaksud sudah keluar dari dewan
sekolah.
Dekker mengatakan pemerintah tidak punya pilihan selain mematuhi
perintah mahkamah, walaupun sekolah tersebut "tidak sejajar dengan apa
yang saya yakini diinginkan masyarakat."
Sekolah menengah pertama umum itu akan memberikan pendidikan
berbahasa Belanda dengan memusatkan bidang pengajaran pada masalah Islam
bagi sekitar 180 murid. Sekolah tersebut akan menjadi sekolah sejenis
kedua yang ada di Belanda.
Sekolah Islam lainnya, dengan bahasa pengantar Belanda, ditutup
pada 2010 setelah inspektorat sekolah nasional melihat mutu pendidikan
yang diberikan di sekolah tersebut berada di bawah standar.
Mahkamah memerintah dewan kota Amsterdam untuk menyediakan gedung
sekolah bagi sekolah baru itu, yang dijadwalkan dibuka pada September.
Dekker mengatakan ia masih belum memiliki kepercayaan terhadap
pengurus sekolah. Ia telah meminta inspektorat segera melakukan
pemantauan guna melihat apakah sekolah tersebut memenuhi kualitas yang
disyaratkan.
"Kita perlu melakukan semua yang bisa kita jalankan untuk
memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang
mereka perlukan dan bahwa mereka belajar apa artinya menjadi bagian dari
masyarakat Belanda," tulisnya dalam pernyataan setelah keputusan
mahkamah muncul.
Hampir lima persen dari 17 juta penduduk Belanda adalah pemeluk
agama Islam. Negara itu telah menerima ratusan ribu imigran dari Maroko
dan Turki sejak 1970-an.
Namun, perdebatan soal manfaat dan kerugian imigrasi telah memuncak
dengan kedatangan migran dalam jumlah lebih besar dari negara-negara
berpenduduk mayoritas Muslim.
Berdasarkan undang-undang Belanda, pemerintah kota bertugas
menyediakan gedung-gedung sekolah sementara pemerintah nasional
berkewajiban mendanai pendidikan, demikian menurut siaran kantor berita
Reuters.
Ratusan militan Taliban menyerang kamp
militer Afghanistan di selatan Provinsi Kandahar dan menewaskan
sedikitnya 26 tentara. (REUTERS/Anil Usyan)
Jakarta, CB --
Kementerian Pertahanan Afghanistan melaporkan
sekitar 26 tentaranya tewas dan 13 lainnya terluka dalam serangan
Taliban di kamp militer bagian selatan Provinsi Kandahar pada Selasa
(25/7).
"Para militan Taliban menyerang kamp militer di Karzali,
distrik Khakrez pada Selasa Malam. Namun, tentara kami dengan berani
melawan serangan itu dan menewaskan lebih dari 80 militan," tutur juru
bicara Kemhan Afghanistan, Jenderal Dawlat Waziri, pada Rabu (26/7).
Saksi
mata menggambarkan serangan itu terjadi selama beberapa jam dan
dilakukan oleh ratusan anggota Taliban yang diangkut menggunakan sekitar
30 kendaraan konvoi.
Sejumlah warga di sekitar kamp mengatakan bantuan udara sudah
dikerahkan militer meski pejabat Afghanistan belum mengonfirmasi hal
ini.
Sementara itu, pemberontak Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu melalui akun Twitter mereka.
Diberitakan AFP,
kebangkitan Taliban kembali meningkatkan kekhawatiran warga akan
potensi kekerasan di negara itu. Militer Afghanistan telah berjuang
sendiri memberangus Taliban sejak pasukan koalisi Amerika Serikat-NATO
mengakhiri misi mereka di sana pada Desember 2014 lalu.
Jumlah tentara dan polisi yang tewas dalam perang melawan Taliban dilaporkan melonjak 35 persen pada 2016 menjadi 6.800 orang.
Pada
April lalu, sedikitnya 135 tentara tewas terbunuh dalam serangan
mematikan Taliban di markas militer yang terletak di utara Kota
Mazar-i-Sharif. Beberapa sumber bahkan mengatakan jumlah tentara yang
menjadi korban mencapai 200 orang.
Awal bulan Maret, sekelompok
orang bersenjata menyamar sebagai dokter dan menyerang rumah sakit
militer terbesar Sardar Daud Khan di Kabul, menewaskan puluhan orang.
Lebih dari 70 warga sipil dilaporkan diculik Taliban. Tujuh tawanan
ditemukan tewas, sementara 30 sandera lainnya berhasil dibebaskan.
Pengaruh
dan kehadiran Taliban berkembang cukup besar di Provinsi Kandahar.
Kelompok militan itu kerap meluncurkan serangan mematikan terhadap
aparat keamanan di wilayah itu.
Sebuah laporan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukan kota Kandahar, yang berbatasan langsung
dengan Pakistan, merupakan salah satu tempat paling berbahaya di
Afghanistan bagi warga sipil.
Kelompok Taliban menguasai sekitar
11,1 persen wilayah Afghanistan. Sementara pasukan pemerintahaan
Presiden Ashraf Ghani menguasai sekitar 59,7 persen wilayah.
Wacana pengunduran diri muncul karena
Menlu AS Rex Tillerson diduga merasa frustasi dengan pekerjaannya dan
perbedaan pendapat antara dia dan Gedung Putih. (Reuters/Joshua Roberts)
Jakarta, CB --
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menampik
wacana pendunduran diri menterinya, Rex Tillerson, yang sempat beredar
belakangan ini. Tillerson dikabarkan ingin mengudurkan diri lantaran
frustasi dengan perbedaan pendapat antara dirinya dan Gedung Putih.
"Kabar
itu salah. Kami sudah berbicara dengan Menlu Tillerson. Beliau dengan
jelas menyatakan hendak bertahan di Kemlu AS," kata juru bicara Kemlu
AS, Heather Nauert, Rabu (26/7).
"Banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan. Beliau menyadari itu dan dia sangat terlibat dengan pekerjaan itu," tuturnya.
Isu
pengunduran diri ini muncul di saat kabar perbedaan pandangan antara
Tillerson, Presiden Donald Trump, dan pejabat kabinet lainnya soal
kebijakan luar negeri AS mencuat.
CNN melaporkan,
perbedaan pendapat terus terjadi antara Tillerson dan Gedung Putih
mengenai kebijakan luar negeri negara khususnya dalam menyikapi Iran.
Dua
sumber yang dekat dengan kolega Tillerson mengatakan bukan hal yang
mengejutkan bahwa pria berusia 65 tahun itu mengundurkan diri dalam
waktu yang lebih cepat dari perkiraan.
Keduanya membenarkan bahwa
ada peningkatan rasa frustasi dan kekhawatiran di benak Tillerson soal
perdebatannya dengan Gedung Putih.
Hal terberat yang diduga
memicu rasa frustrasi Tillerson adalah ketidakmampuan mengelola para
staf kementeriannya tanpa campur tangan Gedung Putih.
Banyak
pos-pos duta besar AS di luar negeri yang masih kosong menyusul
pemotongan anggaran luar negeri dan diplomasi oleh Trump yqang memicu
banyak protes dan kritikan.
Merespons hal ini, Nauret mengatakan
"pertemuan antara Tillerson dengan Presiden bersama penasihat keamanan
nasional dan beberapa pejabat kabinet lain merupakan hal yang wajar."
Dia mengatakan, pertemuan antara pejabat tinggi negara itu memang
sedang membahas isu-siu kebijakan luar negeri yang berat dan ketat.
"Namun,
bagaimana pun, Menlu Tillerson menyatakan dengan senang hati bekerja
dan mengabdi kepada negara dan presiden, sama seperti pejabat kabinet
lainnya," papar Nauert.
Sejak kabar pengunduran mencuat, mantan
bos ExxonMobil itu dikabarkan sedang berlibur. Tillerson dilaporkan baru
kembali bertugas hari ini.
Namun, Nauert mengatakan, rencana
cuti ini bukan diartikan sebagai kejenuhan Tillerson atas pekerjaannya
sebagai diplomat tertinggi Amerika.
"Beliau memiliki hak untuk
pergi dalam beberapa hari sesuai keinginannya. Hanya mengambil sedikit
waktunya untuk libur di tengah banyaknya pekerjaan setelah rangkaian KTT
G-20 di Jerman dan beberapa kunjungan kerja lainnya ke negara lain,"
ujarnya.
Meski begitu, absennya Tillerson dari tugasnya ini
terjadi di saat Amerika tengah dihadapkan dengan tantangan internasional
mulai dari ancaman Korea Utara dan nuklirnya yang kian mengkhawatirkan,
hingga konflik di Timur Tengah yang tiada habisnya.
Sanksi terbaru AS bagi Rusia dianggap bisa merusak hubungan kedua negara. (Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)
Jakarta, CB --
Rusia menyebut sanksi baru yang dikenakan Amerika
Serikat merupakan ‘langkah serius’ yang bisa semakin merusak hubungan
diplomatik dan menjauhkan rencana ‘rujuk’ kedua negara.
“Apa yang terjadi tidak masuk akal sehat,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, Rabu (26/7), dikutip AFP.
“Penyusun
dan pendukung undang-undang ini mengambil langkah yang sangat serius
untuk merusak kemungkinan perbaikan hubungan dengan Rusia,” tambahnya.
Sanksi
terbaru yang dikenakan AS terhadap Rusia, disetujui 419 anggota senat,
melawan tiga oposisi, pada Selasa (25/7) setelah sidang selama beberapa
pekan.
Kini, bola berada di tangan Presiden Donald Trump untuk
memveto keputusan sanksi dan memperbaiki dengan Rusia. Namun, jika Trump
pada akhirnya menandatangani undang-undang sanksi, Ryabkov menyebut
Rusia akan melakukan pembalasan.
Dia juga menambahkan bahwa
Moskow telah berulang kali ‘memberi peringatan’ pada Washington bahwa
penetapan sanksi baru ‘akan mendapatkan balasan setimpal’.
Meskipun begitu, sampai saat ini Moskow masih menunggu langkah Trump selanjutnya.
“Kami tidak akan terbawa emosi,” sebut Ryabkov.
“Kami
akan melihat situasi dan kondisi serta mencari langkah-langkah terbaik
untuk mengkompromikan isu-isu penting bagi Rusia dan AS.”
Hubungan
Rusia dan Amerika Serikat terus memburuk setelah Kremlin mencaplok
Krimea dari Ukraina pada 2014, yang memicu sanksi dari Washington untuk
Moskow. Bahkan, relasi kedua negara dianggap berada di titik terendah
sejak Perang Dingin.
Padahal, sejak menjabat Trump berulang kali
menegaskan ingin memperbaiki hubungan dengan Rusia, namun isu kolusi
Kremlin dalam kampanye pemilu presiden tahun lalu membuat keinginan itu
sulit terlaksana.
Di sisi lain, pemerintah Iran juga menyebut sanksi baru yang
dikenakan Washington terhadap Teheran adalah sebuah “langkah keji” yang
melanggar komitmen AS terhadap Kesepakatan Nuklir 2015.
“Aksi
yang terjadi di Kongres AS merupakan langkah keji terhadap Iran,” kata
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dikutip kantor berita
ISNA.
Padahal, Iran telah memenuhi kesepakatan tersebut dengan
membatasi program pengembangan nuklir untuk ditukar dengan keringanan
sanksi. Sebaliknya, AS justru menjatuhkan sanksi tambahan atas Iran.
“Apa
yag dilakukan Kongres AS melanggar komitmen yang telah mereka sepakati
sebelumnya dan Iran tidak akan tinggal diam,” papar Araghchi.
Guna
membahas langkah selanjutnya, parlemen, militer dan komite luar negeri
Iran akan menggelar rapat konsolidasi pada Sabtu (29/7) mendatang.
Prancis sebut sanksi AS ke Iran, Rusia dan Korut tampak ilegal
Bendera Prancis. (Free Foto)
Paris (CB) - Kementerian luar negeri Prancis pada
Rabu (26/7) menyatakan sanksi-sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap
Iran, Rusia dan Korea Utara tampaknya tidak sesuai dengan hukum
internasional karena jangkauan ekstra-teritorial mereka.
Dewan
Perwakilan Rakyat AS pada Selasa memilih untuk menerapkan sanksi-sanksi
tersebut, yang dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa.
Kementerian
luar negeri Prancis menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa
undang-undang Prancis dan Eropa perlu disesuaikan guna merespons sanksi
tersebut.
Kementerian itu menambahkan, diskusi
lebih lanjut diperlukan di level Uni Eropa berkenaan dengan potensi
dampak dari sanksi-sanksi itu terhadap warga dan perusahaan Eropa,
demikian menurut warta kantor berita Reuters.
Ilustrasi
-Warga memeriksa kerusakan di sebuah lokasi yang terkena serangan udara
di kota yang dikuasai pemberontak Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017).
(REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)
Damaskus, Suriah, (CB) - Serangan udara pada Rabu (26/7)
menewaskan sedikitnya 43 warga sipil di daerah yang dikuasai kelompok
ISIS di Suriah Utara dan Timur, kata pegiat.
Tak kurang dari 13 orang tewas oleh satu serangan udara di Provinsi
Deir Az-Zour di bagian timur negeri itu, kata Observatorium Suriah bagi
Hak Asasi Manusia.
Lima anak yang berusia 18 tahun dan empat perempuan termasuk di
antara orang yang tewas ketika serangan udara ditujukan ke Kota
Al-Mayadeen di pinggiran Deir Az-Zour, kata Observatorium bagi Hak Asasi
Manusia tersebut.
Kelompok pengamat yang berpusat di Inggris itu tidak
mengidentifikasi pesawat perang yang melancarkan serangan udara
tersebut, demikian laporan Xinhua. Kelompok tersebut menyatakan tidak
jelas apakah pesawat itu adalah milik AS atau Rusia.
Ditambahkannya, jumlah korban jiwa dikhawatirkan bertambah karena banyak orang menderita luka parah.
Sekalipun Observatorium tak bisa memastikan pihak di belakang
serangan tersebut, para pegiat dan media resmi belum lama ini telah
menuduh koalisi pimpinan AS menyerang sasaran sipil, dan menewaskan
puluhan orang.
Sementara itu, Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia
mengatakan serangan udara pada Rabu tersebut menewaskan sedikitnya 29
warga sipil di Kota Ar-Raqqa di Suriah Utara, Ibu Kota de Fakto IS.
Astronot Neil Armstrong (kanan) berjalan di
permukaan bulan meninggalkan jejak kaki dan mengambil serta menyimpan
debu bulan dan beberapa bebatuan kecil di dalam tas The Apollo 11
Contingency Lunar Sample Return Bag, pada 20 Juli 1969. AP Photo
CB, New York - Tas astronot Neil Amstrong, yang pernah membawa sampel debu bulan dalam misi NASA
Apollo 11, terjual dengan harga Rp 24 miliar. Tas berwarna putih
berukuran tablet 8 inci ini dilelang di rumah lelang Sotheby's.
Seperti dilansir laman berita USA Today,
tas yang diterbangkan ke bulan dengan wahana antariksa Apollo 11 ini
dijual dalam rangka peringatan 48 tahun pendaratan pertama di bulan pada
1969. Tas ini hampir dibuang ke tong sampah.
Tas astronot Neil Amstrong yang pernah membawa debu bulan. (REUTERS)
Pelelang
Sotheby's, Joe Dunning, memperkenal tas tersebut sebagai artefak yang
sangat langka dari pencapaian terbesar umat manusia. Tas itu dijual
kepada pembeli via yang tak disebutkan namanya setelah lelang sengit
selama lima menit.
Pemilik tas itu sebelumnya
adalah pengacara asal Illinois, yang membelinya pada 2015, dengan harga
US$ 995 atau sekitar Rp 13,2 juta. Kesalahan inventaris meninggalkan tas
sampel debu bulan itu di dalam sebuah kotak Johnson Space Center.
Rumah
lelang Sotheby's menyebut tas itu satu-satunya yang tersisa dari misi
Apolli 11. Hampir semua peralatan dari misi tersebut dikirim ke
Smithsonian, museum sejarah manusia terbesar di dunia.
Perusahaan start up sdg mengembangkan pesawat supersonik seperti Concorde. telegraph.co.uk
CB, Washington DC - Amerika Serikat segera memiliki pesawat komersial
berkecepatan supersonik yang akan dibangun badan antariksa negara itu
(NASA). Pesawat tersebut bakal menghemat waktu perjalanan setengah dari
lama perjalanan saat ini.
NASA telah memiliki desain jet supersonik baru yang akan mengurangi
efek sonic boom. Lembaga itu akan menerima beberapa tawaran dari
produsen pesawat mulai Agustus untuk membangun sebuah model demo,
menurut laporan Bloomberg yang dikutip Mashable, Selasa 25 Juli 2017.
Sonic boom biasanya terjadi setelah pesawat melampaui 660 mph dan
melewati hambatan suara, yang menyebabkan gangguan suara di ketinggian
rendah. Fenomena ini merupakan salah satu alasan utama transportasi
super cepat itu dilarang di AS pada tahun 1973.
Desain jet NASA, yang diciptakan dengan bantuan Lockheed Martin dan
berhasil diuji dalam format model kecil baru-baru ini, bisa berperan
dalam membawa pesawat supersonik meminimalkan gelombang kejut yang
dihasilkannya.
NASA memiliki anggaran
sebesar hampir US$ 400 juta untuk proyek selama lima tahun yang
bertujuan mengembangkan pesawat demo besar, "pesawat X" untuk uji
terbang di area berpenduduk.
Peter Coen, manajer proyek dari tim peneliti supersonik komersial NASA, mengatakan kepada Bloomberg bahwa timnya bertujuan untuk menghasilkan tingkat suara antara 60 dan 65 dBA, kira-kira sekeras suara mobil mewah di jalan tol.
NASA berencana untuk menguji prototipe pesawat X mulai tahun 2022,
menurut laporan tersebut. Badan ini kemudian akan berbagi keahlian
desain dan hasil tes dengan produsen pesawat AS utama untuk mendorong
pengembangan teknologi supersonik.
Salah satu produsen adalah Boom Jets, sebuah startup yang menyasar
perjalanan supersonik dengan biaya lebih rendah dengan CEO Virgin
Richard Branson sebagai pendukung utama. Perusahaan ini dikabarkan telah
mengamankan pemesanan untuk 25 pesawat jet supersonik generasi mendatang yang melayani Dubai dan lokasi internasional lainnya.
Menyusul konflik di masjid Al Aqsa,
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak semua umat Muslim di dunia
untuk berkunjung dan melindungi Yerusalem. (Foto: AFP PHOTO / ADEM
ALTAN)
Jakarta, CB --
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak semua
umat Muslim di dunia untuk berkunjung dan melindungi Yerusalem. Ajakan
ini menyusul setelah terjadi kekerasan akibat kebijakan pemerintah
Israel yang menyatakan tidak akan mencopot detektor logam sehingga
memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina di luar Masjid Al Aqsa.
"Dari sini, saya memanggil seluruh umat Muslim. Siapa pun yang
punya kesempatan datang berkunjung ke masjid Al Aqsa Yerusalem," ungkap
Erdogan, di Ankara, pada Selasa (25/7) seperti dilansir dari AFP.
"Datang, mari sama-sama kita lindungi Yerusalem," ujarnya.
Erdogan
merujuk pada tempat suci, yang bagi orang Yahudi dikenal juga sebagai
Temple Mount atau bagi umat Muslim Al-Haram asy-Syarif yang menjadi
pusat konflik antara Israel-Palestina.
Israel beberapa waktu lalu menyatakan tidak akan mencopot detektor
logam di sekitar masjid Al Aqsa, akibat serangan 14 Juli yang
menyebabkan tewasnya dua polisi Israel.
Warga Palestina menilai
pengamanan yang dilakukan ini berlebihan, dan memicu protes yang membuat
bentrokan berdarah dan menimbulkan korban.
"Mereka berupaya
mengambil alih masjid dari tangan Muslim dalam rangka memerangi
terorisme. Tak ada penjelasan lain," ujar Erdogan dalam sambutannya di
parlemen.
Tanggapan Israel
Menteri Luar Negeri Israel
dalam pernyataan resminya mengatakan komentar Erdogan itu 'salah dan
bias', dan menganjurkan agar ia 'mengurusi masalah negaranya sendiri
saja'.
"Yerusalem adalah kota di mana pemerintah berkomitmen akan
pengamanannya, kebebasan, kebebasan beribadah dan respect akan hak
minoritas," ungkap pernyataan tersebut.
Erdogan sebelumnya juga
menanggapi akan serangan di salah satu sinagog Turki, merujuk pada
laporan grup ultra-nasionalis yang melempari batu sinagog di Istanbul
pekan lalu.
"Sangat tidak masuk akal jika ada serangan ke
sinagog di sini karena apa yang terjadi di masjid Al Aqsa. Ini tidak
cocok dengan agama yang kami anut, dan tak diijinkan untuk itu," tambah
dia.
Erdogan: Sepatu Tempur Israel Cemari Al-Aqsa, Mudah Tumpahkan Darah
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS
ANKARA
- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan kepada seluruh umat
muslim untuk membantu mempertahankan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.
Erdogan menilai tentara Israel sudah mencemari masjid suci dengan sepatu
tempur dan dengan mudah menumpahkan darah di sana.
”Dari sini
saya memanggil semua muslim. Mereka yang dapat mengunjungi Al-Aqsa….
Mereka yang tidak dapat mengunjungi Al-Aqsa harus mengirim bantuan ke
saudara-saudara kita di sana,” kata Erdogan di Ankara hari Selasa,
seperti dikutip oleh kantor berita Anadolu, Rabu (26/7/2017).
”Ketika
tentara Israel secara sembarangan mencemari lantai-lantai Al-Aqsa
dengan sepatu tempur mereka, dengan menggunakan isu-isu sepele sebagai
dalih dan kemudian dengan mudah menumpahkan darah di sana, alasannya
(mereka mampu melakukan itu) dan kita (muslim) belum berbuat banyak
untuk mempertaruhkan klaim kami atas Yerusalem,” kata Erdogan.
Menurutnya,
berwenang Turki telah melakukan yang terbaik untuk melindungi tempat
ibadah Kristen dan Yahudi dari serangan-serangan ekstremis.”Turki tidak
memiliki masalah dengan mereka,” ucap Erdogan yang dilansir Reuters. Erdogan
juga mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Israel Reuven
Rivlin dan mengatakan kepadanya bahwa umat Islam yang mengunjungi
Masjid Al-Aqsa tidak dapat diperlakukan sebagai teroris.
”Kami juga tidak bisa menerima orang Yahudi pergi ke rumah-rumah ibadah dan kuil diperlakukan sebagai teroris,” ujarnya.
Erdogan
sebelumnya telah menekan Tel Aviv untuk mencopot detektor logam dan
CCTV di kompleks Masjid Al-Aqsa dengan alasan tindakan Israel telah
melampaui standar demokrasi.
”Detektor logam dan pembatasan lainnya harus segera dilepas dan status quo saat ini harus dipulihkan,” tegas Erdogan.
Israel Harus Hormati Sentimen Dunia Islam pada Al-Aqsa
Pemimpin
partai oposisi Turki, Kemal Kilicdaroglu mengatakan Israel harus
menghormati sentimen dunia Islam berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa.
Foto/AA
ANKARA - Pemimpin
Partai Rakyat Republikan Turki (CHP), yang merupakan partai oposisi
Turki, Kemal Kilicdaroglu mengatakan, Israel harus menghormati sentimen
dunia Islam berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa.
"Pemerintah
Israel harus memperhatikan perasaan kami, umat Muslim," kata
Kilicdaroglu saat berpidato di pertemuan Partai CHP di Ankara, seperti
dilansir Anadolu Agency pada Selasa (25/7).
"Kami tidak
akan pernah menerima larangan untuk melakukan ibadah di Masjid al-Aqsa
yang dipaksakan oleh pemerintah Israel. Setiap pemerintah harus
menghormati setiap iman," sambungnya.
Pemimpin CHP
mengatakan, wakil ketua CHP Engin Altay, bersama dengan deputi CHP
lainnya, telah mengunjungi Kedutaan Besar Palestina di Ankara. Kunjungan
ini merupakan bentuk dukungan CHP terhadap Palestina.
Sebelumnya,
Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Israel akan rugi besar
karena telah berani macam-macam di komplek al-Aqsa. "Israel, yang tidak
menghormati Masjid al-Aqsha dan Dome of the Rock, akan melihat dirinya
menderita kerusakan paling banyak," kata Erdogan
Turki: Aksi di Al-Aqsa akan Beri Kerugian Besar bagi Israel
Presiden
Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Israel akan rugi besar karena telah
berani macam-macam di komplek al-Aqsa. Foto/Reuters
ANKARA - Presiden
Turki Tayyip Erdogan mengatakan, Israel akan rugi besar karena telah
berani macam-macam di komplek al-Aqsa. Kebijakan keamanan Israel di
al-Aqsa telah menyebabkan keributan besar, yang telah menewaskan
sejumlah orang.
"Israel, yang tidak menghormati Masjid
al-Aqsha dan Dome of the Rock, akan melihat dirinya menderita kerusakan
paling banyak," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir
Reuters pada Selasa (25/7).
Terkait dengan keputusan
Israel untuk menindahkan detektor logam, Erdogan menuturkan telah
menerima kabar tersebut, dan berharap Israel akan mengambil langkah
lebih lanjut untuk membawa kedamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
"Saya
telah mendengar keputusan Israel untuk menghapus detektor logam, dan
saya harap sisanya akan mengikuti. Kami berharap Israel mengambil
langkah untuk perdamaian di wilayah ini," sambungnya.
Seperti
diketahui, Israel selama memutuskan untuk menindahkan detektor logam
dari komplek al-Aqsa. Sebagai gantinya Israel akan membangun sarana
pengawasan (smart surveillance) di komplek al-Aqsa.
Keputusan
itu dikeluarkan setelah forum menteri senior Israel memutuskan untuk
bertindak berdasarkan rekomendasi dari Badan Keamanan Israel.
Turki menyebut Israel telah melanggar HAM di Masjid Al-Aqsa. (AFP Photo/Musa Al Shaer)
Jakarta, CB --
Turki menyebut Israel melanggar hak asasi manusia di
Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan meminta kekuatan-kekuatan global untuk
menyatukan sikap untuk merespons hal tersebut.
"Sikap Israel di
Al-Aqsa adalah sebuah kesalahan, menyalahi hukum dan tidak bisa
diterima," kata Wakil Perdana Menteri sekaligus juru bicara pemerintah,
Bekir Bozdag, setelah rapat kabinet sebagaimana dikutip Reuters, Senin (24/7).
"Tindakan
Israel di sana melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan
berkeyakinan," ujarnya. "Kami meminta masyarakat internasional untuk
menyatukan sikap melawan Israel."
Israel memasang detektor logam di titik masuk menuju kompleks Masjid
Al-Aqsa setelah dua polisi ditembak mati, 14 Juli lalu. Langkah ini
memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina dalam sepekan terakhir.
Marah
akan tindakan yang mereka pandang sebagai pelanggaran atas perjanjian
berusia beberapa dekade, banyak warga Palestina tidak mau melalui
detektor logam tersebut dan memilih beribadah di jalanan atau menggelar
protes dengan kekerasan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
telah menekankan Israel harus segera mencopot detektor logam yang
dianggap sebagai penghambat aktivitas ibadah tersebut.
Meski
begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pemasangan
alat pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan para
peziarah Al-Aqsa dan bukan merupakan upaya menghalangi kegiatan
beribadah di tempat suci itu.
Israel baru belakangan memutuskan untuk mencopot alat tersebut, meski
tetap berniat untuk memantau keamanan di sana. Melalui pemungutan suara,
kabinet Netanyahu mengambil langkah tersebut setelah menggelar rapat
yang berlangsung selama beberapa jam, semalam.
Setelah rapat,
menteri-menteri senior itu menyatakan sepakat bertindak atas rekomendasi
badan-badan keamanan dan mengganti detektor logam dengan cara
"pengecekan pintar."
Pantauan Reuters, para pekerja terlihat
memasang tiang-tiang logam di atas beberapa jalanan sempit di Kota Tua
untuk memasang kamera CCTV. Media setempat melaporkan bahwa Israel
berencana untuk memasang sistem kamera canggih.
Pernyataan
kabinet itu juga menyebut pemerintah sudah mengalokasikan 100 juta
shekel (Rp373 milyar) untuk peralatan tersebut dan penambahan anggota
kepolisian.
Kekisruhan Al-Aqsa telah mencapai Tepi Barat dan bisa melebar lebih jauh. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)
Jakarta, CB --
Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Timur Tengah
Nickolay Mladenov memperingatkan bahwa kekisruhan seputar masjid
Al-Aqsa di Yerusalem mesti diselesaikan paling lambat Jumat pekan ini
untuk mencegah permasalahan melebar secara internasional.
"Hal
yang sangat penting adalah solusi untuk krisis ini mesti ditemukan
paling lambat Jumat," kata Mladenov kepada wartawan setelah rapat Dewan
Keamanan PBB yang digelar secara tertutup, Senin waktu setempat (24/7).
"Bahaya di lapangan akan meningkat jika kita kembali melalui waktu salat
Jumat tanpa resolusi."
Ia juga memperingatkan bahwa krisis ini bukan peristiwa yang hanya terjadi di satu lokasi saja.
"Krisis ini berpotensi berakibat bencana yang bisa melebar hingga ke
luar tembok Kota Tua, melebihi Israel dan Palestina, melebihi Timur
Tengah sendiri," kata Mladenov.
Israel memasang detektor logam di
titik masuk menuju kompleks Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi ditembak
mati, 14 Juli lalu. Langkah ini memicu bentrokan berdarah dengan warga
Palestina dalam sepekan terakhir.
Marah akan tindakan yang mereka
pandang sebagai pelanggaran atas perjanjian berusia beberapa dekade,
banyak warga Palestina tidak mau melalui detektor logam tersebut dan
memilih beribadah di jalanan atau menggelar protes dengan kekerasan.
Dewan Keamanan PBB menggelar rapat tersebut atas permintaan Swedia, Perancis dan Mesir.
Wakil Duta Besar Swedia untuk PBB Carl Skau melalui Twitter menyatakan
para anggota Dewan beranggota 15 negara itu "sepakat akan perlunya
de-eskalasi, pengecaman atas kekerasan dan dialog urgen untuk
menenangkan tensi di Yerusalem."
Dewan Keamanan dijadwalkan
menggelar rapat reguler soal Timur Tengah, hari ini. Mladenov meminta
negara-negara anggota untuk "tidak memanaskan situasi lebih jauh" ketika
berbicara di hadapan publik.
Copot detektor logam
Sementara
itu, Israel telah memutuskan untuk mencabut detektor logam yang memicu
bentrokan itu dan menggantinya dengan bentuk pengawasan yang lebih tidak
mengganggu.
Melalui pemungutan suara, kabinet Perdana Menteri
Benjamin Netanyahu memutuskan langkah tersebut setelah menggelar rapat
yang berlangsung selama beberapa jam, semalam. Rapat tersebut adalah
kelanjutan dari pertemuan yang digelar sehari sebelumnya.
Pernyataan yang dikeluarkan setelah rapat menteri-menteri senior itu
menyatakan mereka sepakat bertindak atas rekomendasi badan-badan
keamanan dan mengganti detektor logam dengan cara "pengecekan pintar."
Sejumlah saksi mata Reuters menyebut para
pekerja terlihat memasang tiang-tiang logam di atas beberapa jalanan
sempit di Kota Tua untuk memasang kamera CCTV. Media setempat melaporkan
bahwa Israel berencana untuk memasang sistem kamera canggih.
Pernyataan
kabinet itu juga menyebut pemerintah sudah mengalokasikan 100 juta
shekel (Rp373 milyar) untuk peralatan tersebut dan penambahan anggota
kepolisian.
Abbas tegaskan masjid Al-Aqsha agar kembali ke status quo
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (REUTERS/Debbie Hill)
Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina Mahmoud
Abbas pada Selasa (25/7) menegaskan bahwa situasi di Masjid Al-Aqsha di
Jerusalem Timur agar dikembalikan ke status quo sebelum 14 Juli 2017.
"Takkan ada perubahan dalam posisi Palestina," kata Abbas dalam
pertemuan darurat di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, sebagaimana
dikutip Xinhua, Rabu pagi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh
pejabat senior dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Partai Fatah
dan unit keamanan Palestina, demikian laporan kantor berita resmi
Palestina, WAFA.
"Semua tindakan yang dilakukan terhadap Masjid Al-Aqsha setelah 14 Juli mesti dibatalkan dan diakhiri," kata Abbas.
Ia menambahkan, "Situasi di Jerusalem harus kembali normal, lalu kami akan melanjutkan hubungan antara kami dan Israel."
Abbas menyatakan rakyat Jerusalem telah bangkit sebagai kesatuan
untuk menolak semua tindakan yang dilakukan oleh penguasa Yahudi dan
Palestina akan mendukung mereka.
"Apa yang telah kami putuskan ialah membekukan kerja sama keamanan
(dengan Israel) dan ini masih sah, untuk membela kesucian kami juga
masih sah. Kami ingin mempelajari apa yang terjadi dari hari itu sampai
sekarang, untuk melihat apa yang bisa kami lakukan," ia menambahkan.
Pada 14 Juli, tiga pria Arab-Israel yang bersenjata menembak hinggga
tewas dua polisi Israel, kemudian pasukan polisi balas-menembak pria
bersenjata itu dan menewaskan mereka. Serangan tersebut terjadi di
halaman Masjid Al-Aqsha.
Setelah serangan itu, penguasa Israel menutup masjid tersebut dan
belakangan memasang pintu elektronik serta kamera di pintu masuk masjid
itu.
Tindakan tersebut memancing protes oleh umat Muslim, yang menolak memasuki masjid itu melalui gerbang tersebut.
RI akan mengusulkan perlindungan
internasional Al-Aqsa di sidang darurat OKI pada tanggal 1 Agustus
mendatang. (REUTERS/Ammar Awad)
Jakarta, CB --
Anggota Kerja Sama Negara Islam (OKI) akan menggelar
sidang khusus membahas situasi dan kondisi terkini konflik Al Aqsa pada
1 Agustus mendatang. Sidang darurat ini digelar menyusul pembatasan
aktivitas beribadah dan kekerasan yang mengincar umat Muslim oleh
otoritas Israel.
Dalam sidang tersebut, Menteri Luar Negeri RI
Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan menekankan pentingnya
perlindungan internasional terhadap penatagunaan Masjid Al Aqsa.
“Saya sudah mulai melakukan komunikasi khusus mengenai masalah international protection on stewardship of Al Aqsa
ini. Tapi kami belum bisa sampaikan detail karena secara internal masih
membahas gagasan ini,” tutur Retno usai menggelar pertemuan dengan para
duta besar negara OKI di kantornya, Selasa (25/7).
Retno
mengatakan, kementeriannya masih menggodok gagasan ini dengan meninjau
seluruh dokumen internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) terkait isu Palestina dan status Al Aqsa tersebut.
Dia berharap, Indonesia dapat mengajukan gagasannya ini dalam sidang pada Selasa pekan depan di Istanbul, Turki, itu.
“Indonesia
coba angkat isu mengenai perlindungan internasional bagi kompleks
masjid Al Aqsa. Dan harapannya ketika kita sampaikan suatu gagasan, itu
akan diadopsi dalam sidang,” papar Retno.
Dalam pertemuannya
dengan para dubes OKI, Retno menyampaikan pentingnya negara anggota
memiliki posisi dan pendirian yang solid menyikapi insiden di Al Aqsa
ini.
Menurut Retno, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi
negara OKI untuk melakukan sesuatu menyikapi insiden di situs suci bagi
tiga Agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi ini.
“Kita tidak bisa
berdiam diri menyikapi situasi ini. Kita haus lakukan sesuatu untuk
mencegah semua kekerasan yang terjadi di Al Aqsa. Pilihannya ada dua
yakni melakukan sesuatu atau tidak,” ujar Retno.
Israel memasang detektor logam di gerbang masuk menuju kompleks
Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi ditembak mati, 14 Juli lalu. Langkah
ini memicu bentrokan berdarah dengan warga Palestina dalam sepekan
terakhir.
Sejumlah negara OKI termasuk Indonesia dan Turki
mengecam langkah aparat Israel yang membatasi aktivitas beribadah umat
Muslim di Al Aqsa.
Pada Selasa (25/7) Israel memutuskan mencopot
alat pemeriksaan di gerbang kompleks masjid dan menggantinya dengan
bentuk pengawasan lain yang dianggap tidak mengganggu.
“Ini
sesuatu yang perlu dicatat dari tekanan politik yang telah dilayangkan
terhadap Israel. Kami sudah meminta duta besar RI di Amman, Yordania,
untuk memastikan apakah masih ada pembatasan dalam bentuk lain di Al
Aqsa yang masih diterapkan [Israel],” kata Retno.
Menlu RI Panggil Dubes Negara OKI Bahas Situasi Al Aqsa
Menlu RI Retno Marsudi memberi
keterangan pers usai menggelar pertemuan dengan duta besar negara
anggota OKI di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Selasa (25/7). (CNN
Indonesia/Riva Dessthania Suastha)
Jakarta, CB --
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil duta
besar negara Kerja Sama Negara Islam (OKI) ke kantornya pada Selasa
(25/7) untuk membahas situasi terkini di Masjid Al Aqsa, Yerusalem
Timur.
Dari sekitar 57 negara anggota OKI, 31 perwakilan negara
datang dalam acara yang digelar di Gedung Pancasila, Kemlu RI, sekitar
pukul 15.00 WIB itu, seperti dari Arab Saudi, Iran, Palestina, Turki,
Qatar, Kuwait, Jordania, dan Irak.
Dalam pidato pembukaannya,
Retno menekankan pentingnya negara OKI untuk segera turun tangan
menangani situasi yang kian memprihatinkan di Masjid Al Aqsa, setelah
belakangan ini terjadi kekerasan dan pembatasan beribadah bagi umat
Muslim di tempat suci itu, oleh otoritas Israel.
Retno juga menekankan pentingnya negara OKI memiliki pendirian dan
sikap yang solid guna menghentikan kekerasan di kompleks Al Aqsa.
"Kita
tidak bisa berdiam diri dalam sikapi situasi seperti ini. Kita harus
melakukan sesuatu untuk mencegah semua kekerasan yang terjadi di Al
Aqsa. Saya harap dan tekankan OKI dapat lakukan hal yang sama [dengan
Indonesia] untuk menyikapi situasi di sana," ujar Retno di hadapan para
duta besar.
Erdogan
mengaku bingung dengan sikap AS yang mengaku was-was terhadap rencana
Turki membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Foto/Reuters
ANKARA - Presiden
Turki Tayyip Erdogan mengaku bingung dengan sikap Amerika Serikat (AS)
yang mengaku was-was terhadap rencana Turki membeli sistem pertahanan
udara S-400 dari Rusia. Erdogan menegaskan, sebagai negara berdaulat,
Turki berhak untuk memperkuat pertahanan diri, salah satu caranya adalah
dengan membeli S-400.
"Mengapa ini harus menjadi
perhatian? Setiap negara harus mengambil tindakan tertentu untuk
memastikan keamanannya," kata Erdogan dalam sebuah pernyataan, seperti
dilansir Sputnik pada Selasa (25/7).
"Sisi mana yang
dapat memastikan langkah-langkah ini, ada langkah-langkah yang diambil.
Berapa kali kita berbicara dengan Amerika, tapi tidak berhasil. Jadi,
suka atau tidak, kami mulai membuat rencana tentang S-400. Departemen
terkait sedang bernegosiasi dan langkah ini akan diambil," sambungnya.
Sebelumnya
diwartakan, Kepala Staf Gabungan AS Joseph Dunford menyatakan, jika
Turki benar-benar membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, hal
itu akan menjadi perhatian utama AS.
"Ada laporan media
yang tidak benar, mereka belum membeli sistem pertahanan udara S-400
dari Rusia. Itu akan menjadi kekhawatiran, apakah mereka melakukan itu,
tapi mereka belum melakukannya," kata Dunford.
Negosiasi
Turki dan Rusia untuk pembelian sistem anti-rudal S-400 terungkap sejak
bulan November tahun lalu. Turki mulai melirik tameng rudal mutakhir
Moskow itu setelah pada tahun 2015 Ankara membatalkan kontrak pembelian
sistem anti-rudal FD-2000 China senilai USD3,4 miliar. Turki membatalkan
kontrak karena Beijing enggan mentransfer teknologi beserta
peralatannya.
Langkah Turki yang memilih senjata canggih
Rusia itu sedari awal memang telah memicu kekhawatiran di antara anggota
NATO lainnya. Sebab, senjata itu tidak sesuai dengan peralatan yang
digunakan oleh NATO.
Di hadapan Dewan Keamanan PBB,
delegasi Indonesia mengutuk tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM
aparat keamanan Israel terhadap jamaah Palestina. (Foto: AFP PHOTO /
THOMAS COEX)
