Senin, 29 April 2019

Pakar: UU Negara Bangsa Israel Sama dengan Apartheid


Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).
Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Pakar Inggris menyebut UU Negara Bangsa Israel sama dengan kebijakan apartheid




CB, LONDON -- Para pakar mengatakan Undang-undang Negara Bangsa Israel menjadi cikal bakal kebijakan apartheid terhadap warga Palestina yang tinggal di Israel. Warga Palestina di Israel akan semakin tertindas setelah Benjamin Netanyahu yang berasal dari sayap kanan kembali terpilih sebagai perdana menteri.


Ia menetapkan fase baru proyek bersejarah mengakhiri 'ancaman demografis' yang ditimbulkan warga Palestina di Israel. Menurutnya warga Palestina menjadi ancaman untuk mayoritas warga Yahudi.

Di London, Inggris para pakar menggelar konferensi yang mengeksplorasi tantangan 1,8 juta warga Palestina di Israel. Warga Palestina 20 persen dari total populasi Israel tapi kini mereka menghadapi diskriminasi yang semakin parah.


Kepada Aljazirah, pada Ahad (28/4), penulis terkemuka tentang Palestina, Jonathan Cook mengatakan Undang-undang Negara Bangsa yang disahkan pada 2018 lalu pada dasarnya meningkatkan kebijakan 'apartheid yang komprehensif'. Mencerminkan ketakutan politisi Israel kepada warga Palestina.


Cook mengatakan para politisi Israel melihat warga Palestina sebagai 'kuda Trojan' yang mengancam. Penulis yang berdomisili di Nazareth itu mengatakan undang-undang yang membuat warga Palestina menjadi warga kelas dunia atau membuat Israel menjadi negara apartheid bisa menjadi jebakan.


"Ini menunjukan Israel negara demokrasi liberal gaya Barat yang normal dihadapan hukum, tapi hukum berubah sedikit: Israel didirikan sebagai negara apartheid," katanya.


Acara yang digelar oleh Middle East Monitor itu menghadirkan para akademisi dan penulis terkenal dari seluruh dunia. Mereka sepakat kini Israel memiliki karakteristik negara apartheid.


Warga Palestina di Israel semakin diperhatikan sejak Undang-undang Negara Bangsa yang mendeklarasikan Israel sebagai 'tanah air historis orang Yahudi' disahkan pada musim panas tahun lalu. Serta ketika Netanyahu kembali terpilih lagi menjadi perdana menteri. Ia berjanji kembali mencaplok sebagai Tepi Barat.


"Undang-undang Negara Yahudi tidak memiliki visi negara, akan ada aneksaksi dan itu bisa kami lihat dengan apa yang terjadi di lapangan," kata pengacara hak asasi manusia dari Legal Centre for Arab Minority Rights, Suhab Bishara.


Cook mengatakan Zionis Israel berupaya untuk menutup-nutupi perlakukan buruk mereka terhadap warga Palestina dengan bahasa demokrasi liberal. "Undang-undang itu mungkin membantu kami, memperjelas seperti apa sebenarnya negara Israel itu," katanya.


Para pembicara membahas kebijakan apartheid yang mendiskriminasi warga Palestina melalui berbagai aspek mulai dari isu sosial, ekonomi, hukum dan geografi. Dibawah undang-undang 1950  banyak dari warga Palestina yang dinyatakan sebagai 'Present Absentees' yang membuat mereka dapat memiliki tanah dan properti.


Professor dari Ben-Gurion University Oren Yiftachel membandingkan antara apartheid Israel dengan apartheid Afrika Selatan. Pemerintah apartheid Afrika Selatan membuka bantustans yang menjadi wilayah Kulit Hitam. Sementara Undang-undang Negara Bangsa membuka tahapan baru bagi Israel memproses 'pemukiman kolonial, yang mana menurut Yiftachel akan 'memperdalam apartheid'.

"Apartheid, tentu, ilegal, ini kejahatan perang, ini kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Yiftachel.


Ia memetakan proses 'Yahudisasi', dimana pemerintah Israel mengambilalih tanah leluhur orang Palestina. Ia mengatakan Undang-undang Negara Bangsa ini membuat Yahudisasi legal di mata hukum dan menciptakan hierarki warga negara seperti apartheid yang terjadi di Afrika Selatan.   


Mazen Masri dari City University mengeksplorasi strategi hukum Israel yang kini tercantum di undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina. Ia mengatakan berbagai strategi hukum yang diskriminatif sudah ada sebelumnya.


"Masalah utama dalam Undang-undang Negara Bangsa sebenarnya bukan pada etnoreligius dan prinsip-prinsip ekslusif yang inheren dan juga bukan pada pengukuhan sifat dan kebijakan kolonial Israel, masalah utamanya adalah ini tindakan yang menunjukan Israel lebih dekat pada apartheid daripada demokrasi," kata Masri.



Credit  republika.co.id



Merasa Bosan, Pria Ini Meretas NASA



Chris Roberts dijuluki peretas pesawat mengaku meretas sistem NASA karena dirinya sudah bosan. [Daily Sabah]
Chris Roberts dijuluki peretas pesawat mengaku meretas sistem NASA karena dirinya sudah bosan. [Daily Sabah]

CB, Jakarta - Pria bernama Chris Roberts yang dijuluki peretas pesawat mengaku telah meretas badan ruang angkasa Amerika Serikat, NASA. Peretasan itu semata-mata dia lakukan karena merasa bosan.
Roberts menjelaskan itu kepada Anadolu Agency dalam KTT Digital Age di Istanbul bahwa dia menikmati peretasan itu dan mengekspos celah keamanan siber dalam struktur raksasa seperti NASA.

"Kami telah menemukan bahwa keamanan komunikasi antara satelit dan sistem di tanah tidak dienksripsi dengan baik. Kami dapat mengakses sistem dengan melewati langkah-langah pengendalian akses Stasiun Luar Angkasa Internasional NASA," kata Roberts.
Menurut Roberts, tidak ada sistem yang tidak dapat diretas. Sehingga jaringan transportasi global harus mendekatkan isu keamanan siber secara serius dan harus mengisi celah yang diekspos oleh para peretas yang baik.

FBI pada tahun 2015 menyelidiki Roberts atas dugaan meretas sistem komputer pesawat melalui internet nirkable dalam pesawat.
FBI kemudian mengajukan surat perintah penangkapan Roberts ke pengadilan New York. FBI mengatakan, dari tahun 2011 - 2014, Roberts telah meretas sistem hiburan dalam pesawat sebanyak 15 hingga 20 kali.
Roberts menegaskan, dia meretas sistem komputer yang digunakan maskapai internasional untuk menunjukkan kerentanan utama sistem itu.





Credit  tempo.co




AS 'Tampar' Pakistan dengan Sanksi Visa


AS \Tampar\ Pakistan dengan Sanksi Visa
AS menjatuhkan sanksi terhadap Pakistan atas dasar Bagian 243 Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan AS. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan menampar Pakistan dengan sanksi visa. AS menjatuhkan sanksi terhadap Pakistan atas dasar Bagian 243 Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan AS.

Bagian 243 Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan mengatur penghentian penerbitan visa sebagai hukuman bagi negara-negara yang menolak atau menunda tanpa alasan untuk menerima warga negara mereka yang dideportasi. AS telah memberlakukan pembatasan visa pada Ghana, Guyana, Gambia, Kamboja, Eritrea, Guinea, Sierra Leone, Myanmar dan Laos.

"Operasi konsuler di Pakistan tetap tidak berubah. Ini adalah masalah bilateral dari diskusi yang sedang berlangsung antara AS dan pemerintah Pakistan dan kami tidak akan membahas secara spesifik pada saat ini," kata Kementerian Luar Negeri AS.

Menurut pemberitahuan daftar federal Kementerian Luar Negeri AS, untuk beberapa negara sanksi dimulai dengan menargetkan pejabat yang bekerja di kementerian yang bertanggung jawab untuk mengurusi penerimaan kembali warga yang dideportasi oleh AS.

"Dengan skenario eskalasi yang menargetkan anggota keluarga pejabat tersebut dan berpotensi pejabat dari kementerian lain dan kemudian kategori pelamar visa lain jika sanksi awal tidak terbukti efektif dalam mendorong kerja sama yang lebih besar dengan pemerintah yang ditargetkan," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (28/4).

Mantan Duta Besar Pakistan untuk ASm Hussain Haqqani telah menekankan bahwa penolakan Islamabad untuk menerima warganya yang dideportasi dari AS bukanlah hal baru. Tetapi sanksi akan menciptakan hambatan bagi warga Pakistan yang ingin melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

"Langkah ini akan menciptakan kesulitan bagi warga Pakistan yang ingin atau perlu melakukan perjalanan ke AS dan bisa dihindari jika pihak berwenang Pakistan tidak mengabaikan permintaan AS untuk menghormati persyaratan hukum mereka untuk deportasi," katanya. 




Credit  sindonews.com





Pelaku Penembakan Sinagog Diduga Pernah Bakar Masjid di California


Pelaku Penembakan Sinagog Diduga Pernah Bakar Masjid di California
Pelaku penembakan sinagog di California, Amerika Serikat, diduga turut terlibat dalam pembakaran sebuah masjid di California Selatan. Foto/Istimewa

CALIFORNIA - Pelaku penembakan sinagog di California, Amerika Serikat, diduga turut terlibat dalam pembakaran sebuah masjid di California Selatan. Pelaku dilaporkan telah menyerahkan diri, tidak lama setelah melancarkan serangan.

Pelaku diidentifikasi sebagai John Earnest (19) dari San Diego. Dia penulis nyata dari "manifesto" yang mengklaim telah membakar masjid di dekat rumahnya bulan lalu dan mengaku mendapat inspirasi dari pria bersenjata yang menewaskan hampir 50 orang di dua masjid di Selandia Baru.

"Polisi dan FBI sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan Earnest dalam kebakaran tanggal 24 Maret di Islamic Center of Escondido," ucap Sheriff County San Diego, Bill Gore, seperti dilansir Reuters pada Minggu (28/4). Gore kemudian mengatakan, Earnest tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Sebelumnya diwartakan, Earnest menembaki umat Yahudi yang sedang melakukan ibadah, sebagai tanda berakhirnya pekan Paskah.Serangan itu menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya, termasuk seorang rabi.

“Selama penembakan, empat orang terluka dan diangkut ke rumah sakit Palimar. Satu meninggal karena luka-luka mereka. Tiga lainnya dalam kondisi stabil,” kata Gore dan menambahkan korban yang terluka adalah seorang remaja wanita dan dua pria dewasa.
Penembakan ini sendiri terjadi tepat enam bulan setelah seorang supremasi kulit putih menembak mati 11 orang di sinagog Tree of Life di Pittsburgh. Serangan Pittsburgh adalah serangan paling mematikan terhadap komunitas Yahudi dalam sejarah AS.





Credit  sindonews.com









Tanggapi Insiden Sinagoge, Trump Kutuk Aksi Antisemitisme


Tanggapi Insiden Sinagoge, Trump Kutuk Aksi Antisemitisme
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan simpati atas insiden yang terjadi di sebuah sinagoge di Poway, California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4). (Foto: Reuters/Joshua Roberts)



Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan pemerintahannya akan melindungi komunitas Yahudi usai insiden penembakan di sebuah sinagoge di Poway, California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4).

Mengutip AFP, Minggu (28/4), Trump menuturkan masyarakat Amerika Serikat berduka akibat insiden tersebut. Insiden penembakan itu mengakibatkan seorang tewas dan tiga lainnya terluka.

"Seluruh warga negara Amerika Serikat berdoa dan berdiri bersama komunitas Yahudi di Amerika Serikat. Kami mengutuk segala tindakan yang mencerminkan sikap Antisemitisme, dan hal tersebut (antisemitisme) harus dikalahkan," ujar Trump.


Sebelumnya Sheriff San Diego, Bill Gore, menuturkan korban yang terluka adalah seorang remaja putri dan dua pria dewasa. Sementara korban tewas adalah seorang wanita dewasa.


Ia juga menyebut seorang pria berusia 19 tahun dari San Diego telah ditahan atas penembakan itu.

"Kami memiliki salinan unggahan media sosialnya dan surat terbukanya dan kami akan mengkajinya untuk menentukan keabsahannya dan bagaimana hasilnya dalam penyelidikan," tutur dia.

Pihaknya sendiri diminta ke lokasi jelang pukul 11.30 waktu setempat, atau tak lama setelah pelaku memasuki sinagoge dan melepaskan tembakan dengan senapan serbu tipe AR-15. Senapan jenis ini diketahui digunakan dalam banyak penembakan massal di Amerika Serikat. 


Sementara itu Kepala Polisi San Diego, David Nisleit, mengatakan pelaku akhirnya ditangkap oleh seorang perwira unit K-9.

"Dia [perwira K-9] jelas melihat kendaraan tersangka, tersangka melompat keluar dengan kedua tangan di atas kepalanya dan segera ditahan oleh departemen kepolisian San Diego," ujar dia.

"Ketika petugas menempatkan pria 19 tahun ini ke dalam tahanan, dia jelas melihat senapan di kursi penumpang depan kendaraan tersangka. Tersangka dibawa ke tahanan tanpa insiden lebih lanjut," Nisleit menambahkan.




Credit  cnnindonesia.com




Penembakan di Sinagoge AS, Satu Tewas dan Tiga Luka


Penembakan di Sinagoge AS, Satu Tewas dan Tiga Luka
Ilustrasi penembakan. (Istockphoto/emmy-images)



Jakarta, CB -- Seorang pria bersenjata menembaki jemaah ibadah hari terakhir Paskah Yahudi di sebuah sinagoge di Poway, California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4). Akibatnya, satu orang tewas dan tiga lainnya, termasuk rabi, terluka.

"Selama penembakan itu, empat orang terluka dan diangkut ke rumah sakit Palimar. Satu meninggal karena luka-luka. Tiga lainnya dalam kondisi stabil," kata Sheriff San Diego, Bill Gore, dalam konferensi pers, dikutip dari AFP. 

Enam bulan sebelumnya, seorang penganut supremasi kulit putih menembak mati 11 orang di sinagoge Tree of Life, Pittsburgh, AS. Hal itu merupakan serangan paling mematikan terhadap komunitas Yahudi dalam sejarah Amerika Serikat.

Gore menambahkan yang terluka adalah seorang remaja putri dan dua pria dewasa. Sementara, korban tewas adalah seorang wanita dewasa.

Ia juga menyebut seorang pria berusia 19 tahun dari San Diego telah ditahan atas penembakan itu. Para penyelidik, katanya, mendalami aktivitas media sosialnya.

Ilustrasi sinagoge.
Ilustrasi sinagoge. (Reuters)
"Kami memiliki salinan unggahan media sosialnya dan surat terbukanya dan kami akan mengkajinya untuk menentukan keabsahannya dan bagaimana hasilnya dalam penyelidikan," tutur dia.

Pihaknya sendiri diminta ke lokasi jelang pukul 11.30 waktu setempat, atau tak lama setelah pelaku memasuki sinagoge dan melepaskan tembakan dengan senapan serbu tipe AR-15. Senapan jenis ini diketahui digunakan dalam banyak penembakan massal di Amerika Serikat.

Menurut Gore, saat kejadian ada seorang petugas patroli perbatasan yang sedang tidak bertugas. Dia, katanya, sempat menembaki pelaku yang kemudian melarikan diri dan menabrak mobilnya.

Kepala Polisi San Diego David Nisleit mengatakan pelaku akhirnya ditangkap oleh seorang perwira unit K-9.

"Dia [perwira K-9] jelas melihat kendaraan tersangka, tersangka melompat keluar dengan kedua tangan di atas kepalanya dan segera ditahan oleh departemen kepolisian San Diego," ujar dia.

"Ketika petugas menempatkan pria 19 tahun ini ke dalam tahanan, dia jelas melihat senapan di kursi penumpang depan kendaraan tersangka. Tersangka dibawa ke tahanan tanpa insiden lebih lanjut," Nisleit menambahkan.

Ungkapan duka cita terhadap para korban penembakag sinagoge Tree of Life synagogue, AS, tahun lalu.
Ungkapan duka cita terhadap para korban penembakag sinagoge Tree of Life synagogue, AS, tahun lalu. (Reuters/Cathal McNaughton)
Walikota Steve Vaus sebelumnya mengatakan kepada MSNBC bahwa rabi di sinagoge Chabad di Poway tertembak di bagian tangan.

"Lantaran terjadi setelah akhir Paskah Yahudi, sepekan setelah Paskah, [peristiwa] ini mengerikan," katanya.


Di Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump menyampaikan "simpati terdalamnya." 

"Pada saat ini kelihatannya seperti kejahatan karena kebencian, tetapi simpati saya yang terdalam untuk semua yang terkena dampak," katanya.

Salah satu kerabat korban, Minoo Anvari, mengatakan kepada CNN bahwa suaminya ada di dalam sinagog selama penembakan.

"Hanya satu pesan dari kita semua dari jemaat bahwa kita berdiri bersama," katanya. "Kami kuat. Anda tidak bisa menghancurkan kami. Kami semua bersama." 

Anggota Kongres dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez mengatakan dia "hatinya hancur" oleh berita penembakan itu.

Kami memiliki tanggung jawab untuk mencintai dan melindungi tetangga kami, "katanya.

"Kebencian dan kekerasan harus dihentikan," tambah anggota Kongres dari California Mike Levin. 


Credit  cnnindonesia.com


PBB Tuntut Perlucutan Senjata Hizbullah


PBB Tuntut Perlucutan Senjata Hizbullah
PBB menuntut perlucutan senjata kelompok Hizbullah. Foto/Istimewa

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan pemeliharaan kapasitas militer Hizbullah yang cukup besar dan canggih. Ia juga meminta pemerintah dan tentara Lebanon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah kelompok yang didukung Iran itu memiliki senjata dan upaya untuk membuatnya menjadi partai politik sipil.

Tuntutan Guterres muncul dalam laporan tengah tahunan tentang implementasi resolusi Dewan Keamanan 1559, yang pertama kali diadopsi pada 2 September 2004 seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Sabtu (27/4/2019).

Laporan itu juga muncul di tengah laporan yang mengatakan Pengadilan Khusus untuk Lebanon, yang sedang mempertimbangkan kasus pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada 2005, harus segera mengeluarkan putusan dalam kasus tersebut yang mencakup dakwaan terhadap pejabat dan aktivis Hizbullah.

Para diplomat di Dewan Keamanan mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak puas dengan laporan Sekjen PBB terakhir tentang implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1701 dan kepatuhan Hizbullah terhadap embargo senjata, disiapkan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jan Kubis.

Seorang diplomat yang akhir-akhir ini menghadiri pertemuan Dewan Keamanan tempat Kubis berbicara tentang laporannya, mengatakan bahwa penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Jonathan Cohen, berulang kali mengkritik cara laporan PBB menangani penerapan embargo senjata dan informasi tentang aliran senjata yang terus-menerus ke tangan Hizbullah.

Diplomat percaya bahwa Washington tidak berusaha untuk mengubah atau mengamandemen mandat Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL), mirip dengan klaim yang diluncurkan oleh beberapa pihak Lebanon.

Alih-alih, kata diplomat itu, AS menuntut implementasi Resolusi 1701 yang efektif, yang menetapkan penetapan antara Garis Biru dan Sungai Litani di wilayah yang bebas dari personil, aset, dan senjata apa pun kecuali Pemerintah Lebanon dan UNIFIL.

Dalam laporan semi-tahunan baru tentang Resolusi 1559 yang diterima oleh Asharq Al-Awsat, Gueterres menekankan pada komitmen Lebanon terhadap kebijakan disasosiasi.

Ia mencatat bahwa keterlibatan Hizbullah dalam konflik di Suriah melanggar kebijakan ini.

Dalam laporannya, Guterres menyambut baik pembentukan kabinet baru dan ia meminta Presiden Michel Aoun untuk mengembangkan strategi pertahanan nasional yang mampu mengatasi kebutuhan untuk mencapai monopoli Negara atas kepemilikan dan penggunaan senjata. 



Credit  sindonews.com




4 Fakta Menarik Soal Negara Pemilik Senjata Nuklir


Senjata nuklir dimiliki sejumlah negara besar dengan total kepemilikan hulu ledak mencapai sekitar 15.000 hulu ledak. Armscontrol.org
Senjata nuklir dimiliki sejumlah negara besar dengan total kepemilikan hulu ledak mencapai sekitar 15.000 hulu ledak. Armscontrol.org

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ide perlunya perjanjian internasinal untuk mengontrol produksi berbagai senjata termasuk senjata nuklir dan rudal. Dia menilai AS, Rusia, Cina dan sejumlah negara besar lain menghabiskan uang terlalu banyak untuk memproduksi senjata pemusnah massal ini.

“Akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk kepentingan lain,” kata Trump seperti dilansir Reuters beberapa waktu lalu.

Situs armscontrol.org melansir jumlah hulu ledak nuklir, yang dipasang pada kepala rudal balistik, mencapai sekitar 15 ribu buah pada 2018. Berikut beberapa poin menarik soal senjata nuklir global saat ini:

 
  1. Dua Teratas --- Rusia dan AS menempati urutan teratas sebagai negara pemilik senjata nuklir dengan masing-masing 6.850 dan 6.550 hulu ledak. Dari jumlah itu, Rusia telah menonaktifkan sebanyak 2.500 hulu ledak. Sedangkan AS telah menonaktifkan seanyak 2.550 hulu ledak.

 
  1. Negara Nuklir lain --- Prancis, Cina, dan Inggris memiliki masing-masing 300, 280 dan 215 hulu ledak. Pakistan, India, Israel dan Korea Utara, masing-masing, memiliki 145, 135, 80 dan 15 hulu ledak.

 
 
  1. Teknologi --- Teknologi senjata nuklir ini awalnya dikuasai oleh AS. Namun kemudian menyebar dengan cepat. AS sempat menjatuhkan dua bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Uni Sovyet menggelar uji coba pertama bom nuklir 1949. Inggris melakukannya pada 1952, dan Prancis pada 1960. Cina mengikuti melakukan uji coba ini pada 1964.  
  1. NPT --- Pada 1964, AS dan sejumlah negara mencoba mencegah penyebaran teknologi nuklir ini dengan Nonproliferation Treaty. Ini diikuti dengan pelarangan total uji coba senjata nuklir pada 1996 yang disebut Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Korea Utara menarik diri dari NPT ini pada Januari 2003 dan melanjutkan uji coba bom nuklir. Sedangkan India, Israel dan Pakistan tidak pernah menandatangani NPT.




Credit  tempo.co




Iran Pertimbangkan Keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015



Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.
Foto: The Guardian

Iran menyebut tengah mempertimbangkan opsi keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015.



CB, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 menjadi salah satu opsi dalam mengatasi sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan nuklir 2015 dirancang agar Iran tidak menyalahgunakan teknologi nuklir yang mereka miliki.

Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin memanas setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tahun 2015 lalu. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap negara Timur Tengah itu.

Pada awal bulan ini, AS memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Mereka juga mencabut keringanan beberapa importir minyak Iran sehingga negara-negara yang sebelumnya masih diperbolehkan membeli minyak Iran tidak bisa lagi mendapatkan pasokan minyak dari negara itu sejak awal Mei mendatang atau mereka akan mendapatkan sanksi.

"Republik Islam (Iran) memiliki banyak pilihan dan pihak berwenangan negara ini mempertimbangkannya, dan meninggalkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) menjadi salah satu di antaranya," kata Zarif di situs stasiun televisi IRIB, Ahad (28/4).

Sebelumnya, Iran juga pernah mengancam akan meninggalkan NPT. Ketika itu, Trump menarik AS dari kesepakatan tahun 2015 yang ditandatangani enam kekuatan dunia, yakni AS, Rusia, Cina, Jerman, Inggris dan Prancis.

Iran juga mengancam akan menarik diri dari kesepakatan tahun 2015 kecuali jika negara-negara besar Eropa dapat memastikan Iran mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan itu. Eropa mengatakan mereka akan membantu perusahaan-perusahaan untuk berbisnis dengan Iran dengan syarat Iran tetap mematuhi kesepakatan perjanjian nuklir tahun 2015.


Tapi Iran mengkritik upaya lambat Eropa dalam menciptakan mekanime pembayaran baru yang menjadi solusi untuk perdagangan Eropa-Iran.

"Eropa punya waktu satu tahun tapi sayangnya mereka sama sekali tidak melakukan langkah yang praktis, harapan kami kepada mereka untuk menunjukannya tidak terlihat, dan saya pikir mereka tidak punya waktu lagi," kata Zarif kepada IRIB.



Credit  republika.co.id




Pejabat: Rusia akan terbuka bagi perjanjian kendali senjata baru


Pejabat: Rusia akan terbuka bagi perjanjian kendali senjata baru
MPCV (Multi-Purpose Combat Vehicle) berbasis Sherpa dengan sistem senjata peluncur peluru kendali darat-udara anti serangan udara jarak pendek Mistral (Rheinmetal/MBDA) yang dapat dioperasikan dimana saja. Ini merupakan kendaraan tempur pengadaan paling baru di lingkungan Angkatan Darat. (ANTARA Photo/Reuter)

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov.



Moskow (CB) - Pembantu Kremlin Yuri Ushakov, yang memberikan komentar mengenai laporan media bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan perjanjian kendali senjata yang baru dengan Moskow dan Beijing, mengatakan Rusia terbuka bagi kemungkinan pembuatan perjanjian senjata yang baru, tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal itu.

Dengan mengutip sejumlah pejabat pemerintah, harian The Washington Post melaporkan pada Kamis bahwa Trump telah memerintahkan pemerintahannya untuk menyiapkan dorongan bagi pembuatan perjanjian senjata baru dengan Rusia dan China karena alasan peningkatan biaya dari perlombaan senjata nuklir abad ke-21.

Ushakov, dalam keterangannya kepada TV negara Rusia yang disiarkan pada Ahad, mengatakan Moskow siap mengadakan pembicaraan mengenai perihal tersebut.

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov. "Kami juga siap untuk membicarakan perjanjian-perjanjian yang baru, tetapi diperlukan perundingan yang serius dan sayangnya belum ada pihak yang memulai."

Kata-kata Ushakov lebih menunjukkan optimisme daripada apa yang disampaikan seorang juru bicara Kremlin yang pada Sabtu menepis proposal Trump mengenai perlucutan senjata nuklir "tak serius."

Hubungan antara Moskow dan Washington terganggu dan kedua negara telah menyatakan mereka meninggalkan Perjanjian Senjata Nuklir (INF) jangkauan menengah, menimbulkan ketakutan akan perlombaan senjata yang lebih besar.




Credit  antaranews.com





Rusia: Usulan Trump Soal Pelucutan Senjata Nuklir Tidak Serius



Rusia: Usulan Trump Soal Pelucutan Senjata Nuklir Tidak Serius
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Foto/Istimewa


BEIJING - Usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai perlucutan senjata nuklir tidak serius. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara Kremlin.

Sebelumnya Trump memerintahkan pemerintahannya untuk mempersiapkan dorongan bagi perjanjian kontrol senjata baru dengan Rusia dan China dengan mengutip biaya perlombaan senjata nuklir abad ke-21. Demikian laporan yang diturunkan The Washington Post mengutip para pejabat pemerintahan.

"Akan ideal untuk membersihkan seluruh dunia dari senjata nuklir ... tetapi di sisi lain kita akan dicabut dari faktor pencegah," ujar Dmitry Peskov di sela-sela pertemuan puncak tentang rencana Jalur Sutra Baru China.
"Jangan lupa tentang faktor pencegah, tentang paritas pencegah," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/4/2019).

Peskov juga mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan penting dan bertukar pandangan tentang Suriah, Venezuela dan Libya ketika mereka bertemu pada hari Jumat kemarin.

Sebelumnya Washington telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF 1987 pada 2 Februari 2019. Menurut Washington Moskow telah gagal memberikan bukti bahwa mereka menghentikan pelanggaran tersebut.

Perjanjian INF atau perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet pada 1987 lalu. 




Credit  sindonews.com



Trump Siapkan Kesepakatan Besar Nuklir dengan Rusia dan Cina

Donald Trump tidak acuh saat melewati Vladimir Putin saat sesi foto KTT G20 di Argentina.[REUTERS]
Donald Trump tidak acuh saat melewati Vladimir Putin saat sesi foto KTT G20 di Argentina.[REUTERS]

CBWashington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang menggodok kesepakatan nuklir besar dengan Rusia dan Cina.


Ini karena kesepakatan nuklir yang ada saat ini yaitu START Treaty bakal berakhir pada 2021. Pada saat yang sama Trump juga sedang mengupayakan denuklirisasi Semenanjung Korea.
“Presiden telah menyatakan dengan jelas bahwa dia berpikir perjanjian kontrol senjata harus melibatkan Rusia dan Cina. Ini harus meliputi semua jenis senjata, semua hulu ledak nuklir, semua jenis rudal,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih seperti dilansir CNN pada Jumat, 26 April 2019.

Pejabat ini melanjutkan,”Kami memiliki ambisi bisa memberikan sejumlah opsi kepada Presiden secepatnya sehingga dia memiliki waktu luang di kalendar yang memadai.”
Menurut pejabat senior ini,”Hal ini tidak pernah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya. Tapi, saya juga berargumentasi tidak ada pemerintahan AS sebelumnya yang mencoba apa yang Trump lakukan terhadap Korea Utara, misalnya.”
Seorang pengamat kontrol senjata mengatakan Trump melibatkan Cina karena memiliki tujuan tertentu.

“Satu-satunya alasan Anda melibatkan Cina adalah jika Anda tidak berniat untuk memperpanjang New START Treaty,” kata Alexandra Bell, seorang direktur senior bidang kebijakan pada Pusat Kontrol Senjata dan Non-Proliferasi.
Soal ini, Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan perjanjian baru ini untuk menggantikan perjanjian lama di era baru dan untuk meningkatkan keamanan global.
“Jika kita bisa membuat kesepakatan yangbenar, jika kita bisa membuat perjanjian yang cocok untuk 2021 dan seterusnya, Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa jika kita bisa mendapatkan perjanjian kontrol senjatan yang kokoh maka kita harus membuatnya,” kata Pompeo kepada Kongres AS pada April 2019.

Pompeo mengatakan perjanjian nuklir baru ini juga harus melibatkan negara-negara lain selain Rusia dan Cina. Saat ini, pemerintah AS sedang menggelar pembicaraan sangat awal dengan sejumlah negara soal ini.
Sumber CNN melansir,”Presiden ingin semua senjata itu dikontrol. Kita harus menghilangkan sebanyak mungkin senjata-senjata itu. Kita harus mencoba menghilangkan kelompok senjata.”

Rudal balistik jarak menengah DF-26 dapat membawa hulu ledak konvensional dan nuklir. Spesifikasi rudal balistik Cina ini belum banyak diketahui, tapi diyakini bahwa rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional seberat 1.200-1.800 kg. Dong Feng 26 memiliki akurasi yang bagus, yaitu di bawah 100 meter. zainkhan.org
Media Foreign Policy melansir Partai Demokrat di Kongres mengkritik kebijakan pemerintah AS yang justru dinilai meningkatkan perlombaan senjata.
Dalam peringatan 40 tahun hubungan diplomatik AS dan Cina, Trump mengatakan ada banyak hal yang bisa dikerjakan kedua negara termasuk Rusia.
“Antara Rusia, Cina, dan kita, kita semua membuat ratusan miliar dolar senjata termasuk senjata nuklir, yang sebenarnya konyol,” kata Trump seperti dilansir media South China Morning Post. Menurut Trump, hubungan semua negara akan menjadi lebih baik jika tidak membuat berbagai senjata ini.




Credit  tempo.co



Putin Sebut Penahanan Agen Rusia di AS Sewenang-wenang


Putin Sebut Penahanan Agen Rusia di AS Sewenang-wenang
Presiden Vladimir Putin menyebut penahanan agen Rusia, Maria Butina, di Amerika Serikat sebagai tindakan sewenang-wenang. (Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via Reuters)



Jakarta, CB -- Presiden Vladimir Putin menyebut penahanan agen Rusia, Maria Butina, di Amerika Serikat sebagai tindakan "sewenang-wenang."

"Jelas ini sewenang-wenang. Saya tidak mengerti mengapa ia didakwa," ujar Putin sebagaimana dikutip AFP, Sabtu (27/4).


Butina sendiri mengaku bersalah atas tuduhan berkonspirasi untuk bertugas sebagai agen pemerintah asing tanpa registrasi resmi.

Pengadilan Washington pun menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara sebagai ganjaran atas perbuatan Butina.


Namun menurut Putin, dakwaan itu dibuat-buat hanya agar Butina dapat dijebloskan ke penjara di AS.


"Tak ada yang bisa dituduhkan atasnya, tapi agar kasus ini terlihat tidak konyol, dia dihukum 18 bulan penjara," ucap Putin.

Dengan keputusan pengadilan ini, Butina menjadi satu-satunya warga Rusia yang ditahan dan divonis dalam proses penyelidikan besar-besaran dugaan intervensi dalam pemerintahan AS.

Pemimpin kelompok hak kepemilikan senjata Rusia mengatakan bahwa Butina menggunakan koneksinya dalam Asosiasi Senjata Nasional AS untuk membangun jaringan kuat di dalam Partai Republik.                                         



Credit  cnnindonesia.com




Pengadilan AS Vonis Agen Rusia 18 Bulan Penjara


Pengadilan AS Vonis Agen Rusia 18 Bulan Penjara
Mahasiswa asal Rusia Maria Butina telah mengaku bersalah atas tudunhan konspirasi di pengadilan federal pada Desember lalu. (Press Service of Civic Chamber of the Russian Federation/Handout via Reuters)



Jakarta, CB -- Hakim federal Amerika Serikat (AS) menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara kepada Maria Butina, agen Rusia yang dituduh menyusup dan ikut memengaruhi kebijakan AS terhadap Moskow. Butina sendiri telah mengaku bersalah atas tudunhan konspirasi di pengadilan federal.

Butina adalah warga negara Rusia pertama yang dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan Pemilu AS 2016. Ia dihukum meski menurut laporan Jaksa Robert Mueller menyebut upaya Butina menyusup ke lingkaran Partai Republik terpisah dari kampanye Pemilu Kremlin.

Wanita berusia 30 tahun yang konsen pada hak-hak senjata ini telah dipenjara sejak penangkapannya pada Juli dan akan menerima kredit sembilan bulan masa hukuman yang telah dijalaninya. Dia kemudian akan dideportasi ke Rusia setelah menjalani hukumannya.


"Ibu bukan kesalahpahaman sederhana oleh seorang pelajar asing yang terlalu bersemangat," tegas Hakim Tanya Chutkan, dikutip dari CNN, Sabtu (27/4)

Chutkan mengatakan bahwa Butina, yang belajar di America University, Washington terlibat dalam pekerjaan atas nama pejabat Rusia yang dinilai "canggih" dan "berbahaya."

"Tindakan itu canggih dan menembus jauh ke dalam organisasi politik," kata Chutkan, berpihak pada rekomendasi hukuman pemerintah dan mencatat bahwa tindakan Butina terjadi ketika Rusia secara aktif berusaha ikut campur dalam proses demokrasi AS.

Butina berbicara selama lima menit di persidangan hari Jumat (27/4) waktu setempat. Suaranya terkadang pecah, saat dia menyatakan penyesalan atas kejahatannya dan meminta pengampunan.

"Aku sangat menyesali kejahatan ini.Saya datang ke AS bukan di bawah perintah tetapi dengan harapan membangun jembatan antara tanah air saya dan negara yang saya cintai," ungkap dia. 

Mahasiswa tersebut mengaku bersalah pada Desember atas tuduhan konspirasi untuk bertindak sebagai agen pejabat asing. Dia mengaku menggunakan kontaknya di lingkaran politik GOP, di National Rifle Association dan di National Prayer Breakfast untuk mempengaruhi hubungan AS dengan Rusia.

Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, Butina telah bekerja sama secara luas dengan pemerintah. Sebuah sumber yang mengetahui situasi ini mengatakan dia memberikan informasi tentang pacarnya, operasi politik GOP Paul Erickson, yang diduga terlibat dalam rencananya.

Sejauh ini, Erickson belum menghadapi dakwaan di Washington DC. Erickson didakwa pada Februari atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang dalam kasus terpisah di South Dakota. Dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan federal.





Credit  cnnindonesia.com




Ribuan warga Hong Kong protes UU ekstradisi baru


Ribuan warga Hong Kong protes UU ekstradisi baru
Pengunjuk rasa pro demokrasi berkumpul di depan alun-alun, yang dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak gerakan 'Occupy Central' pada 2014, di kantor pusat pemerintah di Hong Kong, China, Senin (1/1/2018). (REUTERS/Bobby Yip)



Hong Kong (CB) - Ribuan orang berpawai di parlemen Hong Kong pada Minggu menuntut penghapusan usulan peraturan ekstradisi yang akan mengizinkan orang-orang dikirim ke China daratan untuk diadili - suatu langkah yang dikhawatirkan sebagian orang mengancam kebebasan inti kota itu.

Para penentang usulan tersebut takut hak-hak dan perlindungan hukum tergerus lebih lanjut di pusat keuangan itu. Kebebasan di Hong Kong dijamin berdasarkan kesepakatan penyerahan kota itu dari kekuasaan kolonial Inggris ke kedaulatan China pada tahun 1997.

Perkiraan awal beberapa ribu orang ikut bergabung dengan aksi itu di sepanjang Pulau Hong Kong mulai dari Causeway Bay ke gedung parlemen di kawasan bisnis.

Mantan anggota parlemen dan pegiat kawakan Leung Kwok-hung mengatakan langkah pemerintah itu berisiko menghilangkan  "kebebasan dari ketakutan" orang-orang Hong Kong.

Sejumlah pengunjuk rasa remaja mengatakan mereka mengkhawatirkan bepergian ke China setelah langkah itu, yang diusulkan pada saat pemerintah mendorong anak-anak muda memperdalam hubungan dengan wilayah daratan dan mempromosikan hubungan Hong Kong dengan bagian selatan China.

Para pengunjuk rasa meneriakkan tuntutan bagi pengunduran diri Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dengan menyatakan ia telah "mengkhianati" Hong Kong. Sebagian terlihat membawa bendera kuning, simbol gerakan pembangkangan sipil yang melumpuhkan sebagian Hong Kong selama 11 pekan tahun 2014.



Credit  antaranews.com





PM Australia Kecam Rencana Area Bom Bali Jadi Restoran



PM Morrison Kecam Rencana Pemda Sulap Area Bom Bali Menjadi Restoran
PM Morrison Kecam Rencana Pemda Sulap Area Bom Bali Menjadi Restoran

PM Australia menyatakan pemberian izin di area bom Bali sangat menyedihkan.




Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengecam langkahpemerintah daerah Bali yang mengizinkan pembangunan sebuah restoran di lokasi bom Bali 2002 yang menewaskan 202 orang, di antaranya 88 warga Australia. Menurutnya, pemberian izin atas "kompleks hiburan" di lokasi tragis itu "sangat menyedihkan."


Ia mengaku pemerintah Australia telah memberikan bantuan dan dana untuk membangun taman perdamaian di atas lokasi untuk "peringatan dan refleksi sunyi," korban serangan terror.

"Konsul jendral kami di Bali sudah bekerja keras untuk mengatasi isu ini," tulisnya lewat Twitter,


"Pemerintah Australia akan terus bekerja sama dengan otoritas Indonesia untuk memastikan kenangan dan keluarga mereka yang tewas dalam serangan teror itu dihormati secara layak."


Pemda Bali sebelumnya menerbitkan izin bagi sebuah pengembang untuk membangun restoran berlantai lima. Sementara tugu peringatan bagi korban bom Bali dipindahkan ke lantai teratas.


Direktur Asosiasi Taman Perdamaian Bali, David Napoli, mengatakan kepada Sydney Morning Herald bahwa pemilik lahan sudah ingin menjual lokasi bekas Sari Club seluas 800 meter persegi itu pada 2010 silam. Kepada Detikcom, Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kuta, I Gusti Agung Made Agung, mengklaim rencana pembangunan restoran sudah didukung masyarakat Kuta.


"Tugu peringatan di bagian atap sangat tidak layak. Itu ide yang sangat buruk. Kaum disabilitas akan kesulitan mencapai tugu, tidak seorangpun akan bisa melihat tugunya di atas sana dan harganya tidak bisa dipercaya," kata Napoli. Pengembang sempat meminta hampir 50 miliar Rupiah untuk menyewa lokasi tugu peringatan di lantai lima untuk jangka waktu 100 tahun.

Salah seorang penyintas Jan Laczynski juga menilai keputusan pemerintah daerah aneh. "Ide bahwa Anda harus berjalan melalui restoran dan kelab malam untuk menyambangi sebuah tugu peringatan, sangat aneh," katanya kepada Sydney Morning Herald.


Pihak pengembang berniat memulai proses pembangunan pada 6 Mai mendatang. Saat ini lokasi bekas Sari Club masih dijadikan tempat parkir. Pemerintah Daerah dikabarkan telah mengeluarkan surat perintah untuk mengosongkan area sesegera mungkin.




Credit  hrepublika.co.id




FAA Disebut Sempat Pertimbangkan Setop Terbang Boeing 737 Max



FAA Disebut Sempat Pertimbangkan Setop Terbang Boeing 737 Max Ilustrasi Boeing 737 Max. (REUTERS/Matt Mills McKnight)




Jakarta, CNN Indonesia -- Federasi Penerbangan Amerika Serikat (FAA) disebut sempat mempertimbangkan untuk melarang terbang beberapa pesawat Boeing 737 Max sebelum terjadi dua kecelakaan maut pesawat jenis itu di Indonesia dan Ethiopia.

Rencana pelarangan terbang itu muncul setelah ada masalah keterlambatan dalam pembelajaran sistem pencegah kehilangan daya angkat atau anti-stall

Menurut sebuah sumber, dikutip dari AFP, Senin (29/4), pada 2018 atau sebelum Lion Air PK-LQP jatuh di Indonesia, para petugas inspeksi bersama FAA menemukan bahwa pabrikan telah menonaktifkan sinyal yang dirancang untuk memberi tahu awak kokpit soal malafungsi perangkat lunak dalam sistem anti-stall, yakni Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS).

Para inspektur ini bertugas memantau Southwest Airlines, pengguna terbesar pesawat 737 Max saat itu, yakni 34 armada.


Ketika mencoba untuk menentukan apakah pilot pesawat ini membutuhkan pelatihan tambahan, para inspektur mulai memiliki hipotesis soal sinyal tanda bahaya yang dimatikan itu.

Lion Air memiliki sejumlah pesawat Boeing jenis 737 Max-8.
Lion Air memiliki sejumlah pesawat Boeing jenis 737 Max-8. (Dok. Lion Air)
Setelah beberapa perdebatan, termasuk soal kemungkinan pelarangan terbang, mereka menyerah pada hipotesis ini. Hal itupun tidak pernah disampaikan kepada pejabat tingkat tinggi di FAA.

Para inspektur kemudian menemukan bahwa Boeing membuat sinyal malafungsi sistem itu menjadi opsional, karena jika tidak itu akan menghabiskan lebih banyak biaya.

Hal ini diketahui usai insiden Lion Air pada Oktober 2018. Pasalnya, Southwest Airlines meminta Boeing untuk mengaktifkan kembali sinyal tersebut. Produsen pesawat itu disebut menonaktifkannya tanpa memberitahu pihak meskapai. 

Menurut seorang juru bicara Southwest Airlines, pihak maskapai maupun pilot tidak menyadari perubahan ini ketika mereka mulai menerbangkan pesawat pada 2017. Mereka baru tahu setelah Lion Air jatuh.

"Sebelum insiden Lion Air, [sinyal] digambarkan dapat dioperasikan oleh Boeing di semua pesawat Max," katanya.

"Setelah kecelakaan Lion Air, Boeing memberi tahu Southwest bahwa sinyal itu dimatikan kecuali itu secara khusus disetel untuk menyala," ia menambahkan.

FAA Disebut Sempat Pertimbangkan Setop Terbang Boeing 737 Max
Foto: CNN Indonesia/Fajrian
Pada titik inilah, lanjut juru bicara itu, Southwest Airline memilih opsi ini untuk menyalakan sinyal itu pada semua pesawatnya.

Saat dimintai tanggapanya terkait informasi dari sumber tadi, Boeing belum memberikan responsnya.

Sementara, FAA tidak akan memberikan komentarnya soal pesawat yang nyaris dilarang terbang itu. Namun, juru bicaranya membenarkan bahwa "sinyal adalah opsional untuk operator." 


Sebelumnya, terjadi dua kecelakaan maut dua pesawat jenis Boeing 737 Max. Pertama, Lion Air PK LQP dengan nomor penerbangan JT-610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Oktober 2018. Insiden ini menewaskan semua penumpang dan awaknya yang berjumlah 189 orang.

Kedua, kecelakaan Ethiopia Airlines ET-AVJ yang menewaskan 157 orang, Maret 2019.

Sebuah sumber AFP, pada Maret, menyebut bahwa tak satu pun dari pesawat Boeing 737 Max dalam kecelakaan Lion Air maupun Ethiopia Airlines dilengkapi dengan sinyal yang seharusnya menunjukkan malafungsi MCAS.



Credit  cnnindonesia.com






Staf Boeing Disebut Bocorkan Masalah Pesawat 737 Max ke FAA


Staf Boeing Disebut Bocorkan Masalah Pesawat 737 Max ke FAA Ilustrasi pesawat Boeing 737 Max. (Joe Raedle/Getty Images/AFP)



Jakarta, CB -- Pegawai Boeing disebut membocorkan masalah pada sistem pesawat Boeing 737 Max kepada Federasi Penerbangan Amerika Serikat (FAA).

Satu hari setelah Menteri Transportasi Ethiopia mengeluarkan laporan awal penyelidikan kecelakaan Ethiopian Airlines 302, empat pegawai Boeing menghubungi saluran tertutup FAA yang bisa digunakan digunakan pegawai dan masyarakat umum untuk melaporkan masalah keselamatan penerbangan.

Sumber yang dekat dengan permasalahan ini mengatakan FAA menerima bocoran baik dari pegawai dan mantan pegawai Boeing. Mereka menceritakan masalah terkait sensor yang mengatur sudut ketinggian di udara, dan juga terkait sistem anti-stall yang dikenal dengan nama MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Kedua sistem itu dimiliki oleh pesawat 737 MAX yang merupakan keluaran baru dari Boeing.


Saat ini penggunaan seluruh pesawat 737 Max di seluruh dunia tengah disetop sembari menunggu pembaruan pada piranti lunak.

Serpihan pesawat Boing 737 Max yang mengalami kecelakaan di Ethiopia, Maret.Serpihan pesawat Boing 737 Max yang mengalami kecelakaan di Ethiopia, Maret. (REUTERS/Tiksa Negeri)
Kepada CNN Internasional, FAA mengatakan bahwa mereka menerima empat aduan pada 5 April, dan mereka mungkin membuka penyelidikan baru terhadap dua kecelakaan pada pesawat 737 MAX -- Lion Air 620 pada Oktober 2018 dan Ethiopian Airlines 302 pada Maret.

Salah satu aduan mencantumkan masalah yang belum pernah diungkapkan sebelumnya yaitu kerusakan pada sistem jaringan kabel dari sensor sudut pesawat karena keberadaan benda asing.

Boeing sebelumnya pernah melaporkan beberapa masalah terkait serpihan benda-benda asing alam proses produksi pesawat mereka. 

The New York Times
melaporkan serpihan logam pernah ditemukan di dekat jaringan kabel pesawat Boeing 787 Dreamliner. Angkatan Udara AS juga pernah menyetop Boeing tipe KC-46 setelah serpihan benda asing juga ditemukan pada beberapa pesawat yang baru saja diproduksi.

Aduan pegawai Boeing juga menyatakan tombol kendali MCAS yang memutus piranti lunak MCAS juga bermasalah.

Laporan awal oleh penyelidik Ethiopia menemukan bahwa kerusakan pada sensor dalam membaca sudut kemiringan pesawat membuat MCAS mendapatkan data yang salah, sehingga memerintahkan pesawat seolah dalam kondisi stall (kehilangan dorongan udara untuk mempertahankan ketinggian). Hidung pesawat kemudian menukik ke bawah sehingga pilot kehilangan kendali yang kemudian menyebabkan pesawat terjatuh.

Staf Boeing Disebut Bocorkan Masalah Pesawat 737 Max ke FAA
Foto: CNN Indonesia/Fajrian
Masalah yang terjadi pada pesawat Ethiopian Airles tampak mirip dengan yang terjadi pada Lion Air PK-LQP. Kedua kecelakaan menewaskan 346 korban jiwa.

Boeing belum memberikan komentar tentang laporan pembisik pada FAA ini.

Pada Senin pekan depan, Direktur Utama Boeing akan menggelar konferensi pers menyusul rapat pemegang saham di Chicago.

Pertemuan otoritas penerbangan internasional juga akan digelar pada Senin untuk membahas isu terkait Boeing 737 Max. 



Credit  cnnindonesia.com




Maskapai SAS Batalkan 1.200 Penerbangan


Pesawat maskapai Skandinavia SAS.
Pesawat maskapai Skandinavia SAS.
Foto: EPA

Pilot SAS sudah melakukan pemogokan kerja sejak Jumat.



CB, STOCKHOLM -- Maskapai Skandinavia SAS membatalkan lebih 1.200 penerbangan yang dijadwalkan pada Senin dan Selasa. Pemogokan pilot SAS telah mengganggu rencana perjalanan ribuan penumpang memasuki hari ketiga pada Ahad (28/4).

Para pilot SAS melanjutkan pemogokan pada Jumat karena pembicaraan mengenai pengupahan gagal. Akibatnya sekitar 70 persen penerbangan maskapai itu dibatalkan dan berdampak kepada 280 ribu penumpang termasuk pembatalan terbaru.

"Kami sangat menyesal bahwa para pengguna jasa kami terkena dampak oleh pemogokan pilot saat ini dan SAS sekarang membatalkan penerbangan pada Senin dan Selasa," kata perusahaan penerbangan itu dalam satu pernyataan.

"Pemogokan akan berdampak pada 61 ribu penumpang lagi pada Senin ketika 667 penerbangan dibatalkan di seluruh wilayah Skandinavia. Pada Selasa 49 ribu orang dan 546 keberangkatan akan terkena dampak."

Perundingan SAS, serikat pilot Denmark dan Swedia, dan asosiasi karyawan Norwegia NHO mengalami kebuntuan. Belum ada tanda-tanda mereka mencapai kesepakatan pada Ahad pagi. Kontrak kerja baru juga belum disinggung.

Maskapai itu dibentuk setelah Perang Dunia 2, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah Swedia dan Denmark, mengatakan pihaknya siap kembali ke meja perundingan tetapi memperingatkan bahwa menyetujui tuntutan para pilot akan menimbulkan kerusakan yang parah kepada perusahaan.




Credit  republika.co.id



AS Bantu Operasi Pencarian F-35 Jepang yang Jatuh


AS Bantu Operasi Pencarian F-35 Jepang yang Jatuh
Angkatan Laut AS ikut membantu pencarian pesawat tempur F-35A Jepang yang jatuh pada 9 April lalu. Foto/Istimewa

 

WASHINGTON - Sebuah kapal pencarian laut milik swasta bersama tim penyelamat Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) telah berangkat ke Okinawa, Jepang. Mereka akan membantu operasi pencarian pesawat tempur F-35A Jepang yang jatuh. Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Angkatan Laut AS.

"Kapal DSCV Van Gogh adalah platform penyelaman serbaguna dan platform konstruksi yang dilengkapi dengan kendaraan yang dioperasikan oleh Angkatan Laut AS dan sistem locator pinger yang ditarik," kata pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (26/4/2019).

Seorang pejabat senior Angkatan Laut AS mengatakan kepada CNN pada hari Rabu bahwa upaya pencarian mendekati pesawat. 

"Kami punya ide yang cukup bagus terkait hal itu," ujarnya.

Pesawat tempur F-35A milik Angkatan Udara Jepang (JASDF) hilang saat latihan sekitar 137 kilometer di sebelah timur Pangkalan Udara Misawa pada 9 April lalu.

Kementerian Pertahanan Jepang mengkonfirmasi bahwa jet tempur canggih itu mengalami kecelakaan di perairan timur laut negara tersebut. Ini menjadi kecelakaan pertama dari pesawat tempur kursi tunggal F-35A di mana pun di dunia.Kecelakaan itu tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang keandalan pesawat tempur canggih yang dirancang AS tersebut, tetapi juga memicu kekhawatiran atas rencana pemerintah Jepang untuk membeli lebih dari 105 pesawat tempur itu senilai USD100 juta. Pembelian itu adalah upaya untuk merombak armada jet andalannya yang sudah tua sebagai bagian dari pedoman pertahanan nasionalnya yang kontroversial.







Credit  sindonews.com







Sri Lanka Masih Rawan Usai Teror Bom, Sekolah Urung Dibuka


https://akcdn.detik.net.id/visual/2019/04/21/491bcbff-bf9b-4048-b325-c980948c5584_169.jpeg?w=650


Ilustrasi aparat keamanan Sri Lanka. (AP Photo/Eranga Jayawardena)



Jakarta, CB -- Kondisi keamanan di Sri Lanka sampai saat ini masih tetap rawan, selepas diguncang rangkaian teror bom pada 21 April, disusul penggerebekan sejumlah lokasi persembunyian teroris pada Sabtu (27/4) kemarin. Pemerintah menyatakan tetap memberlakukan jam malam sampai pekan depan guna memburu sekitar 140 orang ekstremis.

Menurut juru bicara Kepolisian Sri Lanka, Ruwan Gunasekera, mereka berhasil menangkap dua warga yang masuk daftar pencarian orang karena diduga terlibat jaringan teroris. Keduanya adalah Mohamed Saadik Abdul Haq dan Mohamed Saahid Abdul Haq, yang dibekuk di daerah Nawalapitiya, berjarak sekitar 125 kilometer di sebelah timur Ibu Kota Kolombo, seperti dilansir AFP, Minggu (28/4).

Gunasekara menyatakan jumlah orang-orang mencurigakan yang mereka tangkap sejak serangan bom pada 21 April lalu saat ini sudah mencapai 100. Menurut Presiden Maithripala Sirisena, mereka menyatakan terus mengejar 140 orang yang diduga terlibat dalam serangan bom dan jejaring teroris.

Sirisena mengatakan pemerintah Sri Lanka sudah menyatakan kelompok Jemaah Tauhid Nasional (NTJ) dan Jemaah Agama Ibrahim (JMI) sebagai organisasi terlarang. Dia juga memutuskan menunda memulai kembali kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah di Sri Lanka, karena situasi masih tegang.


Aparat juga tetap menerapkan jam malam mulai pukul 22.00 sampai 04.00 waktu setempat.

Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo, Ullif Taftazani, menyatakan sampai saat ini kondisi warga Indonesia di Sri Lanka masih aman.

Kepolisian Sri Lanka menggerebek sejumlah tempat setelah mendapat informasi para pelaku bom Paskah Sri Lanka bersembunyi di wilayah Kalmunai, sekitar 370 kilometer dari Ibu Kota Kolombo. Kalmunai merupakan kampung halaman salah satu dalang bom bunuh diri, Zahra Hashim. Dia dilaporkan meninggal saat meledakkan bom di Hotel Shangri-La.

Baku tembak antara aparat dan para teroris berlangsung selama berjam-jam. Setelah itu terdengar ledakan, yang merupakan bom bunuh diri. Mereka yang meledakkan diri diduga adalah teroris dengan nama samaran Abu Hammad, Abu Sufyan and Abu al-Qa'qa.

Sebanyak 15 orang tewas akibat bom. Pihak kepolisian menyebut korban termasuk tiga wanita dan enam anak-anak.

Enam hari sebelumnya, mereka diduga melakukan rangkaian serangan bom pada Hari Raya Paskah di tiga gereja dan tiga hotel mewah Sri Lanka. Peristiwa ini pun menyebabkan 253 orang meninggal dan 500 orang terluka. Diduga di antara pelakunya adalah Imsath dan Ilham, dua anak lelaki pengusaha rempah-rempah ternama di Sri Lanka, Mohamed Yusuf Ibrahim.

Pelaku bom bunuh diri lainnya diduga adalah Abdul Lathif Jameel Mohamed. Dia merupakan pemuda Sri Lanka yang pernah kuliah di Australia. Rekannya, Jezem Jameel, menyatakan Lathif sebenarnya adalah pribadi yang riang. Namun, sejak lulus kuliah dia menjadi lebih relijius dan menarik diri dari pergaulan teman-temannya.




Credit  cnnindonesia.com




Lancarkan Serangan Kedua, Teroris Sri Lanka Bakal Rekrut Anggota



Lancarkan Serangan Kedua, Teroris Sri Lanka Bakal Rekrut Anggota
Sel teroris yang bertanggung jawab atas serangan bom Minggu Paskah diduga akang merekrut relawan untuk melancarkan serangan kedua. Foto/Istimewa

KOLOMBO - Sel teroris yang bertanggung jawab atas serangan bom Minggu Paskah diduga tengah mencari relawan untuk menjadi bomber guna melancarkan serangan kedua. Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri (PM) Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Ia mengatakan para penyelidik berusaha memahami mengapa sel teroris yang terkait dengan ISIS, yang menewaskan sedikitnya 253 orang, memiliki bahan peledak dalam jumlah besar dan belum digunakan. Beberapa di antara bahan peledak itu telah dibuang di rumah-rumah persembunyian di seluruh negera itu.

"Apakah mereka menyimpan (bahan peledak) untuk melakukannya (serangan) lagi? Mungkin (serangan Paskah hari Minggu) ini akan memicu orang lain untuk bergabung. Pasti ada orang yang memberi mereka bahan peledak,” duganya seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (27/4/2019).

Perburuan kaki tangan sembilan pembom bunuh diri berlanjut pada hari Sabtu. Sebanyak 15 mayat, termasuk enam anak-anak, ditemukan setelah pertempuran sengit semalam di pantai timur Sri Lanka, seorang juru bicara militer mengatakan. Pihak berwenang mengatakan empat pria bersenjata dan seorang warga sipil tewas dalam baku tembak.

Baku tembak antara pasukan dan tersangka militan Islam meletus pada Jumat malam di Sainthamaruthu di Ampara, di sebelah selatan kota Batticaloa, tempat salah satu peristiwa ledakan Minggu Paskah di hotel-hotel dan gereja-gereja terjadi.

"Sejumlah pria bersenjata menembaki pasukan ketika mereka berusaha menyerbu sebuah rumah," ujar juru bicara militer Sumith Atapattu. 

"Dalam tembakan balasan kami, dua pria bersenjata tewas," katanya seraya menambahkan bahwa seorang warga sipil yang terperangkap dalam baku tembak juga tewas.

Polisi kemudian mengatakan operasi pembersihan pada hari Sabtu menunjukkan empat tersangka pelaku bom bunuh diri berada di antara mereka yang tewas. 




Credit  sindonews.com



Tekan Maduro, AS Jatuhkan Sanksi untuk Menlu Venezuela


Tekan Maduro, AS Jatuhkan Sanksi untuk Menlu Venezuela
Presiden Nicolas Maduro (REUTERS/Eduardo Munoz)



Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi untuk Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza dan seorang hakim Carol Padilla. Sanksi itu dijatuhkan terkait kasus korupsi dalam Pemerintahan Presiden Venezuela Nicholas Maduro.

Arreaza dan Padilla menjadi sasaran dalam putaran terakhir sanksi AS terhadap Pemerintahan Maduro atas krisis Venezuela. Keduanya masuk daftar hitam otoritas AS.

Sanksi tersebut ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Maduro dan sejumlah pejabat tinggi di pemerintahannya. 

Sanksi itu juga menjadi pengingat bagi pihak pemerintahan Maduro bahwa AS tak akan tinggal diam dengan setiap apa yang dilakukan. Sebelumnya, Venezuela menahan ajudan pemimpin oposisi Juan Guaido, Roberto Marrero, sejak Maret. Sanksi menjadi bentuk konsekuensi.

"Jika Nicolas Maduro dan mereka yang bersekutu dengan dia terus menghukum dan melakukan intimidasi terhadap pemerintah Venezuela yang sah, AS akan merespons," tulis pemerintah AS, dikutip dari Reuters.

Kementerian Luar Negeri Venezuela menolak sanksi yang disebutnya ilegal. "Dengan langkah ini, pemerintahan Trump berusaha membungkam suara Venezuela di dunia," tulis kementerian.

Arreaza merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Maduro. Dia juga diketahui menyetujui penahanan Marrero.

Guaido, yang didukung AS, berpendapat bahwa pemilihan kembali Maduro pada 2018 tidak sah. Dia pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dirinya sebagai presiden sementara. Hal itu dianggap Maduro sebagai upaya kudeta.

Washington menyalahkan Maduro atas keruntuhan ekonomi Venezuela. Pemerintahan Trump mengakui Guaido sebagai presiden sementara Amerika Selatan dan meminta Maduro mundur.

"Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dan menyaksikan rezim Maduro yang tidak sah membuat rakyat Venezuela kelaparan," ujar Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin.

AS akan terus menargetkan orang-orang dalam lingkaran Maduro, termasuk mereka yang ditugaskan untuk melakukan diplomasi atas nama rezimnya.




Credit  cnnindonesia.com



Lembaga riset: Brazil pimpin dunia dalam penggundulan hutan 2018


Lembaga riset: Brazil pimpin dunia dalam penggundulan hutan  2018
Foto udara menunjukkan lokasi pembangunan waduk hidroelektrik Belo Monte di Pimental, dekat Altamira di negara bagian Para, Brazil, 15 November 2012. Setelah bertahun-tahun memperoleh peningkatan dalam memerangi pembalakan hutan hujan Amazon, deforestasi di Brazil tampaknya semakin meningkat . (REUTERS/Juan Doblas/ISA/Handou)




Brasilia (CB) - Brazil memimpin dunia dalam deforestasi tahun lalu walaupun penggundulan hutan hujan tropis di negara terbesar di Amerika Selatan itu turun 70 persen dibandingkan dengan tahun 2017, menurut jejaring pemantauan hutan independen.

Brazil kehilangan 13.471 km persegi hutan hujan tropis tahun 2018, suatu kawasan hampir seukuran Connecticut, negara bagian di Amerika Serikat, demikian data dari Global Forest Watch, yang dikelola oleh World Resources Institute (WRI) yang berkantor pusat di AS.

Namun, angka tersebut merupakan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika kebakaran hutan berskala besar menimbulkan kerugian relatif besar di Brazil.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Global Forest Watch pada Kamis, kehilangan hutan tua, yang merupakan kunci melestarikan keanekaragaman hayati, khususnya terjadi setelah kebakaran bersejarah dua tahun, tetapi masih tetap naik di atas level-level sebelumnya dalam dekade itu.

"Kendati kehilangan tahun 2018 diakibatkan sebagian oleh kebakaran, sebagian besar tampaknya akibat pembalakan di Amazon, menimbulkan risiko penurunan dalam penggundulan hutan yang negara itu capai pada awal tahun 2000-an," kata para peneliti.

Brazil merupakan rumah bagi 60 persen Amazon, hutan hujan tropis terbesar di dunia yang menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar dan dipandang sebagai perlindungan vital terhadap pemanasan global.

Republik Demokratik Kongo berada di posisi kedua dalam kerugian hutan dengan 4.812 km persegi hutannya tak ada lagi.



Credit  antaranews.com




Rabu, 24 April 2019

Demonstran Palestina Serukan PBB Akhiri Blokade Gaza


Demonstran Palestina Serukan PBB Akhiri Blokade Gaza
Belasan demonstran Palestina menyerukan PBB untuk mengakhiri blokade ketat Israel yang telah diberlakukan di Jalur Gaza selama lebih dari 11 tahun. Foto/Istimewa

GAZA - Belasan demonstran Palestina menyerukan PBB untuk mengakhiri blokade ketat Israel yang telah diberlakukan di Jalur Gaza selama lebih dari 11 tahun.

Para demonstran berkumpul di depan markas PBB di Kota Gaza barat. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan membawa spanduk yang mengecam blokade Israel serta menyerukan intervensi internasional untuk mengakhirinya.

Komisi Tertinggi the Great March of Return dan Memecah Pengepungan, yang mengorganisir demonstrasi, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa pengepungan harus dicabut sesegera mungkin.

Pernyataan komisi itu juga telah memperingatkan Israel atas penundaan penerapan kesepahaman yang baru-baru ini diperantarai antara Israel dan faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza.

"Demonstrasi mingguan Marches of Return akan berlangsung sampai pengepungan segera dicabut," bunyi pernyataan komisi itu seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (24/4/2019).

Ketua Federasi Serikat Pekerja Umum Palestina, Sami Ammassi, yang bergabung dengan demonstrasi, mengatakan kepada wartawan bahwa tingkat pengangguran di Jalur Gaza melebihi 54 persen dan tingkat kemiskinan mencapai 80 persen.

"Kami menyerukan PBB dan organisasi internasional untuk menekan Israel agar mencabut blokade yang secara kritis mempengaruhi semua aspek kehidupan," katanya.

"Kami juga menyerukan Liga Arab untuk membantu mengakhiri penderitaan rakyat Gaza," imbuhnya.

Aksi demonstrasi Marches of Return, yang dimulai pada akhir Maret tahun lalu, menyerukan Israel untuk mengakhiri blokade dan menekankan hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina.

Mesir, PBB dan Qatar telah menengahi perjanjian di Jalur Gaza antara Israel dan gerakan Islam Hamas, yang memerintah wilayah kantong tersebut.





Credit  sindonews.com



PM Palestina Desak Kongres AS Akui Negara Palestina


PM Palestina Desak Kongres AS Akui Negara Palestina
Perdana Menteri Palestina mendesak Kongres AS untuk mengakui negara Palestina

RAMALLAH - Perdana Menteri (PM) Palestina, Mohammed Ishtaye, mendesak Kongres Amerika Serikat (AS) untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Kantor Ishtaye mengatakan dalam sebuah pernyataan email setelah pertemuannya dengan Senator Ron Wyden mengatakan bahwa ia juga mendesak untuk mencabut larangan terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Pernyataan itu mengatakan bahwa hubungan AS-Palestina harus ditangani secara terpisah dari dalam proses perdamaian. Ditambahkan bahwa orang-orang Palestina tidak boleh dihukum atau diperas oleh pemerintah AS.

"Kami ingin (pemerintah AS) menjadi perantara yang jujur ​​dan mitra perdamaian," bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (24/4/2019).

Ishtaye mengulangi penolakan Otoritas Palestina terhadap Kesepakatan Abad Ini yang diusung oleh AS, serta pemotongan bantuan terhadap badan pengungsi PBB (UNRWA) dan pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Ia juga memperingatkan agar tidak mencaplok bagian-bagian Tepi Barat di bawah apa yang disebut blok pemukiman, menambahkan bahwa langkah itu akan menghancurkan solusi dua negara dan merusak pembentukan negara Palestina sesuai perbatasan 1967.

Palestina telah memboikot pemerintah Amerika sejak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei lalu.

Palestina mengatakan dalam beberapa pernyataan bahwa Kesepakatan Abad Ini milik AS jauh dari harapan dan aspirasi mereka untuk penyelesaian perdamaian yang adil dan abadi serta menyerukan mekanisme perdamaian multilateral internasional untuk mengabaikan negosiasi perdamaian. 




Credit  sindonews.com



Amerika Serikat Tawarkan Rp 140 M untuk Penyalur Dana Hizbullah



Ratusan pengikut Houthi membawa poster pemimpin Hezbollah Libanon Sayyed Hassan Nasrallah saat melakukan aksi protes terhadap serangan koalisi Arab Saudi di Sanaa, Yaman, 22 April  2015. REUTERS/Khaled Abdullah
Ratusan pengikut Houthi membawa poster pemimpin Hezbollah Libanon Sayyed Hassan Nasrallah saat melakukan aksi protes terhadap serangan koalisi Arab Saudi di Sanaa, Yaman, 22 April 2015. REUTERS/Khaled Abdullah

CB, Jakarta - Pemerintah AS menawarkan imbalan US$ 10 juta atau Rp 140,7 miliar untuk informasi tiga terduga sponsor utama Hizbullah, kelompok paramiliter Lebanon yang dicap teroris oleh AS.
Departemen Luar Negeri dan Keuangan AS merilis tiga nama: Adham Tabaja, Ali Charara dan Mohamed Bazzi, sebagai penyokong dana kelompok Hizbullah, seperti dilaporkan Russia Today, 23 April 2019.

"Hezbollah menerima senjata, pelatihan, dan pendanaan dari Iran hingga US$ 1 miliar (Rp 14 triliun) per tahun," kata Asisten Kementerian Luar Negeri Michael Evanoff.

Evanoff mengklaim Hizbullah menggunakan dana itu untuk kegiatan mendukung pemerintah di Suriah, pemberontak Houthi di Yaman, dan operasi pengawasan dan pengumpulan intelijen di tanah air Amerika.
"Jangan salah, pemerintah AS akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk memadamkan sumber pendapatan Hizbollah," kata Asisten Departemen Keuangan Marshall Billingslea.

AS menunjuk Iran sebagai sponsor negara terorisme pada tahun 1984, dan Hezbollah sebuah organisasi teroris pada tahun 1997. AS juga menunjuk Iran Revolutionary Guard Corps (IRGC) sebagai organisasi teroris awal bulan ini. Iran telah membalas dengan mendeklarasikan Pusat Komando AS sebagai organisasi teroris.
Perburuan Hizbullah ditawarkan di bawah program "Rewards for Justice", yang dimulai pada tahun 1984 dan sejauh ini telah membayar lebih dari US$ 150 juta (Rp 2 triliun) kepada lebih dari 100 orang, menurut Departemen Luar Negeri.





Credit  tempo.co




Iran Labeli Pasukan Militer AS Sebagai Teroris


  Pasukan militer Amerika di Fort Hood, Texas.
Pasukan militer Amerika di Fort Hood, Texas.
Foto: Erich Schlegel/AP

Label teroris akan diberikan Iran kepada pasukan militer AS dalam Centcom.



CB, TEHERAN -- Legislator Iran menyetujui sebuah undang-undang yang menyebut pasukan militer Amerika Serikat (AS) sebagai 'teroris'. Keputusan itu diambil satu hari setelah AS mengumumkan bahwa negara-negara yang terus membeli minyak dari Iran akan mendapatkan sanksi dari negara adidaya tersebut.


Undang-undang baru ini disetujui oleh 173 dari total 215 legislator Iran dalam sidang parlemen yang diselenggarakan di Teheran pada Selasa (23/4). Hanya empat legislator yang menentang undang-undang itu, sedangkan sisanya memutuskan 'abstain' atau tidak memberikan suara.

Undang-undang itu menetapkan label 'teroris' kepada US Central Command (Centcom) dan semua pasukannya. Semua bentuk bantuan militer dan nonmiliter kepada Centcom yang dapat merugikan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC) akan dianggap sebagai aksi terorisme.


Undang-undang itu juga menuntut pemerintah Iran untuk melakukan aksi menentang pemerintahan-pemerintahan yang secara formal mendukung AS. Beberapa pemerintahan yang diketahui menunjukkan dukungannya kepada pemerintahan Trump adalah Arab Saudi, Bahrain, dan Israel.


Sebagai tambahan, legislator juga meminta agensi intelijen Iran untuk menyediakan daftar semua komandan CENTCOM dalam waktu tiga bulan. Hal itu bertujuan agar pengadilan Iran dapat mengusut mereka secara 'in absentia' sebagai teroris.


Undang-undang itu membutuhkan persetujuan akhir dari pengawas konstitusi Iran agar bisa menjadi hukum secara sah. Hingga saat ini, masih belum diketahui dengan jelas apa dampak yang sebenarnya dimiliki oleh undang-undang ini selain menegaskan penolakan Iran.


Sebelumnya, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump mengumumkan bahwa mereka tak akan memperpanjang pembebasan sanksi bagi negara-negara yang mengimpor minyak Iran. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (22/4) lalu. Pemerintahan Trump menyebut tindakan ini sebagai bagian dari kampanye 'tekanan maksimum' yang bertujuan untuk mengeliminasi pendapatan ekspor minyak Iran.


Menteri Luar Negeri Iran menolak tindakan Trump untuk menghentikan keringanan atas masalah minyak ini. "(Iran) pada dasarnya tidak pernah melihat dan tidak melihat nilai dan validitas untuk keringanan tersebut," ungkap Menteri Luar Negeri Iran seperti dilansir Aljazirah.


Lalu pada Selasa (23/4) sidang parlemen digelar di Teheran untuk undang-undang baru yang menyebut pasukan militer AS sebagai teroris. Undang-undang itu disetujui oleh sebagian besar legislator.


Itu bukan kali pertama legislator Iran menyetujui sebuah undang-undang yang menyebut pasukan militer AS sebagai teroris. Minggu lalu, legislator Iran juga menyetujui sebuah undang-undang yang menyebut tentara AS di Timur Tengah sebagai teroris.


Keputusan yang diambil oleh legislator Iran ini merupakan respons atas tindakan AS. Sebelumnya, AS lebih dulu menyebut IRGC milik Iran sebagai kelompok teroris. 




Credit republika.co.id




AS Kirim Pasokan ke Kelompok Teroris di Suriah


Kelompok pemberontak Suriah mengambil amunisi
Kelompok pemberontak Suriah mengambil amunisi
Foto: aljazeerah

Pasokan dari AS dikirim ke kelompok teroris YPG/PKK di Suriah Timur.




CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat pada Senin (22/4) dilaporkan melakukan pengiriman baru untuk kelompok teror YPG/PKK di Suriah Timur.


Sebanyak 200 truk yang berisi barang dan perlengkapan bangunan dikirim oleh AS ke Provinsi Deir Ez-Zour di Suriah Timur dari Irak, kata beberapa sumber lokal, yang tak ingin disebutkan jatidiri mereka karena alasan keamanan, kepada Kantor Berita Turki Anadolu.

Menurut sumber itu, barang yang dikirim tersebut direncanakan diserahkan kepada "pemerintah lokal" yang dikuasai oleh YPG/PKK. Perlengkapan bangunan tersebut, kata sumber yang sama, dapat digunakan oleh gerilyawan YPG/PKK untuk membuat terowongan.


Kelompok teror itu belum lama ini telah melakukan penggalian, dari barat ke timur, di sepanjang perbatasan Suriah dengan Irak. Pada 15 April, juru kamera Anadolu merekam video mengenai anggota YPG/ PKK yang sedang melakukan penggalian di daerah tersebut.


Pada September lalu, anggota YPG/PKK yang didukung oleh koalisi pimpinan AS melakukan operasi gabungan terhadap kubu terakhir kelompok gerilyawan ISIS di Deir Ez-Zour.


Pada Februari tahun ini, anggota ISIS diusir dari wilayah itu. Kevakuman dengan cepat diisi oleh anggota YPG/PKK. Sejak itu, AS terus melanjutkan pengiriman buat YPG/PKK, yang meliputi sejumlah Hummer SUV.


Pada 2 April, hampir 100 truk memasuki wilayah yang dikuasai YPG/PKK di Deir Ez-Zour.


Dalam lebih dari 30-tahun aksi teror melawan Turki, PKK yang juga dipandang sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa telah bertanggung-jawab atas kematian hampir 40 ribu orang, termasuk banyak warga sipil. YPG/PYD, yang sering beroperasi dengan menggunakan nama "SDF", adalah cabang PKK di Suriah.




Credit  republika.co.id