CUPUMA

Selasa, 12 Maret 2019

SDF dukungan AS serang wilayah kantong terakhir ISIS

Dokumen foto pasukan Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat, yang terdiri dari petempur Kurdi dan Arab. (Reuters)

Baghouz, Suriah (CB) - Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dukungan Amerika Serikat, Minggu (10/3), menyerang wilayah kantong ISIS terakhir di Suriah timur guna memusnahkan jejak terakhir kekhalifahan hasil deklarasinya sendiri, yang pernah mencakup sepertiga Irak dan Suriah.

Meski wilayah kantong Baghouz menjadi bagian terakhir kawasan berpenduduk yang dikuasai ISIS, kelompok tersebut masih dianggap sebagai ancaman keamanan besar lantaran berada wilayah terpencil di tempat lain dan mungkin meluncurkan serangan gerilya.

SDF, yang dipelopori milisi YPG Kurdi, bergerak menuju wilayah kantong selama beberapa pekan, namun beberapa kali menahan diri untuk memungkinkan evakuasi warga sipil, yang kebanyakan terdiri dari istri dan anak-anak para anggota kelompok ISIS.

Kepala kantor media SDF Mustafa Bali mengatakan tidak ada lagi warga sipil yang keluar dari wilayah kantong di perbatasan Irak sejak Sabtu. Pihaknya juga tidak mengawasi lagi warga sipil di area tersebut. Dengan pertimbangan itulah, SDF meluncurkan serangan.

"Operasi militer dimulai. Pasukan kami kini sedang bertempur dengan pelaku teror. Serangan dimulai," kata dia.

Dalam beberapa bulan terakhir, sudah puluhan ribu orang keluar dari wilayah rahasia yang dikuasai ISIS.

Bali menuturkan bahwa lebih dari 4.000 milisi menyerahkan diri kepada SDF selama sebulan terakhir.

Sebelumnya pada Minggu, koresponden Reuters menyaksikan pasukan SDF memasuki wilayah Baghouz setelah kelompok ISIS mundur dari wilayah tersebut. Mereka mengumpulkan sejumlah amunisi dan senjata yang ditinggalkan oleh ekstremis.

Credit antaranews.com

Patung Baru Ayah Assad Picu Protes di Tempat Pemberontakan Suriah

DAMASKUS - Ratusan warga Suriah di kota selatan Deraa memprotes pendirian patung baru almarhum ayah Presiden Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. Patung baru didirikan hampir delapan tahun setelah patung sebelumnya ditumbangkan massa pemberontak yang jadi awal pecahnya perang saudara di negara itu.

Para pengunjukrasa dan saksi mata mengatakan, pada hari Minggu ratusan orang berjalan melewati daerah kota tua yang porak poranda akibat perang untuk menggulingkan Presiden Assad. Demo itu hanya berselang beberapa hari sebelum ulang tahun kedelapan dimulainya konflik Suriah.

"Suriah adalah milik kita, bukan untuk rumah Assad," teriak seorang pengunjuk rasa ketika pasukan keamanan menutup daerah itu untuk menghentikan massa dari kota lain yang bergabung dalam demonstrasi.

Deraa adalah tempat protes damai terhadap 40 tahun pemerintahan keluarga Assad yang dimulai pada 2011. Demo itu disambut dengan kekuatan mematikan, sebelum akhirnya konflik menyebar ke seluruh negeri.

Tentara Suriah, dibantu oleh kekuatan angkatan udara Rusia dan milisi Iran, merebut kembali kendali Deraa dari pasukan pemberontak pada bulan Juli dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar wilayah Suriah.

Namun sejak itu, warga Deraa mengatakan ketidakpuasan telah tumbuh ketika polisi rahasia Assad sekali lagi memperketat kontrol mereka dan melakukan kampanye penangkapan sehingga memicu ketakutan yang meluas.

Pemerintah telah meliburkan sekolah dan pegawai pemerintah pada hari Minggu untuk menghadiri pertemuan umum pro-pemerintah untuk meresmikan patung perunggu almarhum mantan presiden Hafez al-Assad. Patung baru itu didirikan di lokasi patung sebelumnya yang dirobohkan oleh massa pengunjuk rasa.

Seorang saksi mata mengatakan pertemuan umum itu gaduh setelah ada tembakan dari dekat alun-alun yang menyebabkan kepanikan di antara para hadirin.

Sekelompok pemuda yang memprotes pendirian patung di Deraa membawa sebuah plakat bertuliskan, "Itu akan roboh. Patung Anda dari masa lalu, tidak diterima di sini."

Pengacara dan aktivis Adnan Masalma mengatakan, "Orang-orang telah berkumpul tanpa organisasi dan berdemonstrasi secara damai atas tuntutan yang adil."

Setelah kendali Deraa direbut pasukan pemerintah Assad musim panas lalu, banyak penduduk memilih untuk tinggal daripada berpindah ke daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah utara, tempat puluhan ribu orang lainnya yang mengungsi.

"Negara telah hancur dan, alih-alih rekonstruksi, kami menempatkan peringatan," bunyi plakat lain yang dibawa demonstran, seperti dikutip Reuters, Senin (11/3/2019).

Pemerintah Suriah telah memasang kembali beberapa patung besar Hafez a-Assad setelah kemenangan militer yang membuat putranya mendapatkan kembali sebagian besar wilayah yang pernah dipegang oleh pemberontak.

Credit sindonews.com

Malaysia Deportasi Terduga Teroris Asal Mesir dan Tunisia

KUALA LUMPUR - Polisi Malaysia mengatakan bahwa enam warga Mesir dan seorang warga Tunisia yang diyakini memiliki hubungan dengan kelompok teror yang berbasis di Afrika telah ditahan dan dideportasi.

"Salah satu warga Mesir dan Tunisia diduga anggota Ansar Al-Sharia Al-Tunisia, yang berbasis di Afrika Utara dan terdaftar sebagai kelompok teroris oleh PBB," kata kepala polisi nasional Malaysia, Mohamad Fuzi Harun dalam sebuah pernyataan.

Fuzi mengatakan keduanya ditahan pada tahun 2016 karena mencoba memasuki negara Afrika secara ilegal. Dia mengatakan mereka menggunakan paspor palsu untuk memasuki Malaysia pada Oktober tahun lalu dan berencana untuk menyelinap ke negara ketiga untuk melancarkan serangan.

"Lima warga Mesir lainnya dan dua warga Malaysia ditahan bulan lalu karena menyediakan makanan, tempat tinggal, tiket pesawat dan pekerjaan bagi dua tersangka teroris," ucapnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (12/3).

Dia mengatakan pihak berwenang prihatin dengan masuknya teroris asing karena investigasi menunjukkan mereka mungkin menggunakan Malaysia sebagai "tempat yang aman" atau pusat logistik untuk melancarkan serangan di negara lain.

Dirinya menambahkan bahwa mereka yang telah dideportasi telah masuk dalam daftar hitam dan dilarang masuk ke Malaysia.

Credit sindonews.com

Lima Hari Listrik Padam, Venezuela Deklarasi Status Darurat

Parlemen Venezuela mendeklarasikan situasi darurat setelah lima hari negara mereka mengalami padam listrik besar-besaran. (Reuters/Manaure Quintero)

Jakarta, CB -- Parlemen Venezuela mendeklarasikan situasi darurat setelah lima hari negara mereka mengalami padam listrik besar-besaran.

Pemimpin parlemen yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, mengatakan bahwa mati listrik berkepanjangan ini tak dapat dibiarkan karena melumpuhkan negara.

"Tak ada yang normal di Venezuela dan kami tidak akan membiarkan tragedi ini menjadi hal normal. Oleh karena itu, kami butuh dekrit situasi darurat ini," ujar Guaido sebagaimana dikutip Reuters, Senin (11/3).

Berdasarkan konstitusi Venezuela, seorang presiden memang dapat mendeklarasikan situasi darurat di tengah situasi "yang benar-benar membahayakan keamanan negara." Namun, tak dijabarkan dampak praktis dari deklarasi tersebut.

Guaido mendeklarasikan situasi ini karena geram akan sikap Presiden Nicolas Maduro yang tak melakukan tindakan apa pun. Maduro hanya mengatakan bahwa listrik di negaranya padam karena sabotase Amerika Serikat.

AS dan sekitar 50 negara lainnya mendukung Guaido yang mengklaim diri sebagai presiden interim Venezuela di tengah demonstrasi anti-Maduro pada Januari lalu.

Guaido lantas mendesak Maduro untuk menepikan urusan politik di tengah krisis listrik yang membuat rakyat kian sengsara.

Mati listrik ini membuat Venezuela kacau balau. Kereta api bawah tanah tak beroperasi, sementara puluhan pasien meninggal karena peralatan rumah sakit tak dapat berfungsi.

Di ruas-ruas jalan, warga mengantre untuk mengisi air dari pipa-pipa pembuangan kotoran karena pompa mereka tak beroperasi.

"Ini membuat saya gila. Pemerintah tak mau mengakui bahwa ini adalah kesalahan mereka karena mereka tak melakukan perawatan [listrik] selama bertahun-tahun," kata seorang warga, Naile Gonzalez.

Listrik di Venezuela kerap kali padam karena kekurangan investasi pemerintah di bidang infrastruktur.

Pemerintah sering menuding ada upaya sabotase, tapi tak pernah menyebut pihak yang mereka anggap sebagai dalangnya.

Tahun lalu, Maduro meminta angkatan bersenjata menjaga generator di Guri, tapi listrik tetap sering padam. Situasi ini dianggap sebagai kemunduran karena sebelumnya, Guri dianggap sebagai salah satu pembangkit listrik paling kuat di Amerika Latin.

"Kita pernah punya sistem listrik paling baik di dunia, paling kuat. Mereka yang kini memerintah menghancurkannya," kata presiden asosiasi insinyur listrik profesional, Winston Cabas.

Credit cnnindonesia.com

Malam Mencekam di Venezuela yang Gelap Gulita

Warga menyeberang jalan di tengah kegelapan karena pemadaman listrik besar-besaran di Caracas, Venezuela, Kamis (7/3).

Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

Lebih dari satu juta warga Venezuela harus hidup tanpa listrik.

CB, CARACAS -- Ketika malam tiba ibukota Venezuela, Caracas yang tadinya ramai kini mencekam. Seluruh penjuru kota itu gelap gulita. Beberapa hari terakhir lebih dari satu juta warga Venezuela harus hidup tanpa listrik.

"Anda merasakan keheningan yang mencekam di sekitar Anda," kata Alejandro Guzman, seorang pengacara berusia 26 tahun kepada the Guardian.

Guzman dan sebagian besar masyarakat Venezuela hidup dalam kegelapan ketika malam tiba. Setelah hiperinflansi, krisis politik yang berkepanjangan, kini rakyat Venezuela harus menghadapi pemadaman listrik yang diyakini dapat menciptakan implikasi dramatis dalam perpolitikan Venezuela di masa depan.

"Kota ini seperti kota bayangan," kata Guzman.

Rakyat Venezuela sudah empat hari hidup tanpa listrik. Pemadaman yang menurut Presiden Nicolas Maduro didalangi Amerika Serikat terjadi pada Kamis (8/3) pukul 17.00 waktu setempat. Membuat seluruh Venezuela dalam kegelapan.

"Saya merasa frustasi dan marah dengan apa yang terjadi, tapi kami tahu hal ini akan terjadi," kata Guzman, Ahad (10/3) ketika lampu mulai kembali menyala di sebelah timur Caracas.

Guzman sedikit lebih beruntung dibandingkan rakyat Venezuela lainnya. Listrik di tempat tinggalnya sudah kembali menyala. Neneknya yang berusia 80 tahun dan menderita Alzheimer yang tinggal di pendesaan belum mendapatkan pasokan listrik. Neneknya yang tinggal di kota madya Lebertador masih gelap gulita ketika malam tiba.

"Ini situasi kritis, di sekitarnya ada orang-orang yang mencintainya, tapi bagi orang seusianya dalam situasi yang berbahaya," kata Guzman.

Kepada media yang dikelola negara walikota Caracas Erika Farias mengatakan 22 dari 32 paroki sudah dialiri listrik. Pada saat malam tiba di sebagian kota Caracas lampu mulai menyala.

Khawatir pemadaman kembali terjadi warga mulai menimbun air dan makan dari beberapa toko yang buka. Sementara di sebagian besar Venezuela masih gelap gulita.

Ketika pemadaman memasuki hari keempat masyarakat mulai marah, gelisah, dan khawatir ada korban jiwa yang diakibatkan pemadaman listrik ini. Ada juga kekhawatiran pemadaman ini memicu kerusahan dan pada gilirannya represi yang dilakukan pemerintahan Maduro untuk menghentikan kerusuhan.

Pada Ahad dilaporkan setidaknya ada dua penjarah di setiap 23 negara bagian Venezuela. "Venezuela di ambang kehancuran total," kata mantan Presiden Bolivia Jorge Quiroga.

Maduro yang baru muncul satu kali di hadapan publik sejak pemadaman dimulai mencoba menyakinkan warga pemerintahannya berusaha untuk mengambilalih kendali. "Kami telah berusaha dengan keras untuk memulihkan pasokan listrik dalam beberapa jam," kata Maduro.

Tidak hanya pendukung oposisi yang menggelar unjuk rasa karena pemadaman ini. Pendukung Maduro juga menggelar unjuk rasa pada Ahad lalu. Mereka mengklaim pemadaman ini hasil dari 'perang listrik' yang direncanakan AS untuk menggulingkan pemerintah Maduro dan menggantinya dengan pemerintah boneka.

Ketua badan legislatif Venezuela Juan Guaido yang mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara mengkritik pemerintahan Maduro yang dinilai gagal dalam memulihkan pemadaman listrik. Guaido mengatakan 'hari-hari sulit' akan mulai terasa dan bencana semakin jelas terlihat.

"Enam belas negara bagian masih sepenuhnya gelap, kami harus menghadapi bencana ini sekarang," kata Guaido yang diakui sebagian besar negara-negara Barat dan Amerika Latin sebagai presiden sementara Venezuela.

Guida mengajak pendukungnya dan rakyat Venezuela untuk turun ke jalan. Ia juga berjanji akan menggelar sidang luar biasa di National Assembly yang dikuasai oposisi untuk mendeklarasikan kondisi darurat nasional.

"Apa yang kami jalani sekarang di Venezuela seperti film sains fiksi," kata laki-laki berusia 35 tahun itu.

Rumah sakit di seluruh Venezuela sudah mengurangi jam operasi mereka. Dikhawatirkan hal itu dapat berdampak pada pasien yang sakit parah dan bayi yang baru lahir di unit gawat darurat.

Ada sebuah laporan yang belum berhasil dikonfirmasi tentang lusinan bayi yang meninggal dunia selama pemadaman listrik di rumah sakit yang terletak sebelah barat kota Maracaibo. Selain itu juga ada kabar tentang 13 pasien yang meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Maturin, sekitar 540 kilometer sebelah timur Caracas.

"Anda berusaha untuk tidak memikirkan segala sesuatu yang tengah terjadi," kata Zoraida Cordoba, istri dari pasien penderita dialisis.

Selama empat hari suaminya hidup tanpa perawatan medis. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan perawatan pada Ahad setelah klinik di Caracas dibuka.

"Tidak ada listrik di rumah saya sejak Kamis sore, kami bahkan tidak bisa membeli makanan karena ATM tidak berfungsi," kata Cordoba.

Saat mengantre makanan Marlene Marquez masih memikirkan orang tuanya. Marquez mengatakan karena pemandaman listrik ini orang tuanya yang sudah sepuh terjebak di apartemen mereka yang berada di lantai 16.

"Mereka terjebak di rumah karena mereka tidak bisa naik turun tangga, ketika saya mengunjungi mereka saya harus menerangi tangga dengan lilin," katanya.

Marquez mengatakan pemadaman listrik ini merusak segalanya. Makanan seperti ayam dan daging di kulkas menjadi membusuk. Sementara itu, obat-obatan juga harus tetap dingin. Selain itu. tanpa listrik artinya juga tidak ada air karena pompa tidak dapat berfungsi.

Pada malam hari udara di Caracas seperti dalam film-film apokaliptik. Tanpa ada sinyal warga naik ke atas atap mobil mereka berharap mendapatkan sinyal. Petugas imigrasi menggunakan senter dari telpon genggam mereka untuk memeriksa paspor.

Desireé García, ibu tiga anak, mencemooh Maduro yang menyalahkan oposisi dan AS atas pemadaman ini. Garcia mengatakan klaim Maduro yang menyebut pemadaman ini sebagai sabotase adalah sebuah lelucon. Ia yakin Maduro berbohong.

"Saya bukan Chavista (pendukung Hugo Chavez) bukan pula oposisi, saya hanya mengatakan apa yang saya lihat, tidak ada listrik karena mereka tidak melakukan pekerjaan mereka, mereka tidak merawat peralatan," katanya.

Dokter dan politisi oposisi Jose Manuel Olivares melacak dampak dari pemadaman listrik ini. Ia mengkonfirmasi setidaknya ada 18 orang yang meninggal dunia karena pemadaman.

"Tapi kami yakin sebenarnya lebih banyak, saya merasa marah untuk pasien-pasien saya, untuk teman-teman saya, untuk orang tua saya," kata Olivares.

Credit republika.co.id

Pemadaman Listrik di Venezuela Picu Keresahan Warga

Warga menyeberang jalan di tengah kegelapan karena pemadaman listrik besar-besaran di Caracas, Venezuela, Kamis (7/3).

Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

Venezuela tuding AS di balik padamnya pembangkit listrik mereka.

CB, CARACAS – Mayoritas seluruh daerah di Venezuela, termasuk Ibu Kota Caracas mengalami pemadaman listrik selama lima hari, hingga Senin (11/3). Akibatnya, masyarakat makin kesulitan memperoleh air dan makanan.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyalahkan Amerika Serikat (AS) sebagai dalang pemadaman. Maduro menuduh AS melakukan sabotase terhadap bendungan pembangkit listrik.

Pemadaman makin meningkatkan rasa frustasi masyarakat. Setelah mereka mesti menghadapi kekurangan jatah makanan dan obat-obatan. Penyebabnya tak lain tak bukan ialah hiperinflasi pada negara kaya minyak itu.

Pemadaman berdampak pada basinya makanan yang sudah disimpan warga di kulkas. Kemudian rumah sakit yang mesti berjuang menghidupkan peralatannya. Bahkan demi mendapat air, warga rela mencarinya langsung di pegunungan.

"Hal ini membuatku gila. Pemerintah tidak ingin disalahkan atas minimnya perawatan selama bertahun-tahun," kata warga Caracas, Naile Gonzalez.

Diduga, jaringan listrik disana kurang mengalami perawatan karena tak ada investasi. Larangan impor mempengaruhi stok suku cadang dan mayoritas teknisi dianggap sudah pergi meninggalkan negara tersebut.

Credit republika.co.id

AS Tak Mau Denuklirisasi Korut Dilakukan Bertahap

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Anthony Wallace/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat tak menyetujui pendekatan bertahap denuklirisasi Korea Utara. Negara Uwak Sam itu bersikeras bahwa denuklirisasi harus rampung pada akhir masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump 2021 mendatang.

"Kami tidak akan menyetujui denuklirisasi secara bertahap," ujar Duta Besar AS untuk Korut, Stephen Biegun, melansir AFP.

Berbicara di sebuah konferensi yang digelar oleh Carnegie Endowment for International Peace, Biegun mengatakan bahwa meskipun KTT antara Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam terbilang gagal, namun beberapa kemajuan sesungguhnya telah dibuat.

Biegun mengatakan bahwa pintu tetap terbuka untuk negosiasi lebih lanjut. "Tidak ada yang bisa disepakati sampai semuanya disepakati," katanya seraya menambahkan bahwa langkah-langkah membangun kepercayaan antarnegara pun masih bisa dilakukan.

Pertemuan antara keduanya di Hanoi gagal menghasilkan kesepakatan. Hasil itu jauh dari harapan sebagaimana terjadi pada pertemuan sebelumnya di Singapura, Juni 2018. Pertemuan itu menghasilkan komitmen samar untuk denuklirisasi Korut.

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong Ho mengatakan, pihaknya menawarkan pembongkaran semua fasilitas produksi nuklir secara permanen di kompleks utamanya di Yongbyon jika AS menjatuhkan sanksi yang menghambat ekonomi negaranya.

Namun, Biegun menegaskan bahwa AS tak akan mencabut sanksinya jika Korut masih belum merampungkan proses denuklirisasi.

Credit cnnindonesia.com

Kim Jong-un Rencanakan Tes Rudal Baru, Trump Sangat Kecewa

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton mengatakan Presiden Donald Trump sangat kecewa jika diktator Korea Utara (Korut) Kim Jong-un memutuskan untuk melakukan uji coba rudal baru. Bolton mengatakan sejatinya sudah ada kemajuan yang dibuat oleh tawaran Washington untuk Pyongyang.

Bolton tidak menyebut tes rudal apa yang direncanakan rezim Pyongyang. Dia justru menunjuk pembicaraan tingkat tinggi yang terjadi baru-baru ini di Vietnam antara Trump dan Kim Jong-un sebagai tanda kemajuan dalam mengurangi ketegangan dan memulihkan stabilitas di bagian wilayah Asia, meskipun pembicaraan itu mengalami kegagalan.

"Seperti yang dikatakan presiden, dia akan sangat kecewa jika Kim Jong-un melanjutkan dan melakukan sesuatu seperti itu," kata Bolton dalam program "This Week" ABC News, mengacu pada laporan tentang rencana rezim Pyongyang untuk menguji coba rudal barunya.

Trump selama ini terus membujuk Kim Jong-un dia harus melakukan denuklirisasi lengkap. Laporan soal rencana rezim Kim Jong-un untuk menguji coba rudal baru itu berasal dari citra satelit komersial yang mengatakan Korea Utara sedang "bergerak" terkait aktivitas program rudalnya.

Bolton enggan membahas laporan citra satelit itu dengan mengatakan bahwa dia lebih suka untuk tidak membahasnya secara spesifik.

Namun, dia mengatakan bahwa pemerintah AS memantau Korea Utara terus-menerus. "Dan itu, tidak ada dalam permainan proliferasi yang mengejutkan saya lagi," ujarnya, yang dilansir Senin (11/3/2019).

Komentar Bolton muncul hanya beberapa hari setelah Trump sendiri mengatakan bahwa dia "sedikit kecewa" dengan laporan aktivitas baru di pusat penelitian rudal dan situs roket jarak jauh Korea Utara.

Militer Korea Selatan mengatakan pihaknya secara hati-hati memonitor fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara setelah agen mata-mata negara itu mengatakan kepada anggota parlemen bahwa aktivitas baru terdeteksi di sebuah pusat penelitian di mana Korea Utara diyakini membangun rudal jarak jauh yang menargetkan daratan AS.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Choi Hyun-soo mengatakan militer AS dan Korea Selatan berbagi data intelijen atas perkembangan di pusat penelitian rudal Korea Utara di Sanumdong di pinggiran Pyongyang, dan di lokasi roket jarak jauh yang terpisah. Dia tidak merinci apa perkembangan yang dimaksud tersebut.

Ditanya apakah dia kecewa dengan kegiatan baru Korea Utara, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa dia "sedikit kecewa". Dia kemudian mengatakan bahwa waktu akan menentukan masa depan upaya AS untuk membuat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerah dari ambisi program senjata nuklirnya ketika sanksi telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara komunis tersebut.

"Kami akan memberi tahu Anda dalam waktu sekitar satu tahun," kata Trump kepada para wartawan.

Trump mengaku menyukai pembicaraan langsung dengan Kim Jong-un, tetapi tahap negosiasi berikutnya kemungkinan akan dilakukan di tingkat yang lebih rendah. Utusan Trump untuk Korea Utara, Steve Biegun, telah makan siang pada Rabu di Departemen Luar Negeri dengan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan.

Korea Selatan telah mengusulkan perundingan tiga arah semi-resmi dengan Amerika Serikat dan Korea Utara saat mereka berupaya mengembalikan diplomasi nuklir ke jalurnya.

Credit sindonews.com

Ada Ancaman Bom, Pesawat Rusia Mendarat Darurat di Azerbaijan

BAKU - Sebuah pesawat penumpang asal Rusia dilaporkan mendarat darurat di Ibu Kota Azerbaijan, Baku. Pesawat itu mendarat darurat setelah adanya ancaman bom di dalam pesawat.

Pihak bandara Baku dalam sebuah pernyataan menuturkan pesawat Ural Airlines dari Bahrain menuju Moskow, dengan 225 orang di dalamnya melakukan pendaratan darurat, karena dugaan adanya bom di pesawat.

Pihak maskapai membenarkan bahwa memang benar salah satu pesawat mereka mendarat di Baku. "Penerbangan U6-1116 sedang dalam perjalanan ke bandara Domodedovo, Moskow ketika kru menerima informasi tentang barang-barang yang mungkin dibatasi di atas pesawat," kata Ural Airlines.

"Awak pesawat Airbus A-321 meminta pendaratan darurat di bandara terdekat untuk melakukan pemeriksaan dan mendarat di Baku," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (12/3).

Sementara itu, seorang sumber di bandara Baku menuturkan bahwa berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan adanya benda berbahaya di dalam pesawat. Penumpang yang melaporkan adanya bom, lanjut sumber itu, telah diamankan oleh polisi bandara.

Credit sindonews.com

Bendera Setengah Tiang PBB untuk Korban Ethiopian Airlines

PBB mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas kematian 21 karyawan mereka yang tewas dalam kecelakaan Ethiopian Airlines. (Reuters/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengibarkan bendera setengah tiang di sebagai simbol duka atas kematian 21 karyawan mereka yang tewas dalam kecelakaan Ethiopian Airlines.

Sekretaris PBB, Antonio Guterres, mengatakan bahwa pengibaran bendera setengah tiang di markas mereka di Jenewa, Swiss, ini menandakan "hari yang sedih" bagi lembaga internasional pimpinannya tersebut.

"Tragedi global ini sangat dekat dengan kita dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersatu dalam duka ini," ujar Guterres saat memimpin prosesi mengheningkan cipta di hadapan Majelis Umum PBB pada Senin (11/3).

Insiden yang disebut sebagai tragedi global itu terjadi pada Minggu (10/3), ketika pesawat Ethiopian Airlines penerbangan ET302 jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa.

Tragedi tersebut menewaskan 157 orang, termasuk 21 staf PBB yang akan menghadiri konferensi mengenai lingkungan alam di Nairobi.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) kehilangan tujuh stafnya dalam insiden tersebut, sementara tiga karyawan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) juga tewas akibat tragedi itu.

Korban lainnya bekerja untuk kantor PBB di Nairobi juga Somalia, Badan Lingkungan PBB, hingga Program Pembangunan PBB.

Dari keseluruhan badan PBB tersebut, beberapa di antaranya merilis daftar anggota mereka yang menjadi korban dalam tragedi Ethiopian Airlines, salah satunya WFP.

Menurut WFP, kebanyakan korban tewas merupakan karyawan di markas mereka di Roma, yaitu Harina Hafitz dari Indonesia, Michael Ryan dan Irlandia, dan Zhen-Zhen Huang asal China.

Empat lainnya adalah Ekta Adhikari dari Nepal, Maria Pilar Buzzetti dan Virginia Chimenti dari Italia, serta Djordje Vdovic dari Serbia.

"Dalam suasana duka ini, mari kita kenang rekan-rekan WFP yang mau bepergian dan bekerja jauh dari rumah dan orang-orang kesayangan mereka demi membantu menjadikan dunia lebih baik. Itu adalah panggilan mereka, juga keluarga WFP lainnya," ujar Direktur WFP, David Beasley.

UNHCR juga merilis pernyataan duka atas kematian tiga staf mereka, yaitu Nadia Ali, Jessica Hyba, dan Jackson Musoni.

"Kami dikejutkan dengan kehilangan tiba-tiba dan mengerikan ini. Kami melakukan apa pun untuk membantu keluarga Nadia, Jessica, dan Jackson dalam masa yang sulit dan menyakitkan ini," tutur Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Fillipo Grandi, sebagaimana dikutip AFP.

Melihat begitu banyak korban, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa tragedi ini merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah lembaga internasional tersebut.

Sebelumnya, PBB juga pernah kehilangan puluhan stafnya akibat kecelakaan pesawat. Pada 2011, misalnya, sebuah pesawat sewaan PBB jatuh di Kongo, menewaskan 32 orang yang bekerja untuk PBB dan sejumlah organisasi non-pemerintah.

Credit cnnindonesia.com

AS Minta Boeing Modifikasi Pesawat Tipe 737 MAX 8

Pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 (AP Photo/Ben Curtis)

Jakarta, CB -- Jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines ET302 menimbulkan pertanyaan besar bagi dunia penerbangan. Keamanan pesawat Boeing kian menjadi sorotan.

Otoritas penerbangan federal Amerika Serikat mengambil tindakan terkait hal tersebut. Federal Aviation Administration (FAA) memerintahkan Boeing untuk memodifikasi pesawat tipe 737 MAX 8.

"Mandat perubahan desain ini setidaknya selesai selambat-lambatnya April," ujar Federal Aviation Administration (FAA), dalam sebuah pernyataan, melansir AFP.

Sebelumnya, FAA menyebut bakal mengambil keputusan setelah berhasil mengidentifikasi masalah keamanan dan keselamatan pada Boeing 737 MAX 8.

"FAA akan terus menilai dan mengawasi kinerja keselamatan pesawat komersial AS," ujar FAA.

Pesawat jenis ini telah merenggut ratusan nyawa dalam kurun waktu lima bulan terakhir. Pada Oktober 2018 lalu, pesawat ini--dengan nama penerbangan Lion Air JT610--jatuh tersungkur di Laut Jawa sebelah utara Karawang, Jawa Barat. Kejadian ini menewaskan 189 penumpang beserta awak kapal di antaranya.

Teranyar, jatuhnya Ethiopian Airlines ET302 saat baru lepas landas dari Addis Ababa pada Minggu (10/3) menewaskan 157 penumpang dan awak kapal.

Posisi Strategis Boeing

Jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines serta respons-respons negatif yang berdatangan tak serta merta membuat maskapai AS meninggalkan Boeing.

American Airlines, misalnya, yang berencana melanjutkan operasi penerbangan belasan pesawat Boeing 737 MAX 8 sesuai jadwal.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Southwest Airlines. "Kami tetap yakin dengan keselamatan dan kelaikan armada kami yang menggunakan Boeing," ujar Juru Bicara Southwest Airlines yang mengoperasikan Boeing 34.747 MAX 8.

Kondisi sedemikian rupa membuat pelarangan terbang 747 MAX 8 menjadi kemunduran besar bagi Boeing. Pesawat ini adalah penyokong keuntungan utama.

Dampak ekonomi pun akan kian besar karena Boeing mempekerjaan lebih dari 150 ribu orang di AS.

Tahun ini, Boeing berencana untuk meningkatkan tingkat produksi 737 MAX. Dari yang semula hanya memproduksi 52 pesawat dalam setiap bulan menjadi 57 pesawat.

"Boeing itu strategis, ini alat perdagangan," kata analis AirInsight, Michel Merluzeau.

Credit cnnindonesia.com

Maskapai Meksiko tangguhkan Boeing 737 MAX 8

Sejumlah warga berjalan melewati reruntuhan di tempat pesawat Ethiopian Airlines Penerbangan ET 302 jatuh, di dekat Kota Bishoftu, di tenggara Addis Ababa, Ethiopia, pada Minggu (10/3/2-019) ((REUTERS/TIKSA NEGERI)

Mexico City (CB) - Maskapai penerbangan Meksiko Aeromexico mengatakan, Senin (11/3), pihaknya telah menangguhkan penggunaan enam unit pesawat Boeing 737 Max 8 miliknya sampai perusahaan tersebut mendapat informasi yang jelas soal penyelidikan kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines.

Pesawat nahas milik Ethiopian Airlines itu itu jatuh pada Minggu (10/3) di dekat Kota Addis Ababa.

"Penerbangan yang menggunakan pesawat-pesawat ini (Boeing737 Max 8, red) akan diganti dengan memakai seluruh (pesawat, red) dalam armada (yang kami miliki, red)," kata Aeromexico dalam pernyataan.

Credit antaranews.com

Senin, 11 Maret 2019

Pakar: Singapura Beli Jet Tempur F-35 AS Bukan untuk Ancam China

BEIJING - Para pakar Beijing mengatakan keputusan Singapura untuk membeli pesawat jet tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat (AS) tidak mungkin untuk mengancam China. Menurut mereka, analisis baru-baru ini oleh media Washington yang menyebut langkah Singapura sebagai ancaman untuk Beijing adalah pemikiran yang konyol dan angan-angan.

Pernyataan para ahli itu dikeluarkan setelah Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengumumkan pada awal Maret bahwa negara itu berencana membeli hingga 12 pesawat jet tempur siluman F-35. Namun, media Amerika; CNN, mengatakan bahwa potensi pembelian itu dapat menyebabkan keraguan dari China.

Laporan CNN mengatakan bahwa keputusan Singapura adalah indikasi kekhawatiran yang berkembang di Asia mengenai "ambisi regional" China. Laporan yang mengutip analis itu mengatakan bahwa China harus melihat rencana Singapura sebagai bukti bahwa masih ada permintaan kuat di kawasan Asia-Pasifik untuk kehadiran AS.

Zhu Feng, direktur eksekutif Pusat China untuk Studi Kolaboratif Laut China Selatan di Universitas Nanjing, mengatakan kepada Global Times bahwa "Pernyataan oleh CNN benar-benar konyol. Sebagian besar, itu hanya angan-angan media AS."

Singapura telah mengimpor jet tempur canggih AS selama 30 tahun, dan rencana pembelian F-35 ini hanya merupakan kelanjutan dari strategi pertahanan nasional. "Kecil tapi canggih," kata Zhu. "Saya tidak berpikir ini ditujukan ke China," katanya lagi, yang dilansir Senin (11/3/2019).

Ng mengatakan pada Juni 2018 bahwa Singapura ingin mengganti jet tempur F-16 yang sudah menua dengan tidak hanya F-35, tetapi juga J-20 China sebagai opsi. Pernyataan itu dilaporkan Straits Times.

Seorang pakar militer China yang berbicara dalam kondidi anonim kepada Global Times mengatakan jika rencana pembelian jet tempur baru oleh Singapura memiliki niat untuk melawan China, mengapa negara mendaftarkan J-20 sebagai opsi.

Laporan CNN mengakui bahwa Ng tidak menyebut China ketika mengumumkan rencana pembelian F-35. Dia hanya mengatakan jet tempur siluman itu akan berkontribusi pada kemampuan Singapura untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya.

Jika kesepakatan itu tercapai, Singapura akan menjadi sekutu AS keempat di Pasifik yang memiliki F-35, yang bergabung dengan Australia, Jepang, dan Korea Selatan, yang telah membeli pesawat tempur siluman sebelumnya.

"Tetapi tidak masuk akal untuk mengatakan ini adalah pesan kepada China, karena jet tempur empat negara pada awalnya semua buatan AS, karena mereka semua adalah sekutu inti AS di wilayah Asia-Pasifik," kata pakar militer tersebut.

Jet tempur tua Jepang, Korea Selatan dan Australia sangat ketinggalan zaman dan mereka harus di-upgrade. Menurut para ahli, rencana Singapura juga merupakan penggantian peralatan yang normal.

Kendati demikian, para pakar China tetap memperingatkan bahwa penyebaran F-35 yang bersatu dalam sekutu AS menguntungkan operasi AS di kawasan Asia-Pasifik, yang dapat membawa tantangan bagi pertahanan udara di Laut China Selatan.

Para ahli mencatat bahwa F-35 secara konstan dikaitkan dengan jaringan informasi militer AS. Bahkan, meski sekutu-sekutu AS tidak berpartisipasi dalam pertempuran, selama F-35 mereka ada di udara, mereka dapat berbagi semua jenis informasi dengan AS.

Credit sindonews.com

Duterte Sebut Perang Lawan Cina Jadi Pembantaian Filipina

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (kanan), dan Presiden Cina, Xi Jingping (kiri) menjelang penandatanganan di Beijing, Cina, pada Oktober 2016. Reuters

CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan negaranya tidak mampu berperang melawan Cina terkait sengketa Laut Cina Selatan. Duterte beralasan Cina merupakan negara kaya yang memiliki banyak senjata berkualitas bagus.

Menurut Duterte, berperang melawan Cina sama saja dengan pembantaian massal terhadap pasukan Filipina.
“Jika kita perang melawan Cina, saya akan kehilangan semua tentara karena mereka berangkat berperang dan itu akan menjadi pembantaian saja. Kita tidak memiliki kapasitas untuk melawan mereka,” kata Duterte saat mengunjungi daerah Negros Occidental pada Jumat, 8 Maret 2019 seperti dilansir Manila Bulletin.

Duterte melanjutkan,”Tidak seperti Cina, uang kita digunakan untuk membayar pendidikan dan gaji guru. Mereka (Cina) dulu memberi makan raknyatnya dengan jatah. Tapi apa yang mereka lakukan adalah manufaktur banyak senjata,” kata Duterte.

Sekarang ini, pemimpin berusia 73 tahun itu mengatakan, Cina telah mengalami peningkatan yang banyak dengan industrialisasi yang menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya.
“Sekarang mereka negara kaya. Mereka memiliki banyak senjata berkualitas bagus. Selama bertahun-tahun, mereka diperintahkan oleh Presiden mereka untuk terus memproduksi senjata,” kata dia.
Namun, Duterte menegaskan sikapnya untuk terus melindungi negara dari pihak yang ingin menduduki Tanah Air. Dia mengakui jika Cina sekarang berada pada titik terjadi di wilayah yang disengketakan.
Duterte telah beberapa kali mengungkapkan pasukan Filpina memiliki kemampuan militer yang jauh lebih lemah dibandingkan Cina sehingga perang kedua negara hanya akan menghasilkan kekalahan militernya.
Namun, Duterte sebelumnya tidak pernah mengaitkan kecanggihan militer Cina dengan kemampuan industri negara itu, yang berhasil meningkatkan kemampuan ekonominya.

“Mereka sekarang berada pada titik itu. Tidak seorangpun mengatakan sebelumnya bahwa kita harus menaruh kanon dan senapan mesin di sini. Jadi Cina mengklaimnya,” kata dia.
Filipina sebenarnya memenangkan putusan arbitrase yang menolak klaim Beijing atas seluruh wilayah Laut Cina Selatan. Tapi Duterte menempuh jalur dialog bilateral dengan Cina untuk menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah laut ini. Saat Presiden Cina, Xi Jinping, mengunjungi Manila pada 2018, Duterte berkomitmen menyelesaikan sengketa LCS ini secara damai.

Secara terpisah, Menhan Filpina, Menteri Pertahanan, Delfin Lorenzana, mengatakan akan membentuk tim kajian soal perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat terkait konflik di Laut Cina Selatan. Ini menyusul aktivitas pesawat pengebom B-52 AS yang terbang di atas LCS dan menimbulkan reaksi dari Cina, seperti dilansir CNN.

Credit tempo.co

Cina ingin Reunifikasi, Taiwan Borong Jet Tempur F-35 dan F-16

Industri penerbangan Taiwan, Aerospace Industrial Development Corp (AIDC) dan Lockheed Martin mendapat kontrak senilai 3,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 45,34 triliun rupiah untuk program modernisasi yang diberi kode Phoenix Rising Project. Taiwan memiliki 144 pesawat tempur F-16. thediplomat.com

CB, Taiwan – Pemerintah Cina tidak akan menunda proses reunifikasi dengan Taiwan selamanya. Beijing berharap negara pulau yang mengatur dirinya sendiri itu bakal bergabung dengan Cina lewat mekanisme damai.
Anggota delegasi Taiwan, Cai Peihui, mengatakan kepemimpinan Presiden Cina, Xi Jinping, menginspirasi dan visioner.
“Dan dia tidak akan membiarkan agenda reunifikasi tertunda tanpa batas waktu yang jelas,” kata Cai, yang merupakan satu dari 13 anggota delegasi Taiwan dalam Kongres Rakyat Nasional di Beijing pada Ahad, 10 Maret 2019.
Delegasi Taiwan menghadiri sesi sidang parlemen di Beijing. Semua anggota delegasi dari Taiwan ini memiliki koneksi langsung ke Taiwan meskipun tidak tinggal di negara pulau itu.

Cai merupakan pensiunan tentara yang pernah berperang membela Cina melawan Vietnam pada 1979. Dia terpilih mewakili Taiwan karena memiliki akar keluarga di Taiwan. Saat ini dia merupakan pengusaha berbasis di Hong Kong.
Beijing melihat Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan bakal reunifikasi lagi meski harus menempuh cara kekerasan. Cina mengusulkan mekanisme satu negara dua sistem seperti yang telah diterapkan di Hong Kong. Namun, Taiwan menyebut mekanisme itu tidak bisa diterima.
Dalam sebuah pidato mengenai Taiwan pada Januari 2019, Xi mengulangi sikap Cina bahwa perbedaan politik lintas selat antara Cina dan Taiwan tidak bisa diturunkan dari generasi ke generasi.
Cai tidak mengungkapkan kapan tenggat waktu dari Beijing untuk reunifikasi dengan Taiwan. Tapi Cina tidak bakal ragu untuk ‘membebaskan’ Taiwan jika pulau itu menyatakan kemerdekaannya.
Menurut dia, Cina bakal memberikan otonomi yang lebih luas jika Taiwan mau bergabung dalam satu negara dua sistem. Namun, Taiwan tidak bisa membawa nama sendiri di pentas internasional, tidak memiliki hubungan luar negeri sendiri dan tidak memiliki tentara nasional sendiri.
“Begitu kedua pihak menyepakati reunifikasi, keduanya bakal harus mencapai kompromi mengenai kedaulatan nasional dan pertahanan yang diterapkan di Taiwan,” kata dia.
Seorang anggota delegasi Taiwan lainnya, Zhang Xiong, mengatakan militer Taiwan dan Cina harus bekerja sama dalam satu komando dari Beijing. Zhang merupakan profesor di Tongji University di Shanghai, Cina. Dia juga meminta nama Tentara Pembebasan Rakyat diubah setelah Taiwan bersedia reunifikasi.

Secara terpisah, Taiwan meminta pengadaan jet tempur baru dari AS untuk persiapan menghadapi Cina. Deputi Menteri Pertahanan Taiwan, Shen Yi-ming, mengatakan,”Kami telah mengajukan rencana pembelian ini karena Cina telah meningkatkan kemampuan militernya. Saat ini mulai ada ketidakseimbangan dalam kemampuan pertahanan udara,” kata dia seperti dilansir Channel News Asia.
Jika pembelian ini jadi terlaksana, hubungan AS dan Cina bakal makin menegang. AS mengalihkan pengakuan dari Taiwan ke Beijing pada 1979 namun tetap menyuplai senjata ke Taiwan hingga saat ini. Militer Taiwan telah mengajukan pembelian sejumlah jet tempur F-16 dan F-35, yang bisa take off secara horizontal.
Saat ini, Taiwan memiliki 326 jet tempur dari berbagai jenis seperti F-16, Mirage 2000 dan jet tempur buatan sendiri. Media lokal Apple Daily menyebut Taiwan bakal memborong 66 jet tempur F-16V dengan harga US$13 miliar atau sekitar Rp190 triliun.
“Tidak masalah apakah pembelian F-15, F-18, F-16 atau F-35 sepanjang cocok dengan kebutuhan pertahanan udara,” kata Tang Hung, seorang mayor jenderal di Angkatan Udara Taiwan.

Credit tempo.co

Jaksa Malaysia Tak Sebut Alasan Cabut Tuntutan Siti Aisyah

Mantan terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan jaksa penuntut umum Malaysia tak menjelaskan alasan mencabut seluruh dakwaan terhadap Siti Aisyah. Warga Indonesia yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam di Bandara Kuala Lumpur pada 2017 lalu kini divonis bebas.

"Dalam konteks persidangan tidak ada penjelasan (dari jaksa penuntut umum Malaysia), ini sepenuhnya merupakan hak jaksa penuntut umum Malaysia. Yang tahu apa alasan pencabutan dakwaan ya jaksa penuntut sendiri," ucap juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/3).

Arrmanatha menjelaskan pemerintah Indonesia bersama kuasa hukum Siti Aisyah, Gooi Soon Seng, sejak lama menganggap jaksa penuntut tak memiliki bukti cukup perempuan 26 tahun itu membunuh Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un.

Selain itu, terdapat pula perbedaan bukti dan kesaksian dari sekitar 35 saksi yang didatangkan jaksa penuntut Malaysia selama persidangan berlangsung.

Dilansir Reuters, Gooi menyatakan permohonannya supaya kliennya dibebaskan dari segala tuduhan tidak dikabulkan oleh pengadilan. Alhasil, Siti sewaktu-waktu bisa kembali dipanggil untuk menjalani proses hukum jika ditemukan bukti baru dalam kasus itu.

"Kami masih yakin dia (Siti) hanya kambing hitam. Saya yakin Korea Utara terlibat dalam kasus itu," ujar Gooi.

Siti bersama tersangka lainnya asal Vietnam, Doan Thi Huong, telah mengikuti persidangan sejak Oktober 2017 lalu karena dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam, yang tak lama tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Selama ini, jaksa disebut hanya mendasari kasus tersebut dari bukti rekaman kamera keamanan (CCTV) di bandara. Dalam rekaman tersebut tidak ada adegan yang menujukkan Siti ikut mengusapkan substansi yang selama ini disebut racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam.

"Permintaan JPU Malaysia hari ini menghentikan tuntutan terhadap Siti Aisyah. Atas dasar itu hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam menghentikan tuntutan dan membebaskan Siti Aisyah," kata Arrmanatha.

Arrmanatha mengatakan setelah persidangan pagi ini selesai, Siti langsung dibawa ke Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. Dia menuturkan, Siti akan segera dipulangkan ke Indonesia jika proses administrasi cepat selesai.

Meski begitu, Arrmanatha tak menjelaskan kapan Siti bisa dipulangkan. Dia menuturkan proses pemulangan Siti juga bergantung pada jadwal penerbangan yang tersedia.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan Malaysia Bebaskan Siti Aisyah dari Kasus Kim Jong Nam

Terdakwa Siti Aisyah dikawal oleh polisi di terminal anggaran KLIA2 di Sepang, Malaysia, 24 Oktober 2017. Aisyah sempat didorong menggunakan kursi roda untuk mengelilingi bandara. AP

CB, Jakarta - Pengadilan Malaysia membebaskan Siti Aisyah, terdakwa pembunuh Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dari tuntutan hukum.
Menurut the Star, Senin, 11 Maret 2019, putusan Pengadilan Tinggi Shah Alam di Kuala Lumpur membebaskan Siti Aisyah terjadi setelah jaksa mengatakan menarik tuntutan tanpa memberikan alasan.

Setelah persidangan, Siti bergegas dibawa keluar dari ruang sidang dan masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu.

Siti kepada wartawan mengatakan kepada wartawan dirinya terkejut atas pembebasan dirinya.
"Saya kaget dan sangat senang," kata Siti seperti dikutip dari The Star, Senin, 11 Maret 2019.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, pengacara Siti Asiyah meminta agar tuntutan bukan dihentikan tapi dibebaskan. Namun hakim memutuskan tuntutan dihentikan dan Siti Aisyah dibebaskan.
Siti Aisyah dan Doan Thi Huong warga Vietnam diadili atas tuduhan terlibat dalam membunuh Kim Jong Nam dengan mengoleskan cairan kimia saraf VX ke tubuh dan wajah Kim Jong Nam di bandara internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017.

Namun Siti Aisyah dan Doan Thi Huong mengatakan mereka mengira diajak mengambil gambar untuk acara reality show di bandara udara internasional Kuala Lumpru.
Siti Aisyah dan Doan Thi Kuong diminta mengoleskan cairan yang mereka tidak ketahui ke wajah Kim Jong Nam. Hanya beberapa menit kemudian, Kim Jong Nam tewas akibat cairan yang belakangan diketahui racun saraf VX.

Credit tempo.co

ICC Bakal Lanjutkan Investigasi Duterte Meski Filipina Keluar?

Foto 19 April 2018 ini, menunjukkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bercanda kepada fotografer ketika dia memegang senapan Galil buatan Israel yang dipamerkan oleh mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Ronald "Bato" Dela Rosa di upacara pergantian-komando di Kamp Crame di kota Quezon timur laut Manila. (AP Photo / Bullit Marquez, File)

CB, Manila – Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC kemungkinan bakal melanjutkan investigasi terhadap Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan meskipun negara itu menarik diri dari keanggotaan.

Duterte memerintahkan Filipina mundur dari keanggotaan ICC karena dilaporkan ke pengadilan internasional itu terkait perang narkoba, yang dinilai banyak kalangan menewaskan ribuan orang. Keanggotaan Filipina di ICC bakal efektif berlaku mulai Ahad pekan depan.
“Ada kemungkinan besar Presiden Filipina dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di balik pembunuhan pada perang narkoba bakal terus diinvestigasi oleh jaksa penuntut ICC bahkan setelah 17 Maret,” kata Ruben Carranza, direktur Reparasi Keadilan di International Center for Transitional Justice, seperti dilansir oleh ABC – CBN pada Ahad, 10 Maret 2019.

ICC yang berbasis di The Hague meluncurkan pemeriksaan penduluan atas laporan mengenai peran Duterte dalam aksi pembunuhan tim pembunuh di Davao City. Duterte sempat menjadi wali kota selama 2 dekade di kota itu. Dia juga menghadapi laporan di ICC terkait perang narkoba, yang telah merenggut korban ribuan jiwa.
Pelaporan kasus ini ke ICC menyebabkan Duterte memutuskan menarik Filipina keluar dari keanggotaan pengadilan pada Mei 2018.
“Ada preseden bahwa meskipun sebuah negara menarik diri dari ICC, jaksa penuntut tetap menginvestigasi kasusnya,” kata Carranza.
Ini terjadi pada Burundi, yang keluar dari ICC namun jaksa penuntut tetap memeriksa dugaan aktor negara terlibat dalam serangan luas terhadap warga sipil.
Sebelumnya, Duterte beralasan Statuta Roma, yang menjadi dasar pendirian ICC, tidak efektif ataupun tidak bisa dijalankan di Filipina karena tidak diumumkan secara lokal.
“Itu adalah posisi legal yang memalukan bagi pemerintah,” kata Carranza mengkritik alasan Duterte. Ini karena Manila telah menyumbang dana untuk operasional ICC dan juga telah menominasikan seorang hakim aktif.

Elvira Miranda, ibu dari Leover Miranda dari korban tewas akibat narkoba menangis dekat peti mati anaknya saat upacara pemakaman di Manila, Filipina, 20 Agustus 2017. AP
Selain menggunakan jalur ICC, para pelapor Duterte juga bisa menggunakan dua mekanisme legal lainnya untuk mengusut pemimpin yang terkenal dengan gaya bicara blak-blakan itu.

Jalur pertama adalah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa memeriksa kasus perang narkoba yang digencarkan pemerintahan Duterte. Dan jalur kedua adalah menggunakan yurisdiksi universal oleh negara maju yang memiliki kekuasaan untuk menginvestigasi pemimpin asing.
Saat ini, Carranza mengatakan, PBB telah membentuk mekanisme penyelidikan untuk perang di Suriah dan dugaan pelanggaran HAM warga minoritas etnis Rohingya di Myanmar.
Secara terpisah, pengacara Jude Sabio mengatakan ICC telah memintanya untuk menghadirkan saksi menjelang keluarnya Filipina pada 17 Maret 2019 dari keanggotaan di pengadilan internasional itu.
Seperti dilansir CNN Filipina, Sabio merupakan pengacara dari Edgar Matobato dan Arturo Lascanas, yang keduanya mengaku sebagai orang suruhan Wali Kota Duterte untuk melakukan pembunuhan ekstra-judisial di Davao City.
Pada April 2017, Sabio menyerahkan dokuman 77 halaman mengenai pembunuhan di Davao City. Senator Antonio Trilanes dan anggota DPR Gary Alejano ikut memberikan informasi soal sepak terjang Duterte ini.

Credit tempo.co

Tandingi Drone Pembunuh AS, Rusia Miliki Pembunuh Drone

MOSKOW - Moskow saat ini sedang mengembangkan sistem pertahanan udara robotik yang disebut sebagai "pembunuh drone". Sistem itu menjadi jawaban untuk kendaraan udara nirawak (UAV) atau drone pembunuh Amerika Serikat (AS).

Militer Rusia menyatakan jika ada "drone pembunuh", maka harus ada "pembunuh drone". Sistem pertahanan robotik Rusia yang bernama Derivatsiya-PVO akan menyelesaikan uji coba tahap akhir pada November 2019.

"Tes negara terhadap sistem tersebut diharapkan akan selesai pada bulan November," kata Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip Zvezda, Sabtu (9/3/2019).

Berbekal lima jenis amunisi, termasuk proyektil multi-program, yang terprogram jarak jauh dan meledak di dekat target, Derivatsiya-PVO telah diberi label sebagai "pembunuh drone" oleh media-media lokal.

Bukan hanya UAV yang berada dalam bahaya, karena sistem Derivatsiya-PVO juga akan dapat melenyapkan pesawat, helikopter, rudal jelajah dan target kendaraan lapis baja ringan di darat.

Derivatsiya-PVO menampilkan "modul tempur" tak berawak yang dipasang pada platform kendaraan lapis baja BMP-3. Sistem pelacakannya dapat mendeteksi dan menembaki target musuh dari tempat, dalam gerakan dan saat berada di udara.

Sistem itu dilengkapi senapan 57 mm yang mampu menghantam benda dan proyektil pada jarak 6 km (3,8 mil) dan pada ketinggian hingga 4,5 km (2,8 mil).

Sistem canggih ini pertama kali disampaikan kepada publik oleh Burevestnik Central Research Institute selama expo Angkatan Darat 2018 musim panas lalu. Ini dimaksudkan untuk memperkuat unit pertahanan udara taktis pasukan darat Rusia.

Credit sindonews.com

Buntut Laka Ethiopian Airlines, Cina Tangguhkan Boeing 737 MAX 8

Para tamu menghadiri upacara pengiriman pertama pesawat penumpang Boeing 737 Max ke Air China di pusat perakitan akhir Boeing Zhoushan di Zhoushan, provinsi Zhejiang, Cina, 15 Desember 2018. [REUTERS / Thomas Peter]

CB, Jakarta - Lembaga pengatur penerbangan sipil Cina memerintahkan maskapai menghentikan operasional Boeing 737 MAX 8 mulai pukul 6 pm waktu setempat, setelah kecelakaan di Ethiopia.
Ethiopian Airlines 737 MAX 8 yang terbang ke Nairobi jatuh beberapa menit setelah lepas landas pada Ahad. 157 orang di dalam pesawat tewas.
Administrasi Penerbangan Sipil Cina (CAAC) mengatakan pihaknya akan memberi tahu maskapai penerbangan kapan mereka bisa melanjutkan menerbangkan jet setelah menghubungi Boeing dan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk memastikan keamanan penerbangan.

"Mengingat bahwa dua kecelakaan melibatkan pesawat Boeing 737-8 yang baru dikirim dan terjadi selama fase tinggal landas, mereka memiliki beberapa tingkat kesamaan," kata CAAC, dikutip dari laporan Reuters, 11 Maret 2019.
CAAC menambahkan bahwa imbauan sejalan dengan prinsip toleransi nol terhadap keselamatan dan risiko penerbangan.
Hingga laporan diturunkan, Boeing menolak memberikan tanggapan atas penangguhan MAX 8 di Cina.

Orang-orang berjalan melewati bagian dari puing pesawat di lokasi kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines ET 302, dekat kota Bishoftu, tenggara Addis Ababa, Ethiopia pada 10 Maret 2019. [REUTERS / Tiksa Negeri]

Pada Oktober 2018, 737 MAX 8 yang dioperasikan oleh Lion Air jatuh 13 menit setelah lepas landas dari Jakarta dan menewaskan 189 penumpang dan awak.
Penyebab kecelakaan di Indonesia masih diselidiki. Sebuah laporan awal yang dikeluarkan pada November, sebelum perekam suara kokpit dipulihkan, berfokus pada pemeliharaan dan pelatihan maskapai dan respons sistem anti-stall Boeing ke sensor yang baru saja diganti, tetapi tidak memberikan alasan penyebab kecelakaan.

Perusahaan penerbangan Cina memiliki 96 armada Boeing 737 MAX yang beroperasi, kata regulator perusahaan di Weibo.
Caijing, outlet berita yang dikelola pemerintah Cina yang mencakup keuangan dan ekonomi, mengatakan banyak penerbangan yang sebelumnya sudah dijadwalkan menggunakan Boeing 737 MAX 8 akan diganti menggunakan Boeing model 737-800.

Credit tempo.co

Korban WNI Laka Ethiopian Airlines Ternyata Staf PBB

Orang-orang berjalan melewati bagian dari puing pesawat di lokasi kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines ET 302, dekat kota Bishoftu, tenggara Addis Ababa, Ethiopia pada 10 Maret 2019. [REUTERS / Tiksa Negeri]

CB, Jakarta - Kemenlu RI mendapat konfirmasi korban WNI yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines di Addis Ababa adalah staf PBB.
"Korban WNI adalah seorang perempuan yang tinggal di Roma, Italia, dan bekerja untuk World Food Program (WFP) PBB," kata Juru bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir kepada Tempo, 11 Maret 2019.

"Kami berduka atas Harina Hafitz, staf World Food Program (WFP) PBB di Roma," kata David Beasley, Direktur Eksekutif WFP PBB, dalam pesan duka cita kepada korban Ethiopian Airlines.

Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita kepada keluarga korban yang meninggal dalam penerbangan Ethiopian Airlines.

Daftar nama penumpang Ethiopian Air ET 302 berdasarkan kewarganegaraan yang dikeluarkan Ethiopian Airlines, Ahad, 10 Maret 2019. CEO Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam mengatakan pesawatnya yang jatuh pada hari ini sama dengan pesawat milik Lion Air yang jatuh pada Oktober tahun 2018 lalu yaitu Boeing 737. (TITO SIANIPAR)
Seperti dilaporkan Reuters, CEO Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam mengkonfirmasi tidak ada korban selamat dalam kecelakaan ini.

Menurut jubir Kemenlu RI, Duta Besar RI di Roma telah bertemu dengan keluarga korban, dan menyampaikan belasungkawa.
"KBRI Roma akan terus berkordinasi dengan keluarga korban, KBRI Addis Ababa dan Kantor WFP Roma untuk pengurusan jenazah dan dukungan bagi keluarga," kata Arrmanatha Nasir.

Kecelakaan yang menewaskan 157 penumpang dan awak adalah model pesawat Boeing yang sama, yang digunakan oleh Lion Air pada kecelakaan Oktober 2018.
Pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 ET 302 lepas landas dari Bandara Bole di Addis Ababa pada pukul 8.38 pagi waktu setempat, kemudian kehilangan kontak dengan menara kendali pada pukul 8.44 pagi sebelum pilot melapor ada masalah dan akhirnya terjatuh.

Credit tempo.co

Erdogan: Pembelian S-400 Rusia Tak Terkait NATO dan Jet F-35

ANKARA - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia oleh Turki tidak ada hubungannya dengan NATO, jet tempur siluman F-35 atau pun keamanan Amerika Serikat (AS). Dia juga mengatakan masalah ini akan diselesaikan melalui logika dan akal sehat.

"Semua orang tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan NATO dan proyek F-35 maupun keamanan AS," kata Erdogan dalam pertemuan Yayasan Pemuda Turki (TÜGVA) di Provinsi Diyarbakır.

Turki, lanjut dia, menghadapi tekanan atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400. "Masalahnya bukan tentang S-400. Itu karena Turki mengambil tindakan dengan keinginannya sendiri mengenai perkembangan regional, khususnya Suriah," ujarnya, yang dikutip dari Hurriyet Daily News, Senin (11/3/2019).

"Jelas mengapa Turki membeli sistem pertahanan udara ini dan bagaimana akan menggunakannya," ujarnya.

Setelah upaya berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari AS tanpa hasil, Ankara pada 2017 memutuskan untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia.

Langkah itu dikritik oleh Pentagon, yang memperingatkan bahwa pembelian S-400 akan merugikan hubungan Turki-AS dan peran Turki di keanggotaan NATO.

Ankara juga berencana untuk membeli 100 jet tempur F-35 Lockheed Martin AS, di mana persetujuan kongres Amerika masih tertunda. Pilot-pilot Ankara saat ini berlatih dengan jet tempur termahal itu di Pangkalan Angkatan Udara Luke di Arizona.

Perusahaan-perusahaan Turki juga memasok komponen-komponen utama untuk program F-35, termasuk struktur badan pesawat.

Credit sindonews.com

Erdogan: AS Marah karena Turki Menolak Jadi 'Boneka' Mereka

ANKARA - Presiden Turki, Tayyip Erdogan mengatakan, Amerika Serikat (AS) marah pada Turki bukan karena masalah pembelian S-400 dari Rusia. Namun, papar Erdogan, AS marah karena Turki menolak menjadi "boneka" mereka.

Berbicara di depan pendukungnya di kota Diyarbakir, Erdogan menuturkan bahwa Turki selalu membuat keputusannya sendiri dalam berbagai hal dan ini kadang bersebrangan dengan AS. Erdogan menyebut Washington tidak senang dan berusaha menenkan Ankara agar menyelaraskan kebijakan dengan mereka, namun hal itu tidak berhasil, yang pada akhirnya membuat AS kesal.

“Masalahnya bukan tentang (sistem pertahanan Rusia) S-400. Itu karena Turki mengambil tindakan atas keinginannya sendiri mengenai perkembangan regional, khususnya di Suriah," kata Erdogan, seperti dilansir PressTV pada Minggu (10/3).

"S-400 yang kami beli tidak terhubung dengan keamanan NATO, AS, atau F-35 dengan cara apa pun. Alasan kami membeli sistem ini sudah jelas," ungkapnya, menekankan bahwa Ankara tidak menyembunyikan apa pun terkait dengan penggunaan S-400 Rusia.

Pernyataan Erdogan tersebut datang tidak lama setelah juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Charlie Summers bahwa akan ada konsekuensi yang serius dalam hal hubungan militer AS-Turki, dan Patriot serta F-35 jika Ankara melanjutkan pembelian S-400 Rusia,

Credit sindonews.com

Tolak Ultimatum AS, Erdogan Bersikukuh Beli S-400 Rusia

ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyep Erdogan, menolak ultimatum Pentagon atas pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Ia menyatakan pengiriman sistem pertahanan rudal canggih buatan Rusia itu akan tetap berjalan sesuai rencana.

Sebelumnya, seorang juru bicara Pentagon memperingatkan Ankara bahwa jika rencana pengiriman sistem pertahanan udara S-400 Rusia berlanjut, akan ada "konsekuensi besar" terhadap hubungan pertahanan antara Washington dan Ankara.

"S-400 yang kami beli tidak terhubung dengan keamanan NATO, Amerika Serikat, atau F-35 dengan cara apa pun," tegas Erdogan seperti disitir dari Sputnik, Minggu (10/3/2019).

"Alasan kami membeli sistem ini sudah jelas," tambah presiden, menekankan bahwa Ankara tidak menyembunyikan apa pun terkait dengan penggunaan S-400 Rusia.

Erdogan menyatakan harapannya bahwa masalah dalam hubungan antara Turki dan AS atas pembelian sistem pertahanan udara Rusia oleh Ankara dapat diselesaikan dengan cara yang sama seperti pada masalah lainnya.

Pernyataan Erdogan menanggapi komentar juru bicara Departemen Pertahanan AS Charlie Summers bahwa akan ada konsekuensi yang serius dalam hal hubungan militer AS-Turki, dan Patriot serta F-35 jika Ankara melanjutkan pembelian S-400-an.

"Mereka tidak akan mendapatkan F-35 jika mereka mengambil S-400," kata Summers.

Minggu ini, seorang jenderal senior Pentagon mendesak anggota parlemen dari Komite Angkatan Bersenjata Senat AS untuk memblokir pengiriman jet F-35 ke Ankara jika tidak membatalkan pembelian S-400. Ia juga memperingatkan bahwa sistem pertahanan Rusia menghadirkan masalah untuk semua pesawat AS, khususnya F-35.

Pekan lalu, media AS melaporkan bahwa Turki telah menolak tawaran US senilai USD3,5 miliar untuk membeli sistem pertahanan udara Patriot PAC-3 sebagai pengganti S-400.

Rusia dan Turki menandatangani kontrak USD2,5 miliar pada empat batalyon S-400 pada akhir 2017. Turki akan menjadi negara keempat yang memiliki sistem pertahanan ini setelah Rusia sendiri, Belarus, dan China ketika pengiriman dimulai pada Oktober.

Dirancang untuk menghentikan pesawat udara musuh, drone, rudal jelajah dan balistik, S-400 adalah sistem pertahanan udara paling canggih di gudang senjata Rusia.

Credit sindonews.com

Lagi, AS Ancam Turki Jika Nekat Beli S-400 Rusia

WASHINGTON - Hubungan militer Turki dengan Amerika Serikat (AS) akan menghadapi konsekuensi serius jika Ankara mengakuisi sistem pertahanan udara S-400 Rusia. Hal itu dikatakan juru bicara Departemen Pertahanan AS Charlie Summers.

"Jika Turki mengambil S-400, akan ada konsekuensi besar dalam hal hubungan militer kita, dan Patriot dan F-35," kata Summers.

"Mereka tidak akan mendapatkan F-35 jika mereka mengambil S-400," imbuhnya seperti dilansir dari Sputnik, Sabtu (9/3/2019).

Komentar Summers datang setelah kepala Komando Eropa AS Curtis Scaparrotti menyarankan Kongres untuk melarang Turki mendapatkan jet F-35 jika Ankara melanjutkan rencana pengadaan sistem pertahanan udara S-400.

Summers mengatakan Amerika Serikat juga dapat memblokir Ankara dari pembelian sistem rudal Patriot.

Pada hari Kamis, Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali bahwa kesepakatan dengan Rusia mengenai pengiriman sistem pertahanan udara S-400 telah selesai.

Erdogan juga mengatakan kesepakatan baru tentang pembelian sistem S-500 buatan Rusia yang canggih dapat dimungkinkan di masa depan.

Pada Januari lalu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa Ankara siap untuk mempertimbangkan proposal AS tentang pengiriman sistem pertahanan udara Patriot, tetapi menolak untuk menanggalkan kesepakatan sistem rudal S-400 dengan Rusia sebagai prasyarat potensial untuk perjanjian Ankara-Washington.

Credit sindonews.com

Jerman Perketat Travel Warning ke Turki

CB, Jakarta - Jerman memperketat Travel Warning bagi warga negaranya yang hendak ke Turki, Sabtu, 9 Maret 2019. Peringatan itu diterbitkan karena warga Jerman dinilai berpotensi ditangkap oleh otoritas Turki jika mengekspresikan opini mereka secara terbuka.
"Tidak dapat dikesampingkan kalau pemerintah Turki akan mengambil langkah-langkah nyata dalam melawan perwakilan media Jerman dan organisasi sipil masyarakat atau LSM," demikian tulis Kementerian Luar Negeri Jerman dalam peringatan bepergian, seperti dikutip dari reuters.com, Minggu, 10 Maret 2019.
Dalam peringatan itu ditulis pula, ada sejumlah pernyataan yang bisa membuat Turki melakukan pembatasan dan memproses tindak kriminal.

Pengetatan Travel Warning ini menyusul penahanan sejumlah wartawan di tahan di Turki tanpa penjelasan. Dalam dua tahun terakhir, warga negara Jerman yang ditahan dengan sewenang-wenang meningkat.
Otoritas Turki curiga mereka yang ditahan memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, ulama Turki yang mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Ankara sangat yakin, Gulen adalah dalang dibalik upaya percobaan kudeta pada 2016 lalu.

Setiap wisatawan yang piknik setelah melakukan pertemuan internasional di Turki, juga berisiko di tahan seperti apa yang dialami oleh sebagian warga negara Jerman.
Sebelumnya pada Oktober 2018, situs thelocal.de mewartakan Jerman memperingatkan warga negaranya saat menggunakan media sosial ketika mereka di Turki. Peringatan ini menyusul penahanan sejumlah warga negara Jerman di negara itu karena diduga telah mengkritik pemerintahan Presiden Turki, Recep Erdogan. Mereka yang menyalah gunakan kebebasan berpendapat bisa diproses hukum di bawah aturan Presiden Erdogan.

Credit tempo.co

Berbeda dengan Inggris, Jerman Tidak Larang Sayap Politik Hizbullah

BERLIN - Jerman tidak akan melarang sayap politik Hizbullah menyusul keputusan Inggris melakukan memasukkannya ke dalam daftar teroris. Jerman berada di bawah tekanan Amerika Serikat (AS) untuk mengambil tindakan keras terhada kelompok berbasis di Lebanon yang didukung Iran itu.

"Jerman tidak akan menyatakan gerakan Hizbullah Libanon sebagai organisasi teroris," kata Deputi Kementerian Luar Negeri Jerman Niels Annen.

Kepada majalah Der Spiegel, Annen mengatakan bahwa gerakan Islam Syiah yang didukung Iran itu adalah faktor yang relevan dalam masyarakat Lebanon dan bagian dari lanskap politik yang kompleks di negara itu.

Komentar itu muncul setelah Inggris bulan lalu melarang sayap politik Hizbullah, menuduh gerakan itu mendestabilisasi Timur Tengah.

"Langkah Inggris adalah keputusan nasional yang tidak memiliki dampak langsung pada posisi pemerintah Jerman atau Uni Eropa," tegas Annen seperti dikutip dari Deutsche Welle, Sabtu (9/3/2019).

Uni Eropa telah menambahkan sayap militer Hizbullah ke daftar kelompok teroris pada tahun 2013.

Hizbullah mempunyai wakil di parlemen Lebanon dan memegang tiga posisi dari 30 kementerian dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Saad al-Hariri yang didukung Barat.

Sayap bersenjata gerakan ini telah memperluas pengaruhnya dalam beberapa tahun terakhir di Libanon dan Suriah, di mana bersama Iran dan Rusia, mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. Di Lebanon, kelompok itu dianggap lebih kuat daripada tentara Lebanon sendiri.

Annen, yang berbicara dengan Der Spiegel setelah kunjungan ke Lebanon, menolak kritik AS bahwa Jerman tidak melakukan tindakatan yang cukup untuk melawan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Dia mengatakan kebijakan luar negeri Berlin tetap fokus pada menemukan solusi politik untuk situasi yang kompleks.

Jerman dan Uni Eropa telah berupaya untuk menyelamatkan perjanjian nuklir 2015 dengan Iran, menyiapkan mekanisme pembiayaan alternatif untuk memungkinkan perdagangan dengan Teheran meskipun ada sanksi sepihak dari AS.

Lebanon menjadi tuan rumah bagi hampir 1 juta pengungsi Suriah, beberapa di antaranya sudah mulai kembali ke rumah ketika perang di negara itu berakhir. Krisis kemanusiaan telah membuat kembalinya pengungsi Suriah yang aman menjadi masalah penting bagi Jerman.

Credit sindonews.com

Otoritas India Sebut Pakistan Sembunyikan Informasi ke Jurnalis

Citra satelit menunjukkanmMadrasah yang didirikan Jaish-e-Muhammad berdiri tegak tanpa mengalami kerusakan saat pesawat tempur India menjatuhkan bom di wilayah perbatasan Pakistan yang didiami etnis Kashmir. [Al Jazeera]

CB, New Delhi – Pemerintah India mengatakan otoritas Pakistan menyembunyikan banyak hal dengan mencegah jurnalis mendatangi lokasi yang menjadi serangan udara pesawat jet tempur India di wilayah Pakistan.

Otoritas Pakistan telah melarang rombongan jurnalis dari Reuters yang ingin mengunjungi kawasan perbukitan di Pakistan timur laut dengan alasan adanya gangguan keamanan. Ada sejumlah gedung madrasah dan sekelompok gedung lain dibangun di kawasan perbukitan di Kota Balakot ini.
“Fakta bahwa Pakistan sekarang menolak akses jurnalis untuk mengunjungi lokasi itu menunjukkan mereka menyembunyikan banyak hal,” kata juru bicara kemenlu India, Raveesh Kumar, kepada media seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 9 Maret 2019.

Otoritas India sebelumnya mengklaim telah berhasil menghancurkan kamp pelatihan milisi Jaish-e-Mohammed di kawasan perbukitan ini. Namun, foto satelit menunjukkan bangunan fisik tetap utuh. Dan otoritas Pakistan menunjukkan jet tempur India menjatuhkan bom di kawasan hutan.

Penampakan lokasi yang diyakini tempat dijatuhkannya bom pesawat militer India di Balakot, Pakistan 26 Februari 2019. [Inter Service Public Relation (ISPR) / REUTERS]
Kumar tetap berkukuh klaim India sebelumnya yang menyatakan serangan tempur berhasil menewaskan sekitar 300 teroris sebagai hal yang benar. Dia mengatakan ini setelah salah satu jurnalis bertanya mengenai bukti foto satelit yang menunjukkan gedung madrasah dan bangunan di perbukitan Kota Balakot utuh.

Hubungan India dan Pakistan sempat menegang setelah terjadinya bom bunuh diri terhadap paramiliter di Kashmir yang menewaskan sekitar 40 orang tentara India.

Seperti dilansir India Today, India membalas dengan menyerang kamp JeM di Kota Balakot karena milisi itu mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Kashmir. Pakistan mengecam serangan lintas batas jet tempur India dan mengerahkan sejumlah jet tempur untuk menyerang posisi non-militer di Kashmir. Satu jet tempur India MiG-21 Bison terjatuh karena tertembak jet tempur F-26 milik angkatan udara Pakistan. Pilot yang selamat tertangkap militer Pakistan dan diserahkan kepada pemerintah India sebagai gestur perdamaian.

Credit tempo.co