Kamis, 24 Januari 2019

Xi Jinping Ingatkan Pejabat Top Waspada Ancaman Stabilitas Cina

Presiden Xi Jinping menyerahkan bendera militer Pasukan Pembebasan Rakyat Cina kepada Komandan Pasukan Roket, Wei Fenghe, pada Januari 2016. The Standard - Hongkong

CB, Jakarta - Presiden Xi Jinping mengingatkan seluruh pejabat top Cina militer dan sipil untuk waspada terhadap segala resiko dan segera mengambil langkah pencegahan yang dapat membahayakan stabilitas dan reformasi Cina.
Xi menyerukan hal tersebut pada ratusan pejabat dari seluruh provinsi dan daerah otonom yang dipanggil ke Beijing untuk sesi studi Partai Komunis tentang pengendalian risiko pada Senin, 21 Januari 2019.

Dalam pidato pembukaan, Xi mengatakan kepada gubernur, menteri, dan jenderal senior bahwa meskipun ekonomi Cina secara umum bekerja dengan baik, pertahanan tetap harus dijaga untuk mengantisipasi potensi gangguan di masa depan.
"Kita harus menjaga kewaspadaan lebih tinggi. Kita harus tetap waspada terhadap insiden yang tidak terduga juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah ancaman yang sangat mungkin terjadi tetapi tidak kita sadari," kata Xi seperti dikutip kantor berita negara Xinhua.
Dalam pidatonya, Xi meminta seluruh pejabat untuk memperhatikan pengendalian risiko yang dihadapi Beijing di bidang politik, ekonomi, ideologi, dan teknologi.

Xi menyoroti pentingnya sains dalam keamanan nasional. Ia menyerukan lebih banyak lagi inovasi dan teknologi dari Cina. Seruannya ini datang karena dorongan inovasi Beijing telah berada di bawah pengawasan ketat oleh Barat dalam beberapa tahun terakhir. Adanya tuduhan spionase dan penipuan di perusahaan Huawei merupakan salah satunya.
Chen Daoying, seorang ilmuwan politik yang berbasis di Shanghai, Cina mengatakan fokus sesi studi ini menggarisbawahi tantangan Beijing setelah peristiwa yang telah mempengaruhi stabilitas di Cina selama setahun terakhir.
"Beijing menunjukkan citra negara adikuasa selama kongres partai ke 19 dan kepercayaan terhadap Beijing telah jatuh dari puncaknya ke titik terendah dalam setahun terakhir," kata Chen seperti dilansir South China Morning Post.

Selama dua kali kongres partai dalam satu dekade pada tahun 2017, Xi bersumpah untuk menghadirkan solusi Cina dan kebijaksanaan Cina kepada dunia. Hal ini dipandang dapat menjadi tantangan untuk Barat. Namun, ide tersebut berubah dengan cepat setelah perang dagang dengan AS pada bulan Juli 2018.
Menurut Chen, partai perlu mendapatkan dukungan untuk pertemuan Kongres Rakyat Nasional mendatang pada Maret 2019 sekaligus menjaga stabilitas negara.
Puluhan pejabat provinsi menyusun ulang jadwal pertemuan kongres tahunan mereka demi menghadiri sesi studi bersama Presiden Xi Jinping. Sesi ini diharapkan akan berlangsung selama empat hari.

Credit tempo.co

Cina Pangkas 50 Persen Personel Angkatan Darat, Xi Penuhi Janji

Pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) berbaris dalam formasi parade militer untuk memperingati ulang tahun ke 90 berdirinya PLA di Basis pelatihan Zhurihe di Wilayah Otonomi Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. AP

CB, Jakarta - Cina memangkas lebih dari 50 persen dari total pasukan angkatan darat dan meningkatkan secara signifikan jumlah pasukan angkatan laut, angkatan udara, dan unit strategis baru demi perubahan transformasi desain Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat atau PLA yang disuarakan presiden Xi Jingping tahun 2015.
Cina melakukan perubahan terbesar dalam sejarah PLA dengan tujuan membawa PLA menjadi pasukan modern yang komprehensif.

"Data baru ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PLA, yakni jumlah pasukan angkatan darah sekarang berkurang lebih dari 50 persen dari total jumlah pasukan PLA, hampir setengah dari unit non-kombatan kami telah dibuat mubazir, dan jumlah staf di PLA juga telah dikurangi 30 persen," ujar media pemerintah Cina, seperti dikutip dari South China Morning Post, Senin, 21 Januari 2019.

Sedangkan jumlah pasukan 4 angkatan lain yang berada di bawah PLA: angkatan laut, angkatan udara, pasukan roket, dan pasukan pendukung strategis yang bertanggung jawab untuk perang siber, kini bertambah lebih dari setengah jumlah angkatan darat. Selama ini jumlah pasukan angkatan darat mendominasi unit di PLA.
Saat ini, militer Cina memiliki 5 cabang independen termasuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pasukan roket sebagai operator rudal strategis dan taktis, dan pasukan pendukung strategis yang bertanggung jawab untuk perang siber, antariksa, dan perang elektronik.

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua

Menurut analis militer berkantor di Shanghai, Ni Lexiong, keseluruhan perubahan strategis ini, dari pasukan pertahanan yang berbasis di darat kini menuju pada pasukan yang membuat Beijing lebih fleksibel menggunakan kekuatannya untuk melindungi perbatasan negara dan melindungi kepentingannya di luar negeri.Ni mengatakan, perubahan ini juga memberikan arti bahwa angkatan laut, angkatan udara, dan unit rudal kini dapat memainkan peran lebih besar dalam peristiwa konflik dengan menggempur pasukan musuh melewati perbatasan Cina.

Perang modern, ujarnya, menempatkan penekanan lebih besar pada udara, perang siber, dan luar angkasa, sehingga mengurangi pentingnya pasukan darat.
Angkatan darat Cina didirikan tahun 1927 sebagai Pasukan Merah Cina yang menjadi kunci kemenangan Partai Komunis Cina dalam perang saudara tahun 1949. Pasukan angkatan darat sejak itu menjadi dominan antara tahun 1950 hingga 2005.

PLA tidak memiliki angkatan laut hingga tahun 1949 dan begitu pula Pasukan Roket PLA pertama kali dikenal sebagai Korps Artileri Kedua. Angkatan laut PLA didirikan tahun 1966.Dan tahun 2013, PLA memiliki pasukan sebesar 2,3 juta personel dengan komposisi, 235 ribu personal angkatan laut dan 398 ribu personel angkatan udara.
Proses pengurangan jumlah pasukan di PLA pertama kali diumumkan presiden Xi Jinping pada tahun 2015. Xi mengatakan jumlah personal PLA akan di kurang sekitar 300 ribu personil. Saat ini Cina memiliki 2,3 juta prajurit, baik perempuan maupun pria yang menjadikan PLA sebagai pasukan bersenjata terbesar di dunia.

Credit tempo.co

Singapura: Pembelian F-35 Tak Picu Lonjakan Besar Belanja Pertahanan

SINGAPURA - Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan tidak akan ada lonjakan besar dalam pengeluaran pertahanan untuk anggaran tahun ini. Komentarnya itu muncul setelah kementerian memutuskan akan membeli sejumlah kecil pesawat jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) untuk mengganti F-16 yang uzur.

Dia mengatakan bahwa penggantian jet tempur bagian dari keseluruhan rencana modernisasi Angkatan Bersenjata Singapura dan akan dilakukan dalam batasan anggaran pertahanan.

"Kami tahu bagaimana merentangkannya dan jika kami berencana sudah lama, kami akan dapat melakukannya," kata Ng di sela-sela acara Programme for Active Living di Bishan pada hari Minggu (20/1/2019).

"Jadi, itu selalu merupakan investasi yang signifikan dalam pertahanan, tetapi kami tidak melihat lonjakan besar dalam pengeluaran pertahanan untuk anggaran tahun ini," ujarnya.

Sekadar diketahui jet tempur F-35A yang bisa take-off dan landing konvensional harganya USD89,2 juta. Sedangkan model F-35B yang bisa landing vertikal harganya USD115,5 juta.

Mengutip Channel News Asia, Singapura sangat tertarik untuk membeli model F-35B, yang dapat lepas landas dari landasan pacu yang lebih pendek dan mendarat seperti helikopter.

Pada hari Minggu, Ng juga menyinggung sengketa maritim dan wilayah udara antara Singapura dan Malaysia.

"Pengambilan yang paling penting dari beberapa minggu terakhir sejak kapal pemerintah Malaysia memasuki perairan teritorial Singapura kami di Tuas, serta situasi di Seletar dan masalah tentang wilayah udara, adalah; Kami telah menghindari datang ke pukulan. Itu selalu lebih baik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat melalui pembicaraan damai, negosiasi dan diskusi," ujarnya.

Ng menambahkan bahwa kedua pihak telah membuat kemajuan dan para menteri dan pejabat dari kedua negara sudah saling berbicara.

"Pada saat yang sama, agen keamanan kami (SAF, the Home Team) selalu waspada," katanya. "Kami menonton dengan sangat hati-hati. Kami tahu apa yang sedang terjadi. Kami dapat merespons dengan sangat cepat," katanya.

Singapura dan Malaysia telah terlibat dalam perselisihan mengenai kebijakan Singapura mengenai prosedur baru Sistem Pendaratan Instrumen untuk Bandara Seletar, yang menurut Malaysia akan menghambat pembangunan gedung-gedung tinggi di Pasir Gudang Johor, di sebelah utara bandara. Singapura tidak setuju dengan penilaian itu.

Perselisihan lainnya tentang masalah maritim yang dipicu oleh keputusan sepihak Malaysia untuk memperpanjang batas pelabuhan Johor Baru pada bulan Oktober.

Credit sindonews.com

Menhan Australia Dukung Peningkatan Armada Pertahanan Jepang

abc news

Jepang juga berencana untuk memiliki rudal jelajah.

Menteri Pertahanan (Menhan) Australia mendukung rencana Jepang untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanannya secara besar-besaran. Meskipun ada kekhawatiran langkah-langkah tersebut bisa melanggar konstitusi negara dan menyebabkan kekhawatiran di kawasan Indo-Pasifik.

Poin utama:

• Jepang akan mereparasi kapal pengangkut helicopter, Izumo, sehingga negara mereka bisa mengangkut jet tempur F35
• Menteri Pyne mengatakan Pemerintah Australia mendukung langkah Jepang meningkatkan kemampuan militernya
• Negosiasi atas perjanjian kerja sama pertahanan akan dilanjutkan kembali

Christopher Pyne mengatakan ia berharap Australia dan Jepang akan melakukan lebih banyak operasi di Laut Cina Selatan yang diperebutkan. Menteri Pyne berada di Tokyo untuk pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang.

Selama kunjungannya, Pyne memeriksa salah satu kapal paling kontroversial di armada angkatan laut Jepang - kapal induk helikopter, Izumo. Sebagai bagian dari peningkatan pengeluaran pertahanan utama, Pemerintah Jepang akan mereparasi Izumo untuk mengubahnya menjadi sebuah kapal yang bisa digunakan untuk mengangkut jet tempur mahal buatan Amerika F35.

Para kritikus mengatakan memiliki kapal induk akan memberikan Jepang kemampuan menyerang -yang melanggar konstitusi pasifis yang membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk pertahanan diri.

Jepang, di bawah pedoman pertahanan baru, juga berencana untuk memiliki rudal jelajah yang dirancang untuk mengenai target musuh, yang menurut lawan bisa melanggar prinsip pasifis Jepang.

"Pemerintah Australia mendukung Jepang meningkatkan kemampuan militernya baik dari sudut pandang pertahanan maupun dari sudut pandang memastikan Jepang memiliki kapasitas penempatan ke depan," kata Pyne kepada ABC.

"Jadi Izumo yang mampu membawa F35 ... adalah sesuatu yang disambut oleh Pemerintah Australia dan kami ingin melihat Jepang mengambil lebih banyak tanggung jawab di Asia utara untuk keamanan dan stabilitas kawasan."

Pejabat Pertahanan Jepang telah menampik kritik terhadap perbaikan Izumo, dengan alasan bahwa kapal itu hanya akan digunakan sebagai kapal induk yang diperlukan untuk pertahanan nasional.

Photo: Pemerintah Jepang akan mereparasi Izumo sehingga armada ini bisa mengangkut jet tempur F35. (ABC News: Yumi Asada)

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah lama ingin merevisi konstitusi negara yang meninggalkan perang, yang dirancang oleh AS.

Pedoman pertahanan baru Tokyo yang disetujui akhir tahun lalu mengidentifikasi perlunya peningkatan pertahanan rudal dan kemampuan tempur karena ancaman rudal dan nuklir Korea Utara tetap tidak berubah.

"Pertemuan lain antara Presiden Trump dan Presiden Korea Utara adalah perkembangan yang disambut baik selama itu mengarah pada hasil - dan hasil yang kami inginkan adalah denuklirisasi Semenanjung Korea," katanya.

"Kami belum melihat langkah konkret dari DPRK dalam denuklirisasi."

Pedoman pertahanan Jepang juga menemukan bahwa kegiatan militer Cina di Laut Cina Timur dan perairan lain di sekitarnya adalah sumber "keprihatinan kuat" di wilayah tersebut.

Cina mendesak Jepang untuk tetap berpegang pada kebijakan pertahanan saja dan pembangunan yang damai.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina berpendapat bahwa Tokyo membuat "tuduhan yang tak berdasar dan tak bertanggung jawab terhadap pembangunan pertahanan dan kegiatan militer Cina yang normal" untuk menggunakan dalih ancaman Cina.

Pyne - yang akan mengunjungi Beijing untuk pertama kalinya sebagai Menteri Pertahanan Australia pekan ini - mengatakan ia akan sangat terkejut jika hal itu muncul sebagai masalah selama pembicaraan.

Photo: Kritikus mengatakan kapal pengangkut pesawat ini akan memberi Jepang kemampuan untuk menyerang. (ABC News: Yumi Asada)

Perjanjian kerja sama pertahanan

Menteri Pyne dan mitra pertahanan Jepangnya juga akan melanjutkan negosiasi atas perjanjian kerja sama pertahanan yang akan membantu pasukan pertahanan Australia dan Jepang bekerja sama lebih lancar.

Menurut Profesor John Blaxland dari Pusat Studi Pertahanan dan Strategi Universitas Nasional Australia (ANU), misalnya, selama gempa bumi dan tsunami Fukushima, pesawat C17 Australia menerbangkan peralatan tetapi berjuang untuk mengeluarkannya karena prosedur adminisratif yang belum disetujui sebelumnya.

Negosiasi atas Perjanjian Akses Timbal Balik telah berlangsung selama bertahun-tahun - dan ABC memahami diskusi berfokus pada status hukum pasukan Australia di Jepang.

Photo: Pejabat pertahanan Jepang mengatakan Izumo hanya akan digunakan sebagai pengangkut pesawat ketika dibutuhkan. (ABC News: Yumi Asada)

Menteri Pyne mengatakan ia berharap perjanjian itu akan ditandatangani pada kuartal pertama tahun ini, tetapi tidak akan menjelaskan mengapa negosiasi belum selesai.

Ini adalah masalah sensitif bagi Tokyo karena beberapa masalah, baru-baru ini, dengan pasukan AS yang ditempatkan di negara itu.

Ada sekitar 50.000 tentara Amerika di Jepang di beberapa pangkalan, dan ada ketegangan yang berasal dari serangkaian kecelakaan pesawat dan kejahatan serius.

Pada tahun 2016, pembunuhan seorang perempuan dikaitkan dengan seorang mantan marinir yang dipekerjakan di salah satu pangkalan, yang menyebabkan larangan sementara terhadap alkohol serta jam malam.

Tetapi perbedaan besar antara AS dan Australia di Jepang adalah bahwa tidak akan ada pangkalan permanen.

Photo: Menteri Pyne (kiri) mengatakan ia berharap perjanjian itu ditandatangani dalam kuartal pertama tahun ini. (ABC News: Yumi Asada)

Credit republika.co.id

Pemberontak Irlandia Utara Bergerak Lagi

Credit cnnindonesia.com

Teror Bom Irlandia Utara dan Memori Kelam The Troubles

Ilustrasi pemain bagpipe di Irlandia Utara. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Jakarta, CB -- Sabtu (19/1) malam pekan lalu Gina McFeely sedang berdandan di rumah susunnya di Kota Londonderry, Irlandia Utara. Dia sedang bersiap untuk pergi ke perayaan ulang tahun keponakannya yang ke 21.

Gina tersentak ketika mendengar sebuah suara dentuman. Dia tidak menyangka ternyata itu adalah sebuah bom mobil.

"Semua orang berhamburan ke jalanan. Saya lihat sebuah mobil terbakar. Apinya sangat besar dan saya mengatakan, 'Ya Tuhan'," kata Gina seperti dilansir CNN, Senin (21/1).

Terlanjur berdandan dan berjanji akan datang, Gina tidak punya pilihan lain. Dia tetap pergi ke pesta ulang tahun keponakannya.

"Sudah lama sekali tidak ada bom di Derry. Itu memang mengejutkan. Hal itu enggak membuat saya takut. Saya berasal dari Derry, dan kami pernah mengalami hal ini sebelumnya, tetapi ini membuat saya marah. Saya enggak mau kembali ke saat itu," ujar Gina.

Kenangan akan masa-masa kelam konflik Irlandia Utara, atau diistilahkan The Troubles, kembali mencuat selepas teror bom mobil pada akhir pekan lalu. Gina mungkin adalah satu dari sekian penduduk di Irlandia Utara yang terdampak pertikaian berdarah selama hampir tiga dasawarsa itu.

Masa konflik Irlandia Utara terekam dalam berbagai karya seni, seperti lagu 'Sunday Bloody Sunday' yang dilantunkan grup musik U2. Bahkan juga dalam sejumlah film.

Selama itu pula penduduk Irlandia Utara terbelah, antara mereka yang mendukung kemerdekaan atau bergabung dengan Republik Irlandia, dengan warga yang pro kekuasaan Inggris. Lingkungan perumahan dan pedesaan yang tenang mendadak menjadi medan perang. Antar tetangga kiri dan kanan saling curiga bahkan bermusuhan karena keberpihakan dan ideologi.

Kelompok gerakan pro kemerdekaan atau penggabungan dengan Republik Irlandia yang awalnya berjuang melalui jalan politik akhirnya angkat senjata. Mereka membentuk Tentara Republik Irlandia (IRA). Sedangkan yang mendukung kekuasaan Inggris juga mempersenjatai diri. Perang gerilya pun dimulai.

Pemerintah Inggris juga menerjunkan pasukan untuk memerangi kelompok pro Republik. Malah mereka juga menerjunkan pasukan elite Special Air Service (SAS) guna mengimbangi taktik gerilya IRA.

Karena lelah berperang, kedua belah pihak lantas menggelar perundingan damai pada 10 April 1998. Hari itu dikenal sebagai Kesepakatan Jumat Baik (Good Friday Agreement).

Korban dari konflik itu diperkirakan sekitar 50 ribu orang. Rinciannya 3,532 orang meninggal dan 47,500 terluka. Meski sudah berdamai, pertikaian tetap berjalan hingga 2002.

Kekuatan para pihak yang bertikai lantas diakomodasi melalui partai politik. Kelompok pro Republik lantas mendirikan Partai Sinn Fein dan Partai Sosial Demokrat dan Buruh (SDLP).

Sementara mereka yang pro Inggris membentuk Partai Persatuan Ulster dan Partai Persatuan Progresif (PUP).

Meski sudah berdamai, ada faksi di dalam IRA yang menyempal. Mereka tetap berkeras melanjutkan perlawanan bersenjata dengan menamakan diri Real IRA (RIRA) atau New IRA (NIRA). Kelompok ini lah yang dianggap mengancam stabilitas di Irlandia Utara. Apalagi dengan gonjang-ganjing Brexit yang hingga saat ini belum menemukan titik terang. Mereka memanfaatkan celah itu untuk memantik kembali bara pertikaian yang sudah meredup dan yang diharapkan bisa kembali mengoyak ketenangan warga Irlandia Utara.

Credit cnnindonesia.com

WikiLeaks: Langkah AS Bisa Picu Perang Saudara di Venezuela

LONDON - Organisasi antikerahasiaan WikiLeaks memperingatkan bahaya dari keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim. Menurut WikiLeaks langkah Trump bisa memicu perang saudara di negara kaya minyak itu.

Guaido telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Namun, beberapa hari sebelumnya Nicolas Maduro sudah diambil sumpah sebagai presiden negara itu setelah menang pemilu. Dengan demikian ada dua presiden di negara warisan Hugo Chavez ini.

"Langkah Donald Trump untuk mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela mungkin terbukti menjadi bencana bagi negara itu, yang telah mengalami ketidakstabilan selama bertahun-tahun, dan memicu konflik terbuka total," tulis WikiLeaks di akun Twitter-nya, Kamis (24/1/2019).

"Ini bisa mengarah pada kemungkinan perang saudara di negara dengan cadangan minyak terbesar itu," lanjut organisasi yang didirikan Julian Assange tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Trump membuat pernyataan dengan mencaci-maki pemerintah Nicolas Maduro sebagai rezim tidak sah.

"Hari ini, saya secara resmi mengakui Presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden interim Venezuela," kata Trump. Selain AS, Brasil juga membuat pengakuan yang sama untuk Guaido.

Dualisme kepemimpinan ini telah direspons militer setempat. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan militer negaranya akan terus mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Dia menegaskan bahwa militer tidak akan menerima "presiden yang dipaksakan".

Credit sindonews.com

Ada 2 Presiden di Venezuela, Ini Sikap Militer

CARACAS - Pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim atau sementara Venezeula. Dengan demikian, negara warisan Hugo Chavez ini memiliki dua presiden karena Nicolas Maduro sudah lebih dulu dilantik sebagai presiden yang sah berdasarkan konstitusi di negara tersebut.

Krisis politik di negara Amerika Latin ini jadi sorotan masyarakat internasional setelah Amerika Serikat (AS) dan Brasil mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela dan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin negara tersebut.

Dualisme kepemimpinan ini telah direspons militer setempat. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan militer negaranya akan terus mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Dia menegaskan bahwa militer tidak akan menerima "presiden yang dipaksakan".

"Walaupun keputusasaan dan intoleransi terus mengancam perdamaian negara, militer tidak akan menerima seorang presiden yang diberlakukan dalam bayang-bayang kepentingan gelap atau memproklamirkan diri di luar hukum. Tentara akan membela konstitusi dan bertindak sebagai penjamin kedaulatan nasional," tulis Menhan Padrino di Twitter via akun resminya, @vladimirpadrino, yang dikutip Kamis (24/1/2019).

Sikap AS yang dianggap ikut campur urusan dalam negeri Venezuela membuat Presiden Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu.

Dia juga mengusir para diplomat Washington, di mana para diplomat tersebut harus hengkang dari Caracas dalam waktu 72 jam.

"Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional saya telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah imperialis AS," kata Maduro saat berbicara dengan para pendukungnya.

Maduro mengatakan bahwa AS membuat "kesalahan besar" dengan mengakui Guaido sebagai presiden interim. Guadio saat ini tercatat sebagai pemimpin Kongres atau Parlemen yang dikuasai kubu oposisi.

Maduro telah diambil sumpah jabatan sebagai presiden pada bulan ini setelah menang pemilu. Namun, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya menganggap pemilu tersebut tidak sah di mana kubu oposisi memboikot.

Ribuan orang di Venezuela telah melakukan protes pada hari Rabu melawan Maduro.

Trump dalam sebuah pernyataan mengumumkan dukungan AS untuk Guaido."Rakyat Venezuela telah berani berbicara menentang Maduro dan rezimnya dan menuntut kebebasan dan aturan hukum," kata Trump.

Saat berbicara dengan wartawan, Trump memberikan tanggapan yang tidak jelas ketika ditanya apakah AS mempertimbangkan opsi militer atau tidak di Venezuela.

"Kami tidak mempertimbangkan apa pun, tetapi semua opsi ada di atas meja," katanya.

Keputusan Maduro untuk memutuskan hubungan diplomatik itu juga dipicu tindakan Wakil Presiden AS Mike Pence. Wakil Trump itu mengirim rekaman video dirinya kepada orang-orang Venezuela yang menyebut Maduro sebagai seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan.

"Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeramannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya," kata Pence dalam video itu, seperti dikutip Fox News.

Credit sindonews.com

Amerika Peringatkan Maduro untuk Tidak Gunakan Kekerasan

Foto yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de Television, Presiden Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato saat istrinya Cilia Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di langit, di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de Television melalui AP]

CB, Washington – Pemerintah Amerika Serikat memperingatkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, bahwa semua opsi terbuka jika dia menggunakan cara kekerasan untuk melawan pemimpin oposisi Juan Guaido.

Guaido baru saja menobatkan diri sebagai Presiden interim saat berunjuk rasa di hadapan ratusan ribu pendukungnya di Caracas pada Rabu, 23 Januari 2019.
“Jika Maduro dan kroninya merespon dengan cara kekerasan, jika memilih untuk melukai anggota dari Majelis Nasional… semua opsi ada di atas meja terkait tindakan yang akan diambil AS,” kata seorang pejabat senior pemerintahan AS seperti dilansir Channel News Asia pada 234 Januari 2019.
Pejabat ini mengatakan AS akan fokus pada sanksi ekonomi kuat kepada Maduro dan kroninya. “Kami punya sejumlah opsi. Kami mempertimbangkan setiap opsi ini secara serius,” kata pejabat ini.

Menurut pejabat yang enggan diungkap identitasnya ini, tekanan ekonomi AS akan membuat jelas bagi pemerintah Venezuela bahwa mereka tidak memiliki masa depan. “Mereka tinggal menghitung hari,” kata pejabat ini.
Venezuela, seperti dilansir Reuters, dilanda upaya kudeta, yang didukung AS, pada Senin, 21 Januari 2019. Sekelompok tentara kelas bawah, yang berjumlah 25 orang, menyerang pos penjagaan Garda Nasional, yang terletak sekitar 0.6 kilometer dari istana Presiden Venezuela.

Maduro dan pimpinan pemerintahan Venezuela menuding upaya kudeta ini mendapat dukungan AS. Militer Venezuela mengatakan ke 25 tentara telah ditangkap dan akan menjalani proses hukum.

Dua hari pasca kudeta militer yang gagal itu, tokoh oposisi Juan Guaido, yang juga Presiden Majelis Nasional, memimpin unjuk rasa menuntut Maduro, yang baru saja dilantik pada 10 Januari 2019 untuk masa kepresidenan kedua selama enam tahun, untuk mundur.

Guaido juga menobatkan dirinya sebagai Presiden interim dan menguasai semua kekuasaan kepresidenan. Maduro mengecam Guaido dan menyebutnya sebagai boneka Washington untuk memerintah Venezuela.

Credit tempo.co

Kudeta Venezuela, Opoisi Deklarasi sebagai Presiden, Maduro?

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai Presiden interim negara itu menggantikan Presiden Nicolas Maduro pada unjuk rasa di Caracas, Venezuela, pada Rabu, 23 Januari 2019. Reuters

CB, Caracas – Pemimpin oposisi, Juan Guaido, menyatakan diri sebagai Presiden interim negara itu dalam upaya yang disebut pemerintah sebagai kudeta Venezuela. Dia mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Amerika Latin seperti Brasil.

Ini mendorong Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.
“Saya bersumpah akan memikul semua kekuasaan kepresidenan untuk menjamin berakhirnya perebutan kekuasaan,” kata Guaido, 35 tahun, yang merupakan Presiden Majelis Nasional atau lembaga semacam kongres, kepada ratusan ribu warga Venezuela yang berunjuk rasa pada Rabu, 23 Januari 2019 waktu setempat.

Pernyataan Guaido ini membuat kondisi politik Venezuela semakin tidak menentu karena ada kemungkinan oposisi menjalankan pemerintahan paralel, yang didukung negara asing, tapi tidak memiliki kontrol ke lembaga negara.

Menanggapi ini, Presiden Maduro menuding oposisi berusaha melakukan kudeta dengan dukungan AS. Dia menyebut oposisi berusaha memerintah Venezuela dari Washington.
“Kita sudah cukup menghadapi intervensi, kita punya harga diri, kurang ajar! Ini orang-orang yang bersedia membela Tanah Air,” kata Maduro, yang didampingi petinggi Partai Sosialis, saat berpidato dari istana kepresidenan Venezuela. Menteri Pertahanan dan sejumlah petinggi militer terlibat absen.
Perubahan pemerintahan Venezuela bisa terjadi jika militer mengalihkan dukungannya. Hingga kini, mereka masih mendukung Maduro setelah terjadi dua gelombang protes jalanan dan semakin melemahnya institusi demokrasi.

Seperti diberitakan, Maduro kembali menjalani masa kepresidenan kedua untuk enam tahun setelah dilantik pada 10 Januari 2019. Namun, legitimasi dirinya sebagai Presiden dipertanyakan karena pemilu yang dinilai curang dan diboikot oleh oposisi dan disebut penipuan oleh negara asing.
Konstitusi Venezuela mengatur jika posisi Presiden ditetapkan kosong, maka pemilu harus digelar dalam waktu 30 hari dan kepala kongres mengambil posisi sebagai Presiden interim.

Namun, Mahkamah Agung pro pemerintah Venezuela telah menyatakan semua tindakan kongres atau Majelis Nasional dianggap batal. Pemerintahan Maduro telah menuding Guaido melakukan kudeta dan mengancam akan menangkap serta memenjarakannya.
Media Express melansir unjuk rasa meluas setelah sekitar 25 tentara level bawah menyerang pos penjagaan Garda Nasional, yang terletak 0.6 kilometer dari istana kepresidenan Venezuela. Militer Venezuel mengatakan tentara pelaku kudeta telah ditangkap dan akan diproses secara hukum.

Credit tempo.co

Oposisi Galang Momentum Perubahan, Presiden Maduro Terancam

CARACAS - Demonstran Venezuela akan turun ke jalan saat oposisi berupaya menggalang momentum dan kekuatan perubahan dalam pemerintahan. Saat ini Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro mengalami krisis ekonomi dan demokrasi.

Unjuk rasa di Caracas pada awal pekan ini membuka harapan bahwa pemimpin baru kongres, Juan Guaido, dapat menyatukan oposisi dan menggulingkan Maduro yang bulan ini memulai periode kedua pemerintahannya.

Guaido menyatakan, dia ingin menggantikan Maduro sebagai presiden sementara dengan dukungan militer untuk menggelar pemilu yang bebas. Kongres yang kini dikontrol oposisi dianggap oleh dunia internasional sebagai benteng terakhir demokrasi.

Unjuk rasa menarik ratusan ribu orang itu dapat memperkuat dukungan pada Guaido dan beberapa pendukung memintanya memproklamasikan diri sebagai presiden yang sah. Oposisi Venezuela sejak lama tak memiliki pemimpin setelah mentor Guaido, Leopoldo Lopez ditahan pada 2014 saat unjuk rasa jalanan.

Guaido, 35, mendesak militer melawan Maduro dan menjanjikan amnesti di masa depan bagi siapa saja membantu mengembalikan demokrasi di negara itu. Saat berpidato di depan anggota militer pada Senin (21/1), Guaido menjelaskan, “Kami tidak meminta anda meluncurkan kudeta, kami tidak meminta anda menembak. Kami meminta anda tidak menembak kami.”

Guaido saat wawancara dengan Reuters ada Selasa (22/1) menyatakan, jika dia menjadi presiden, dia akan memberi perlindungan hukum kepada para tentara dan pejabat yang membelot. Meski demikian, dia menekankan keadilan tetap akan diterapkan pada mereka yang melakukan berbagai tindakan buruk.

“Kegelisahan itu alami. Kita telah menghabiskan 20 tahun mengalami berbagai serangan. Mereka telah membunuh para pemimpin politik, mereka telah memenjarakan sejumlah orang, saya telah diculik beberapa jam, mereka membunuh teman-teman saya,” ujar Guaido.

Dia menegaskan, “Saya tidak bertujuan menyembuhkan luka-luka 20 tahun dan saya tidak bertujuan menyembunyikannya. Saya mengakui mereka yang ada di sana.”

Partai Sosialis yang berkuasa saat ini juga menggelar pawai tandingan kemarin dan para pejabat telah mengancam Guaido akan dipenjara. Mahkamah Agung (MA) yang mendukung pemerintah mencabut berbagai wewenang kongres pada 2017 dan menetapkan pada Selasa (22/1) bahwa MA tidak mengakui Guaido sebagai ketua kongres serta meminta kantor kejaksaan menentukan apakah dia melakukan kejahatan.

Maduro dilantik pada 10 Januari setelah pemilu 2018. Pemerintahan Maduro diwarnai krisis ekonomi kian memburuk dan proyeksi inflasi mencapai 10 juta persen tahun ini. Pemerintahan Maduro telah memenjarakan puluhan aktivis dan pemimpin oposisi yang berupaya menggulingkannya melalui unjuk rasa pada 2014 dan 2017. Demonstrasi 2017 mengakibatkan 125 orang tewas saat bentrok melawan aparat kepolisian.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence merilis pesan dukungan pada oposisi Venezuela dengan menyebut Maduro sebagai diktator tanpa legitimasi untuk berkuasa. Sebagai respons, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan, “Yankee pulang ke rumah.” Rodriguez mengecam berbagai rencana sayap kanan ekstrem di Venezuela yang membahayakan stabilitas dan perdamaian.

Sementara itu, Pemerintah Venezuela menawarkan penerbangan untuk mengangkut para migran yang tinggal di Ekuador agar pulang ke negara asalnya. Tawaran itu muncul setelah pembunuhan seorang wanita Ekuador oleh pria asal Venezuela memicu pengetatan kontrol dan sejumlah aksi kekerasan.

Pembunuhan itu terjadi di Kota Ibarra pada Sabtu (19/1) malam dan memicu berbagai serangan pada imigran asal Venezuela sehingga menciptakan ketegangan di Ekuador. Selain Ekuador, negara-negara di Amerika Selatan lainnya telah menerima ribuan migran dari total 3 juta warga Venezuela yang mengungsi sejak 2015.

“Banyak warga Venezuela di Ibarra ingin kembali pulang,” ujar Pedro Sassone, diplomat di Kedutaan Besar (Kedubes) Venezuela di Ekuador. Sassone menjelaskan, ada lima penerbangan komersial direncanakan pekan ini untuk membawa pulang para migran. “Warga Venezuela di Ibarra dipecat dari pekerjaan mereka, itu xenophobia, itu diskriminasi,” ujarnya.

Credit sindonews.com

Venezuela-AS Putus Hubungan, Maduro Usir Diplomat Washington

CARACAS - Presiden Nicolas Maduro mengatakan Venezuela memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS). Dia juga mengusir para diplomat Washington dalam waktu 72 jam.

"Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional saya telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah imperialis AS," kata Maduro saat berbicara dengan para pendukungnya hari Rabu waktu Caracas atau Kamis (24/1/2019) WIB.

Langkah itu diambil Maduro setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim negara itu. Pengakuan Trump itu membuat ketegangan kedua negara memanas.

Maduro mengatakan bahwa AS membuat "kesalahan besar" dengan mengakui Guaido sebagai presiden interim.

Maduro telah diambil sumpah jabatan sebagai presiden pada bulan ini setelah menang pemilu. Namun, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya menganggap pemilu tersebut tidak sah di mana kubu oposisi memboikot.

Ribuan orang di Venezuela telah melakukan protes pada hari Rabu melawan Maduro.

Trump dalam sebuah pernyataan mengumumkan dukungan AS untuk Guaido."Rakyat Venezuela telah berani berbicara menentang Maduro dan rezimnya dan menuntut kebebasan dan aturan hukum," kata Trump.

Saat berbicara dengan wartawan, Trump memberikan tanggapan yang tidak jelas ketika ditanya apakah AS mempertimbangkan opsi militer atau tidak di Venezuela.

"Kami tidak mempertimbangkan apa pun, tetapi semua opsi ada di atas meja," katanya.

Keputusan Maduro untuk memutuskan hubungan diplomatik itu juga dipicu tindakan Wakil Presiden AS Mike Pence. Wakil Trump itu mengirim rekaman video dirinya kepada orang-orang Venezuela yang menyebut Maduro sebagai seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan.

"Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeramannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya," kata Pence dalam video itu, seperti dikutip Fox News.

Credit sindonews.com

Kudeta Venezuela, Wakil Presiden AS Pence Sebut Maduro Diktator

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Reuters

CB, Jakarta - Wakil presiden Amerika Serikat Mike Pence melalui video rekaman berbahasa Inggris bercampur bahasa Spanyol, menyatakan seluruh rakyat Amerika mendukung unjuk rasa rakyat Venezuela terhadap diktator Nicolas Maduro
Pence menyebut Maduro sebagai diktator dengan memenangkan pemilu yang berlangsung secara tidak adil dan tidak bebas.

"Atas nama Presiden Donald Trump dan seluruh rakyat Amerika, saya menyampaikan dukungan tak tergoyahkan AS karena anda, rakyat Venezuela, angkat suara menyerukan kebebasan," kata Pence seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 23 Januari 2019.
"Dia mengendalikan kekuasaan dengan memenjarakan siapa saja yang berani menentangnya," kata Pence.

Oposisi Venezuela yang mendapat dukungan dari AS berencana menggelar unjuk rasa di seluruh negara pada hari Rabu ini. Unjuk rasa sebagai bagian dari acara tahunan menandai jatuhnya pemerintahan junta militer Venezuela pada tahun 1958. Para pendukung pemerintah Maduro juga diperkirakan turun ke jalan untuk memperingati acara tersebut.
Unjuk rasa rakyat Venezuela dipicu krisis ekonomi yang sudah sangat parah dan inflasi tak terkendali, tingginya angka pengangguran, dan kekurangan makanan yang parah.

Nicolas Maduro diangkat sumpah sebagai presiden pada 10 Januari lalu. Ia untuk kedua kali terpilih sebagai presiden untuk 6 tahun lamanya. Terpilihnya Maduro diwarnai dengan boikot pemilu oleh kelompok oposisi Venezuela karena diduga terjadi berbagai kecurangan.

Credit tempo.co

Pemerintah Venezuela Sebut Gagalkan Upaya Kudeta Militer

Sekelompok tentara mengepung pos pasukan Garda Nasional, yang dikuasai sekelompok tentara pelaku kudeta di ibu kota Caracas, Venezuela, pada Senin, 21 Januari 2019. Steemit

CB, Caracas - Pemerintah Venezuela mengatakan telah menggagalkan upaya kudeta militer oleh sekelompok perwira yang mencuri senjata dan menculik pejabat untuk menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro, yang baru saja terpilih untuk masa jabatan kedua.

Sekitar 25 tentara melakukan penyerangan pada Senin subuh, 22 Januari 2019. Serangan ditujukan kepada sebuah pos penjagaan Garda Nasional di ibu kota Caracas, yang terletak sekitar 0.6 kilometer dari istana.
“Saksi mata mendengar bunyi letusan senjata pada sekitar pukul 3 pagi pada Senin waktu setempat,” begitu dilansir media Express pada Selasa, 22 Januari 2019 waktu setempat. “Serangan itu mendapat perlawanan gigih dari pasukan Garda Nasional.”

Ini meluas menjadi kerusuhan di sekitar ibu kota saat sejumlah pengunjuk rasa mencoba menghalangi pasukan pemerintah yang menyerang tentara pelaku kudeta, yang bersembunyi di pos penjagaan.
Sebuah video beredar berisi pesan tentara pelaku kudea yang meminta warga membela konstitusi melawan Presiden Maduro. Kudeta ini terjadi di tengah merebaknya ketidak-puasan atas pelantikan Maduro untuk periode enam tahun kedua, yang dipertanyakan legitimasinya.

Presiden Cina, Xi Jinping, dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sebelum pertemuan mereka di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 1 September 2015.[REUTERS]
Sebagian pengritik menyalahkan Maduro atas pelemahan ekonomi negara di Amerika Selatan itu, yang memicu terjadinya inflasi tinggi, pengangguran, dan kekurangan makanan serta obat-obatan di banyak wilayah.

Pemimpin tentara pelaku kudeta mengaku bernama Luis Bandres, yang berpangkat sersan. Dia meminta rakyat membantu perlawanan terhadap pemerintah. “Kalian semua meminta kami turun ke jalan untuk membela konstitusi. Kami di sini. Di sini kami ada pasukan,” kata Bandres. “Ini hari rakyat keluar membantu kami.”
Saat pasukan pemerintah mencoba mengepung pos pasukan nasional yang dikuasai pemberontak, sebagian warga mencoba menghalangi dengan membuat barikade. Mereka berteriak agar tentara pemberontak tidak menyerah.
“Tentara ini bertindak benar telah melawan. Kami butuh perubahan politik karena saat ini tidak ada air dan listrik,” kata Angel Rivas, 49 tahun.

Secara terpisah, Reuters melansir pemerintah Venezuela mengatakan sekelompok perwira militer menyerahkan senjata curian yang digunakan untuk pemberontakan gagal ke partai oposisi yaitu Partai Popular Will. Namun, pengurus partai membantah ini dan mengatakan tuduhan itu sebagai upaya pemerintah untuk mengalihkan kesalahan.

Credit tempo.co

Halau Rudal dan Pesawat Israel, Rusia Bekali Suriah S-300

Rudal anti roket. (Ilustrasi)

Foto: REUTERS/Nir Elias

Dengan senjata anti-rudal ini, Suriah akan mampu menghalau serangan Israel.

CB, DAMASKUS -- Surat kabar Rusia Kommersant melaporkan Suriah siap menggunakan sistem anti-rudal S-300 pada Maret mendatang. Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (23/10), sistem anti-rudal S-300 akan digunakan setelah proses pelatihan menggunakan sistem tersebut selesai.

Kommersant melaporkan pada Maret nanti kemungkinan S-300 akan digunakan untuk melindungi Damaskus dan daerah sekitarnya.

Anggota Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi Rusia, Franz Klintsevich mengatakan kru Suriah saat ini masih menjalani pelatihan.

"Pesawat tempur Israel sekarang menyerang Suriah karena mereka masih berada di luar jangkauan sistem pertahanan udara, tapi setelah S-300 digunakan, tidak ada yang dapat melarikan diri dari mereka," kata Klintsevich, di Kommersant.

Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pertahanan udara Suriah berhasil menghalau serangan udara Israel di bandara Damaskus. Mereka juga mengumumkan melakukan beberapa instalasi pada Senin (20/1) lalu.

Pada November lalu Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan mereka sedang melatih personil militer Suriah untuk menggunakan sistem pertahanan udara S-300. Memperingatkan apa yang mereka sebut sebagai 'pihak asing' yang melakukan provokasi militer di Suriah.

Kelompok advokasi hak asasi manusia di Suriah, yakin The Syrian Observatory for Human Right mengatakan sebanyak 21 orang tewas dalam serangan udara Israel di Suriah.

Menurut Syrian Observation mereka yang tewas antara lain enam orang anggota pasukan pemerintah Suriah, 12 anggota Garda Revolusi Iran dan tiga orang lainnya dari negara lain.

Kelompok itu mengatakan serangan udara Israel Senin lalu menjadi serangan yang paling keji dan berdampak luas. Menjadi serangan yang paling menghancurkan bagi Iran di Suriah.

Credit republika.co.id

Palestina Akan Tolak Semua Bantuan dari AS

Ilustrasi. (AFP PHOTO/MAHMUD HAMS)

Jakarta, CB -- Palestina akan menolak semua bantuan dari Amerika Serikat untuk menghindari tuntutan terkait terorisme yang tercantum dalam undang-undang terbaru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Pemerintah mengirimkan surat resmi ke pemerintah AS untuk meminta mereka menghentikan semua bantuan ke Otoritas Palestina, termasuk bantuan untuk layanan keamanan Palestina," ujar pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, kepada AFP, Selasa (22/1).

Erekat menjelaskan bahwa Palestina mengambil keputusan ini karena khawatir mereka dapat menjadi target tuntutan di bawah Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme (ATCA) yang akan disahkan pemerintah AS dalam waktu dekat.

Regulasi itu menargetkan organisasi internasional penerima bantuan tertentu AS yang dapat menjadi subjek hukum kontra-terorisme.

Selama ini, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.

Selama ini, AS menuding Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.

Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan tulang punggung, bukan berarti mendukung kekerasan.

Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.

Di tengah kisruh ini, hubungan Palestina dengan AS memanas, terutama setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Ketegangan kian panas setelah AS memutuskan menghentikan serangkaian bantuan untuk Palestina. Walau kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa.

Credit cnnindonesia.com

Israel dan AS Uji Coba Sistem Pencegat Rudal Balistik

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa uji coba Arrow 3 berhasil dan memperingatkan musuh negaranya untuk berhati-hati. (Tomer Appelbaum/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Israel dan Amerika Serikat menguji coba sistem pencegat peluru kendali balistik yang mereka kembangkan bersama, Arrow 3, pada Selasa (22/1).

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa uji coba itu berhasil dan memperingatkan musuh negaranya untuk berhati-hati.

"Musuh kami yang ingin menghancurkan kami harus mengetahui bahwa kepalan tinju Israel akan menyasar mereka yang ingin kami sakit dan kami akan membuat perhitungan dengan mereka," kata Netanyahu.

Melanjutkan pernyataannya, Netanyahu berkata, "Kami akan terus mengembangkan sistem senjata paling mutakhir di dunia untuk memastikan keamanan warga Israel."

Kementerian Pertahanan Israel kemudian menjabarkan lebih lanjut mengenai keberhasilan uji coba sistem pertahanan rudal tersebut.

Melalui sebuah pernyataan, mereka mengklaim bahwa sistem radar Arrow 3 berhasil mendeteksi targetnya, yaitu replika rudal yang diluncurkan dari pusat Israel.

"Pada saat yang tepat, alat intersepsi Arrow 3 meluncur ke arah target dan menyelesaikan misinya dengan sukses," demikian pernyataan Kemhan Israel sebagaimana dikutip AFP.

Uji coba ini dilakukan setelah musuh bebuyutan Israel, Iran, mengklaim berhasil menguji coba peluncuran rudal pada Desember lalu.

Israel sedang berupaya membendung pengaruh Iran di kawasan, salah satunya dengan menggempur basis militer musuhnya tersebut di Suriah. Dalam beberapa hari belakangan, Israel meningkatkan serangan rudal ke negara tetangganya tersebut.

Arrow 3 ini diproduksi oleh Industri Dirgantara Israel bekerja sama dengan Boeing menggunakan biaya yang sebagian dikucurkan dari AS.

Sistem ini sebenarnya sudah dikerahkan pada 2017 lalu setelah melewati sejumlah uji coba. Kemhan Israel tak menjelaskan lebih lanjut tujuan dari uji coba pada Selasa ini.

Dalam penutup pernyataannya, Kemhan AS hanya menuliskan, "Kesuksesan uji coba ini adalah pencapaian besar dalam kapabilitas operasional Israel dan kemampuannya untuk mempertahankan diri dari ancaman masa kini dan masa depan di kawasan."

Credit cnnindonesia.com

Netanyahu Ledek Jenderal Iran: Lihat Kondisi Pangkalanmu di Suriah

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meledek jenderal top Iran, Qassem Soleimani, dengan memintanya untuk memeriksa keadaan pangkalan militer Teheran yang dicoba dibangun di Suriah. Fasilitas militer itu diserang secara besar-besaran oleh militer Tel Aviv beberapa hari lalu.

Netanyahu mengatakan alih-alih akan ikut campur pemilu Israel, Soleimani lebih baik melihat fasilitas militer Iran di Suriah yang hancur.

Ledekan pemimpin rezim Zionis itu diduga untuk menanggapi laporan media Kuwait; al-Jarida, yang menyebut kepala Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Qasem Soleimani telah mengatakan kepada para pemimpin Iran bahwa serangan jauh ke dalam wilayah Israel dapat menjatuhkan Netanyahu dalam pemilu di negara tersebut, 9 April mendatang.

Menurut laporan al-Jarida, selama pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi di Teheran hari Senin, Soleimani mengatakan bahwa Netanyahu kemungkinan hanya akan berusaha untuk meningkatkan ketegangan di sepanjang perbatasan Israel-Suriah guna meningkatkan popularitasnya dalam pemilu.

Dia juga diduga menyerukan kebijakan menembakkan tiga rudal dalam menanggapi serangan udara Israel di Suriah.

"Alih-alih ikut campur dalam pemilu, Soleimani harus melihat keadaan pangkalan Iran yang dia coba bangun di Suriah," tulis Netanyahu di Twitter, yang dilansir Times of Israel, Kamis (24/1/2019).

Netanyahu juga bersumpah untuk terus berperang melawan Iran selama dia menjadi perdana menteri.

"Kebijakan kami jelas dan tidak akan berubah; Kami bertekad untuk mencegah Iran secara militer membudidayakan dirinya sendiri di Suriah melawan Israel," lanjut Netanyahu.

Al-Jarida telah dikenal untuk menerbitkan cerita-cerita yang terdengar mustahil tentang Israel, yang dengan cepat ditolak oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pada hari Minggu, Israel dilaporkan melakukan serangan rudal siang hari yang jarang terjadi pada sasaran-sasaran Iran di Suriah. Sebagai tanggapan, Iran menembakkan rudal dari Suriah di Dataran Tinggi Golan utara, yang dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome di atas resor ski Gunung Hermon, menurut Pasukan Pertahanan Israel.

Beberapa jam kemudian, pada jam-jam subuh Senin pagi, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan balasan ke sasaran Iran di dekat Damaskus dan terhadap baterai sistem pertahanan udara Suriah yang menembaki jet tempur Israel.

Sebanyak 21 orang tewas dalam serangan Israel di Suriah pada Senin pagi, di mana 12 di antaranya adalah pejuang Iran. Angka kematian korban serangan militer Zionis itu dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Ingris.

Credit sindonews.com

Rusia Peringatkan Israel: Berhenti Serang Suriah!

MOSKOW - Pemerintah Rusia pada hari Rabu menyampaikan peringataan kepada Israel untuk berhenti melakukan serangan udara sewenang-wenang di Suriah. Peringatan muncul beberapa hari setelah militer Tel Aviv melakukan serangan besar di sekitar Damaskus yang diklaim menargetkan pasukan Iran.

Israel telah berulang kali menyerang apa yang digambarkannya sebagai target Iran di Suriah dan milisi sekutu Teheran, termasuk Hizbullah Lebanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan upaya itu sebagai kampanye terbuka untuk memukul mundur Teheran, musuh bebuyutan Tel Aviv.

Serangan itu telah lama menyebabkan gesekan antara Israel dan Rusia, sebab Moskow merupakan sekutu utama rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Di masa lalu, para pejabat Israel telah membuat perjanjian dengan Moskow di mana mereka telah menjelaskan bahwa serangan mereka terhadap Suriah tidak akan mengancam Assad. Sedangkan Moskow berjanji untuk membantu membatasi pengaruh Iran di dekat perbatasan Israel. Sebuah hotline telah didirikan sejak 2015 untuk memastikan pasukan Rusia di Suriah tidak terkejut dengan serangan Israel.

"Praktik serangan sewenang-wenang di wilayah negara berdaulat, dalam hal ini, kita berbicara tentang Suriah, harus dikesampingkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, saat menjawab pertanyaan dari kantor berita Rusia, TASS, tentang serangan udara Israel ke Suriah baru-baru ini.

Dia mengatakan serangan semacam itu menambah ketegangan di kawasan tersebut, yang dia sebut bukan untuk kepentingan jangka panjang negara mana pun di sana, termasuk Israel.

"Kita seharusnya tidak pernah membiarkan Suriah, yang telah bertahun-tahun menderita konflik bersenjata, untuk berubah menjadi arena di mana skor geopolitik diselesaikan," katanya, yang dilansir Reuters, Kamis (24/1/2019).

Pemerintah Israel belum menanggapi peringatan dari Rusia.

Sebelumnya pada hari Rabu, Netanyahu mengisyaratkan bahwa serangan militer Suriah akan berlanjut.

"IDF (Pasukan Pertahanan Israel) adalah satu-satunya militer yang memerangi tentara Iran di Suriah," katanya saat berkunjung ke pangkalan militer Israel. "Saya yakin pada kemampuan kita untuk mengalahkan musuh."

Credit sindonews.com

Kesal dengan DK PBB, Suriah Ancam Serang Bandara Tel Aviv

NEW YORK - Suriah mengancam akan menggunakan haknya untuk membela diri melawan agresi Israel. Mereka pun mengancam akan menyerang bandara Tel Aviv sebagai respon balasan, kecuali Dewan Keamanan (DK) PBB mengakhiri infiltrasi IDF ke wilayah udara Suriah.

Damaskus tampaknya sudah jengah dengan impunitas Israel selama bertahun-tahun di langit Suriah dan serangan rutin yang dilakukan di sekitar Bandara Internasional Damaskus. Suriah pun mengeluarkan ancaman untuk membalas secara eksplisit.

"Bukankah sekarang waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi berulang Israel di wilayah Republik Arab Suriah?" kata Perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari.

"Atau apakah diperlukan untuk menarik perhatian pembuat perang di Dewan ini dengan menggunakan hak kami yang sah untuk membela diri dan menanggapi agresi Israel di Bandara Sipil Internasional Damaskus dengan cara yang sama di Bandara Tel Aviv?" imbuhnya seperti dikutip dari RT, Rabu (23/1/2019).

Dalam kesempatan itu, Jaafari juga menuduh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) mendukung agresi Israel dalam pelanggaran tanggung jawab mereka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan hukum internasional.

Diplomat top Suriah itu pun mencatat bahwa Suriah berencana untuk mengembalikan kedaulatan penuh atas wilayah yang hilang, termasuk Dataran Tinggi Golan, yang terus diduduki Israel.

"Kedaulatan restorasi Golan Suriah yang diduduki adalah hak permanen Suriah yang tidak tunduk pada negosiasi," Jafari menekankan.

Awal pekan ini, sistem pertahanan udara Suriah menangkis rentetan serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel. Menurut militer Rusia, sebanyak tujuh rudal dari jet-jet tempur rezim Zionis ditembak jatuh.

Tidak ada kerusakan atau pun korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serbuan Israel terjadi sekitar pukul 13.32 siang waktu setempat pada hari Minggu waktu Damaskus.

Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Suriah memberi tahu PBB bahwa serangan udara Israel terhadap Suriah hanya mungkin dilakukan dengan dukungan Amerika Serikat (AS). Selain itu, lanjut Kemlu Suriah, serangan ini juga bisa dilakukan karena adanya kekebalan yang diam-diam disetujui oleh beberapa anggota Dewan Keamanan (DK) PBB lainnya.

"Serangan semacam itu hanya mungkin terjadi berkat dukungan tak terbatas yang diberikan oleh pemerintah AS," kata Kemlu Suriah dalam sebuah surat yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden DK PBB.

Credit sindonews.com

Netanyahu Ancam Gempur Hamas

Benjamin Netanyahu

Foto: AP/Gali Tibbon

Israel melancarkan serangan udara ke Gaza.

CB, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan siap menggempur kelompok Hamas di Jalur Gaza. Hal itu dia sampaikan setelah Hamas menembak pasukan Israel di dekat zona penyangga Israel-Gaza pada Selasa (22/1).

"Mungkin ada seseorang di Gaza yang berpikir mereka dapat mengangkat kepala mereka, kami siap untuk setiap skenario dan eskalasi. Saya menyarankan agar mereka bahwa responsnya akan merusak dan sangat menyakitkan," kata Netanyahu pada Rabu (23/1), dikutip laman Anadolu Agency.

Setelah pasukannya diserang Hamas, Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Mereka secara khusus membidik sebuah pos Hamas di sana.

Netanyahu berpendapat, Iran tetap menjadi ancaman utama Israel. "Iran membangun pasukan di sekitar kita, mereka membangun benteng maju di Lebanon melalui Hizbullah, benteng selatan di Gaza melalui Hamas dan Jihad Islam, dan sekarang mereka ingin membangun benteng ketiga di seberang (Dataran Tinggi) Golan," ucapnya.

Dia menegaskan Israel akan memerangi dan melawan semua itu. "Tentara Israel adalah satu-satunya tentara di dunia yang memerangi Iran dan melakukannya di Suriah," ujar Netanyahu.

Israel kerap menuding Iran mengeksploitasi konflik yang tengah berlangsung di Suriah. Dengan memberi dukungan kepada rezim Bashar al-Assad, Israel menuduh Iran ingin membangun kehadiran militer permanen di dekat perbatasan Israel.

Credit republika.co.id

Di Depan DK PBB, Menlu RI Tekankan 3 Isu Utama Palestina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB membicarakan soal Situasi Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/1) waktu setempat.

Foto: Dok Kemenlu

Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas PBB.

CB, JAKARTA— Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan Palestina mempunyai hak alami dan hak hukum untuk menjadi anggota penuh PBB.

"Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina," ujar Menlu Retno Marsudi, di hadapan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu (23/1).

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat pada 22 Januari 2019.

Menlu RI menyampaikan, walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.

Dalam konteks itu, Menlu RI menekankan isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB.

"Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB," kata Menlu Retno.

Dia juga menyampaikan tiga poin utama yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel.

Pertama, Menlu RI menekankan pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Pemerintah Indonesia juga menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan.

Menlu RI menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan. "Pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," ujar Retno.

Poin kedua yang disoroti Menlu RI terkait pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi. Terkait hal itu, Menlu RI menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral.

Untuk itu, dia menyampaikan keprihatinan adanya upaya saat ini untuk keluar dari prinsip 'solusi 'dua negara' (two-state solution)' dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

"Indonesia menegaskan 'two-state solution' merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel,” kata Menlu Retno.

Poin ketiga yang mendapat perhatian pemerintah Indonesia yaitu krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina, khususnya di Gaza.

Menlu RI menegaskan blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan.

Dalam kaitan ini, Menlu RI mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk mengatasi defisit keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.

"Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," jelas Menlu RI.

Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman.

Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Menlu RI juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.

Dalam pertemuan DK PBB yang pertama kali dihadiri oleh pemerintah RI sejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK pada 1 Januari 2019, Menlu Retno mengakhiri pernyataannya dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme.

Credit republika.co.id

Mahathir Samakan Blokade Atlet Israel dan Tembok Meksiko-AS

Mahathir Mohamad menganggap kebijakannya melarang atlet Israel berpartisipasi di acara Malaysia sama seperti gagasan Donald Trump membangun tembok Meksiko. (Reuters/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad menganggap kebijakannya melarang atlet Israel berpartisipasi di setiap acara yang dihelat Malaysia sama seperti gagasan Presiden Donald Trump yang ingin membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

"Setiap negara memiliki hak untuk menerima dan menolak masuk siapa saja. Kalian bisa lihat saat ini Amerika sedang mendirikan sebuah tembok yang sangat tinggi untuk mencegah orang Meksiko masuk ke negaranya," ucap Mahathir dalam jumpa pers di Wina, Austria, pada Selasa (22/1).

"Kami (AS-Malaysia) punya gagasan yang sama, bahwa orang-orang yang tidak diinginkan negara kami akan kami cegah dari negara kami."

Pernyataan itu diutarakan Mahathir membela pemerintahnya yang baru-baru ini melarang warga Israel ikut serta dalam setiap acara dan turnamen apa pun yang digelar Malaysia.

Keputusan itu diambil setelah Malaysia melarang atlet Negeri Zionis mengikuti kejuaraan renang dunia bagi penyandang difabel pada Juli 2018 lalu.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang hingga saat ini wilayahnya masih diduduki Israel.

Dalam kesempatan yang sama, Mahathir melabeli Israel sebagai negara kriminal dan suka membangun permukiman di wilayah orang lain serta mengucilkan warga asli di wilayah itu.

"Mereka (negara Israel) telah menyerang kapal kami yang membawa bantuan untuk orang-orang Gaza, ada banyak hal lain yang dilakukan Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan moralitas," kata Mahathir.

"Jika orang-orang mereka (Israel) ingin bersaing dalam turnamen olahraga, mereka dapat pergi ke negara lain."

Dikutip Channel NewsAsia, pekan lalu Israel mengecam larangan tersebut dan meminta Komite Paralimpik Internasional (IPC) untuk membujuk Malaysia mencabut larangan terhadap para atletnya.

Pemerintahan PM Benjamin Netanyahu bahkan menganggap larangan itu diterapkan Malaysia karena terinspirasi dari "fanatisme anti-semitisme" Mahathir.

Namun, Mahathir membantah tudingan tersebut.

"Itu adalah hak saya untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan banyak kesalahan. Mengapa kami tidak bisa mengatakan apa pun terhadap Israel atau terhadap kaum Yahudi?" kata Mahathir.

Credit cnnindonesia.com

Pesawat Pengebom Supersonik Rusia Jatuh

Ilustrasi pesawat pengebom Rusia, Tupolev Tu-22M3. (MAXIM SHEMETOV / Reuters)

Jakarta, CB -- Sebuah pesawat pengebom supersonik, Tupolev Tu-22M3 milik angkatan bersenjata Rusia jatuh di wilayah barat laut Murmansk. Dua awak tewas dalam kejadian itu.

Seperti dilansir CNN, Rabu (23/1), kecelakaan terjadi pada pukul 01.40 waktu setempat saat pesawat pengebom jarak jauh itu mencoba mendarat.

Jet tempur itu mengangkut empat awak terdiri dari pilot, ko-pilot, ahli navigasi dan seorang operator.

Menurut petugas penyelamat, dua awak pesawat tewas dan dua selamat.

Belum jelas apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat.

Tupolev Tu-22M3 merupakan pesawat pengebom jarak jauh supersonik yang mulai digunakan Rusia sejak 1980-an.

Pesawat ini mampu melakukan membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional. Selain itu juga mampu melakukan misi penyerangan anti-kapal.

Presiden Vladimir Putin mengklaim tahun lalu Rusia akan segera mengungkapkan persenjataan baru yang dapat menembus sistem pertahanan NATO. Termasuk didalamnya perangkat rudal hipersonik baru.

Setelah uji coba, Putin menyatakan senjata itu tidak bakal tersaingi dalam beberapa dasawarsa. Sistem rudal hipersonik berjuluk Avangard diuji dari pangkalan udara militer Dombarovsky.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Tunjukkan Rudal 9M729 yang Dicap AS Langgar Perjanjian Nuklir

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rudal jelajah 9M729 yang dituduh Amerika Serikat (AS) melanggar perjanjian kontrol senjata nuklir. Misil yang oleh NATO dinamai SSC-8 ini dijadikan dalih Washington untuk keluar dari perjanjian yang diteken tahun 1987 tersebut.

Perjanjian yang bernama resmi Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987 diteken AS dan Uni Soviet untuk mencegah perang nuklir. Setelah Soviet runtuh dan menjadi Rusia, traktat itu tetap dipertahankan.

Perjanjian INF mengamanatkan pada kedua negara untuk menghancurkan semua rudal balistik dan jelajah dengan peluncur darat yang dilengkapi hulu ledak nuklir dengan jangkauan antara 500 dan 5.000 kilometer.

Misil jelajah 9M728 dengan peluncur Iskander-M diperlihatkan kepada atase militer asing untuk pertama kalinya. Namun, perwakilan dari AS, Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa dan NATO tidak menghadiri pengarahan kementerian tentang misil jelajah tersebut.

Selama presentasi rudal, kementerian itu mengungkapkan spesifikasinya yang telah menyebabkan keprihatinan besar di AS. Washington mengklaim bahwa Moskow menguji telah 9M729 dalam rentang jangkauan yang melanggar perjanjian INF.

Misil itu memiliki jarak tembak minimum 50 km, sama dengan pendahulunya 9М728. Sedangkan jarak tembak maksimum 480 km atau lebih pendek 10 km dari 9М728. Dengan rincian itu, Moskow menegaskan bahwa misil 9M729 tidak melanggar Perjanjian INF.

"Jarak dikonfirmasi selama latihan staf dan komando strategis (pada 2017)," kata kepala artileri Rusia, Mikhail Matveevsky, yang dikutip Sputnik, Rabu (23/1/2019) malam.

Matveevsky menambahkan, mesin rudal, tangki bahan bakar, dan booster dari senjata itu tetap tidak berubah. Sedangkan hulu ledak dan sistem panduannya telah ditingkatkan.

Modifikasi hulu ledak menyebabkan peningkatan beratnya dan dengan demikian terjadi penurunan jangkauan rudal hingga 10 kilometer.

Kementerian itu juga menunjukkan peluncur Iskander-M, yang oleh nato dinamai SS-26 Stone. Peluncur ini telah dimodifikasi untuk meluncurkan 4 rudal 9M729, bukan dua 9М728 seperti dalam modifikasi sebelumnya.

Militer Rusia terpaksa meningkatkan platform peluncur Iskander-M karena 9M729 yang menjadi 53 sentimeter lebih panjang dari pendahulunya.

Washington telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF 1987 pada 2 Februari 2019. Menurut Washington Moskow telah gagal memberikan bukti bahwa mereka menghentikan pelanggaran tersebut.

Credit sindonews.com

AS Minta Hancurkan Sistem Rudal Baru, Moskow: Ini Keterlaluan

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengatakan, permintaan Amerika Serikat (AS) agar Rusia menghapuskan semua rudal jelajah 9M729 benar-benar tidak dapat diterima. AS menilai rudal itu melanggar Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF).

"Delegasi AS tiba di Jenewa untuk konsultasi antar-departemen mengenai Perjanjian INF dengan satu-satunya tujuan, untuk membacakan pernyataan yang ditulis sebelumnya mengenai efek bahwa Rusia menolak ultimatum menuntut konsesi sepihak kami yang mensyaratkan penghapusan semua rudal 9M729 yang dapat diverifikasi, peluncur mereka. dan peralatan terkait," katanya.

"Tentu saja, pendekatan semacam ini sama sekali tidak terlihat seperti upaya yang benar untuk mencapai solusi yang sesuai dengan kedua belah pihak dan benar-benar tidak dapat diterima bagi kami dalam inti dan konten," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Rabu (23/1).

Dia kemudian menekankan bahwa Rusia akan mendemonstrasikan rudal jelajah 9M729 kepada perwakilan dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), BRICS, Uni Eropa (UE) dan juga NATO.

"Perwakilan negara-negara CSTO, BRICS, UE dan NATO telah diundang untuk acara hari ini, bersama dengan perwakilan dari negara-negara Eropa dan Asia tertentu lainnya. Kami menetapkan tugas untuk memberi para ahli asing peluang untuk membuat gambar yang benar sendiri," ucapnya.

Diplomat senior Rusia itu juga menyatakan harapannya bahwa penjelasan mengenai rudal jelajah 9M729, yang akan memberikan kesempatan lain untuk berdialog dengan AS tentang melestarikan Perjanjian INF.

Credit sindonews.com

Jerman Minta Rusia Berhenti Langgar Perjanjian Nuklir

Torpedo Nuklir Rusia

Foto: The Guardian

Produksi rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer adalah dilarang.

CB, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan telah membahas tentang perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) dengan Rusia. Ia meminta Moskow berhenti melanggar INF agar perjanjian itu tetap langgeng.

"Saya telah berbicara dengan kolega Rusia saya tentang hal itu (INF) dan mengatakan kepadanya bahwa kami mengandalkan Rusia untuk mengoreksi pelanggaran perjanjian tersebut dan melucuti rudal jelajahnya sehingga perjanjian INF masih memiliki peluang," kata Maas pada Rabu (23/1).

INF ditandatangani Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet pada 1987. Perjanjian tersebut melarang kedua belah pihak memproduksi atau memiliki rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer.

Pekan lalu AS mengatakan telah gagal menegosiasikan perjanjian INF dengan Rusia. Oleh sebab itu Washington akan memulai proses penarikan diri dari INF bulan depan.

"Kami tidak dapat menemukan jalan baru kemarin dengan Rusia," kata Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional Andrea Thompson seusai bertemu perwakilan Rusia di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

Dia mengklaim Rusia menolak mengizinkan inspeksi terhadap sistem rudalnya yang diduga melanggar ketentuan INF. "Berdasarkan diskusi kemarin dan retorika yang sesuai hari ini, kami tidak melihat indikasi bahwa Rusia akan memilih kepatuhan," ujarnya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan negaranya tetapkan akan berupaya menyelamatkan INF. Ia akan terus melalukan pendekatan ke AS agar sudi mengubah keputusannya.

Berbeda dengan pernyataan Thompson, Lavrov mengatakan negaranya telah menawarkan agar para ahli AS dapat menginspeksi dan melihat rudal 9M729 ketika negosiasi di Jenewa berlangsung. Keberadaan rudal itu, menurut AS, telah melanggar INF. Namun tawaran itu ditolak.

"Logika semua pendekatan AS yang disuarakan kemarin hanya itu, 'Anda melanggar perjanjian, kami tidak melanggar, oleh karena itu Anda, Rusia, wajib melakukan apa yang kami minta dari Anda dan kami tidak harus melakukan apa pun'," kata Lavrov.

Credit republika.co.id