NEW YORK
- Suriah mengancam akan menggunakan haknya untuk membela diri melawan
agresi Israel. Mereka pun mengancam akan menyerang bandara Tel Aviv
sebagai respon balasan, kecuali Dewan Keamanan (DK) PBB mengakhiri
infiltrasi IDF ke wilayah udara Suriah.
Damaskus tampaknya sudah jengah dengan impunitas Israel selama bertahun-tahun di langit Suriah dan serangan rutin yang dilakukan di sekitar Bandara Internasional Damaskus. Suriah pun mengeluarkan ancaman untuk membalas secara eksplisit.
"Bukankah sekarang waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi berulang Israel di wilayah Republik Arab Suriah?" kata Perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari.
Damaskus tampaknya sudah jengah dengan impunitas Israel selama bertahun-tahun di langit Suriah dan serangan rutin yang dilakukan di sekitar Bandara Internasional Damaskus. Suriah pun mengeluarkan ancaman untuk membalas secara eksplisit.
"Bukankah sekarang waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi berulang Israel di wilayah Republik Arab Suriah?" kata Perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari.
"Atau
apakah diperlukan untuk menarik perhatian pembuat perang di Dewan ini
dengan menggunakan hak kami yang sah untuk membela diri dan menanggapi
agresi Israel di Bandara Sipil Internasional Damaskus dengan cara yang
sama di Bandara Tel Aviv?" imbuhnya seperti dikutip dari RT, Rabu (23/1/2019).
Dalam kesempatan itu, Jaafari juga menuduh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) mendukung agresi Israel dalam pelanggaran tanggung jawab mereka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan hukum internasional.
Diplomat top Suriah itu pun mencatat bahwa Suriah berencana untuk mengembalikan kedaulatan penuh atas wilayah yang hilang, termasuk Dataran Tinggi Golan, yang terus diduduki Israel.
"Kedaulatan restorasi Golan Suriah yang diduduki adalah hak permanen Suriah yang tidak tunduk pada negosiasi," Jafari menekankan.
Awal pekan ini, sistem pertahanan udara Suriah menangkis rentetan serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel. Menurut militer Rusia, sebanyak tujuh rudal dari jet-jet tempur rezim Zionis ditembak jatuh.
Tidak ada kerusakan atau pun korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serbuan Israel terjadi sekitar pukul 13.32 siang waktu setempat pada hari Minggu waktu Damaskus.
Dalam kesempatan itu, Jaafari juga menuduh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) mendukung agresi Israel dalam pelanggaran tanggung jawab mereka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan hukum internasional.
Diplomat top Suriah itu pun mencatat bahwa Suriah berencana untuk mengembalikan kedaulatan penuh atas wilayah yang hilang, termasuk Dataran Tinggi Golan, yang terus diduduki Israel.
"Kedaulatan restorasi Golan Suriah yang diduduki adalah hak permanen Suriah yang tidak tunduk pada negosiasi," Jafari menekankan.
Awal pekan ini, sistem pertahanan udara Suriah menangkis rentetan serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel. Menurut militer Rusia, sebanyak tujuh rudal dari jet-jet tempur rezim Zionis ditembak jatuh.
Tidak ada kerusakan atau pun korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serbuan Israel terjadi sekitar pukul 13.32 siang waktu setempat pada hari Minggu waktu Damaskus.
Menanggapi
hal itu, Kementerian Luar Negeri Suriah memberi tahu PBB bahwa serangan
udara Israel terhadap Suriah hanya mungkin dilakukan dengan dukungan
Amerika Serikat (AS). Selain itu, lanjut Kemlu Suriah, serangan ini juga
bisa dilakukan karena adanya kekebalan yang diam-diam disetujui oleh
beberapa anggota Dewan Keamanan (DK) PBB lainnya.
"Serangan semacam itu hanya mungkin terjadi berkat dukungan tak terbatas yang diberikan oleh pemerintah AS," kata Kemlu Suriah dalam sebuah surat yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden DK PBB.
"Serangan semacam itu hanya mungkin terjadi berkat dukungan tak terbatas yang diberikan oleh pemerintah AS," kata Kemlu Suriah dalam sebuah surat yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden DK PBB.
Credit sindonews.com
