MOSKOW
- Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rudal jelajah 9M729 yang
dituduh Amerika Serikat (AS) melanggar perjanjian kontrol senjata
nuklir. Misil yang oleh NATO dinamai SSC-8 ini dijadikan dalih
Washington untuk keluar dari perjanjian yang diteken tahun 1987
tersebut.
Perjanjian yang bernama resmi Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987 diteken AS dan Uni Soviet untuk mencegah perang nuklir. Setelah Soviet runtuh dan menjadi Rusia, traktat itu tetap dipertahankan.
Perjanjian INF mengamanatkan pada kedua negara untuk menghancurkan semua rudal balistik dan jelajah dengan peluncur darat yang dilengkapi hulu ledak nuklir dengan jangkauan antara 500 dan 5.000 kilometer.
Perjanjian yang bernama resmi Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987 diteken AS dan Uni Soviet untuk mencegah perang nuklir. Setelah Soviet runtuh dan menjadi Rusia, traktat itu tetap dipertahankan.
Perjanjian INF mengamanatkan pada kedua negara untuk menghancurkan semua rudal balistik dan jelajah dengan peluncur darat yang dilengkapi hulu ledak nuklir dengan jangkauan antara 500 dan 5.000 kilometer.
Misil
jelajah 9M728 dengan peluncur Iskander-M diperlihatkan kepada atase
militer asing untuk pertama kalinya. Namun, perwakilan dari AS, Inggris,
Prancis, Jerman, Uni Eropa dan NATO tidak menghadiri pengarahan
kementerian tentang misil jelajah tersebut.
Selama presentasi rudal, kementerian itu mengungkapkan spesifikasinya yang telah menyebabkan keprihatinan besar di AS. Washington mengklaim bahwa Moskow menguji telah 9M729 dalam rentang jangkauan yang melanggar perjanjian INF.
Misil itu memiliki jarak tembak minimum 50 km, sama dengan pendahulunya 9М728. Sedangkan jarak tembak maksimum 480 km atau lebih pendek 10 km dari 9М728. Dengan rincian itu, Moskow menegaskan bahwa misil 9M729 tidak melanggar Perjanjian INF.
"Jarak dikonfirmasi selama latihan staf dan komando strategis (pada 2017)," kata kepala artileri Rusia, Mikhail Matveevsky, yang dikutip Sputnik, Rabu (23/1/2019) malam.
Matveevsky menambahkan, mesin rudal, tangki bahan bakar, dan booster dari senjata itu tetap tidak berubah. Sedangkan hulu ledak dan sistem panduannya telah ditingkatkan.
Modifikasi hulu ledak menyebabkan peningkatan beratnya dan dengan demikian terjadi penurunan jangkauan rudal hingga 10 kilometer.
Selama presentasi rudal, kementerian itu mengungkapkan spesifikasinya yang telah menyebabkan keprihatinan besar di AS. Washington mengklaim bahwa Moskow menguji telah 9M729 dalam rentang jangkauan yang melanggar perjanjian INF.
Misil itu memiliki jarak tembak minimum 50 km, sama dengan pendahulunya 9М728. Sedangkan jarak tembak maksimum 480 km atau lebih pendek 10 km dari 9М728. Dengan rincian itu, Moskow menegaskan bahwa misil 9M729 tidak melanggar Perjanjian INF.
"Jarak dikonfirmasi selama latihan staf dan komando strategis (pada 2017)," kata kepala artileri Rusia, Mikhail Matveevsky, yang dikutip Sputnik, Rabu (23/1/2019) malam.
Matveevsky menambahkan, mesin rudal, tangki bahan bakar, dan booster dari senjata itu tetap tidak berubah. Sedangkan hulu ledak dan sistem panduannya telah ditingkatkan.
Modifikasi hulu ledak menyebabkan peningkatan beratnya dan dengan demikian terjadi penurunan jangkauan rudal hingga 10 kilometer.
Kementerian
itu juga menunjukkan peluncur Iskander-M, yang oleh nato dinamai SS-26
Stone. Peluncur ini telah dimodifikasi untuk meluncurkan 4 rudal 9M729,
bukan dua 9М728 seperti dalam modifikasi sebelumnya.
Militer Rusia terpaksa meningkatkan platform peluncur Iskander-M karena 9M729 yang menjadi 53 sentimeter lebih panjang dari pendahulunya.
Washington telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF 1987 pada 2 Februari 2019. Menurut Washington Moskow telah gagal memberikan bukti bahwa mereka menghentikan pelanggaran tersebut.
Militer Rusia terpaksa meningkatkan platform peluncur Iskander-M karena 9M729 yang menjadi 53 sentimeter lebih panjang dari pendahulunya.
Washington telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF 1987 pada 2 Februari 2019. Menurut Washington Moskow telah gagal memberikan bukti bahwa mereka menghentikan pelanggaran tersebut.
Credit sindonews.com