Ketegangan di Afghanistan meningkat, protes di bagian utara jadi kerusuhan

Seorang pria menangis di samping seorang anak perempuan terluka di sebuah rumah sakit setelah serangan bunuh diri di Kabul, Afganistan, Minggu (22/4/2018). (REUTERS/Mohammad Ismail)

Mazar-i-Sharif, Afghanistan (CB) - Satu orang tewas dan sembilan orang lagi cedera di Provinsi Faryab, Afghanistan Utara, Rabu, selama protes yang mempertegas ketegangan antara pemimpin regional tangguh dan Presiden Ashraf Ghani sebelum pemilihan umum pada Oktober.

Ratusan demonstran berkumpul di Maiman, Ibu Kota Provinsi Faryab di Afghanistan Utara, untuk menuntut pembebasan komandan militer kenamaan yang dekat dengan Jenderal Abdul Rashid Dostum, Wakil Presiden dari Suku Uzbek yang kini hidup di pengasingan di Turki.

Komandan itu, Kepala Polisi Wilayah Nizamuddin Qaisari, ditangkap setelah pertengkaran rusuh selama satu pertemuan dengan pemimpin pasukan keamanan pemerintah pada Senin, sehingga menyulut protes marah dari pendukung Dostum.

Pertengkaran tersebut telah menyoroti keamanan yang rapuh di Faryab, tempat petempur IS telah memperposisi, dan memerangi komandan milisi yang memiliki afiliasi longgar dengan pemerintah.

Dostum, yang hidup di pengasingan di Turki setelah tuduhan bahwa ia memerintahkan penentang politik disiksa dan diserang secara seksual, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pembebasan Qaisari dan memperingatkan provinsi itu, yang berada di perbatasan dengan Turkemistan, dapat terjerumus ke dalam kerusuhan.

Protes tersebut berubah jadi kerusuhan ketika pemrotes berusaha memaksa masuk ke kompleks gubernur dan pasukan keamanan melepaskan tembakan ke udara untuk menghentikan mereka, kata Juru Bicara Polisi Provinsi Karim Yourish.

Tapi Kepala Dewan Provinsi Mohammad Tahir Rahmani mengatakan satu orang tewas dan delapan orang lagi cedera dalam penembakan itu, yang kemudian membuat kerumunan massa menerobos ke dalam kompleks.

"Kami berusaha mengendalikan pemrotes dan melakukan protes damai, tapi sayangnya itu berubah jadi kerusuhan setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan," kata Rahmani, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Ia menambahkan seorang anggota Dewan Provinsi termasuk di antara orang yang cedera.

Kerusuhan tersebut menggaris-bawahi peran penting yang dimainkan Dostum dalam politik meskipun kemarahan internasional yang membuat ia meninggalkan Afghanistan tahun lalu.

Sejak ia hidup di pengasingan, telah beredar laporan rutin bahwa ia akan kembali ke Afghanistan, tempat ia mengomandani kelompok yang setia di kalangan Suku Uzbek --yang merupakan minoritas penting di bagian utara negeri itu.

Sementara pemilihan anggota Parlemen dijadwalkan berlangsung pada Oktober dan pemilihan presiden pada awal tahun depan, ketegangan telah meningkat antara para pemimpin regional yang tangguh, seperti Dostum, dan Pemerintah Presiden Ghani, yang didukung Barat, di Kabul.

Pekan ini, Atta Mohammad Noor, mantan gubernur Provinsi Balkh yang mundur pada Maret, setelah sengketa berbulan-bulan dengan pemerintah sentral, mengumumkan gerakan baru oposisi yang diberi nama Koalisi Nasional Agung Afghanitan.

Noor, pemimpin satu partai yang kebanyakan didukung Suku Tajik, memiliki hubungan dengan Dostum dan Mohammad Mohaqiq --seorang tetua etnik minoritas Hazara. Ia telah berkeras bahwa koalisi itu akan terlibat dalam mengawasi pemilihan umum.

Ketegangan politik adalah pengalihan buat pemerintah sentral saat pemerintah memerangi gerilyawan Taliban dan ancaman yang meningkat dari ISIS.

Credit  antaranews.com

Pasukan Filipina rebut kota sesudah bentrok dengan pegaris keras

Dokumentasi warga berjalan di antara reruntuhan rumah mereka saat diizinkan untuk kembali pertama kali sejak terjadinya pertempuran antara pasukan pemerintah dengan kelompok bersenjata pendukung ISIS pada Mei 2017 di kota Marawi, Filipina, Kamis (19/4/2018). (REUTERS/Erik De Castro)

Manila (CB) - Tentara Filipina didukung kendaraan lapis baja merebut kembali kota selatan, yang dikuasai 12 jam pegaris keras, dengan empat pemberontak tewas dalam bentrokan perkotaan, kata tentara Filipina, Rabu.

Bentrokan itu menyusul peringatan Presiden Rodrigo Duterte bahwa sisa kelompok keras pendukung ISIS melakukan pembibitan dan masih merencanakan serangan terhadap beberapa kota selatan untuk mendirikan negara merdeka dan terpisah.

Tentara mengejar pegaris keras Pejuang Kebebasan Islam Bangsa Moro (BIFF), yang lari ke perbukitan sesudah mencoba menguasai kota rawa, kata pernyataan Letnan Kolonel Harold Cabunoc, komandan batalion tentara.

Tentara akan terus "mengganggu rencana BIFF menabur teror di masyarakat" di daerah bergolak selatan itu, kata Cabunoc.

Belum ada tangapan dari kelompok garis keras itu.

Ratusan warga tetap tinggal di daerah perlindungan dan tidak diizinkan pulang sesudah pasukan membersihkan peledak rakitan dan ranjau lain di Datu Paglas itu.

Cabunoc menyatakan empat pegaris keras tewas dan dua lagi luka. Satu tentara dan seorang milisi setempat juga terluka.

Tentara menyatakan serangan Datu Paglas bisa jadi adalah ujian, karena daerah itu dekat dengan pangkalan pegaris keras di daerah rawa tersebut.

Sejak Maret, tentara mengalihkan gerakan tempurnya dari Marawi, kota tepi danau di Mindanao, yang dilanda perang lima bulan pada tahun lalu, ke rawa di pulau itu, tempat pegaris keras pendukung ISIS bergiat.

Lebih dari 40 petempur BIFF tewas dalam empat bulan belakangan pasukan dalam serangan udara dan darat tentara, yang digambarkan sebagai langkah pencegahan untuk menggagalkan serangan pegaris keras terhadap perkotaan.

Credit  antaranews.com

Najib Razak Bebas dengan Jaminan 1 Juta Ringgit

Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak.

Foto: REUTERS/Edgar Su

Najib Razak ditangkap di rumahnya pada Selasa (3/7) sore

CB, KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak dibebaskan setelah mendapat jaminan dari dua anaknya, yang membayar sebagian dari jaminan 1 juta ringgit, yang ditetapkan Mahkamah Tinggi Kualalumpur, pada Rabu (4/7). Jaminan tersebut dibayarkan oleh Mohd Norashman Najib dan Nooryana Najwa Najib di bank dalam gugus mahkamah Kualalumpur itu.

Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memastikan jaminan 1 juta ringgit dikenakan kepada Najib Razak dengan dua penjamin serta mereka perlu menyerahkan paspor diplomatik dan paspor umum. Jaminan tersebut dibayar secara angsuran pada Rabu (4/7) dan Senin (9/7) depan.

Najib Razak meninggalkan pekarangan mahkamah di Jalan Duta Kualalumpur itu dengan kendaraan Toyota Vellfire putih pada pukul 15.30. Dia menyatakan tidak bersalah atas tiga tuduhan penyalahgunaan uang dan korupsi uang berjumlah 42 juta ringgit terkait perusahaan SRC International Sdn Bhd.

"Jika ini harga yang saya terpaksa bayar karena 42 tahun mengabdi untuk rakyat dan negara, saya akan rela," kata Najib Razak kepada media.

Najib mengatakan dakwaan itu, yang dihadapinya pada Rabu, adalah kehendak pemerintah baru.

Credit  republika.co.id

Empat Dakwaan Korupsi, Eks-PM Najib Sebut Diri Tak Bersalah

Eks-PM Malaysia Najib Razak tiba di Pengadilan Kuala Lumpur, Rabu (4/7). (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan dirinya tidak bersalah atas empat tuduhan korupsi yang diajukan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Rabu (3/7).

Pengadilan atas tuduhan korupsi Najib digelar hanya beberapa pekan setelah kekalahan koalisi Barisan Nasional dalam pemilihan umum Malaysia. Tuduhan korupsi atas skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dana investasi yang didirikan Najib disebut-sebut membawa andil besar dalam kekalahan Barisan Nasional dan partai Najib, United Malays National Organization (UMNO).

Pria yang akan berulang tahun ke-65 pada 23 Juli mendatang tersebut dikenakan tiga dakwaan kriminal melanggar kepercayaan dan satu tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Najib dituduh menggunakan posisinya untuk menerima gratifikasi terkait dana total 84 juta ringgit (Rp298 miliar) dari SRC International, unit yang pernah berada di bawah 1MDB.



Dilansir Channel News Asia, Najib menyatakan diri tidak bersalah setelah pembacaan dakwaan. Tiap dakwaan membawa ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Pada dakwaan pertama, Najib dituduh melakukan pelanggaran kejahatan kepercayaan melibatkan dana 27 juta ringgit (Rp95 miliar) saat masih menjabat sebagai perdana menteri, merangkap menteri keuangan Malaysia dan penasihat SRC International.

Tuduhan kedua, Najib didakwa melakukan tindakan kriminal melanggar kepercayaan atas dana SRC International senilai lima juta ringgit (Rp17,7 miliar) saat dia masih menjabat sebagai perdana menteri dan menteri keuangan Malaysia. Pelanggaran itu dilakukan di AmIslamic Bank antara 24 Desember dan 29 Desember 2014.

Dakwaan ketiga, Najib dituduh melakukan tindakan kriminal melanggar kepercayaan melibatkan 10 juta ringgit (Rp35,5 miliar), antara 10 Februari dan 2 Maret 2015 di tempat yang sama.

Pada dakwaan keempat, Najib dituduh menggunakan jabatannya sebagai perdana menteri dan menteri keuangan Malaysia untuk melakukan penyuapan sebesar 42 juta ringgit (Rp149 miliar). Pelanggaran tersebut dilakukan saat Najib terlibat dalam keputusan atas nama pemerintah untuk memberikan jaminan pinjaman dari Dana Pensiun ke SRC Internasional sebesar empat miliar ringgit (Rp14,2 triliun).

Menurut Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, Najib melakukan pelanggaran tersebut di Kantor Perdana Menteri, Putrajaya pada rentang waktu 17 Agustus 2011 hingga 8 Februari 2012.

Jika terbukti bersalah, Najib terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara, serta denda minimal setara dengan nilai suap.


Najib ditangkap di rumahnya oleh gugus tugas khusus yang menyelidiki skandal 1MDB, Selasa (3/7).

Saat dakwaan terhadapnya dibacakan, Najib hanya mengangguk menunjukkan dia memahami tuduhan-tuduhan tersebut.

Pekan lalu, polisi menyita tas mewah, perhiasan, uang tunai dan barang-barang senilai US$225 juta.

Barang-barang itu disita sebagai bagian dari penyelidikan skandal korupsi 1MDB.


Juru bicara Najib menggambarkan penangkapan 'bermotif politik' dan akibat 'pembalasan politik' pemerintah Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang terpilih dalam pemilu Mei lalu.

"Najib akan menentang tuduhan dan membersihkan namanya di pengadilan," kata juru bicara eks-PM Malaysia Najib Razak dalam sebuah pernyataan seperti dilansir CNN.





Credit  cnnindonesia.com

Gandeng Raytheon, Amerika Serikat Kembangkan Senjata Laser

Raytheon mengembangkan senjata laser untuk Marinir AS yang dipasang pada kendaraan darat taktis, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi.[www.raytheon.com]

CB, Jakarta - Raytheon, produsen senjata asal Amerika Serikat, sedang mengembangkan sebuah rancangan awal sistem persenjataan laser kelas 100 kiloWatt untuk integrasi kendaraan taktis kelas menengah. Ini adalah kontrak program Demonstrasi Energi Taktis Bertenaga Energi Tinggi (HELTVD) Amerika Serikat senilai US$ 10 juta atau Rp 144 miliar.
HELTVD, adalah program sains dan teknologi Angkatan Darat AS, bagian dari inisiatif Indirect Fire Protection Capability Increment 2 Angkatan Darat.
"Keunggulan dari sistem ini adalah sistem ini mandiri," kata Roy Azevedo, wakil presiden Intelijen, Pengintaian dan Sistem Pengawasan di unit bisnis Space and Airborne Systems milik Raytheon, seperti dilaporkan Bussines Insider, 3 Juli 2018.
"Sensor penargetan multi-spektral, serat laser gabungan, daya dan sub-sistem termal dimasukkan dalam satu paket. Sistem ini dirancang untuk melumpuhkan roket, artileri atau tembakan mortir, atau drone kecil," tambah Roy Azevedo.

US Army Tactical High Energy Laser (THEL).[www.ausairpower.net]
Setelah dua program HELTVD rampung, salah satu pemasok akan diberikan proyek pengembangan sistem dan kontrak demonstrasi oleh Angkatan Darat untuk membangun dan mengintegrasikan sistem senjata pada Kendaraan taktis kelas menengah. Keputusan kontrak Sistem, Pengembangan dan Demonstrasi, bernilai hampir US$ 130 juta atau Rp 1,8 triliun dan diperkirakan dimulai pada awal 2019.
Dilansir dari situs resmi Raytheon, senjata laser adalah senjata tanpa peluru, dan meriam tanpa selongsong untuk senjata masa depan.
Senjata laser mmengubah kemampuan militer mempertahankan diri dari serangan tanpa harus membuat, mengangkut atau menyimpan amunisi. Operasional senjata laser murah dan amunisi tidak pernah habis selama ada daya listrik.
“Kami berada di titik puncak, dan kami tidak main-main soal ini, kami memperoleh ini dari aspirasi, dari model laboratorium, untuk sesuatu yang dapat kami gunakan di lapangan,” kata Rick Hunt, wakil presiden untuk Operasi Angkatan Laut di Raytheon.
Raytheon, yang membangun laser pertama sejak 1960, mempelopori pengembangan laser untuk Marinir Amerika Serikat untuk dipasang di kendaraan taktis. Pada 2010, senjata laser sukses menembak empat drone sasaran di langit. Raytheon adalah salah satu dari beberapa kontraktor pertahanan yang dipilih oleh Office of Naval Research untuk mengembangkan senjata laser bertenaga tinggi yang mampu menghantam target yang bergerak cepat.
Raytheon telah memproduksi lebih dari 50.000 senjata laser militer berkekuatan rendah, termasuk peralatan penglihatan dan pembidik, dan saat ini membuat beragam amunisi berpandu laser, termasuk peluru artileri, bom dan roket.

Credit  tempo.co

Jepang pilih sistem pertahanan peluru kendali Aegis Ashore buatan Lockheed Martin

undefined. Aegis Ashore adalah varian darat dari Sistem Persenjataan Aegis yang dioperasikan Angkatan Laut America Serikat di kapal perang mereka, dan menjadi pokok dari Fase II dan Fase III sistem Pendekatan Adaptif Fase Eropa. Sistem Aegis Ashore ini menggabungkan komponen-komponen Sistem Persenjataan Aegis yang ada di kapal perang, meliputi pusat kendal, sistem radar AN/SPY-1, Sistem Peluncur Peluru Kendali Vertical Mark 41, dan Peluru Kendali Pencegat Standar-3 (SM-3). Aegis Ashore dimaksudkan sebagai penangkal sistem pertahanan tingkat menengah dan pleura kendali jarak menengah. Dua situs kompleks Aegis Ashore pertama yang direncanakan dibangun ada di Deveselu, Romania dan Redzikowo, Polandia. Sedangkan radar X-band AN/TPY-2 di Turki mampu memberi kinerja penjejakan peluru kendali lawan yang diluncurkan dari Timur Tengah secara lebih akurat dan mumpuni. (lockheedmartin.com)

... membeli dua peluncur Aegis Ashore untuk dikerahkan pada 2023 dalam upaya peningkatan pertahanannya terhadap persenjataan Korea Utara dan China...

Tokyo (CB) - Jepang memilih sistem pertahanan titik aktif radar canggih Aegis Ashore buatan Lockheed Martin Corp sebagai pranata pertahanan peluru kendali bernilai miliaran dolar, kata pejabat Kementerian Pertahanan Jepang.

Jepang berencana membeli dua peluncur Aegis Ashore untuk dikerahkan pada 2023 dalam upaya peningkatan pertahanannya terhadap persenjataan Korea Utara dan China. Pembelian itu juga bisa membantu meredakan gejolak perdagangan dengan Washington.

Reuters, pekan lalu, melaporkan, calon untuk pranata sistem pertahanan aktif radar itu adalah SPY-6 dari Raytheon Co dan Long Range Discrimination Radar (LRDR) versi Lockheed Martin.

Dengan keputusan itu, berarti Jepang dapat menambahkan pembelian ke proposal anggaran pertahanan, yang dijadwalkan disiarkan pada Agustus.

Dua situs penempatan Aegis Ashore, kemungkinan menelan biaya setidak-tidaknya dua kali lipat dari perkiraan awal, yaitu Rp28,2 triliun, kata sumber yang enggan disebutkan identitasnya.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak Tokyo untuk membeli lebih banyak peralatan militer Amerika Serikat dan barang-barang lain untuk membantu menyeimbangkan defisit perdagangan dengan Jepang.

Surplus perdagangan tahun per tahun antara Jepang dan Amerika Serikat pada Mei turun 17,3 persen menjadi Rp43 triliun, menjadi tingkat terendah sejak Januari 2013 ketika Jepang meningkatkan impor batu bara dan pesawat Amerika Serikat.

Proposal anggaran terbaru Jepang datang di tengah berkurangnya ketegangan regional setelah KTT 12 Juni di Singapura antara Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.

Pada pertemuan itu, Kim mengulang kembali janji untuk bekerja menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea, meskipun tidak memiliki senjata nuklir yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah lagi yang selama ini dicari Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Trump setuju untuk menghentikan latihan bersama dengan militer Korea Selatan selama negosiasi denuklirisasi dengan Pyongyang.

Perencana militer Jepang masih melihat Korea Utara sebagai bahaya. Mereka juga melihat kekuatan militer China yang semakin besar sebagai ancaman jangka panjang.

"Korea Utara perlu menunjukkan bahwa mereka sedang membuat langkah-langkah konkret untuk meninggalkan program nuklir dan rudalnya, dan mereka belum melakukannya," kata Menteri Pertahanan Jepang, Onondera, pada sebuah konferensi pers, Selasa.

Dia mengatakan belum ada keputusan yang dicapai pada pranata radar untuk Aegis Ashore.

Pejabat pertahanan Jepang mengatakan bahwa Aegis Ashore dari Lockheed Martin telah dipilih karena kemampuan pencariannya dan biaya siklus operasionalnya lebih rendah dari pranata buatan Raytheon.

Pejabat di Lockheed Martin dan Raytheon mengatakan belum diberitahu secara resmi tentang hasil penawaran radar tersebut.

Credit  antaranews.com

Jepang Temukan Tiga Kapal Selam Era PD II Utuh di Dasar Laut

Ilustrasi. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jeffrey Jay Price/Released

Jakarta, CB -- Tiga kapal selam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, termasuk kapal selam yang diberikan oleh Nazi Jerman, ditemukan dengan kondisi utuh di dasar laut Jepang, dekat dengan Kyoto, kata para peneliti Selasa (3/7).

Para peneliti telah mengidentifikasi nama-nama kapal selam yang ditenggelamkan oleh pasukan yang dipimpin AS selama Perang Dunia II pada 1946.

"Kapal selam RO-68 buatan 1924, I-121 buatan 1927, dan U-boat yang diberikan Jerman kepada Jepang pada 1943 terbaring di dasar laut sedalam 90 meter Teluk Wakasa," kata Tamaki Ura, professor Institut Teknologi Kyushu anggota dari tim peneliti seperti dilansir kantor berita Kyodo.






Tim mulai mencari di daerah sejak Juni dengan menggunakan sonar dari kapal selam tak berawak untuk mencari bangkai kapal selam tersebut.

Ketiga bangkai kapal selam tersebut sebagian besar masih utuh sehingga mempermudah para peneliti untuk mengidentifikasi.



Credit  cnnindonesia.com

Balas Kritik Trump, Jerman Anggarkan Belanja Militer Rp 67 T

Senapan serbu tentara Jerman, G36 terkenal sebagai salah satu senapan serbu terbaik di dunia. Didesain oleh biro Heckler and Koch, dengan besaran kaliber 5.56x45mm. Bundeswehr menggunakan senjata ini sejak tahun 1995, Amerika pun sangat tertarik dengan senjata satu ini, namun Jerman tidak mengizinkan senapan ini untuk diekspor karena teknologi yang sangat dirahasiakan. politi.co

CB, Jakarta - Rancangan anggaran federal Jerman menunjukkan peningkatan miliaran dolar AS dalam pembelanjaan pertahanan untuk 2019. Selama beberapa tahun terakhir, militer Jerman telah berjuang untuk mengatasi kekurangan di persenjataan mereka serta tekanan dari sekutu NATO-nya, yang mengkritik Jerman karena melanggar janji pada untuk memenuhi target anggaran militer.
Anggaran federal Jerman 2019 yang diusulkan, seperti dilaporkan Sputniknews, 3 Juli 2018, yang akan diajukan oleh Menteri Keuangan Olaf Scholz dari partai Sosial Demokrat (SPD), dilaporkan sebesar US$ 51,2 miliar atau Rp 736 triliun yang sebagian dikucurkan untuk militer.

Surat kabar bisnis Jerman, Handelsblat, dan Badan Pers Jerman (DPA) melaporkan dana sebesar US$ 4,7 miliar atau Rp 67,5 triliun, namun dana ini bukan hanya sekadar belanja untuk keperluan militer Jerman pada 2018, tetapi juga melebihi dari rencana anggaran yang diusulkan sebelumnya untuk 2019, yakni sebesar US$ 785 juta atau Rp 11,2 triliun.Terlepas dari deretan migrasi yang lebih ketat dan kontrol perbatasan antara Kanselir Angela Merkel dan Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer, yang mempengaruhi koalisi Jerman yang berkuasa antara partai CDU dan CSU, Scholz ingin mengadakan sesi khusus pemerintah mengenai anggaran 2019 sebelum liburan musim panas. Parlemen Jerman akan merevisi dan mengesahkan draf sebelum musim gugur.

Pasukan Bundeswehr berdiri di dekat kendaraan lapis baja Marder, terlihat seorang pasukan Jerman memelihara jenggot tebal. Zagan, Polandia, 18 Juni 2015. Sean Gallup/Getty Images
Menurut surat kabar Jerman, Frankfurter Allgemeine Zeitung, karena perkiraan pajak terbaru memprediksi pendapatan pemerintah jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan, Scholz menjanjikan lebih banyak uang kepada militer, yang harus tunduk pada tekanan dari Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen, anggota dari Persatuan Demokrat Kristen Angela Merkel.

Masalah pembelanjaan pertahanan ini telah menjadi salah satu sumber utama perselisihan antara SPD dan CDU/CSU Merkel, yang membentuk pemerintahan koalisi besar di Jerman. Proposal anggaran militer yang sebelumnya sangat rendah ditentang oleh von der Leyen. Dia mengkritik besaran dana karena tidak mencukupi untuk pembiayaan angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr.
Sejumlah tank Leopard milik Angkatan Darat Jerman menyeberangi sungai Neris saat mengikuti latihan Iron Wolf 2017 di Stasenai, Lituania, 20 Juni 2017. REUTERS/Ints Kalnins
Sementara Jerman sendiri dijadwalkan mengambil alih komando pasukan penanggulangan krisis NATO pada 2019, namun militernya menghadapi kekurangan pasokan militer. Daftar kekurangan juga termasuk keterbatasan pesawat tempur untuk beroperasi pada malam hari, pilot dalam Luftwaffe dan hanya empat dari 128 Eurofighter Typhoon yang siap terbang misi tempur.
"Kurang dari setengah dari 224 tank Leopard 2 siap untuk dioperasikan dan hanya lima dari 13 frigate Angkatan Laut yang layak berlayar," menurut Kementerian Pertahanan Jerman dalam Laporan Kesiapan Operasional Sistem Weapon Primer Bundeswehr 2017.

Berlin juga mendapat tekanan dari Presiden AS Donald Trump, serta beberapa anggota NATO lainnya yang mengkritik Jerman mengucurkan anggaran kurang dari 2 persen dari kebutuhan PDB, yang disepakati anggota NATO pada 2014. Donald Trump berulang kali mengkritik negara-negara NATO lain karena tidak memenuhi komitmen mereka pada pembelanjaan pertahanan.Dilansir Xinhua, diperkirakan bahwa delapan sekutu NATO akan mencapai patokan dua persen pada akhir tahun ini, dan 15 anggotanya sedang berupaya untuk menganggarkan dua persen dari PDB-nya pada 2024.
Menteri Pertahanan Jerman memperkirakan pada Mei bahwa anggaran militer Jerman hanya akan tumbuh secara bertahap sebesar 1,24 persen dari PDB menjadi 1,3 persen pada 2019 dan 1,5 persen pada 2025. Sementara Perancis mendekati target dua persen, dengan 1,8 persen pada 2017, dan Spanyol pada 0,92 persen tahun lalu.

Credit  tempo.co

Gedung Putih Tegaskan AS Tak Akui Crimea Bagian dari Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) saat bertemu Presiden AS Donald Trump di Hamburg. Keduanya akan bertemu lagi di Helsinki. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) tak akui referendum kemerdekaan Crimea dari Ukraina pada 2014. Washington juga tak akui Crimea bagian dari Rusia melalui proses aneksasi.

Sanders mengatakan Amerika Serikat memilih "setuju untuk tidak setuju" dengan Rusia terkait status Crimea.

"Kami tidak mengakui upaya Rusia untuk menganeksasi Crimea," kata Sanders dalam briefing dengan wartawan, hari Senin.

"Kami setuju untuk tidak setuju dengan Rusia di depan itu dan sanksi Crimea kami terhadap Rusia akan tetap berlaku sampai Rusia mengembalikan semenanjung itu ke Ukraina," ujar Sanders, dikutip dari The Hill, Selasa (3/7/2018).


Komentar Sanders muncul menjelang pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijadwalkan berlangsung 16 Juli di Helsinki, Finlandia.

Gedung Putih mengabaikan kekhawatiran bahwa Trump akan mengakui status Crimea sebagai bagian dari Rusia ketika bertemu Putin.

Sehari sebelum pernyataan Sanders muncul, Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton mengeluarkan komentar yang sama samar ketika ditanya apakah pemerintah Trump akan mengakui Crimea bagian dari Rusia. "Baiklah, kita lihat saja," ujar Bolton yang memicu banyak penafsiran.

Bolton menggarisbawahi bahwa penerimaan perubahan perbatasan dengan kekuatan militer bukan posisi AS.

Sebelumnya pada hari Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengesampingkan kemungkinan negosiasi Crimea dalam pertemuan Trump dan Putin.

"Status semenanjung (Crimea) tidak bisa dan tidak akan ada dalam agenda karena ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rusia," katanya. 

Credit  sindonews.com

Jelang KTT Donald Trump - Vladimir Putin, NATO di Ambang Krisis

Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, akan bertemu pada 16 Juli di Helsinki, Finlandia, yang dikenal sebagai tempat dengan diplomasi Perang Dinginnya.
Kremlin dan Gedung Putih secara bersamaan mengumumkan tempat dan tanggal sehari setelah mencapai kesepakatan untuk mempertemukan kedua pemimpin setelah kunjungan ke Moskow oleh penasihat keamanan nasional AS, John Bolton.

Dilaporkan Reuters, 3 Juli 2018, Donald Trump akan bertemu Putin setelah menghadiri KTT NATO 11-12 Juli di Belgia. Tanggal tersebut akan memberi Putin kesempatan untuk menghadiri upacara penutupan Piala Dunia 2018 pada 15 Juli yang diselenggarakan oleh Rusia.Kedua pemimpin telah bertemu dua kali sebelumnya di sela-sela pertemuan internasional dan berbicara sedikitnya delapan kali melalui telepon. Mereka juga telah membuat komentar positif satu sama lain. Vladimir Putin bahkan memuji Donald Trump dalam menangani perekonomian AS.
Namun KTT tersebut dapat mengganggu hubungan sekutu AS, seperti Inggris, yang ingin mengucilkan Putin, atau negara-negara seperti Ukraina yang khawatir atas sikap Trump yang terlalu ramah terhadap pemimpin Rusia.
Hal ini juga membuat pandangan buruk di kalangan pengamat yang mempertanyakan komitmen Donald Trump kepada aliansi NATO dan tentang gesekannya dengan sekutu lama seperti Kanada dan Jerman atas kebijakan perdagangan AS.
"Presiden sedang mengincar pertemuan ini untuk kepentingan keamanan nasional dan untuk menentukan apakah Rusia bersedia membuat kemajuan dalam hubungan kami," kata juru bicara Gedung Putih, Lindsay Walters.

Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg lebih optimistis tentang KTT yang mengatakan momen ini sejalan dengan kebijakan NATO yang mengadvokasi dialog dengan Rusia. Sementara pejabat NATO Lainnya kurang optimistis.

"Ada ketidaknyamanan tentang pertemuan ini, sama seperti ada ketidaknyamanan tentang Trump," kata seorang diplomat senior NATO, yang enggan ditulis namanya.“Apa yang akan dia katakan, apa persiapannya, apakah dia sadar akan simbolisme? Penahanan AS terhadap Rusia akan lebih jauh dari yang diinginkan Eropa ... tetapi jika Trump kemudian menyerang pertemanan dengan Putin, itu bisa membuat kita semakin tidak tahu tentang kebijakan AS, ”kata diplomat itu.
Sikap pesimistis pejabat NATO bukan tidak beralasan. Presiden Donald Trump telah menulis surat dengan kata-kata tajam kepada sejumlah pemimpin sekutunya di NATO, termasuk Jerman, Belgia, Norwegia dan Kanada karena Trump menilai mereka terlalu sedikit mengeluarkan anggaran pada pertahanan mereka sendiri dan memperingatkan bahwa Amerika Serikat kehilangan kesabaran dan menyebutnya sebagai kegagalan memenuhi kewajiban keamanan NATO.

Jens Stoltenberg. AP/Jacques Brinon
Dalam surat-suratnya, presiden mengisyaratkan bahwa Donald Trump mengeluh sekutu NATO-nya tidak berbagi beban untuk pertahanan kolektif.
"Seperti yang kita diskusikan selama kunjungan Anda pada April, ada rasa frustrasi di Amerika Serikat bahwa beberapa sekutu tidak melaksanakan kewajiban seperti yang dijanjikan," kata Trump kepada Kanselir Angela Merkel, seperti dilansir dari New York Times.
“Amerika Serikat terus mengucurkan lebih banyak sumber daya untuk pertahanan Eropa ketika ekonomi Eropa, termasuk Jerman, berjalan dengan baik dan tantangan keamanan berlimpah. Ini tidak lagi bisa bertahan untuk kita," tambah Trump.

Keluhan presiden adalah bahwa banyak sekutu NATO tidak memenuhi komitmen yang mereka buat pada pertemuan puncak Wales mereka pada tahun 2014 untuk menghabiskan 2 persen dari produk domestik bruto mereka pada pertahanan nasional. Presiden Amerika telah lama mengeluh tentang kurangnya pembagian beban oleh negara-negara anggota NATO, tetapi Trump maklum dan mengklaim bahwa beberapa sekutu terdekat Amerika Serikat pada dasarnya adalah negara yang gagal membayar utang kepada organisasi.Pemerintahan Donlad Trump dilaporkan telah meninjau penarikan pasukan Amerika dari Jerman, setelah Trump menyatakan terkejut bahwa 35.000 tentara yang bertugas aktif ditempatkan di sana dan mengeluh bahwa negara-negara NATO tidak memberikan kontribusi yang cukup kepada aliansi tersebut.

NATO telah menempatkan 4.500 tentaranya beserta mesin perangya di Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia, yang merupakan tetangga Kaliningrad. Moskow menyebut bahwa penumpukan pasukan NATO pimpinan Amerika Serikat di empat negara itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasionalnya. sputniknews.com

Dalam surat-suratnya kepada para pemimpin negara-negara lain, termasuk Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg dan Perdana Menteri Belgia, Charles Michel, Trump mengatakan dia memahami tekanan politik domestik untuk meningkatkan pengeluaran militer, yang mencatat bahwa ia telah mengeluarkan modal politik yang cukup besar untuk meningkatkan belanja militernya.

"Namun, akan menjadi semakin sulit untuk membenarkan kepada warga Amerika mengapa beberapa negara tidak berbagi beban keamanan kolektif NATO sementara tentara Amerika terus mengorbankan hidup mereka di luar negeri atau pulang dengan luka serius," tulis Trump kepada Merkel.Trump telah lama mengeluhkan aliansi dan berulang kali mengatakan Amerika Serikat diperlakukan dengan buruk oleh anggota-anggota mitra organisasinya, entah itu di WTO atau NATO. Namun kepada sekutu NATO, Donald Trump memperingatkan konsekuensinya jika permintaannya tidak dilaksanakan seperti yang telah dilakukannya dalam perang dagang. Sementara Jim Mattis, menteri pertahanan Amerika Serikat, bulan lalu berpesan kepada Gavin Williamson, menteri pertahanan Inggris, yang mengatakan dia khawatir kekuatan militer Inggris beresiko melemah jika tidak meningkatkan pengeluaran militernya, dan memperingatkan bahwa Prancis akan seperti Inggris jika tidak mengucurkan dana lebih banyak untuk pertahanannya untuk menunaikan komitmen di NATO.

Credit  tempo.co

Pemberontak Suriah mulai rundingkan kesepakatan perdamaian dengan Rusia

Dokumentasi Seorang pria terlihat berlari setelah serangan udara di desa terkepung Douma di bagian timur Ghouta di Damaskus, Suriah, Selasa (6/2/2018). (REUTERS/BASSAM KHABIEH)

Amman (CB) - Para perunding dari pihak pemberontak Suriah pada Selasa memulai putaran baru perundingan dengan para pejabat Rusia menyangkut kesepakatan perdamaian di Suriah selatan.

Kesepakatan itu akan mengatur penyerahan persenjataan para pemberontak serta memungkinkan kepolisian militer Rusia memasuki kota-kota yang dikuasai pemberontak, kata juru bicara pemberontak, lapor Reuters.

Juru bicara tersebut, Ibrahim al Jabawi, mengatakan bahwa pihak pemberontak telah membawa ke meja perundingan "tanggapan atas daftar tuntutan Rusia".

Daftar tersebut termasuk penyerahan senjata serta penentuan status para pemberontak dalam kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran.

Tuntutan-tuntutan Rusia, yang diserahkan kepada pihak pemberontak dalam pertemuan di sebuah kota kecil di Suriah selatan pada Sabtu, membuat para pemberontak keluar ruangan. Mereka menganggap daftar itu sebagai penghinaan.

Tim oposisi kemudian dibujuk Jordania untuk kembali ke meja perundingan, kata sumber-sumber diplomatik.

Credit  antaranews.com

PBB Desak Yordania Buka Perbatasan dengan Suriah

Kantor Hak Asasi Manusia PBB dan UNHCR mendesak Yordania untuk membuka perbatasannya bagi warga Suriah yang berusaha melarikan diri dari konflik di wilayah Deraa. Foto/Reuters

NEW YORK - Kantor Hak Asasi Manusia PBB dan lembaga pengungsi UNHCR mendesak Yordania untuk membuka perbatasannya bagi warga Suriah yang berusaha melarikan diri dari konflik yang meningkat di wilayah Deraa.

Yordania diketahui mulai menutup perbatasan dengan Suriah pada pekan lalu. Alasan penutupan perbatasan ini karena Amman menyatakan mereka sudah tidak bisa lagi menampung pengungsi dari Suriah.

PBB dalam sebuah laporan yang dirilis kemarin menyatakan, diperkirakan ada 270 ribu orang telah melarikan diri dari serangan udara dan darat selama dua minggu terakhir dari wilayah Derra.

"Kami menyerukan kepada pemerintah Yordania untuk membuat perbatasannya tetap terbuka dan bagi negara-negara lain di kawasan itu untuk meningkatkan dan menerima warga sipil yang melarikan diri," kata juru bicara Dewan HAM PBB, Liz Throssell, seperti dilansir Reuters pada Selasa (3/7).

Sementara itu, juru bicara UNHCR, Andre Mahecic mengatakan, sekitar 40 ribu warga Suriah telah berkumpul di dekat perbatasan dengan Yordania. Amman sendiri diketahui telah menampung 650 ribu pengungsi Suriah. 

Credit  sindonews.com

Koalisi Saudi Desak Militan Houthi Tinggalkan Hodeidah

Asap muncul dari ledakan di sebuah depot senjata yang diduduki milisi Houthi sehari setelah AS menuduh Iran mempersenjatai milisi Houthi dengan rudal, di Sana'a, Yaman, Jumat (15/12).

Foto: EPA-EFE/YAHYA ARHAB

Pengambilalihan Hodeidah dinilai dapat menghentikan penyelundupan senjata

CB, RIYADH -- Presiden Yaman Abed Rabbo Mansour Hadi meminta Houthi yang didukung Iran untuk menarik diri dan menyerahkan senjata mereka. Tekanan juga semakin meningkat agar militan Houthi segera meninggalkan dan menyerahkan kota pelabuhan Hodeidah ke PBB.


"Orang-orang Yaman tidak bisa lagi mentolerir perang absurd ini," kata Hadi, seperti dilaporkan laman Arab News.

Dia mengatakan upaya Iran untuk memperluas pengaruhnya di Yaman dapat mengancam masa depan negara dan rakyatnya. Hadi mengklaim negaranya menolak sektarianisme dan ide-ide Iran yang disalurkan melalui milisi Houthi.


Dalam konferensi pers di Riyadh, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi Kolonel Turki Al-Maliki membeberkan bukti lebih lanjut tentang keterlibatan Iran dalam memasok senjata kepada Houthi. Dia menampilkan foto-foto perlengkapan militer dengan label Isfahan Optics Industries.


"Ini membuktikan intervensi Iran di wilayah itu, dan ini adalah pengadaan senjata untuk Houthi. Houthi terus mengguncang kehidupan normal warga sipil Yaman di dalam negara mereka sendiri," ujar Al-Maliki.


Menurutnya, Hodeidah merupakan kunci penyelesaian konflik. Pengambilalihan Hodeidah oleh pasukan koalisi dinilai dapat menghentikan penyelundupan senjata dan mempermudah mekanisme bantuan kemanusiaan.


“Kami tahu bagaimana utusan khusus PBB telah bekerja di Yaman sejak ia ditugaskan. Kami mendukungnya untuk memberikan solusi politik," ungkapnya kepada Arab News.


Ia mengatakan, solusi politik adalah solusi terbaik bagi rakyat Yaman. Namun, Houthi tidak memberikan konsesi apa pun untuk berunding dan bernegosiasi dengan pemerintahan Yaman yang sah. Semua upaya yang dilakukan oleh utusan khusus PBB telah ditolak oleh milisi.


“Pemerintah Yaman telah menjelaskan dan membahas posisi mereka. Itu adalah hak mereka untuk mengambil alih tanah Yaman dan hak mereka untuk mendapatkan kembalinya pemerintahan yang sah," jelas Al-Maliki.


Utusan PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, telah tiba di Sanaa yang dikuasai Houthi pada Senin (2/7) untuk melakukan perundingan. Kedatangannya bertujuan untuk membujuk milisi Houthi agar segera mundur dari kota pelabuhan Hodeidah.


Griffiths juga mengunjungi ibu kota Aden di Yaman dan kota Muscat di Oman dalam upayanya untuk menemukan solusi diplomatik terhadap krisis Yaman. Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman telah melancarkan serangan militer bulan lalu untuk mengambil alih Hodeidah dari Houthi.


Mereka dengan cepat merebut bandara kota dan mengusir para militan. Akan tetapi pasukan koalisi harus menghentikan serangan pekan lalu untuk menghindari korban sipil di daerah-daerah permukiman kota.


Mereka juga berencana untuk membuat perundingan perdamaian yang ditengahi PBB agar bisa berjalan lebih mudah. Pelabuhan Hodeidah adalah jalur perairan utama Yaman untuk mengimpor bantuan kemanusiaan.


Namun pelabuhan juga diduga digunakan untuk menyelundupkan pasokan senjata ke Houthi, termasuk komponen rudal yang diluncurkan dari Yaman utara dan ditujukan ke kota-kota di Arab Saudi.

Credit  republika.co.id

Srilanka Bangun Pangkalan AL di Kota yang Dikendalikan Cina

Srilanka

Foto: Dyah Ratna Meta Novia

Pelabuhan Hambantota di Srilanka disewakan selama 99 tahun ke perusahaan Cina

CB, KOLOMBO -- Srilanka akan memindahkan pangkalan angkatan laut (AL) ke sebuah pelabuhan yang dibangun dan dikendalikan oleh Cina. Pemindahan pangkalan AL ini untuk memperkuat keamanan di pelabuhan yang membuat kekuatan-kekuatan asing khawatir Cina dapat menggunakan untuk maksud-maksud militer.

Pangkalan AL Srilanka yang saat ini terletak di distrik turis Galle akan dipindahkan 125 km sebelah timur sepanjang pesisir bagian selatan Sri Lanka ke pelabuhan Hambantota. Pelabuhan laut dalam senilai 1,5 miliar dolar AS ini sepertinya akan memainkan peran utama dalam prakarsa One Belt One Road yang digagas Cina dan disewakan selama 99 tahun kepada China Merchants Port Holdings dengan nilai 1,12 miliar dolar.

Sumber-sumber pemerintah dan diplomatik Srilanka mengatakan kepada Reuters bahwa Amerika Serikat, India dan Jepang telah mengkhawatirkan Cina mungkin menggunakan pelabuhan itu sebagai pangkalan angkatan laut. Pemerintah Srilanka dan kedutaan besar Cina di Kolombo membantah bahwa perjanjian untuk persetujuan pelabuhan mencakup klausul bahwa fasilitas itu tidak dapat digunakan untuk maksud-maksud militer.

"Srilanka sudah memberitahu Cina bahwa pelabuhan Hambantota tak dapat digunakan untuk masksud-maksud miiter," kata kantor Perdana Menteri Ranil Mickremesinghe dalam sebuah pernyataan.

"Karena keamanan pelabuhan akan berada di bawah kendali angkatan Laut Srilanka, tak perlu takut," menurut pernyataan itu.

Menurut juru bicara juru bicara AL Srilanka, Dinesh Bandara, pangkalan AL sudah didirikan di Hambantota dan pekerjaan konstruksi untuk pangkalan itu sedang berlangsung.

Berbicara di Beijing, jubir Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengatakan proyek pelabuhan Hambantota akan membantu Srilanka mencapai tujuannya menjadi pusat logistik di Samudera India, yang baik bagi pengembangan ekonomi negara itu dan kawasan seluruhnya.

Credit  republika.co.id

Situasi Tegang, China Keluarkan Peringatan Perjalanan ke AS

Ilustrasi bendera China. (AFP Photo/Str)

Jakarta, CB -- Kedutaan Besar China di Washington mengeluarkan imbauan keamanan untuk warganya yang bepergian ke Amerika Serikat, di tengah ketegangan perdagangan antara kedua negara.

Kedubes memperingatkan wisatawan China untuk memperhatikan sejumlah masalah, termasuk biaya medis tinggi, ancaman penembakan publik dan perampokan, penggeledahan dan penyitaan bea cukai, penipuan telekomunikasi dan bencana alam.

"Keamanan di Amerika Serikat tak baik. Sejumlah kasus penembakan, perampokan dan pencurian kerap terjadi," kata Kedubes dalam peringatan yang dikutip Reuters pada Selasa (3/7).



"Pelancong di Amerika Serikat harus waspada pada keadaan di sekitar dan individu mencurigakan, dan hindari keluar pada malam hari."

Di samping peringatan tambahan soal risiko bencana alam, imbauan ini serupa dengan yang dikeluarkan Kedubes pada Januari.

Ketegangan meningkat antara kedua negara terkait ancaman tarif.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump siap menjatuhkan tarif senilai $34 miliar untuk barang-barang tambahan dari China pada Jumat, merujuk pada praktik dagang tak adil.

China bersumpah akan membalas dengan seimbang pada produk-produk agrikultur AS dan berbagai barang lain, serta mengambil langkah "kualitatif" jika Trump meningkatkan konflik.

Kementerian Luar Negeri China, ketika ditanya apakah peringatan ini bermotif politik, menyatakan musim panas merupakan waktu di mana banyak warganya bepergian ke Amerika Serikat dan Kedubes berkewajiban untuk memperingatkan.

"Pengingat seperti ini dari Kedubes China di negara terkait, saya rasa ini sepenuhnya soal kewajiban," kata juru bicara Kemlu Lu Kang dalam pertemuan pers rutin.

Peringatan ini tak banyak dibahas di media sosial.

China kerap mengeluarkan peringatan perjalanan untuk warganya di luar negeri, terutama di kawasan terdampak perang.

Namun, sejumlah pemerintah asing berpendapat Beijing menggunakan cara lain, seperti membatasi wisata, untuk mencapai keuntungan politik atau perdagangan, meski pemerintah China selalu menampik.

China melarang seluruh kelompok wisata ke Korea Selatan pada 2017, saat AS memutuskan memasang sistem pertahanan peluru kendali THAAD yang radarnya dikhawatirkan bisa menembus wilayah Negeri Tirai Bambu.





Credit  cnnindonesia.com

Kamboja Harapkan Indonesia Hidupkan 'Jejak Peradaban'

Menteri Pariwisata Kamboja Thong Khon saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng di kantor Kementerian Pariwisata, Phnom Pen, Senin(2/7). (Dok. KBRI Phnom Penh)

Jakarta, CB -- Kamboja mengharapkan kerja sama dan bantuan Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata di negerinya. Salah satunya melalui pendidikan sumber daya manusia (SDM) di sekolah-sekolah pariwisata. Kamboja juga mengharapkan dukungan Indonesia untuk mengaktifkan kegiatan Jejak Peradaban atau Trail of Civilization (ToC). Kegiatan tersebut diinisiasi Pemerintah Indonesia di Candi Borobodur, Yogyakarta pada 2006 dan menghasilkan Borobudur Declaration.

"Kami mengharapkan Indonesia dapat memberikan bantuan terkait proses pengembangan SDM di sektor pariwisata Kamboja, terutama melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah pariwisata di Indonesia," kata Menteri Pariwisata Kamboja Thong Khon saat menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng di kantor Kementerian Pariwisata, Phnom Pen, Senin(2/7).

Menteri Pariwisata Kamboja juga mengucapkan selamat dan menyambut baik penugasan sebagai Dubes RI untuk Kamboja yang baru, serta mengharapkan misi yang akan diemban dapat terlaksana dengan baik serta berkontribusi dalam mendorong hubungan bilateral RI-Kamboja di bidang pariwisata.




Thong Kon juga menyambut baik rencana maskapai penerbangan Indonesia untuk membuka penerbangan langsung (direct flight) ke Kamboja, yang pada tahap selanjutnya diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan bagi kedua negara di sektor pariwisata

Menteri Pariwisata Kamboja juga mengharapkan dukungan Indonesia untuk mengaktifkan kegiatan Jejak Peradaban atau Trail of Civilization (ToC). Kegiatan tersebut diinisiasi Pemerintah Indonesia di Candi Borobodur, Yogyakarta pada 2006 dan menghasilkan Borobudur Declaration.

Selain Indonesia dan Kamboja, negara-negara yang ikut dalam penelusuran jejak agama dan peninggalan sejarah umat Buddha yang dikemas dalam ToC adalah Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.


Pertemuan Tingkat Menteri terakhir terkait ToC diselenggarakan pada 2010 di Siem Reap, Kamboja.

Selain memperkenalkan diri, Dubes RI juga membahas perkembangan hubungan bilateral RI-Kamboja serta upaya-upaya untuk mengembangkan kerja sama di berbagai bidang Pariwisata.

Dubes Haseng mengapresiasi upaya Kementerian Pariwisata Kamboja yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kamboja.

Foto: REUTERS/Samrang Pring Ishanapura, salah satu Warisan Budaya UNESCO di Kamboja

Indonesia juga mengharapkan dukungan untuk menyelenggarakan kegiatan bersama dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia - Kamboja.

Dubes Haseng mendorong kerja sama untuk mempromosikan paket bersama antar biro wisata di kedua negara, terutama untuk pariwisata keagamaan.

Mantan Dubes RI untuk Nigeria itu juga juga mengharapkan dukungan Kementerian Pariwisata bagi penyelenggaraan Indonesian Trade and Tourism Promotion 2018 yang akan diselenggarakan pada 28-30 September 2018 di Phnom Penh.

Kedua pihak juga sepakat untuk memperbaharui Kesepakatan Kerja sama tentang Pariwisata yang pernah ditandatangani kedua negara pada tahun 1999.

Industri pariwisata di Kamboja berkontribusi sekitar 30 persen dari GDP Kamboja, serta menyerap jumlah tenaga kerja sekitar 650 ribu orang.

Menurut laporan Kementerian Pariwisata Kamboja, selama tahun 2017, jumlah wisatawan inbound yang berkunjung ke Kamboja sebanyak 5.6 juta wisatawan dengan total penerimaan negara sebesar US$3,63 miliar (meningkat 12.3% dibanding tahun 2016).

Dengan tren pertumbuhan sektor pariwisata yang terus meningkat, Pemerintah Kamboja optimis mencapai 7 juta wisman 2020. Sementara itu, outbound turis Kamboja pada 2017 tercatat sejumlah 1.752.269 atau meningkat 22,2% dibandingkan sebelumnya.





Credit  cnnindonesia.com

Ke Jakarta, Menlu Belanda Bahas Situasi HAM di Papua

Situasi HAM di Papua menjadi salah satu topik pembahasan Menlu Belanda Stef Blok saat bertemu Menlu RI Retno Marsudi di Jakarta, Selasa (3/7). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Masalah hak asasi manusia (HAM) termasuk situasi di Papua menjadi salah satu topik yang dibahas Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok bersama Menlu RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (3/7).

"Kami berdua membahas isu HAM termasuk hak perempuan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hingga situasi di Papua. Indonesia-Belanda memiliki DNA hukum yang sama sehingga sering bertukar pengetahuan antar-sesama institusi hukum kita," kata Blok dalam pernyataan pers bersama Retno seusai pertemuan di Gedung Kementerian Luar Negeri RI.

Pada kesempatan itu, Blok juga turut mengungkapkan belasungkawanya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia terkait serangkaian teror yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.




Menlu yang baru diangkat Perdana Menteri Mark Rutte pada 2017 lalu itu menegaskan bahwa Belanda berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama menanggulangi ancaman terorisme global bersama Indonesia.

Sebab, menurutnya, Indonesia dan Belanda sama-sama tengah menghadapi ancaman yang sama seperti gelombang eks simpatisan ISIS yang baru kembali dari Suriah dan Irak, serta potensi kekerasan ekstremisme dari dalam negeri sendiri.

"Baru-baru ini Indonesia diterpa serangkaian teror seperti teror di Surabaya dan beberapa kota lain. Saya ingin menegaskan bahwa Belanda selalu bersama-sama bergandengan dengan Indonesia dalam melawan terorisme internasional," papar Blok.


Dalam pertemuan itu, Belanda dan Indonesia juga menandatangani letter of intent kerja sama keamanan siber.
Retno mengatakan penandatangan dokumen tersebut dilakukan sebagai langkah awal dan bentuk komitmen antara kedua negara untuk berbagi informasi dalam bidang hukum dan kebijakan nasional terkait dengan ranah siber.

"Tantangan terhadap keamanan siber telah berkembang dinamis menjadi lebih kompleks dan bersifat global. Keamanan siber telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha melindungi ekonomi dan keamanan nasional," kata Retno.

Selain keamanan siber, Retno dan Blok turut membahas sejumlah penguatan relasi kedua negara mulai dari kerja sama ekonomi hingga pariwisata.


Retno mengatakan hubungan dagang dan investasi Indonesa-Belanda terus menunjukkan tren positif.  Pada 2017 lalu, masing-masing nilai perdangan dan investasi kedua negara mencapai US$5 miliar dan US$1,49 miliar.

"Hubungan dagang Indonesia-Belanda meningkat 27,30 persen pada 2017. Belanda merupakan mitra dagang kedua terbesar di Eropa bagi Indonesia. Tahun 2018 juga menandai tahun kelima Kemitraan Ekonomi Komperhensif (CEPA) RI-Belanda. Belanda tentunya mitra penting bagi Indonesia," kata Retno.

Dalam bidang kebudayaan, kedua menlu juga sepakat terus mendukung upaya bersama melindungi peninggalan maritim seperti bangkai kapal perang di perairan Indonesia. Belanda dan Indonesia juga sepakat melakukan eksplorasi dan penelitian bersama bangkai kapal perang yang karam di Laut Jawa.




Credit  cnnindonesia.com

Indonesia Desak Dewan HAM PBB Selidiki Kejahatan Israel Terhadap Palestina

Indonesia mendesak Dewan HAM PBB untuk segera menyelidiki pelanggaran HAM Israel di wilayah Palestina melalui percepatan penunjukkan anggota Komisi Penyelidikan. Foto/Istimewa

JENEWA - Indonesia mendesak Dewan HAM PBB untuk segera menyelidiki pelanggaran HAM Israel di wilayah pendudukan Palestina melalui percepatan penunjukkan anggota Komisi Penyelidikan. Hal ini disampaikan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, pada Sidang Dewan HAM di Jenewa.

Dewan HAM PBB, dalam sesi khusus pada tanggal 18 Mei 2018 lalu telah menyepakati pembentukan Komisi Penyelidikan untuk menginvestigasi pelanggaran HAM, khususnya terkait penggunaan kekerasan bersenjata oleh otoritas Israel atas protes damai warga Palestina yang dimulai tanggal 30 Maret 2018.

Aksi kekerasan Israel tersebut telah mengakibatkan tewasnya 132 warga Palestina dan melukai lebih dari 3.000 korban warga Palestina. Hingga saat ini, Dewan HAM belum selesai membentuk Komisi dimaksud.

Hasan, dalam sidang Dewan HAM PBB menyampaikan keprihatinan serius Indonesia terhadap pelanggaran HAM Israel yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan atas protes damai warga Palestina.

“Tekad Israel untuk melanjutkan kebijakan yang tidak dapat ditoleransi seperti pemukiman ilegal, pembangunan tembok pemisah dan pembatasan hak-hak rakyat Palestina, adalah hambatan terbesar bagi pembentukan Negara Palestina yang independen dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya” ucap Hasan, seperti dikutip dari keterangan pers Perwakilan Tetap Indonesia di Jenewa yang diterima Sindonews pada Selasa (3/7).

Hasan kemudian menekankan bahwa kebijakan dan aksi ilegal yang dilakukan Israel secara terang-terangan telah melanggar hukum internasional, hukum HAM internasional, serta resolusi PBB, termasuk Resolusi DK PBB.

“Indonesia akan terus mengutuk kebijakan dan aksi Israel tersebut, bukan hanya karena salah dan ilegal, tetapi juga sangat berbahaya” tegasnya.

Sehubungan dengan keinginan beberapa negara untuk menghapuskan agenda pembahasan mengenai Palestina di Dewan HAM, Hasan menggarisbawahi bahwa Indonesia tidak akan mundur selangkah pun dalam mendukung kelanjutan pembahasan ggenda khusus mengenai Palestina di Dewan HAM.

"Hal ini penting sebagai pengingat bagi upaya untuk mengembalikan hak-hak sah rakyat Palestina, memperbarui komitmen kolektif kita, menegaskan kembali dukungan kita untuk rakyat Palestina, serta memastikan munculnya keadilan dan kebebasan bagi rakyat Palestina," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Australia Hentikan Bantuan Dana pada Palestina

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop menyatakan, pihaknya telah berhenti memberikan bantuan langsung kepada Otoritas Palestina (PA). Foto/Istimewa

CANBERA - Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop menyatakan, pihaknya telah berhenti memberikan bantuan langsung kepada Otoritas Palestina (PA). Dia mengatakan, dana itu dapat meningkatkan kapasitas PA untuk membayar warga Palestina yang dihukum karena melakukan kekerasan bermotif politik.

Bishop mengatakan, dana yang dihentikan adalah dana yang diserahkan kepada Dana Perwalian Multi-Donor Bank Dunia untuk Program Pemulihan dan Pembangunan Palestina. Penghentian ini dilakukan setelah sebelumnya Australia  meminta jaminan bahwa bantuan mereka tidak diberikan kepada kriminal Palestina.

Diplomat senior Australia itu menyatakan, sejatinya Canbera yakin dana yang dikirimkan ke PA digunakan sebagaiman mestinya. Namun, saat ini muncul kekhawatira dana itu dapat digunakan untuk membiayai mereka yang dipenjara karena melakukan tindakan berbasis politik, serta keluarganya.

"Saya yakin bahwa pendanaan Australia sebelumnya kepada PA melalui Bank Dunia telah digunakan sebagaimana mestinya. Namun, saya prihatin bahwa dalam menyediakan dana untuk aspek operasi PA ini, ada peluang bagi mereka untuk menggunakan anggarannya untuk kegiatan yang tidak akan pernah didukung oleh Australia," ucap Bishop.

"Setiap bantuan yang diberikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina kepada mereka yang dihukum karena kekerasan bermotif politik adalah penghinaan terhadap nilai-nilai Australia dan merusak prospek perdamaian yang bermakna antara Israel dan Palestina," sambungnya, seperti dilansir ABC pada Selasa (3/7).

Australia sendiri mengirim dana bantuan sekitar USD 10 juta ke wilayah Palestina. Bishop menyebut, Canbera akan menyerahkan dana tersebut kepada PBB, untuk dikelola oleh bandan itu. 

Credit  sindonews.com

Israel Hukum Palestina karena Bayar Rakyatnya yang Dipenjara

Ahed Tamimi, gadis remaja Palestina yang dipenjara di Israel karena menampar tentara IDF. Israel menghukum Palestina secara finansial karena membayar tunjangan pada warganya yang dipenjara di Israel. Foto/REUTERS/A. Awad

TEL AVIV - Israel menghukum Otoritas Palestina (PA) dengan memberlakukan undang-undang pembekuan dana pendapatan pajak bagi PA. Alasannya, pemerintah Presiden Mahmoud Abbas membayar tunjangan kepada orang-orang yang dipenjara oleh Israel.

Pemerintah Abbas juga membayar tunjangan kepada keluarga tahanan Palestina dan keluarga dari orang Palestina yang dibunuh pasukan Israel. Undang-undang "hukuman finansial" itu disahkan pada hari Senin.

Dari 120 anggota Parlemen atau Kneset, pendukung dan penentang undang-undang itu 87-15 suara. Sisanya abstain. Aturan itu memerintahkan menahan kembali bagian dari sekitar USD130 juta pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina setiap bulan di bawah perjanjian damai sementara.

PA yang dipimpin Presiden Abbas dari faksi Fatah memiliki pemerintahan sendiri di Tepi Barat, wilayah yang sejatinya masih diduduki Israel dengan kontrol keamanan secara total. Sedangkan Gaza masih dikuasai Hamas.

Otoritas Palestina sedang berjuang untuk kemerdekaannya dengan wilayah yang mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Fatah dan Hamas hingga kini belum sepenuhnya akur atau bersatu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menuntut Palestina—yang memandang para tahanan sebagai pahlawan nasional—berhenti membayar tunjangan kepada mereka dan keluarga mereka.

Awal tahun ini, para pembuat undang-undang Amerika Serikat juga memberlakukan undang-undang yang secara tajam mengurangi bantuan tahunan AS sebesar USD300 juta kepada Otoritas Palestina. Aturan itu berlaku kecuali jika pemerintah Abbas berhenti melakukan pembayaran kepada narapidana yang menurut parlemen Washington sebagai "imbalan" untuk kejahatan dengan kekerasan.

Undang-undang AS itu dikenal sebagai Taylor Force Act. Nama undang-undang itu diambil dari nama veteran militer Amerika berusia 29 tahun yang ditikam fatal oleh seorang warga Palestina saat mengunjungi Israel pada tahun 2016.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman melalui Twitter berkomentar atas keputusan parlemen yang mengesahkan undang-udang "hukuman finansial" bagi Palestina.

"Kami berjanji untuk menghentikan gaji gratis bagi teroris dan kami telah memenuhi janji kami. Ini sudah berakhir. Setiap shekel (mata uang Israel) yang Abu Mazen (Abbas) akan bayarkan kepada teroris dan pembunuh akan secara otomatis dikurangkan dari anggaran Otoritas Palestina," tulis Lieberman yang dikutip Reuters, Selasa (3/7/2018).

Menurut pejabat Palestina, jumlah pembayaran kepada narapidana yang menjalani hukuman lebih lama karena pelanggaran yang lebih serius lebih besar daripada narapidana lain yang menjalani hukuman lebih pendek karena pelanggaran ringan. Bagi Israel, tindakan itu sama halnya dengan insentif untuk melakukan serangan yang lebih berat.

Para pejabat Palestina mengatakan bahwa sekitar 6.500 warga Palestina saat ini ditahan di penjara Israel. Banyak dari mereka yang dihukum karena serangan atau merencanakan serangan terhadap orang Israel.

Youssef Al-Mahmoud, juru bicara pemerintah Otoritas Palestina di Ramallah, mengutuk langkah Israel. Menurutnya, uang yang dibekukan adalah uang milik Palestina dan Israel tidak memiliki hak untuk menahannya. Tindakan itu telah melanggar perjanjian yang ditandatangani kedua pihak. 

"Uang ini milik rakyat Palestina dan ini adalah undang-undang untuk mencuri uang para tahanan dan para martir yang merupakan simbol kebebasan bagi kami dan mereka tidak boleh dirugikan," kata Mahmoud.



Credit  sindonews.com

Najib Razak disidang di Mahkamah Kuala Lumpur

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memberikan keterangan kepada wartawan seusai diperiksa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya, Malaysia, Selasa (22/5/2018). Najib diperiksa lebih kurang empat jam terkait SRC International Sdn Bhd dan dana RM 2,6 Miliar yang masuk rekening pribadinya. (ANTARA /Agus Setiawan)

Kuala Lumpur (CB) - Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak mendatangi Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur di Jalan Duta pada Rabu pagi  untuk menjalani sidang dakwaan dalam kasus penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd, perusahaan terkait skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), firma pembiayaan milik pemerintah Negeri Jiran.

Najib Razak tiba di Mahkamah pukul 08.20 pagi dengan menaiki mobil Proton Inspira berwarna merah. Mengenakan baju biru, mantan Presiden UMNO tersebut berjalan diiringi petugas kepolisian dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Sekitar 100 pendukung yang mengenakan baju merah bertuliskan "Daulat Tuanku" dan "Melayu" menyambut kedatangannya di halaman Mahkamah, meneriakkan "bebas Najib!" dan "Allah selamatkan kamu". Anak Najib, Mohd Nazifuddin, bersama beberapa anggota keluarga juga ikut memberi dukungan kepadanya.

SPRM telah menahan Najib di kediaman pribadinya di Taman Duta pada 03.00 petang. Najib dan istrinya Datin Rosmah Mansur sebelumnya sudah dipanggil badan anti-korupsi Malaysia untuk menjalani pemeriksaan pada bulan Mei.

Hingga pukul 09.05 waktu setempat sidang Najib masih berlangsung.

Credit  antaranews.com

Najib Razak ditangkap

Dokumentasi mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai diperiksa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya, Malaysia, Selasa (22/5/2018). Ia diperiksa lebih kurang empat jam terkait SRC International Sdn Bhd dan dana RM 2,6 Miliar yang masuk rekening pribadinya. (ANTARA FOTO/Agus Setiawan)

... telah menangkap bekas perdana menteri Malaysia itu pada pukul 14.35 waktu setempat...

Kuala Lumpur (CB) - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, ditangkap di rumahnya, di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur, Selasa.

Gugus Tugas 1MDB yang dibentuk pemerintah Malaysia membenarkan telah menangkap bekas perdana menteri Malaysia itu pada pukul 14.35 waktu setempat, terkait SRC International Sdn Bhd yang terkait skandal 1MDB.

Gugus Tugas 1 MDB terdiri dari Abdul Gani Patail, Abu Kassim Mohamed, Mohd Shukri Abdul, dan Abdul Hamid Bador.

"Najib akan disidang pada 4 Juli 2018 besok pada pukul 08.30 pagi di Mahkamah Kuala Lumpur," katanya.

Menurut informasi Najib Razak saat ini ditahan di penjara Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya, Institusi ini setara dengan KPK di Indonesia.

Credit  antaranews.com

Merasa Diperlakukan Buruk, Trump Ancam WTO

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bahwa "Kami akan melakukan sesuatu" jika AS tidak diperlakukan dengan baik, Selasa (3/7).

"WTO telah memperlakukan Amerika Serikat dengan sangat, sangat buruk dan saya berharap mereka mengubahnya," kata Trump kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung Putih, Washington DC, seperti dilansir kantor berita Reuters.

Situs berita Axios memberitakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tengah merancang undang-undang yang memungkinkan Trump menaikkan tarif sesuai keinginan dan menegosiasikan tarif khusus dengan negara-negara tertentu. Kedua hal itu melanggar aturan dasar WTO.





Ancaman Trump dilontarkan beberapa jam setelah Uni Eropa menyatakan bahwa tarif otomotif AS akan merugikan industri mereka sendiri dan memicu pembalasan.

Menurut Trump, Amerika Serikat "rugi besar bersama WTO. Kami tidak merencanakan apapun sekarang, tapi jika mereka tidak memperlakukan kami dengan benar, kami akan melakukan sesuatu," ancam Trump tanpa merinci lebih lanjut.

Pekan lalu, sumber yang dekat dengan Trump menyatakan kepada Reuters bahwa Presiden AS itu secara pribadi berniat untuk keluar dari WTO. Namun, niat itu bukan proposal serius.



Pada Senin (2/7), juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders meluruskan anggapan itu dengan menyatakan Trump saat ini fokus untuk memperbaiki masalah dalam perdagangan global, bukan mneinggalkan organisasi perdagangan yang telah menjadi dasar dari sistem perdagangan global saat ini.

"Saat ini dia ingin melihat sistemnya diperbaiki, dan itulah yang sedang fokus dia lakukan," kata Sanders.

"Jelas dia khawatir, ada sejumlah aspek yang dia anggap tidak adil. China dan negara-negara lain telah menggunakan WTO untuk keuntungan mereka sendiri. Kami fokus untuk memperbaiki sistem," papar Sanders.





Credit  cnnindonesia.com

Roket Jepang Meledak dan Terbakar saat Diluncurkan

Ilustrasi peluncuran roket. (REUTERS/Yonhap)

Jakarta, CB -- Sebuah roket Jepang meledak tak lama setelah diluncurkan. Seandainya saja berhasil, peristiwa ini akan jadi kali pertamanya ada perusahaan swasta asal Negeri Sakura yang mencapai luar angkasa.

Roket yang dikembangkan perusahaan startup Jepang, Interstellar Technologies Inc, meledak pada akhir pekan lalu setelah gagal lepas landas di Jepang Utara.

Diberi nama MOMO-2, roket itu diluncurkan di kota Taiki, Hokkaido. Sejumlah media melaporkan insiden terjadi pada 5.30 waktu setempat, Sabtu (30/6).

Seharusnya roket tersebut mencapai ketinggian 100 kilometer di angkasa. Rekaman dari televisi menunjukan bahwa roket tersebut hanya terangkat 10 meter dari landasan peluncuran sebelum jatuh ke tanah dan terbakar.



Insiden tersebut tidak memakan korban. Direktur Interstellar Technologies, Takahiro Inagawa meyakini roket tersebut mengalami masalah pada mesin utamanya.

Dia meminta maaf atas kegagalan tersebut, dan mengatakan timnya akan mengumpulkan puing-puing dan menganalisis masalah untuk kemudian memperbaikinya.

Kegagalan ini merupakan yang kedua setelah roket pertama gagal meluncur pada Juli lalu.

Proyek ini dimulai pada tahun 2005 oleh pengusaha Takafumi Horie, pendiri layanan internet Livedoor.

Bersama para wartawan sains dan penggemar antariksa, dia berupaya membuat roket yang kecil, ringan, dan murah untuk mengirim satelit informasi ke luar angkasa.





Credit  cnnindonesia.com

Dubes Prancis di Hungaria Dicopot Setelah Memo Rahasia Bocor

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Memo rahasia tersebut berisi dukungan terhadap kebijakan migran PM Viktor Orban

CB, PARIS -- Presiden Emmanuel Macron mengganti duta besar Prancis untuk Hungaria pada akhir pekan pascakebocoran sebuah memo rahasia ke pers. Dalam memo rahasia tersebut utusan khusus pemerintah Prancis ini memuji kebijakan migran pemerintah Hungaria pimpinan Perdana Menteri (PM) Viktor Orban.

"Pascale Andreani ditunjuk sebagai duta besar baru untuk Budapest untuk menggantikan Eric Fournier, yang akan mengambil fungsi lain," demikian sebuah keputusan yang diterbitkan dalam surat kabar resmi pemerintah pada Sabtu (30/6).

Dalam catatan rahasia tertanggal 18 Juni, yang ditujukan kepada kantor Macron dan diterbitkan oleh laman web investigasi Mediapart, Fournier mengatakan Hungaria adalah 'model' untuk menangani para pendatang dan bahwa tuduhan populisme terhadap Orban adalah rekayasa media.

Mantan duta besar itu juga menulis bahwa media Prancis, dengan menuduh Hungaria atas anti-semitisme, berusaha mengalihkan perhatian dari "anti-semitisme nyata" yang berasal dari "Muslim di Prancis dan Jerman".

Ditanya tentang catatan pada Jumat, Macron mengatakan dia tidak salin berbagi pandangan dengan duta besar dan bahwa catatan rahasia tersebut tidak mewakili kebijakan resmi Prancis. "Jika duta besar ini mengatakan ini secara terbuka, dia akan segera diberhentikan," kata Macron pada konferensi pers di Brussels.

Macron, sering bertukar ejekan dengan Orban dan para pemimpin Eropa timur lainnya, menuduh mereka tidak menghormati nilai-nilai demokrasi dan menolak untuk menerima para pendatang.

Pemimpin Hungaria mengatakan bahwa orang-orang yang mengkritik sikap kerasnya tentang migrasi adalah milik penjaga tua Eropa yang tidak efisien. Tahun lalu, ia menyebut Marcon sebagai "anak baru" yang belum membuat awal yang menjanjikan.

Credit  republika.co.id

Diplomat Iran Ditangkap di Jerman

Bendera Iran (ilustrasi)

Foto: politico.ie

Diplomat Iran tersebut diduga bersekongkol melancarkan serangan bom di Prancis

CB, BRUSSELS -- Seorang diplomat Iran ditangkap bersama dengan dua orang lain oleh pihak berwenang Jerman pada Sabtu (30/6). Diplomat Iran tersebut diduga bersekongkol melancarkan serangan bom atas satu pertemuan kelompok oposisi Iran di pengasingan di Prancis.
Rudy Giuliani, pengacara Presiden Donald Trump, dan beberapa mantan menteri Arab dan Eropa termasuk di antara mereka yang hadir dalam pertemuan Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI) yang berkedudukan di Paris.

"Dua orang tersangka di Belgia dicegat oleh polisi Belgia pada Sabtu, yang kedapatan membawa 500 gram TATP, bahan peledak buatan rumah yang diproduksi dari bahan-bahan kimia, dan juga alat untuk meledakkan yang ditemukan di dalam mobil mereka," ujar pernyataan bersama jaksa Belgia dan dinas intelejen.

Seorang pria yang berusia 38 tahun dan seorang wanita berumur 33 tahun, yang diidentifikasi hanya bernama Amir S dan Nasimeh N, didakwa dengan tuduhan usaha melakukan pembunuhan dan persiapan aksi teroris. Dua penangkapan terkait dengan kasus Belgia itu dilakukan di Prancis dan Jerman.

"Orang yang ditangkap di Jerman adalah seorang diplomat di kedutaan besar Iran di Wina, ibu kota Austria," kata pernyataan tersebut.

Staff di kedutaan Iran itu mengatakan duta besar tak bersedia memberi komentar segera. Presiden Iran Hassan Rouhani dijadwalkan akan berkunjung ke Austria pada Rabu (3/7).

Pernyataan Belgia tersebut tidak memberi rincian lebih jauh tentang diplomat, selain menyatakan mereka disangka melakukan kontak dengan kedua orang yang ditangkap di Belgia. Tak ada rincian mengenai tersangka keempat yang ditangkap di Prancis.

NCRI merupakan blok payung kelompok-kelompok oposisi di pengasingan yang berusaha ingin mengakhiri kekuasaan di Iran.
Pertemuannya, yang menarik ribuan orang, berlangsung pada Sabtu di Villepinte, di luar kota Paris, sekitar tiga jam dari Brussel.

"Persekongkolan oleh kediktatoran yang memerintah Iran untuk melancarkan serangan teroris terhadap pertemuan Perlawanan Iran di Villepinte digagalkan," kata Shahin Gobadi, juru bicara NCRI dalam sebuah pernyataan.

NCRI, yang juga dikenal dengan nama Mujahideen-e-Khalq, dalam bahasa Farsi, pernah dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa tetapi kini namanya tak lagi tercantum.

Teheran telah lama menyerukan penumpasan NCRI di Paris, Riyadh, dan Washington. Kelompok itu mengeritik di media negara secara reguler.

Menyusul penangkapan-penangkapan itu, pihak berwenang Belgia juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi berbeda di negeri itu tetapi tidak menyebutkan apakah mereka menemukan sesuatu.

Perdana Menteri Belgia Charles Michel di Twitter menyampaikan terima kasih kepada pejabat-pejabat di kepolisian dan dinas intelejen atas pekerjaan mereka. "Sekali lagi kerja sama yang baik antara negara-negara membuahkan hasil," tulis Michel.

Credit  republika.co.id

Jenderal Teheran: Awan Dicuri Israel, Iran Kekeringan Berkepanjangan

Kepala Organisasi Pertahanan Sipil Iran, Brigadir Jenderal Gholam Reza Jalali, menuduh Israel mencuri awan Teheran yang menyebabkan Iran mengalami kekeringan. Foto/Ynet News

TEHERAN - Seorang jenderal Iran menuduh Israel memanipulasi cuaca untuk mencegah hujan turun di wilayah Republik Islam. Menurutnya, awan Iran telah dicuri sehingga negaranya mengalami kekeriangan yang berkepanjangan.

"Iklim yang berubah di Iran adalah tersangka," kata Brigadir Jenderal Gholam Reza Jalali, kepala Organisasi Pertahanan Sipil Iran dalam konferensi pers hari Senin, yang dikutip dari ISNA, Selasa (3/7/2018).

"Intervensi asing diduga telah memainkan peran dalam perubahan iklim," kata Jalali yang bersikeras hasil dari studi ilmiah Iran mengonfirmasi klaimnya tersebut.

"Israel dan negara lain di kawasan itu memiliki tim gabungan yang bekerja untuk memastikan awan memasuki langit Iran tidak dapat melepaskan hujan," katanya.

"Di atas itu, kami menghadapi masalah pencurian awan dan salju," lanjut Jalali, mengutip sebuah survei yang menunjukkan bahwa di atas 2.200 meter semua daerah pegunungan antara Afghanistan dan Mediterania tertutup salju, kecuali Iran.

Namun, layanan meteorologi Iran skeptis dengan klaim jenderal Teheran tersebut.

"Jenderal Jalali mungkin memiliki dokumen-dokumen yang tidak saya ketahui, tetapi atas dasar pengetahuan meteorologi, tidak mungkin bagi negara untuk mencuri salju atau awan," kata kepala layanan meteorologi Iran Ahad Vazife, yang dikutip ISNA.

"Iran telah mengalami kekeringan yang berkepanjangan, dan ini adalah tren global yang tidak hanya berlaku untuk Iran," kata Vazife.

"Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak hanya tidak menyelesaikan masalah kami, tetapi akan menghalangi kami untuk menemukan solusi yang tepat," kritiknya atas klaim Jalali.

Klaim bahwa hujan Iran telah dicuri bukan sekali ini muncul. Mantan presiden Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2011 menuduh negara-negara Barat merancang rencana untuk menyebabkan kekeringan di Iran. Menurutnya, negara-negara Eropa menggunakan peralatan khusus untuk memaksa awan agar membuang airnya di benua mereka. 

Credit  sindonews.com

AS: Bukan Assad, Tapi Iran yang Jadi Kekhawatiran Kami di Suriah

Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton mengatakan, Assad bukanlah masalah strategis bagi AS, tetapi kehadiran Iran di negara tersebut adalah kekhawatiran utama AS. Foto/Reuters

WASHINGTON - Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton mengatakan, Presiden Suriah, Bashar al-Assad di tampuk kekuasaan bukanlah masalah strategis bagi AS, tetapi kehadiran Iran di negara tersebut adalah kekhawatiran utama AS.

Bolton mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump berharap untuk mengamankan bantuan Rusia dalam "mengusir" pasukan Iran dari negara tersebut, saat keduanya bertemu pada bulan Juli mendatang.

"Ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi yang lebih besar untuk membantu membuat pasukan Iran di Suriah kembali ke Iran, yang akan menjadi langkah maju yang signifikan," ucap Bolton, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (2/7).

“Saya tidak berpikir Assad adalah masalah strategis. Saya pikir Iran adalah masalah strategis. Bukan hanya program senjata nuklir mereka yang terus berlanjut, itu adalah dukungan besar mereka untuk terorisme internasional dan kekuatan konvensional mereka di Timur Tengah," sambungnya.

Dia menambahkan bahwa kehadiran Iran adalah pertanyaan Trump dan juga Vladimr Putin dan kedua pemimpin akan ingin membahas ini panjang lebar ketika mereka bertemu. Bolton juga membahas keputusan Trump baru-baru ini untuk menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia.

"Saya pikir keputusan Presiden Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, menerapkan kembali sanksi kami mulai memberi lebih banyak tekanan pada Iran, memiliki efek pada pengambilan keputusan mereka tidak hanya pada masalah nuklir, tetapi pada upaya ini untuk memperluas pengaruh Iran di sekitar wilayah," tukasnya. 

Credit  sindonews.com