Rabu, 06 Mei 2015

Australia Upayakan Kampanye Lawan Hukuman Mati di Asia

Eksekusi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan jadi titik tolak.

Australia Upayakan Kampanye Lawan Hukuman Mati di Asia
Kendaraan lapis baja yang membawa dua terpidana mati Bali Nine tiba di pelabuhan feri untuk menuju lapas Nusakambangan, Cilacap, Rabu (04/03/2015). (REUTERS / Darren Whiteside)
 
  CB - Eksekusi mati terhadap duo gembong narkoba Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menjadi momentum bagi Australia untuk menghapus hukuman mati. Namun, perjuangan itu ditafsirkan tidak konsisten, karena justru Australia pernah mendorong adanya eksekusi mati terhadap tiga orang yang menjadi otak di balik pengeboman Bali I tahun 2002 lalu.

BBC edisi Selasa, 5 Mei 2015 melansir, kampanye untuk mendorong penghapusan hukuman mati dimulai dari mantan Jaksa Agung, Philip Ruddock. Dia mengaku telah menulis surat kepada para diplomat lokal yang warganya terancam hukuman mati atau telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung RI pada tahun ini.

"(Saya menulis) untuk mengundang mereka agar bekerja bersama kami dalam kaitannya mengatasi isu ini," ujar Ruddock seperti dikutip stasiun berita ABC News.

Bahkan, dia menjelaskan secara terbuka, jika Negeri Kanguru berniat untuk memulai diskusi penghapusan hukuman mati, maka Australia harus memulainya dengan berbicara bersama Amerika Serikat.

"Jika negara maju di dunia tempat kita hidup masih mempertahankan hukuman mati, maka sangat sulit untuk berhadapan dengan negara lain seperti Iran, Tiongkok, Arab Saudi dan negara lain yang mengeksekusi dalam beberapa kasus ribuan orang," papar Ruddock.

Dia beralasan cara pencegahan terbesar kejahatan bukan dengan hukuman mati tetapi menahan pelaku. Bahkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh para kriminolog, telah terbukti hukuman mati tak memiliki efek pencegahan.

Menurut Ruddock, bagian penting dari advokasi penghapusan hukuman mati yaitu memberi informasi kepada publik.

"Jika Anda ingin melakukan sesuatu mengenai tindak kriminal, maka Anda benar-benar membutuhkan agar publik tahu efektivitas penegakan hukum di negara Anda," kata Ruddock.

Oleh sebab itu, Ruddock mendorong agar Australia menjadikan isu ini sebagai isu utama dan bersiap berada di garda terdepan untuk melobi mengenai isu ini.

Selama ini, Australia diketahui memiliki sikap penolakan terhadap hukuman mati dan tak mengeksekusi siapa pun sejak tahun 1967 lalu. Namun, sikap itu terlihat tak konsisten ketika mantan Perdana Menteri John Howard pada 2007 lalu justru mengirimkan pesan dukungan agar eksekusi terhadap pelaku bom Bali Amrozi, Imam Samudera dan Mukhlas dipercepat.

"Gagasan bahwa kita akan memohon penangguhan eksekusi terhadap orang yang telah membunuh 88 warga Australia, adalah sesuatu yang tak menyenangkan bagi publik," kata Howard kala itu.

Respons publik pun sempat mendukung penuh jika ada warganya yang dieksekusi mati di negara lain. Berdasarkan sebuah survei di tahun 1986 lalu yang dilakukan oleh Lowy Institute for International Policy, mengungkapkan lebih dari 70 persen warga Australia meyakini hukuman mati terhadap warga Negeri Kanguru di luar negeri tetap harus dijalankan.

Tetapi, seiring dengan gencarnya pemberitaan media mengenai isu Chan dan Sukumaran, angka itu berubah. Direktur Survei Lowy Institute, Alex Oliver mengatakan sebanyak 62 persen publik tak ingin Chan dan Sukumaran dieksekusi. Bahkan, 70 persen warga Negeri Kanguru berpendapat hukuman mati tidak diberlakukan bagi pelaku tindak kejahatan narkoba.

Dalam survei di tahun 2010 lalu, Oliver menyebut hampir 60 persen warga Australia menginginkan adanya penghapusan hukuman mati di negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

"Dalam 35 tahun terakhir kami melihat adanya penguatan penolakan terhadap hukuman mati secara umum," ujar Oliver.

Namun, Oliver mengingatkan pendapat tersebut bisa saja berubah, tergantung siapa yang tengah menghadapi ancaman hukuman mati dan apa tindak kejahatan mereka.

Tuduhan kemunafikan

Sementara, pandangan yang tak konsisten mengenai hukuman mati justru memunculkan tuduhan hipokrit di kalangan publik. Setidaknya itu yang diungkap oleh pengajar senior di Fakultas Filsafat, Universitas Melbourne, Patrick Stokes.

"Sebagian besar orang tak menyukai hukuman mati dan sebagian lainnya mungkin berpikir ada orang yang seharusnya dijatuhi hukuman mati atau sebenarnya mereka tak terlalu peduli terhadap pemberlakukan hukuman mati di luar negeri atau mereka hanya tidak suka warga Australia dieksekusi di beberapa negara seperti Tiongkok, Malaysia atau Indonesia," papar Stokes.

Dia melanjutkan, bisa saja sebagian publik yang peduli terhadap warga Australia yang dieksekusi di beberapa negara tertentu tak peduli jika hukuman mati masih diberlakukan di tempat lain seperti AS, Jepang, Iran atau Arab Saudi. Stokes mengatakan sebagian besar orang masih belum memiliki posisi yang jelas kecuali reaksi yang terpencar mengenai beberapa kasus tertentu.

Direktur Eksekutif Lowy, Michael Fullilove, mengatakan, Negeri Kanguru sebaiknya berupaya lebih keras jika ingin membatalkan hukuman mati, ketimbang mengupayakan penangguhan vonis tersebut sementara waktu. Paling tidak dengan begitu, bisa melindungi Australia dari tuduhan kemunafikan hanya karena memohon untuk kasus tertentu.

Fullilove menyarankan jika mereka ingin menghapus hukuman mati maka Australia bisa memulainya dari kawasan Asia. Caranya, dengan  mengajak bekerja sama beberapa negara di kawasan tersebut yang telah menghapuskan hukuman itu seperti Kamboja, Nepal, Timor Timur, Bhutan dan Filipina.

Isu ini, ujar Fullilove, harus dijadikan prioritas. "Kita harus menjadi seorang pemimpin dalam gerakan internasional melawan hukuman mati," kata dia.

Credit   VIVA.co.id


Penguatan Poros Maritim, TNI AL Targetkan Miliki 12 Kapal Selam



 
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (5/5/2015).

JAKARTA, CB - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menargetkan TNI AL memiliki 12 kapal selam pada 2018. Hal itu demi mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"TNI AL juga masuk ke dalam pilar penguatan pertahanan maritim. Untuk armada kapal selam, kami targetkan pada 2017 atau 2018, secara bertahap kami memiliki 12 kapal selam," ujar Ade saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Menurut Ade, saat ini TNI AL baru memiliki dua kapal selam yang digunakan sebagai armada operasional. Tetapi, saat ini TNI AL juga sudah memesan tiga kapal selam lainnya yang sedang dalam tahap pembangunan.
Ade mengatakan, setelah tiga kapal selam selesai dibangun, masing-masing kapal selam akan diatur penempatannya. Hal itu akan disesuaikan kemudian berdasarkan kebutuhan pengamanan yang melibatkan armada laut.
Sementara itu, mengenai rencana pembentukan sektor pengamanan armada tengah, serta penambahan pangkalan utama angkatan laut (Lantamal), Ade mengatakan, pihaknya kini tengah menunggu Keputusan Presiden sebagai perintah persetujuan. Setelah itu, TNI AL juga akan melakukan validasi terkait rencana pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
"Poros maritim itu konsep visi pembangunan, kita harus mendukung konsep itu. Kepala Staf TNI AL harus merencanakan pembangunan, meningkatkan kompetensi prajurit, dan juga infrastruktur pertahanan maritim, seperti dermaga dan lembaga pendidikan AL," kata Ade.



Credit   KOMPAS.com

RUU Baru Perancis Bebaskan Polisi Sadap Warga


RUU Baru Perancis Bebaskan Polisi Sadap Warga  
Majelis rendah parlemen Perancis meloloskan RUU terorisme yang membebaskan aparat menyadap dan melacak warga yang diduga teroris tanpa persetujuan hakim. (Reuters/Gonzalo Fuentes)
 
 
Paris, CB -- Majelis rendah parlemen Perancis meloloskan rancangan undang-undang terorisme yang kontroversial. Di bawah undang-undang ini, polisi bisa menyadap para terduga teroris tanpa persetujuan pengadilan.

Diberitakan TIME, Selasa (4/5), undang-undang tersebut diloloskan dengan perolehan suara mayoritas anggota parlemen yaitu 438, dan yang menolak hanya 86. Setelah diloloskan di parlemen, RUU ini akan menjalani pembahasan lebih lanjut di Senat.

RUU ini diajukan sejak lama, sebelum serangan ke kantor Charlie Hebdo di Paris Januari lalu untuk memperbarui undang-undang terorisme yang belum mengalami perubahan sejak 1991.


RUU ini kontroversial karena memberikan izin penegak hukum untuk memasang kamera di rumah atau alat pelacak di mobil warga yang diduga teroris tanpa meminta izin hakim terlebih dulu.

Mereka hanya harus mendapat izin dari panel independen berisi sembilan orang, terdiri dari pengadilan, anggota parlemen dan ahli komunikasi. Tapi tetap saja, izin ini bisa diabaikan untuk kasus-kasus dengan ancaman khusus.

Dalam RUU juga diatur wewenang aparat untuk memaksa perusahaan internet dan komunikasi agar memberikan metadata dari pengguna internet di Perancis. Metadata itu akan menjalani analisa algoritma untuk mengawasi tindakan atau kebiasaan mencurigakan dari pengguna internet.

Data dihadirkan tanpa nama, namun agen intelijen bisa menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan panel independen untuk penyelidikan mendalam demi mengetahui identitas pengguna.

Berdasarkan RUU itu, masyarakat yang merasa keberatan diawasi atau disadap tanpa alasan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemerintah Perancis berdalih, RUU ini sangat penting karena tindak terorisme dewasa ini di negara itu dilakukan oleh individu, bukan kelompok.

Para penentang mengatakan bahwa RUU yang mencakup metode penyadapan tanpa izin akan mencederai kebebasan dan privasi seseorang.

Aksi protes yang digelar oleh kelompok HAM dan aktivis kebebasan warga digelar pada Senin lalu di depan gedung parlemen. Protes yang sama dilancarkan oleh kalangan jurnalis.

"RUU itu memiliki ancaman baru yang besar untuk kerahasiaan sumber jurnalis dan tidak memiliki jaminan untuk melindungi profesi, termasuk wartawan," tulis pernyataan lembaga Reporter Lintas Batas.



Credit  CNN Indonesia




Selama Perang Irak, Tentara AS Curi Rp677 Miliar


Selama Perang Irak, Tentara AS Curi Rp677 Miliar  
Ratusan tentara AS di Irak dan Afghanistan didakwa karena pencurian, penyuapan dan pemalsuan kontrak. Kasus terbesar adalah penjualan bahan bakar militer AS. (Reuters/Lucas Jackson)
 
 
Washington, CB -- Ratusan tentara Amerika Serikat menyalahi tugas di Irak dan Afghanistan dengan melakukan pencurian, penyuapan dan pemalsuan kontrak. Total pencurian dana sekaligus kerugian bagi AS akibat ulah tentara nakal ini mencapai US$52 juta, lebih dari Rp677 miliar.

Diberitakan Sputnik yang mengutip data The Center for Public Integrity, Selasa (5/5), sedikitnya ada 115 tentara yang telah didakwa sejak tahun 2005 dan divonis penjara mulai dari tiga bulan hingga 17 tahun.


Salah satu penyimpangan yang paling besar yang dilakukan tentara adalah pencurian bahan bakar militer AS untuk dijual pada warga di Afghanistan.

Pencurian bahan bakar ini saja menghasilkan keuntungan bagi mereka hingga US15 juta, setara Rp195 miliar.

Dalam kontrak tertulis pengiriman bahan bakar militer dengan truk menghabiskan waktu hingga tujuh hari, padahal daerah tujuan cukup dekat dan hanya butuh beberapa jam untuk sampai.

Tentara membuat laporan palsu yang mengatakan bahwa bahan bakar di salah satu dari tiga truk tercecer dan kehilangan muatan hingga 11 ribu galon, atau lebih dari 800 ribu galon hanya dalam waktu setahun.

Salah satu tentara wanita yang terlibat dalam skema ini mengatakan bahwa dia tinggal membuat laporan palsu untuk memesan bahan bakar satu truk lagi untuk menggantinya. Namun bukannya dikirim ke pangkalan, truk itu akan dialihkan ke lokasi penjualan bahan bakar.

Para tentara yang terlibat mengatakan bahwa mereka mendapatkan US$5.000 (Rp65 juta) untuk setiap truknya.

Bentuk pencurian tentara lainnya adalah dengan membantu warga Irak mencuri peralatan dari pangkalan militer AS dan menerima suap dari perusahaan lokal agar mendapatkan tender.

Mudahnya kejahatan ini terjadi disebut akibat manajemen yang buruk di kemiliteran AS, pengawasan yang longgar, budaya korupsi di lokasi mereka diturunkan dan transaksi keuangan yang sulit dilacak.

Menurut Inspektur Jendera AS, masih banyak lagi pencurian oleh tentara AS yang tidak tercatat.

Saat ini masih ada 327 penyelidikan yang masih berlangsung untuk kejahatan terhadap personel militer per Februari tahun ini. Diduga, total kerugian akibat ulah para tentara itu mencapai hingga miliaran dollar.


Credit  CNN Indonesia

Abaikan AS, India Teken Kerjasama dengan Iran


Abaikan AS India Teken Kerjasama dengan Iran
Iran dan India disebut-sebut akan melakukan kerjasama dalam pembangunan dermaga di sekitar Chabahar, di perbatasan Iran dan Pakistan. (Reuters)
 
 
NEW DELHI (CB) - Pemerintah India dilaporkan sedang memantangkan kerjasama dengan pemerintah Iran. Keduanya disebut-sebut akan melakukan kerjasama dalam pembangunan dermaga di sekitar Chabahar, di perbatasan Iran dan Pakistan.

Satu hal yang patut ditekankan, sepeti dilansir Reuters pada Selasa (5/5/2015), India melakukan kerjasama ini di tengah tekanan Amerika Serikat (AS) yang meminta India untuk menunda setiap kerjasama dengan Iran.

Namun, karena China melakukan kerjasama dengan Pakistan, India mengabaikan tekanan AS. Perdana Menteri Narendra Modi langsung memerintahkan untuk melanjutkan kerjasama dengan Iran. Bukan rahasia umum bila India dan Pakistan terlibat dalam persaingan sejak dahulu.

Menurut salah seorang sumber di Kementerian Kelautan India, pihaknya sudah mengirimkan perwakilan ke Iran untuk membereskan kerjasama ini. Tidak tanggung-tanggung, Menteri Kelautan India Nitin Gadkari yang langsung turun tangan untuk membereskan kerjasama dengan Iran.

"Menteri Kelautan, Nitin Gadkari akan melakukan perjalanan ke Iran untuk menandatangani nota kesepahaman dalam pengembangan pelabuhan Chabahar," bunyi sumber kementerian tersebut.

 "Kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan akan bergerak secepat mungkin," sumber kementerian itu menambahkan.



Credit  SINDOnews

Iran Bangun Simulator untuk Sistem Pertahanan


Iran Bangun Simulator untuk Sistem Pertahanan
Iran dikabarkan telah membangun ratusan simulator untuk beberapa sistem pertahanan mereka, salah satunya untuk rudal S-200. (Spuntik)
 
 
TEHERAN   (CB) - Pemerintah Iran terus mengembangkan kemampuan militer mereka, khususnya dalam hal pertahanan. Terbaru, Iran dikabarkan telah membangun ratusan simulator untuk beberapa sistem pertahanan mereka, salah satunya untuk rudal S-200.

Wakil Komandan Pangkalan Pelatihan Pertahanan Udara  Umum Khatam al Anbia,  Mohammad Qorbani, dalam wawancara dengan kantor berita FARS, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (5/5/2015), menyatakan saat ini setidaknya Iran sudah memiliki 150 simulator.

"Dulu, kami hanya menggunakan 12 simulator untuk sistem rudal S-200. Tapi, sekarang kami memiliki 150 simulator untuk sistem rudal berat dan sistem rudal ringan," kata Qorbani dalam pernyataannya.

Dirinya menambahkan, saat ini pasukan Iran sudah bisa menggunakan sebanyak 300 berbagai jenis senjata simulator. Sebelum membangun simulator ini, Iran juga berhasil mengembangkan rudal S-300 buatan Rusia, sebuah prestasi cukup mentereng bagi negara yang terkena embargo Barat.

Ini juga bukan pertama kali Iran membangun sebuah simulator. Pada 2013, Iran juga sudah membuat simulator untuk melatih pilot, simulator untuk pelatihan maritim dan meluncurkan simulator ponsel pertama untuk 140 pesawat milik Iran. Semua merupakan buatan dalam negeri.


Credit  SINDOnews


Prancis Sebut Hubungan dengan Indonesia Sangat Kuat


Prancis Sebut Hubungan dengan Indonesia Sangat Kuat
Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Breuze. (Victor Maulana/Sindonews)
 
 
JAKARTA  (CB) - Pemerintah Prancis masih belum mau berspekulasi mengenai nasib hubungan dengan Indonesia, jika seorang warga mereka, Sergei Atalaoui akhirnya dieksekusi. Prancis menyatakan, sejauh ini hubungan mereka dengan Indonesia masih sangat baik, dan kerjasama keduanya masih akan terus berjalan.

"Tapi sejauh ini warga kami belum dieksekusi. Ya, tentu saja kami akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah dan otoritas Indonesia," kata Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Breuze saat ditemui Sindonews di Jakarta pada Selasa (5/5/2015).

Terkait proses hukum Atlaoui, Breuze menyatakan pihaknya sudah mengajukan keluhan mengenai proses yudisial, dan mengaku akan terus bekerjasama dengan otoritas Indonesia untuk menemukan solusi atas isu yang ada.

Namun, walau belum tahu ke depannya akan seperti apa hubungan Indonesia dan Prancis, Breuze dalam pernyataannya secara tersirat justru menyebutkan bahwa eksekusi terhadap Atalaoui sejatinya tidak akan banyak berpengaruh pada hubungan kedua negara. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu mitra penting Prancis.

"Kami masih akan bekerjasama dengan Indonesia, yang mana merupakan salah satu mitra penting kami. Kami menandatangani kerjasama startegis pada tahun 2001, dan kami masih bekerjasama pada banyak hal, semua masih berjalan. Dan, banyak juga pelajar Indonesia yang belajar di Prancis, tahun lalu ada 400 pelajar baru asal Indonesia, dan total ada 1.700 pelajar Indonesia di Prancis," tambahnya.



Credit  SINDOnews


Dubes Prancis: Berdasarkan UU, Atlauio Harusnya Tak Boleh Dieksekusi


Dubes Prancis Berdasarkan UU Atlauio Harusnya Tak Boleh Dieksekusi
Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Breuze. (Victor Maulana/Sindonews)
 
 
 
JAKARTA  (CB) - Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Corinne Breuze menyebut Sergei Atlaoui, terpidana mati asal Prancis seharusnya tidak boleh dieksekusi dahulu. Keyakinan ini muncul, setelah dirinya melihat undang-undang hukum Indonesia mengenai eksekusi mati.

"Pengacara Atlaoui terus bekerja, karena kami melihat ada beberapa isu dalam aspek yudisial. Yakni isu mengenai, dia (Atlaloui) tidak boleh dieksekusi, sebelum semua orang yang terlibat bersamanya ditangkap. Sebab, banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, dimana proses peradilan mereka masih terus berlanjut," kata Breuze saat  ditemui Sindonews di Jakarta pada Selasa (5/5/2015).

"Berdasarkan undang-undang Indonesia yang dibuat tahun 1964, dinyatakan semua orang yang ditangkap bersama harus dieksekusi secara bersamaan juga, jadi itu yang akan terus kami pakai, dan kami akan mencoba menjelaskan dan membawa hal ini kepada Jaksa Agung, agar haknya dihormati," lanjutnya.

Breuze merujuk pada Undang-undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dimana disebutkan apabila kejahatan dilakukan lebih dari satu orang, maka eksekusi dilakukan bersamaan terhadap para terpidana mati.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh tim kuasa hukum Atalaoui, dengan mengangkat isu ini terbilang berhasil. Keberhasilan tim pengacara Atalaui, lanjut Breuze, tidak terlepas juga dari sikap otoritas Indonesia yang sangat menghormati hukum yang ada.

"Saya pikir hal ini berhasil, karena dia sampai saat ini dia belum dieksekusi. Saya juga yakin bahwa otoritas Indonesia sangat menghormati hukum dan proses hukum, dan kami berterima kasih atas hal ini," tambah Breuze.







Credit  SINDOnews


UE: Isu Hukuman Mati Tak Pengaruhi Kerjasama Bilateral


UE Isu Hukuman Mati Tak Pengaruhi Kerjasama Bilateral
Kuasa Usaha perwakilan tetap UE di Indonesia, Collin Crooks menyatakan, pihaknya tidak ingin mencampur adukan antara isu hukuman mati dengan kerjasama bilateral antara kedua belah pihak. (Victor Maulana/Sindonews)
 
 
JAKARTA  (CB) - Kuasa Usaha perwakilan tetap Uni Eropa (UE) di Indonesia, Collin Crooks menyatakan, pihaknya tidak ingin mencampur adukan antara isu hukuman mati dengan kerjasama bilateral antara kedua belah pihak.

"Kita juga harus membedakan hal ini (hukuman mati) dengan kerjasama pembangunan yang sedang kita kerjakan. Kami memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik (dengan Indoensia). Ini sesuai dengan kepentingan kami, untuk Indonesia agar terus melanjutkan pembangungan, baik itu dalam hal pengembangan sumber daya manusia, demokrasi, atau juga dalam pengembangan pasar," kata Crooks pada Selasa (5/5/2015).

"UE ingin melihat Indonesia menjadi negara yang makmur, dan saya pikir akan menjadi sesuatu yang yang kontra produktif jika kami memutus kerjasama-kerjasama tersebut," sambungnya.

Dirinya menyatakan, masalah hukuman mati hanya akan berpengaruh pada masalah politik, dimana dia berpikir akan ada konsekuensi politik soal ini. Tapi, dirinya enggan berspekulasi mengenai konsukuensi seperti apa yang akan didapat Indonesia.

Diplomat senior UE itu juga menyatakan harapan, isu hukuman mati tidak menutupi isu-isu penting lainnya seputar kerjasama Indonesia dan UE. Menurutnya, banyak isu yang lain yang lebih besar dan penting yang harusnya menjadi fokus kedua belah pihak.

"Kami tidak ingin isu, seperti hukuman mati mendominasi hubungan kami dengan Indonesia. Walaupun ini adalah isu yang penting, dimana kami akan terus melakukan pendekatan mengenai hal ini. Tapi, saya juga percaya bahwa kerjasama kami dengan Indonesia akan terus berlanjut," tambahnya.



Credit  SINDOnews



UE Minta Indonesia Berlakukan Moratorium Hukuman Mati


UE Minta Indonesia Berlakukan Moratorium Hukuman Mati
Kuasa Usaha perwakilan tetap UE di Indonesia, Collin Crooks. (Victor Maulana/Sindonews)
 
 
JAKARTA  (CB) - Uni Eropa (UE) kembali menyatakan sikapnya mengenai eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. UE dengan tegas menyatakan, mereka sangat anti dengan hukuman mati, bukan hanya yang dilakukan oleh Indonesia, tapi juga oleh negara lain yang masih mempraktikannya.

"Posisi UE dalam hal hukuman mati sudah sangat jelas, kami menentang hukuman mati dalam semua kasus, dalam kondisi apapun. Kami juga telah mengkampanyekan anti-hukuman mati di seluruh dunia, dan itu tidak akan pernah berubah," kata Kuasa Usaha perwakilan tetap UE di Indonesia, Collin Crooks pada Kamis (5/5/2015).

Crooks menyatakan sangat kecewa dengan eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada awal pekan lalu. Rabu pekan lalu, Indonesia mengeksekusi delapan gembong narkoba, dimana tujuh diantaranya adalah warga asing.

Diplomat UE itu mendesak Indonesia untuk kembali memberlakukan moratorium hukuman mati.
"Kami juga sangat menyesali eksekusi pada pekan lalu, kami terus mendesak pemerintah Indonesia untuk segera kembali membuat moratorium memgenai hukuman mati. Karena, kami merasa eksekusi mati tidaklah efektif untuk memberantas peredaran narkoba, tidak efektif dalam kasus apapun," tambahnya.

Namun, walaupun sangat menolak hukuman mati, Crooks menyatakan hal ini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral antara kedua belah pihak. Sebab, lanjut Crooks, isu hukukan mati dan kerjasama bilateral adalah dua hal yang berbeda, yang tidak sepatutnya dicampur aduk.



Credit  SINDOnews

Lomba Karikatur Nabi, Kebebasan Berbicara atau Provokasi?


Lomba Karikatur Nabi Kebebasan Berbicara atau Provokasi
Lokasi penyerangan lomba menggambar karikatur Nabi Muhammad di Texas, AS. Lomba itu dinilai sebagai provokasi terhadap warga Muslim. | (Reuters)
 
 
TEXAS  (CB) - Setelah tragedi berdarah di kantor majalah Charlie Hebdo, di Paris, Prancis yang menewaskan 12 orang, tragedi nyaris serupa terulang di Garland, Texas, Amerika Serikat (AS). Musababnya sama, yakni seputar kontroversi menggambar karikatur Nabi Muhammad.

Minggu malam, dua tersangka penyerang bersenjata Elton Simpson dan Nadir Soofi bergerak mendekati Curtis Culwell Centre, lokasi digelarnya lomba kontroversial itu. Mereka menembaki penjaga keamanan sebelum akhirnya ditembak mati tim SWAT yang sedang patroli di sekitar lokasi lomba tersebut.

Jika di Paris majalah Charlie Hebdo berdalih menerbitkan kartun Nabi Muhammad sebagai ekspresi kebebasan berbicara, maka di AS, Pamela Geller dan organisasi kontroversialnya, American Freedom Defense Initiative (AFDI) juga berdalih sama.

AFDI yang menjadi penggelar lomba menggambar karikatur Nabi Muhammad selama ini dikenal keras bersinggungan dengan komunitas agama demi menyuarakan kebebasan berbicara.

Tapi, lomba yang diwarnai insiden berdarah di Texas itu dianggap sebagai langkah provokatif dari AFDI. Kelompok itu menyediakan hadiah US$10 ribu untuk pemenang lomba. Parahnya, apa yang dilakukan AFDI terjadi di saat ketegangan antara beberapa segmen masyarakat dan Muslim AS sedang memanas setelah dipicu film “American Sniper” yang dianggap menyudutkan kaum Muslim.

Tindakan Geller dan AFDI menimbulkan pertanyaan, apa motivasi mereka menggelar lomba yang memicu kemarahan dan kebencian dari kalangan warga Muslim?

Geller dan AFDI bukan sekali ini saja melakukan tindakan kontoversi. Dua minggu yang lalu, dia memenangkan kasus di pengadilan atas “kebebasan berbicara” terhadap Metropolitan Transportation Authority (MTA) di New York. MTA sebelumnya menolak untuk memasang salah satu iklan AFDI yang berbunyi; ”Membunuh Yahudi adalah ibadah yang menarik kita dekat dengan Tuhan”. Iklan itu sengaja untuk menyindir kelompok Hamas, Palestina.

Organisasi Geller ini juga sering bentrok dengan para pejabat di kota-kota lain di AS, termasuk di Philadelphia dan Washington. Salah satunya, karena kelompok itu pernah membandingkan Islam dengan Nazizme dengan memasang poster di kereta bawah tanah.

Tapi, pada tahun 2012, hakim federal AS memutuskan bahwa kota-kota tersebut tidak bisa menolak untuk memasang poster AFDI di kereta bawah tanah yang berbunyi;  "Dalam setiap perang antara manusia beradab dan biadab, mendukung manusia beradab. Mendukung Israel. Kalahkan Jihad.”

Banyak pendukung Geller dan organisasinya mengecam penyerangan terhadap lokasi lomba menggambar karikatur Nabi Muhammad Minggu malam lalu. Tapi tidak sedikit warga AS mendorong ada batas-batas kebebasan berbicara dengan pesan bahwa kelompok itu sengaja meracuni wacana publik.

”Dan datang seperti yang terjadi tepat ketika kita, warga Amerika Serikat, benar-benar menghadapinya saat harus mempertanyakan apa yang menyatukan kami, saya dapat melihat ini berpotensi memperparah situasi. Ini sudah menantang dalam menangani beberapa pertanyaan tentang perbedaan budaya, keragaman, dan jenis masyarakat yang kita inginkan,” kata Gordon Coonfield, Direktur Studi Komunikasi Pascasarjana di Universitas Villanova, Philadelphia, Selasa (5/5/2015).

Menurut Coonfield, dari analisis tentang “Kontes Pameran Seni dan Kartun Nabi Muhammad” ada kesamaan dari beberapa penggambaran Nabi Muhammad dengan lomba poster "Der Ewige Jude," atau "The Eternal Jew", yang merupakan propaganda dari Nazi.

Dalam salah satu kartun yang dipamerkan AFDI, Nabi digambarkan sebagai sosok berkerut dan menggeram. Nabi digambarkan sebagai pria bersorban yang memegang pisau berdarah. Menurut  Coonfield, model-model kartun seperti itu identik dengan poster "The Eternal Jew".

Terlepas dari kenyataan bahwa lomba itu menyinggung perasaan umat Muslim, para pemimpin Muslim di Texas telah menyerukan pengikutnya untuk tenang dan tidak perlu memprotes acara itu.

”Kata-kata mereka bukan untuk kebebasan berbicara,” kata Linda Sarsour, Direktur Eksekutif Aosiasi Amerika-Arab di New York. ”Mereka menghasut kebencian terhadap seluruh masyarakat kita. Saya sangat kecewa dengan penembakan di Garland, Texas, tetapi pada saat yang sama, Pamela Geller bukan korban dalam situasi ini, bahwa kita berada di sini, pada saat ini.”

”Dia sengaja menempatkan peristiwa yang bersama-sama dengan harapan bahwa ia akan mendapatkan respons yang ia terima,” kecam Sarsour. ”Kami berdoa, tetapi bukan seorang Muslim dari negara bagian Texas yang keluar untuk memprotes dia,” lanjut dia.

“Para pemimpin Muslim khusus diberitahu, jangan pergi ke mana-mana. Biarkan dia melakukan apa yang dia lakukan. Kami tidak peduli. Dan tidak ada yang memprotes di luar. Sayangnya, kecuali dua orang dari Arizona, yang sudah di radar FBI,” imbuh Sarsour mengacu pada dua pria bersenjata penyerang lokasi lomba itu, seperti dilansir The Christian Science Monitor.








Credit   SINDOnews


Houthi serang daerah perbatasan Arab Saudi

Houthi serang daerah perbatasan Arab Saudi
Milisi Houthi di Sanaa, Yaman, 21 Januari 2015. (REUTERS/Khaled Abdullah)
 
 
Riyadh (CB) - Para pejuang kelompok Houthi Yaman menembakkan mortir dan roket ke satu kota perbatasan Arab Saudi pada Selasa untuk pertama kali sejak koalisi pimpinan Saudi memulai kampanye militer untuk melawan mereka akhir Maret, kata seorang juru bicara koalisi.

Proyektil-proyektil mengenai satu sekolah anak-anak perempuan dan satu rumah sakit di Najran, yang hanya tiga kilometer dari perbatasan Yaman, kata Brigadir Jenderal Ahmed Asseri.

Serangan tersebut memicu pihak berwenang menutup semua sekolah di kawasan itu. Namun sejauh ini tidak ada perincian mengenai kemungkinan jatuhnya korban.

Serangan itu terjadi setelah Riyadh menyatakan mempertimbangkan gencatan senjata untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk dan seruan Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang mengasingkan diri di Arab Saudi, untuk mengadakan pembicaraan di antara faksi-faksi politik Yaman.

"Mereka melancarkan serangan mortir dan Katyusha secara acak ke arah distrik permukiman. Sayangnya mengenai satu sekolah anak-anak perempuan, mereka mengenai satu rumah sakit dan mereka mengenai beberapa rumah," kata Asseri dalam wawancara telepon dengan kantor berita Reuters.

"Kami tak akan membiarkan aksi ini tanpa reaksi. Pasukan angkatan udara dan komponen-komponen lain dari koalisi sedang mengatasi sumber serangan tersebut," tambah dia.

Ia mengatakan perincian lagi mengenai jumlah dan tipe proyektil-proyektil yang ditembakkan, dan apakah serangan-serangan itu menyebabkan orang terluka, akan disampaikan Selasa malam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada Selasa bahwa konflik di Yaman telah merenggut sedikitnya 646 jiwa, termasuk 131 anak, serta melukai 1.364 warga sipil sejak serangan-serangan koalisi mulai 26 Maret.

Arab Saudi mengatakan kampanye itu ditujukan untuk memulihkan pemerintah Hadi setelah Houthi, yang bersekutu dengan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, menguasai ibu kota Sana'a pada September, menempatkan Presiden dalam tahanan rumah pada Januari dan kemudian bergerak maju ke selatan.

Kelompok Houthi mengatakan kampanye mereka ditujukan untuk memerangi militan Al Qaida dan korupsi.

Raja Salman dari Arab Saudi pada Selasa mengumumkan pembentukan satu pusat untuk mengkoordinasi bantuan bagi Yaman, dan mengundang PBB untuk bergabung dalam tugas kemanusiaan untuk negara Arab itu.

Gambar-gambar yang ditayangkan televisi negara menunjukkan tempat-tempat bagi pejalan kaki berantakan dan rumah-rumah serta jalan-jalan yang rusak di satu distrik permukiman yang tak disebutkan, dan juga proyektil-proyektil.

Surat kabar al-Jazirah dari Arab Saudi mengatakan di lamannya bahwa penerbangan-penerbangan telah dibatalkan ke bandara udara Najran, yang berlokasi sekitar dua hingga tiga kilometer dari perbatasan dengan Yaman.

Para saksi mata di Yaman sebelumnya mengatakan bahwa pasukan Saudi telah menggempur bagian perbatasan di Yaman setelah milisi Syiah itu melancarkan serangan ke arah wilayah Saudi.

Credit  ANTARA News

Presiden Jokowi tidak bertemu pimpinan OPM, Goliat Tabuni


Presiden Jokowi tidak bertemu pimpinan OPM, Goliat Tabuni
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Mungkin nanti saat HUT Kodam Cenderawasih, GT bisa hadir di tengah kita semua dan bertemu dengan kalian wartawan."
Jayapura (CB) - Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan bertemu dengan pimpinan tentara pembebasan nasional (TPN-OPM) Goliat Tabuni.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen Fransen Siahaan kepada wartawan di Jayapura, mengaku, tidak ada agenda mempertemukan pimpinan OPM GT dengan Presiden Jokowi.

Goliat Tabuni merupakan salah satu pimpinan OPM yang beroperasi di kawasan pegunungan disekitar Kabupaten Puncak Jaya, pedalaman Papua.

"Mungkin nanti saat HUT Kodam Cenderawasih, GT bisa hadir di tengah kita semua dan bertemu dengan kalian wartawan," harap Mayjen TNI Siahaan seraya mengaku saat ini pihaknya sudah siap mengamankan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dan Papua Barat.

Dikatakan, selain tidak jadi bertemu GT, dalam kunkernya Presiden Jokowi juga tidak memberikan grasi atau amnesti kepada kelompok OPM yang selama ini mengangkat senjata dan melakukan aksi menganggu masyarakat.

Yang pasti selama kunker, Presiden Jokowi tidak bertemu GT ataupun memberikan pengampunan (grasi) kepada OPM, tegas Pangdam Cenderawasih.

Menurutnya, secara keseluruhan pihaknya sudah siap menggamankan kunker Presiden Jokowi baik di Jayapura maupun di Merauke dengan menggerahkan 6.000 anggota baik dari TNI maupun Polri.

Mabes TNI sendiri akan mendukung Kodam XVII Cenderawasih dengan berbagai sarana seperti helikopter dan Hercules sehingga mempermudah mobilisasi pasukan.

"Mudah-mudahan kunjungan dapat berlangsung aman dan lancar," harap Mayjen TNI Siahaan seraya menambahkan, akan menindak tegas kelompok masyarakat yang berupaya menggagalkan kunjungan Presiden Jokowi.

Selama kunjungan kerjanya di Papua, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan penandatanganan peresmian dan pembangunan sejumlah proyek antara lain peresmian jaringan kabel optik bawah laut, dan kampus STPDN, serta pembangunan jembatan Holtekam.

Selain itu Presiden Jokowi juga akan melakukan panen raya dilahan seluas 300 hektar di Merauke.





Credit  ANTARA News  


Pangdam: jangan ganggu kunjungan kerja Presiden Jokowi


Pangdam: jangan ganggu kunjungan kerja Presiden Jokowi
Ilustrasi. Salah satu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Ilipo Morib dari kelompok Simon Kogoya (dua kiri) dari wilayah Ilaga hingga Timika menyerahkan diri disaksikan langsung oleh Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan (kiri) di Makodim 1702 Jayawijaya, Papua Senin (9/3). Selain menyerahkan diri kepada pihak keamanan melalui Babinsa setempat juga menyerahkan senjatanya berupa sepucuk pistol jenis FN 45 berikut 5 butir amunisi dan sebuah magazine. (ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra)
Jangan coba-coba mengganggu kunker Presiden Jokowi karena akan berhadapan dengan aparat keamanan."
Jayapura (CB) - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan menegaskan pihaknya siap menindak setiap upaya yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk menggagalkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Papua, 9-10 Mei.

"Jangan coba-coba mengganggu kunker Presiden Jokowi karena akan berhadapan dengan aparat keamanan," kata Mayjen TNI Siahaan menjawab pertanyaan Antara di Jayapura, Selasa.

Ia berharap kelompok masyarakat yang hendak menggagalkan kunker Presiden segera mengurungkan niatnya.

Pangdam Cenderawasih yang wilayah kerjanya meliputi Papua dan Papua Barat itu menyatakan aparat keamanan di Papua sudah siap mengamankan kunker Presiden Jokowi.

Untuk mengantisipasi berbagai gangguan selama kunker Presiden Jokowi pihaknya, akan mengerahkan sekitar 6.000 personel TNI dan Polri.

Jumlah itu belum termasuk Papua Barat karena rencana Presiden Jokowi berkunjung ke propinsi pecahan Papua masih dalam pembahasan.

Selain mengerahkan pasukan, pihaknya juga akan didukung berbagai sarana pendukung seperti helikopter dan Hercules dari Mabes TNI.

"Kodam Cenderawasih akan didukung lima helikopter dan satu Hercules yang dapat digunakan untuk mempermudah pengamanan," kata jenderal berbintang dua itu.

Selama kunjungan kerja di Papua, Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan penandatanganan peresmian dan pembangunan sejumlah proyek antara lain peresmian jaringan kabel optik bawah laut, kampus STPDN, serta pembangunan jembatan Holtekam.

Selain itu Presiden Jokowi juga akan melakukan panen raya di lahan seluas 300 hektar di Merauke.

Credit  ANTARA News

Menag soroti kontes kartun Nabi Muhammad


Menag soroti kontes kartun Nabi Muhammad
Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin ( ANTARA FOTO/Dewi Fajriani)
 
 
Jakarta (CB) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyoroti kontes kartun Nabi Muhammad SAW di Texas, Amerika Serikat, yang belakangan dihentikan setelah ada aksi kekerasan dari penyusup bersenjata.

"Maka dari itu, kami meminta nonmuslim untuk memahami Nabi Muhammad tidak boleh divisualisasikan dengan apapun seperti lewat kontes kartun," kata Lukman di Jakarta, Selasa.

Menag mengatakan Nabi Muhammad merupakan seorang yang maksum bagi umat Muslim, yaitu pribadi yang terpelihara atau terbebas dari dosa dan kesalahan.

Dengan alasan tersebut, kata Lukman, Nabi Muhammad tidak akan mungkin digambarkan dengan apapun.

"Umat Islam memiliki keyakinan untuk tidak memvisualisasikan sosok rasul karena khawatir sebaik apapun gambar terhadap rasul itu tentu tidak bisa secara penuh menggambarkan sosok beliau yang maksum, terjaga dan sangat menjadi dambaan umat Islam," kata dia.

Maka dari itu, lanjut Lukman, Rasulullah SAW tidak boleh divisualisasikan dengan alasan menghormati nabi.

Maka, Lukman meminta umat nonmuslim agar memahami sekaligus menghormati keyakinan umat Islam. Pelaksanaan kontes visualisasi kartun rasul di mata umat Islam menurut dia sangat tidak tepat.

"Memang kita punya hak mengekspresikan diri. Tapi tidak ada kebebasan tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi dengan kewajiban kita menghormati orang lain," kata dia.

Sementara itu, Lukman juga meminta umat Islam untuk bertenggang rasa terhadap umat nonmuslim yang belum mengetahui arti maksum seorang Rasulullah SAW. Dengan begitu, tidak ada aksi kekerasan dari umat Muslim.

"Muslim agar tidak terprovokasi berlebihan atas kegiatan itu dengan kekerasan. Hal itu bukanlah ajaran Islam," kata Lukman.

Jika ingin melakukan protes terhadap kegiatan semacam itu, kata Lukman, bisa dengan cara yang lebih santun.

"Maka protes umat Islam bisa dengan beradab karena umat Islam itu tidak bereaksi dengan kekerasan atau hal yang tidak terpuji," katanya.

Protes, kata dia, bisa dengan berdialog dengan penyelenggara lewat menjelaskan duduk persoalannya serta menunjukkan keberatan umat Islam dengan kontes kartun tersebut.


Credit  ANTARA News

Selasa, 05 Mei 2015

TNI bentuk Komando Operasi Khusus Gabungan


TNI bentuk Komando Operasi Khusus Gabungan
Kopassus TNI AD (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Semua negara dalam menghadapi lingkungan seperti ini memiliki pasukan operasi khususnya"
Jakarta (CB) - Markas Besar TNI akan membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan yang merupakan pasukan elite dari tiga matra, darat, laut dan udara.

"Kita bentuk bukan pasukan khusus tapi komando operasi khusus gabungan," kata Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai meresmikan Museum Penerangan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Moeldoko, operasi khusus gabungan ini bisa digerakkan secepat mungkin jika ada ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, di samping untuk mengatasi situasi tanggap darurat.

"Semua negara dalam menghadapi lingkungan seperti ini memiliki pasukan operasi khususnya. Pasukan operasi khususnya disiapkan betul-betul siaga," kata Moeldoko.

Dia melanjutkan, komando operasi khusus gabungan untuk angkatan pertama akan disiagakan atau menjadi standby force selama enam bulan pertama di Sentul, Bogor.

"Tempatnya tertentu, diberikan akomodasi dan logistik jadi sewaktu-waktu diperlukan Panglima, bisa siap. Kalau ada ancaman di mana saja, Panglima bisa peringatkan," tutur dia.

Dia menjelaskan, komando operasi khusus gabungan ini dibentuk sebagai tanggung jawab TNI kepada pemerintah, bangsa, dan negara. Pasukan ini akan terdiri atas orang-orang hebat dan memiliki kemampuan khusus.

"Panglima tinggal menggunakan demi kepentingan negara," tegasnya.

Untuk angkatan pertama, akan dikomandoi oleh Komandan Jenderal Kopassus. "Berikutnya mungkin akan dipimpin Komandan Marinir, selanjutnya dipimpin Komandan Paskhas. Itu berputar terus," kata Moeldoko.

Pasukan ini akan stand by dalam hitungan menit bahkan detik, kata Moeldoko.

Dia mengakhiri bahwa jumlah personel maksimum pasukan ini adalah 70 orang karena pasukan khusus tidak perlu memiliki banyak personel dan cukup dengan kemampuan yang mumpuni.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat juga menghimpun satuan-satuan elite pasukan khususnya dalam Komando Operasi Khusus (USSOCOM) yang terdiri pasukan-pasukan khusus Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir.

Di antara misi komando khusus AS ini adalah kontraterorisme, pengintaian khusus, perang psikologis, sampai operasi antinarkotika.

Komando Operasi Khusus AS ini bermarkas di Pangalan Angkatan Udara MacDill, Tampa, Florida.

Credit  ANTARA News



TNI Bentuk Pom Mabes


Foto: Okezone
Foto: Okezone
JAKARTA   (CB) – Munculnya kasus yang melibatkan prajurit TNI, sering kali menguap dan tertutup ketika ditangani oleh polisi militer (pom) satuan setempat. Karena itu, Mabes TNI membentuk pom guna menindak personel yang indisipliner.
"Ya, tidak menutup kemungkinan (membentuk Pom Mabes TNI). Kita bahkan akan lakukan penyidikan daripada ditangani pom setempat," jelas Komandan Pom TNI Mayjen Maliki Mift, di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/5/2015).
Ia menambahkan, adanya Pom TNI tidak akan tumpang tindih dengan pom satuan masing-masing. Terlebih, ia menyatakan memiliki kewenangan dalam menciptakan penyeragaman, mekanisme kerja, serta petunjuk teknis pom di tiap angkatan.
"Kita yang ciptakan teknis penyeragaman, mekanisme kerja di masing-masing pom angkatan," imbuhnya.
Selain itu, garis komando selama ini, Panglima TNI harus memerintahkan ke Kepala Staf sebelum memeriksa prajuritnya yang bertindak indisipliner. Namun dengan adanya Pom TNI, koordinasi dapat dilakukan tanpa melalui Kepala Staf angkatan.
"Jadi, lebih efektif. Misal, operasi gaktib, Panglima TNI cukup perintahakan Pom Mabes, jadi petunjuk teknis bisa langsung," pungkasnya.


Credit  Okezone


ISIS Jarah Persenjataan Tentara Irak dan Suriah


ISIS dilaorkan memiliki pesawat tempur jenis MIG 23 (Foto : Reuters)
ISIS dilaorkan memiliki pesawat tempur jenis MIG 23 (Foto : Reuters)
BAGHDAD  (CB)Kelompok militan ISIS diduga telah memiliki persenjataan dan kendaraan perang termasuk tank dan pesawat tempur. Perlengkapan militer itu mereka dapatkan dengan menjarah pasukan Irak dan Suriah.
Laporan dari Express, Selasa (5/5/2015), menyebutkan jenis persenjataan yang mereka terdiri dari beragam jenis mulai kendaraan tempur Humvee milik militer Amerika Serikat (AS) hingga pesawat tempur MIG 23.
Kebanyakan dari persenjataan itu mereka dapatkan dari pasukan Irak dan Suriah. Kelompok militan ISIS mendapatkan tank-tank mereka dari para pemberontak Suriah, termasuk tank T-72 buatan Soviet. Mereka juga mendapatkan senjata anti pesawat udara dan pengangkutnya. Selain jenis T-72, ISIS juga memiliki tank keluaran lama T-55 beserta beberapa roket anti tank dan peluncur granat.
Selama ini, senjata yang akrab dengan kelompok militan dan pemberontak adalah jenis automatic kalashnikov atau AK dan berbagai variannya. Namun, dikabarkan ISIS juga telah berhasil mendapatkan senjata M-16 buatan AS.
Mereka juga diketahui memiliki tiga unit pesawat tempur jenis MIG buatan Rusia. Saksi mata melaporkan, kemungkinan jenis MIG yang dimiliki ISIS adalah MIG 21 atau MIG 23. Belum jelas bagaimana ISIS merawat pesawat-pesawat mereka, akan tetapi dengan adanya kekuatan udara di pihak ISIS dikhawatirkan peristiwa yang serupa dengan 9/11 dapat terjadi lagi.
Semua perlengkapan ini membuat kekuatan ISIS semakin sulit ditakar. Pemerintah AS pernah memperkirakan bahwa ISIS berada dalam keadaan terdesak karena wilayah-wilayahnya di Irak semakin berkurang. Tapi, di Suriah kekuatan ISIS justru diperkirakan semakin besar.



Credit  Okezone

Rusia Luncurkan Tank Terkuat di Dunia T-14


Rusia Luncurkan Tank Terkuat di Dunia T 14
Tank tempur Armata terbaru Rusia, T-14, yang diklaim tank tempur terkuat di dunia. | (Russian Defense Ministry)
 
 
 
MOSKOW  (CB) - Kementerian Pertahanan Rusia untuk pertama kalinya meluncurkan tank tempur Armata T-14. Foto-foto tank yang diklaim sebagai tank terkuat di dunia itu secara resmi dipublikasikan di situs kementerian tersebut menjelang parade Hari Kemenangan (Victory Day) di Moskow.

Gambar tank tempur T-14 sebelumnya pernah dilansir media Rusia namun masih dalam kondisi terbungkus. Sedangkan foto di situs Kementerian Pertahanan Rusia, semalam (4/5/2015) secara lengkap diterbitkan foto tank tersebut serta beberapa kendaraan lapis baja terbaru lainnya.

Tak hanya foto bentuk tank tempur T-14, situs itu juga memberikan deskripsi singkat dan siapa saja diperbolehkan mengunduh informasi itu.

Tank Armata terbaru itu akan ambil bagian dalam parade Victory Day di Moskow pada tanggal 9 Mei 2015, parade itu untuk menandai 70 tahun kemenangan Uni Soviet (nama Rusia sebelumnya) atas Nazi Jerman. Sebanyak 194 kendaraan lapis baja dan 134 pesawat tempur akan berpartisipasi dalam acara tersebut.

Kementerian itu pernah mengklaim tak tempur T-14 sebagai tank terkuat di dunia pada saat ini. Sejumlah laporan sebelumnya juga sempat mengulas tank tempur terbaru Rusia ini. Salah satunya IHS Jane, yang menulis; ”Kendaraan baru terutama yang didesain bersih dan mewakili perubahan terbesar dalam keluarga kendaraan tempur lapis baja Rusia sejak tahun 1960-an dan 1970-an.”

Tank tempur T-14 diketahui dipersenjatai dengan meriam smoothbore 125 mm yang dapat menembakkan amunisi bertenaga tinggi, termasuk membuang proyektil, peluru kendali, dan jenis-jenis amunisi lain. Tenaga dari moncong meriam tank itu lebih besar daripada meriam pada tank Leopard Jerman.

Sedangkan menurut US Foreign Military Studies Office (FSMO), tank tempur T-14 dapat mempertahankan diri dari serangan apapun. Bahkan helikopter Apache yang paling modern tidak akan memiliki kesempatan 100 persen untuk menghancurkan tank itu dengan rudal.

Cara kerja amunisi otomatis untuk membidik target pada tank tempur T-14 telah menggunakan sistem komputerisasi. Meskipun semua senjata dan teknologi telah dirancang dengan sistem komputerisasi, tank Rusia ini hanya perlu dua prajurit untuk mengoperasikannya. Tank T-14, telah disiapkan Rusia untuk menjalani uji coba pada tahun 2016.



Credit  SINDOnews



AFDI, Kelompok Anti-Islam Penyelenggara Pameran Kartun Nabi






Pamela Geller, presiden AFDI, mengaku tidak kapok mengadakan acara bertema anti-Islam pasca penembakan di Texas, Amerika Serikat. (Reuters/Mike Stone)
 
 
Texas, CB -- Pameran karikatur Nabi Muhammad di Texas, Amerika Serikat berujung penyerangan yang menewaskan dua pelakunya. Pameran ini tidak terlepas dari peran organisasi American Freedom Defense Intiative, AFDI, sebagai penyelenggaranya.

AFDI yang dipimpin oleh Pamela Geller memang dikenal sebagai organisasi yang kerap menyuarakan anti-Islam dan penentangan terhadap perkembangan Islam di Amerika Serikat.

Sikap anti-Islam ini jelas terlihat dalam beberapa praktik dan tindakan kelompok ini. Pameran karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad di Texas pekan ini hanya satu dari sekian aksi mereka yang menyudutkan Islam.

Mengutip CNN, Geller sebagai presiden AFDI membuat program bernama "Hentikan Islamisasi Negeri", yang disingkat SION, berupa inisiatif menentang penyebaran Islam di AS. Situs Pamella Geller bahkan diganjar penghargaan dari klub simpatisan Partai Republik AS dan Koalisi Kreatif Zionis.

Prinsip dalam SION adalah "menghentikan imigrasi warga Muslim ke negara-negara yang populasinya bukan mayoritas Muslim", yang dimaksud tentu saja Amerika Serikat.

Selain itu SION juga mendesak "pengawasan terhadap masjid-masjid dan pemeriksaan rutin masjid di seluruh AS dan negara-negara non-Muslim lainnya untuk mencari materi-materi pro-kekerasan."

Anti pusat budaya Islam

Pada tahun 2010, AFDI menentang pembangunan Pusat Budaya Islam di dekat Ground Zero, lokasi ambruknya dua menara WTC dalam serangan terorisme 11 September 2001.

Menurut AFDI, pembangunan tersebut telah mencederai para korban 9/11 serta merupakan bentuk supremasi Islam di New York.

Daisy Khan anggota lembaga American Society for Muslim Advancement membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa pusat budaya Islam itu sebenarnya adalah pusat komunitas untuk memberikan pengetahuan soal Islam pada masyarakat.

"Banyak yang tidak paham soal Islam. Fasilitas ini berdedikasi memberikan pendidikan, dan juga untuk melawan ekstremisme karena Muslim moderat juga butuh suara," kata Khan.

Iklan anti-Islam

Tidak sampai di situ saja, AFDI pada 2012 semakin gencar melancarkan kampanye mereka. AFDI menyewa ruang iklan di stasiun bawah tanah untuk menyuarakan propaganda, salah satunya berbunyi: "Dalam setiap perang antara manusia beradab dan biadab, dukung manusia beradab. Dukung Israel. Kalahkan Jihad."

Iklan anti-Islam juga sempat beberapa kali dipasang di bus kota New York dan San Fransisco, sebelum akhirnya dilarang.

Ibrahim Hooper dari Dewan Hubungan Islam-Amerika mengatakan bahwa iklan-iklan tersebut sangat berbahaya. "Iklan-iklan ini bertujuan agar masyarakat yang bukan Islam membenci Islam dan berbuat buruk pada Muslim Amerika," kata Hooper.

Aksi terbaru AFDI yang menggelar pameran kartun Nabi Muhammad di Garland, Texas, awal pekan ini adalah respon mereka terhadap penembakan di kantor majalan Charlie Hebdo, Paris, pada Januari lalu.

Pamela mengatakan, karikatur yang memenangkan pameran itu mendapatkan US$10 ribu. Menanggapi kekerasan yang mewarnai acaranya, Pamela mengaku tidak gentar dan tetap akan mengadakan acara serupa di masa depan.

"Saya tidak akan mengekang kebebasan saya hanya agar tidak menyinggung orang-orang biadab. Kebebasan berbicara dilanggar di sini," kata Geller.

Organisasi ekstrem

Kebebasan berbicara memang menjadi jargon utama kelompok ini, begitu juga soal kesetaraan semua orang. Namun yang menjadi incaran satu-satunya AFDI adalah agama Islam.

Karena paham mereka ini, lembaga anti kebencian dan fanatisme, Southern Poverty Law Center, SPLC, memasukkan AFDI sebagai organisasi ekstrem dan anti-Islam.

"Organisasi kebencian yang anti-Islam memfitnah Islam, yang mereka anggap sebagai agama yang jahat dan monolitis. Organisasi-organisasi ini memegang paham bahwa Islam tidak memiliki kesamaan nilai dengan kebudayaan lain, merendahkan Barat dan merupakan ideologi politik dengan kekerasan," tulis SPLC.



Credit   CNN Indonesia

Tingkatkan Kerja Sama, RI Latih Perwira Militer Timor Leste


Pertemuan Menhan RI dan Menhan Timor Leste (Foto: Dok. Kemhan RI)
Pertemuan Menhan RI dan Menhan Timor Leste (Foto: Dok. Kemhan RI)
CB, Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Timor Leste Cirilo Cristovao menjalin hubungan bilateral dibidang pertahanan dengan Indonesia. Kesepakatan pelatihan termasuk di dalamnya.
 
"Dengan menteri pertahanan, kita punya hubungan yang selama ini sudah terjalin cukup baik. Ada kerja sama baik di tingkat kementerian maupun angkatan bersenjata," ujar Cirilo.
 
Pernyataan tersebut disampaikan Cirilo Cristovao usai kunjungannya ke Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2015, seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
 
Dia menyebut, bentuk kerja sama tersebut dalam bentuk pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan di bidang kemiliteran.
 
"Ada pelatihan bersama, kerja sama kesepakatan antara TNI dan angkatan bersenjata Timor Leste,  INAMOR (Indonesian Army Monitoring Work) dan juga kerja sama pelatihan-pelatihan misi bersama. Serta pelatihan perwira jasmani dan pelatihan di bidang engineering yang di fasilitasi TNI," papar dia.
 
Selain itu ada kesepakatan secara informal dengan Menhan untuk mengirim perwira Timor Leste untuk  seskoal dan seskoad. "Kerja sama cukup luas, bukan saja pelatihan bersama tapi hal lain. Kita lihat proses nanti ke depan," tuturnya.
 
Bahkan Menteri Pertahanan Timor Leste Cirilo Cristovao membangun kerja sama bilateral dengan Lembaga Ketahanan Nasional dengan mengirim lebih banyak militer Timor Leste jalani Program pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) di Lemhanas.
 
"Kebetulan kita sudah ada empat siswa yang ikut program reguler Lemhanas. Tahun ini angkatan keempat. Kerja sama ini penting untuk siswa kita belajar," katanya.
 
Cirilo menuturkan Lemhanas berjanji akan menambah kuota militer Timor Leste sebagai peserta pendidikan tersebut untuk tahun depan.
 
"Wagub Lemhanas sendiri meminta tahun depan bisa menambah jatah pengiriman dan melakukan kajian bersama di bidang kajian perbatasan kelautan," katanya.
 
"Setiap tahun kita dapat jatah satu tapi tadi di janjikan wagub ada peluang untuk menambah jatah," tambahnya.



Credit   Metrotvnews.com




Waspada Gempa Besar di Indonesia Setelah di Nepal, Ini Persiapan BMKG


Waspada Gempa Besar di Indonesia Setelah di Nepal, Ini Persiapan BMKG Zona tumbukan 2 lempeng yang menimbulkan gempa di Nepal sejalur hingga lempeng gempa di Indonesia (Grafis: dongenggeologi.com/Rovicky Dwi Putrohari) 
 
 
Jakarta  (CB) - Para geolog dan pakar gempa memprediksikan gempa besar di bumi setelah gempa besar di Nepal akan terjadi di lepas pantai selatan Jawa atau lepas pantai barat Sumatera. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membenarkan prediksi itu. Lantas apa persiapan BMKG?

"Satu, BMKG mengembangkan teknologi prekursor, memprediksi dengan mengukur percepatan kulit bumi segala macam. Dengan begitu, kita mendapatkan informasi tentang gerakan besar di tempat lain yang kemudian membawa kemungkinan terjadi,‎ tapi kemungkinan ya, bukan kita memprediksi," jelas Kepala BMKG Andi Eka Sakya saat ditanya langkah mitigasi gempa besar yang diprediksi akan terjadi di Indonesia.


Andi mengatakan hal itu di sela Rakornas BMKG 2015 dengan tema "Percepatan pembangunan BMKG untuk mendukung program Nawa Cita dalam rangka menuju organisasi kelas dunia" di Auditorium BMKG, Jl Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).

Dia menambahkan, bahwa belum ada teknologi yang bisa memprediksi waktu terjadinya gempa. Maka yang kemudian dilakukan adalah mengukur pergeseran kulit bumi dan memprediksi wilayah terjadinya gempa.

"Karena belum ada teknologinya (memprediksi waktu gempa) bahkan di Amerika. Ini perlu saya ingatkan, bukannya kita memprediksi tapi mendeteksi," imbuh Andi.

Langkah mitigasi bencana gempa kedua yang dilakukan BMKG adalah mengembangkan teknologi tsunami eary warning system atau sistem deteksi dini tsunami.

"Kedua, kita mengembangkan teknologi tsunami early warning sistem. Kalau kita bisa melokalisir gempa itu di mana, berapa besarnya, waktunya kapan, apakah terjadi tsunami atau tidak, supaya dampak tidak terjadi besar. Teknologi sudah diakui 28 negara, makanya Unesco menetapkan BMKG untuk menjadi pusat informasi tsunami di Samudra Hindia," jelas dia.

Mengenai prediksi para geolog dan pakar gempa, dia membenarkan prediksi itu. Namun, Andi kembali menekankan, gempa yang diprediksi para pakar itu tidak bisa diprediksi waktu terjadinya namun bisa diketahui di mana akan terjadi. Para geolog memprediksi berdasarkan riwayat pergerakan lempeng selama belasan bahkan puluhan tahun.

"Ya, karena ada jalur ring of fire di sana. Kemungkinan seperti itu (prediksi gempa besar di Indonesia setelah di Nepal). Oleh karena itu para pakar menyebutnya waspada," imbuh Andi.

Sedangkan seismolog BMKG Ariska Rudyanto menambahkan kemungkinan prediksi para pakar itu bisa terjadi karena ada baik Nepal dan Indonesia terletak di antara dua lempeng besar yakni Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Euroasia.

"Akan tetapi kita tidak mengetahui kapan gempa akan terjadi lalu kekuatan seperti apa, kita tidak pernah tahu. Misalnya gempa di Nepal terjadi akibat gempa di Aceh waktu itu, atau gempa di Jogja akibat kejadian di Jepang. Itu bisa saja. Karena sifatnya energi yang tidak bisa dilihat hanya bisa dirasakan," jelas dia.

Ariska juga menyarankan lebih memperhatikan mitigasi bencana gempa. Menurutnya, gempa alias goncangan bumi itu tidak membunuh.

"Korban yang terjadi justru akibat colapse building, reruntuhan gedung. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan seberapa kokohnya bangunan gedung itu dan keberadaan pondasi mereka ada di tanah lunak atau bagaimana sehingga ini menjadi langkah mitigasi bencana gempa," tuturnya.



Credit  Detiknews


Resmikan Buku TNI dan AirAsia, Moeldoko Bantah TNI Ingin Geser Peran Basarnas


 
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat meresmikan buku


JAKARTA, CB
— Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah bahwa pihaknya berusaha menyaingi peran Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam proses pencarian dan pengangkatan terkait kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Moeldoko saat meresmikan buku TNI dan Air Asia QZ8501 di Media Center Pusat Penerangan TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
"Perintah saya, agar tidak ada prajurit yang masing-masing berbuat sendiri-sendiri, tetapi di bawah SAR Nasional. Tidak ada upaya TNI untuk menggeser peran SAR Nasional," ujar Moeldoko saat memberikan kata-kata sambutan.
Moeldoko mengatakan, prajurit TNI yang berjiwa profesional selalu menyadari peran dan tanggung jawab dalam berbagai operasi, termasuk operasi militer selain perang. Dalam proses pencarian dan pengangkatan terkait kecelakaan pesawat AirAsia, TNI terpanggil untuk memberikan upaya maksimal yang diharapkan, baik oleh keluarga korban maupun publik internasional. Menurut Moeldoko, kehadirannya dalam proses tersebut merupakan kewajiban seorang pemimpin dalam situasi kritis.
"Saat Panglima dan staf hadir di Polda Jawa Timur, kami bisa membaca perasaan keluarga korban. Mereka berharap keluarganya ditemukan. Belum lagi publik internasional berharap black box (kotak hitam) cepat ditemukan. Itu butuh prajurit profesional," kata Moeldoko.
Ia mengatakan, keberhasilan tim dalam waktu cepat menemukan kotak hitam secara tidak langsung menjadi titik ukur profesionalitas TNI di mata internasional. Ia menyatakan, baik TNI maupun Basarnas sama-sama menyadari kewenangan tugas dan fungsi masing-masing dalam proses tersebut.



Credit   KOMPAS.com

Eksotisme Batu Solor, Tak Kalah dengan Situs Stonehenge di Inggris


 
KOMPAS.COM/AHMAD WINARNO Batu Solor masih tersusun rapi dan berdiri tegak di tengah perbukitan di Desa Solor, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.


BONDOWOSO, CB - Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, menyimpan sebuah potensi wisata yang cukup luar biasa. Sebuah batu besar dan tersusun rapi, masih berdiri tegak di tengah perbukitan yang masih terjaga secara alamiah, di Desa Solor, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Batu solor boleh dibilang cukup unik, hampir sama dengan sebuah situs warisan dunia yakni Stonehenge di Salisbury Plain, Wilshire, Inggris.

Untuk menuju lokasi Batu Solor, diperlukan upaya cukup keras. Sebab, akses jalan menuju ke Batu Solor rusak parah. Selain melewati pemukiman warga, kita juga akan melewati perbukitan, serta persawahan. Namun jangan kawatir, meski akses ke lokasi terbilang cukup susah, terutama saat musim hujan, semuanya akan terlunasi ketika tiba di lokasi Batu Solor.

Jika anda berangkat dari kawasan kota Bondowoso, maka diperlukan waktu kurang lebih 2,5 jam lamanya. Untuk kendaraan, harus menggunakan mobil offroad dan motor trail, sebab jalannya cukup terjal dan penuh bebatuan.

Menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bondowoso, Achmad Muhyiddin, belum ada penelitian kapan Batu Solor tersebut berdiri, namun diperkirakan batu tersebut merupakan situs pra sejarah yang umurnya mencapai ribuan tahun lamanya. “Tidak ada sejarah tentang berdirinya Batu Solor tersebut, tetapi menurut cerita masyarakat sekitar, batu ini merupakan tempat Raja Blambangan pertama,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Muhyiddin, Batu Solor sebenarnya memiliki potensi wisata yang cukup luar biasa. “Saya pikir Batu Solor merupakan destinasi wisata baru di Bondowoso, sebab tidak kalah dengan di Inggris. Di Indonesia, saya belum tahu batu seperti ini, sepertinya cuma ada di daerah kami,” ujarnya.

 
KOMPAS.COM/AHMAD WINARNO Salah satu akses jalan menuju lokasi Batu Solor, di Desa Solor, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Muhyidin berharap kepada Pemkab Bondowoso, untuk segera mempromosikan potensi wisata Batu Solor. “Kami para pemuda sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempromosikan wisata Baru Solor. Dan saya berharap, kepada pemkab juga memperbaiki akses jalan menuju lokasi Batu Solor,” katanya.

Salah satu pengunjung, Samsul mengaku cukup kagum dengan Batu Solor yang masih tersusun secara rapi di perbukitan. “Meski tadi cukup capek karena jalannya ke sini rusak, dan lokasinya jauh, namun kami cukup puas melihat dari jarak dekat Batu Solor. Saya sangat takjub, dan ini menurut saya potensi wisata baru di Bondowoso,” katanya.

Pengunjung lainnya, Sofi, juga mengaku sangat puas bisa melihat Batu Solor dari jarak dekat. “Kemarin hanya lihat di internet, sekarang saya bisa lihat langsung, dan tadi langsung jepret- jepret deh,” akunya.


Credit   KOMPAS.com

5-5-1821: Napoleon Meninggal Dunia di Pengasingan


CB, Paris - Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte dikenal sebagai politisi handal dan ahli strategi militer. Lahir di Pulau Corsika pada 15 Agustus 1769, dia berasal dari keluarga bangsawan lokal di Italia dengan nama lahir Napoleone di Buonaparte.
Pada masa kejayaannya, Napoleon menguasai hampir seluruh dataran Eropa, baik dengan diplomasi maupun peperangan. Di antaranya adalah Belanda, Spanyol, Swedia, serta sebagian besar wilayah Italia yang direbut dari Austria dan Polandia.

Tapi siapa sangka, akhir hayat Napoleon berakhir tidak seperti raja-raja di belahan dunia lainnya. Dia menghembuskan napas terakhir di penjara yang didirikan Kerajaan Inggris.

Penjara itu terletak di Pulau Saint Helena yang begitu terpencil di tengah Samudera Atlantik.

Napoleon pun bisa sampai ke balik jeruji besi karena kekalahan beruntun dalam sejumlah peperangan. Kegagalan pertama terjadi kala dia tak berhasil menginvasi Rusia. Demikian dilansir dari history, Selasa (5/5/2015).
Meski kemudian dijatuhkan, kariernya sebagai Kaisar Perancis masih bisa dipertahankan setelah melarikan diri dari Pulau Elba, sebuah pulau di Toscana, Italia, dan memerintah kembali di Prancis selama 100 hari.
Namun, Napoleon kalah telak di Waterloo ketika berhadapan dengan kekuatan Inggris yang dipimpin Duke of Wellington, Belanda oleh Pangeran van Oranje dan Prusia yang dipimpin oleh General Blücher serta persenjataan baru hasil temuan Jenderal Shrapnel dari Inggris.

Kekalahan di Warterloo berbuntut panjang. Dia terguling dari tahta Kekaisaran Prancis.

Setelah tak lagi jadi Kaisar, Napoleon diasingkan di Saint Helena pada 1815. Enam tahun kemudian Napoleon menghembuskan napas terakhirnya.

Dia meninggal dunia akibat kanker perut. Sempat dikuburkan di Saint Helena, namun pada 1840 jenazah Napoleon dibawa kembali ke Prancis.

Saat berkuasa dan menjadi Kaisar pertama di Prancis Napoleon berkeinginan mengubah Prancis. Dia tak mau disamakan dengan para pendahulunya.

"Menjadi raja adalah mewarisi ide lama dan silsilahnya. Aku tak ingin jadi penerus dari siapa pun," kata Napoleon, menjelaskan mengapa ia ingin menjadi Kaisar, bukan Raja Prancis.

Di tanggal yang sama seratus tahun kemudian, sejarah besar dunia juga terjadi. Alan Bartlett Shepard Jr mengukir namannya dalam buku peradaban dunia.

Menumpang pesawat antariksa Freedom 7, dia resmi menjadi astronot pertama AS yang dikirim ke angkasa luar

Credit   Liputan6.com



Kisah di Balik Foto Mengharukan 2 Bocah 'Korban Gempa Nepal'


CB, Hanoi - Jasad-jasad yang dievakuasi, bangunan hancur, dan ekspresi nestapa menjadi gambaran pasca-gempa 7,9 skala Richter di Lembah Kathmandu, Nepal. Dan sebuah foto mengharukan tersebar di dunia maya.

Dalam potret tersebut terlihat 2 anak yang saling berpelukan. Seorang gadis cilik memeluk kakak lelakinya -- mencari perlindungan dari dunia yang asing. Dan, ada ketakutan di wajah bocah lelaki itu...

Siapapun yang menyaksikan niscaya akan terenyuh. Ada rasa sakit yang menyayat hati menyaksikan penderitaan mereka.

Dalam waktu kurang dari 2 minggu, foto tersebut menyebar luas di dunia maya. Lewat Facebook dan Twitter. Sebuah judul dilekatkan padanya: "Two-year-old sister protected by four-year-old brother in Nepal". Gadis cilik berusia 2 tahun dalam perlindungan kakak lelakinya yang baru berusia 4 tahun.

Sejumlah orang yang tersentuh hatinya berusaha mencari dua bersaudara tersebut di antara korban-korban gempa. Penggalangan dana bahkan dilakukan.

Yang tidak mereka ketahui, itu bukanlah foto korban gempa Nepal. Melainkan hasil jepretan kamera hampir 1 dekade lalu di Vietnam utara.

Fotografer Vietnam, Na Son Nguyen mengaku mengambil gambar keduanya. "Aku memotret mereka pada Oktober 2007 di Can Ty, desa terpencil di Provinsi Ha Giang," kata dia seperti Liputan6.com kutip dari BBC, Selasa (5/5/2015).

"Kala itu aku sedang melintas di desa itu, dan terkesima melihat 2 bocah Hmong bermain di depan rumah mereka, sementara orangtua keduanya sedang bekerja di ladang."

Hmong adalah kelompok etnis di kawasan pegunungan di China, Vietnam, Laos, dan Thailand.

"Gadis cilik yang mungkin berusia 2 tahun menangis, ia takut pada orang asing. Sementara, kakaknya yang diduga berusia 3 tahun memeluknya, menenangkannya," kata Na Son.

"Keduanya sangat manis, jadi aku cepat-cepat mengabadikan gambar mereka."

Na Son mempublikasikan foto tersebut di blog pribadinya. Dan ia terkejut bukan kepalang saat melihat karyanya itu menyebar di kalangan pengguna Facebook di Vietnam sebagai, '2 yatim piatu yang terlantar'.

"Sejumlah orang bahkan mengarang cerita tentang anak-anak itu. Misalnya bahwa ibu mereka telah meninggal dunia dan sang ayah menelantarkan keduanya," kata Na Song.

Tak berhenti sampai di situ. Na Song geleng-geleng kepala keheranan saat menemukan foto tersebut diberi keterangan "2 yatim piatu asal Burma" atau "korban perang saudara di Suriah". Dan kini giliran dikatkan dengan gempa Nepal.

Na Son telah berusaha memperjelas dan mengklaim hak cipta atas foto tersebut. Namun, tak begitu berhasil.

"Ini mungkin foto yang paling sering disebar di dunia maya. Namun sayang, salah konteks."



Credit  Liputan6.com

Sultan Yogya Ubah Gelar Putrinya, Jadi Penerus Tahta?


CB, Yogyakarta - Sultan Hamengkubuwono X menggelar Sabda Raja di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta. Sabda Raja ini merupakan yang kedua sejak Sultan naik tahta.

Kerabat Keraton Yogyakarta KRT Yudhohadiningrat, yang merupakan Penghageng Tepas Keraton mengatakan, dalam Sabda Raja kali ini Sultan hanya mengeluarkan satu hal. Namun ia tidak merinci apa isi sabda tersebut.

Sabda Raja digelar dengan dihadiri keluarga Keraton Pakualaman, permaisuri, dan putri Sultan. Namun acara ini tidak dihadiri adik Sultan.

"Satu poin. Kerabat Pakualaman dan Keraton. Yang putri datang yang kakung tidak. Gusti Hadi tadi ditelepon mungkin macet. Gusti Prabu tidak. Pakualaman yang hadir adalah putra mahkota Pakualaman, Kanjeng Bimo," ujar KRT Yudhohadiningrat usai Sabda Raja, Selasa (5/5/2015).

Sabda Raja kali ini berlangsung singkat, hanya berjalan dua menit. Menurut abdi dalem keraton Kaum Masjid Penepen Keraton, Raden Wedono Ngabdul Sadak, Sabda Raja ini terkait perubahan gelar salah satu putri Sultan yaitu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun. Pembayun berganti gelar menjadi GKR Mangkubumi.

"Gantos (ganti) gelar. Resmikan tadi gelar GKR Mangkubumi. Ya, jadi penerus mahkota," ujar dia.

Dalam acara Sabda Raja ini, Sultan mengenakan pakaian kebesaran raja seperti saat Sabda Raja pertama digelar, yakni pakaian warna hitam dan kupluk biru. Permaisuri Sultan, GKR Hemas, juga menggunakan pakaian warna hitam dengan hiasan warna kuning.

Credit   Liputan6.com

Masih Diklaim Cina, TNI Perlu Bikin Markas di Laut Natuna


Masih Diklaim Cina TNI Perlu Bikin Markas di Laut Natuna
(Ilustrasi SINDOphoto).
 
 
NATUNA   (CB) - Hingga saat ini Cina masih mengklaim Laut Natuna sebagai lokasi bebas memancing ikan. Alasannya, laut Natuna merupakan wilayah memancing Cina secara turun-temurun sejak dahulu kala.

Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra menjelaskan, Natuna merupakan wilayah perbatasan yang langsung berbatasan dengan berbagai negara seperti Cina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan lain sebagainya.

Selain itu Natuna juga merupakan bagian wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia Satu (ALKI 1) yang sangat ramai dilintasi oleh armada baik dalam maupun luar negeri.

Sehingga saat ini Cina masih kukuh mengakui wilayah Natuna merupakan wilayah di mana mereka masih boleh beraktivitas. "Ada beberapa fakta yang semestinya menjadi perhatian pemerintah di Natuna," kata Hadi Candra, di Gedung Paripurna DPRD Natuna, Senin 4 Mei 2015.

"Cina hingga saat ini masih mengakui Natuna sebagai kawasan mereka, boleh melakukan aktifitas laut seperti mengambil isi lautnya," imbuhnya.

Ditegaskannya Cina tidak mengklaim wilayah Natuna sebagai wilayah mereka akan tetapi Cina mengakuinya secara tradisional fishing, di mana mereka boleh melakukan segala aktivitas perikanan di lautnya.

Pengakuan ini masih terjadi hingga saat ini. Hal itu terbukti dari sikap negeri Tiongkok itu saat mengamankan nelayan mereka yang tengah memancing ikan di Natuna.

"Pengakuan itu masih terjadi hingga saat ini. Buktinya nelayan Cina kalau memancing di Laut Natuna mereka dikawal dengan kapal perang negaranya. Sehingga pasukan keamanan dari PSDKP tidak berdaya menghadapi mereka. Kejadian itu terjadi beberapa waktu lalu," kata politikus Partai Golkar ini.

Akibat aksi tersebut kata Hadi Candra, nelayan Natuna tidak nyaman saat melaut lantaran takut berjumpa dengan nelayan asing yang dikawal dengan kapal perang Cina.

Dengan demikian kata Candra, tidak berlebihan jika Natuna meminta kepada pusat agar membangun sistem keamanan yang kuat di Natuna terutama sekali keamanan lautnya.

"Kami berharap keamanan laut kita dapat diperkuat di Natuna bila perlu TNI AL bangun Markas di Natuna sebagai kekuatan keamanan wilayah NKRI," harap mantan Ketua DPRD Natuna ini.

Menanggapi hal itu, Komandan Lanal Ranai, Kolonel Laut (P) Arif Badrudin mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai analisa terkait penguatan pengamanan wilayah Natuna dan sudah diajukan ke pusat. Selain itu TNI AL secara rutin menggelar operasi pengamanan di laut Kepulauan Natuna dan Anambas.

"Terkait penguatan sistem keamanan laut, hasil analisanya sudah kita ajukan ke pusat. Dan saat ini kita (TNI-AL) rutin menggelar patroli dan operasi laut di Natuna, saat ini ada dua KRI yang sedang beroperasi di Natuna yakni KRI Sutedi Senoputra (SSA) dan KRI Silar Papare," ucapnya.

Selain itu, Kolonel Arif menjamin saat ini laut Natuna cukup aman dan nelayan Natuna sudah mulai nyaman melakukan aktifitas lautnya.

"Alhamdulillah saat ini nelayan kita sudah tidak khawatir lagi dengan ancaman asing di laut. Saya sudah bertanya kepada sejumlah nelayan, mereka mengaku nyaman sekarang. Semoga saja tetap aman," tutupnya.



Credit   SINDOnews