Uji coba menunjukkan vaksin eksperimental Ebola aman

Seorang perawat menyuntikkan vaksin eksperimental Ebola pada seorang relawan di Rumah Sakit Universitas Lausanne (CHUV) di Lausanne, Swiss, Selasa (4/11). (REUTERS/Denis Balibouse)

London (CB) - Dua vaksin DNA eksperimental untuk mencegah infeksi virus Ebola aman dan telah membangkitkan respons kekebalan pada orang-orang dewasa di Uganda menurut hasil uji coba pertama vaksin Ebola di Afrika yang dipublikasikan di jurnal kedokteran Inggris, The Lancet, pada Selasa (23/12).

Para ilmuwan dari National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) di Amerika Serikat mengembangkan vaksin DNA yang mengode protein-protein virus Ebola.

Seperti dilansir kantor berita Xinhua, vaksin itu mengandung rancangan konstruksi protein permukaan luar virus. Respons imun terhadap protein-protein tersebut menunjukkan tingkat perlindungan yang tinggi.

Pada uji fase pertama, para peneliti Makerere University di Uganda mendaftar 108 orang dewasa sehat berusia antara 18 dan 50 tahun.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua vaksin DNA ditoleransi baik pada orang dewasa di Uganda dan reaksi sistemik dilaporkan terjadi pada semua kelompok.

"Ini adalah studi pertama yang menunjukkan perbandingan keamanan dan perlindungan dari vaksin eksperimental Ebola dalam populasi Afrika," kata penulis utama hasil uji coba, Julie Ledgerwood dari NIAID.

"Ini menggembirakan karena mereka yang memiliki risiko paling tinggi terserang Ebola utamanya hidup di Afrika, dan penurunan perlindungan vaksin dalam populasi Afrika terlihat pada penyakit yang lain," kata Ledgerwood.

Menurut Ledgerwood, temuan itu sudah membentuk basis untuk vaksin yang lebih ampuh, menggunakan virus dingin simpanse yang tidak berbahaya, yang sedang dalam pengujian di Amerika Serikat, Inggris, Mali, dan Uganda dalam respons terhadap wabah Ebola.

 Credit ANTARA News

Peluncuran "Wonderful Indonesia" dan "Pesona Indonesia"

 
KOMPAS.com/Dhanang David Aritonang Logo Wonderful Indonesia di badan pesawat Garuda Indonesia.


JAKARTA, CB –  Salah satu hal yang juga harus ditingkatkan dalam dunia pariwisata Indonesia yaitu promosi. Hal tersebut yang diungkapkan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya.
“Untuk meningkatkan pariwisata Indonesia agar potensinya terus bersinar mungkin harus mengambil banyak langkah. Salah satunya ialah meningkatkan infrastruktur. Hanya saja untuk membuat dan memperbaiki infrastruktur itu bisa lama, mungkin sampai 3 tahun. Makanya kita alihkan ke promosi, satu cara yang cepat untuk meningkatkan dan memperlihatkan potensi pariwisata di mata dunia,” ungkap Arief di Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Kebutuhan lain untuk promosi ialah penciptaan brand. Menurut Arief satu brand besar bisa menjadi identitas dunia pariwisata. “Hari ini kita menjadi saksi peluncuran brand ''Wonderful Indonesia'dan 'Pesona Indonesia' sebagai country branding yang mempresentasikan daya tarik keindahan alam, keanekaragaman budaya dan keramahtamahan masyarakat Indonesia maupun fasilitas pariwisata menarik lainnya yang dikembangkan oleh orang kreatif Indonesia,” urainya.
Peluncuran brand ini nantinya diharapkan menjadi identitas bangsa. Jadi apa pun produk pariwisata Indonesia akan dibubuhi brand tersebut.
“Jakarta boleh punya ‘Enjoy Jakarta’, tapi nantinya harus ditambahkan ‘by Wonderful Indonesia’ atau ‘by Pesona Indonesia’. Sayang kalau kita pakai banyak brand. Sudah hak ciptanya mahal, butuh biaya lagi untuk promosi. Daripada promosi banyak nama, lebih baik kita berintegrasi, promosi dengan satu nama brand yang menjadi payung besar saja,” katanya lagi.
Dalam kesempatan itu, Arief juga coba membandingkan negara-negara yang sudah memiliki branding pariwisata. “Coba lihat Malaysia dengan Truly Asia-nya atau Thailand dengan Amazing Thailand-nya. Bagus mana? Semua bagus. Mereka berintegrasi mempromosikan satu brand negara. Kita juga harus sepeti itu, bersatu padu mengenalkan Indonesia dengan satu brand besar,” kata Arief.
Untuk penggunaan branding ‘Wonderful Indonesia’ dan ‘Pesona Indonesia’, Arief mengaku akan digunakan dengan jumlah yang seimbang. “Terserah bisa dipakai yang mana saja. Perbandingannya nanti 50:50, mungkin kalau ‘Wonderful Indonesia’ sudah dikenal tapi kalau mau lebih Indonesia lagi bisa pakai ‘Pesona Indonesia’,” tutupnya.


Credit KOMPAS.com

Pemerintah Indonesia Menangkan Perkara Arbitrase Internasional Bank Century

 
KONTAN/Cheppy A. Muchlis Ilustrasi: Suasana kantor Bank Century di Jakarta (22/1/2009). Bank Century menyatakan dana pihak ketiga (DPK) selama 15 hari di awal tahun ini mencapai Rp100 miliar.


JAKARTA,CB - Pemerintah Indonesia memenangkan perkara arbitrase terkait gugatan yang diajukan oleh salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq. Sebelumnya Majelis Arbitrase International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) juga mengeluarkan putusan yang memenangkan Pemerintah Indonesia dalam gugatan yang diajukan oleh Rafat Ali Rizvi.
"Dengan kemenangan ini, dan kemenangan atas gugatan Rafat Ali Rizvi sebelumnya, Pemerintah RI terhindar dari kemungkinan membayar ganti rugi senilai hampir US$ 100 juta, setara dengan Rp. 1,3 triliun," ujar Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung, Toni Spontana melalui siaran pers, Rabu (24/12/2014).
Toni mengatakan, Kejaksaan Agung mengajukan tuntutan pidana terhadap Hesham dan Rafat, yang telah melarikan uang senilai lebih dari US$ 300 juta dari Bank Century, berdasarkan ketentuan UU Anti Korupsi dan UU TPPU. Namun, keduanya tidak hadir dalam persidangan sehingga keduanya diadili secara in absentia. Terkait tuntutan pidana tersebut, Hesham justru mengajukan klaim terhadap pemerintah Indonesia pada tahun 2011 sebesar USD 19,8 juta, dengan mengacu kepada Perjanjian Investasi Antar Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).
"(Hesham) meminta ganti rugi atas tindakan Indonesia yang dianggap telah melakukan ekspropriasi atas sahamnya di Bank Century. Sehubungan dengan klaim dimaksud, Majelis Arbitrase sepakat untuk menolak gugatan Hesham Al Warraq perihal ekspropriasi," kata Toni.
Menurut Majelis Arbitrase, lanjut Toni, perjanjian OKI mewajibkan setiap investor untuk menahan diri dari seluruh tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau moral yang dapat merugikan kepentingan umum.
"Karenanya majelis memutuskan Hesham Al Warraq telah melanggar ketentuan perjanjian OKI, dan oleh karena itu gugatan Hesham Al Warraq ditolak," ucap Toni.



Credit  KOMPAS.com

Selain Ikan Iblis, 'Monster' Laut Pernah Terlihat di Rusia

 

 Hiu aneh bergigi tajam, salah satu 'monster' laut yang tertangkap kamera (Dok.Wikipedia)

 

 

Jakarta, CB -- Sekelompok peneliti berhasil merekam sekumpulan ikan aneh yang merupakan spesies baru, ada yang menyebut ikan hantu, ikan iblis dan 'monster' laut.

Snailfish, ikan bertubuh transparan, ditemukan oleh kapal selam robotika asal Skotlandia di Mariana Trench, sebuah perairan di barat Samudera Pasifik. Ia hidup di kedalaman 8.000-an meter di dasar laut.
Sebelum itu, ikan sejenis anglerfish sudah membuat heboh lebih dulu. Ikan anglerfish sangat dikenali dari antena di kepalanya yang berbentuk seperti joran pancing dan ada bola bercahaya di ujungnya.

Bola kecil ini bercahaya di lautan dalam. Gunanya untuk menarik mangsa. Ikan jenis ini pernah terekam video di habitatnya di Monterey Canyon, di Teluk Monterey, California.
Di Rusia, tepatnya di pinggir pantai pulau Sakhalin, pernah juga muncul kerangka yang disebut-sebut sebagai monster laut. Ukurannya lebih dari 3 meter, punya gigi runcing yang keluar dari rahangnya. Anehnya, seluruh bagian kerangka ini diselimuti oleh bulu tebal.

Berbagai teori dan spekulasi mengenai kerangka ini bermunculan. Ada ahli yang megatakan bahwa kerangka ini merupakan milik mahluk purba yang hidup di dasar laut. Ada juga yang mengatakan bahwa hewan ini berasal dari Plesiosaurus yang telah hidup sejak 250 juta tahun silam.

Bahkan beberapa pihak menduga bahwa kerangka ini milik aligator atau buaya besar yang dapat hidup di perairan laut. Namun, sejumlah tes memastikan bahwa hewan ini bukanlah buaya atau aligator lainnya.

Beberapa peneliti kemudian menganalisa gambar dan foto yang diambil 2006 ini, setelah beberapa tahun akhirnya para peneliti mendapatkan fakta bahwa kerangka tersebut adalah ikan paus beluga besar yang sudah terkubur dan membusuk di pantai.

Hal ini disimpulkan berdasarkan struktur dan sel-sel tulang serta tengkorak Paus Beluga yang memiliki kemiripan dengan kerangka ini. Namun, yang masih menjadi misteri adalah bulu yang menyelimuti hewan ini.


Credit CNN Indonesia

TNI AL Butuh Rp6 Triliun untuk Operasikan Semua Kapalnya

Kepala Staf AL (KSAL) Laksamana Marsetio di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2014).MTVN/Yogi Bayu Aji



CB, Jakarta: Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio mengungkapkan anggaran senilai Rp5,6 triliun yang dialokasikan untuk menggerakan kapal-kapal TNI AL masih jauh dari ideal. Uang sebesar itu hanya mampu mengoperasikan maksimal 29 kapal.

Padahal, ada 150 kapal yang bisa digunakan. Marsetio mengatakan pihaknya punya estimasi biaya untuk menggerakan semua kapal. Jika pemerintah bisa menyediakannya, dia yakin fungsi kapal-kapal itu bisa dioptimalkan.

"Idealnya Rp6,6 triliun baru semua kapal kita bisa gerak," ujar dia di Mabes AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/12/2014).

Marsetio menjelaskan, TNI AL kini punya tiga tugas utama. Mereka harus menjaga kedaulatan negara, menegakan hukum dan diplomasi. Untuk itu, bahan bakar untuk menjalankan kapal menjadi amat krusial.

"Fungsi kedaulatan, kapal kita setiap hari 50-60 kapal yang bertugas, dan itu bukan cuma pantau illegal fishing. Belum lagi buat latihan dan tugas lain," kata Marsetio.

Marsetio mencontohkan, di laut Arafuru TNI AL punya tiga kapal. Tapi hanya satu yang bisa beroperasi.

"Di Laut Arafura ada 20 kapal pencuri ikan, tapi yang bisa dikejar cuma satu kapal. Kita punya tiga kapal, tapi hanya satu yang bisa jalan. Sebabnya, nggak ada bahan bakar," ujarnya.

Credit Metrotvnews.com

Inilah Wajah Bumi yang Sebenarnya bila Dilihat dari Luar Angkasa

 
Japan Meteorological Agency Wajah Bumi dari luar angkasa seperti diambil satelit Himawari 8 milik Jepang. Bumi tampak lebih abu-abu

CB — Seperti apa wajah planet kita bila dilihat dari luar angkasa tanpa diedit atau disesuaikan dengan sudut pandang manusia?

Citra yang diambil oleh satelit cuaca Himawari-8 milik Jepang menunjukkannya. Tanpa diedit, Bumi ternyata tidak sebiru yang dibayangkan.

Himawari 8 yang diluncurkan pada 7 Oktober 2014 lalu memotret Bumi dari ketinggian 35.790 meter. Untuk mengambil gambar, satelit menggunakan instrumen Advanced Himawari Imager.

Himawari 8 bertugas untuk melakukan observasi secara terus-menerus di wilayah Asia Timur dan Pasifik bagian barat. Tahun 2016, Jepang bakal meluncurkan Himawari 9.

Dirilis situs Japan Meteorological Agency pada Kamis (18/12/2014), citra Bumi yang nyata tanpa diedit dilihat dari luar angkasa ternyata lebih abu-abu.

Kata "nyata" di sini punya sedikit jebakan, tergantung pada sudut pandang subyek yang melihatnya.

Bila manusia yang menandang secara langsung, Bumi memang akan tampak kebiruan. Hal itu dipengaruhi oleh kemampuan melihat mata manusia.

Namun demikian, bila satelit yang memotretnya, Bumi tak akan tampak sebiru yang dibayangkan manusia. Warna biru yang dihasilkan biasanya merupakan hasil olahan dari citra.

 

NASA Pale Blue Dot

Sejumlah citra Bumi dari luar angkasa telah dihasilkan oleh berbagai badan antariksa dunia.

Citra yang paling fenomenal adalah pale blue dot yang dihasilkan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA), Bumi sebagai titik biru pucat dari Planet Saturnus.

Selain itu, ada pula citra Bumi yang seperti kelereng biru ataupun Bumi yang tampak separuh dilihat dari Bulan.

 

NASA Pemandangan Bumi Terbit dilihat dari Bulan

 

 

 

Credit KOMPAS.com

Kemenangan Abe akan tingkatkan hubungan pertahanan

Pertahanan Jepang: Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menginspeksi model pesawat tempur F35A saat upacara pemeriksaan di Markas Udara Hyakuri Angkatan Bela Diri Udara Jepang di Omitama pada bulan Oktober 2014. [AFP]

CB - Kemenangan mutlak terpilihnya kembali Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memungkinkannya untuk meneruskan dan mengintensifkan kebijakannya meningkatkan kemampuan Angkatan Pertahanan Jepang dan memperluas dukungan Tokyo terhadap bangsa-bangsa demokrasi di kawasan Asia-Pasifik.
Hal ini juga semakin meneguhkan kebijakan Abe melawan klaim wilayah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
“Abe terus berupaya membalikkan kebijakan demilitarisasi keamanan nasional Jepang pasca-Perang Dunia II, mengakhiri sebuah kondisi yang telah berlangsung hampir 70 tahun,” kata Charles W. Freeman Jr., rekan ketua U.S. China Policy Foundation dan ahli AS untuk urusan Asia Timur, kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF].
“Hal ini menandai langkah lain dalam proses pengambilan langkah terlambat menuju kondisi normal dalam hal penegasan kepentingan nasional yang independen oleh bangsa-bangsa Asia Timur,” kata Freeman.
Partai Abe terus memperoleh mayoritas kuat
Partai Demokrasi Liberal pimpinan Abe memenangkan 291 dari 475 kursi yang ada di dalam pemilu majelis rendah Jepang pada 14 Desember.  Angka itu berkurang sedikit dari jumlah prapemilihan yang sebanyak 295 kursi, tetapi cukup besar untuk memperoleh mayoritas di majelis rendah.
Kemenangan ini menegaskan bahwa Abe telah menerima mandat besar yang dia inginkan untuk membentuk kembali ekonomi dalam negeri Jepang serta kebijakan pertahanan dan asingnya yang belum pernah dilakukan pemimpin Jepang sebelumnya sejak Shigeru Yoshida [1948-54] setelah Perang Dunia II.
“Setelah mengembalikan aliansi LDP [Partai Demokrasi Liberal]-Komeito ke mayoritas dua pertiga di majelis rendah, Abe diyakini sudah hampir pasti akan dipilih kembali sebagai kepala LDP tahun depan untuk masa tiga tahun berikutnya, YANG membuatnya tetap memegang jabatan — kecuali ada halangan besar — hingga 2018 dan membuatnya perdana menteri yang menjabat paling lama dalam puluhan tahun terakhir,” tulis The Japan Times dalam sebuah tajuk rencana pada 15 Desember.
Perdana Menteri bawa Jepang ke arah baru
Selama setahun terakhir, Abe sudah membuat rencana yang jelas tentang arah yang dituju Jepang.
Kabinetnya mengakhiri larangan ekspor senjata yang ketat pada bulan April.  Larangan tersebut sudah berlangsung selama hampir satu setengah abad.  Pada bulan Juli, pemerintah menafsirkan ulang Konstitusi yang mengizinkan Jepang memiliki hak atas pertahanan diri kolektif.
“Akhirnya, diharapkan pada akhir tahun 2014 akan dilakukan revisi Pedoman Kerja Sama Pertahanan AS-Jepang yang sudah ada dalam bentuknya saat ini sejak tahun 1997,” lapor Asia Times Online.
Abe telah memposisikan Jepang untuk meningkatkan perannya dalam menjaga keamanan regional sambil menguatkan aliansi tradisional AS-Jepang pada saat yang sama.
“Secara geo-strategis, Jepang merupakan sekutu Amerika paling berharga dalam melawan meningkatnya kegigihan Tiongkok , sementara Abe memiliki kemauan politik untuk mendorong agar Jepang memiliki peran menonjol dalam menjaga keamanan kawasan,” laporAsia Times Online.
Abe tidak membuang-buang waktu setelah kemenangan bersejarahnya dengan mengumumkan langkah selanjutnya.
“Kalaupun kita mendapatkan dukungan dari dua pertiga legislator, kita juga harus mendapatkan dukungan mayoritas dalam referendum nasional,” katanya di sebuah program berita TV Tokyo pada 14 Desember.  “Kita ingin memulai dari mencoba memperdalam pemahaman publik tentang perlunya mengamendemen Konstitusi.”
Abe memberi kesan bahwa dia mendapatkan sebuah mandat publik untuk bukan hanya untuk program ekonominya tetapi juga untuk keputusannya mengubah penafsiran Konstitusi untuk menghapus larangan Jepang menggunakan haknya atas pertahanan diri secara kolektif, kata Asahi Shimbun.
“Pemerintah juga berniat menyampaikan sebuah undang-undang ke sidang majelis tinggi tahun depan guna menciptakan sebuah kerangka hukum untuk keamanan nasional sejalan dengan penafsiran ulang Konstitusi pada bulan Juli yang menghapus larangan penggunaan hak atas pertahanan kolektif,” kata surat kabar tersebut.
Kemenangan pemilihan kembali Abe adalah kabar baik bagi pemerintahan Obama dan bagi penyeimbangan kembali Asia, kata Shihoko Goto, analis senior Asia di Woodrow Wilson Center di Washington, DC, kepada APDF.
“Bagi Amerika Serikat, kemenangan Abe disambut baik sejauh hal itu berarti stabilitas di dalam kepemimpinan Jepang,” kata Goto.  “Masa-masa pintu putar perdana menteri Jepang [sejak Junichiro Koizumi mengakhiri masa jabatan lima tahunnya pada tahun 2006] mestinya usai, dan jenis keamanan politik semacam itu bagus bagi sebuah Washington yang ingin menyelesaikan persoalan,” katanya.
Goto mengatakan kemenangan pemilihan kembali Abe juga akan meningkatkan prospek prakarsa perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik [TPP] yang didukung oleh Pemerintah AS.
“Sebuah penyelesaian sukses dalam negosiasi TPP jelas akan lebih meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dengan Jepang,” katanya kepada APDF.
Menyusul kemenangan mutlak terpilihnya kembali Abe, Jepang dan AS pada 19 Desember secara resmi menangguhkan pembaruan pedoman kerja sama pertahanan mereka.  Kedua negara tersebut akan menelaah pedoman yang ada saat ini selama semester pertama 2015 guna membentuk rencana baru.


Credit APDForum

Jepang akan menjabarkan ulang 'klausul perdamaian' Konstitusi

Latihan: Tank dan kendaraan lapis baja Pasukan Bela Diri Jepang melaju di bawah tirai api selama latihan yang diadakan di Lahan Pelatihan Higashi-Fuji di Gotemba pada Agustus 2014. [AFP]

CB - Tatkala Jepang semakin mendekati putusan akhir tahun yang diperkirakan mengenai reinterpretasi unsur signifikan dari Konstitusinya, warga dan sekutu Jepang mengamatinya secara intens.
Perdana Menteri Shinzo Abe dan Kabinetnya mengumumkan pada tanggal 1 Juli, tujuan mereka untuk membuat modifikasi besar-besaran pada apa yang secara umum dirujuk sebagai Pasal 9 – “klausul perdamaian” Konstitusi Jepang.
Bagian itu – yang dikonsep setelah Perang Dunia II dan diberlakukan pada tahun 1947 – melarang bentuk pemerintah kemiliteran Jepang, yang dulunya ekstrem, untuk terlibat lagi dalam perang, dan menyatakan bahwa Jepang tidak akan mempertahankan segala bentuk angkatan bersenjata militer dalam arti yang sesungguhnya
Pasal 9 menyatakan:
“Bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan pengancaman atau penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan perselisihan internasional.
“Untuk mencapai tujuan paragraf di atas, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan dipertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui.”
Abe dan Kabinet Jepang tidak serta-merta ingin mengubah kata-kata klausul itu. Sebaliknya, mereka ingin mengubah bagaimana makna itu ditafsirkan, suatu gerakan yang dirujuk di Jepang sebagai "reinterpretasi" Konstitusi.
Pertimbangan hak terlebih dahulu
Dikaitkan dengan reinterpretasi adalah yaitu hak terlebih dahulu, yang meleluasakan Jepang untuk melakukan serangan awal terhadap lawan yang memusuhi. Hak terlebih dahulu sudah dikemukakan berkali-kali selama 12 tahun terakhir, yang dimulai pada masa yang berpotensi krisis nuklir pada tahun 2002 dengan Korea Utara.
Hak terlebih dahulu sudah sesuai menyusul perselisihan dengan Tiongkok, khususnya apabila menyangkut soal kendali atas Kepulauan Senkaku yang dipegang oleh Jepang di Laut Tiongkok Timur. Tiongkok juga mengklaim kepemilikan kepulauan dan merujuknya dengan nama Diaoyu.
Jepang menyadari tentang jangkauan dan perluasan Tiongkok yang sedang berjalan di perbatasan maritimnya di Laut Tiongkok Timur dan Selatan.
Abe menyerukan bahwa Jepang adalah bangsa yang mencintai perdamaian, tetapi menurut Kepentingan Nasional, juga mengakui bahwa "perdamaian yang kami nikmati hari ini tidak diberikan kepada kami oleh pihak lain. Satu-satunya cara untuk memperolehnya, adalah mewujudkannya dengan tangan kita sendiri.”
Abe bertujuan untuk melakukan reinterpretasi yang resmi mengenai Pasal 9, dan kemungkinan besar tanpa perubahan bahasa, agar siap pada tahun baru. Para analis memperkirakan bahwa keputusan Abe akan meleluasakan Jepang untuk terlibat perang, tetapi hanya untuk membela diri, bukan penyerbuan.
Dengan kata lain, angkatan militer Jepang – yang dikenal sebagai Pasukan Bela Diri Jepang – akan dapat menyerang bangsa lain tanpa peringatan di muka.
Reinterpretasi juga akan meleluasakan pasukan Jepang menawarkan pertolongan dan bantuan kepada negara sekutu jika mereka diserang, bahkan seandainya Jepang bukan merupakan sasaran langsung.
Demikian pula dengan pasukan militer – yang secara teknis sudah dihapus oleh Pasal 9 – akan dapat melanjutkan operasi berdasarkan penafsiran konstitusi saat ini yang lebih merupakan sebagai pasukan keselamatan dan keamanan, bukannya pasukan militer dalam arti yang sesungguhnya.
Reinterpretasi dikaitkan untuk memperbarui panduan kerja sama
Reinterpretasi diperkirakan akan bertepatan dengan upaya bilateral bersama Amerika Serikat untuk memperbarui panduan kerja sama pertahanan, suatu perjanjian yang sudah berusia 17 tahun, yang menyatakan bahwa kedua bangsa akan saling menolong jika salah satunya mengalami serangan militer oleh negara lain. Bangsa-bangsa ini akan menunda tindakannya sampai enam bulan pertama tahun 2015 setelah pemilihan kembali Abe di awal bulan ini.
Abe bukan satu-satunya yang mendesak untuk melakukan reinterpretasi.
“Keputusan ini dapat dilihat sebagai puncak upaya yang sudah berjalan puluhan tahun oleh Amerika Serikat untuk menghentikan Jepang dari konstitusi pasifis dan kebijakan luar negeri pasca PD II, serta menetapkannya kembali pada jalur yang benar, yang kembali lagi menjadi kekuatan militer, namun, kali ini bertindak secara koordinasi dengan kebutuhan kebijakan luar negeri A.S.," menurut Foreign Policy Journal.
Meskipun A.S. mendukung visi Abe untuk reinterpretasi, namun tidak begitu halnya dengan sebagian besar pihak di dalam negerinya. Abe menghadapi oposisi yang cukup tangguh dari para ahli sejarah, kaum pasifis, dan mereka yang berpendapat bahwa Jepang sebaiknya jangan membuat perubahan apa pun, termasuk reinterpretasi, tanpa mengubah bahasa artikel tersebut.
Selain itu, segmen masyarakat Jepang tidak ingin negara mereka menjadi kekuatan militer seperti negara sekutu dan tetangga mereka.
Pada pertengahan Juni 2014 diadakan jajak pendapat, hanya dua minggu sebelum Abe mengumumkan rencananya untuk reinterpretasi, dan tercatat sebesar 56 persen penduduk Jepang menolak prakarsa peningkatan bela diri, dan hanya 28 persen yang mendukungnya, menurut The National Interest.
Namun, dalam jajak pendapat yang lain, 84 persen responden menjawab bahwa mereka akan mendukung pasukan bela diri jika Abe bisa lebih komunikatif dan lebih jelas mengenai tujuan dan visi reinterpretasinya mengenai Pasal 9.
“Pokoknya, apa yang dimiliki Perdana Menteri Abe di sini adalah kegagalan komunikasi,” The National Interest mengatakan. “Kalau ia bisa menjelaskan dengan lebih baik, mengapa reinterpretasi ini akan meninggikan, bukannya merongrong maksud yang mendasari Pasal 9, kemungkinan isu ini akan memberikan daya tarik politis.”
Pembuat undang-undang mendukung Abe
Abe mendapatkan dukungan berlimpah dari Diet, Majelis Rendah Perlemen Jepang. Jajak pendapat pasca pemilu yang dilakukan oleh Asahi Shimbun menemukan bahwa 69 persen dari para anggota yang baru dipilih menyetujui siasat Abe untuk menafsirkan ulang Konstitusi yang akan menghapus larangan hak bangsa untuk membela diri. Hampir semua pembuat undang-undang – 462 dari 475 – berpartisipasi dalam jajak pendapat.
Shigeru Ishiba, sekretaris jenderal Partai Demokratis Liberal yang dipimpin Abe, mengemukakan dengan jelas tujuannya untuk menafsirkan ulang Pasal 9 selama kunjungan ke Washington, D.C. awal tahun ini.
Sekurangnya ada dua negara yang tidak mendukung reinterpretasi Pasal 9, demikian menurut blog Lawfare.
“Sebagian kekuatan regional mengecam apa yang mereka anggap sebagai remilitarisasi Jepang. Khususnya, Tiongkok yang sangat vokal: negara ini menggambarkan reinterpretasi sebagai pukulan terhadap tatanan internasional pasca-Perang Dunia II. Korban lain dari agresi Jepang selama Perang Dunia II, Korea Selatan, juga mengungkapkan kekhawatirannya, meskipun pada tingkat yang lebih rendah,” menurut blog Lawfare.
Kekuatan lain telah menyuarakan dukungan mereka, termasuk A.S. dan beberapa sekutu Jepang, termasuk Australia, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Vietnam.


Credit APDForum

Rusia Tingkatkan Pengadaan Pesawat Tanpa Awak Militer Empat Kali Lipat

Pesawat pemantau tanpa awak (UAV) Orlan-10. Foto: Press photo


CB - Volume penyediaan kompleks intelejen ruang udara dan pesawat pemantau tanpa awak Orlan-10 ke angkatan bersenjata Rusia tahun ini meningkat empat kali lipat. Tempo pembelian peralatan tersebut rencananya akan tetap dipertahankan oleh Kementerian Pertahanan Rusia di tahun 2015 mendatang.

Pesawat tanpa awak dengan berat awal mencapai 14-18 kilogram ini mampu mengangkut beban barang seberat lima kilogram. Pesawat yang diluncurkan dengan pelontar lipat tersebut dapat terbang hingga ketinggian lima ribu meter dan mencapai kecepatan 170 kilometer per jam. Pesawat ini juga mampu menyiarkan gambar lapangan dalam mode real time ke alat pengendali.

Tahun ini, Orlan—seperti halnya pesawat tanpa awak militer lain yakni Grusha, Granat, Leer, dan Forpost—untuk pertama kalinya bergabung dengan tentara Rusia untuk melindungi kamp militer mereka dari kemungkinan serangan teroris. Dalam latihan militer, pesawat ini diterbangkan dari ketinggian 30 meter hingga 6.500 meter dan bertugas memberikan informasi operasional penting pada markas besar mengenai gerakan kelompok kendaraan lapis baja musuh, pergerakan satuan militer mereka di perbatasan-perbatasan, serta mengendalikan proses pemenuhan misi latihan militer tersebut dalam mode real time. 

Data hasil pengintaian dan gambar yang diambil dari foto di udara bisa didapatkan melalui bantuan pesawat tanpa awak. Informasi-informasi tersebut lalu akan digunakan oleh satuan komando militer untuk menghancurkan musuh bayangan mereka dalam latihan militer tersebut. 

Perlengkapan teknologi peralatan tersebut juga dapat menampilkan gambar “pertempuran” yang sedang terjadi, lalu mengamati hasil dari tembakan senjata artileri serta memberikan koreksi koordinat tembak bagi senjata artileri itu sendiri.

Pesawat tanpa awak berukuran kecil, Granat, telah meningkatkan efektivitas tembakan divisi artileri sebesar 1,5 hingga dua kali lebih besar berkat penurunan waktu penemuan sasaran dan ketepatan penunjukkan posisi sasaran yang akurat. Selain itu, kompleks intelejen, pengendalian, dan komunikasi bergerak (pesawat tanpa awak masuk ke dalamnya), dapat bekerja sebagai alat penyiar ulang komunikasi dengan markas besar tingkat tinggi. Semua data audio dan visual disampaikan melalui saluran yang terlindungi hingga jarak seratus kilometer.

Tentu para anggota militer ingin melihat pesawat tanpa awak universal, yang siap tidak hanya menampilkan informasi tentang musuh kepada pusat komando dalam moda waktu nyata saja, tetapi juga menghancurkan objek musuh tersebut bila diperlukan. Akan tetapi, itu adalah tugas untuk masa yang akan datang.

Pesawat tanpa awak ini kini dimiliki oleh seluruh brigade angkatan darat dan divisi tentara Rusia. Belum lama ini, telah dibentuk subdivisi alat terbang tanpa awak di struktur kemiliteran tersebut.

Pesawat tanpa awak ini secara aktif digunakan untuk menekan gelombang radio elektronik obyek “asing”. Sebagai contoh, dengan bantuan pesawat tanpa awak, mereka dapat meredam gelombang telepon seluler.

Credit RBTH Indonesia

Kekuatan Aviasi Angkatan Laut Rusia yang Baru: Universal dan Multifungsi

Satuan aviasi angkatan laut Rusia memilih jalan untuk memodernisasi pesawat patroli antikapal miliknya. Foto: RIA Novosti


CB - Kekuatan aviasi untuk angkatan laut—yang merupakan hasil reformasi pasca-Uni Soviet—berada dalam posisi paling sulit dibanding satuan Angkatan Laut Rusia lain.

Setelah kehilangan semua pesawat pembom strategis Tu-95, pesawat serbu, dan pesawat jet tempur miliknya, Angkatan Laut Rusia telah kehilangan kemampuan untuk melindungi kapal dan satuan penjagaan pantai miliknya secara mandiri, serta tak bisa lagi memberi bantuan tembakan dari udara bagi mereka. Saat ini Rusia tengah memulihkan kembali kekuatan aviasi angkatan lautnya, meski untuk memenuhi rencana ambisius tersebut, pemerintah harus melewati jalan yang panjang.

Ancaman Kapal Selam

Satuan aviasi angkatan laut Rusia memilih jalan untuk memodernisasi pesawat patroli antikapal miliknya. Peluang kesuksesan pembaharuan tersebut meningkat tajam berkat dipasangnya kompleks radio elektronik yang baru.

Musim panas lalu, pesawat patroli Il-38N pertama yang sudah dimodernisasi didatangkan ke Pusat Penggunaan dan Pendidikan Ulang Militer Penerbang Aviasi Armada Laut Rusia 859 di kota Yeysk. Berdasarkan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia, perusahaan Il harus memodernisasi lima unit pesawat tersebut.

Keunggulan utama Il-38N terletak pada sistem penguncian sasaran dan pencarian terbaru Novella-P-38. Modifikasi ekspor sistem ini mendapatkan julukan yang sangar, yakni “ular laut” dan dipasang di pesawat modifikasi Il-38SD milik Angkatan Laut India. Saat ini terdapat lima unit pesawat tersebut. Ciri khas yang khusus dari pesawat ini adalah kemampuan untuk membawa dua roket antikapal Kh-35E.

Sistem pesawat tersebut memiliki radar resolusi tinggi. Antena radar dimasukkan ke dalam fairing di bawah hidung pesawat. Selain itu, pesawat juga memiliki sistem observasi optik elektronik gyrostabilized Lanner-A dalam kontainer yang menyerupai bola di bagian hidung pesawat dan sistem komando taktis, serta sistem intelejen elektronik.

Kapal Induk Militer Masa Depan

Jet tempur angkatan laut Su-33 dan MiG-29K dikembangkan secara bersamaan dalam lingkup program Soviet untuk pembentukan kekuatan kapal-kapal induk yang lengkap. Su-33 dikembangkan sebagai jet tempur penakluk kepemimpinan di ruang udara, sedangkan MiG-29K dikembangkan sebagai pesawat multifungsi untuk menjamin kinerja sistem pertahanan udara dalam jarak dekat dan penyerangan sasaran di atas air dan darat. Namun, kedua pesawat tersebut malah bersaing satu sama lain.

‘Pertarungan untuk dek kapal’ pun dimenangkan oleh MiG-29K. Jenis pesawat yang sudah dipebaharui tersebut awalnya dipesan oleh Angkatan Laut India dan masuk fase produksi massal pada tahun 2008. Berkat kontrak ekspor yang terbilang sukses dan perolehan dana dari para pemesan, perusahaan pesawat Rusia MiG mampu membuat jet tempur satu awak MiG-29K dan pesawat latih tempur Sparka MiG-29KUB untuk melengkapi kekuatan aviasi Angkatan Laut Rusia.

Pada 2012, Kementerian Pertahanan Rusia telah menandatangani kontrak pemesanan 20 unit MiG-29K dan empat unit MiG-29KUB. Hingga Desember ini, Angkatan Laut Rusia sudah memiliki sepuluh unit MiG-29K dan empat unit Sparka.

Pesawat ini berbeda jauh dengan MiG-29K generasi pertama. Pesawat ini dipersenjatai dengan kompleks avionik dan board system baru dan mampu menggunakan persenjataan yang dikendalikan maupun senjata otomatis untuk kelas udara-ke-udara dan udara-ke-darat. Jika pembentukan kekuatan kapal induk dalam Armada Laut Rusia terealisasi, maka MiG-29K/KUB akan menjadi kekuatan serbu utama mereka.

Jet tempur multifungsi Su-30SM dibeli untuk meningkatkan potensi kekuatan tempur satuan aviasi Angkatan Laut Rusia. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan Su-24 yang sudah menua di Krimea. Pada Desember 2013, kontrak pertama telah ditandatangani untuk penyediaan lima pesawat tempur. Tiga unit pertama akan diserahkan pada musim panas tahun depan. Pada September lalu, telah ditandatangani kontrak kedua untuk tujuh unit pesawat, dengan total nilai kontrak tersebut mencapai 12 miliar rubel.

“Pesawat-pesawat muktahir itu mampu bertempur melawan sasaran di udara, di atas laut, dan di darat, yang secara signifikan meningkatkan potensi kekuatan aviasi angkatan laut Rusia,” kata Wakil Menteri Pertahanan Rusia Yuriy Borisov saat menandatangani kontrak.

Pemburu Bersayap Putar

Pembaharuan serius juga dinantikan dalam armada helikopter satuan aviasi Angkatan Laut Rusia.

Pertama, armada laut Rusia harus memiliki helikopter tempur berbasis kapal Ka-52K yang berciri khas memiliki baling-baling dua tingkat dan memiliki sayap. Program kedua adalah modernisasi armada besar helikopter pencarian dan pertolongan (Ka-27PS) serta helikopter antikapal (Ka-27PL). Secara keseluruhan, kemungkinan sekitar 50 unit helikopter Ka-27PL/PS akan mengikuti program modernisasi dan masa kerjanya dapat meningkat sepuluh hingga 15 tahun.

Armada laut Rusia harus mendapat sejumlah helikopter unik bersistem pelacak radar dan pemandu Ka-31R yang mampu menemukan sekaligus memberi panduan pada 20 hingga 40 sasaran udara dan atas laut pada jarak seratus sampai 150 kilometer.
Jika semua rencana dan program-program ambisius yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi tempur kekuatan aviasi armada laut Rusia ini berhasil dilaksanakan, maka untuk pertama kalinya dalam periode pasca-Uni Soviet Rusia bisa memiliki satuan tempur laut universal dan multifungsi yang komprehensif.



Credit RBTH Indonesia

Bebatuan Diduga Peninggalan Purbakala Ditemukan di Gunung Jompong Trenggalek

Trenggalek (CB) - Ratusan bebatuan yang diduga peninggalan purbakala ditemukan tersebar di Gunung Jompong, Desa Sukokidul, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek.

Bebatuan itu tersebar di lahan seluas sekitar 15 hektar milik Perhutani dan terletak sekitar 26 kilometer sebelah barat Kota Trenggalek, namun bentuknya berbeda dengan situs bebatuan yang ada di Gunung Padang.

Jika di Gunung Padang batu-batunya hampir merata bentuknya persegi panjang. Sedangkan di Gunung Jumpong, bentuknya beragam, seperti lonjoran, lingga, pipih bulat bahkan ada yang seperti tulang. Bebatuan itu tersebar mulai dari puncak hingga menurun sekitar 100 meter dan letaknya tidak beraturan.

Dari penelusuran detikcom, lokasi situs hanya berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman penduduk Desa Sukokidul. Untuk mencapai ke lokasi tersebut, terlebih dahulu melintasi jalan setapak di tengah ladang tanaman jagung maupun ketela pohon milik warga. Kondisi jalan sangat licin setelah diguyur hujan.

Setelah melintasi ladang milik warga, baru kita naik menuju ke lahan Gunung Jompong milik Perhutani. Ada tiang tanda bahwa lahan tersebut adalah milik negara. Namun, boleh dikelola warga sekitar untuk bercocok tanam jagung.

Perjalanan dari rumah penduduk sampai ke perbatasan lahan masih tak ditemukan bebatuan situs yang diduga peninggalan purbakal. Setelah mendekat sekitar 150 meter dari pucuk Gunung Jompong, baru ditemukan bebatuan yang bentuknya lonjong tersebar dan berserakan di ladang yang digarap warga. Semakin mendekat ke atas, semakin banyak bebatuan yang sebagian tertata dan bertumpukan.

"Batu-batu ini sudah lama ada di sini," kata Kepala Desa Sukokidul, Pule, Trenggalek kepada detikcom yang turut menyusuri situs tersebut, Selasa (23/12/2014

 


 Semakin naik semakin banyak bebatuan. Namun, ada yang tertanam dengan bertumpukan dan ada yang terpisah-pisah. Di atas bagian puncak, juga ditemukan batu yang biasa digunakan sebagai tempat ritual.

Setelah melihat lokasi di bagian atas, Kades Trimo menunjukkan struktur batu lainnya. Ada bongkahan batu besar yang strukturnya terdapat garis-garis tembok dan melekat. Namun, tidak ada unsur semen atau perekat batu. Semuanya terlihat menyatu.

Ada batu besar yang permukaan atasnya ukuran sekitar 3,5 x 5 meter. Ada batu yang berdiri agak miring dengan motif bergaris seperti pilar-pilar yang menyatu.






Sebelum menuju ke lokasi batu yang ukurannya besar dan seperti tembok, detikcom melihat ada bongkahan batu seperti tulang. Tak jauh dari lokasi tersebut, juga ditemukan batu yang seperti tulang yang sudah patah. Sebagian patahnya tetanam di tanah dan separuhnya tergeletak berdekatan dengan batuan lainnya.

Juga ada batu yang seperti linggah. Di dekat batu tersebut, berjejer rapi bebatuan dengan bentuk yang lonjong dan ukuran yang tak sama.

Kepala Desa Trimo mengaku tidak tahu siapa pertama kali yang menemukan 'situs' bebatuan tersebut. "Tidak tahu siapa yang pertama kali menemukannya. Tapi dari dulu masyarakat sudah tahu ada bebatuan, cuma dianggap seperti batu biasa," tuturnya.

Ia menambahkan, sejarah munculnya bebatuan di Gunung Jumpong yang lokasinya sekitar 26 km sebelah barat Kota Trenggalek tersebut juga tidak tahu. Apakah ada kaitannya bebatuan tersebut sebagai tempat peribadatan atau pemukiman manusia purbakala.

"Mohon maaf, secara persis juga nggak tahu sejarahnya," jelasnya.


Credit DetikNews

TNI Akan Luncurkan Pengganti KRI Klewang

  (Foto: Koran SI/P Juliatmoko)

 

 

JAKARTA (CB) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Marsetio, mengungkapkan insiden terbakarnya kapal cepat rudal KRI Klewang milik TNI AL di Banyuwangi pada 31 Agustus 2012 merupakan tanggung jawab galangan kapal.

Padahal, kapal jenis trimaran itu baru diperkenalkan dan belum selesai sepenuhnya.
"Itu belum masuk ke kami, masih proses pembuatan," ujarnya saat mendampingi Panglima TNI Moeldoko dalam jumpa pers, Selasa (23/12/2014).

Karena itu, pihaknya meminta pihak perusahaan untuk membuat ulang kapal tersebut.
"Ya kan masih ada asuransinya," sambung mantan Panglima Armada Barat (Pangarmabar) itu.
Bahkan saat ini, kapal pesanan TNI tersebut sudah hampir selesai dan segera dipakai untuk operasi pengamanan laut.

TNI memesan kapal tersebut dari PT Lundin Industrty Invest yang berbasis di Banyuwangi, Jawa Timur.
Rencananya, kapal seharga Rp144 miliar itu bakal dilengkapi dengan kemampuan antiradar serta anti-infra merah. Dalam pembuatan desain kapal siluman tersebut, TNI bekerja sama dengan Swedia serta melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PAL, dan PT Pindad.

Credit OkeZone

Antam Temukan Cadangan Emas Besar di Hutan Konservasi Papua

 

 PT Aneka Tambang menemukan cadangan emas baru di Pegunungan Bintang, Papua, dengan potensi galian mencapai 1 miliar ton. (thinkstockphotos.com/TomasSereda)

 

Jakarta, CB -- PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menemukan cadangan emas baru berskala besar di wilayah Pegunungan Bintang, Papua. Namun, kegiatan produksi perusahaan tambang pelat merah tersebut terkendala oleh status areal yang merupakan zona hutan konservasi.

"Karena Kementerian Kehutanan dan  Lingkungan Hidup (KLH) sudah mengubah peta kawasan di sana dari hutan lindung menjadi konservasi, makanya mereka belum bisa melakukan eksploitasi. Sebenarnya sih bisa, asal underground (pertambangan bawah tanah)," ujar R. Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM  di Jakarta, Selasa (23/12).

Selain Antam, lanjut Sukhyar bilang, terdapat tiga perusahaan tambang lain yang juga menemukan cadangan emas di Nabire, Papua, yakni PT Nabire Bhakti Mining, PT Irja Estern dan PT Iriana Mutiara Indenberg. Nasib ketiganya serupa dengan Antam, yakni masih terkandala perizinan lahan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Kawasan itu bisa dieksploitasi asal batas hutan konservasi dan lindung diubah Menteri KLH. Setahu saya, satu dari tiga perusahaan ini salah satunya ada saham Freeport di sana," kata Sukhyar.

Sebagai informasi, sejak 2009 Antam telah melakukan eksplorasi di kawasan Pegunungan Bintang, Papua dalam rangka menemukan cadangan mineral yang meliputi emas, tembaga dan lain-lain. Hasilnya, BUMN tambang tersebut menemukan cadangan emas berskala besar atau setara dengan wilayah kerja PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang diperkirakan mencapai 1 miliar ton.

Credit CNN Indonesia

Traktat Penjualan Senjata Diterapkan

Penjualan senjata global kini lebih ketat dengan pemberlakuan traktat internasional agar penjahat tidak bisa membeli senjata. (Antara/Dewi Fajriani)

 

 

New York, CB -- Traktak perdagangan senjata global yang bertujuan mengatur industri berniali US$85 miliar dan mencegah pelanggar hak asasi manusia dan penjahat memiliki senjata akan mulai berlaku meski Senat AS belum meratifikasinya.

Pendukung traktat yang akan berlaku pada Rabu (24/12) menyambut baik perkembangan ini yang dianggap diperlukan sejak lama.

Mereka mengatakan traktat yang telah juga ditandatangani oleh AS pada 2013 akan mewajibkan eksportir senajta di seluruh dunia memenuhi kriteria eskpor yang ketat dan setara dengantempat-tempat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat lain.

"Sudah satu dekade para pegiat mendorong agar hal ini terjadi," ujar Anna Macdonald, direktur kelompok lobby Control Arms, dan menambahkan bahwa penerapan traktat ini akan menjadi "fajar satu era baru."

"Jika diterapkan dengan ketat, traktat ini berpotensi menyelamatkan banyak nyawa dan menjadi pelindung yang dibutuhkan oleh warga sipil di seluruh dunia," kata.

"Akhirnya, menyerahkan senjata ke pelanggar hak asasi manusia dan diktator merupakan pelanggaran hukum internasional."

Dari 130 negara yang telah menandatanganinya, 60 telah meratifikasi. Diperlukan ratifikasi oleh 50 negara sebelum traktat ini bisa berlaku.

Amerika Serikat, pengekspor utama senjata di dunia, menandatangani traktat ini pada 2013 tetapi Senat belum meratifikasinya.

National Rifle Association, NFR, kelompok loby senjata AS yang kuat, menentang ratifikasi traktat tersebut meski hanya meliputi senjata-senjata yang diekspor bukan penjualan senjata di dalam negeri.

Pembuat senjata besar lain seperti Rusia, Tiongkok, India dan Pakistan belum menandatangani traktat ini.

Eksportir senjata besa yang telah menandatangani adalah Inggris, Perancis dan Jerman.

Sekjen PBB Ban Ki-moon mengeluarkan pernyataan bahwa sangat "penting bagi kita untuk mendesak partisipasi universal dalam (traktat) ini, dengan mendesak seluruh negara, terutama pengekspor dan pengimpor senjata, untuk ikut serta.

"Saya menghimbau negara-negara yang belum melakukannya, untuk segera menerimanya," tambahnya.

Traktat ini bertujuan menentukan standar untuk pengiriman senjata konvensional, mulai dari senjata gengam sampai tank dan helikoper serang, ke negara lain.

Negara-negara wajib mengkaji kontrak antar negara untuk memastikan senjata yang dijual tidak akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia, terorisme, pelanggaran hukum kemanusiaan atau kejahatan terorganisir.

Pendukung traktat ini mengatakan penerapan peraturan baru tersebut akan menyulitkan para pedagang senjata menjualnya ke pihak-pihak yang terlibat konflik seperti di Suriah, Sudan Selatan dan tempat lain di Timur Tengah dan Afrika.

Credit CNN Indonesia

Panglima TNI: Kapal Perang TNI AL Siap Bantu Bakamla Tangani Illegal Fishing

Jakarta (CB) - Panglima TNI Moeldoko mengakui sulitnya menindak pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Untuk memperkuat kekuatan pemberantasan di lautan Indonesia, TNI menyiapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Di dalam menjalan eksekusi soal pelanggaran yang dilakukan siapapun, Illegal fishing atau apapun, Bakamla tidak memiliki kekuatan untuk penindakan. Untuk itu, Bakamla akan meminta kekuatan dari TNI. TNI mohon saya disiapkan untuk penindakan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).

Menurut Moeldoko, Bakamla dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), untuk menangani segala permasalahan yang ada di lautan Indonesia. "Bakamla itu yang akan menyelesaikan hal-hal seperti itu. TNI itu dalam rangka menghadapi kombatannya. Ini kalau illegal fishing, Bakamla nanti itu yang menangani," jelas Moeldoko.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio menambahkan, TNI melalui Bakamla dapat melakukan penindakan kepada kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia, selama kapal tersebut memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Jadi kalau TNI AL itu di ZEE itu, sesuai dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), itu adalah war ship. Itu berarti (yang tangani) kapal perang TNI AL atau KRI," kata dia.

Namun pemusnahan kapal asing oleh TNI tak dapat dilakukan sembarangan. Setelah penyidikan bagi kapal tersebut usai, maka sesuai keputusan pengadilan, TNI AL melalui Bakamla akan memusnahkan kapal asing tersebut.

"Sebenarnya (pemusnahan kapal), sudai sesuai pada incracht nya, keputusan pengadilannya. Contohnya yg di Ambon, TNI AL diperintahkan untuk melakukan pemusnahan. Jadi ada keputusan pengadilannya. Itu berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon," tutupnya.


Credit DetikNews

Panglima Tegaskan Tidak Ada Titipan Calon KSAL karena TNI Bukan McDonald's

KOMPAS.com/DANI PRABOWO Panglima TNI Jenderal Moeldoko (dua dari kanan) beserta Kepala Staf Angkatan Laut Jenderal (TNI) Laksamana TNI Marsetio (kiri), Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Budiman (dua dari kiri), dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menghadiri apel siaga dalam rangka pengamanan Pilpres 2014 di Lapangan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa (22/7/2014).


JAKARTA, CB— Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan tidak ada praktik curang dalam menentukan calon Kepala Staf Angkatan Laut yang baru. Moeldoko kemudian berkelakar dengan menyebut bahwa TNI bukanlah seperti restoran cepat saji McDonald's yang ada proses pesan-memesan.
"Soal calon KSAL tidak ada pesan-pesanan ya, memangnya McDonald's," ujar Moeldoko sambil tersenyum, saat menggelar jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).
Ucapan Moeldoko tersebut disambut gelak tawa oleh orang-orang yang berada di ruangan konferensi pers tersebut. Kemudian Moeldoko menjelaskan, TNI memiliki sistem pembinaan personel yang sangat baik.
Moeldoko menjamin tidak ada pihak yang "bermain" dalam proses pemilihan calon KSAL tersebut. Moeldoko mengatakan, penentuan calon KSAL sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo. Tidak ada pihak yang bisa mencampuri hak prerogatif presiden tersebut.
"Semua melalui proses yang cantik. Kami menentukan sama-sama kepala staf angkatan. Setelah itu kita berikan jalan kepada Bapak Presiden. Nanti sepenuhnya Pak Presiden yang akan menentukan kepala staf angkatan," kata Moeldoko.
Sebelumnya, pergantian pucuk pimpinan Kepala Staf TNI Angkatan Laut akan segera dilakukan pemerintah. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, pemerintah sudah mulai mempersiapkan nama pengganti Laksamana Marsetio yang akan segera pensiun pada Desember 2014.
"Kalau KSAL pasti bulan depan karena Januari depan sudah ganti," kata Tedjo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11/2014).
Tedjo tak mau membuka siapa calon pengganti Marsetio yang disiapkan pemerintah. Dia hanya menyebutkan bahwa setelah pergantian KSAL, Presiden Joko Widodo akan pula mengganti KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia yang akan pensiun pada bulan Maret. Tedjo masih belum mengetahui apakah pergantian KSAL dan KSAU akan dilakukan secara bersamaan atau terpisah.
"Kita lihat nanti apakah Presiden mau efisiensi dilantiknya bareng atau bagaimana," ungkap Tedjo.


Credit KOMPAS.com

492 TKI Ilegal Dijemput Pesawat Hercules TNI AU dari Malaysia

Dispen TNI AU
 Bertempat di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Asisten Operasi (Asops) Kasau Marsda TNI Ida Bagus Anom Manuaba, mewakili Kasau didampingi pejabat TNI dan TNI AU menerima kedatangan lima pesawat C-130 Hercules TNI AU yang membawa 505 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Malaysia, Selasa (23/12/2014).



CB, JAKARTA – Sebanyak 492 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan 5 pesawat C-130 Hercules TNI AU, Selasa (23/12/2014).
Mereka dijemput menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Malaysia menuju tanah air. Pesawat pertama tiba pukul 18.30 WIB hingga pesawat terkahir tiba pukul 19.30 WIB.
Para TKI Ilegal yang datang tidak seluruhnya orang dewasa, ada juga balita. Perjalananan via udara yang ditempuh selama tiga jam membuat empat TKI, mengalami sakit kelelahan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Hadi Cahyanto menyatakan pihak TNI AU sendiri telah menyiapkan tim kesehatan untuk mengantisipasi TKI yang kelelahan.
"Langkah selanjutnya seluruh TKI wajib melalui prosedur standar yaitu cek keimigrasian dan bea cukai sebelum menuju ke embarkasi haji Pondok Gede," kata Hadi.
Rencananya hari ini, Rabu (24/12/2014), seluruh TKI akan kembali diterbangkan menuju daerah masing masing.
Lebih lanjut Hadi menyatakan, pada awalnya kedatangan pesawat diarahkan menuju Bandara Juanda Surabaya, namun untuk mempermudah kordinasi dan pemulangan TKI ke daerah asal, rute di alihkan ke Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta.
Seluruh operasi kemanusiaan ini dipimpin Letkol Penerbang Purwanto Adi Nugroho dari Skuadron 31 Halim Perdanakusuma.
Hadir dalam kedatangan TKI tersebut, menteri luar negeri Retno marsudi, Menaker Hanif dan Kepala BNP2TKI, Nsron Wahid.

Credit TRIBUNNEWS.COM

Panglima: TNI Memiliki Potensi dan Harapan Besar Untuk Maju

Tribunnews.com/Wahyu Aji


CB, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, TNI memiliki potensi besar untuk maju dan berkembang.
Oleh karena itu, sesungguhnya bagi TNI memiliki potensi dan harapan bahwa tidak ada yang tidak bisa, yang ada adalah mau atau tidak untuk berpikir cerdas, mau atau tidak untuk berbuat yang terbaik, dan membuat perubahan kearah yang lebih baik.
Lebih lanjut dikatakan Moeldoko, dengan membangun semangat baru, untuk berubah dari pemikiran tradisional ke arah yang lebih progresif, namun tidak merubah tradisi dan jatidiri TNI.
Menurutnya, TNI harus menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan internal dan eksternal, dari meningkatkan kemampuan hingga terobosan-terobosan pengembangan kemampuan TNI. Pendekatan internal ditujukan untuk membangun manajemen TNI yang solid dan terinteroperabilitas pada semua bidang.
"Pada konteks kehidupan bermasyarakat, saya tekankan untuk kembali menghidupkan Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial (KKS) TNI, bertujuan untuk lebih mendekatkan yang sudah dekat dan mendekatkan yang jauh, dalam rangka menjadikan TNI lebih dicintai, dibanggakan masyarakat," kata Panglima TNI saat menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Selasa (23/12/2014).
Dirinya juga meminta untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, kondisikan kondisi dan manfaatkan kondisi dalam konteks kepentingan pelaksanaan tugas TNI, serta dalam konteks membangun kreativitas komunikasi dengan pemerintah daerah dan elememen masyarakat lainnya, guna membantu percepatan pembangunan di daerah.
Diketahui, setelah dibuka pada hari Senin (22/12/2014) kemarin, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan Rapim TNI yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dengan peserta 173 Perwira Tinggi beserta para Kepala Staf Angkatan.
Rapim tersebut mengundang sejumlah Menteri Kabinet Kerja untuk memberikan pembekalan. Hari ini dihadiri oleh Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman. Sedangkan kemarin sejumlah Menteri telah memberikan pembekalan, diantaranya adalah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri PU dan Perumahan rakyat.

Credit TRIBUNNEWS.COM

Jokowi Tambah Lagi Remunerasi TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memberikan keterangan dalam Rapim TNI Tahun 2015 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 22 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

CB, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan semua prajurit TNI akan mendapat kenaikan remunerasi, dari 37 persen menjadi 50 persen, tahun depan. Kenaikan ini, kata dia, sesuai dengan beban kerja para prajurit.

"Pak Presiden Joko Widodo sudah menyatakan prajurit akan mendapat tambahan remunerasi menjadi 50 persen," katanya saat konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta Timur, Selasa, 23 Desember 2014.

Moeldoko juga akan membuat anggaran tambahan untuk rencana strategis kesejahteraan prajurit. Namun ia menolak menyebutkan berapa anggaran yang diajukan. "Itu untuk long term. Belum bisa saya sebutkan kisarannya," ujarnya.

Rencana strategis khusus tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Menurut Moeldoko, selama ini, belum ada rencana strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit.

 Rencana strategis kesejahteraan prajurit, ujar Moeldoko, mencakup soal pengupahan prajurit, penyediaan rumah bagi prajurit, dan peningkatan pendidikan bagi prajurit. "Diharapkan nanti ada proyeksi pada tahun ke berapa penyediaan rumah prajurit bisa diselesaikan."


Credit TEMPO.CO

Kalau Polri Tak Sanggup Tangani Teroris, TNI Siap Turun Tangan

Densus 88

 

Jakarta, CB - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan hingga detik ini Indonesia masih ada dalam ancaman terorisme. Aksi teror yang dilakukan segelintir orang tak bertanggungjawab ini masih menghantui masyarakat, terutama adalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

 

"TNI dari waktu ke waktu telah menyiapkan prajuritnya, baik dari satuan khusus maupun satuan-satuanya di batalyon untuk memerangi teroris," kata Moeldoko usai Rapat Pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/24/2014).

 

Menurutnya untuk membendung aksi teror tersebut TNI siap bekerjasama dengan Polri. Bahkan, lanjutnya, jika Polri sudah tidak mampu mengatasi teroris maka TNI siap turun tangan.

 

"Kita tetap melakukan sinergi dengan Polri. Apabila tingkat aksi terorisme melampaui kepolisian untuk menangani, maka disitulah TNI akan hadir. Nanti akan ada dewan pemerintah yang dibentuk memberitahukan bahwa terorisme sudah masuk dalam intensitas tinggi," jelasnya.

 

Adapun ancaman teroris dengan intensitas tinggi, menurut Moeldoko, seperti pembajakan pesawat maupun kapal, penyanderaan WNI di luar negeri, dan juga adanya ancaman kedaulatan NKRI.

 

"Contoh tersebut adalah domain TNI. TNI diproyeksikan untuk itu. Jadi ada beberapa status yang ditingkatkan dari C ke B atau dari B ke A," tandasnya.

 

Dalam kesempatan itu juga Moeldoko mengungkapkan bahwa pemerintah telah berjanji akan meningkatkan kesejahteraan prajurit, yakni dengan meningkatkan tunjangan kinerja atau remunerasi. Dengan begitu diharapkan, tentara lebih kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya menjaga pertahanan negara.

 

"Beberapa waktu lalu Pak Presiden saat memberikan pengarahan di Pangkalan Komando Satuan di Kalimantan beliau menyampaikan, kerja (TNI) nanti akan mendapat tambahan peningkatan remunerasi dari 37% menjadi kurang lebih 50%ke depan," ungkapnya.

 

Moeldoko menuturkan, proses peningkatan kesejahteraan prajurit seiring dengan perawatan alat utama sistem persenjataan TNI yang masuk dalam rencana strategis TNI. Hal itu lanjut Moeldoko, telah disampaikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi I DPR RI.

 

"Itu yang jadi drive dalam penyelenggaraan anggaran ke depan," lanjut Moeldoko.

 

Sementara itu, Moeldoko mengatakan, hari ini terakhir Rapim TNI yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI dengan peserta 173 Perwira Tinggi beserta para Kepala Staf Angkatan. Rapim tersebut mengundang sejumlah Menteri kabinet kerja untuk memberikan pembekalan. Hari ini dihadiri oleh Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman.

 

Sedangkan kemarin sejumlah Menteri telah memberikan pembekalan, diantaranya adalah Menteri Pertahanan Ryarmizard Ryacudu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri PU dan Perumahan rakyat.

Credit Harianterbit.com

Begini Spesifikasi Jet Amfibi Idaman TNI

Pesawat amfibi Beriev Be-200. planeaday.com



CB, Jakarta - Indonesia akan memiliki Jet Amfibi Beriev Be-200 buatan Rusia. Pesawat ini dibeli karena dianggap memiliki banyak fungsi, antara lain untuk mengejar kapal asing yang mencuri ikan sampai pemadaman kebakaran hutan. Maklum, pesawat ini sanggup membawa dan memuntahkan 12 ton air.

Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, rencana pembelian itu sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. "Presiden sudah setuju," kata Putu Dunia di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Selasa, 23 Desember 2014.

Putu Dunia beralasan pesawat tersebut mampu membantu pemerintah membasmi pencurian ikan di perairan Indonesia. Bukan hanya mengawasi dari udara, dia melanjutkan, jet amfibi mampu mendarat di atas laut dan menindak kapal asing pencuri ikan.

Jet amfibi yang diinginkan Putu Dunia adalah Beriev Be-200. Jet yang memiliki lambung seperti kapal ini produksi Irkut, Rusia. Pesawat ini memiliki panjang 32 meter, lebar sayap 32,8 meter, dan tinggi 8,9 meter. Pesawat ini sekilas tak jauh berbeda dengan pesawat jet angkut penumpang dengan sepasang sayap utama di tengah badan dan sepasang sayap berukuran lebih kecil di ekor. Perbedaan Be-200 dengan pesawat biasa terletak pada lambungnya yang berbentuk cembung mirip kapal. Selain itu ada sepasang penyeimbang yang terpasang di ujung sayap. Kegunaannya, mirip cadik yang menyeimbangkan laju kapal kayu.

Perbedaan selanjutnya, terdapat pada letak dua buah mesin jet Progress D-436TP turbofan yang terletak di atas punggung pesawat. Tujuannya tentu menghindari air masuk ke dalam mesin jet. Pesawat yang diawaki dua orang pilot ini mampu terbang sejauh 2.100-3.300 kilometer. Jet amfibi ini juga mampu melesat dengan kecepatan maksimal 700 kilometer per jam.

Sejumlah negara mengenal Be-200 sebagai pesawat pemadam kebakaran hutan. Musababnya isi perut jet amfibi ini bisa menampung dan memuntahkan 12 ton air wilayah yang terpapar api dari udara. Selain air, pesawat ini juga mampu membawa 44 orang penumpang.


Credit TEMPO.CO

Ini Jawaban Dirut Pertamina Soal Usulan Penghentian Impor Bensin RON 88

 Ilustrasi BBM bersubsidi


JAKARTA, CB - Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menanggapi soal usulan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang salah satu rekomendasinya penghentian impor bensin RON 88 atau lebih familiar dengan jenis premium. Menurut Dwi, jika kebijakan tersebut untuk kenaikan nasional, Pertamina akan menindaklanjuti kebijakan tersebut.
"Jadi, kalau itu demi kebaikan nasional sudah barang tentu Pertamina akan menindaklanjuti nanti sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap bagaimana pengamanan pasokan BBM bagi masyarakat, kalau apa namanya beda antara subsidi dengan non subsidi terlalu jauh pasti orang akan kembali ke yang lebih baik," ujar Dwi usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Dwi mengatakan, Pertamina siap untuk mengamankan pasokan BBM jika nantinya kebijakan tersebut benar diterapkan. Namun, butuh waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.
"Nanti tentu akan butuh waktu bagaimana Pertamina mempersiapkan fasilitasnya lalu sosialisasi ke masyarakat," kata Dwi.
Dwi kemudian membahas soal impor BBM RON 92 yang diturunkan menjadi RON 88. Menurut Dwi, kilang di Indonesia masih banyak yang hanya bisa memproduksi nafta dengan kadar RON 70. Nafta tersebut, kata Dwi, baru bisa dipakai menjadi bahan bakar premium RON 88, jika dicampur dengan HMOC berkadar RON 92.
"Jadi sebenarnya itu memanfaatkan kilang kita itu sendiri," kata Dwi.



Credit KOMPAS.com

Dibombardir, Internet Korut Cuma Tumbang 9 Jam

BBC
Serangan internet ini diduga terkait film baru produksi Sony yang isinya mengkritik pemimpin Korut Kim Jong-un.

 

 

  CB - Sempat tumbang, sambungan internet Korea Utara (Korut) akhirnya pulih dan terhubung kembali ke jaringan global.

Seperti diberitakan, jaringan internet Korut dibombardir oleh peretas yang menggunakan metode serangan distributed denial-of service (DDoS). Serangan DDoS akan membuat jaringan sibuk karena menerima jutaan paket data tiap detiknya. Jika tidak dihentikan, serangan dapat bisa melumpuhkan jaringan.

Tidak butuh waktu lama bagi Korut untuk memperbaiki jaringan internet mereka. Menurut pengamatan analis dari perusahaan analisis jaringan Dyn Research, seperti KompasTekno kutip dari Mashable, Selasa (23/12/2014), matinya internet di Korut hanya berlangsung selama 9 jam 31 menit.

Internet di Korut sendiri sebenarnya cukup terbatas. Korut diketahui memiliki empat sambungan resmi ke jaringan internet global yang semuanya terhubung melalui perusahaan telkomunikasi asal Tiongkok, China Unicom.

Seperti dikutip dari ZDNet, saat ini hanya ada satu penyedia jaringan internet di Korut, yaitu Star-KP. Keseluruhan jaringan internet itu hanya terdiri dari 1.024 IPv4 dan 18 domain.

Sebelumnya, Pemerintah AS melalui Presiden Barrack Obama menuding Korut sebagai biang keladi peretasan besar-besaran yang menimpa Sony Pictures di AS. Obama kemudian menjanjikan bakal "merespons" serangan Korut.

Tumbangnya internet Korut ini disebut-sebut merupakan respons yang dijanjikan Obama. Namun, kemungkinan keterlibatan AS dalam tumbangnya internet Korut ditampik oleh analis lain, Dan Holden, dari Arbor Networks.

Holden mengatakan bahwa Korut diserang dengan metode DDoS sederhana yang menyebabkan sambungan internet terputus.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Korut.

Credit KOMPAS.com

AS Sangat Berkomitmen Terhadap Indonesia

AS Sangat Berkomitmen Terhadap Indonesia (Foto:Ferry/Okezone)

JAKARTA (CB) - Letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan samudera, menyebabkan negara besar seperti Amerika Serikat (AS) sangat menaruh perhatian pada Indonesia.
Hari ini, sebuah kapal laut generasi terbaru dari AS tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Kapal tersebut bernama USS Forth Worth.
Kapal ini adalah jenis kapal perang pesisir (Littoral Combat Ship/LCS). USS Forth Worth dirancang untuk mampu berperang di wilayah perairan dangkal dan dilengkapi dengan teknologi navigasi tingkat tinggi.
Kapal ini dilengkapi landasan helikopter yang memudahkan jika terjadi serang atau ingin menyerang musuh. Selain itu bentuknya yang tidak terlalu besar menyebabkan USS Forth Worth memiliki kelincahan dan daya jelajah yang tinggi.
“Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis, sehingga kami merasa harus meningkatkan kerja sama dengan negeri ini. Selain itu, kami siap melatih tentara di Indonesia agar lebih tangguh di masa depan,” ujar Komandan USS Forth Worth, Letnan Kolonel Laut Bridgewater Carrolton kepada wartawan, Senin (22/12/2014).
“Sudah empat kapal AS yang berlabuh di Indonesia sepanjang 2014. Ini bukti jika AS memiliki komitmen dengan Indonesia,”lanjut Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert Blake.

Credit OkeZone

Jika Perlu, Tiongkok Siap Bantu Rusia

 

Mata uang Rusia, Rubel, menukik tajam awal minggu lalu, meski Putin tak mengakui negaranya berada dalam krisis. (Reuters/Kacper Pempel)

 

 

Beijing, CB -- Menteri Luar Negeri Tiongkok mengatakan Tiongkok bersedia membantu Rusia dari krisis ekonomi yang melanda negara itu, jika diperlukan.

Namun Wang Yi mengatakan ia percaya Rusia masih mampu untuk mengatasi masalah ekonominya sendiri, sperti dikutip dari surat kabar Tiongkok, Senin (22/12).

Rubel telah menurun sekitar 45 persen terhadap dolar tahun ini. Presiden Vladimir Putin telah menolak untuk menyebutnya krisis dan mengatakan mata uang Rusia pada akhirnya nanti akan bangkit kembali.

Wang, berbicara kepada wartawan akhir pekan lalu, mengatakan bahwa Rusia juga memiliki "kebijaksanaan" untuk keluar dari kesulitan.

"Jika pihak Rusia membutuhkan, kami akan memberikan bantuan yang diperlukan dalam kemampuan kami," katanya, mencatat bahwa kedua negara telah secara konsisten membantu satu sama lain.

Menteri perdagangan Tiongkok, juga berbicara pada akhir pekan lalu, mengusulkan lebih banyak menggunakan mata uang Tiongkok dalam perdagangan dengan Rusia untuk menghadapi melemahnya rubel demi memastikan perdagangan yang aman dan dapat diandalkan.

Tiongkok dan Rusia memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang erat, terutama di sektor energi.

Namun, Tiongkok mengambil langkah aman dan berusaha untuk terlihat tidak memihak dalam konflik Rusia dan Ukraina serta menyerukan kedua belah pihak melakukan pembicaraan untuk mengatasi masalah mereka.

Ekspor Tiongkok ke Rusia naik 10,5 persen dan impor naik 2,9 persen dalam tiga kuartal pertama tahun ini dari periode yang sama pada 2013, dengan total perdagangan senilai US$ 70,78 miliar.

Regulator valuta asing Tiongkok mengatakan pekan lalu bahwa mereka memonitor penurunan rubel tetapi mereka tidak melihat dampak yang signifikan terhadap alur modal kedua negara.

Credit CNN Indonesia

Terkait Laut China Selatan, Pejabat Tiongkok akan ke Vietnam

 

Tiongkok menggambar wilayah sembilan garis putus-putus yang mengklaim hampir 90 persen dari wilayah Laut China Selatan. (Dok.Istimewa)

 

Beijing, CB -- Seorang pejabat senior Tiongkok akan mengunjungi Vietnam bulan ini, di tengah ketegangan antara kedua negara tetangga tersebut atas klaim wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Yu Zhengsheng, yang mengepalai badan penasehat seremonial parlemen Tiongkok dan merupakan pejabat tertinggi keempat di Partai Komunis Tiongkok, akan ke Vietnam untuk memenuhi undangan dari Partai Komunis Vietnam, kata kantor berita resmi Xinhua pada Senin (22/12).

Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai rencana kunjungan itu.

Kekerasan anti-Tiongkok berkobar di Vietnam sejak akhir Mei setelah perusahaan minyak CNOOC mendirikan rig oil, alat pembor minyak, di laut dalam yang berada sekitar 240 km di lepas pantai Vietnam di Laut China Selatan.

Sejak itu, Tiongkok telah berusaha untuk mencairkan ketegangan dengan Vietnam, termasuk mengirimkan pejabat senior ke Hanoi.

Namun, kedua negara bentrok lagi bulan ini setelah Vietnam mengajukan posisinya ke pengadilan arbitrase internasional, diprakarsai oleh Filipina, atas sengketa yang melibatkan beberapa negara.

Partai-partai Komunis memerintah kedua negara dan perdagangan mereka telah membengkak sampai US$ 50 miliar per tahun. Meski begitu, Vietnam telah lama mencurigai negara tetangganya itu, terutama menyangkut klaim Tiongkok yang ingin menguasai hampir seluruh Laut China Selatan.

Tongkok mengklaim sekitar 90 persen dari Laut Cina Selatan, yang diimplementasikan dengan nine-dash line, berupa garis putus-putus yang membentang jauh ke dalam jantung maritim Asia Tenggara.

Selain Vietnam, negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei dan Taiwan juga memiliki klaim ke bagian perairan yang kaya akan ikan, potensi energi dan merupakan jalur pelayaran utama.

Credit CNN Indonesia

KSAL: kapal perang Indonesia minim suku cadang

Ilustrasi -- Perawatan alutsista kapal perang TNI. (ANTARA/Dwi Agus Setiawan)

Kapalnya masih bisa digunakan bertugas, tapi sangat terbatas

Jakarta (CB) - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio, mengakui sejumlah kapal perang baru milik TNI AL dalam kondisi minim suku cadang, sehingga upaya untuk melakukan operasi menjadi terbatas.

"Kapal multirole light fregat Bung Tomo Class produksi Inggris hanya dibekali persediaan suku cadang untuk keperluan berlayar selama tiga bulan," kata Marsetio di sela-sela Rapim TNI 2015, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.

Tak hanya itu, kapal korvet Sigma Class buatan Belanda juga mengalami hal serupa.

"Bung Tomo Class itu baru datang tahun ini. Ada tiga unit," ungkap Marsetio.

Kapal Bung Tomo Class tersebut, lanjut dia, bekal suku cadangnya sudah hampir habis digunakan untuk perjalanan pengiriman kapal dari Inggris ke Indonesia.

"Kapalnya masih bisa digunakan bertugas, tapi sangat terbatas," tuturnya.

Menurut dia, minimnya suku cadang kapal perang TNI diakibatkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah.

Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, pada Rapim TNI 2015 ini, TNI sedang menyusun anggaran dalam rencana strategis (renstra) II 2015--2019 untuk perawatan alutsista TNI, termasuk membeli suku cadang kapal-kapal perang Angkatan Laut.

"Selama ini kami cuma punya satu rencana strategis, yakni modernisasi alutsista saja. Dengan rencana strategis pemeliharaan dan perbaikan alutsista, maka alokasi dananya lebih terjamin," katanya.



Credit ANTARA News

TNI Bangun Kodam di Manokwari

 
SERAMBI INDONESIA / M ANSHAR Pasukan TNI Kodam Iskandar Muda saat defile pasukan pada upacara peringatan HUT Ke-69 TNI di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Selasa (7/10/2014).



JAKARTA, CB — Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua yang rencananya akan dibangun berlokasi di Kota Manokwari, Papua Barat. Saat ini, pembangunan Kodam tersebut masih dalam tahap proses penyiapan lahan.
"Saat ini sudah penyiapan lahan yang akan dilaksanakan di Manokwari," ujar Gatot dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).
Gatot mengatakan, pembangunan Kodam di Papua Barat sebenarnya direncanakan untuk tahun anggaran 2016. Namun, dengan berbagai pertimbangan, pembangunan tersebut dipercepat menjadi tahun 2015.
Saat ini, kata Gatot, pembangunan Kodam di Papua Barat akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan Kodam 13 Merdeka di Sulawesi Utara. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, pembangunan Kodam baru di Papua Barat akan berlangsung pada 2015. Pembangunan tersebut akan disesuaikan dengan anggaran yang sudah dipersiapkan oleh TNI.
"Tahun 2015 sudah mulai kita lakukan kegiatan fisiknya," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat pertahanan dan mempermudah koordinasi, TNI berencana menambah Kodam di Papua.
"Penambahan Kodam di Papua sesuai rencana strategi (renstra) sudah siapkan. Tapi yang pertama di Manado sudah mulai jalankan. Harapan kita untuk Papua tahun depan sudah bisa dijalankan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014), seperti dikutip Antara.
Panglima TNI menjelaskan, alasan pembentukan Kodam baru karena luasnya wilayah sehingga menyulitkan rentang kendali bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan semua prajuritnya yang sangat jauh.
"Ini menyulitkan. Rentang kendali itu dipenuhi dengan membangun Kodam baru. Ada beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan masih ada pilihan-pilihan," jelasnya.
Mantan Pangdam Siliwangi ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apa pun dalam pembangunan Kodam baru di Papua.
"Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apa pun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan, kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik," tukasnya.


Credit KOMPAS.com

Indonesia Turut Dukung Konvensi Perubahan Iklim Dunia

Ilustrasi (guardian)

JAKARTA (CB) - Indonesia sebagai salah satu negara perserta Konferensi Perubahan Iklim yang berlangsung di Lima, Peru, pekan lalu, turut mendukung dan mendesak adanya program-program pemerintah yang mendukung program perubahan iklim dunia.

Menurut rilis yang diterima Sindonews dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNIP) pada Minggu (21/12/2014), Indonesia turut menyetujui sebuah keputusan yang diberi nama Lima Call for Climate Action.
 
“Dalam keputusan ini, semua negara menyepakati bahwa upaya pengendalian dan penanganan perubahan iklim masa depan akan dilaksanakan di bawah Konvensi Perubahan Iklim dengan menggunakan keluaran legal yang akan disepakati pada tahun 2015,” tulis rilis tersebut.

Keputusan ini, menurut rilis tersebut pada awalnya sempat mendapat penolakan dari beberapa negara. Setelah tejadi debat panjang dan beberapa kali skorsing, keputusan itu akhirnya disetujui secara aklamasi oleh seluruh peserta.

“Dalam keputusan yang sama, seluruh Negara Pihak juga menyepakati bahwa intended nationally determined contributions (INDCs) yang merupakan bentuk partisipasi aktif masing-masing Negara,” imbuhnya.

Menurut Rachmat Witoelar, Ketua Harian DNIP, Indonesia harus mempersiapkan programnya dalam INDCs matang-matang. “Penyiapan kontribusi Indonesia dalam bentuk INDCs harus dipastikan tidak menjadi beban tambahan dalam pelaksanaan pembangunan nasional,” ucapnya.

Dalam pandangannya, INDCs yang disampaikan Indonesia harus terfokus pada kebutuhan pembangunan nasional Indonesia. Dengan fokus pembangunan pada sektor maritim, ketahanan energi dan ketahanan pangan.

“Sudah selaiknya Indonesia dapat memanfaatkan INDCs sebagai peluang untuk memastikan berjalannya proses pembangunan nasional yang sekaligus akan memberikan kontribusi pada upaya bersama untuk mencegah kehancuran dan bencana katastrofik akibat terjadinya perubahann iklim,” tambah Rachmat.

Indonesia sendiri memiliki sebuah tempat khusus dalam konferensi tersebut, yakni Indonesia Paviliun. Hal ini merupakan salah satu agenda tambahan, yang dalam pelaksanaannya dihadiri oleh hampir semua pewakilan perserta, dan menghasilkan 25 pembahasan.



Credit SINDOnews

Panglima Ingin TNI Jadi Big Brother di Asia

Panglima TNI Moeldoko (tengah) di dampingi tiga kepala staf di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).MTVN/Yogi Bayu Aji



CB, Jakarta: TNI ingin punya `nama` di Asia. TNI ingin disegani di benua Kuning.

"TNI ingin jadi big brother di Asia," kata Panglima TNI Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

Cita-cita di atas bukan perkara mudah untuk diwujudkan. Perlu kerja keras. Juga harus dibangun kerja sama yang apik antartentara di kawasan Asia dan Asia Pasifik.

Menurut Moeldoko, para panglima di kawasan ini punya suatu forum khusus. Di sana mereka membahas soal masalah-masalah kemanan di sana.

Moeldoko mengatakan, pada forum panglima kawasan Asia-Pasifik sekitar dua bulan silam, sempat dibahas soal komunitas ASEAN dan Asia Pasifik 2015. Salah satu hasilnya, TNI ingin menyambungkan jalur sutra di Tiongkok dengan poros maritim Indonesia.

"Apa ada kaitan dan keuntungan. Maritim dan jalur sutra titik singgungnya di mana peluangnya. Kita pikirkan bersama," pungkas dia.




Credit Metrotvnews.com

KSAL Marsetio Dianugerahi Penghargaan oleh Menhan Malaysia

Jakarta (CB) - KSAL Laksamana Marsetio menerima penghargaan dari Kementerian Pertahanan Malaysia. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein.

Dalam akun twitter resmi Tentara Laut Diraja Malaysia (@tldm_rasmi) yang dicuitkan pada Jumat (19/12/2014) lalu disebutkan, "Malaysia Hargai Jasa Laksamana TNI Dr. Marsetio~Dikurniakan Darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera Kehormat".

Tampak dalam foto itu, KSAL Laksamana Marsetio berdiri di depan Menhan Malaysia Hishamuddin Hussein, memberi hormat, serta dikalungi selempang merah yang dipasang dari bahu kanannya oleh Menhan Malaysia Hishammuddin Hussein.

Foto-foto kunjungan KSAL Laksamana Marsetio itu juga diunggah oleh Menhan Malaysia Hishamuddin Hussein di akun twitternya @HishammuddinH2O pada Jumat (19/12/2014) yang dilansir detikcom, Minggu (21/12/2014).

"Earlier this morning. Respect Comm: Pengurniaan Darjah Kepahlawanan ATM Kehormat kpd Lksamana Sr. Masetio," demikian cuit Hishammuddin yang mengunggah foto saat memberi penghargaan pada KSAL Laksamana Marsetio.

Sebelumnya, Hishammuddin menerima kunjungan kehormatan KSAL Laksamana Marsetio beserta beberapa stafnya. "Pagi tadi “Comms: Kunjungn Hormat Lksmana Sr. Marsetio - Kepala Staf Angktn Tntera Laut Nsional Indonesia kpd @H2O," demikian bunyi twitnya.



Credit DetikNews