Pesawat Tempur Buatan Rusia Jatuh di Mesir

Ilustrasi pesawat tempur. (REUTERS/Vijay Mathur).

Jakarta, CB -- Pesawat tempur MiG-29 buatan Rusia jatuh saat penerbangan pelatihan di Mesir. Jet tempur diketahui jatuh karena adanya kesalahan teknis dalam alat kontrol, dan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Rusia United Aircraft Corporation, produsen pesawat yang dikendalikan mengungkapkan kepada kantor berita RIA, pesawat tempur yang jatuh merupakan milik tentara Mesir.

"Kami memiliki informasi terbaru tentang jatuhnya pesawat MiG-29M milik tentara Mesir. Ahli teknis kami akan melakukan perjalanan ke Mesir segera untuk membantu dalam penyelidikan," demikian pernyataan United Aircraft Corporation seperti dikutip dari Reuters, Minggu (4/11).



United Aircraft Corporation merupakan korporasi yang menyatukan perusahaan konstruksi pesawat militer dan sipil milik negara Rusia.

Dalam kesempatan terpisah, Militer Mesir menegaskan bahwa jet tempur jatuh saat pelatihan karena adanya kesalahan teknis dalam alat kontrol. Namun pilot berhasil keluar dengan selamat dan tak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan 2015, Rusia diketahui setuju untuk memasok 46 pesawat tempur MiG-29 ke Mesir.



Credit  cnnindonesia.com

Mesir lanjutkan diplomasi ulang-alik antara Hamas dan Israel

Warga Palestina duduk di luar rumah mereka di kamp pengungsi Khan Younis di selatan Jalur Gaza, Rabu (20/6/2018). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Kota Gaza, Palestina,  (CB) - Satu delegasi dari dinas intelijen Mesir tiba di Jalur Gaza pada Rabu (24/10) untuk melanjutkan pembicaraan dengan para pemimpin HAMAS mengenai perujukan antar-Palestina dan gencatan senjata dengan Israel.

Delegasi tersebut menyeberang ke Jalur Gaza melalui tempat penyeberangan perbatasan Erez, kata seorang pejabat yang bekerja di tempat penyeberangan itu dan tak ingin disebutkan jatidirinya karena ia tak boleh berbicara dengan media.

Tak lama setelah tiba di Jalur Gaza, delegasi Mesir tersebut mengadakan pembicaraan dengan Kepala Biro Politik HAMAS Ismail Haniyeh dan anggota senior kelompok itu, kata satu pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok Palestina tersebut --yang menguasai Jalur Gaza.

Pemimpin HAMAS di Jalur Gaza Yahya As-Sinwar juga hadir dalam pertemuan itu, kata kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Delegasi Mesir tersebut telah melakukan diplomati ulang-alik antara Jalur Gaza, Tepi Barat Sungai Jordan dan Israel selama beberapa hari. Selama itu, mereka bertemu dengan para pejabat Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS), Faksi Fatah dan pemerintah Israel.

Pembicaraan tersebut adalah bagian dari gagasan untuk mewujudkan gencatan senjata antara HAMAS dan Israel di satu pihak dan mewujudkan perujukan Palestina antara pihak Palestina yang bertikai.

Kunjungan pada Rabu adalah yang ketiga oleh delegasi Mesir itu ke Jalur Gaza dalam satu pekan.

Pada 3 Oktober, satu delegasi HAMAS menyelesaikan kunjungan empat-hari ke Ibu Kota Mesir, Kairo, tempat mereka mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir mengenai gencatan senjata dan perujukan Palestina.

Pertikaian antar-faksi Palestina antara Fatah dan HAMAS telah berlangsung sejak HAMAS meraih mayoritas besar dalam pemilihan anggota Parlemen 2006 dan merebut kekuasaan di Jalur Gaza setelah pertempuran mematikan melawan pasukan yang setia kepada Fatah satu tahun kemudian.

Credit  antaranews.com

Mesir Kembali Berlakukan Keadaan Darurat Tiga Bulan ke Depan

Seorang demonstran Mesir menari seraya melambaikan bendera negaranya dalam unjuk rasa di Tahrir Square, Kairo.

Foto: AP

Mesir pertama kali memberlakukan keadaan darurat pada April 2017

CB, KAIRO -- Parlemen Mesir pada Ahad (21/10) setuju memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama tiga bulan. Keputusan ini akan memperpanjang kemampuan pihak berwenang menggunakan kekuatan hingga 2019.

Mesir pertama kali memberlakukan keadaan darurat pada April 2017 sesudah dua pemboman gereja menewaskan sedikit-dikitnya 45 orang. Sejak itu otoritas Mesir memperpanjang keadaan darurat ini setiap tiga bulan.

Pembaruan itu dimulai pada 15 Oktober dan diterbitkan di lembaran resmi pada pekan lalu serta memerlukan persetujuan parlemen dalam tujuh hari. Aturan itu memungkinkan pasukan keamanan mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya dan pendanaan terorisme serta melindungi keamanan di semua bagian negara itu, kata lembaran tersebut.

Keadaan darurat memberikan kewenangan kepada pihak berwenang, yang memungkinkan mereka melakukan penangkapan dan menindak yang mereka sebut musuh negara.

Perdana Menteri Mostafa Madbouly mengatakan kepada parlemen menjelang pemungutan suara pada Ahad itu bahwa keamanan negara perlu diimbangi perlindungan kebebasan umum. Pasukan keamanan Mesir memerangi pemberontakan terpusat di Sinai Utara dan melancarkan gerakan besar di wilayah terpencil pada Februari.

Credit  republika.co.id

Mesir Serukan Penyelidikan Transparan Terkait Khashoggi

Khashoggi

Foto: AP/Reuters/AFP

Wartawan Saudi Jamal Khashoggi hilang sejak 2 Oktober

CB, KAIRO -- Mesir pada Ahad (14/10), menyerukan penyelidikan transparan atas kasus hilangnya wartawan Saudi Jamal Khashoggi. Mesir juga memperingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang menggunakan kasus ini untuk memanfaatkan Arab Saudi secara politik.

"Mesir menekankan pentingnya mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi dalam penyelidikan transparan," kata kementerian luar negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.

Mesir mengaku terus memantau perkembangan kasus Khashoggi dan mendukung upaya Arab Saudi dalam menghadapi situasi tersebut.

Sebelumnya dilaporkan, jaringan televisi negara Al Arabiya mengklaim 15 orang Saudi, yang datang dan pergi pada saat peristiwa hilangnya Khashoggi adalah turis. Ini menyerupai klaim yang dibuat Rusia dalam kasus keracunan Sergei Skripal dan putrinya Yulia di Inggris.

Jamal Khashoggi (59), adalah seorang jurnalis Saudi, koresponden asing, editor dan kolumnis lama yang karyanya pernah menjadi kontroversi  di Arab Saudi. Dia memutuskan untuk menetap di Amerika Serikat (AS) setelah kenaikan putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS).

Sebagai kontributor The Washington Post, Khashoggi banyak menulis tentang Arab Saudi, termasuk mengkritik perang di Yaman, perselisihan diplomatik baru-baru ini dengan Kanada dan penangkapan aktivis hak-hak wanita setelah perempuan dizinkan mengemudi.

"Penangkapan itu menerangkan kesulitan yang dihadapi semua orang Saudi. Kami diminta untuk meninggalkan harapan kebebasan politik, dan untuk tetap diam tentang penangkapan dan larangan perjalanan yang berdampak tidak hanya pada para kritikus tetapi juga keluarga mereka, ”tulis Khashoggi pada 21 Mei di Washington Post.

"Kami diharapkan untuk dengan penuh semangat menghargai reformasi sosial dan memberi pujian pada putra mahkota sambil menghindari referensi kepada orang-orang Arab perintis yang berani untuk mengatasi masalah ini beberapa dekade yang lalu," tulisnya.

Pada 2 Oktober lalu, Khashoggi memasuki konsulat untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk pernikahannya. Teman-temannya tidak pernah mendengar kabar darinya sejak saat itu. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan Khashoggi .

Credit  republika.co.id

Mesir perintahkan pengadilan ulang atas pemimpin Ikhwanul Muslim

Pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohamed Badie meneriakkan kalimat menentang Kementrian Dalam Negeri di balik jeruji saat sidang 738 anggota Ikhwanul Muslimin atas aksi pendudukan bersenjata di lapangan Rabaa, di pengadilan Kairo, Mesir, Selasa (31/5/2016). (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Kairo (CB) - Pengadilan Mesir memerintahkan agar pemeriksaan ulang dilakukan terhadap pemimpin Ikhwanul Muslim Mohamed Badie dan para tokoh senior kelompok terlarang itu mulai 7 Oktober, menurut sumber-sumber kehakiman dan laporan kantor berita negara MENA, Minggu.

Pengadilan ulang itu terkait sebuah kasus, yang di dalamnya Badie beserta 13 orang lainnya pada 2015 dikenai hukuman seumur hidup atas kekerasan antara para pendukung dan musuhnya. Bentrokan terjadi di markas Ikhwanul Muslim pada hari-hari sebelum dan setelah Mohamed Mursi digulingkan dari jabatannya sebagai presiden.

Empat orang lainnya dijatuhi hukuman mati dalam kasus yang sama.

Badie telah mendapatkan hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup dalam serangkaian persidangan sejak militer Mesir menggulingkan Mursi, yang berasal dari Ikwanul Muslim, pada Juli 2013.

Dakwaan-dakwaan baru yang dikenakan terhadap para tokoh senior itu antara lain "ikut serta dalam penghasutan dan bantuan ... dalam memukuli para pengunjuk rasa" dengan imbalan mendapatkan uang dan pasokan senjata.

Dua orang lainnya didakwa atas serangan, yang hingga menewaskan orang-orang, atau melakukan pengrusakan dan memiliki senjata, menurut laporan MENA.

Tidak ada penjelasan soal mengapa dakwaan-dakwaan tersebut diubah tapi menurut hukum Mesir, dakwaan bisa diubah jika ada bukti baru.

Pemeriksaan baru yang diperintahkan Pengadilan Pidana Kairo itu hanya dikenakan terhadap mereka yang ditahan dan bukan yang disidangkan tanpa kehadiran.

Khairt al-Shater, sosok senior lainnya di Ikhwanul Muslim yang dianggap kalangan luas sebagai salah satu pembuat strategi kelompok tersebut, berada di antara mereka yang diadili kembali, lapor MENA.

Setelah Mursi terguling, Mesir melancarkan penumpasan terhadap gerakan Islamis, tertua dan paling teroganisasi, tersebut hingga menewaskan ratusan pendukungnya, memenjarakan ribuan pendukung serta menetapkan kelompok itu sebagai organisasi teroris.

Ikhwanul Muslim menyatakan gerakan yang diusungnya bersifat damai dan kelompok itu membantah memiliki kaitan dengan serangan-serangan kalangan milisi, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Netanyahu Bertemu Sisi Bahas Perkembangan Kawasan

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Mesir berupaya memperantarai gencatan senjata jangka panjang Israel dan Hamas.

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis, mengaku telah berbicara dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi saat negaranya berupaya mengatur gencatan senjata di Gaza. Pertemuan kedua pemimpin berlangsung di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat.

"Pembicaraan Netanyahu dengan Sisi pada Rabu (26/9) malam waktu setempat memusatkan pembahasan pada perkembangan di kawasan," tulis Perdana Menteri Israel itu di Twitter tanpa memberikan keterangan rinci.

Mesir belakangan ini berupaya memperantarai gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan gerakan Hamas yang dominan di Jalur Gaza. Gencatan berupaya diwujudkan di tengah kekerasan yang kerap muncul di sepanjang perbatasan Israel-Gaza. Di sekitar itu, banyak warga Palestina menggelar protes setiap pekan.

Netanyahu dan Sisi pertama kali bertemu di depan umum pada 2017. Media massa Israel bulan lalu melaporkan bahwa mereka telah melangsungkan pertemuan rahasia di Mesir pada Mei untuk membahas gencatan senjata di Gaza.

Gaza saat ini berada di bawah aturan ketat perbatasan Israel dan Mesir. Mesir merupakan salah satu dari beberapa negara Arab yang mengakui Israel di bawah perjanjian perdamaian 1979 dan kedua negara itu terus menjalin koordinasi erat menyangkut keamanan dan energi.

Pada Kamis, perusahaan-perusahaan Israel dan Mesir mengumumkan bahwa mereka akan membeli jalur pipa yang memungkinkan kesepakatan bersejarah ekspor gas alam senilai 15 miliar dolar AS (sekitar Rp 223,5 triliun) bisa dimulai tahun depan.

Pertemuan Netanyahu dan Sisi berlangsung beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia menginginkan penyelesaian dua-negara bagi konflik Israel-Palestina. Namun kemudian pada Rabu, Trump berkata dalam acara jumpa pers bahwa ia akan bersikap terbuka pada penyelesaian satu-negara jika kedua pihak menginginkannya.

Dalam pernyataan, Netanyahu merasa yakin rencana perdamaian yang dijanjikan AS akan mendukung tuntutan Israel untuk tetap menjaga kendali di Tepi Barat. Tepi Barat, wilayah yang diinginkan Palestina menjadi bagian dari negaranya pada masa mendatang, diduduki Israel dalam perang 1967.

Palestina saat ini sedang memboikot upaya perdamaian yang dilancarkan Washington setelah Trump mendobrak kebijakan lama AS dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Seiring dengan pengakuan tersebut, Amerika Serikat telah memindahkan kedutaannya ke kota yang diperebutkan itu. Para pemimpin Palestina mengatakan bahwa negara Palestina, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, harus didasarkan atas perbatasan sebelum perang 1967 dan keberadaan militer Israel pada masa mendatang di sana akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan.

Credit  republika.co.id

Pengadilan Mesir Perintahkan Penangkapan Anak-anak Mubarak

Alaa dan Gamal Mubarak. Foto/Istimewa

KAIRO - Sebuah pengadilan pidana Mesir memerintahkan penangkapan dua putra mantan presiden Hosni Mubarak atas tuduhan manipulasi pasar saham. Demikian laporan kantor berita MENA.

Alaa dan Gamal Mubarak, dengan tujuh orang lainnya, dituduh melanggar pasar saham dan aturan bank sentral untuk membuat keuntungan yang melanggar hukum melalui penjualan saham Al Watany Bank of Egypt.

Namun mereka menyangkal melakukan kesalahan apa pun.

"Tiga orang lainnya termasuk Yasser El Mallawany dan Hassan Heikal, anggota dan mantan dewan saat ini masing-masing di bank investasi Mesir EFG-Hermes, juga ditangkap," kata sumber peradilan seperti dikutip dari Reuters, Minggu (16/9/2018).

Semua orang yang dituduh dalam kasus ini, yang dimulai pada tahun 2012, telah dibebaskan dengan jaminan dan dilarang bepergian.

Putra tertua Mubarak, Alaa, adalah seorang pengusaha. Sedangkan Gamal, mantan bankir, secara luas dipandang sedang dipersiapkan untuk pekerjaan penting untuk Mesir sampai Mubarak digulingkan pada Februari 2011.

Kedua kakak beradik ini telah bebas sejak 2015. Sesi sidang berikutnya pengadilan ditetapkan pada 20 Oktober. 

Credit  sindonews.com

Lawan Ekstremisme, Mesir Ratifikasi UU Kontrol Internet

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menandatangani Undang-undang soal kontrol pemerintah Mesir atas Internet untuk memberantas ekstremisme. (REUTERS/Carlo Allegri) 

Jakarta, CB -- Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi menandatangani undang-undang baru mengenai kontrol pemerintah terhadap Internet, Sabtu (18/8).

Undang-Undang Anti Cyber dan Kejahatan Teknologi Informasi dikatakan bertujuan untuk memerangi ekstremisme dan memungkinkan pihak berwenang untuk memblokir situs web yang dianggap oleh para hakim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Dilansir surat kabar Al-Ahram, aturan ini juga melarang penyebaran informasi tentang pergerakan pasukan keamanan dan menerapkan hukuman yang ketat jika meretas sistem informasi pemerintah.

Laporan Al-Ahram menambahkan orang-orang yang dinyatakan bersalah akan dikenakan denda lebih dari US$10.000 dan dua tahun penjara.

Undang-undang ini awalnya disetujui oleh Parlemen Mesir pada Mei lalu.



Sejak mengambil alih pemerintahan pada 2014, pemerintahan yang dipimpin Sisi telah dikritik karena memblokir kebebasan berpendapat di media, dan menghapus konten digital.

Menurut Asosiasi Kebebasan Berpikir Dan Ekspresi yang berbasis di Kairo, sekitar 500 situs web sudah diblokir sejak Mei 2017.

Parlemen Negara juga telah mengeluarkan undang-undang yang memperkuat kemampuan pemerintah untuk menargetkan media sosial agar menindak tegas perbedaan pendapat.

Hal ini termasuk mengkategorikan akun sosial media yang jumlah pengikutnya lebih dari 5.000 sebagai situs web publik dan layak untuk pengawasan.

Najia Bounaim, Direktur Amnesty International Urusan Kampanye di Afrika Utara mengatakan bahwa mereka menerima laporan dari orang-orang di seluruh lapisan masyarakat di Mesir yang telah dianiaya karena postingannya di Facebook, Twitter, karya seni, dan bahkan pribadi.

"Tulisan yang tidak diterbitkan sudah jatuh ke tangan pihak berwenang Mesir," tulis dia dalam sebuah pernyataan pada Juli lalu.

Berdasarkan laporan dari Mada, sebuah organisasi pengawas jurnalisme dan media yang berbasis di Kairo, bahwa peraturan itu juga mewajibkan penyedia layanan internet untuk menyimpan dan memberikan informasi pribadi ke layanan keamanan.

Pada bulan lalu, Human Rights Watch memperingatkan bahwa Mesir semakin membatasi pidato online karena alasan melawan terorisme.

Direktur terorisme dan kontraterorisme di Human Rights Watch, Nadim Houry mengatakan bahwa saat Mesir sedang menghadapi ancaman, pemerintahan Presiden Abdel Fattah Al-Sisi telah mengeksploitasi ancaman itu sebagai penutup untuk mengadili para pengritik.

"Mesir menggabungkan hukum yang buruk dengan pengadilan yang tidak adil dan hasilnya menjadi bencana," kata dia.



Credit  cnnindonesia.com

Presiden Mesir: keamanan Yaman penting buat seluruh wilayah

Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi berbicara saat upacara pelantikan dirinya untuk masa jabatan yang kedua, di Dewan Perwakilan Rakyat di Kairo, Mesir, Sabtu (2/6/2018). (The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS)

Kairo, Mesir (CB) - Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi pada Senin menekankan bahwa keamanan Yaman sangat penting buat keamanan nasional Mesir dan kestabilan seluruh wilayah tersebut.

Mesir menolak digunakannya Yaman untuk mengancam pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandeb, kata As-Sisi dalam taklimat di Kairo bersama timpalannya dari Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi --yang saat ini hidup di pengasingan bersama pemerintahnya, yang diakui masyarakat internasional.

Ia mengatakan kunjungan Hadi ke Mesir sangat penting mengingat tahap penting krisis yang dilalui Yaman dan tantangan serius yang dihadapi wilayah Arab serta mengancam kestabilan dan keamanannya dengan cara yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Situasi itu memerlukan pengerahan semua upaya untuk mengubah kondisi berat yang dialami rakyat Yaman, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. Semua negara Arab, katanya, menghadapi ancaman bahaya.


Presiden Mesir tersebut kembali menyampaikan keinginan negaranya mengenai keamanan dan kestabilan Yaman dan keutuhan wilayahnya, dan menyampaikan dukungan penuh buat pemerintah sah Yaman dalam menghadapi "mereka yang berusaha mengutak-atik kestabilan dan keamanan negeri itu".

As-Sisi juga mengatakan pembicaraannya dengan presiden Yaman berpusat pada peningkatan hubungan bilateral, perkembangan krisis Yaman, keamanannya dan dampak politik terhadap wilayah tersebut serta upaya yang dilancarkan Mesir untuk memajukan mekanisme penyelesaian politik.

Yaman telah dilanda perang saudara sejak gerilyawan Syiah Al-Houthi merebut sebagian besar wilayah Yaman dan menguasai semua provinsi utara pada penghujung 2014, termasuk Ibu Kota Yaman, Sana`a.

Arab Saudi memimpin koalisi militer Arab yang mencampuri perang Yaman pada 2015 guna mendukung Pemerintah Hadi.

Lebih dari 10.000 orang Yaman, kebanyakan warga sipil, telah tewas dalam perang itu dan sebanyak tiga juta orang kehilangan tempat tinggal.

Credit  antaranews.com

PM Israel dan Presiden Mesir Lakukan Pertemuan Rahasia

Perbatasan Israel-Mesir di gurun Sinai.

Foto: (Amir Cohen/Reuters)

Pertemuan rahasia tersebut berlangsung pada Mei lalu di Mesir

CB,  YERUSALEM -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan pertemuan rahasia dengan Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi pada Mei di Mesir. Pertemuan itu ditujukan untuk membicarakan gencatan senjata di Jalur Gaza, menurut laporan media Israel, Channel Ten News, Senin (13/8).

Juru bicara Netanyahu menolak mengomentari laporan tersebut dan belum ada pernyataan dari pejabat Mesir. Channel Ten, yang mengutip beberapa pejabat tinggi Amerika Serikat, melaporkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung pada 22 Mei.

Mesir dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selama ini berupaya untuk memperantarai gencatan senjata jangka panjang antara Israel dan Hamas, kelompok yang menguasai Gaza, setelah kekerasan lintas perbatasan melonjak dalam beberapa bulan belakangan. Kedua pemimpin itu membahas upaya menurunkan blokade Israel-Mesir terhadap Jalur Gaza, pemulihan infrastruktur serta persyaratan gencatan senjata, menurut laporan tersebut.

Lebih dari dua juta warga Palestina memenuhi Jalur Gaza, wilayah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bank Dunia menggambarkan keadaan di sana sebagai krisis kemanusiaan, yang ditandai dengan kekurangan air bersih, listrik dan obat-obatan.

Dengan alasan keamanan, Israel dan Mesir menerapkan larangan ketat di perbatasan mereka dengan Jalur Gaza. Blokade itu telah membuat perekonomian di Jalur Gaza ambruk.

Israel mengatakan blokade diterapkan untuk menghindarkan kemungkinan HAMAS mendapat aliran pasokan persenjataan, juga untuk menghadang kelompok-kelompok garis keras di Jalur Gaza, yang telah meluncurkan ratusan roket melintasi perbatasan dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat itu, Israel juga melancarkan puluhan serangan udara dengan menargetkan sejumlah titik yang mereka katakan sebagai lokasi HAMAS.

Sedikitnya 161 warga Palestina tewas karena tembakan Israel saat unjuk rasa mingguan berlangsung di sepanjang perbatasan Israel-Jalur Gaza sejak 30 Maret. Dalam kurun waktu tersebut, satu tentara Israel terbunuh oleh penembak jitu Palestina.

Credit  republika.co.id

Anggap Kanada Lakukan Intervensi, Mesir Dukung Arab Saudi

Foto/Ilustrasi/Istimewa

KAIRO - Mesir mengatakan mendukung Arab Saudi dalam perselisihan politik dengan Kanada. Mesir menunjukkan solidaritas terhadap Arab Saudi atas campur tangan asing dalam urusan domestiknya.

"Mesir prihatin dengan krisis antara Arab Saudi dan Kanada, yang merupakan hasil dari kecenderungan negatif oleh beberapa pihak internasional yang ikut campur dalam urusan internal negara-negara di kawasan itu," kata Kementerian Luar Negeri Mesir tanpa merinci di akun Facebook seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/8/2018).

Pemerintah Saudi pada hari Minggu menarik duta besarnya dari Ottawa, mengusir duta besar Kanada untuk Riyadh dan memberlakukan larangan perdagangan baru. Saudi mencela Kanada karena mendesak pembebasan aktivis hak asasi manusia.

Riyadh menyatakan kritik Kanada tentang penangkapan para aktivis masyarakat sipil negatif dan tidak adil terhadap kebenaran.

Pada hari Jumat, Kanada menyerukan Riyadh untuk segera membebaskan para aktivis masyarakat sipil dan HAM yang baru-baru ini ditangkap oleh pihak berwenang Saudi, termasuk Samar Badawi, seorang aktivis pembela HAM yang diakui secara internasional.

Badawi dan aktivis perempuan Saudi lainnya, Nassima al-Sadah, ditangkap di kerajaan  pekan lalu. Penangkapan itu memicu kecaman masyarakat internasional.

Mesir sebelumnya sempat dijatuhi embargo oleh Amerika Serikat (AS). AS sempat menghentikan bantuan militernya tahun lalu atas catatan hak asasi manusianya atas tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat. Namun keputusan itu dibatalkan pada bulan lalu. 

Credit  sindonews.com

Israel, Mesir Saling Lempar Tanggung Jawab atas Gaza

Israel mengatakan Mesir bertanggung jawab atas Gaza karena telah meninggalkan wilayah itu pada 2005 setelah merebutnya pada 1967. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Seorang anggota kabinet Israel mengatakan Mesir memiliki tanggung jawab yang sama terhadap Gaza seperti negara itu karena Israel telah meninggalkan wilayah kantung ini pada 2005 setelah merebutnya dari Mesir pada perang 1967.

Pernyataan ini diperkirakan akan membuat Kairo marah karena Mesir tidak ingin dibawa ke dalam masalah terkait wilayah kantung Palestina ini ketika mencoba menengahi satu perundingan damai.

Zeev Elkin, anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan Mesir memerlukan keamanan yang artinya negara adidaya Arab ini "mengerti mereka tidak bisa menghindari masalah Gaza".



"Menurut pandangan kami, setelah Israel meninggalkan Gaza, tanggung jawabnya bukan lagi di tangan kami. Jadi tidak berarti Mesir tidak memiliki tanggung jawab," ujar Elkin dalam wawancara dengan stasiun televisi Ynet.


"Kami telah meninggalkan Gaza. Jika seseorang menyerang kami dari Gaza, mereka akan mendapat balasan. Dunia Arab harus menyelesaikan masalah kemanusiaan, masalah internal di Jalur Gaza. Jadi kenapa kami yang harus memikul tanggung jawab?"

Mesir menguasai Gaza sebelum kalah dalam perang dengan Israel pada 1967.

Israel telah menarik mundur tentara dan pemukim Yahudi dari Gaza pada 2005 meski masih mengendalikan wilayah pantai dan udara di sana.

Seorang pejabat Israel yang dekat dengan perdana menteri menolak berkomentar ketika ditanya apakah pernyataan Elkin ini merupakan kebijakan pemerintah Netanyahu. Sementara, Kairo belum memberi tanggapan.

Pernyataan itu dikemukakan ketika Elkin ditanya mengenai peran Kairo dalam perundingan damai di Palestina.


Bersamaan dengan mediasi PBB, Mesir memanfaatkan kontaknya di Israel dan Hamas untuk membicarakan upaya menenangkan pertikaian di sepanjang perbatasan Gaza-Israel yang telah berjalan lebih dari tiga bulan.

Namun sejumlah pejabat Mesir mengatakan akan menolak upaya Israel atau Amerika Serikat untuk memindahkan tanggung jawab Kairo ke upaya pemebnahan tata kelola Gaza atau masalah ekonomi wilayah itu dalam jangka panjang.

Mesir membantu Israel mengisolasi Hamas meski bersikeras bahwa Israel masih menjadi penguasa di Gaza sehingga bertanggung jawab atas wilayah itu.

Tentara Hamas melakukan parade di Gaza yang dikuasai oleh kelompok Palestina garis keras dan pesaing kelompok Fatah Palestina. (Reuters/Suhaib Salem)

Para pejabat Mesir diam-diam menyatakan kekhawatiran akan permintaan Israel agar lebih terlibat dalam masalah Gaza. Mereka menganggap usul ini sejalan dengan upaya pemerintah Trump untuk membawa masalah Palestina ke pan-Arab.

Seorang pejabat Mesir mengatakan, kementerian luar negeri telah memerintahkan para diplomat negara itu untuk menekankanbahwa Mesir tidak akan berubah pandangan bahwa Israel adalah negara yang memiliki tanggung jawab eksklusif soal Gaza.

Pejabat Mesir yang menolak disebutkan namanya itu menjelaskan isi telegram tersebut sebagai: "Kami akan berusaha sekuat tenaga menenangkan situasi di Gaza atau mewujudkan rekonsiliasi di Palestina. Tetapi kami tidak akan mengambil alih Gaza dari Israel. Itu tanggung jawab Israel."


Pihak Palestina dan PBB sama-sama mempertanyakan pandangan Israel bahwa negara itu telah mengakhiri pendudukan tahun 2005.




Credit  cnnindonesia.com

Mesir: Israel Harus Manfaatkan Peluang untuk Berdamai dengan Palestina

Presiden Mesir, Abdel-Fattah al-Sisi mendesak opini publik Israel untuk memanfaatkan peluang besar yang tersedia untuk mencapai kata damai dengan Palestina. Foto/Reuters

KAIRO - Presiden Mesir, Abdel-Fattah al-Sisi mendesak opini publik Israel untuk memanfaatkan peluang besar yang tersedia untuk mencapai kesepakatan damai  dengan pihak Palestina.

"Saya menyampaikan pendapat publik Israel, bahwa ada peluang besar untuk perdamaian dan stabilitas nyata di kawasan ini dengan mencari solusi untuk masalah ini. Solusi ini sama sekali tidak akan melawan keamanan dan stabilitas Anda," ucap Sisi, seperti dilansir Xinhua pada Senin (30/7).

Berkaitan tentang "Kesepakatan Abad Ini" yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk solusi terhadap konflik Israel-Palestina, Sisi menegaskan kembali posisi tetap Mesir yang mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya berdasarkan perbatasan pra-1967 dan resolusi PBB yang relevan.

"Apa yang disebut dengan "Kesepakatan Abad Ini" adalah istilah media daripada politik. Kami tidak dapat menerima apa pun yang tidak diterima Palestina dan kami mendukung apa yang dapat mereka terima," ucapnya.

Presiden Mesir mengatakan, Mesir sedang berusaha untuk menengahj pembicaraan guna mencapai rekonsiliasi antar-Palestina, agar memiliki kepemimpinan yang bersatu untuk melakukan negosiasi mengenai perjuangan Palestina. 

Credit  sindonews.com

Mesir Minta Fatwa Mufti Terkait Hukuman Mati 75 Orang

Hukuman mati

75 orang ini dituduh melakukan pelanggaran terkait keamanan

CB, KAIRO -- Pengadilan Mesir pada Sabtu mengatakan akan mengalihkan perkara 75 orang, termasuk tokoh penting Ikhwanul Muslimin (IM), kepada pejabat tinggi keagamaan untuk diputuskan apakah mereka sebaiknya dihukum mati. 75 orang ini dituduh melakukan pelanggaran terkait keamanan.

Mereka termasuk di antara lebih 700 orang yang dituduh melakukan unjuk rasa gelap dan pembunuhan dalam gerakan duduk pada 2013. Dalam unjuk rasa tersebut, ratusan pendukung IM dan puluhan polisi tewas ketika pasukan keamanan membubarkan mereka dengan paksa.

Para tertuduh itu menghadapi hukuman antara mati dan penjara seumur hidup. Hukum Mesir memerlukan pandangan terkait hukuman mati dari Mufti Besar Shawqi Allam, pejabat hukum Islam tertinggi Mesir sebelum amar dilaksanakan.

Keputusan Mufti tersebut tidak mengikat secara hukum, tapi jarang disepelekan oleh pengadilan. Pada 2014, Mufti Shawqi menolak usul hukuman mati terhadap pemimpin IM Mohamad Badie. Badie adalah bagian dari perkara sama dan sejak itu dijatuhi hukuman seumur hidup.

"Sebanyak 75 kasus itu yang diserahkan ke Mufti untuk diperoleh fatwanya termasuk para pemimpin senior IM Issam al-Aryan, Mohamed Baltagi dan dai terkenal Safwat Higazi dan Wagdi Ghoneim," kata sumber pengadilan. Sebanyak 44 terdakwa berada di penjara menunggu hukuman mereka, dan 31 telah diadili in absentia.

Kelompok hak asasi mengecam peradilan lebih 700 orang itu dalam kasus sama, dengan menyatakan mereka termasuk wartawan dan pengunjuk rasa damai. Amnesty International mengatakan pada Sabtu (28/7) peradilan tersebut tak adil, dan mereka yang jadi terdakwa telah ditolak haknya mengajukan pembelaan yang memadai.

"Pihak berwenang Mesir tak pernah menanyakan atau menuntut personel pasukan keamanan yang ikut serta dalam pembunuhan massal itu," katanya dalam sebuah pernyataan.

Gerakan duduk pada 2013 di alun-alun Rabaa Adawiya di Kairo terjadi setelah pihak militer, yang dipimpin Abdel Fattah al-Sisi, yang kini sebagai presiden, menggulingkan Presiden Mohammad Mursi dalam kudeta dukungan rakyat.

Amnesty International menyatakan pembubaran aksi duduk-duduk pada Agustus itu membunuh lebih 800 pengunjuk rasa. Pemerintah Mesir mengatakan banyak pengunjuk rasa bersenjata, dan sebanyak 43 personel polisi tewas.

"Keputusan akhir dalam perkara itu diperkirakan keluar pada 8 September setelah Mufti tersebut memberikan fatwanya," kata sumber pengadilan.

Credit  republika.co.id

Mesir Ungkap Temuan Mumi di Kuburan Dekat Piramida Agung

Pekerja Barang Antik Mesir melihat situs pemakaman mumi yang baru ditemukan di Minya, Mesir pada tanggal 24 Februari 2018. Arkeolog berhasil menemukan pemakaman kuno yang berisikan mumi Dewa Mesir, Thoth. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

CB, Jakarta - Sejumlah arkeolog Mesir, Sabtu 14 Juli 2018, mengungkapkan mengenai kuburan kuno dan ruang kerja mumifikasi yang mereka temukan di kedalaman 30 meter bawah tanah dekat kuburan Saqqara, selatan Kairo.
Para arkeolog itu berharap ruang kerja mumifikasi di bawah tanah tersebut dapat memberikan pengetahuan baru mengenai minyak yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk memumi jenazah.

Seorang pekerja barang antik Mesir berada dekat peti mati di dalam lokasi pemakaman yang baru ditemukan di Minya, Mesir, 24 Februari 2018. Kepala Misi Arkeologi, Mostafa Waziri mengatakan sejauh ini telah ditemukan delapan makam. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Kuburan tua yang usianya diperkirakan lebih dari 2.000 tahun itu diyakini menjadi penanda periode kekuasaan Persia di kawasan tersebut pada 664-404 Sebelum Masehi.
Laporan Middle East Monitor menyebutkan, di terowongan kuburan tua yang ditemukan para arkeolog pada April 2018 terdapat 35 mumi.

Sebuah pemakaman hewan yang terdapat sebuah mumi anjing berada di dekat situs pemakaman yang baru ditemukan di Minya, Mesir, 13 Mei 2017. REUTERS
"Hasil temuan ini akan menambah dua hal penting. Pertama, mengenai tipe minyak yang digunakan untuk mumifikasi. Kedua, bahan kimia yang mereka gunakan untuk membaluri jenazah. Dengan demikian, kami akan sanggup mengidentifikasi minyak yang digunakan," kata Ramadan Badry Hussein, Kepala Misi Mesir-Jerman untuk Temuan Mumi.
Selain minyak atau bahan kimia, para arkeolog menemukan ratusan patung batu kecil, guci dan bejana digunakan dalam proses mumifikasi di dalam ruang pemakaman. Mesir berharap hasil temuan para arkeolog itu dapat mencerahkan para pelancong asing untuk datang ke Mesir setelah negeri itu dihantam berbagai kerusuhan sejak 2011.

Credit  tempo.co

Mesir Hukum Loyalis Ikhwanul Muslimun 25 Tahun, Dituding Teroris

Mohammed Morsi, merupakan presiden pertama Mesir yang dipilih rakyat. Ia ditangkap oleh militer hampir setahun setelah berkuasa. Ia divonis hukuman mati setelah dituduh melakukan spionase kepada Qatar, namun hukuman ini diubah jadi penjara seumur hidup. AP

CB, Jakarta - Pengadilan di Mesir, Kamis, 5 Juli 2018, menjatuhkan hukuman terhadap 21 loyalis Ikhwanul Muslimun selama 10 hingga 20 tahun penjara. "Hukuman itu dijatuhkan berdasarkan bukti bahwa mereka menyerang polisi, tentara dan hakim," tulis kantor berita Cina, Xinhua.
Pengadilan Kejahatan Kairo, menurut laporan Xinhua, menghukum 14 terdakwa selama 25 tahun, enam hingga 15 tahun. Di antara para loyalis yang dihukum adalah Abdullah Shehata, seorang penasihat ekonomi mantan Presiden Mohamed Morsi, pemimpin yang digulingkan oleh Angkatan Bersenjata pada Juli 2013.

Pendukung Ikhwanul Muslimin meneriakan slogan anti-pemerintah militer saat unjuk rasa di Kairo Matariya, Mesir, 1 Juli 2015. Mereka memprotes pemerintah yang menetapkan hari libur nasional, setelah dua tahun penggulingan Presiden Mohammed Morsi. AP/Belal Darder

Menurut hakim di pengadilan, para terdakwa terbukti menggunakan senapan mesin, amunisi dan peledak yang digunakan oleh kelompok teroris. Aksi tersebut dapat mengancam ketenteraman sosial dan persatuan nasional.
Hampir seluruh pemimpin Ikhwanul Muslimun, anggota dan pendukungnya termasuk Morsi dan pimpinan kelompok ini, Mohamed Badie, telah dihukum penjara. Bahkan di antara mereka telah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup atas berbagai pelanggaran yang dilakukan, termasuk pembunuhan, spionase dan menyerbu penjara.

Pendukung Ikhwanul Muslimin bentrok dengan polisi saat unjuk rasa di Kairo Matariya, Mesir, 1 Juli 2015. Mereka memprotes pemerintah yang menetapkan hari libur nasional, setelah dua tahun penggulingan Presiden Mohammed Morsi. AP/Belal Darder
Morsi dihukum selama 20 tahun karena dianggap memicu bentrok mematikan antara pendukung dan penentangnya pada akhir 2012. Dia juga dihukum penjara 25 tahun karena mengungkap dokumen rahasia untuk Qatar.
Sejak Morsi terjungkal dari kekuasaan, Mesir dihadapkan pada gelombang serangan teror yang menewaskan ratusan polisi dan tentara serta warga sipil.

Credit  tempo.co

Pengadilan Mesir Hapus Nama Morsi dari Daftar Teroris

Mantan Presides Mesir Mohamed Morsi. Foto/Istimewa

KAIRO - Sebuah pengadilan banding di Kairo memutuskan untuk menghapus nama mantan Presiden Mohamed Morsi dari daftar teroris dari negara itu. Penghapusan nama Morsi bersamaan dengan 1.500 nama lainnya dari daftar tersebut.

Pengadilan Kasasi Mesir membatalkan putusan akhir Pengadilan Pidana Kairo dan memerintahkan untuk mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan pidana untuk ditinjau ulang. Ini berarti bahwa pemindahan terdakwa dari daftar teror tidak final.

Di antara mereka yang dibersihkan dari daftar teroris adalah pensiunan pemain sepak bola populer Mohamed Abou Trika, sekarang seorang analis TV olahraga di Qatar, yang melarikan diri dari negara itu setelah ia dituduh mendukung kelompok terlarang seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (5/7/2018).

Morsi kehilangan kursi presidennya setelah dikudeta oleh militer Mesir pada 2013 lalu setelah pemerintahannya dirongrong aksi demonstrasi selama satu tahun.

Banyak anggota dan pengikut Ikhwanul Muslimin, termasuk Morsi sendiri dan ketua tertinggi kelompok itu Mohamed Badie, saat ini dipenjara. Banyak anggota Ikhwanul Muslim mendapatkan hukuman mati dan penjara seumur hidup atas dakwaan yang bervariasi mulai dari menghasut kekerasan dan pembunuhan hingga spionase dan pembobolan penjara.

Sejak Morsi lengser, Mesir telah menghadapi gelombang kegiatan teror yang menyebabkan ratusan polisi, tentara dan warga sipil tewas. Sebuah kelompok berbasis Sinai yang berafiliasi dengan kelompok teroris regional Negara Islam (IS) mengklaim bertanggung jawab atas sebagian besar serangan teror di Mesir.

Sementara itu, militer dan polisi Mesir membunuh ratusan gerilyawan dan menangkap ribuan tersangka sebagai bagian dari perang anti-teror negara yang dinyatakan oleh Presiden Abdel-Fattah al-Sisi yang baru terpilih kembali. Al-Sisi panglima militer saat Morsi dikudeta.

Credit  sindonews.com

Militer Mesir Klaim Hancurkan Terowongan di Perbatasan dengan Gaza

Militer Mesir mengatakan pasukannya telah menewaskan tiga militan di Sinai dan menghancurkan terowongan di Rafah, di dekat perbatasan dengan Gaza. Foto/Istimewa

KAIRO - Militer Mesir mengatakan pasukannya menewaskan tiga militan di Sinai dan menghancurkan terowongan di Rafah, perbatasan Gaza sebagai bagian dari kampanye besar-besaran terhadap teroris di daerah itu.

Lebih dari 200 tersangka teroris dan setidaknya 35 tentara tewas sejak Mesir melancarkan operasi "Sinai 2018" pada Februari lalu untuk membersihkan wilayah itu dari militan.

"Operasi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir menewaskan tiga takfiri," kata militer Mesir dalam sebuah pernyataan, mengacu pada ekstremis di Sinai, yang berafiliasi dengan ISIS, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (4/7).

"Operasi ini juga menghancurkan sejumlah terowongan di kota Rafah di Sinai utara. Seorang tentara terluka dalam bentrokan dengan teroris dan dua warga sipil tewas sebagai akibat ledakan dari perangkat yang menargetkan tentara kami," sambungnya.

Perbatasan Rafah adalah satu-satunya jalan masuk ke Jalur Gaza yang tidak dikontrol oleh Israel. Namun, pintu masuk satu-satunya ke Gaza itu jarang sekali dibuka oleh otoritas Mesir.

Pihak berwenang Mesir percaya terowongan yang berada di perbatasan dengan Gaza ini digunakan oleh teroris untuk memasuki Sinai Utara.

Credit  sindonews.com

Uni Eropa Siap Kucurkan Dana ke Mesir Rp 180 Triliun

Kepala Delagasi Uni Eropa untuk Mesir, Ivan Surkos [National Erasmus+ Office - Egypt/Facebook]

CB, Jakarta - Eropa siap mengucurkan dana senilai US$ 12,9 miliar atau setara dengan Rp 180 triliun kepada Mesir. Menurut Uni Eropa, negeri piramida itu mitra dagang sangat penting di Mediterania Selatan.
Hal itu disampaikan kepala delegasi Uni Eropa untuk Mesir, Ivan Surkos, pada acara iftar, buka puasa bersama, di Kairo sebagaimana dilaporkan Daily News Egypt.


Uni Eropa Desak Mesir Akhiri Konfrontasi

"Kerja sama yang kuat antara Mesir dan Uni Eropa itu terlihat dari jumlah bantuan yang diberikan mencapai US$ 351 juta atau sekitar Rp 5 triliun dalam bentuk hibah," katanya seperti dikutip Middle East Monitor.
Surkos menjelaskan, Mesir dan Uni Eropa bersepakat melanjutkan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk urusan politik, hak asasi manusia, imigran dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana disepakati tahun lalu hingga 2020.
Mengenai masalah keamanan, Surkos menguraikan, Uni Eropa mendukung langkah Mesir memberantas terorisme dan menekankan pentingnya pendekatan komprehensif yang membahas akar penyebab ekstrimisme.

Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi berbicara dalam acara malam natal koptik yang dipimpin paus Tawadros II di Gereja Ortodoks Koptik Alexandria dan Patriarkh Tahta St. Mark Cathedral, Kairo, 6 Januari 2016. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Mesir saat ini sedang melakukan operasi militer besar ke kawasan Sinai untuk memberangus gerakan perlawanan bersenjata ISIS.

Sejak berkuasa lima tahun lalu, diawali dengan menggulingkan pemerintahan hasil pemilu demokratis, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memerintah dengan tangan besi. Negara membiarkan pembunuhan tanpa melalui prosedur hukum, mengilangkan paksa orang dan menutup media yang kritis terhadap pemerintahannya.

Credit  tempo.co

Kembali Menjabat Presiden Mesir, Sisi Sumpah Tumpas Teroris

Setelah dilantik kembali menjadi presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi bersumpah untuk menumpas terorisme di negaranya serta memperbaiki perekonomian. (REUTERS/The Egyptian Presidency)

Jakarta, CB -- Abdel Fattah al-Sisi bersumpah untuk menumpas kelompok teroris militan dan memperbaiki perekonomian saat dilantik kembail menjadi Presiden Mesir, Sabtu (2/6).

Setelah dilantik, sebelum memberikan sambutan publik untuk pertama kali, Sisi memimpin mengheningkan cipta selama semenit bagi para rakyat Mesir yang telah tewas demi negaranya. Itu ditujukan Sisi kepada para tentara, polisi, dan warga sipil yang menjadi korban dari serangkaian serangan mematikan militan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Semenanjung Sinai.


"Bersama kita melawan terorisme brutal yang merongrong kesatuan dari tanah air kita," tegas Sisi saat melakuan pidato kenegaraan dalam upacara pelantikan seperti dikutip dari AFP.


"Bersama kita menghadapi tantangan politik, sosial, dan ekonomi, serta efek negatif mereka pada semua sendi-sendi kehidupan," ujar Sisi.

Sejak 9 Februari silam, militer Mesir telah melakukan operasi 'pembersihan' teroris di negara tersebut. Operasi itu telah menewaskan setidaknya sektiar 200 anggota kelompok militan dan 35 tentara.

Sisi yang sebelumnya menjabat sebagai  panglima militer sekaligus menteri pertahanan merangsek ke kursi kepemimpinan negara usai menggulingkan presiden sipil, Mohamed Mursi pada Juli 2013 silam. Setelah Mursi terguling, Mesir lalu menggelar pemilu presiden kembali pada 2014.

Sisi pun mundur dari karier militernya guna mengikuti pemilu tersebut, dan berhasil memenanginya dengan perolehan suara mencapai 97 persen.


Kini, Sisi kembali menjadi presiden Mesir untuk periode empat tahun selanjutnya setelah memenangkan suara 97% dalam pemilu pada Maret lalu.

Upacara pelantikan dirinya sebagai presiden diwarnai jet tempur yang terbang membentuk formasi gambar bendera Mesir di langit Kairo, dan helikopter-helikopter militer mengiringi perjalanan Sisi





Credit  cnnindonesia.com