Jumat, 19 Oktober 2018

Presiden Moreno Disebut Pembohong, Ekuador Usir Dubes Venezuela



Presiden Moreno Disebut Pembohong, Ekuador Usir Dubes Venezuela
Presiden Ekuador Lenin Moreno saat pidato di PBB. Foto/REUTERS

QUITO - Kementerian Luar Negeri Ekuador pada hari Kamis mengusir Duta Besar Venezuela untuk Quito, Carol Delgado. Diplomat itu diperintahkan pergi setelah seorang menteri Venezuela menyebut Presiden Lenin Moreno pembohong.

Ucapan yang dianggap menghina itu dilontarkan Menteri Komunikasi Venezuela Jorge Rodriguez dalam konferensi pers hari Rabu.



Menlu Rodriguez, seperti dikutip Reuters, Jumat (19/10/2018) mengatakan Moreno adalah seorang "pembohong". Rodriguez juga menuduh Presiden Moreno melebih-lebihkan jumlah migran Venezuela yang ada di negaranya ketika berpidato di PBB.

"Quito tidak akan mentoleransi setiap tanda tidak hormat terhadap pihak berwenang," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri saat pengumuman pengusiran Dubes Delgado dirilis.

Kementerian itu menegaskan bahwa bantuan kepada para pengungsi Venezuela di luar negeri akan terus diberikan. Diplomat Ekuador di Caracas juga akan dipanggil pulang untuk konsultasi.

Rodríguez menyebut Moreno pembohong terkait pidatonya yang menyatakan bahwa setiap hari 6.000 orang Venezuela tiba di Ekuador karena melarikan diri dari krisis ekonomi di negara mereka. Rodriguez berpendapat angka itu mustahil.

"Dia pembohong, dan berani berbohong di podium PBB karena itulah yang diperintahkan kepadanya untuk meningkatkan kebohongan ini," kata Rodriguez dalam konferensi pers-nya.

Data PBB menyebut sekitar 1,9 juta orang Venezuela telah beremigrasi sejak 2015 karena melarikan diri dari krisis ekonomi. Gelombang pengungsi itu telah melanda negara-negara lain di kawasan itu, termasuk Ekuador.

Namun, Presiden Nicolas Maduro mengatakan tidak ada angka pengungsi lebih dari 600.000 orang dalam dua tahun terakhir. Stasiun televisi pemerintah bahkan menyuguhkan liputan harian soal program pemerintah yang menawarkan penerbangan gratis para migran untuk pulang ke Venezuela. 





Credit  sindonews.com