Sebanyak 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar.
CB,
YANGON -- Pemimpin tentara Myanmar Min Aung Hlaing kepada jajarannya
mengatakan bahwa mereka harus mematuhi hukum. Dia mengutip sebagai
contoh hukuman terhadap tujuh tentara atas pembantaian warga Rohingya.
"Dalam pidato di sekolah tentara di bagian utara negara itu, Min Aung
Hlaing memberi tahu tentara bahwa mereka harus mematuhi asas perilaku
tentara dan hukum dan kesepakatan antarbangsa," kata terjemahan, yang
dipasang di halaman Facebook resminya pada Kamis (19/4).
"Tidak
ada yang di atas hukum. Tindakan akan diambil jika seseorang melanggar
hukum. Masalah di desa Inn Din terpecahkan sejalan dengan Kesepakatan
Jenewa dan tindakan hukum diambil terhadap perwira tentara dan pejabat
lain, yang tidak menghormati hukum," kata Min Aung Hlaing dalam
tanggapan langsung pertamanya tentang pembunuhan itu.
Tujuh
tentara dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara dengan kerja keras
pada bulan ini karena mengambil bagian dalam pembantaian 10 warga
Rohingya di desa Inn Din, negara bagian Rakhine, Myanmar baratlaut, pada
September. Pembantaian itu diselidiki dua wartawan
Reuters -Wa
Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28- yang ditangkap pada Desember dan masih
ditahan dengan tuduhan melanggar undang-undang rahasia negara tersebut.
Pihak berwenang mengatakan kepada
Reuters
pada Februari bahwa tentara membuka penyelidikan ke dalam terhadap
pembunuhan itu secara mandiri. Mereka mengatakan bahwa itu tidak
berhubungan dengan wartawan
Reuters tersebut. Wartawan tersebut dituduh mendapatkan naskah rahasia pemerintah.
Warga
Rohingya itu dimakamkan di kuburan massal pada awal September setelah
dibunuh atau ditembak oleh orang Budha tetangganya dan tentara.
Reuters menerbitkan cerita tentang pembunuhan tersebut pada Februari.
Pembunuhan
itu adalah bagian dari penumpasan lebih besar oleh tentara terhadap
Rohingya. Mereka mengalami pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran, dan
penjarahan akibat tanggapan atas serangan pejuang Rohingya terhadap
keamanan pada akhir Agustus.
Hampir 700 ribu warga Rohingya
lari dari Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama Amerika Serikat
menggambarkan pembantaian itu sebagai pembersihan suku. Tuduhan tersebut
ditolak Myanmar.
Min Aung Hlaing merupakan salah satu
orang paling berkuasa di negara tempat undang-undang dasar mewajibkan
pemerintah Aung San Suu Kyi berbagi kekuasaan dengan tentara. Dalam
pidatonya, dia menegaskan sikap tentara bahwa gerakan Rakhine adalah
serangan balasan sah terhadap "teroris Bengali".
