MOSKOW
- Pemerintah Rusia mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Amerika
Serikat (AS) terkait penutupan paksa kantor diplomatiknya di San
Francisco. Moskow menilai tindakan Washington sebagai perampasan yang
melanggara hukum internasional.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov melalui telepon telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson bahwa proses hukum telah dimulai.
”Ketika membahas hubungan internasional, Lavrov menunjukkan bahwa perampasan properti diplomat Rusia di tanah AS adalah pelanggaran mencolok terhadap norma-norma internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.
”Menteri (Lavrov) menarik Menteri Luar Negeri (AS) untuk memperhatikan kata-kata (Presiden) Vladimir Putin saat KTT BRICS di Xiamen, China mengenai niat Rusia untuk menggunakan cara-cara legal guna melawan tindakan ilegal Washington,” lanjut kementerian tersebut, seperti dilansir Russia Today, Rabu (6/9/2017).
Pada tanggal 31 Agustus, Rusia diberi waktu 72 jam untuk membersihkan kantor konsulatnya di San Francisco, serta propert diplomatik di Washington DC dan New York.
Rusia mengatakan bahwa bangunan tersebut kemudian digeledah, yang merupakan pelanggaran Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Washington menolak akses Moskow atas kantor diplomatiknya meskipun menurut hukum internasional properti dan kepentingan diplomatik sebuah negara tidak dapat diganggu gugat.
”Keputusan Amerika untuk menolak Rusia atas penggunaan propertinya adalah pelanggaran nyata atas hak properti Rusia,” kata Presiden Putin di China pada hari Selasa. ”Mari kita lihat seberapa baik sistem hukum Amerika yang banyak dipuji.”
Sementara itu, juru bicara Putin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk mengajukan tuntutan hukumnya dengan pengadilan mana pun.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov melalui telepon telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson bahwa proses hukum telah dimulai.
”Ketika membahas hubungan internasional, Lavrov menunjukkan bahwa perampasan properti diplomat Rusia di tanah AS adalah pelanggaran mencolok terhadap norma-norma internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.
”Menteri (Lavrov) menarik Menteri Luar Negeri (AS) untuk memperhatikan kata-kata (Presiden) Vladimir Putin saat KTT BRICS di Xiamen, China mengenai niat Rusia untuk menggunakan cara-cara legal guna melawan tindakan ilegal Washington,” lanjut kementerian tersebut, seperti dilansir Russia Today, Rabu (6/9/2017).
Pada tanggal 31 Agustus, Rusia diberi waktu 72 jam untuk membersihkan kantor konsulatnya di San Francisco, serta propert diplomatik di Washington DC dan New York.
Rusia mengatakan bahwa bangunan tersebut kemudian digeledah, yang merupakan pelanggaran Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Washington menolak akses Moskow atas kantor diplomatiknya meskipun menurut hukum internasional properti dan kepentingan diplomatik sebuah negara tidak dapat diganggu gugat.
”Keputusan Amerika untuk menolak Rusia atas penggunaan propertinya adalah pelanggaran nyata atas hak properti Rusia,” kata Presiden Putin di China pada hari Selasa. ”Mari kita lihat seberapa baik sistem hukum Amerika yang banyak dipuji.”
Sementara itu, juru bicara Putin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk mengajukan tuntutan hukumnya dengan pengadilan mana pun.
Credit sindonews.com
Geledah Konsulat, Rusia Sebut AS Negara Hooligan
MOSKOW - Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara hooligan
atas tindakannya menggeledah kantor perwakilan Rusia di Washington.
Moskow menyatakan, mereka akan membalas aksi tersebut dengan cara mereka
sendiri.
"Kita seharusnya tidak mencoba menjadi seperti mereka. Kami tidak pernah mengatakan bahwa tindakan yang tidak bersahabat atau bermusuhan oleh Amerika harus ditanggapi dengan sebuah tindakan balasan yang meniru garis keturunan Amerika, yang mengarah pada pelanggaran hukum dan peradilan," ucap Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergai Ryabkov.
"Kami tidak pernah menghadapi pelanggaran berat, seperti norma-norma hukum internasional yang terus-menerus dan menyeluruh. Saya akan menyebut apa yang terjadi sekarang hooliganisme sebuah negara," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/9).
Dia mengatakan, setiap negara memang memiliki kebijakan masing-masing mengenai hal ini. Namun, lanjut Ryabkov, kebijakan tersebut harus mematuhi beberapa peraturan atau lebih tepatnya sopan santun dalam dunia internasional.
Ryabkov lalu menuturkan, akan memakan waktu lama untuk memproses perkembangan dan memutuskan respons yang tepat. Tapi Rusia akhirnya akan membalas, dia berjanji.
"Saya jamin, kami punya banyak pilihan. Masalahnya bukan tentang datang dengan satu; Ini tentang tidak meniru perilaku rendah dan tidak bermartabat ini. Kalau tidak, kita akan segera menemukan diri kita di hutan diplomatik-diplomatik," jelasnya.
"Kita seharusnya tidak mencoba menjadi seperti mereka. Kami tidak pernah mengatakan bahwa tindakan yang tidak bersahabat atau bermusuhan oleh Amerika harus ditanggapi dengan sebuah tindakan balasan yang meniru garis keturunan Amerika, yang mengarah pada pelanggaran hukum dan peradilan," ucap Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergai Ryabkov.
"Kami tidak pernah menghadapi pelanggaran berat, seperti norma-norma hukum internasional yang terus-menerus dan menyeluruh. Saya akan menyebut apa yang terjadi sekarang hooliganisme sebuah negara," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/9).
Dia mengatakan, setiap negara memang memiliki kebijakan masing-masing mengenai hal ini. Namun, lanjut Ryabkov, kebijakan tersebut harus mematuhi beberapa peraturan atau lebih tepatnya sopan santun dalam dunia internasional.
Ryabkov lalu menuturkan, akan memakan waktu lama untuk memproses perkembangan dan memutuskan respons yang tepat. Tapi Rusia akhirnya akan membalas, dia berjanji.
"Saya jamin, kami punya banyak pilihan. Masalahnya bukan tentang datang dengan satu; Ini tentang tidak meniru perilaku rendah dan tidak bermartabat ini. Kalau tidak, kita akan segera menemukan diri kita di hutan diplomatik-diplomatik," jelasnya.
Credit sindonews.com
