Jumat, 13 Februari 2015

Negara Yunani Terancam Bangkrut



AFP
 Perdana Menteri Yunani yang baru, Alexis Tsipras


BRUSSELS, CB - Yunani dan negara-negara zona euro gagal mencapai kesepakatan atas krisis utang Yunani. Padahal, tenggat perpanjangan tinggal dua minggu. Yunani pun terancam tidak mendapatkan pinjaman, yang berarti negara ini tak punya uang atau bangkrut.

Ketua para menteri keuangan Uni Eropa, Jeroen Dijsselbloem, Kamis (12/2), mengatakan hal tersebut di Brussels, Belgia, seusai pembicaraan yang berlangsung alot dan memakan waktu 7 jam. Menurut dia, kendati pembicaraan diakhiri tanpa kesepakatan bersama, ada sejumlah kemajuan konstruktif.

Yunani dalam pertemuan itu menolak draf kesepakatan yang disodorkan para menteri keuangan yang berisi usulan perpanjangan masa talangan. Namun, kedua belah pihak, menurut Dijsselbloem, tetap berharap ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan lanjutan sebelum Senin mendatang.

Diakhiri

Pemerintah Yunani berkeras bahwa kesepakatan talangan dengan Uni Eropa merupakan bentuk hukuman dan harus diakhiri. Persyaratan-persyaratan mendapatkan talangan dengan jumlah total 240 miliar euro dinilai telah memiskinkan rakyat Yunani. Sebaliknya, Uni Eropa mengingatkan Yunani agar mematuhi hal-hal yang telah disepakati.

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Yunani harus membayar utang pada akhir bulan ini. Perdana Menteri Alexis Tsipras mencoba melakukan negosiasi ulang, tetapi tidak membuahkan hasil. Jika dalam waktu dua minggu ini tidak tercapai kesepakatan untuk memperpanjang masa talangan, Yunani tidak akan mendapat pinjaman 7 miliar euro. Yunani pun kehabisan uang.

Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis mengatakan, kalau utang tak bisa dibayar, mereka akan meminta potongan. ”Yang paling kritis adalah bahwa Yunani tidak bisa membayar dalam waktu dekat,” katanya, sebagaimana dikutip majalah Jerman, Stern, Rabu.

Dia menampik kemungkinan Yunani keluar dari zona euro. ”Jelas tidak,” ujarnya.

Varoufakis mengajukan usulan enam bulan masa transisi dan Yunani diizinkan menerbitkan utang baru jangka pendek.

Para ekonom yang diikutkan dalam jajak pendapat yang diadakan Reuters memperkirakan peluang Yunani hengkang dari zona euro adalah seperempat. Hasil jajak pendapat ini merupakan perkiraan peluang terbesar sejak terjadinya krisis utang Yunani akhir tahun 2009.

Saham Eropa, Rabu silam, mengalami penurunan akibat ketidakpastian soal utang Yunani. Pasar saham di Athena, Yunani, bahkan turun hingga 4 persen. Adapun pasar saham Amerika Serikat bervariasi saat investor menunggu hasil pembicaraan di Brussels.

Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble sebelumnya menekankan, jika Yunani tidak bersedia meminta perpanjangan masa talangan 240 miliar euro, hal itu berarti ”selesai”. Ia mengesampingkan kemungkinan bantuan lebih lanjut atau pengampunan utang.

Hal senada dikemukakan Menteri Keuangan Spanyol Luis de Guindos. ”Ketentuan-ketentuan harus dihormati oleh semua pihak. Aturan-aturan berlaku untuk semuanya,” katanya.

Dilema Tsipras

Bagi pemerintah baru Yunani yang dipimpin Tsipras, pertemuan Brussels akan sangat menentukan. Jika pertemuan mengalami kebuntuan, Tsipras akan kesulitan menghadapi rakyat Yunani karena dalam kampanyenya, ia berulang-ulang berjanji akan memperjuangkan renegosiasi.

Di dalam negerinya, Tsipras saat ini mendapat dukungan dari rakyat yang merasa lelah dengan kondisi ekonomi Yunani akibat penerapan program pengetatan. Sedikitnya 10.000 orang, Rabu, turun ke jalan di sejumlah kota untuk memberikan dukungan. Sebagian dari demonstran membawa spanduk bertuliskan ”Bangkrut tetapi Bebas” dan ”Hentikan Pengetatan”.

Tsipras merespons lewat Twitter dan menulis, ”Di kota-kota Yunani dan Eropa, rakyat berjuang untuk negosiasi. Mereka adalah kekuatan kami”.

Sebelumnya, Tsipras setuju bekerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) guna melakukan reformasi. Setelah bertemu dengan Tsipras di Athena, Ketua OECD Angel Gurria mendukung kritik Tsipras yang mengatakan program pengetatan menyebabkan pertumbuhan melambat serta meningkatkan pengangguran dan kesenjangan.





Credit  KOMPAS.com