Kurang Personel, Swedia Akan Berlakukan Kembali Wajib Militer

 

 

Ilustrasi pasukan muda Swedia. (TT News Agency/Fredrik Sandberg via Reuters)

 

Jakarta, CB -- Swedia akan memberlakukan kembali wajib militer tahun depan untuk mengatasi masalah kekurangan personel di tengah ketidakpastian situasi keamanan di kawasan.

"Ada pencaplokan Rusia atas Crimea, ada agresi di Ukraina, dan sejumlah aktivitas lain di sekitar, jadi kami memutuskan untuk membangun keamanan nasional yang lebih kuat, salah satu keputusannya adalah mengaktifkan kembali wajib militer," ujar Menteri Pertahanan Swedia, Peter Hultqvist.

Dengan pengumuman ini, Hultqvist mengundang 4.000 pria dan perempuan untuk mengikuti pelatihan militer pada 2018 dan 2019. Hultqvist mengatakan, syarat penting dari perekrutan ini adalah motivasi.

Namun selama ini, pemuda Swedia menganggap militer sebagai profesi aneh, tidak menyenangkan, ketinggalan zaman, dan payah. Jika memang ada wajib militer pun, mereka mengaku pada akhirnya akan beralih dari profesi tersebut.

Tingkat pengangguran di Swedia sangat kecil, bahkan hampir nol. Dengan kualitas pemuda yang baik dan tak tertarik militer, angkatan bersenjata Swedia pun kekurangan orang.

Setiap tahunnya, Swedia membutuhkan 4.000 personel baru. Namun kini, mereka rata-rata hanya dapat merekrut 2.500 personel baru setiap tahunnya.

Rencana pemberlakuan kembali wajib militer ini pun mengakhiri perdebatan panjang mengenai kesiapan militer Swedia setelah insiden "pelecehan" yang dilakukan oleh pesawat tempur Rusia pada 2013 lalu.

Saat itu, pasukan Rusia sedang berlatih menjalankan satu misi serangan ke Stockholm dengan menerbangkan jet tempurnya sangat dekat ke perbatasan Swedia pada malam hari.

Namun ternyata, tak ada pesawat Swedia yang siaga menghadapi jet Rusia itu. Dari kejauhan, justru pesawat NATO di Lithuania dan Denmark yang bereaksi. Dua pesawat dari Lithuania bahkan berhasil membayangi jet Rusia itu.

Sejak saat itu, sejumlah pihak di Swedia meminta pemberlakuan kembali wajib militer yang sebenarnya sudah dihentikan sejak runtuhnya Uni Soviet.

Semenjak keruntuhan Uni Soviet tersebut, anggaran belanja militer Swedia pun terus turun dari 2,5 persen GDP pada 1991 menjadi 1,1 persen GDP pada 2015.

Sementara itu, para negara tetangga Swedia yang tergabung dalam NATO meningkatkan anggatan militernya dan mengirimkan kembali pasukannya ke dekat Laut Baltik untuk bersiaga menghadapi kemungkinan perang.



Credit  CNN Indonesia

Kemlu: PBB Tak Akan Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM di Papua

 

 

Ilustrasi Papua (Reuters/Muhammad Yamin)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI yakin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak akan menyelidiki dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, yang dikhawatirkan dan diangkat oleh Vanuatu beserta tujuh negara kepulauan Pasifik lain dalam sidang rutin dewan HAM PBB di Jenewa.

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan PBB tak akan menyelidiki isu pelanggaran HAM ini lantaran pernyataan Vanuatu yang mewakili tujuh negara lain itu hanya sebatas kekhawatiran dan politis, bukan berdasarkan penyelidikan.

“Kalau [pelanggaran HAM] itu ada, pasti akan menjadi sorotan dari publik dan mekanisme yang berlaku di Indonesia,” kata Arrmanatha di Gedung Kemlu RI, Jumat (3/3).

“Pernyataan Vanuatu itu bukan suatu statement berdasar investigasi atau sejenisnya. Itu hanya statement politis saja sehingga tidak bisa langsung ditindak lanjuti,” tuturnya menambahkan.

Arrmanatha kembali menekankan, sebetulnya isu ini sudah tak perlu diangkat lagi lantaran Indonesia sudah sangat terbuka memberikan informasi dan fakta mengenai situasi dan kondisi terkini di wilayah paling timur Indonesia itu.

Hal itu, lanjutnya, terlihat dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan di Papua. Ia menegaskan, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menggenjot pertumbuhan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah itu.

Terlebih, dia juga menekankan, sistem demokrasi terus diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali Papua. Hal ini, tuturnya, terlihat dari terbukanya akses bagi media dan pemberitaan ke wilayah itu.

“Kami sudah membuka seluruh akses. Informasi sudah ada semua. Pernyataan mereka tidak sepenuhnya akurat karena tak didasari situasi terkini,” tutur Arrmanatha.

Komentar tersebut kembali dilontarkan Arrmanatha menyusul pernyataan Menteri Kehakiman Vanuatu Ronald Warsal dalam sidang rutin dewan HAM PBB ke-34, Rabu (1/3).

Dalam pertemuan itu, Warsal yang mewakili enam negara kepulauan Pasifik lain seperti Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Solomon menuturkan kekhawatiran mereka mengenai marginalisasi dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.

Warsal merujuk pernyataannya itu dari laporan Komisi Nasional HAM RI yang mencatat sejumlah pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia.

Salah satunya yakni penangkapan dan eksekusi mati di luar hukum seorang aktivis, penembakan fatal di tengah aksi demosntrasi damai, serta kekerasan terhadap perempuan Papua.

“Tidak ada langkah nyata yang terlihat dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi pelanggaran ini. Padahal ini tanggung jawab utama pemerintahnya,” kata Warsal.



Credit  CNN Indonesia

Baku-tembak berkecamuk di Kashmir-India

Seorang pendemo Muslim Kashmir melemparkan batu ke arah polisi India (tidak terlihat) saat demonstrasi di Srinagar, Kamis (21/1/2016). (REUTERS/Danish Ismail)

Srinagar, Kashmir-India (CB) - Baku-tembak sengit antara gerilyawan dan tentara India berkecamuk pada Sabtu (4/3) di daerah bergolak Kashmir yang dikuasai India, kata polisi.

Baku-tembak meletus di Desa Tral di Kabupaten Pulwama, sekitar 42 kilometer di sebelah selatan Kota Srinagar, Ibu Kota Musim Panas Kashmir-India.

"Malam ini, baku-tembak meletus di Desa Hafoo-Nazneenpora di Tral," kata seorang pejabat polisi kepada Xinhua.

"Baku-tembak meletus setelah satuan polisi dan tentara India mengelilingi satu rumah setelah menerima informasi intelijen yang menyatakan kehadiran gerilyawan di daerah itu," katanya.

Tak lama setelah berita mengenai baku-tembak meletus, warga setempat turun ke jalan dan bentrok dengan polisi serta personel paramiliter, tampaknya dalam upaya untuk menembus pengepungan dan membantu gerilyawan menyelamatkan diri.

Beberapa laporan mengatakan selama bentrokan itu, seorang pemuda merampas senapan dari seorang personel paramiliter.

"Pemuda yang bersenjatakan tongkat menyerang seorang anggota CRPF di terminal bus di Tral dan merampas senapannya, kata kantor berita lokal yang mengutip keterangan pejabat polisi.

Bentrokan terjadi di dekat terminal tersebut "setelah pemrotes melempar batu ke arah pasukan guna mencegah mereka mencapai lokasi baku-tembak", demikian laporan Xinhua. Warga lokal mengatakan mereka mendengar suara baku-tembak dan ledakan di desa itu.

"Setelah mendengar suara ledakan bom dan tembakan, kami berlari menyelamatkan diri dan berdiam di dalam rumah kami," kata Showkat Ahmad, seorang warga lokal. "Baku-tembakan di luar kadangkala masih berlangsung."

Pada Jumat malam, baku-tembak serupa terjadi di Shopian. Namun, gerilyawan menerobos pengepungan dan melarikan diri tanpa cedera dari daerah tersebut. Pada pagi hari, bentrokan terjadi antara warga setempat dan pasukan pemerintah. Polisi menembakkan gas air mata dan mengeluarkan tembakan peringatan untuk memburu warga yang marah.

Perang gerilya berkecamuk antara gerilyawan dan tentara India yang ditempatkan di Kashmir yang dikuasai India sejak 1989. baku-tembak antara kedua pihak kadangkala terjadi di wilayah itu.


Credit  antaranews.com

Konflik 15 Jam di Kashmir Tewaskan Dua Militan

 

Konflik di Kashmir kembali memanas akhir pekan ini. (REUTERS/Danish Ismail)

 

Jakarta, CB -- Seorang petugas polisi dan dua tersangka militan terbunuh dalam perang senjata selama semalaman, tepatnya 15 jam, di Kashmir India. Mengutip AFP, keterangan resmi itu disampaikan petugas berwenang pada Minggu (5/3).

Baku tembak itu meletus pada Sabtu (4/3) malam. Saat itu, pasukan India dan polisi anti-rusuh sedang beraksi hendak menggeledah rumah yang dipercaya dihuni oleh militan. Rumah itu sendiri terletak di desa Nazneenpora.

Pasukan India kemudian menyalakan peledak dalam penyergapan itu, yang langsung berlanjut pada baku senjata dari kedua belah pihak: militan dan pasukan pemerintah.
“Dua militan terbunuh dalam kejadian itu. Kami juga kehilangan salah satu anggota SOG kami,” kata Jenderal Polisi SP Vaid kepada AFP. Anggota yang ia maksud adalah kelompok Special Operations Group (SOG).

Pertarungan itu juga menyebabkan beberapa terluka secara kritis, menurut salah satu petugas militer yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Pada akhirnya, perang itu bukan hanya melibatkan militan dan petugas militer. Ratusan warga tak berdosa pun ikut menjadi bagian. Mereka mengabaikan anjuran untuk tetap di dalam rumah, dan turun ke jalan, melempari petugas dengan batu.

Mereka justru membantu anggota militan yang rumahnya telah dikepung.
Pertarungan berlanjut pada Minggu (5/3) lantaran mereka yang protes terus mengumandangkan slogan pro-kebebasan di dekat area pertempuran malam tadi.

Polisi dan pasukan militer India sering protes atas berpihaknya masyarakat setempat terhadap militan. Mereka sering membantu militan setiap berperang melawan tentara.

Selama berdekade-dekade, kelompok pemberontak selalu melawan pasukan militer India, menuntut independensi. Atau, untuk daerah yang mayoritas beragama Islam, mereka menuntut bergabung dengan Pakistan.
Diketahui, Kashmir telah memisahkan India dan Pakistan sejak akhir kependudukan Inggris pada 1947. Namun dengan demikian, daerah itu menjadi rebutan antara dua negara.

Perang perebutan Kashmir sejauh ini telah menewaskan ribuan warga sipil.



Credit  CNN Indonesia

Yordania eksekusi mati 15 orang, termasuk 10 teroris

 

Bendera Yordania. (Wikimedia Commons)

 

Amman (CB) - Yordania mengeksekusi hukuman mati terhadap 15 orang, termasuk 10 orang narapidana kasus terorisme, mulai dari penyerangan terhadap turis Barat sedekade lalu sampai pembunuhan seorang penulis, kata seorang sumber di badan peradilan dan juru bicara pemerintah Mohammad al Momani, Sabtu.

Al Momani mengatakan mereka yang dieksekusi mati itu termasuk seorang pria yang divonis dalam kasus serangan di sebuah markas intelijen tahun lalu yang menewaskan lima personel keamanan.

Lima narapidana lainnya terlibat dalam serangan oleh pasukan keamanan ke sebuah tempat persembunyian kelompok militan di kota Irbid pada tahun yang sama, yang mengarah pada terbunuhnya tujuh militan dan satu personel kepolisian. Sisanya terkait dengan sejumlah insiden terpisah yang terjadi sejak 2003.

Jumlah narapidana yang dieksekusi dalam sehari pada Sabtu merupakan yang terbesar dalam sejarah Yordania belakangan ini, menurut seorang sumber bidang peradilan.

Kelompok penyokong hak asasi manusia Amnesty International mengecam eksekusi dengan cara menggantung itu, menyatakan bahwa hukuman mati tersebut dilakukan secara "rahasia dan tanpa keterbukaan".

"Skala eksekusi massal hari ini sangat mengejutkan dan merupakan langkah mundur besar menyangkut perlindungan hak asasi manusia di Yordania," kata Samah Hadid, wakil direktur Amnesty Internasional kantor wilayah Beirut, kepada Reuters.

Seorang sumber di peradilan mengatakan pihak berwenang juga mengeksekusi seorang pria, yang tahun lalu menembak mati seorang penulis beragama Kristen di luar pengadilan. Penulis nahas itu diadili karena menghina agama setelah ia menyebarkan karikatur yang menghina Islam di media sosial.

Di antara kesepuluh narapidana itu ada satu pria yang divonis mati karena menembaki sekelompok wisatawan negara Barat di dekat teater terbuka Roma di pusat kota Amman pada 2006. Penembakan itu menewaskan satu warga Inggris dan melukai lima orang, kata sumber peradilan tersebut.

Lima orang lainnya menjalani hukuman mati karena melakukan pemerkosaan dan kejahatan seksual.

Yordania pada 2014 kembali memberlakukan hukuman mati dengan digantung setelah penerapan hukuman seperti itu ditangguhkan antara 2006 hingga 2014.



Credit  antaranews.com

Jet tempur Suriah diwartakan hilang dekat perbatasan Turki

 

Ilustrasi--Pesawat tempur canggih buatan Rusia MiG 31 di langit Suriah.(Reuters)

 

Damaskus (CB) - Komunikasi dengan jet tempur Suriah terputus saat pesawat tersebut melaksanakan misi pengintaian di dekat perbatasan Turki pada Sabtu (4/3) menurut laporan stasiun televisi negara.

Televisi negara Suriah mewartakan bahwa pencarian pilot pesawat tersebut masih berlangsung, namun tidak menyampaikan rincian lebih lanjut.

Sementara gerakan Ahrar Ash-Sham --yang didukung Turki-- menyatakan bahwa gerilyawan mereka menembak jatuh satu MiG-21 Suriah di pinggir utara Idlib di dekat perbatasan Turki.

Satu rekaman video yang disiarkan di Internet juga menunjukkan pesawat tempur tersebut ditembak oleh anggota Ahrar Ash-Sham.

Beberapa pegiat mengatakan setelah ditembak pesawat tempur itu terus terbang ke arah perbatasan Suriah-Turki, menambahkan pesawat tersebut mungkin telah jatuh di Pegunungan Turkmen di Provinsi Latakia, Suriah.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim sebelumnya mengatakan satu jet militer Suriah telah jatuh di dekat perbatasan Suriah-Turki.

"Ada keterangan bahwa satu pesawat jenis MiG yang diperkirakan milik Pemerintah Suriah jatuh di Hatau (provinsi di suriah Selatan)," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.

Menurut dia, pilot pesawat tersebut dilaporkan telah melompat dari pesawat, dan upaya pencarian sedang dilakukan.



Credit  antaranews.com

Turki sedang bersitegang dengan Jerman, ini kronologinya

 

Bendera Turki (REUTERS/Murad Sezer)

 

Ankara (CB) - Turki pada Jumat mengatakan bahwa Jerman harus "belajar tata krama" jika masih ingin menjaga hubungan baik kedua negara.

Menteri Luar Negeri Mevlut Casuvoglu menyampaikan hal tersebut setelah dua pemerintahan kota Jerman melarang sejumlah menteri asal Turki berbicara dalam pertemuan dengan para pendukung Presiden Tayyip Erdogan.

Reuters menyebutkan komentar Casuvoglu menggambarkan semakin buruknya hubungan antara kedua negara, terutama setelah munculnya insiden terbaru di mana Turki menangkap Deniz Yucel, koresponden surat kabar ternama Die Welt, pada Senin lalu.

Pada Kamis, Jerman menyatakan bahwa penangkapan tersebut telah menimbulkan keretakan besar dalam hubungan diplomatik dengan Turki. Ini adalah untuk pertama kalinya seorang koresponden asal Jerman diciduk terkait upaya kudeta gagal pada Juli tahun lalu.

Sementara itu di Ankara pada Jumat, Casuvoglu mengatakan bahwa " jika diperlukan kami akan membalas dengan segala macam cara.

"Larangan pertemuan di Jerman itu adalah sebuah isyarat bagaimana Jerman dan negara-negara Barat telah menerapkan standar ganda," kata dia.

Pemerintah kota Gaggenau pada Kamis membatalkan izin pertemuan yang rencananya akan dihadiri oleh menteri asal Turki, Bekir Bozdag. Dia rencananya akan berpidato meminta dukungan 1,5 juta warga Turki di Jerman untuk referendum penambahan wewenang presiden pada April mendatang.

Otoritas kota beralasan soal kurangnya tempat parkir dalam pertemuan itu.

Menanggapi larangan tersebut, Bozdag membalas dengan membatalkan jadwal pertemuan dengan menteri di Jerman dan langsung pulang ke Turki.

Pemerintah di Ankara juga memanggil duta besar Jerman untuk meminta penjelasan.

Larangan yang sama juga diterapkan oleh kota Cologne terhadap sebuah acara yang akan dihadiri oleh Menteri Perekonomian Turki, Nihat Zeybecki, pada Ahad karena alasan keamanan.

"Pihak Jerman mengatakan bahwa jika ada menteri dari Turki yang datang, mereka harus bertemu dengan menteri Jerman. Kami tidak terima tekanan tersebut," kata Casuvoglu.

"Jika Anda ingin menjaga hubungan baik dengan kami, maka Anda harus belajar tata krama. Ini adalah pesan kami untuk Jerman," kata dia.

Credit  antaranews.com

Sebelum ke Bali, Raja Salman sepakati perjanjian dengan Brunei

 

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud (tengah) melambaikan tangan sebelum menaiki pesawat untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/3/2017). Setelah ke Indonesia, Raja Salman melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam dan dijadwalkan sore harinya kembali ke Indonesia untuk berlibur ke Bali. (ANTARA /Muhammad Adimaja) 

 

Jakarta (CB) - Beberapa jam sebelum sampai di Bali untuk lawatan liburannya selama hampir sepekan di Bali, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Sultan Brunei Darusalam Hassanal Bolkiah menuntaskan pembicaran konstruktif yang fokus memperkuat hubungan bilateral dan mempeluas kerja sama pada segala bidang, khususnya perdagangan dan investasi, termasuk membentuk usaha patungan.

"Kunjungan penting dan bersejarah ini mencerminkan hubungan abadi, bersahabat dan bilateral yang berkelanjutan yang mengikat dua negara bersaudara ini. Kunjungan ini bertepatan dengan ulang tahun ke-30 terbinanya hubungan diplomatik antara Brunei Darusalam dan Kerajaan Arab Saudi," tulis dokumen bersama yang ditandatangani kedua belah pihak seperti dikutip laman Al-Arabiya.

Kedua kepala negara sepakat mengaktifkan kesepakatan umum yang telah ditandatangani kedua negara pada sektor ekonomi, investasi, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, selain politik, militer, keamanan dan keislaman.

Pada 1995, kedutaan besar Arab Saudi di Brunei dibuka untuk pertama kali, namun masih pada level chargé d'Affaires.

Pada 2001, duta besar Saudi pertama untuk negeri itu ditunjuk yang disusul penandatanganan draft kerja sama pada Juli 2001 yang meliputi kerja sama pada bidang ekonomi, demi mempromosikan pariwisata dan investasi bersama, seperti industri, minyak, logam, petrokimia, pertanian, pangan dan kesehatan, selain kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.

Ratifikasi terakhir disetujui kedua pemerintahan pada 2007.



Credit  antaranews.com

UE ancam kenai denda negara yang tolak pengungsi

 

Ilustrasi - Bendera Uni Eropa (REUTERS/Thomas Peter)

 

Brussel (CB) - Uni Eropa (UE) pada Kamis (2/3) memperingatkan negara-negara di kawasan tersebut dapat dikenai sanksi jika mereka enggan berbagi beban pengungsi terutama dari Suriah yang saat ini tertahan di Yunani dan Italia.

Komisaris imigrasi Dimitris Avramopoulos mengatakan negara-negara anggota memiliki waktu hingga September untuk menerima 160.000 warga Suriah dan para pengungsi lainnya dari kedua negara tersebut, yang berada di garis depan dalam krisis imigrasi.

Sejauh ini, baru 13.500 pengungsi yang sudah direlokasi dalam proses yang terhambat oleh inersia dan penentangan dari negara-negara Eropa Timur yang menolak imigrasi muslim.

"Jika kita tidak memiliki upaya nyata hingga September... komisi tidak akan ragu untuk menggunakan kekuasaannya," kata Avramopoulos, yang merupakan komisaris Uni Eropa asal Yunani, dalam konferensi pers, seperti dilansir AFP.

Uni Eropa sudah berusaha meyakinkan para negara anggota "untuk menunaikan tugas mereka," katanya.

"Namun, jika itu tidak dilakukan di masa depan, pelanggaran hukum mungkin akan menjadi pilihan," katanya.

Sebagai cabang eksekutif dari Uni Eropa, Komisi Eropa dapat meluncurkan "proses pelanggaran hukum" untuk menjatuhkan denda kepada negara anggota yang melanggar aturan blok itu.

Negara-negara seperti Hungaria dan Slowakia mengusulkan pemberian kontribusi "solidaritas" bukannya menampung imigran.

Namun, negara lain seperti Prancis dan Jerman bersikeras bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mengelak dari tugasnya untuk menerima jumlah minimum pengungsi berdasarkan rencana yang digiatkan pada September 2015.

Uni Eropa meluncurkan skema untuk menangani gelombang pengungsi terbesar dalam sejarah, dengan lebih dari 1,1 juta tiba pada tahun 2015, sebagian besar dari mereka melarikan diri dari konflik di Suriah.




Credit  antaranews.com

Kemenperin: 32 Proyek Smelter Datangkan Investasi US$ 18 Miliar

 

 

Foto: dok BMW

Makasar - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah fokus melaksanakan program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam sebagai upaya untuk memaksimalkan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, sehingga mampu mendongkrak kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional. Kebijakan hilirisasi ini juga akan memperkuat daya saing dan struktur industri nasional sekaligus menumbuhkan populasinya.

"Upaya ini dapat pula memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa negara," tegas Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan pada Seminar Nasional Pengembangan Industri Berbasis Smelter dan Stainless Steel di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (2/3/2017).

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana pemerintah memacu program hilirisasi melalui industri pengolahan dan pemurnian atau smelter. "Smelter merupakan industri padat energi dan padat modal," ungkap Putu.

Menurutnya, pembangunan industri smelter di dalam negeri berjalan cukup baik, terutama yang berbasis logam. Sejauh ini, terdapat 32 proyek smelter logam yang tumbuh dengan perkiraan nilai investasi sebesar US$ 18 miliar, penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 28 ribu orang, yang pembangunannya tersebar di 22 kabupaten/kota dan 11 provinsi.

"Kelanjutan dari 32 proyek tersebut, sebanyak 20 proyek sudah 100 persen rampung, 9 proyek dalam tahap pembangunan, dan 3 proyek dalam tahap perencanaan," sebut Putu.

Dari jumlah smelter tersebut, terdapat 22 industri yang telah bergabung dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) dan 75 persen telah beroperasi secara komersial. Putu optimistis, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri smelter berbasis logam karena termasuk dari 10 besar negara di dunia dengan cadangan bauksit, nikel, dan tembaga yang melimpah. "Untuk pengembangan industri berbasis mineral logam khususnya pengolahan bahan baku bijih nikel, saat ini difokuskan di kawasan timur Indonesia. Misalnya, di Kawasan Industri Morowali - Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Bantaeng - Sulawesi Selatan dan Kawasan Industri Konawe - Sulawesi Tenggara," paparnya.

Untuk diketahui, Kawasan Industri Morowali seluas 2.000 hektar dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). Kawasan terintegrasi ini akan menarik investasi sebesar US$ 6 miliar atau mencapai Rp 78 triliun dengan menyerap tenaga kerja langsung sekitar 20 ribu orang dan tidak langsung sebanyak 80 ribu orang.

Kemudian, Kawasan Industri Bantaeng memiliki luas 3.000 hektare yang diperkirakan akan menarik investasi sebesar US$ 5 miliar atau setara Rp 55 triliun, dengan Harbour Group bertindak sebagai investor. Sedangkan, untuk Kawasan Industri Konawe, diprediksi akan menarik investasi sebanyak Rp 28 triliun. Bertindak sebagai anchor industry di kawasan ini adalah Virtue Dragon Nickel Industry, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 18 ribu orang.

Menurut Putu, langkah hilirisasi juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang Sumber Daya Industri. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara efisien,ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, serta jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.



Credit  finance.detik.comr

Daftar 32 Proyek Smelter Senilai Rp 240 Triliun di RI

Jakarta - Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemerintah memacu program hilirisasi melalui industri pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Sejauh ini, terdapat 32 proyek smelter logam yang tumbuh dengan perkiraan nilai investasi sebesar US$ 18 miliar (Rp 240 triliun), penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 28.000 orang, yang pembangunannya tersebar di 22 kabupaten/kota dan 11 provinsi.

Berikut data proyek smelter yang disajikan detikFinance dalam bentuk infografis, Kamis (2/3/2017).

 

Foto: detikcom

Credit  finance.detik.com

Konsumen Lokal dan Luar Negeri Minati 200 Pesawat N219

 

Foto: agung pambudhy

Jakarta - Uji terbang pesawat N219 akan berlangsung sebelum Mei tahun ini. Meski baru uji terbang, pesawat N219 telah diminati.

Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, mengatakan telah ada beberapa pihak yang berminat membeli pesawat N219. Walau begitu, ia belum mengungkapkan siapa saja pihak yang berminat itu.

Budi hanya mengatakan, sebanyak hampir 200 unit N219 telah diminati.

"Yang pesan banyak sebetulnya, tapi saya belum tanda tangan kontak. Tapi kalau yang bikin daftar Letter of Intent (LOI) banyak, sudah hampir 200 pesawat. Dalam dan luar negeri, tapi saya mau buat kontrak penjualan kalau pesawat bisa terbang," ujar Budi di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Ia pun mengatakan, uji terbang bakal dilakukan mulai dari Kota Bandung, lalu kembali lagi ke Bandung. Untuk saat ini, ia mengatakan masih ada berbagai pengujian yang harus dilakukan sebelum N219 bisa terbang, termasuk kesiapan pengemudi pesawat atau pilot.

"Tergantung pilot, pilotnya terbang ya kita terbang. Sekarang ini tinggal tes semua sistemnya, struktur sudah, sistem dites lagi," kata dia.

Budi juga berharap, supaya uji terbang pesawat N219 dapat dilakukan di Kota Bandung.

"Kita harapkan terbang dari Bandung balik ke Bandung. Kan Mei baru terbang pertama, akhir tahun kita harapkan selesai (uji terbang)," tutupnya



Credit  finance.detik.com

PTDI Bikin 3 Pesawat N245 di Tahap Awal

 

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan menggarap proyek pesawat N245, bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Pemerintah telah menetapkan N245 masuk masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

Dalam pengembangan awal, PTDI dan LAPAN akan membuat sebanyak 3 unit pesawat N245. Dari 3 prototipe tersebut, 2 di antaranya dijual ke publik dan sisanya disimpan PTDI.

"Kita sekarang design development 2-3 prototipe. Kita akan bikin maksimum 3 prototipe, 1 keep dan 2 dijual," jelas Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, kepada detikFinance, Rabu (1/3/2017).

PTDI akan memproduksi sebanyak 12 unit pesawat N245 setiap tahun. Rencana ini dijalankan dengan catatan maskapai nasional menjadi pembeli pertama pesawat N245.

"Harapan kita bisa bikin serial production 12 pesawat per tahun," kata Arie.

Perlu diketahui, pesawat N245 merupakan pengembangan dari pesawat CN235 yang juga pernah diproduksi PTDI. Proyek pesawat N245 meliputi modifikasi dengan menghilangkan ramp door di bagian belakang pesawat untuk menampung lebih banyak penumpang.

Pesawat ini juga bisa melesat hingga kecepatan 500 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 1.100 km.



Credit  finance.detik.com

Bikin Pesawat N245, PTDI Kerahkan Hingga 800 Orang

 

Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan menggarap proyek pesawat N245. Pesawat yang merupakan pengembangan dari CN235 ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam proyek ini, PTDI menggandeng Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). PTDI akan mengerahkan hingga 800 orang khusus untuk menggarap proyek pesawat yang dimulai tahun ini.

"Orangnya sih bisa sampai 500-800 secara menyeluruh," ujar Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, kepada detikFinance, Rabu (1/3/2017).



Adapun 800 orang tersebut terdiri dari berbagai bagian. Khusus untuk teknisi, PTDI mengerahkan hingga 300 orang. Sedangkan untuk pengerjaan manufaktur dikerjakan oleh 400 orang.

"Engineer 200-300 orang, manufaktur 400 orang. Kemudian sisanya pendukungnya, supporting-nya yang non direct," tutur Arie.

Sebanyak 800 orang yang dilibatkan dalam pengembangan pesawat N245 merupakan pegawai internal PTDI, yang dulunya juga sempat membuat N219. Sedangkan jika nantinya diproduksi secara massal, PTDI akan menambah tenaga kerja untuk membantu proses pembuatan pesawat.

"Nanti kalau masuk serial production ada kemungkinan. Kalau rate tinggi, rekrut orang-orang lagi," jelas Arie.



Credit  finance.detik.com

Ini Spesifikasi Pesawat N245 Made in Bandung

 

Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban

Jakarta - Pesawat N245 masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek yang akan digarap PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan dimulai tahun ini.

N245 merupakan pengembangan dari pesawat CN235 yang sebelumnya pernah dibuat oleh PTDI. Pesawat ini memiliki kapasitas penumpang hingga 54 orang dan memiliki jarak tempuh hingga 1.100 kilometer (km) sekali terbang.

Pengembangan pesawat N245 yang akan dilakukan PTDI dan LAPAN akan menelan dana hingga US$ 190 juta atau Rp 2,47 triliun.



"Biaya development sekitar US$ 190 juta," kata Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Pesawat ini akan dilengkapi dengan mesin Pratt & Whitney (PWC) PW127Z dengan mesin ganda. Berbeda dengan pendahulunya CN235, N245 memiliki ekor yang bertipe T dan tidak ada lagi ramp door alias pintu untuk menaruh barang di belakang pesawat.

N245 memiliki panjang 22,65 meter dengan tinggi 7,4 meter dan lebar sayap 25,8 meter. Pesawat ini nantinya digunakan sebagai pesawat jarak pendek untuk meningkatkan konektivitas udara antar daerah.



Pesawat N245 mampu melesat hingga 500 km per jam dengan jarak tempuh hingga 1.100 km. Pesawat N245 bisa melakukan lepas landas dalam jarak sekitar 890 meter dan mendarat dalam jarak 765 meter.



Credit  finance.detik.com

Bikin Pesawat N245, PTDI Harap Maskapai Lokal Jadi Pembeli Pertama

 

Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban

Jakarta - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan menggarap proyek pesawat N245. Jika mulai dikembangkan tahun ini, N245 akan selesai di 2019.

Selanjutnya, PTDI dan LAPAN akan melakukan serial production atau produksi massal hingga 12 pesawat. Setelah diproduksi secara massal, diharapkan maskapai dalam negeri menjadi pembeli pertama.

"Paling penting sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional) harus barangnya dibeli, dipakai oleh maskapai nasional. Kita harapkan Garuda Indonesia sebagai launching customer atau minimum Pelita Air," ujar Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, kepada detikFinance, Rabu (1/3/2017).

Baca juga: Masuk Proyek Strategis Nasional, Pesawat N245 Diproduksi Tahun Ini

Jika tidak didahului oleh maskapai lokal, maka maskapai luar negeri pun akan ragu membeli pesawat buatan anak bangsa ini.

"Kalau enggak dibeli maskapai Indonesia sendiri, maskapai lain juga ngapain mau beli," imbuh Arie.

Pada pengembangan awal, PTDI dan LAPAN akan merilis 3 prototipe pesawat N245 yang dua di antaranya akan dijual ke maskapai dalam negeri.

Setelah itu, produksi massal pun akan dimulai dengan memproduksi 12 pesawat N245 setiap tahunnya.

"Kita sekarang design development 2-3 prototipe. Harapan kita bisa bikin serial production 12 pesawat per tahun," tutur Arie.


Credit  finance.detik.com

Pesawat R80 Rancangan Habibie Akan Produksi Massal 2022

 

 

Foto: detikINET - Rachmatunnisa

Jakarta - Pesawat rancangan BJ Habibie, yaitu R80 telah masuk dalam proyek strategis nasional pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah menetapkan hal itu dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian beberapa waktu yang lalu.

Pesawat itu pun akan digarap oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI) untuk membuat prototype-nya. Namun pihak perusahaan menunggu penjelasan pemerintah yang lebih rinci terkait masuknya pesawat R80 dalam proyek strategis nasional.

"Kita masih kembangkan saat ini. Kita sudah masuk dalam proyek nasional. Itu bagaimana rinciannya. Kita belum mengerti," kata Komisaris RAI, Ilham Habibie, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Kendati begitu, putra dari BJ Habibie itu menegaskan, RAI tetap akan menggarap proyek tersebut sesuai rencana. Tahun ini pihaknya akan merampungkan pembuatan prototype pesawat R80.

Pembuatan prototype pesawat R80 akan dilakukan di pabrik perakitan di wilayah Kertajati, Majalengka. Setelah prototype rampung, maka pesawat R80 akan melakukan penerbangan perdana di 2021.

"Kemudian setelah itu baru uji terbang. Produksi masal 2022," tukasnya.


Credit  finance.detik.com

Pesawat R80 Rancangan Habibie Fokus Untuk Pasar Dalam Negeri

 

Foto: detikINET - Rachmatunnisa

Jakarta - Pesawat rancangan BJ Habibie, yaitu R80, telah menarik minat beberapa maskapai. Setidaknya ada 4 maskapai lokal yang sudah menunjukkan minat serius terhadap pesawat tersebut.

PT Regio Aviasi Industri (RAI) selaku pengembang pesawat belum mau gegabah menawarkan produk tersebut, khususnya ke pihak luar. Bahkan pihak perusahaan menegaskan pesawat R80 saat ini hanya ditujukan untuk pasar nasional.

"Enggak, saat ini belum mau fokus itu (pasar internasional). Mendingan kita Indonesia dulu," kata Komisaris RAI, Ilham Habibie, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Menurut putra dari BJ Habibie itu pesawat R80 sangat cocok untuk penerbangan di wilayah Indonesia. Sebab pesawat berjenis turbo prop tersebut ditujukan untuk penerbangan jarak pendek, sehingga sangat cocok untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Apalagi menurut saya pasar paling besar itu Indonesia. Enggak ada yang mengalahkan Indonesia dari segi pasar untuk pesawat R80," tambahnya.

Untuk saat ini setidak ada empat maskapai yang tertarik dengan pesawat R80, di antaranya PT National Aviation Management (NAM) Air yang merupakan anak usaha dari Sriwijaya Air, PT Trigana Air, PT Kalstars Aviation, dan PT Aviastar. Keempat perusahaan tersebut telah menunjukan minat serius dengan Letter of Interest (LoI).

"Total pesawat yang menyatakan LoI ada 155 unit. Sriwijaya dengan anak usahnya 100 unit, 25 Trigana, 20 Kalstars, 10 Aviastar," terang Ilham.

Pembuatan prototype pesawat R80 akan dilakukan di pabrik perakitan di wilayah Kertajati Majalengka. Setelah prototype rampung maka pesawat R80 akan melakukan penerbangan perdana di 2021.

"Kemudian setelah itu baru uji terbang. Produksi masal 2022," tukasnya.




Credit  finance.detik.com

Rini Angkat KSAU Jadi Komut PT Dirgantara Indonesia

 

 

Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Kementerian BUMN hari ini mengumumkan pemberhentian dan pengangkatan Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

"Bertempat di lantai 6 Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan No 13 Jakarta Pusat, dilaksanakan penyerahan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia nomor : SK-43/MBU/03/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia," demikian penjelasan keterangan tertulis Kementerian BUMN, Kamis (2/3/2017).

Acara dibuka oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno pukul 16.00 WIB, dihadiri oleh Direksi dan Komisaris PT Dirgantara Indonesia (Persero) beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN.

Melalui penyerahan Salinan Keputusan ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia memberhentikan dengan hormat Agus Supriatna sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-255/MBU/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Rini mengangkat Hadi Tjahjanto sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia.

Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), mulai menjabat sejak 18 Januari 2017 lalu. Pria kelahiran Malang 53 tahun lalu ini lulus dari Akademi Angkatan Udara tahun 1983. Sebelum diangkat menjadi KSAU, Hadi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013-2015, dan Irjen Kementerian Pertahanan pada 2017-2017.



Credit  finance.detik.com

Rusia Tuding Oposisi Suriah Sabotase Perundingan Damai

 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. Foto/Istimewa

 

MOSKOW - Rusia menuduh kelompok utama oposisi Suriah di perundingan Jenewa menyabotase proses perdamaian. Pernyataan itu keluar sehari setelah para pejabat kementerian luar negeri Moskow bertemu dengan para pejuang untuk pembicaraan langka tentang cara untuk mempersempit perbedaan.

Didukung oleh negara-negara Barat dan Arab serta Turki, Komite Negosiasi Tinggi (HNC) bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov guna membahas apa yang dikatakan sebagai perjanjian gencatan senjata yang rusak. Pertemuan tersebut juga memberikan tekanan kepada delegasi pemerintah Suriah.

"Sayangnya, kami mencatat bahwa berdasarkan hasil beberapa hari pertama pembicaraan sekali lagi memunculkan pertanyaan tentang kemampuan perwakilan dari oposisi Suriah untuk melakukan kesepakatan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova sebuah jumpa pers di Moskow.

"Yang disebut Komite Tinggi Negosiasi menolak untuk bekerja sama sama dengan platform Moskow dan Kairo dan pada kenyataannya menyabotase dialog yang lengkap," katanya, mengacu pada dua kelompok oposisi yang lebih kecil yang menjilat Moskow dikutip dari Al Arabiya, Jumat (3/3/2017).

Meskipun gencatan senjata yang disponsori Rusia, Turki dan Iran telah berlaku sejak akhir Desember aksi kekerasan telah meningkat sejak awal pembicaraan damai seminggu yang lalu. Kedua sisi yang beperang tidak lebih dekat dengan negosiasi damai yang sebenarnya.

Sebelumnya pemimpin negosiator oposisi, Nasr al-Hariri, mengatakan bahwa pertemuan dengan Gatilov berjalan positif dengan pertukaran sejumlah isu mulai dari gencatan senjata untuk transisi politik dan memerangi terorisme.


Credit  sindonews.com

Pengadilan Mesir Vonis Bebas Hosni Mubarak

 

Mantan penguasa Mesir, Hosni Mubarak, divonis bebas atas tuduhan pembunuhan terhadap para demonstran pada 2011 lalu. Foto/Istimewa

 

KAIRO - Pengadilan banding Mesir mengeluarkan keputusan akhir yang membebaskan mantan Presiden Hosni Mubarak atas tuduhan membunuh para demonstran. Peristiwa itu terjadi saat Mesir diguncang pemberontakan pada 2011 lalu yang mengakhiri kekuasaan Mubarak selama hampir tiga dekade.

Seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Jumat (3/3/2017), putusan dari pengadilan banding itu mempertegas vonis sebelumnya yang dijatuhkan pada tahun 2014 lalu. Duduk di kursi roda saat hamim membacakan dakwaan terhadap dirinya, Mubarak menjawab: "Itu tidak terjadi."

Sebelumnya pengadilan Mesir memvonis Husni Mubarak, menteri dalam negeri dan enam pembantunya hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2012. Namun pengadilan banding membatalkan putusan tersebut dua tahun kemudian mengutip kelemahan teknis dalam penuntutan.

Pengadilan yang diselenggarakan di Akademi Kepolisian di pinggiran kota Kairo itu adalah untuk meninjau permintaan jaksa penuntut umum untuk banding.

Husni Mubarak saat ini tinggal di sebuah rumah sakit militer di Kairo, di mana ia menjalani hukuman tiga tahun dalam kasus korupsi yang terpisah.

Ratusan pengunjuk rasa tewas dalam bentrokan dengan polisi dan pendukung Mubarak selama pemberontakan 18 hari. Bentrokan berdarah itu merupakan bagian dari aksi protes sebagai bagian fenomena Arab Spring yang melanda wilayah tersebut.


Credit  sindonews.com

Aktivitas Militer China Meningkat, Taiwan dan Jepang Siaga

 

Aktivitas militer China membuat Taiwan dan Jepang bersiaga. Foto/Istimewa

 

BEIJING - Pesawat tempur dan kapal perang China telah meningkatkan operasi militer di dekat Taiwan dalam beberapa hari terakhir. Hal ini mendorong Taiwan memperingatkan dunia akan ancaman yang berkembang dari China. Aktivitas militer maritim China juga membuat jet-jet Jepang bergegas melakukan pengamatan.

Beijing tidak pernah mengeluarkan kemungkinan mengambil tindakan militer terhadap Taiwan yang dianggap provinsi nakal. Namun, pada hari Selasa, Taiwan mengerahkan rudal anti pesawat sembari menyatakan akan meningkatkan patroli militer untuk mengimbangi kemampuan defensif dan ofensif militer China.

"Ke depan transformasi strategi China dan investasi dalam peralatan senjata baru, militer kita akan berlatih reformasi baru dalam pelatihan kami," kata Menteri Pertahanan Taiwan Feng Shih-kuan seperti dikutip dari Sputniknews, Jumat (3/3/2017).

Sementara itu, menurut kementerian pertahanan Jepang, China mengirim 13 jet tempur, pesawat pembom, dan pesawat peringatan dini melalui Selat Miyako yang berada di antara pulau Okinawa dan Miyako. Itu adalah armada pesawat asing terbesar yang membuat Jepang meluncurkan jet-jet tempurnya sejak tahun 2003, ketika data tersebut diketahui, tambah kementerian itu.

Menurut kantor berita China, Xinhua, armada pesawat tempur tersebut bersiap untuk bertemu dengan armada angkatan laut China di barat Pasifik. "Latihan ini merupakan bagian dari rencana tahunan untuk angkatan laut, tidak ditujukan pada negara atau target tertentu, dan selaras dengan hukum internasional dan norma-norma yang relevan," tulis Xinhua.


Credit  sindonews.com

ISIS Ancam Serang China, Tumpahkan Darah Seperti Sungai

 

ISIS mengancam akan menyerang China dan menumpahkan darah seperti sungai. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

 

BEIJING - ISIS merilis sebuah video dari etnis Muslim China Uighur mengancam untuk kembali ke rumah dan menumpahkan darah seperti sungai. Ancaman itu dikeluarkan salah satu anggota ISIS sebelum mengeksekusi seseorang yang diduga informan.

"Oh, Anda China yang tidak mengerti apa yang dikatakan orang! Kami adalah prajurit dari kekhalifahan, dan kami akan datang kepada Anda untuk menjelaskan kepada Anda dengan lidah senjata kami, untuk menumpahkan darah seperti sudang dan membalas yang tertindas," bunyi ancaman yang diterjemahkan oleh kelompok intelijen SITE.

Dalam video berdurasi 30 menit itu, ISIS juga memasukkan gambar kondisi etnis minoritas Uighur di provinsi Xinjiang termasuk polisi China di jalanan seperti dikutip dari Independent, Jumat (3/3/2017).

Ancaman itu pun di jawab pemerintah China. Lewat Kementerian Luar Negerinya, China mengatakan ingin bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memerangi militan Uighur. China khawatir etnis Uighur telah pergi ke Suriah dan Irak untuk berjuang dengan kelompok militan di sana. Mereka pergi secara ilegal melalui Asia Tenggara dan Turki.

ISIS sebelumnya merilis lagu propaganda dalam bahasa Mandarin dengan harapan dapat merekrut Muslim China. Kelompok ini mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan seorang sandera China pada tahun 2015, menggarisbawahi kekhawatiran China tentang Uighur dengan mengatakan mereka turut berperang di Timur Tengah.

Ratusan orang telah tewas di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar dalam kerusuhan antara suku Uighur dan mayoritas etnis Han China. Pemerintah China menyalahkan kerusuhan ini kepada militan Islam.

Pemerintah China mengatakan militan asing telah menimbulkan ketegangan di Xinjiang. Beijing mengatakan menghadapi kampanye oleh kelompok separatis yang ingin mendirikan sebuah negara merdeka yang disebut Turkestan Timur.

Namun, banyak kelompok hak asasi dan warga China di pengasingan yang meragukan keberadaan kelompom militan yang koheren di Xinjiang. Mereka mengatakan etnis Uighur marah terhadap kebijakan represif China yang memantik kerusuhan tersebut.

Cina menyangkal setiap penindasan di Xinjiang.



Credit  sindonews.com

Jet-jet Rusia Siaga Cegat Drones NATO di Crimea

 

Rusia menempatk pesawat Sukhoi Su-30SM di Crimea untuk mencegat pesawat drones NATO. Foto/Istimewa

 

MOSKOW - Militer Rusia telah meningkatkan jumlah sorties keluar dari Crimea selama beberapa hari terakhir karena meningkatnya aktivitas drone NATO di daerah tersebut. Demikian pernyataan sumber keamanan Rusia.

Sumber itu mengatakan Sukhoi Su-30SM dan Su-27SM fighter multirole ditempatkan di Crimea untuk terus menerus bertugas dan waspada.

"Sorti oleh pesawat pencegat dari pangkalan udara Belbek menjadi lebih sering selama 10 hari terakhir karena aktivitas pesawat jarak jauh yang dikendalikan milik NATO sangat intensif di dekat perbatasan udara Krimea," kata sumber itu seperti dikutip dari Sputniknews, Jumat (3/3/2017).

Sumber itu menambahkan bahwa drone NATO, terutama jenis Poseidon dan Global Hawk UAV, dikendalikan oleh operator yang ditempatkan di negara-negara Mediterania. Drones tersebut melaksanakan pemantauan udara dan pengintaian di dekat perbatasan udara semenanjung Crimea.

"Kewaspadaan Rusia menunjukkan bahwa teknologi siluman tidak efektif terhadap pertahanan udara Rusia," kata sumber tersebut.

Seorang koresponden Sputnik juga menyaksikan pesawat pencegat lepas landas dari Belbek ke arah laut beberapa kali.

NATO telah meningkatkan kehadiran militernya di Eropa Timur selama beberapa tahun terakhir. Keputusan untuk berada di dekat perbatasan Rusia itu diambil dalam pertemuan puncak di Warsawa tahun lalu.

Moskow telah berulang kali mengkritik peningkatan kehadiran dari pasukan NATO dan fasilitas militer di dekat perbatasan Rusia.




Credit  sindonews.com

Gedung Putih Pertimbangkan Aksi Militer Terhadap Korut

 

Gedung Putih mempertimbangkan untuk melakukan aksi militer langsung terhadap Korut. Foto/Istimewa

 

WASHINGTON - Jajaran pejabat internal Gedung Putih meninjau strategi untuk menghadapi Korea Utara (Korut). Strategi itu termasuk aksi militer langsung atau perubahan rezim untuk melawan ancaman nuklir dari Semenanjung Korea.

Seperti dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ), Wakil Penasihat Keamanan Nasional, KT McFarland, mengadakan pertemuan dengan para pejabat lainnya untuk membahas respon Amerika Serikat (AS) atas serangkaian provokasi dari Korut.

McFarland meminta untuk merombak semua pilihan kebijakan luar negeri AS terhadap Pyongyang. Kebijkan itu termasuk mengakui Korut sebagai negara nuklir dan kemungkinan terlibat konflik secara langsung. Proposal tersebut saat ini sedang diperiksa sebelum ditinjau oleh Presiden Donald Trump seperti dikutip dari Independent, Kamis (2/3/2017).

Rencana ini datang seiring kesepakatan Korea Selatan (Korsel) dan AS untuk memperkuat kerja sama sanksi keuangan terhadap Korut pekan lalu. Sanksi itu dijatuhkan setelah Korut melakukan uji coba rudal balistik pada bulan lalu.

Semenanjung Korea sendiri secara teknis tetap dalam keadaan perang karena Perang Korea yang terjadi pada 1950-53 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Credit  sindonews.com

RI Tampik Tuduhan Vanuatu Soal Pelanggaran HAM di Papua

 

Juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir menampik tudingan Vanuatu soal pelanggaran HAM Papua. (ANTARA FOTO/ho/Suwandy)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyayangkan, membantah tuduhan Vanuatu dan sejumlah negara Pasifik lain yang disampaikan dalam pertemuan rutin Dewan HAM PBB di Jenewa, mengenai pelanggaran HAM di Papua.

“Delegasi Indonesia sudah jelaskan bahwa yang disampaikan Vanuatu itu tidak merefleksikan kondisi Papua saat ini, yang justru semakin baik di masa pemerintahan presiden saat ini,” kata juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir di kantornya, Jakarta, Kamis (2/3).

Menurutnya, pernyataan dari delegasi Vanuatu dan enam negara kepulauan Pasifik lain seperti Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Solomon tidak berdasar.

Arrmanatha bahkan menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menggenjot pertumbuhan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia paling timur itu.

Dia juga menekankan, sistem demokrasi terus diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali Papua. Hal ini, tuturnya, terlihat dari terbukanya akses bagi media dan pemberitaan ke wilayah itu.

“Sekarang, kami justru mempertanyakan hal ini kepada negara-negara tersebut, apakah mereka benar-benar khawatir terhadap masalah HAM ini atau hanya ingin mendukung gerakan separatis di sana?” ungkap Arrmanatha.

Bantahan ini dilontarkan RI menyusul pernyataan Menteri Kehakiman Vanuatu Ronald Warsal dalam sidang rutin dewan HAM PBB ke-34, Rabu (1/3).

Dalam pertemuan itu, Warsal menuturkan kekhawatiran Vanuatu dan enam negara lainnya mengenai marginalisasi dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.

Diberitakan Radio New Zealand, Warsal merujuk pernyataannya itu dari laporan Komisi Nasional HAM RI yang mencatat sejumlah pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia.

Salah satunya yakni penangkapan dan eksekusi mati di luar hukum seorang aktivis, penembakan fatal di tengah aksi demosntrasi damai, serta kekerasan terhadap perempuan Papua.

“Tidak ada langkah nyata yang terlihat dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi pelanggaran ini. Padahal ini tanggung jawab utama pemerintahnya,” kata Warsal.




Credit cnnindonesia.com

Adukan soal Papua ke PBB, 7 Negara Pasifik Usik Indonesia Lagi

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir. Foto / SINDOnews / Victor Maulana

 

JAKARTA - Sebanyak tujuh negara Pasifik mengadukan Indoneia ke Dewan HAM PBB. Pengaduan yang dipimpin Vanuatu ini terkait tuduhan Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua.

Ini bukan yang pertama kali negara-negara Pasifik mengusik Indonesia dengan masalah Papua. Beberapa waktu lalu, negara-negara tersebut melempar kritik keras terhadap Indonesia soal kondisi Papua di forum sidang umum PBB.

Menanggapi tindakan tujuh negara Pasifik itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia sudah merespons melalui perwakilan Indonesia di Kantor Dewan HAM PBB di Jenewa. Indonesia mempertanyakan balik motif dari pengaduan tersebut.

"Intinya, kemarin di Dewan HAM itu ada tujuh negara yang mempertanyakan berbagai hal. Menurut mereka ada pelanggaran HAM di Papua,” kata juru bicara Kemlu Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, Kamis (2/3/2017).

“Karena ini pernyataan di Dewan HAM, maka kami memberikan jawaban bahwa yang disampaikan Vanuatu itu tidak merefleksikan kondisi Papua saat ini yang semakin baik dan taraf hidup di Papua meningkat,” lanjut Arrmanatha.

”Sistem demokrasi terus berjalan dan dengan pembukaan akses media, maka akan sangat sulit untuk tidak diketahui oleh orang lain. Kami jsutru mempertanyakan hal ini kepada mereka, apakah mereka benar-benar perhatian atau mendukung separatis (Papua),” lanjut diplomat Indonesia ini.

Menurutnya, jika terbukti negara-negara Pasifik itu lebih condong untuk mendukung separatis Papua, yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM), maka hal itu sudah melanggar nilai-nilai yang dianut PBB.




Credit  sindonews.com