CUPUMA

Jumat, 07 Desember 2018

Rusia Peringatkan Siprus untuk Tak Izinkan Tentara AS Masuk

Jubir Kemlu Rusia, Maria Zakharov, mengatakan bahwa negaranya menyadari ada

Jakarta, CB -- Rusia memperingatkan otoritas Siprus agar tidak mengizinkan militer Amerika Serikat masuk ke wilayahnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharov, mengatakan bahwa negaranya mengeluarkan peringatan ini setelah Moskow menyadari ada "rencana anti-Rusia" yang digencarkan AS dengan membentuk pangkalan militer di Siprus.

"Kami mendapat informasi dari berbagai sumber bahwa Amerika Serikat secara aktif tengah mempelajari opsi untuk membangun militernya di Siprus," ucap Zakharova, Rabu (5/12).

"Tujuannya jelas untuk melawan pengaruh Rusia yang tumbuh di wilayah tersebut menyusul operasi militer Rusia yang sukses di Suriah."

Zakharova menyebut delegasi AS telah memeriksa lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi markas serta pangkalan militer masa depannya di Siprus. Indikasi ini diperkuat dengan pembicaraan penguatan kerja sama militer antara Washington dan Nicosia.

Media Siprus juga melaporkan bahwa pemerintah baru-baru ini menunjuk atase militer ke Washington.

"Siprus ditarik ke dalam rencana AS dan NATO di Mediterania Timur dan Timur Tengah dan akan mengarah pada konsekuensi berbahaya dan tidak stabil bagi negara itu sendiri," ucap Zakharova.

"Moskow tidak dapat mengabaikan elemen anti-Rusia dalam rencana ini dan jika mereka tetap melakukannya kami terpaksa mengambil langkah balasan."

Dikutip Reuters, belum dari AS terkait komentar Rusia tersebut. Sementara itu, juru bicara pemerintah Siprus mengatakan negaranya tidak memiliki rencana atau keinginan untuk meningkatkan militerisasi.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa itu tidak pernah menjadi tujuan kami. Kami juga tidak berencana memiliterisasi Siprus," ucap juru bicara tersebut.

"Republik Siprus, karena posisi geografisnya yang menguntungkan, menawarkan fasilitas untuk misi bersifat kemanusiaan, dan mungkin hanya dalam beberapa kasus di mana negara yang mengajukan permintaan atau memiliki MoU yang relevan dengan negara ini."

Credit cnnindonesia.com

Lavrov: AS Ciptakan Ancaman di Eropa dengan Mengubur INF

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut, Amerika Serikat (AS) akan menciptakan ancaman dan bahaya baru di kawasan Eropa, jika mereka mengubur Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF).

"Washington menciptakan resiko baru bagi Eropa dengan mencoba mengubur Perjanjian INF," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (6/12).

Lavrov kemudian melemparkan krititan keras terhadap NATO. Diplomat senior Rusia itu menyatakan, kebijakan NATO yang sembrono telah menciptakan adanya ketidak percayaan di kawasan Euro-Atlantik.

"Ekspansi NATO yang sembrono, membangun potensi aliansi di sisi timur, penyebaran sistem pertahanan rudal AS di Eropa, sanksi tidak sah dengan dalih imajiner, semua ini telah menyebabkan krisis kepercayaan di Euro-Atlantik," ungkapnya.

Terkait INF, sebelumnya Uni Eropa (UE) kembali menyerukan AS dan Rusia untuk menyelamatkan Perjanjian INF. Seruan ini datang setelah AS mengeluarkan ultimatum kepada Rusia terkait perjanjian itu.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini memohon agar perjanjian itu diselamatkan. Dia memperingatkan bahwa Eropa tidak ingin menjadi medan perang bagi kekuatan global sekali lagi, seperti yang terjadi selama Perang Dingin.

"INF telah menjamin perdamaian dan keamanan di wilayah Eropa selama 30 tahun. Ini harus sepenuhnya dilaksanakan, jadi saya berharap bahwa waktu yang ada untuk bekerja melestarikan perjanjian dan mencapai implementasi penuh dapat digunakan dengan bijak dari semua pihak, dan kami pasti akan berusaha untuk membuat bagian kami untuk memastikan ini terjadi," ucap Mogherini.

Credit sindonews.com

Di Pertemuan NATO, Pompeo Sebut Rusia Negara Penjajah

BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompoe melemparkan kritikan keras kepada sejumlah rival AS, saat menyampaikan pidato dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri anggota NATO. Rusia menjadi salah satu negara yang mendapat kritikan Pompeo.

Dalam pidatonya, Pompeo menyatakan, Moksow tidak mau menganut nilai-nilai kebebasan yang dianut oleh Barat. Justru, lanjut Pompeo, Moskow melawan itu, dengan menginvasi negara lain di Eropa.

"Rusia tidak memeluk nilai-nilai kebebasan Barat dan kerja sama internasional. Sebaliknya, mereka terus menyuarakan perlawanan dan menyerang negara-negara berdaulat seperti Georgia dan Ukraina," kata Pompeo, dalam salinan pidato yang diterima Sindonews pada Kamis (6/12).

"Moskow juga telah menempatkan agen syaraf kelas militer di tanah asing, di sini di Eropa, yang melanggar Konvensi Senjata Kimia yang menjadi pihaknya. Dan seperti yang akan saya jelaskan hari ini, Rusia telah melanggar Traktat Senjata Nuklir Tingkat Menengah selama bertahun-tahun," sambungnya.

Dia kemudian mengatakan, daftar pelanggaran terhadap nilai-nilai kebebasan dan juga peraturan internasional, yang dilakukan, bukan hanya oleh Rusia, tetapi juga oleh Iran dan China terus bertambah setiap harinya. Oleh karena itu, lanjut Pompeo, diperlukan tatanan dunia baru untuk menekan pelanggaran seperti ini terus terjadi.

"Kita harus memperhitungkan tatanan dunia hari ini untuk memetakan jalan ke depan. Itulah Strategi Keamanan Nasional Amerika yang dianggap "realisme berprinsip." Saya suka menganggapnya sebagai "akal sehat". Setiap bangsa, harus secara jujur mengakui tanggung jawabnya kepada warga negaranya dan menanyakan apakah tatanan internasional saat ini melayani kebaikan rakyatnya sebaik mungkin. Dan jika tidak, kita harus bertanya bagaimana kita bisa melakukannya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Cina Tuntut Pembebasan Pimpinan Huawei

Huawei

Penangkapan pimpinan Huawei ini membuat hubungan Cina dengan Kanada dan AS memanas

CB, JAKARTA -- Cina menuntut pembebasan dengan segera eksekutif senior telekom Huawei yang ditahan di Kanada. Penangkapan petinggi Huawei ini dikhawatirkan akan berkembang menjadi insiden yang mengancam hubungan diplomatik.

Beijing menyerukan kepada Ottawa dan Washington untuk mengklarifikasi alasan mereka atas penahanan Meng Wanzhou, kepala keuangan global perusahaan Cina tersebut, yang ditangkap di Vancouver pada Sabtu (1/12) lalu dan menghadapi ekstradisi ke AS. Otoritas Kanada mengkonfirmasi penahanannya pada Rabu (5/12) malam.

Dikutip dari The Guardian, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang mengatakan pada Kamis (6/12) bahwa Beijing menyerukan AS dan Kanada untuk segera mengklarifikasi alasan penahanan dan segera membebaskan orang yang ditahan.

Kontroversi tersebut mengancam untuk mendorong konflik lebih jauh antara AS dan Cina. Geng mengatakan Cina telah memberikan bantuan konsuler kepada Meng sejak mengetahui penangkapannya.

Meng adalah salah satu wakil ketua di dewan perusahaan teknologi Cina dan merupakan putri pendiri perusahaan, Ren Zhengfei.

Penangkapannya dilaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran sanksi AS. Sidang pengadilan telah ditetapkan pada Jumat (7/12), menurut departemen peradilan Kanada.

Dalam sebuah pernyataan, departemen itu menegaskan bahwa Meng telah ditangkap dan menghadapi ekstradisi. "Karena ada larangan publikasi yang berlaku, kami tidak dapat memberikan detail lebih lanjut pada saat ini. Larangan itu permintaan Nyonya Meng," katanya.

Pasar saham berjangka AS dan saham Asia jatuh setelah penangkapan Meng. Berita itu muncul ketika Washington dan Beijing memulai negosiasi tiga bulan yang ditujukan untuk mengurangi perang perdagangan, menambah kekhawatiran investor global atas kenaikan suku bunga AS dan risiko lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi global.

"AS telah mengatakan kepada sekutunya untuk tidak menggunakan produk Huawei karena alasan keamanan dan kemungkinan akan terus menekan sekutu-sekutunya," kata Norihiro Fujito, kepala strategi investasi di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities di Tokyo.

"Jadi sementara ada momen singkat optimisme setelah pembicaraan akhir pekan AS-Cina, kenyataannya adalah, tidak akan semudah itu," katanya.

Otoritas AS telah menyelidiki Huawei setidaknya sejak 2016 karena diduga mengirim produk asal AS ke Iran dan negara-negara lain yang melanggar undang-undang ekspor dan sanksi AS, sumber mengatakan kepada Reuters pada bulan April.

Huawei, salah satu pembuat peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Meng telah ditahan sementara dan menghadapi "tuduhan yang tidak ditentukan" di distrik timur New York.

Perusahaan mengatakan telah memenuhi "semua hukum dan peraturan yang berlaku di mana ia beroperasi", termasuk undang-undang sanksi.

"Hanya ada sedikit informasi yang diberikan kepada Huawei tentang tuduhan spesifik. Huawei tidak menyadari kesalahan apa pun oleh Ms Meng," kata Guo Ping, CEO perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun Wechat, Kamis (6/12).

"Perusahaan percaya sistem hukum Kanada dan AS pada akhirnya akan mencapai kesimpulan yang adil," katanya.

Credit republika.co.id

Petinggi Huawei Ditangkap, Hubungan Dagang AS-Cina Tegang

Perang dagang AS dengan Cina

Foto: republika

Mereka dirancang untuk mengejar mata-mata ekonomi Cina.

CB, TORONTO -- Ketegangan hubungan Cina dan Amerika yang sempat mereda di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 kini kembali memburuk. Kondisi ini dipicu penangkapan CFO perusahaan teknologi Cina, Huawei, Sabrina Meng Wanzhou di Kanada, pada Sabtu (1/12). Meng diperkirakan akan diekstradiksi ke Amerika Serikat (AS) atas tuduhan melanggar sanksi AS terhadap Iran.

Penangkapan ini memicu kecaman dari para pejabat Cina dan media pemerintahan. Dilansir dari Business Insider, Kamis (6/12), hal ini juga meningkatkan kecemasan di kalangan investor dan analisis. Mereka khawatir, gencatan senjata antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping mungkin akan berakhir.

Kepala ekonom Deutsche Bank Cina, Zhiwei Zhang mengatakan, pihaknya percaya penangkapan tersebut adalah sinyal yang jelas bahwa perang perdagangan antar dua negara ini akan eskalasi ke tingkat baru. "Kami pikir, kemungkinan AS dan Cina mencapai kesepakatan perdagangan pada 1 Maret sudah turun dari 40 persen menjadi 30 persen," ujarnya.

Pasar saham di seluruh Asia dan Eropa mengalami penurunan setelah berita penangkapan Wanzhou menyebar di media massa. Pasar Amerika pun mengalami kondisi serupa.

Penangkapan Meng seakan membuktikan bahwa pertempuran pemerintah Trump tidak terbatas pada penetapan tarif impor. Departemen Kehamiman dan bagian lain dalam pemerintahan Trump telah melakukan sejumlah tindakan keras untuk mengatasi hal yang dianggap masalah sistemik terhadap praktik ekonomi Cina.

Salah satu tindakan yang diambil adalah dengan menangkap seorang warga negara Cina di AS dengan visa pelajar bernama Ji Chaoqun. Departemen Kehakiman menuduh ia bekerja untuk Kementerian Keamanan Negara Cina dalma upaya menghubungi para insinyur dan ilmuwan dengan latar belakang Cina di AS. Penangkapan ini dilakukan pada 25 September.

Selain itu, pada 10 Oktober, AS menangkap seorang karyawan senior di Kementerian Keamanan Negara Cina. Ia dipancing untuk ke Belgia sebelum ditangkap. Departemen Kehakiman menuduhnya mencuri rahasia perdagangan.

Pada 1 November, Departemen Kehakiman mengumumkan pembentukan satuan petugas yang disebut Inisiatif Cina. Mereka dirancang untuk mengejar mata-mata ekonomi Cina. Penangkapan Meng tercatat sebagai tindakan penangkapan paling keras dan tinggi.

Zhang mengatakan, kemungkinan kesepakatan AS dengan Cina untuk mengatasi masalah perang dagang semakin kecil pasca penangkapan Meng. Sebab, opini publik Cina akan menjadi lebih negtif sehubungan dengan perang dagang dan ini berdampak terhadap perusahan AS. "Pembicaraan perdagangan baru saja dilanjutkan pada pertemuan G20 lalu. Tapi, kini, prospeknya sudah suram," tuturnya.

Dilansir di Reuters, Juru bicara Departemen Kehakiman Kanada mengatakan, sidang pengadilan Meng telah ditetapkan pada Jumat (7/12). Meng sendiri merupakan salah satu wakil ketua di dewan perusahaan Huawei dan putri pendiri perusahaan, Ren Zhengfei. Huawei secara strategis sangat penting bagi ambisi Cina dalam teknologi dari jaringan 5G ke chip.

Selain Huawei, perusahaan telekomunikasi Cina lainnya, ZTE, juga dikenakan sanksi atas tuduhan penjualan peralatannya ke Iran dan Korea Utara. Atas hal ini, pemerintah AS atas perintah Trump melarang pengusahanya untuk menjual microchip dan komponen lain ke ZTE.

Dampaknya, ZTE hampir lumpuh. Sebagai bagian dari perjanjian baru untuk mencabut larangan tersebut, ZTE harus membayar sekitar 1,4 miliar dolar AS dalam bentuk penalti. Perusahaan ini juga harus mereformasi manajemennya dan pejabat yang ditunjuk AS.

Credit republika.co.id

Australia Dukung Keterlibatan AHA Center di Rakhine

DENPASAR - Australia mendukung keterlibatan AHA Center di negara bagian Rakhine. AHA Centre, organisasi antarpemerintah yang didirikan negara-negara ASEAN dan bergerak di bidang koordinasi manajemen bencana, rencananya akan dilibatkan dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State.Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-11 di Nusa Dua, Bali.Dikatakan oleh Payne, Australia memandang permasalahan yang ada di Rakhine adalah masalah yang nyata untuk wilayahnya dan sangat serius untuk ASEAN.

"Australia sangat mendukung keterlibatan AHA Center atas permasalahan terhadap jumlah pengungsi di Rakhine," ujarnya, Nusa Dua, Kamis (6/12/2018).

Pernyataan Payne ini diamini oleh Menlu Retno. "Kami sepakat untuk tetap berhubungan tentang bagaimana bersama-sama kami dapat mendukung AHA Center dan masa depan keterlibatan AHA Center di negara bagian rakhine," ujar Retno.Selain membahas keterlibatan AHA Center dalam krisis di Rakhine, Retno dan Payne juga membahas mengenai pengembangan konsep Indo Pasifik dan sentralitas ASEAN. Diakui Payne keamanan dan stabilitas kawasan Pasifik tidak datang dengan sendirinya.

"Butuh kerja keras untuk bersatu sebagai bangsa yang fokus pada keamanan dan stabilitas nilai-nilai dari banyak dekade sekarang," ucap Payne.

Credit sindonews.com

ABK Indonesia Disandera Abu Sayyaf Berhasil Kabur

Ilustrasi pasukan Filipina. (REUTERS/Romeo Ranoco)

Jakarta, CB -- Seorang anak buah kapal asal Indonesia, Usman Yunus (30) yang diculik kelompok Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia dikabarkan berhasil kabur. Sedangkan seorang rekannya, Samsul Saguni hingga saat ini masih ditawan kelompok bersenjata yang bersembunyi di Kepulauan Sulu, Filipina itu.

Seperti dilansir ABS-CBN, Kamis (6/12), Yunus kabarnya ditemukan oleh agen intelijen dari gugus tugas Komando Mindanao Barat Angkatan Bersenjata Filipina di Desa Bual, Kota Luuk, Kepulauan Sulu. Belum jelas bagaimana dia bisa kabur dari penyanderanya, tetapi kabarnya dia lari berjam-jam sebelum mencapai wilayah aman.

Menurut Juru Bicara Komando Mindanao Barat, Letnan Kolonel Gerry Besana, Yunus dan Saguni yang merupakan nelayan diculik saat kapal mereka dirompak oleh gerombolan Abu Sayyaf ketika melaut pada 11 September lalu. Dua rekan mereka lolos karena bersembunyi di kapal.

Besana menyatakan saat sejumlah agen intelijen tempur mereka melihat Yunus, dia langsung dibawa ke markas Satgas Terpadu Kepulauan Sulu. Setelah diperiksa kesehatannya, Yunus kemudian dibawa ke Kota Zamboanga.

Menurut Besana, mereka saat ini masih mencari keberadaan Saguni yang masih ditawan kelompok Abu Sayyaf.

Samsul Saguni dan Usman Yunus berasal dari Sulawesi Barat. Keduanya bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia, Dwi Jaya I, saat diculik.

Kelompok Abu Sayyaf sempat menuntut tebusan sebesar 1,3 juta dolar Singapura atau setara Rp14,3 miliar untuk Yunus dan Saguni.

Credit cnnindonesia.com

Warga Inggris Cerita Pengalaman di Penjara Uni Emirat Arab

Akademisi Inggris Matthew Hedges. REUTERS

CB, Jakarta - Matthew Hedges, seorang peneliti dari Universitas Durham, Inggris, mengaku mengalami penyiksaan secara mental, bahkan diminta untuk menjadi agen ganda melawan pemerintah Inggris.
Pengalaman itu diceritakannya setelah dia dibebaskan dari hukuman seumur hidup pada 21 November lalu karena mendapat pengampunan dari Uni Emirat Arab. Hedges ditahan di Bandara Dubai pada 5 Mei 2018 atas tuduhan telah melakukan mata-mata. Dia menghabiskan waktu sekitar 6 bulan dalam tahanan.

Dalam wawancara pertamanya setelah bebas dan tiba di Inggris, Hedges mengatakan telah mendapat siksaan secara psikologi. Dia juga menceritakan kedua mata kakinya diborgol setiap kali dia meninggalkan sel penjara untuk ke kamar mandi. Setiap kali hendak pindah ruangan, dia diborgol dan ditutup kedua matanya.

Ketika diinterograsi, petugas mamaksanya berdiri seharian dengan kaki diborgol. Hedges menyangkal tuduhan sebagai mata-mata pemerintah Inggris.
"Secara mental ini sangat melelahkan. Secara fisik, adrenalin mengambil alih semua ini. Ini sangat mempengaruhi apa yang Anda rasakan," kata Hedges, seperti dikutip dari asiaone.com, Kamis, 6 Desember 2018.

Matthew Hedges dan istrinya. Sumber: edition.cnn.com

Hedges mengaku mengalami depresi dan gelisah lewat pengobatan yang diberikan para petugas di penjara. Para interogator menaikkan tekanan psikologi hingga Hedges mengaku sebagai agen mata-mata Inggris, M16, karena tak punya pilihan lain.
Setelah bebas dari penjara, Hedges sekarang mencoba menenangkan diri sebelum memulai upaya untuk memulihkan nama baiknya. Kasus hukum yang telah dikenakan pada Hedges telah membatasinya bepergian.
Dia berkeras menjalankan penelitian di Uni Emirat Arab soal kebijakan keamanan setelah meletupnya revolusi Musim Semi Arab para 2011. Penelitian ini untuk kepentingan pendidikan S3 yang sedang dijalaninya di Universitas Durham, Inggris. Namun Uni Emirat Arab sangat yakin Hedges telah melakukan mata-mata dan dia telah diperlakukan secara adil selama dalam penahanan.

Credit tempo.co

Dituduh Cuci Otak Rohingya, Bangladesh Panggil Dubes Myanmar

Ilustrasi pengungsi etnis Rohingya. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Pemerintah Bangladesh keberatan dengan tuduhan Menteri Agama Myanmar, Thura Aung Ko yang menyebut mereka telah mencuci otak etnis Rohingya untuk menguasai negara itu ketika dipulangkan dari pengungsian. Mereka memanggil Duta Besar Myanmar untuk Bangladesh, U Lwin Oo pada Rabu (5/12) untuk meminta penjelasan.

"Kami memprotes keras pernyataan provokatif salah satu menteri mereka (Myanmar). Pernyataan itu juga menyinggung perasaan kaum Muslim," ucap pejabat senior Kementerian Luar Negeri Bangladesh kepada Reuters pada Kamis (6/12).

"Jika Anda (Myanmar) memberikan mereka (Rohingya) kewarganegaraan dan mengembalikan properti mereka, mereka akan kembali ke Myanmar. Alih-alih melakukan itu semua, kalian malah mengeluarkan pernyataan provokatif? Ini sangat disayangkan."

Pejabat itu menuturkan Lwin Oo mencoba meredakan komentar tersebut dengan mengatakan pernyataan Aung Ko murni pendapat pribadi.

"Tapi kita tetap meminta (Myanmar) menindak menteri tersebut," ucap pejabat Kemlu Bangladesh itu seperti dikutip Reuters.

Pada Selasa (4/12) lalu, Aung Ko menuding Bangladesh telah mencuci otak pengungsi Rohingya dengan tidak membiarkan mereka kembali ke Myanmar.

"Jika membiarkan mereka (Rohingya) pulang, maka populasi Bangladesh akan turun," ucap Aung Ko di Naypyidaw seperti dikutip The Channel NewsAsia.

"Lalu selain diberi makan, mereka (pengungsi Rohingya) di kamp-kamp pengungsian juga dicuci otaknya agar mau memprotes Myanmar. Mereka akan menggelar demo di Myanmar. Tujuan utama mereka adalah untuk menggelar protes di Myanmar."

Tak hanya itu, Aung Ko juga menuding para pengungsi Rohingya, yang mayoritas beragama Muslim, berupaya menanamkan praktik yang dinilai mengancam eksistensi mayoritas Buddha di Myanmar.

"Ketika warga Buddha mempraktikkan monogami dan hanya memiliki satu atau dua anak, sebuah 'agama ekstrem' malah menyerukan untuk memiliki tiga sampai empat istri dan memiliki 15-20 anak," kata Aung Ko dalam video yang dipublikasikan Radio Free Asia.

"Setelah tiga, empat, lima dekade, komunitas Buddha di negara ini tentunya akan menjadi minoritas."

Credit cnnindonesia.com

Mesir: Hubungan dengan Qatar Belum Memungkinkan

Qatar

Foto: AP

Qatar dinilai masih merongrong kerja sama dengan Arab.

CB, KAIRO -- Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shourky menilai belum ada hal yang memungkinkan untuk memulihkan hubungan negara-negara Teluk dengan Qatar. Sebab menurutnya Qatar belum mengubah kebijakan regional dan nasionalnya.
"Tidak ada perubahan dalam kebijakan nasionalnya (Qatar)," ujar Shourky, dikutip laman Asharq Al-Awsat pada Kamis (6/12).

Ia mengatakan, Qatar masih mengadopsi strategi permusuhan terhadap negara-negara Teluk. Perilaku regional Qatar terus merongrong kerja sama Arab. Hal itu memaksa Mesir dan negara Arab lainnya membentuk aliansi guna menghalangi kebijakan Doha.

Kendati demikian, ia menegaskan, Mesir dan negara Arab lainnya yang telah memutuskan hubungan dengan Qatar masih terbuka untuk berdialog. Hal itu dapat dilakukan bila Qatar dengan tulus mengubah kebijakannya, menghentikan intervensinya terhadap urusan internal negara-negara lain, dan memprokosikan negara-negara terkait di medianya.

Sejak Juni tahun lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan dengan Qatar. Keempat negara juga memberlakukan embargo melalui darat dan laut. Tindakan tersebut dilakukan karena Saudi dan koalisinya menuding Qatar memberi dukungan pada kelompok teroris di kawasan.

Keempat negara tadi kemudian mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan itu harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan, poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil diwujudkan.

Adapun tuntutan itu antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.

Credit republika.co.id

Sekjen PBB Kecam Terowongan Hizbullah di Perbatasan Israel

NEW YORK - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengecam penggalian terowongan oleh Hizbullah Lebanon di perbatasan Israel. Menurutnya, tindakan yang mengusik kedaulatan negara lain tidak bisa diterima.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mendesak Guterres untuk membasmi gerakan militan Hizbullah di Lebanon. Menurut Netanyahu terowongan lintas batas yang mengarah ke Israel adalah ancaman.

"Perdana Menteri Netanyahu memperbarui rincian Operation Northern Shield kepada Sekjen PBB Guterres dan mengatakan bahwa dia mengharapkan PBB untuk mengutuk keras pelanggaran kedaulatan Israel," bunyi pernyataan kantor Guterres yang disampaikan juru bicaranya, Stephane Dujarric.

"Perdana Menteri juga mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB bahwa komunitas internasional harus bergabung dalam tuntutan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hizbullah setelah peristiwa itu terjadi," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Sputnik, Kamis (6/12/2018).

Dalam pembicaraan telepon dengan Guterres, Netanyahu juga menyalahkan Iran karena dukungannya terhadap gerakan militan Hizbullah yang mengakibatkan pelanggaran Resolusi Keamanan PBB 1701.

"Dari sudut pandang Sekretaris Jenderal, pembangunan terowongan dari satu negara ke negara lain untuk tujuan militer sepenuhnya tidak dapat diterima," imbuh Dujarric.

Dujarric mencatat bahwa Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL) akan mengirim tim teknis ke perbatasan Libanon-Israel pada hari Kamis (6/12/2018) untuk menyelidiki tuduhan tersebut.

UNIFIL, lanjut Dujarric, telah menyerukan akses penuh ke semua lokasi di seluruh Garis Biru, atau perbatasan Israel-Libanon yang dibatasi PBB.

Pada hari Selasa, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengumumkan peluncuran operasi militer terbuka yang dijuluki Operation Northern Shield atau Operasi Perisai Utara untuk menemukan dan menghancurkan terowongan lintas-perbatasan.

Pemerintah Israel mengatakan gerakan Hizbullah Lebanon menggali terowongan itu untuk mengangkut militan ke Israel untuk persiapan konflik di masa depan.

Sementara itu, pejabat Lebanon membantah tuduhan Israel. Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri mengatakan Israel tidak memberikan bukti atas klaimnya. Dia anggap tuduhan Tel Aviv palsu.

Militer Libanon juga mengeluarkan pernyataan yang menyebut tuduhan Israel "hanya dugaan".

Israel secara konsisten memandang kehadiran Hizbullah di Lebanon dan Suriah sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya, terlebih ketika gerakan itu didukung oleh Iran, yang merupakan rival Israel di kawasan Timur Tengah.

Pasukan Interim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) pemantau Garis Biru, yang dibentuk oleh PBB setelah penarikan Israel dari Lebanon selatan pada tahun 2000, mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah meningkatkan patroli keamanan di perbatasan Lebanon-Israel. Tujuannya, untuk menghindari eskalasi di tengah operasi anti-terowongan dari militer Israel.

Credit sindonews.com

Formasi 'Manusia Hilang' 21 Jet AS untuk Hormati George H.W. Bush

A+ A-

WASHINGTON - Sebanyak 21 pesawat jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) akan melakukan flyover dalam formasi "manusia hilang", Kamis (6/12/2018). Aksi puluhan pesawat tempur itu khusus untuk menghormati mantan Presiden George H.W. Bush yang meninggal pekan lalu.

Flyover jet-jet tempur itu akan berlangsung di Bush Presidential Library di College Station, Texas, tempat mendiang mantan presiden akan dimakamkan dalam upacara pribadi.

Juru bicara Angkatan Laut Atlantik, David Hecht, mengonfirmasi rencana manuver puluhan pesawat tempur itu kepada ABC News.

Formasi "manusia hilang" adalah penghormatan udara yang dilakukan untuk pemakaman dan acara peringatan. Ke-21 jet tempur yang akan melakukan formasi itu adalah F-18 Hornet dan Super Hornet.

Bush baru berusia 18 tahun saat bergabung dengan Angkatan Laut AS atau beberapa bulan setelah serangan terhadap Pearl Harbor. Dia tercatat sebagai salah satu penerbang angkatan laut termuda.

Pesawatnya ditembak jatuh pada tahun 1944 selama operasi untuk menyerang instalasi Jepang di Pasifik. Namun, dia menyelesaikan 58 misi tempur selama karier militernya dan menerima Distinguished Flying Cross, di antara medali-medali lainnya.

"Dipilih untuk berpartisipasi dalam peringatan ini adalah salah satu penghargaan tertinggi yang dapat diterima oleh Naval Aviator," kata Laksamana Muda Roy Kelley, komandan Angkatan Laut Atlantik, dalam sebuah pernyataan.

"Selain menjadi presiden kita, (Bush) juga salah satu saudara kita, misi penerbangan tempur dari kapal induk selama Perang Dunia II. Pelayanannya kepada Angkatan Laut dan bangsa kami layak mendapat penghargaan sebesar ini," ujarnya.

Flyover 21 jet tempur Amerika ini akan dipimpin oleh Kapten Angkatan Laut Kevin McLaughlin, komodor dari Strike Fighter Wing Atlantic.

Credit sindonews.com

Kamis, 06 Desember 2018

Mahathir: Malaysia Tidak Sentuh Perbatasan, Apa Kata Singapura?

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mendorong Malaysia agar menjadi masyarakat tanpa uang tunai. Gagasan ini bagian dari upaya untuk membuat tindak kejahatan korupsi semakin sulit. Sumber: Razak Ghazali/malaymail.com

CB, Jakarta - Singapura mengatakan peluasan pelabuhan Johor Bahru Malaysia adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan Singapura dan hukum internasional, setelah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim Malaysia belum menyentuh perbatasan Singapura.
"Kita bisa mengukur untuk melihat apakah itu benar atau tidak tetapi kami belum menyentuh perbatasan mereka," kata Mahathir di sela-sela acara di Selangor, dilaporkan dari Channel News Asia, 6 Desember 2018.
"Kami masih berada di perairan kami sendiri."

Peta Pelabuhan Johor Bahru Malaysia.[Google Maps]
Kementerian Transportasi Singapura mengatakan Singapura menegaskan kembali bahwa perairan teritorial Singapura membentang ke barat batas pelabuhan saat ini di sekitar Tuas.

"Dengan demikian, perluasan pelabuhan Johor Bahru yang direncanakan melanggar batas wilayah perairan Singapura di wilayah tersebut dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Singapura dan hukum internasional," kata Kementerian Transportasi Singapura.

Kota Johor Bahru, Malaysia. Soyacincau
Pengumuman mengenai batas pelabuhan itu dilakukan pemerintah Malaysia lewat Malaysia Federal Government Gazette pada 25 Oktober 2018, yang dipublikasikan oleh kantor Jaksa Agung.
Singapura telah mengajukan protes terhadap pemerintah Malaysia atas tindakannya memperpanjang batas pelabuhan Johor Bahru dengan cara merambah ke perairan teritorial Singapura dari Tuas.
Kementerian juga mengatakan bahwa kapal-kapal Malaysia telah berulang kali menyusup ke perairan teritorial Singapura dari Tuas selama dua minggu terakhir.
Singapura telah meminta Malaysia menahan diri mengambil tindakan sepihak lebih lanjut, memperingatkan bahwa tindakannya adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan Singapura dan hukum internasional.

Pelabuhan Johor Malaysia.[www.johorport.com.my]
Singapura siap bekerja sama dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah-masalah ini secara damai, sesuai dengan hukum internasional, kata kementerian transportasi.
Sebelumnya pada hari Rabu, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengatakan klaim Singapura itu tidak akurat.

"Batas pelabuhan yang diubah untuk Pelabuhan Johor Bahru tidak akan merambah ke bagian manapun di Singapura," kata Loke. "Malaysia selalu memiliki dan terus memiliki kedaulatan atas perairan di dalam batas pelabuhan untuk Pelabuhan Johor Bahru."
Menteri Transportasi Malaysia itu mengingatkan bahkan ketika pekerjaan reklamasi dilakukan oleh Singapura, perbatasan laut teritorial Singapura tetap tidak berubah sesuai dengan hukum internasional.

Credit tempo.co

Militer Rusia Pamerkan Senjata Laser Canggih, seperti Apa?

Sistem Laser Peresvet, Rusia. Daily Mail

CB, Moskow – Militer Rusia memamerkan sebuah senjata laser berenergi besar, yang diklaim bisa menjatuhkan target dalam hitungan detik. Senjata era laser bernama Peresvet ini mengambil nama seorang biarawan pejuang Rusia dari abad 16.

Militer mengklaim senjata ini telah ditempatkan untuk operasional di berbagai lokasi. “Rekaman video yang menarik menunjukkan sistem senjata itu diunggah di akun jejaring sosial kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu,” begitu dilansir media Daily Mail, Rabu, 5 Desember 2018.
Rekaman itu menunjukkan senjata berukuran tambun ini sedang dikeluarkan dari sebuah hangar dan diaktifkan menggunakan remote control oleh seorang tentara.

Hingga kini, pemerintah Rusia belum mengungkapkan kemampuan detil dari senjata laser kuat ini. Namun, senjata serupa yang juga telah dikembangkan di negara lain digunakan untuk menjatuhkan pesawat terbang, dan rudal dengan merusak sistem elektroniknya dari jarak berkilo meter.
Deputi Menteri Pertahanan Rusia, Yuri Borisov, mengatakan bahwa senjata canggih ini bisa menjatuhkan target dalam hitungan detik.
“Kita dapat bicara banyak mengenai senjata laser dan film dibuat mengenai senjata laser ini sejak lama dan buku fantastis juga telah ditulis mengenai ini dan setiap orang mengetahui soal ini,” kata Borisov seperti dilansir Daily Mail dengan mengutip dari media Rusia, Krasnaya Zvezda, pada Senin, 3 Desember 2018.

“Tapi faktanya, sistem senjata ini telah mulai digunakan secara operasional pada hari-hari ini dan menjadi kenyataan,” kata dia.
Menurut Borisov, sistem laser canggih ini telah digunakan sejak tahun lalu untuk mengalahkan musuh potensial dan mengincar fasilitas yang menjadi target.

Ilustrasi senjata laser luar angkasa. Youtube.com

Menurut Daily Mail, program senjata Peresvet ini dikerjakan dengan kerahasiaan. Presiden Vladimir Putin juga telah membicarakan sistem senjata laser ini pada awal tahun namun tetap merahasiakan kemampuannya.

“Kemajuan signifikan berhasil diraih oleh program senjata laser Rusia. Dan ada alasan untuk meyakini kita berada satu langkah di depan rival dalam bidang ini,” kata Putin pada pidato kenegaraan pada 1 Maret 2018.
“Saya tidak ingin membuka lebih banyak detil. Saat ini belum waktunya. Tapi para ahli bakal mengerti bahwa senjata seperti ini membuat kemampuan Rusia untuk mempertahankan dirinya menjadi berlipat ganda,” kata Putin saat itu.
Menurut media Krasnaya Zvezda, sistem laser ini telah digunakan sejak 2017. “Sistem laser Peresvet, yang berdasarkan prinsip ilmu fisika, mulai digunakan untuk pertempuran lewat pengetesan oleh militer Rusia.
Militer Rusia mulai menerima kiriman senjata laser ini pada 2017 sebagai bagian dari program pengadaan senjata negara,” begitu dilansir media Krasnaya seperti dilansir Daily Mail. “Unit militer mulai berlatih menggunakan senjata canggih ini. Mereka mempelajari cara penggunaan dan penerapannya di lapangan.”

Credit tempo.co

Kapal Perang AS Sempat 'Tantang' Rusia di Laut Jepang

WASHINGTON - Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS McCampbell, sedang dalam perjalanan menuju lepas pantai Rusia di Laut Hitam. Sehari sebelumnya, kapal itu memasuki Laut Jepang untuk menantang klaim maritim Rusia di wilayah tersebut.

Manuver USS McCampbell di Laut Jepang itu disampaikan juru bicara Angkatan Laut AS Rachel McMarr dalam sebuah pernyataan.

"McCampbell berlayar di sekitar Peter the Great Bay untuk menantang klaim maritim Rusia yang berlebihan dan menjunjung tinggi hak, kebebasan dan penggunaan sah laut yang dinikmati oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain," kata McMarr, yang dikutip CNN, Kamis (6/12/2018).

Namun, McMarr mengklaim bahwa langkah militer AS tersebut tidak melawan Rusia atau negara lain, dan tidak terkait dengan insiden baru-baru ini di Selat Kerch ketika Rusia menahan tiga kapal angkatan laut Ukraina.

Peter the Great Bay adalah bagian terbesar dari Laut Jepang dan juga merupakan rumah Armada Pasifik Rusia.

"Amerika Serikat akan terbang, berlayar dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkannya untuk melakukannya. Itu benar di Laut Jepang seperti di tempat lain di seluruh dunia," kata McMarr.

Menurut Angkatan Laut AS, Amerika Serikat tidak mengakui klaim Rusia di perairan di bagian Laut Jepang tersebut dan menganggap wilayah tersebut sebagai wilayah internasional karena letaknya lebih dari 12 mil dari garis pantai Rusia.

Sebelumnya, Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Ukraina dalam insiden angkatan laut di Selat Kerch yang terjadi akhir bulan lalu.

Pada 25 November, tiga kapal Angkatan Laut Ukraina; Berdyansk, Nikopol, dan Yany Kapu, ditembaki dan ditangkap pasukan Moskow atas tuduhan melanggar perbatasan perairan Rusia di pantai Crimea. Para tentara yang menjadi awak ketiga kapal itu juga ditangkap.

Pihak berwenang Rusia mengklaim para awak ketiga kapal gagal menanggapi perintah pasukan Moskow untuk menghentikan kapal, sehingga tindakan keras diambil. Namun, pemerintah Kiev membantah kapal-kapal militer mereka melanggar wilayah Rusia.

Credit sindonews.com

AS Keluar dari Perjanjian Nuklir, Putin Ancam Buat Rudal Terlarang

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan, Rusia akan mengembangkan rudal baru yang dilarang oleh pakta senjata nuklir jika Amerika Serikat (AS) menarik diri dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dan membangun senjatanya sendiri.

Pernyataan Putin ini seiring ultimatum yang ditetapkan oleh AS untuk menyatakan kemampuan rudalnya dalam 60 hari.

Menurut Presiden Rusia itu AS sengaja melontarkan tuduhan Moskow telah melanggar perjanjian yang di teken pada 1987 silam agar bisa keluar dari perjanjian tersebut.

"Orang Barat menyalahkan Rusia sebagai sasaran yang mudah dan akrab. Ini tidak benar, kami menentang penghancuran perjanjian. Tapi jika itu terjadi, kami akan bereaksi sesuai," ujarnya seperti dikutip dari Euronews, Kamis (6/12/2018).

Perjanjian INF ditandatangani oleh mantan Presiden AS Ronald Reagan dan rekannya dari Uni Soviet, Mikhail Gorbachev pada 1987. Perjanjian ini mengakhiri kebuntuan Perang Dingin dengan melarang rudal nuklir dan non-nuklir dengan jangkauan antara 500-5.500 kilometer.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tidak berbicara tentang rencana nuklir AS, tetapi mengatakan: "Tidak ada alasan Amerika Serikat harus terus menyerahkan keuntungan militer krusial ini kepada kekuatan revisionis seperti China."

Pemerintahan Trump sebelumnya mengatakan perjanjian itu menempatkan AS pada posisi yang kurang menguntungkan dengan negara-negara seperti China, yang dibebaskan dari perjanjian itu.

NATO juga menuduh Rusia melanggar perjanjian itu. "Aliansi telah menyimpulkan bahwa Rusia telah mengembangkan dan menerjunkan sistem rudal, 9M729, yang melanggar Perjanjian INF dan menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan Euro-Atlantik," kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.

Rusia sendiri bersikukuh membantah telah melanggar perjanjian itu.

Credit sindonews.com

Cina Tolak Dilibatkan dalam Perjanjian Rudal INF, Kenapa?

PLA Daily menulis bahwa brigade rudal DF-26 dirancang untuk menjalankan dua misi. Misi pertama adalah melakukan serangan balik nuklir yang cepat, misi kedua adalah melakukan serangan presisi jarak menengah terhadap target-target penting musuh di darat dan kapal berukuran sedang dan besar di laut. Andy Wong/REUTERS

CB, Jakarta - Cina menolak dilibatkan dalam perjanjian pelarangan senjata nuklir dan rudal jelajah (INF).
Cina beralasan perjanjian tersebut adalah perjanjian bilateral dan disepakati oleh dua pihak, yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat, ungkap Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang, dilaporkan dari Sputniknews, 6 Desember 2018.

Cina adalah salah satu alasan AS mau keluar dari INF. Pada Oktober, Donald Trump menyarankan Cina harus dilibatkan dalam perjanjian INF. Sementara Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, mengatakan bukan hanya Cina yang dilibatkan, negara-negara NATO juga harus terlibat terutama Prancis dan Inggris.

Trump berniat mengundurkan diri dari perjanjian dengan alasan Rusia telah melanggar kesepakatan INF. Moskow menyangkal pelanggaran dan mempertanyakan kepatuhan AS terhadap isi perjanjian.

Presiden Ronald Reagan (kanan) dan Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev saat menandatangani Perjanjian INF di East Room, Gedung Putih pada 8 Desember 1987. [Ronald Reagan Presidential Library via thebulletin.org]
Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan pada 1987, semua rudal balistik yang berjarak tempuh 540 hingga 5.471 kilometer harus dihancurkan.
Masa berlaku perjanjian tidak terbatas, namun salah satu pihak bisa keluar dari perjanjian jika salah satu pihak melanggar pokok perjanjian.

Amerika Serikat menuduh Rusia telah melanggar perjanjian dengan mengembangkan rudal balistik jenis baru. AS mengultimatum Rusia agar kembali mematuhi peranjian atau AS akan keluar dari kesepakatan INF.
Sebagai tanggapan ultimatum AS, Vladimir Putin mengklaim tudingan AS hanyalah dalih Washington untuk keluar dari kesepakatan.

Sejumlah media internasional, seperti newsweek, sputnik dan PLA Daily, menulis bahwa militer Cina resmi menugaskan brigade rudal balistik jarak menengah Dong Feng 26 atau DF-26. Rudal ini dijuluki Guam Killer, karena mampu menjangkau pulau kecil Guam, merupakan pangkalan militer terpenting Amerika Serikat di Samudra Pasifik. weibo.com
Sementara Cina tidak pernah ikut dalam traktat INF yang melarang produksi rudal konvensional atau nuklir dengan jarak tempuh 500 hingga 5.500 kilometer. Ini membuat Cina membangun gudang senjata secaral massal, seperti dilaporkan dari National Interest.

Cina telah membuat rudal jelajah salah satunya DF-21, rudal jelajah anti-kapal dengan jarak 1.500 kilometer dan merupakan kategori kelas rudal yang dilarang dalam perjanjian INF.

Credit tempo.co

Peraih Nobel: Israel terus serbu wilayah Palestina

Seorang polisi Israel berargumen dengan seorang perempuan Palestina diluar Kota Tua Yerusalem di Gerbang Damaskus, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ammar Awad)

Stockholm, Swedia (CB) - Israel terus menyerbu wilayah Palestina, dalam pelanggaran terhadap hukum internasional, kata peraih bersama Hadiah Nobel Kimia 2018 pada Rabu (5/12).

George P. Smith, pensiunan profesor ilmu biologi di University of Missouri-Columbia di AS, berada di Stockholm, Swedia, untuk menghadiri Upacara Penyerahan Hadiah Nobel. Ia diundang untuk berbicara dalam satu konferensi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Palestina, yang didirikan oleh satu kelompok sivitas akademika di Swedia yang telah mendedikasikan diri mereka pada masalah Palestina.

"Rakyat Palestina dan Israel mesti memiliki hak yang sama dan sama-sama hidup di wilayah tersebut dalam bentuk dua negara," kata Smith, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Meskipun menyatakan bahwa Israel, dengan tindakannya mengabaikan semua peraturan, tidak mengizinkannya, Smith mengatakan rakyat Palestina harus pulang ke wilayah yang diduduki dan semua hak mereka harus dipulihkan.

Ia juga menegaskan kegiatan Israel di Jalur Gaza tak bisa diterima.

"Israel bukan hanya menekan rakyat Palestina. Juga ada tekanan atas rakyat Yahudi yang terganggu oleh kebijakan keliru Israel," katanya. Ia menambahkan bahwa Israel harus menghentikan semua tindakan itu.

Paraih Nobel Bidang Kimia 2018 dibagi. Satu bagian diberikan kepada Frances H. Arnold --anggota National Academy of Sciences, National Academy of Engineering dan National Academy of Medicine-- untuk bidang evolusi enzim, sementara separuh lagi diberikan secara bersama kepada Smith dan Gregory P. Winter, karena karya mereka dalam penyelidikan fag peptida dan anti-bodi.

Sebelumnya beberapa surat kabar Israel menyiarkan editorial yang menyampaikan kekecewaan mereka dengan pemberian Hadiah Nobel Bidang Kimia kepada pegiat anti-Israel dan pro-Palestina.

Credit antaranews.com

Menlu Palestina kecam ICC karena menunda pemeriksaan atas Israel

Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Malki (tengah) meninggalkan Pengadilan Tindak Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda, Selasa (5/8). Setelah bertemu dengan jaksa penuntut di Pengadilan Tindak Pidana Internasional Al-Malki mengatakan adanya "bukti yang jelas" bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza. (ANTARA FOTO/REUTERS/Toussaint )

Den Haag, Belanda, (CB) - Menteri luar negeri Palestina pada Rabu (5/12) mengecam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena kelambanannya dalam menyelidiki Israel sehubungan dugaan kemungkinan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina.

Ketika berbicara dalam pembukaan Sidang Ke-17 Konferensi Pihak Negara di ICC di Den Haag, Belanda, Riyadh Al-Maliki menyatakan ICC telah melakukan penyelidikan awal mengenai kemungkinan kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki. Tapi ia mengatakan berlanjutnya penundaan penyelidikan akan membahayakan kredibilitas lembaga dunia itu.

"Berapa banyak rumah orang Palestina akan dihancurkan, keluarga diusir, orang Palestina disiksa dan anak-anak dibunuh oleh kekuatan pendudukan Israel sebelum ICC melakukan penyelidikan terhadap mereka?" demikian Al-Maliki mempertanyakan.

Ia menarik perhatian mengenai kegagalan ICC untuk menghukum pejabat senior Israel kendati empat tahun berlalu sejak penyelidikan awalnya, demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

"Orang Palestina yang menjadi korban telah menunggu cukup lama untuk memperoleh keadilan," kata Al-Maliki.

"Setiap penundaan penyelidikan adalah penundaan untuk membawa keadilan dan memberi kekebalan kepada penguasa pendudukan dan waktu lebih banyak untuk melakukan kejahatan hariannya," kata Al-Maliki kepada Jaksa Penuntut Umum ICC Fatou Bensouda.

Pada Desember 2014, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menandatangani Konvensi Roma dan lampiran yang berkaitan dengan ICC --yang menerima baik permintaan Palestina untuk menjadi anggota mahkamah internasional tersebut pada April 2015.

Selama sembilan bulan belakangan ini, rakyat Palestina di Jalur Gaza telah melancarkan demonstrasi rutin di sepanjang zona penyangga Jalur Gaza-Israel guna menuntut hak mereka untuk pulang ke rumah mereka di Palestina, yang bersejarah, tempat leluhur mereka diusir pada 1948.

Mereka juga menuntut diakhirinya 12 tahun blokade Israel atas Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi daerah kantung itu dan melucuti banyak komoditas dasar dua juta warganya.

Sejak protes dimulai pada 30 Maret, lebih dari 210 orang Palestina telah gugur dan ribuan lagi cedera oleh tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang wilayah mereka di zona penyangga tersebut.

Credit antaranews.com

Militer Israel Luncurkan Kamera Pengintai ke arah Lebanon

Tentara Israel di dekat perbatasan Israel-Lebanon.

Foto: AP/Ariel Schalit

Pasukan Israel menerbangkan balon di atas desa Meiss Ej Jabal.

CB--Militer Israel dilaporkan telah meluncurkan sebuah balon udara dengan kamera pengintai dari salah satu posisi militernya di sebuah desa di provinsi selatan, Lebanon Nabatieh baru-baru ini. Operasi Israel itu untuk memblokir yang mereka klaim sebagai terowongan Gerakan perlawanan Hizbullah untuk pendudukan wilayah.

Kantor Berita Nasional (NNA) resmi Lebanon melaporkan pada Rabu (5/12), seperti dilansir PressTV, bahwa pasukan Israel menerbangkan balon di atas desa Meiss Ej Jabal di distrik Marjeyoun di provinsi itu.

Laporan itu menambahkan bahwa pasukan Israel juga memasang kamera pengintai di pinggiran desa Kafar Kila dekat dinding pemisah antara Libanon dan daerah pendudukan. Sumber-sumber lokal, juga mengatakan bahwa kamera diarahkan ke wilayah Lebanon.

Sementara itu, Ketua Parlemen Libanon Nabih Berri mengatakan rezim Israel telah gagal memberikan bukti bahwa terowongan yang diduga digali dari Lebanon ke wilayah pendudukan dilakukan oleh kelompok Hizbullah.

"Orang-orang Israel tidak memberikan informasi apa pun" pada pertemuan dengan tentara Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL," ujar Berri.

Berri mengungkap Lebanon juga telah meminta koordinat geografis dari Israel, tetapi tidak diberikan pihak Israel satu pun.

"Ini (tuduhan Israel) tidak didasarkan pada fakta nyata sama sekali," anggota parlemen Libaanon Ali Bazzi.

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Lebanon akan mengajukan keluhan kepada PBB tentang pelanggaran Israel yang dilakukan berulang.Perkembangan itu terjadi hanya sehari setelah militer Israel mengumumkan operasi terhadap yang disebut Israel sebagai terowongan infiltrasi Hizbullah.

Pada Rabu (5/12) Rusia meminta Israel untuk menegakkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 setelah kegiatan militer baru-baru ini di dekat perbatasan dengan Libanon.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan Moskow berharap tidak ada tindakan yang akan bertentangan dengan resolusi, yang mengakhiri agresi Israel 2006 terhadap Libanon.

"KIta menyerukan rezim Israel untuk menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon," ujar Maria.

Credit republika.co.id

Soal Terowongan Hizbullah, Lebanon Sebut Israel Tak Punya Bukti

BEIRUT - Ketua Parlemen Lebanon mengatakan Israel tidak menunjukkan bukti untuk membenarkan tudingannya bahwa jaringan terowongan telah dibangun oleh Hizbullah di perbatasan kedua negara selama pertemuan tripartit dengan pasukan perdamaian PBB.

Nabih Berri mengatakan Israel tidak menawarkan koordinat atau informasi tentang terowongan selama pertemuan mingguan reguler, menurut Kantor Berita Nasional Lebanon.

Militer Israel menolak berkomentar tentang rincian apa yang dibagikan pada pertemuan tersebut.

Menurut IDF, terowongan itu berasal dari desa Lebanon, Kafr Kila, dekat perbatasan Israel, dan panjangnya sekitar 200 meter. Terowongan itu digali sekitar 25 meter di bawah tanah dan kira-kira mempunyai tinggi dua meter dengan lebar dua meter, yang dengan mudah akan membuatnya cukup besar untuk infanteri bersenjata berat melewatinya.

Pertemuan tripartit itu diadakan di perbatasan Rosh Hanikra di dekat kota Lebanon Naqoura di mana UNIFIL memiliki kantor pusatnya. UNIFIL mengadakan pembicaraan tatap muka secara teratur antara pejabat militer Israel dan Lebanon.

Berri sebelumnya mempertanyakan keaslian klaim IDF tentang serangan terowongan yang mengarah ke wilayah Israel.

"Kisah Israel tentang keberadaan terowongan di Kafr Kila dipertanyakan," kata Berri menurut laporan dari surat kabar harian al-Joumhouria Lebanon.

"Libanon meminta diberikan koordinat yang menentukan lokasi terowongan ini dan validitas klaim Israel tentang keberadaannya," imbuhnya seperti dikutip dari Times of Israel, Kamis (6/12/2018).

“Bagaimanapun, jika Israel ingin menggali di wilayah yang didudukinya, Israel dapat melakukan apa yang diinginkan dan menggali sebanyak yang diinginkan. Jika ingin memperluas dengan menggali ke wilayah Lebanon, itu adalah masalah lain,” cetusnya.

Sementara itu misi pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, mengatakan akan mengirim tim ke Israel untuk "memastikan fakta," sehari setelah Israel melancarkan operasi terbuka untuk menemukan dan menghancurkan apa yang dikatakannya terowongan lintas-perbatasan. Terowongan itu direncanakan digunakan oleh Hizbullah untuk menyerang negara Zionis tersebut dan mungkin meluncurkan perang skala penuh.

Tim penjaga perdamaian menyerukan akses penuh ke semua lokasi di sepanjang perbatasan.

Sedangkan Duta besar AS untuk Libanon Elizabeth Holzhall Richard menelepon Berri untuk berbicara tentang situasi perbatasan tetapi mempertahankan sikap resmi Washington dalam mendukung operasi Israel

Hizbullah sendiri tetap bungkam tentang terowongan itu.

IDF mengatakan terowongan yang ditemukan Selasa, yang diperpanjang sekitar 40 meter ke Israel, adalah pertama dari banyak terowongan serangan yang digali oleh Hizbullah di perbatasan yang ditemukan sebagai bagian dari operasi yang baru diluncurkan, yang dikenal sebagai Northern Shield.

Credit sindonews.com

Sekolah Dasar Palestina Dibuldoser Pasukan Israel

Buldoser Israel menggilas rumah warga Palestina yang dibangun lagi di atas lahan bekas perumahan yang dihancurkan.

Foto: AP PHOTO

Sekolah Dasar di selatan Hebron itu seharusnya dibuka dalam dua hari ke depan.

CB, HEBRON, REPUBLIKA.CO.ID-- Pasukan Israel menghancurkan satu sekolah dasar Palestina yang berada di Simia, sebelah selatan Kota Hebron, Tepi Barat, pada Rabu (5/12). Koordinator humas untuk wilayah selatan Hebron, Mohammad al-Masalma mengungkap buldoser menghancurkan sekolah al-Tahadi 13 tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Palestina.

Pasukan Israel, seperti dilansir WAFA, Rabu (512), menyatakan wilayah tersebut sebagai daerah militer tertutup. Tentara Israel juga dilaporkan membongkar dinding beberapa ruang kelas dan menyita generator listrik dan tangki air, disamping peralatan lain.

Al-Masalma mencatat, sekolah yang dihancurkan tentara Israel itu terdiri dari tujuh ruang kelas yang digunakan secara bergantian dan menampung sekitar 50 siswa. Sekolah itu dibangun oleh Kementerian Pendidikan Palestina dengan biaya 40 ribu euro dan seharusnya dibuka dalam dua hari ke depan.

Kementerian Pendidikan telah memulai pembangunan ruang kelas bergerak, yang disebut Sekolah al-Tahadi, untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak di komunitas rentan di Tepi Barat Area C.

Area C, yang menyumbang 60 persen dari Tepi Barat, bersama dengan Yerusalem Timur telah menjadi tempat pembangunan pemukiman melanggar hukum internasional. Sementara dinding apartheid Israel telah membuat masyarakat Palestina lebih terfragmentasi dan gerakan Palestina dibatasi.

Credit republika.co.id

Israel Desak Pertemuan DK PBB Soal Terowongan Hizbullah

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengaku akan mendesak diadakanya pertemuan darurat di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengutuk tindakan Hizbullah membangun terowongan untuk menyerang Israel.

"Saya menginstruksikan delegasi Israel di PBB untuk meminta pertemuan darurat di DK untuk mengutuk Hizbullah dan tindakannya," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (5/12).

Neyanyahu lalu mengatakan, dia telah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo tentang isu penerapan sanksi baru terhadap Hizbullah.

Dia menyatakan akan mengadakan pembicaraan tentang Hizbullah dengan para pemimpin dunia lainnya dan juga dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam beberapa hari ke depan.

Pemimpin Israel itu kemudian mengulangi tuduhan bahwa Iran menggunakan Hizbullah sebagai proksi dan memperingatkan akan membuat Teheran bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Hizbullah.

"Kami akan terus melakukan semua yang kami bisa untuk melindungi diri dari upaya Iran untuk menggunakan Lebanon, Suriah dan Jalur Gaza sebagai basis operasi untuk meluncurkan serangan terhadap Israel," tukasnya.

Sebelumnya, Militer Tel Aviv meluncurkan operasi untuk menghancurkan terowongan lintas batas yang diklaim digunakan Hizbullah untuk menyerbu wilayah Israel. Aksi militer bernama Operation Northern Shield (Operasi Perisai Utara) diluncurkan mulai kemarin.

"Kami baru saja meluncurkan Operasi Perisai Utara untuk mengekspos dan menetralkan terowongan serangan lintas perbatasan yang digali oleh Hizbullah dari Lebanon ke Israel. (Ancaman terhadap) Keselamatan warga sipil Israel merupakan pelanggaran berat," kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam pengumuman di Twitter, kemarin.

Credit sindonews.com

Hamas Terima Usulan Mesir Soal Rekonsiliasi dengan Fatah

Hamas-Fatah

Tawaran Mesir dinilai memasukkan semua tuntutan dari faksi nasional.

CB, GAZA CITY -- Hamas menerima tawaran yang diajukan Mesir untuk menuju rekonsiliasi dengan Fatah. Rekonsiliasi penting untuk persatuan pemerintahan Palestina.
"Mesir telah menyampaikan usulan yang jelas untuk mengakhiri perselisihan dan mengatur kembali penataan Palestina," ujar seorang anggota biro politik Hamas, Khalil al-Hayya, pada sebuah acara yang diadakan di Gaza.

Seperti dilansir Anadolu, Ràbu (5/12), Hayya mengatakan tawaran Mesir itu memasukkan semua tuntutan dari faksi nasional. "Dan kami telah menerimanya meskipun kami keberatan," katanya.

Anggota Hamas meminta kelompok Fatah untuk menerima tawaran Mesir agar menuju rekonsiliasi dan persatuan Palestina. Ini diperlukan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Palestina di masa akan datang.

Dia juga menggarisbawahi perlunya mencapai kemitraan nyata untuk membangun kembali lembaga-lembaga nasional Palestina, seperti payung Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Bulan lalu, delegasi Hamas dan Fatah mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Mesir di Kairo untuk mengakhiri perselisihan.

Pembicaraan ini adalah satu dari sekian banyak putaran pembicaraan antara Hamas dan Fatah sejak dimulainya pembagian Palestina pada 2007. Tetapi pembicaraan itu belum membuahkan hasil.

Dalam perkembangan terpisah, sebuah delegasi parlemen dari kelompok Hamas mengunjungi Lebanon pada Rabu (5/12), sebagai bagian dari tur luar negeri.
"Kunjungan itu bertujuan untuk memobilisasi kekuatan bangsa dan dunia untuk melanjutkan dukungan mereka terhadap rakyat Palestina dalam menghadapi pendudukan Israel yang didukung oleh pemerintah AS," kata pernyataan itu.

Menurut pernyataan itu, delegasi Hamas akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Lebanon dan blok-blok parlemen serta mengunjungi kamp-kamp pengungsi Palestina di negara itu.

Credit republika.co.id

Rusia-Ukraina Memanas, AS Kirim Kapal Perang ke Laut Hitam

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengirim sebuah kapal perang tipe perusak ke lepas pantai Rusia, Laut Hitam. Langkah Washington ini terjadi di saat ketegangan antara Rusia dan Ukraina sedang memanas.

Kapal USS McCampbell (DDG-85) sedang menuju ke perairan di dekat Armada Pasifik Vladiostok. Ini merupakan misi pertama kapal tersebut sejak Perang Dingin berakhir.

Kapal-kapal AS lainnya juga direncanakan segera menyusul ke Laut Hitam.

"USS MCCampbell (DDG-85) menuju ke sekitar Peter the Great Bay untuk menantang klaim maritim berlebihan Rusia dan menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan sah dari laut yang dinikmati oleh AS dan yang lainnya," kata juru bicara Armada Pasifik AS Letnan Rachel McMarr, dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNN, Kamis (6/12/2018).

Angkatan Laut AS menyebut misi kapal perang itu sebagai misi Freedom of Navigation Operation (FONOP). Terakhir kali FONOP dilakukan di wilayah ini pada tahun 1987, yakni pada puncak ketegangan Perang Dingin AS dengan Uni Soviet.

Pada hari Rabu, kapal USS McCampbell yang dilengkapi peluru kendali (rudal) melintas di dekat perairan yang disengketakan antara Moskow dan Tokyo di Laut Jepang. Aksi kapal itu berpotensi membuat Rusia jengkel.

"Operasi-operasi ini menunjukkan Amerika Serikat akan terbang, berlayar dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan," kata McMarr. "Itu benar di Laut Jepang, seperti di tempat lain di seluruh dunia."

CNN melaporkan bahwa Departemen Luar Negeri AS juga telah memberi tahu Turki tentang niat Washington untuk mengirim kapal perang melalui Bosporus dan Dardanelles. Sesuai Konvensi Montreux tahun 1936, negara-negara yang tidak berbatasan dengan Laut Hitam wajib melakukan pemberitahuan 15 hari sebelum kapal perang masuk ke kawasan itu.

Perjanjian tahun 1936 juga membatasi kehadiran kapal dari negara-negara yang tidak berbatasan dengan Laut Hitam hingga maksimal 21 hari. Terakhir kali, kapal AS singgah di wilayah itu pada bulan Oktober.

Seorang pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim kepada CNN mengatakan pengiriman kapal perang USS McCampbell sejatinya tanggapan atas bentrok kapal militer Rusia dan Ukraina di Selat Kerch bulan lalu. Selat itu menghubungkan Laut Azov ke Laut Hitam.

"Kami secara rutin melakukan operasi untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di seluruh wilayah operasi Armada ke-6 AS untuk memasuki perairan internasional dan ruang udara Laut Hitam," kata juru bicara komandan kapal tersebut, Kyle Raines, kepada CNN.

Credit sindonews.com

Rusia dan Ukraina Memanas, Ada Pengerahan Pasukan di Donbass

Letnan Jenderal Serhiy Nayev, Kepala Operasi Angkatan Bersenjata Ukraina, mengawasi pantai laut melalui jendela helikopter selama patroli dekat Urzuf, pantai selatan laut Azov, timur Ukraina, Kamis, 29 November 2018. (AP / Evgeniy Maloletka)

CB, Moskow – Pemerintah Ukraina menggelar pasukan besar-besaran di daerah Donbass sebagai persiapan untuk menghadapi serangan militer Rusia.

“Sayangnya, informasi mengenai persiapan aktif militer Ukraina terkait kemungkinan aksi di Donbass semakin sering muncul belakangan ini,” kata Maria Zakharova, juru bicara kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir Sputnik News pada Rabu, 5 Desember 2018.
Zakharova menuding Kiev berusaha menarik perhatian komunitas internasional terhadap tindakan provokasi di Selat Kerch, yang digambarkan sebagai tindakan agresif Rusia.

“Sejumlah komponen penyerangan sedang dikerahkan di kawasan, yang kemudian direlokasi sepanjang garis kontak,” kata Zakharova.
Saat ini, Zakharova mengatakan militer Rusia tidak mengesampingkan setiap kemungkinan tindakan provokasi oleh militer Ukraina di Donbass, termasuk penggunaan senjata kimia.

Saat ini, hubungan Ukraina dan Rusia memburuk pasca insiden penangkapan tiga kapal Ukraina yang mencoba melewati Selat Kerch pada dua pekan lalu. Rusia menuding ketiga kapal, yang dua diantaranya merupakan kapal dengan senjata artileri, melewati wilayahnya secara ilegal. Saat ini, Rusia masih menahan tiga kapal itu meskipun sejumlah negara Eropa termasuk AS meminta dilepas.

Seperti dilansir Reuters, Ukraina lalu menerapkan undang-undang darurat militer menghadapi ini sambil meminta pertolongan NATO agar mengirim kapal perang ke laut perbatasan Ukraina dan Rusia.

Zakharova mengatakan pengerapan UU darurat militer itu hanyalah kamuflase bagi Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, untuk melakukan provokasi baru di Donbass.

Credit tempo.co

Rusia Ancam Bombardir Basis Rudal AS di Eropa

MOSKOW - Kepala Staf Umum Militer Rusia, Jenderal Valery Gerasimov menuturkan jika Amerika Serikat (AS) akhirnya mundur dari Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), maka langkah pertama yang akan diambil Moskow adalah menargetkan semua basis rudal AS di Eropa.

"Sebagai profesional militer, Anda harus memahami bahwa bukan wilayah AS, tetapi negara-negara yang mengakomodasi sistem jarak menengah dan jarak pendek rudal AS yang akan menjadi sasaran langkah-langkah responsif Rusia," kata Gerasimov saat menggelar jumpa pers di Moskow, seperti dilansir Spuntik pada Rabu (5/12).

Gerasimov kemudian mengatakan, pembentukan lapangan radar yang kuat di dekat perbatasan Rusia telah selesai. Hal ini, lanjut Gerasimov membuat Rusia dapat mendeteksi rudal balistik dari semua arah.

Pernyataan itu datang setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Pompeo menyatakan, hanya Moskow yang bisa menyelamatkan perjanjian yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Gerasimov menyebut penyebab utama memburuknya situasi dunia adalah keinginan AS untuk mempertahankan dominasianya dan menendang semua negara yang berusaha menjadi saingan mereka.

"Salah satu faktor perusan utama yang membuat situasi internasional semakin buruk adalah kegiatan AS yang bertujuan mempertahankan peran dominan AS di dunia dan mengeluarkan negara-negara lain dari persaingan," ungkapnya.

Dia menekankan bahwa untuk tujuan ini Washington dan sekutu-sekutunya mengambil langkah-langkah untuk menekan Rusia dan mendiskreditkan perannya dalam urusan internasional.

Credit sindonews.com

Jaksa Turki Perintahkan Tangkap Jenderal Saudi

Jamal Khashoggi

Foto: AP/Virginia Mayo, File

Jaksa juga memerintahkan penangkapan terhadap Saud al-Qahtani, pembantu dekat MBS.

CB, ANKARA -- Jaksa Istanbul Turki mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Saud al-Qahtani dan Jenderal Ahmed al-Asiri karena dicurigai merencanakan pembunuhan terhadap jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Al-Qahtani merupakan pembantu utama Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Adapun Jenderal Ahmed al-Siri adalah wakil kepala intelijen asing Saudi.

Menurut informasi dari sejumlah pejabat Turki, kantor kejaksaan Istanbul telah menyimpulkan ada kecurigaan kuat bahwa al-Qahtani dan Jenderal al-Siri yang dipecat dari posisinya bulan lalu, termasuk di antara tokoh-tokoh yang merencanakan pembunuhan terhadap Khashoggi.

"Langkah jaksa penuntut untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Qahtani dan Asiri mencerminkan pandangan bahwa Pemerintah Saudi tidak akan mengambil tindakan formal terhadap orang-orang itu," kata seorang pejabat Turki pada Rabu (5/12).

Menurut pejabat Turki itu, komunitas internasional tampaknya meragukan komitmen Saudi untuk mengadili para pelaku pembunuhan Khashoggi. "Dengan mengesktradisi semua tersangka ke Turki, tempat Jamal Khashoggi terbunuh dan termutilasi, pihak berwenang Saudi dapat mengatasi masalah itu," ujarnya.

Saudi diketahui telah menahan setidaknya 11 tersangka pembunuhan Khashoggi. Lima di antaranya bahkan dituntut hukuman mati. Namun Saudi belum memberikan keterangan tentang siapa otak yang merencanakan pembunuhan Khashoggi.

Kendati demikian Riyadh telah berulang kali membantah bahwa Pangeran MBS terlibat dalam kasus tersebut. MBs memang kerap disebut sebagai tokoh yang merencanakan pembunuhan Khashoggi.

Khahsoggi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Jasadnya kemudian dimutilasi. Namun hingga kini potongan tubuhnya belum ditemukan. Terdapat dugaan bahwa tubuhnya telah dilenyapkan menggunakan zat asam.

Credit republika.co.id

Duterte Serukan Para Uskup Filipina Dibunuh karena Tak Berguna

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuat seruan berbahaya yang menargetkan pihak Gereja Katolik di negaranya. Dia menyerukan agar para uskup dibunuh karena dia anggap bodoh dan tak berguna.

Seruan pembunuhan ini sebagai respons atas kritik pihak Gereja Katolik atas maraknya pembunuhan di luar hukum selama perang anti-narkoba berlangsung.

Dalam pidato di Istana Presiden pada hari Rabu, Duterte membuat seruan dalam bahasa campuran Filipina dan Inggris.

"Uskup-uskup ini yang kalian miliki, bunuh mereka. Mereka adalah orang bodoh yang tidak berguna. Yang mereka lakukan hanyalah mengkritik," kesal Duterte, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (6/12/2018).

Dalam sebuah pidato kepada pejabat pemerintah kemudian, Duterte juga menyebut Gereja Katolik sebagai "institusi yang paling munafik" dan mengatakan bahwa Tuhan-nya berbeda dari penganut Katolik.

"Saya tidak pernah mengatakan saya tidak percaya pada Tuhan. Apa yang saya katakan adalah Tuhan Anda bodoh, saya punya banyak akal sehat. Itulah yang saya katakan kepada para uskup," katanya.

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang ateis," lanjut dia.

Filipina memiliki lebih dari 100 juta penduduk, yang 90 persen di antaranya mengidentifikasikan diri sebagai penganut Katolik.

Duterte dikenal karena membuat pernyataan kontroversi. Pada awal pekan ini, dia mengatakan dia menggunakan ganja untuk tetap terjaga, tetapi kemudian mencabut pernyataan tersebut yang dia klaim hanya bercanda.

Pada bulan Desember tahun lalu, tiga imam Katolik tewas, seiring dengan gencarnya kritik dari Gereja Katolik terhadap maraknya pembunuhan di luar hukum dalam perang anti-narkoba.

"Mereka membunuh kawanan kami. Mereka membunuh kami, para gembala. Mereka membunuh iman kami. Mereka mengutuk gereja kami," kata para pemimpin Katolik dalam pernyataan yang dilontarkan awal tahun ini.

Uskup Agung Socrates Villegas juga mendesak Duterte untuk menghentikan "penganiayaan lisan" terhadap Gereja Katolik."Karena serangan semacam itu tanpa disadari dapat memberanikan lebih banyak kejahatan terhadap para imam," katanya.

Duterte, yang adalah seorang Katolik yang telah dibaptis, telah mengatakan bahwa gereja tidak memiliki otoritas moral untuk mengkritiknya. Sebaliknya, dia menyerang balik institusi gereja yang sarat skandal pelecehan seksual yang melibatkan imam di seluruh dunia.

Dia Duterte pernah mengecam Paus Fransiskus selama kampanye pemilu 2016, tetapi kemudian meminta maaf.

Credit sindonews.com