Kamis, 06 Desember 2018

Israel Desak Pertemuan DK PBB Soal Terowongan Hizbullah



Israel Desak Pertemuan DK PBB Soal Terowongan Hizbullah
Netanyahu mendesak diadakanya pertemuan darurat di DK PBB untuk mengutuk tindakan Hizbullah membangun terowongan untuk menyerang Israel. Foto/Reuters


TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengaku akan mendesak diadakanya pertemuan darurat di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengutuk tindakan Hizbullah membangun terowongan untuk menyerang Israel.

"Saya menginstruksikan delegasi Israel di PBB untuk meminta pertemuan darurat di DK untuk mengutuk Hizbullah dan tindakannya," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (5/12).

Neyanyahu lalu mengatakan, dia telah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo tentang isu penerapan sanksi baru terhadap Hizbullah.

Dia menyatakan akan mengadakan pembicaraan tentang Hizbullah dengan para pemimpin dunia lainnya dan juga dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam beberapa hari ke depan.

Pemimpin Israel itu kemudian mengulangi tuduhan bahwa Iran menggunakan Hizbullah sebagai proksi dan memperingatkan akan membuat Teheran bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Hizbullah.

"Kami akan terus melakukan semua yang kami bisa untuk melindungi diri dari upaya Iran untuk menggunakan Lebanon, Suriah dan Jalur Gaza sebagai basis operasi untuk meluncurkan serangan terhadap Israel," tukasnya.

Sebelumnya, Militer Tel Aviv meluncurkan operasi untuk menghancurkan terowongan lintas batas yang diklaim digunakan Hizbullah untuk menyerbu wilayah Israel. Aksi militer bernama Operation Northern Shield (Operasi Perisai Utara) diluncurkan mulai kemarin.

"Kami baru saja meluncurkan Operasi Perisai Utara untuk mengekspos dan menetralkan terowongan serangan lintas perbatasan yang digali oleh Hizbullah dari Lebanon ke Israel. (Ancaman terhadap) Keselamatan warga sipil Israel merupakan pelanggaran berat," kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam pengumuman di Twitter, kemarin.




Credit  sindonews.com