Menteri Luar Negeri Palestina Riad
al-Malki (tengah) meninggalkan Pengadilan Tindak Pidana Internasional
(ICC) di Den Haag, Belanda, Selasa (5/8). Setelah bertemu dengan jaksa
penuntut di Pengadilan Tindak Pidana Internasional Al-Malki mengatakan
adanya "bukti yang jelas" bahwa Israel melakukan kejahatan perang di
Gaza. (ANTARA FOTO/REUTERS/Toussaint )
Den Haag, Belanda, (CB) - Menteri luar negeri
Palestina pada Rabu (5/12) mengecam Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
karena kelambanannya dalam menyelidiki Israel sehubungan dugaan
kemungkinan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina.
Ketika berbicara dalam pembukaan Sidang Ke-17 Konferensi Pihak Negara di ICC di Den Haag, Belanda, Riyadh Al-Maliki menyatakan ICC telah melakukan penyelidikan awal mengenai kemungkinan kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki. Tapi ia mengatakan berlanjutnya penundaan penyelidikan akan membahayakan kredibilitas lembaga dunia itu.
"Berapa banyak rumah orang Palestina akan dihancurkan, keluarga diusir, orang Palestina disiksa dan anak-anak dibunuh oleh kekuatan pendudukan Israel sebelum ICC melakukan penyelidikan terhadap mereka?" demikian Al-Maliki mempertanyakan.
Ia menarik perhatian mengenai kegagalan ICC untuk menghukum pejabat senior Israel kendati empat tahun berlalu sejak penyelidikan awalnya, demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.
"Orang Palestina yang menjadi korban telah menunggu cukup lama untuk memperoleh keadilan," kata Al-Maliki.
"Setiap penundaan penyelidikan adalah penundaan untuk membawa keadilan dan memberi kekebalan kepada penguasa pendudukan dan waktu lebih banyak untuk melakukan kejahatan hariannya," kata Al-Maliki kepada Jaksa Penuntut Umum ICC Fatou Bensouda.
Pada Desember 2014, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menandatangani Konvensi Roma dan lampiran yang berkaitan dengan ICC --yang menerima baik permintaan Palestina untuk menjadi anggota mahkamah internasional tersebut pada April 2015.
Selama sembilan bulan belakangan ini, rakyat Palestina di Jalur Gaza telah melancarkan demonstrasi rutin di sepanjang zona penyangga Jalur Gaza-Israel guna menuntut hak mereka untuk pulang ke rumah mereka di Palestina, yang bersejarah, tempat leluhur mereka diusir pada 1948.
Mereka juga menuntut diakhirinya 12 tahun blokade Israel atas Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi daerah kantung itu dan melucuti banyak komoditas dasar dua juta warganya.
Sejak protes dimulai pada 30 Maret, lebih dari 210 orang Palestina telah gugur dan ribuan lagi cedera oleh tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang wilayah mereka di zona penyangga tersebut.
Ketika berbicara dalam pembukaan Sidang Ke-17 Konferensi Pihak Negara di ICC di Den Haag, Belanda, Riyadh Al-Maliki menyatakan ICC telah melakukan penyelidikan awal mengenai kemungkinan kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki. Tapi ia mengatakan berlanjutnya penundaan penyelidikan akan membahayakan kredibilitas lembaga dunia itu.
"Berapa banyak rumah orang Palestina akan dihancurkan, keluarga diusir, orang Palestina disiksa dan anak-anak dibunuh oleh kekuatan pendudukan Israel sebelum ICC melakukan penyelidikan terhadap mereka?" demikian Al-Maliki mempertanyakan.
Ia menarik perhatian mengenai kegagalan ICC untuk menghukum pejabat senior Israel kendati empat tahun berlalu sejak penyelidikan awalnya, demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.
"Orang Palestina yang menjadi korban telah menunggu cukup lama untuk memperoleh keadilan," kata Al-Maliki.
"Setiap penundaan penyelidikan adalah penundaan untuk membawa keadilan dan memberi kekebalan kepada penguasa pendudukan dan waktu lebih banyak untuk melakukan kejahatan hariannya," kata Al-Maliki kepada Jaksa Penuntut Umum ICC Fatou Bensouda.
Pada Desember 2014, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menandatangani Konvensi Roma dan lampiran yang berkaitan dengan ICC --yang menerima baik permintaan Palestina untuk menjadi anggota mahkamah internasional tersebut pada April 2015.
Selama sembilan bulan belakangan ini, rakyat Palestina di Jalur Gaza telah melancarkan demonstrasi rutin di sepanjang zona penyangga Jalur Gaza-Israel guna menuntut hak mereka untuk pulang ke rumah mereka di Palestina, yang bersejarah, tempat leluhur mereka diusir pada 1948.
Mereka juga menuntut diakhirinya 12 tahun blokade Israel atas Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi daerah kantung itu dan melucuti banyak komoditas dasar dua juta warganya.
Sejak protes dimulai pada 30 Maret, lebih dari 210 orang Palestina telah gugur dan ribuan lagi cedera oleh tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang wilayah mereka di zona penyangga tersebut.
Credit antaranews.com
