CB, Beijing – Pemerintah Cina mengecam keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk mengesahkan undang-undang baru terkait daerah bermasalah Tibet.
Cina mengatakan menolak keras UU AS mengenai Tibet, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap urusan internal negara itu dan menimbulkan masalah serius bagi hubungan kedua negara.
Presiden AS, Donald Trump, mengesahkan UU Akses Resiprokal ke Tibet pada Rabu, 19 Desember 2018 waktu setempat.
“Jika AS mengimplementasikan UU ini, ini akan menciptakan masalah serius bagi hubungan Cina dan AS dan kerja sama dalam area penting antara kedua negara,’ kata Hua Chunying, juru bicara kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 20 Desember 2018.
Chua, dalam jumpa pers, mengatakan UU Tibet dari AS itu mengirim sinyal keliru kepada elemen separatis Tibet. Seperti diketahui, Cina mengirim pasukan ke kawasan Tibet di pegunungan pada 1950 dan menyebutnya sebagai pembebasan damai. Cina memerintah Tibet dengan tangan besi sejak saat itu.
UU Tibet dari AS ini membuka akses bagi para pejabat diplomat, jurnalis dan warga negara dengan menolak akses masuk bagi pejabat Cina, yang dianggap bertanggung jawab membatasi akses ke Tibet.
Chua menambahkan AS harus menyadari penuh sensitivitas penuh isu Tibet dan harus menghentikan gangguannya. Jika tidak, AS harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang muncul.
Kelompok HAM mengatakan kondisi etnis Tibet di Wilayah Otonomi Tibet terus bermasalah. Komisi Tinggi HAM PBB menyebut kondisi Tibet terus memburuk pada pernyataan Juni 2018.
Setiap orang asing membutuhkan akses izin khusus untuk bisa memasuki Tibet, yang biasanya diberikan kepada Turis. Mereka diizinkan melakukan tur yang dikontrol ketat. Akses ini kerap tidak diberikan kepada diplomat asing dan jurnalis.
Menurut Chua, Tibet terbuka untuk pengunjung seperti ditunjukkan data 40 ribu pengunjung dari AS sejak 2015.
Namun, Chua mengatakan pemerintah setempat mengontrol kedatangan para orang asing ke Tibet karena letak geografis dan alasan cuaca.
Jika Cina menolak UU Tibet ini, kelompok HAM Tibet justru mendukungnya. Kelompok Kampanye Internasional untuk Tibet mengatakan UU itu menandai era baru dukungan AS dan merupakan tantangan bagi kebijakan Cina di Tibet.
“AS memberi tahu Beijing konsekuensi yang dihadapi pejabatnya karena bersikap diskriminasi terhadap warga Tibet dan AS. Ini membuka jalan bagi negara lain untuk mengikuti,” kata presiden Kampanye Internasional untuk Tibet, Matteo Mecacci, dalam pernyataannya.
Tibet bakal merayakan 60 tahun pengasingan Dalai Lama pada 2019. Dalai Lama merupakan pemimpin tertinggi Tibet, yang sempat memimpin perlawanan terhadap Cina namun gagal.
Selama ini, Cina rutin mengecam Dalai Lama sebagai seorang separatis berbahaya. Dalai Lama menanggapi dia hanya menginginkan otonomi murni bagi tanah kelahirannya.
Cina mengatakan menolak keras UU AS mengenai Tibet, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap urusan internal negara itu dan menimbulkan masalah serius bagi hubungan kedua negara.
“Jika AS mengimplementasikan UU ini, ini akan menciptakan masalah serius bagi hubungan Cina dan AS dan kerja sama dalam area penting antara kedua negara,’ kata Hua Chunying, juru bicara kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Reuters pada Kamis, 20 Desember 2018.
Chua, dalam jumpa pers, mengatakan UU Tibet dari AS itu mengirim sinyal keliru kepada elemen separatis Tibet. Seperti diketahui, Cina mengirim pasukan ke kawasan Tibet di pegunungan pada 1950 dan menyebutnya sebagai pembebasan damai. Cina memerintah Tibet dengan tangan besi sejak saat itu.
UU Tibet dari AS ini membuka akses bagi para pejabat diplomat, jurnalis dan warga negara dengan menolak akses masuk bagi pejabat Cina, yang dianggap bertanggung jawab membatasi akses ke Tibet.
Chua menambahkan AS harus menyadari penuh sensitivitas penuh isu Tibet dan harus menghentikan gangguannya. Jika tidak, AS harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang muncul.
Kelompok HAM mengatakan kondisi etnis Tibet di Wilayah Otonomi Tibet terus bermasalah. Komisi Tinggi HAM PBB menyebut kondisi Tibet terus memburuk pada pernyataan Juni 2018.
Setiap orang asing membutuhkan akses izin khusus untuk bisa memasuki Tibet, yang biasanya diberikan kepada Turis. Mereka diizinkan melakukan tur yang dikontrol ketat. Akses ini kerap tidak diberikan kepada diplomat asing dan jurnalis.
Menurut Chua, Tibet terbuka untuk pengunjung seperti ditunjukkan data 40 ribu pengunjung dari AS sejak 2015.
Namun, Chua mengatakan pemerintah setempat mengontrol kedatangan para orang asing ke Tibet karena letak geografis dan alasan cuaca.
Jika Cina menolak UU Tibet ini, kelompok HAM Tibet justru mendukungnya. Kelompok Kampanye Internasional untuk Tibet mengatakan UU itu menandai era baru dukungan AS dan merupakan tantangan bagi kebijakan Cina di Tibet.
“AS memberi tahu Beijing konsekuensi yang dihadapi pejabatnya karena bersikap diskriminasi terhadap warga Tibet dan AS. Ini membuka jalan bagi negara lain untuk mengikuti,” kata presiden Kampanye Internasional untuk Tibet, Matteo Mecacci, dalam pernyataannya.
Tibet bakal merayakan 60 tahun pengasingan Dalai Lama pada 2019. Dalai Lama merupakan pemimpin tertinggi Tibet, yang sempat memimpin perlawanan terhadap Cina namun gagal.
Selama ini, Cina rutin mengecam Dalai Lama sebagai seorang separatis berbahaya. Dalai Lama menanggapi dia hanya menginginkan otonomi murni bagi tanah kelahirannya.
Credit tempo.co
