Indonesia dapat menggunakan forum multilateral maupun bilateral untuk menjembatani.
CB,
JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dapat menyarankan kepada Tiongkok untuk
membuka akses informasi tentang Xinjiang. Dengan demikian, dapat
memberikan gambaran yang komprehensif dan jelas terhadap apa yang
terjadi di Xinjiang.
"Keterbukaan informasi menjadi
hal yang sangat penting. Hubungan yang sangat baik dengan China menjadi
modal bagi Indonesia untuk mempunyai peran pada masalah keterbukaan
informasi," ujar Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia,
Agung Nurwijoyo, di Jakarta, Kamis (20/12).
Pernyataan tersebut disampaikan Dosen HI Universitas Indonesia
itu usai diskusi mengungkap fakta pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur
di Jakarta. Agung mengatakan Indonesia dapat menggunakan forum
multilateral maupun bilateral untuk menjembatani penyelesaian
permasalahan etnis Uighur.
"Forum multilateral seperti Sidang PBB, KTT ASEAN, dan OKI mungkin bisa digunakan Indonesia," ucapnya.
Di
samping itu, pemerintah Indonesia butuh kalkulasi yang tinggi dalam
mengambil sikap terkait kasus etnis Uighur. "Karena saya lihat
negara-negara dunia Islam pun belum banyak yang bersuara, dan Indonesia
masih menunggu. Perlu diingat bahwa respon sekeras apapun itu akan
memberikan dampak balik kepada Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya,
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan telah menerima berbagai
laporan dari sumber-sumber kredibel bahwa terdapat 1 juta etnis Uighur
ditahan di suatu kamp pengasingan yang terselubung. Mereka dipaksa
mengikuti program "Kamp Indoktrinasi Politik" yang di dalamnya diduga
terdapat upaya pelunturan keyakinan yang dianut warga Uighur.
Sementara
itu, Amnesti Internasional mendesak Pemerintah China agar segera
menghentikan represi tersistematis itu dan memberikan penjelasan
mengenai nasib sekitar satu juta Muslim yang ditahan di Xinjiang.
