Senin, 08 Januari 2018

Putra Ahmadinejad Bantah Kabar Penangkapan Ayahnya

TEHERAN - Laporan bahwa mantan presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, ditangkap ditepis dan dianggap sebagai 'berita palsu'. Ahmadinejad ditangkap atas karena diduga menghasut kerusuhan melawan rezim Iran.

Alireza Mataji, seorang jurnalis garis keras, mengatakan bahwa dia telah menghubungi putra Ahmadinejad yang membantah ayahnya ditahan.

"Saya telah berbicara dengan putra mantan presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Ia menyangkal bahwa ayahnya ditangkap," tulis Mataji di akun Twitternya seperti dikutip dari Al Araby, Senin (8/1/2018).

Ia melaporkan bahwa Ahmadinejad akan pergi ke kantornya seperti biasa

Sebelumnya, harian al-Quds al-Arabi yang berbasis di London, dengan mengutip "sumber terpercaya di Teheran", mengatakan bahwa Ahmadinejad mengkritik pemimpin Iran dalam sebuah kunjungan ke kota barat Bushehr pada tanggal 28 Desember.

Dia diduga mengatakan bahwa pemerintah Presiden Hassan Rouhani: percaya bahwa mereka memiliki tanah dan masyarakatnya adalah masyarakat yang tidak tahu apa-apa.

Menurut al-Quds al-Arabi, komentar Ahmadinejad - yang dibuat dengan latar belakang demonstrasi anti-pemerintah - menyebabkan pihak berwenang menempatkannya di bawah tahanan rumah.

Mataji menuduh penulis berita tersebut, seorang mantan editor al-Iran di televisi al-Arabiya Arab Saudi, untuk mempromosikan berita palsu.

Dia juga membantah keaslian komentar anti-pemerintah Ahmadinejad yang dikutip oleh media Arab, yang banyak di antaranya nampaknya berasal dari akun Twitter palsu yang tidak terhubung dengan pegangan resmi mantan presiden tersebut.

Protes di Iran dimulai pada hari Kamis di kota Masyhad di timur laut, dengan demonstrasi anti-pemerintah dengan cepat menyebar ke kota-kota lain termasuk Teheran, Khorramabad, Karaj dan Sabzevar.

Sedikitnya 21 orang telah meninggal sejak demonstrasi dimulai dan sekitar 450 lainnya telah ditangkap.

Pemerintah Iran telah mengumumkan kerusuhan tersebut telah berakhir, dan mengadakan demonstrasi besar-besaran tiga hari di negara tersebut antara Rabu dan Jumat.

Credit sindonews.com

HRW Kecam Penahanan Semena-mena Ulama--Aktivis oleh Arab Saudi

CB, Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch, mengkritik penahanan sewenang-wenang ulama Arab Saudi, Salman al-Awda, dan adiknya, Khaled, oleh Kerajaan Arab Saudi.
Al Awda dan belasan ulama lainnya ditangkap pada pertengahan September 2017. Saat itu, pemerintah Saudi mengatakan penangkapan dilakukan terhadap orang-orang yang mengganggu keamanan dan kepentingan Kerajaan untuk kepentingan pihak asing.

Al-Awda ditahan pada 7 September dan keluarganya dikenakan larangan berpergian.

“Upaya Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman untuk mereformasi perekonomian dan masyarakat Saudi bisa gagal jika sistem hukum yang ada mengabaikan penegakan hukum dengan melakukan penahanan dan penjatuhan sanksi hukum semena-mena,” kata Sarah Leah Whitson, direktur Human Rights Watch Timur Tengah.

Sarah mengatakan tidak ada landasan hukum untuk menghukum anggota keluarga dari tahanan tanpa menunjukkan sedikitpun kesalahan yang dituduhkan kepada mereka.
Seorang anggota keluarga Al-Awda mengatakan dua orang petugas keamanan datang pada pukul enam sore pada 7 September 2017. Mereka menggeledah rumah dan menahan Al-Awda.
Hingga kini, menurut situs Human Rights Watch, pemerintah Saudi belum mengenakan tuduhan apapun terhadap Al-Awda, yang ditahan di sel tahanan sendiri.
Anggota keluarga ini menduga, Al-Awda ditahan karena enggan mengunggah cuitan dukungan kepada upaya koalisi Saudi untuk mengisolasi Qatar. Kedua negara memang sedang berseteru terkait perbedaan politik di kawasan Timur Tengah.
Sebaliknya, Al-Awda mengunggah cuitan lewat akun @Salman_alodah pada 9 September yang berbunyi,”Semoga Tuhan mengharmoniskan hati mereka untuk kebaikan rakyat mereka.”Ini merupakan seruan jelas agar negara-negara Teluk melakukan rekonsiliasi.
Menurut anggota keluarga Al-Awda, otoritas Saudi baru mengizinkan hubungan telepon selama 13 menit pada Oktober 2017.
Khaled, adik Al-Awda, ikut ditahan beberapa waktu kemudian karena membuat cuitan mendukung sikap kakaknya. Otoritas Saudi juga mengenakan larangan perjalanan untuk 17 anggota keluarga dekat Al-Awda tanpa menjelaskan alasannya.
Menurut data Human Rights Watch, pemerintah Arab Saudi kerap melakukan pelarangan perjalanan dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga negaranya selama bertahun-tahun ini.
Padahal aturan hukum yang berlaku di Saudi mengatur bahwa otoritas bisa mengenakan larangan perjalan dengan alasan jelas terkait dengan keamanan dan rentang waktu yang jelas. Ini harus diberitahukan dalam waktu satu pekan setelah pelarangan perjalanan diumumkan.
Menurut situs HRW, Al-Awda merupakan satu dari sekitar 60 orang yang ditahan sejak September 2017. Mereka adalah tokoh agama, aktivis, dan penulis. Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan alasan penahanan untuk masing-masing orang.
Mereka yang ditahan seperti ahli ekonomi Saudi, Essam al-Zamil, akademisi Mustafa al-Hasan, dan penulis Abdullah Al-Malki. Lalu ada tokoh agama seperti Awad al-Qarni, Ibrahim al Nasser, dan Ibrahim al-Fares. Dan aktivis HAM seperti Abdulaziz al-Shubaily dan Issa al-Hamid.

Credit TEMPO.CO

Pesan Presiden Cina ke Militer: Jangan Takut Perang

CB, Jakarta - Presiden Cina, Xi Jinping, menyampaikan pesan tegas kepada anggota militer agar mereka siap perang dan tidak takut mati demi membela negara.
"Kalian jangan takut perang demi negara di tengah ketegangan di Asia," ucapnya Xi seperti dikutip The Australian, Sabtu, 6 Januari 2018.

Pasukan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) berbaris dalam formasi parade militer untuk memperingati ulang tahun ke 90 berdirinya PLA di Basis pelatihan Zhurihe di Wilayah Otonomi Mongolia, Cina, 30 Juli 2017. AP

Xi adalah pemimpin besar di Cina sejak kematian Mao Zedong. Dia terpilih kembali dalam kongres Partai Komunis Cina pada Oktober 2017.
Pemimpin Cina itu mengatakan di depan ribuan pasukan Tentara Pembebasan Rakyat di Pusat Komando Tenrara di sebelah utara Provinsi Hebei, Rabu, 3 Januari 2018, "Militer Cina seharusnya tidak takut pada penderitaan atau kematian."
Kantor berita Cina, Xinhua, dalam pemberitaannya menyebutkan, moderinisasi militer yang dilakukan oleh Xi telah menimbulkan kekhawatiran di Asia dan Washington. Hal itu membuat mereka melakukan perbaikan persenjataan.

Tentara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) ambil bagian dalam parade militer untuk memperingati ulang tahun ke-90 berdirinya angkatan darat di markas pelatihan militer Zhurihe di Daerah Otonom Mongolia Dalam, Cina, 30 Juli 2017. China Daily/REUTERS
Untuk itu, Xi mendesak militer Cina melakukan penelitian guna menghadapi perang berteknologi tinggi dan terlibat dalam pelatihan perang sesungguhnya.
"Ciptakan pasukan elite dan kuat yang selalu siap perang, sanggup bertempur dan yakin menang," kata Xi yang juga pengendali Partai Kominis Cina.

Credit TEMPO.CO

Cina Segera Bangun Taman AI Raksasa Senilai Rp 30 Triliun

CB, Jakarta -Cina akan membangun taman raksasa untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau AI yang berbiaya 13,8 miliar yuan atau setara Rp 30 triliun.
Taman teknologi raksasa yang diberi nama Beijing Park akan menjadi rumah untuk sekitar 400 perusahaan yang akan menghasilkan produk senilai 50 miliar yuan setiap tahunnya.

Taman ini nantinya akan diisi antara lain kampus yang sedang dibangun di kota Mentougou di sebelah barat Beijing. Pembangunan kampus dijadwalkan rampung lima tahun di atas lahan seluas 54,87 hektar.

Di taman ini akan tersedia data berukuran besar dengan kecepatan tinggi, cloud computing, biometrik untuk fokus pada AI. Akan ada internet bergerak dengan kemampuan 5G, layanan super komputer, dan cloud.
Pengembang proyek taman ini adalah Zhongguancun Development Group yang bermitra dengan universitas di Cina dan luar negeri serta lembaga-lembaga penelitian dan perusahaan besar untuk menjadi pusat penelitian AI, termasuk juga laboratorium AI berskala nasional.

Pemerintah Cina pada Juli 2017 telah menyatakan bahwa negaranya telah merancang Cina menjadi pemimpin dunia di bidang AI pada tahun 2013. Cina bertujuan membuat industri tersebut yang nilainya mencapai 1 triliun yuan.
Cina ingin membuat terobosan besar dalam teknologi AI tahun 2025.
Selanjutnya, Beijing berharap dapat memperluas komersialisasi AI di Cina di area seperti kota-kota pintar, termasuk untuk kapabilitas militernya.
Rencana besar Cina di bidang AI ini telah menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat internasional.

Amerika Serikat, milsanya, sudah mencermatinya. Laporan Pentagon baru-baru ini menunjukkan betapa khawatirnya Washington terhadap perusahaan-perusahaan Cina yang berinvestasi di bidang start-up di Amerika Serikat. Sehingga akan mengetatkan pengawasan.
Menurut sejumlah ahli seperti Jim Breyer telah membandingkan persaingan antara Cina dan Amerika tentang AI seperti persaingan di bidang ruang angkasa pada era 50-an.
Begitupun, Breyer yakin Amerika akan memimpin Cina di bidang AI. "Mereka, Cina, tidak akan nomor satu, karena menurut saya level jenius dan kreativitas ada di Silicon Valley yang gigih dan selalu akan gigih," kata Breyer pada CNBC yang dikutip Asiaone, 4 Januari 2018.

Credit TEMPO.CO

Kepala Rabi Israel Menolak Hukuman Mati bagi Tahanan Palestina?

PM Israel Benjamin Netanyahu dan Rabbi Yitzhak Yosef. Foto: Thejerusalempost.com

CB, Jakarta - Kepala Rabi Sephardi, Yitzak Yosef, menolak pengenaan hukuman mati oleh Israel terhadap tahanan politik Palestina. Yosef beralasan ini bisa menimbulkan kemarahan dunia dan membahayakan nyawa warga Yahudi di luar negeri.
Hukuman mati ini juga bisa menimbulkan balasan hukuman sama terhadap warga Yahudi yang membunuh warga Arab.

“Apa manfaatnya? Semua pejabat keamanan mengatakan tidak banyak manfaatnya. Itu sebabnya semua orang cerdas (sage) selalu menolak hukuman mati,” kata Yosef. “Ini bukan soal politik kiri atau kanan. Ini soal pertimbangan yang hati-hati. Orang cerdas dan orang besar mempertimbangkan hal-hal ini.”

Seperti diberitakan, parlemen Israel, Knesset, meloloskan undang-undang baru yang mengatur soal hukuman mati bagi warga Palestina yang membunuh warga Israel. Sebanyak 52 anggota Knesset memberikan suara dukungan terhadap RUU itu dan 49 menolaknya.
RUU hukuman mati bagi narapidana politik Palestina diusulkan pemimpin partai politik sayap kanan Jewish Home Party, Naftali Bennet.
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mendukung RUU ini. Sebab, menurut dia, ini akan meningkatkan efek pencegahan bagi Israel.
Melalui siaran televisi, Lieberman, yang merupakan kelahiran Moldovan, menegaskan UU ini nantinya akan menyasar secara khusus warga Palestina yang terlibat penyerangan terhadap warga Israel dan prajurit militer Israel.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan dia mendukung undang-undang ini. “Siapa yang memegang pisau, membunuh dan tertawa—layak untuk mati. Dia tidak layak untuk hidup,” kata Netanyahu.
Saat pembahasan di Knesset, anggota parlemen Ahmad Tibi bertanya kepada Netanyahu apakah dia mendukung hukuman mati bagi warga Yahudi yang membunuh warga Arab Israel. Saat itu, Netanyahu menjawab,”Secara prinsip, ya.”
Pengacara internasional, Yasser al-Amouri, mengatakan UU yang dibuat Israel mencederai prinsip dasar hukum internasional.
"Konflik antara Palestina dan Israel bukan kriminal, melainkan nasionalisme. Ini artinya Israel tidak akan dapat menghukum mati tahanan Palestina berdasarkan peraturan Konvensi Jenewa Keempat terkait dengan pemberlakuan para tawanan perang," ujar Al-Amouri menegaskan seperti dikutip dari Middle East Monitor, 4 Januari 2018

Credit TEMPO.CO

EU Menolak Hukuman Mati Israel terhadap Warga Palestina, Kenapa?

CB, Brussel - Uni Eropa menolak penerapan hukuman mati dalam kasus apapun terkait keputusan Knesset Israel untuk meloloskan undang-undang yang membolehkan hukuman mati bagi tahapan politik Palestina.
“Seperti Anda ketahui, Uni Eropa menolak hukuman mati dalam kasus apapun. Kami bekerja untuk menghapus hukuman ini secara universal,” kata Carlos Martin Ruiz De Gordejuela, juru bicara UE, kepada pers, Kamis, 4 Januari 2018.

Undang-undang hukuman mati Israel ini baru berlaku setelah menjalani tiga kali pembahasan lagi. Saat ini, aturan mengenai hukuman mati yang ada membolehkan hukuman itu jika tiga hakim bersepakat semua. Pada undang-undang yang baru ini, keputusan itu bisa diambil cukup oleh dua hakim saja.

Selama ini, pengadilan militer Israel memiliki kewenangan ini namun tidak pernah menggunakannya.
Kepala Rabi Sephardi, Yitzak Yosef, juga menolak pengenaan hukuman mati terhadap tahanan politik Palestina. Yosef beralasan ini bisa menimbulkan kemarahan dunia dan membahayakan nyawa warga Yahudi di luar negeri.
Hukuman mati ini juga bisa menimbulkan balasan hukuman sama terhadap warga Yahudi yang membunuh warga Arab.
“Apa manfaatnya? Semua pejabat keamanan mengatakan tidak banyak manfaatnya. Itu sebabnya semua orang cerdas (sage) selalu menolak hukuman mati,” kata Yosef. “Ini bukan soal politik kiri atau kanan. Ini soal pertimbangan yang hati-hati. Orang cerdas dan orang besar mempertimbangkan hal-hal ini.”
Ketua Palestinian Prisoner Club, Qadura Fares, mengatakan keputusan Knesset itu sebagai bentuk kebingungan dan kebutaan negara. “Kebijakan dari rezim fasis ini adalah partai ekstrimis berlomba mengesahkan undang-undang yang rasis.”
Seperti diberitakan, parlemen Israel, Knesset, meloloskan undang-undang baru yang mengatur soal hukuman mati bagi warga Palestina yang membunuh warga Israel. Sebanyak 52 anggota Knesset memberikan suara dukungan terhadap RUU itu dan 49 menolaknya.
RUU hukuman mati bagi narapidana politik Palestina diusulkan pemimpin partai politik sayap kanan Jewish Home Party, Naftali Bennet.
Hanya ada satu kasus hukuman mati di Israel terhadap penjahat Nazi yaitu Adolf Eichmann pada 1962.

Credit TEMPO.CO

Pemuda Kristen Palestina Serang Patriark Ortodoks Yerusalem

Yerusalem

CB, YERUSALEM -- Para pemuda Kristen Palestina menyerang mobil Patriark Ortodoks Yunani Yerusalem Theophilos III pada Sabtu (6/12) waktu setempat. Alasannya, adalah karena mereka memprotes keputusan gereja untuk menjual tanah kepada kelompok Yahudi.

Mereka juga melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar Theophilos III mengundurkan diri. Karena kecurigaan bahwa gereja tersebut telah melanggar kesepakatan dengan menjual tanah Palestina kepada perusahaan permukiman dan institusi resmi Israel.

Pada hari itu patriark tersebut sedang mengunjungi Tepi Barat. Dan pada saat konvoi menuju sebuah gereja di Bethlehem untuk menghadiri Misa Natal Ortodoks, ratusan orang Kristen Palestina memblokirnya.

"Hari ini kami berdiri di sini untuk mencegah masuknya pengkhianat Theophilos," kata salah seorang aktivis gerakan Pemuda Ortodoks Palestina Salama Saheen, dikutip Asharq Alawsat, Ahad (7/12). "Kami tidak menginginkan orang ini, orang ini harus diadili karena dia mengkhianati tanah air, mengkhianati gereja, dan mengkhianati setiap prinsip manusia."

Bethlehem, Beit Sahour, dan Beit Jala di wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel telah menyerukan pemboikotan terhadap gereja Ortodoks Yunani karena diduga telah mengizinkan penjualan kontroversial atas propertinya di Yerusalem Timur, Palestina, kepada kelompok-kelompok yang membantu permukiman Yahudi di sana.

Setidaknya beberapa undangan reami untuk menghadiri gereja tersebut untuk menyambut Theophilos III itu, menurut media Palestina WAFA di situs berbahasa Inggrisnya. "Dia diterima oleh pejabat Palestina, termasuk Gubernur Bethlehem Jibrin Bakri dan juga Menteri Pariwisata Rola Mayaya antara lain," demikian yang tertulis di WAFA.

Sementara wali kota Kristen Beit Jala mengatakan bahwa dia ingin Theophilos III melepaskan jabatannya karena penjualan tanah kontroversial tersebut.

Media Israel melaporkan bahwa kesepakatan kontroversial tersebut mencakup properti di Yerusalem Timur dan Barat, serta di kota-kota pelabuhan di Kaisarea dan Jaffa. Mereka mengidentifikasi beberapa investor Yahudi dan Israel sebagai pembeli potensial.

Adapun menurut pejabat gereja, mereka perlu menjual tanah untuk membayar hutang yang telah terakumulasi selama ini. Sampai saat ini gereja telah menyewakan tanah tersebut kepada warga dalam kontrak jangka panjang.

Warga Palestina menentang penjualan tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan pengkhianatan. Sedangkan parlemen Israel juga mencoba untuk memblokir kesepakatan tersebut karena khawatir itu dapat menyebabkan kenaikan yang signifikan dalam harga real estate.

Sebagian besar orang Kristen Ortodoks Timur merayakan Natal pada 7 Januari, sementara orang-orang Kristen di Barat merayakannya pada 25 Desember. Hal ini terjadi karena perbedaan penghitungan antara kalender Julian dan Gregorian.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Garda Revolusi Iran Sebut Kerusuhan Massal Berhasil Dipadamkan

CB, Dubai – Garda Revolusi Iran mengumumkan rakyat dan pasukan keamanan berhasil mengalahkan upaya kerusuhan, yang didukung sejumlah musuh asing.
Pengumuman ini dilakukan bersamaan dengan digelarnya rapat antara parlemen dan sejumlah pejabat keamanan dalam negeri Iran.

“Bangsa revolusi Iran bersama puluhan ribu pasukan Basij, polisi dan Kementerian Intelejen telah mematahkan upaya kerusuhan yang dibuat oleh Amerika Serikat, Inggris, rezim Zionis Israel, dan Arab Saudi, yang merupakan monarki hipokrit,” begitu pernyataan Garda seperti dilansir di situs Sepahnews dan dikutip Reuters, Ahad, 7 Januari 2018. Pasukan Basij adalah milisi yang dipersenjatai dan dilatih oleh Garda Revolusi Iran.

Stasiun televisi setempat melaporkan, parlemen Iran menggelar rapat tertutup pada Ahad ini untuk membahas perkembangan penanganan kerusuhan massal dengan kementerian Dalam Negeri dan Intelejen, kepolisian Iran, dan Deputi Komandan Garda Revolusi Iran.
Pada saat yang sama, ribuan pendukung pemerintah menggelar unjuk rasa hingga hari kelima sebagai tandingan terhadap unjuk rasa anti-pemerintah terbesar sejak 2009. Saat itu, ribuan orang turun ke jalan memprotes hasil pemilu yang diduga diwarnai kecurangan.
Aksi unjuk rasa pendukung pemerintah ini digelar di sejumlah kota seperti di Shahr-e Kord pusat, yang diikuti ratusan orang sambil membawa payung agar tidak terkena salju. Mereka meneriakkan kecaman terhadap AS, Israel, dan Inggris.
Kerusuhan anti-pemerintah ini telah berlangsung selama sekitar dua pekan dan menewaskan 22 orang dengan seribu orang ditangkap. Kerusuhan ini menyebar hingga ke 80 kota dan kota pinggiran dan diikuti ribuan warga kelas pekerja Iran. Mereka marah dengan kondisi ekonomi, korupsi, pengangguran dan melebarnya jurang si kaya dan miskin.
Unjuk rasa anti-pemerintah ini mulai mereda selama beberapa hari ini setelah pemerintah meningkatkan penanganannya dengan menurunkan lebih banyak polisi anti-huru hara, termasuk mengirim pasukan Garda Revolusi ke sejumlah provinsi.
Menurut sejumlah video yang diunggah di jejaring sosial, polisi dalam jumlah besar terlihat hadir di berbagai kota seperti Khorramabad di barat daya Iran. Pada Rabu sebelumnya, sejumlah pemrotes terlihat melempari polisi anti-huru hara dengan batu.
Menurut kantor berita Iran, IRNA, mayoritas pengunjuk rasa yang ditahan telah dibebaskan dengan jaminan. “Namun para pemimpin unjuk rasa ditahan untuk menjalani proses pengadilan.”
Wakil Presiden Universitas Tehran, Majid Sarsangi, mengatakan pihak kampus telah membuat sebuah tim untuk melacak keberadaan para mahasiswa yang ditahan selama kerusuhan berlangsung.
Diperkirakan, ada 90 orang mahasiswa ditahan, dengan sepuluh orang lainnya belum diketahui keberadaannya. Ada sejumlah lembaga keamanan Iran, yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menahan.

Credit TEMPO.CO

Jet Tempur Saudi Jatuh di Zona Perang, Diklaim Ditembak Houthi

RIYADH - Sebuah pesawat jet tempur milik militer Arab Saudi jatuh di zona perang di Yaman utara, kemarin. Kelompok pemberontak Houthi Yaman mengklaim telah menembak jatuh pesawat tersebut.

Kantor berita Al-Masirah yang berafiliasi dengan Houthi melaporkan bahwa pesawat jet tempur Saudi yang ditembak jatuh adalah pesawat jet Panavia Tornado buatan Inggris. Saudi merupakan satu-satunya negara di kawasan yang menggunakan pesawat tempur jenis itu.

Versi Koalisi Arab yang dipimpin Saudi, pesawat tersebut jatuh karena “kegagalan teknis". Koalisi, dalam pernyataan yang dilansir kantor berita negara Saudi, SPA, mengonfirmasi hilangnya satu pesawat militer Kerajaan Arab Saudi.

Menurut koalisi, pesawat tersebut mengalami kegagalan teknis dan jatuh di zona perang. Pilot selamat dari kecelakaan itu dan dievakuasi dalam operasi pencarian dan penyelamatan khusus.

”Komando Pasukan Koalisi Arab menerapkan sebuah operasi bersama untuk mengevakuasi dua pilot yang berpartisipasi bersama pasukan udara dan darat, di mana kedua pilot tersebut dievakuasi ke wilayah-wilayah Kerajaan,” kata juru bicara Pasukan Koalisi Arab, Kolonel Turki Al-Malki dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Senin (8/1/2018).

Al-Malki tidak memberikan informasi apapun mengenai jenis pesawat tempur tersebut.

Koalisi Arab memulai operasi tempur di Yaman sejak 2015 lalu atas permintaan presiden sah Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi yang hendak digulingkan kelompok Houthi. Operasi itu bertujuan untuk memberangus kelompok pemberontak Houthi.

Sejak operasi tempur dimulai, koalisi telah berulang kali dituduh oleh orang-orang di lapangan dan kelompok HAM telah membunuh warga sipil selama serangan. Namun, koalisi jarang mengaku bertanggung jawab. Menurut data perkiraan PBB, konflik di Yaman sejauh ini telah merenggut sekitar 10.000 jiwa.

Selama invasi di Yaman, aliansi yang dipimpin Saudi itu juga telah kehilangan sejumlah pesawat tempur dan helikopter. Riyadh kerap menyalahkan "masalah teknis" sebagai dalih atas kerugian yang dialami koalisi, namun pemberontak Houthi mengklaim hilangnya sejumlah pesawat tempur dan helikopter itu akibat ditembak jatuh oleh pasukannya.

Credit sindonews.com

AS Pernah Rencanakan Perang Nuklir yang Bisa Punahkan Umat Manusia

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) pernah merencanakan untuk meluncurkan perang nuklir pada tahun 1960-an yang bisa membuat umat manusia punah. Rahasia dari rencana perang mengerikan itu diungkap whistleblower Gedung Putih, Daniel Ellsberg.

Ellsberg membeberkan rahasia Pentagon itu dalam bukunya yang berjudul “The Doomsday Machine”. Dia adalah mantan penasihat perang nuklir Gedung Putih dan RAND Corporation, sebuah bisnis riset dan pengembangan militer yang menasihati angkatan bersenjata AS.

Ellsberg berpendapat bahwa kekuatan nuklir dunia memiliki kemampuan untuk melenyapkan semua manusia dari planet Bumi. Kebijakan AS saat ini, kata dia, menunjukkan bahwa risiko pemusnahan global lebih tinggi dari sebelumnya.

Ellsberg menjadi legenda whistleblowing pada tahun 1970-an saat dia membocorkan dokumen “Pentagon Papers” kepada The New York Times dan surat kabar lainnya. Bukti fotokopi dokumen rahasia yang dia berikan menunjukkan bahwa pemerintah AS telah berbohong kepada publik dan Kongres mengenai keterlibatannya dalam Perang Vietnam.

Dokumen-dokumen rahasia dari Ellsberg telah didramatisasi dalam film “The Post” karya Steven Spielberg yang akan tayang pada tanggal 11 Januari 2018 nanti.

Dokumen rahasia dari Ellsberg tidak berhenti dengan Pentagon Papers. Dalam buku barunya, dia mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya dia menyalin lebih dari 8.000 halaman materi rahasia dari pekerjaannya di Gedung Putih dan RAND Corporation. Pada tahun 1973, Ellsberg menjadi terdakwa dalam kasus Pentagon Papers.

Sebagian besar karyanya di RAND Corporation melibatkan penyusunan sebuah rencana rahasia, di bawah presiden Dwight Eisenhower, untuk sebuah perang nuklir.

Ellsberg menegaskan bahwa sebagian besar dari apa yang dia pelajari tentang ancaman mengerikan strategi nuklir AS yang diajukan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an masih benar sampai sekarang.

”Unsur dasar kesiapan Amerika untuk perang nuklir tetap ada sekarang (setelah) hampir 60 tahun yang lalu; Ribuan senjata nuklir tetap berada dalam peringatan pemicu, yang ditujukan terutama untuk target militer Rusia termasuk komando dan kontrol, banyak di dalam atau di dekat kota,” tulis Ellsberg di bukunya.

Kebijakan AS telah lama menyatakan bahwa tujuan utama program senjata nuklirnya adalah untuk mencegah serangan pertama terhadap daratan Amerika. Namun, Ellsberg mengatakan bahwa klaim itu adalah ”tipuan yang disengaja”.

”Sifat, skala dan postur kekuatan nuklir strategis kita selalu dibentuk oleh persyaratan dari tujuan yang sangat berbeda; untuk mencoba membatasi kerusakan Amerika Serikat dari pembalasan Soviet atau Rusia terhadap serangan pertama AS kepada Uni Soviet atau Rusia,” lanjut Ellsberg.

Dengan kata lain, besarnya persenjataan nuklir AS dirancang agar efektif dalam memulai konflik nuklir dan menghalangi pembalasan apapun.

Ellsberg menulis bahwa rencana nuklir AS selalu disusun dengan tujuan untuk menyerang lebih dulu dalam segala situasi.

Beberapa presiden AS secara berturut-turut, termasuk Donald John Trump, selalu mengklaim bahwa mereka menolak untuk mengubah kebijakan militer AS, yakni menjadi pengguna pertama senjata nuklir. Mereka mengklaim tidak akan menggunakan senjata nuklir kecuali diserang lebih dulu oleh musuh dengan senjata nuklir.

Ellsberg berpendapat bahwa hal itu menciptakan ancaman tersirat dari serangan nuklir terhadap setiap negara yang sedang berkonflik dengan AS, seperti Korea Utara.

”Memang, ini telah mendorong perkembangan di negara-negara yang berharap bisa melawan ancaman Amerika ini atau untuk menirunya,” papar Ellsberg, yang dikutip dari news.com.au, Senin (8/1/2018).

”Tentu saja, desakan kami untuk mempertahankan persenjataan ribuan senjata, banyak yang waspada, seperempat abad memasuki era pasca-Perang Dingin, membatalkan nasihat kami ke sebagian besar negara bagian lain di dunia yang mereka tidak memerlukannya atau pembenaran untuk menghasilkan satu senjata nuklir,” imbuh dia.

Salah satu bagian yang lebih mengkhawatirkan dari buku itu adalah penyingkapan dari apa yang oleh Ellsberg sebut sebagai “salah satu rahasia nasional tertinggi AS”. Salah satu rahasia itu adalah sejumlah orang di AS memiliki wewenang yang didelegasikan untuk menarik pelatuk senjata nuklir.

”Sehubungan dengan serangan strategis yang disahkan, yang diotorisasi oleh AS, sistem ini selalu dirancang untuk dipicu oleh rangkaian peristiwa yang jauh lebih luas daripada yang pernah dibayangkan publik,” tulis Ellsberg.

"Selain itu, tangan yang berwenang untuk menarik pemicu (pelatuk) pada pasukan nuklir AS tidak pernah secara eksklusif seorang presiden, atau bahkan pejabat militer tertinggi sekalipun.”

Pada tahun 1950-an, Presiden Eisenhower diam-diam telah mendelegasikan wewenang untuk memerintahkan serangan nuklir kepada komandan militer dalam keadaan tertentu. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh presiden berikutnya dan Ellsberg mengatakan bahwa hal itu telah dilakukan pada ”hampir pasti” di dalam administrasi Trump.

Rusia memiliki protokol serupa, yang dikenal dengan sistem Dead Hand, yang akan menjamin wewenang yang didelegasikan untuk membalas serangan AS di negara tersebut.

“Alasan mendesak untuk mencerahkan publik dunia tentang realitas era nuklir ini adalah hampir pasti bahwa delegasi rahasia yang sama ada di setiap negara nuklir, termasuk yang baru: Israel, India, Pakistan dan Korea Utara,” lanjut Ellsberg.

”Berapa banyak jari yang berada pada tombol nuklir Pakistan? Mungkin bahkan presiden Pakistan pun tahu dengan andal.”

Pyongyang pun, kata Ellsberg, juga kemungkinan memberlakukan protokol serupa.

Credit sindonews.com

Pakar: Jika Perang dengan AS, 3 Negara Gabung Kim Jong-un

WASHINGTON - Pakar East Asia di Amerika Serikat (AS), Gordon Chang, mengatakan bahwa setidaknya tiga negara akan siap bergabung dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un jika perang dengan AS benar-benar terjadi. Ketiga negara itu adalah China, Rusia dan Iran.

Perseteruan antara Washington dan Pyongyang telah memicu kekhawatiran pecahnya Perang Dunia III setelah Kim Jong-un menolak tekanan AS untuk melucuti program senjata nuklirnya.

Menurut Chang, China, Rusia dan Iran juga kerap berseteru dengan AS di berbagai isu konflik.

“Jika kita menyerang Korea Utara terlebih dahulu, Anda bisa melihat China menimbulkan masalah di Laut China Selatan. Anda bisa melihat Rusia mengejar Baltik. Orang-orang Iran akan melakukan sesuatu,” kata Chang.

”Kita bisa melihat Asia terlibat di kedua sisi, ini mendekati perang dunia, hal ini bisa menyebar dengan sangat cepat dan itulah bahaya yang sebenarnya di sini,” ujar Chang, seperti dikutip express.co.uk, Sabtu (6/1/2018).

”Ini bisa menyebar ke tanah air AS karena orang-orang China dan Rusia benar-benar bisa melakukan pertukaran nuklir dengan Amerika Serikat. Saya tidak mengatakan itu akan terjadi, tapi saya mengatakan itu adalah sebuah kemungkinan,” lanjut Chang.

Sebelum komentar Chang ini muncul, para ahli juga telah memperingatkan Presiden AS Donald Trump bahwa Beijing dan Moskow bisa berada di ambang pembentukan sebuah aliansi dengan Korea Utara untuk mencegah invasi AS.

China sendiri selama ini dianggap sebagai satu-satunya sekutu resmi Pyongyang. Chang menambahkan bahwa China telah menunjukkan tanda-tanda ketidakpatuhan terhadap sanksi PBB. Hal itu menandakan bahwa Beijing akan terus mendukung Pyongyang meski sudah berjanji untuk bertindak terhadap rezim Kim Jong-un sesuai resolusi DK PBB.

Berbicara kepada Fox News, penulis buku “Nuclear Showdown” ini mencontohkan pembangkangan China ketika AS lengah. ”Ketika sanksi diajukan oleh PBB, orang China membuat pertunjukan yang besar,” katanya.

”Mereka benar-benar akan melakukan sesuatu selama beberapa bulan dan ketika Amerika Serikat tidak memperhatikan, mereka kembali melakukan hal lama tersebut,” ujar Chang mengacu pada suplai minyak Beijing kepada Pyongyang yang baru-baru ini terungkap.

Ketegangan di Semenanjung Korea pada saat ini mulai mereda setelah rezim Kim Jong-un setuju untuk melakukan perundingan dengan Korea Selatan. Namun, sebuah editorial surat kabar pemerintah Korut, Rodong Sinmun, terus menyuarakan kesiapan Pyongyang untuk terlibat konflik dengan AS.

Editorial tersebut menyerukan agar rakyat Korea Utara bersatu untuk meraih kemenangan baru di semua lini.

“Tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menghalangi kemajuan kuat Korea Utara karena di bawah bimbingan Partai Buruh Korea yang luar biasa dan teruji yang membawa gaya sosialisme kita ke kemenangan,” bunyi editorial tersebut.

Credit sindonews.com

Anggota DK PBB Ramai-ramai Kuliahi Dubes AS Soal Tujuan PBB

NEW YORK - Upaya pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan respons internasional terkaittindakan keras Iran terhadap demonstran anti pemerintah menjadi bumerang. Anggota Dewan Keamanan PBB malah beramai-ramai memberikan ceramah kepada Duta Besar (Dubes) AS mengenai tujuan PBB. Mereka juga menegaskan kembali dukungan perjanjian nuklir Iran.

Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, mengajukan pertemuan darurat untuk membahas aksi demonstrasi anti pemerintah Iran. Pertemuan darurat itu dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan internasional kepada para demonstran.

Dalam sambutannya, Haley mengatakan AS akan tetap teguh di belakang para pemrotes Iran.

"Jangan diragukan lagi. Amerika Serikat berdiri tanpa hambatan dengan orang-orang di Iran yang mencari kebebasan untuk diri mereka sendiri," kata Haley seperti dikutip dari Independent, Sabtu (6/1/2018).

Namun ada bukti pemberonatkan kecil dalam ruang Dewan Keamanan, tidak hanya dari kalangan musuh tradisional AS seperti Rusia dan China, tapi juga di antara sekutu dekat seperti Prancis dan Swedia. Banyak yang tampaknya takut bahwa kritik yang blak-blakan oleh AS hanyalah dalih untuk merongrong kesepakatan nuklir Iran, dimana Presiden Donald Trump telah lama ingin mencabutnya.

Sebelum sesi dimulai, Dubes Prancis François Delattre telah memperingatkan terhadap instrumentalisasi aksi demonstrasi dari luar. Saat berbicara di hadapan dewan, ia melangkah lebih jauh.

"Kita harus waspada terhadap upaya untuk mengeksploitasi krisis ini untuk tujuan pribadi, yang akan memiliki hasil yang bertentangan secara diametral dengan apa yang diinginkan," kata Delattre.

Dia bertanya secara retoris mengapa Dewan Keamanan tidak mengangkat isu protes Black Lives Matter di Ferguson, Missouri, yang kadang-kadang juga mendapat tanggapan polisi yang kejam.

"Alasan sebenarnya untuk mengadakan pertemuan hari ini bukanlah upaya untuk melindungi hak asasi manusia atau mempromosikan kepentingan orang-orang Iran, namun sebagai upaya terselubung untuk menggunakan saat ini untuk terus melemahkan" kesepakatan Iran," cetus Dubes Rusia Vassily Nebenzia.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menghubungan aksi protes tersebut dengan kesepakatan nuklir Iran. Trump beralasan bahwa keuntungan finansial yang diterima oleh pemerintah Iran sebagai bagian dari kesepakatan tersebut telah memicu korupsi yang diprotes warga Iran.

Namun, anggota Dewan Keamanan PBB sebagian besar menegaskan bahwa kedua isu ini terpisah.

"Perlu jelas bagi masyarakat internasional bahwa situasi di Iran tidak masuk dalam agenda Dewan Keamanan," kata Sacha Sergio Llorenty, duta besar Bolivia.

Perwakilan Swedia, Irina Schoulgin Nyoni, sependapat: "Kami memiliki reservasi berdasarkan format dan waktu sesi ini."

Keengganan untuk mendukung posisi AS adalah bukti terbaru dari meningkatnya resistensi internasional terhadap prioritas kebijakan luar negeri Pemerintah Trump, terutama di PBB. Bulan lalu, sebagian besar anggota PBB memilih sebuah resolusi yang mencela keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besarnya ke sana.

Haley bahkan harus menggunakan hak veto-nya untuk menghalangi resolusi serupa di Dewan Keamanan yang didukung oleh setiap anggota lainnya.

Pasca sidang tersebut, Misi AS untuk PBB mengadakan pesta koktail untuk sembilan negara yang menentang resolusi di Majelis Umum, yang selain Israel, adalah Guatemala, Honduras, Togo, Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia , Nauru dan Palau.

Dalam pesan video yang diputar di jamuan itu, Trump berterima kasih kepada para peserta karena berdiri bersama Amerika Serikat. Ia mengatakan pemungutan suara itu akan tercatat sebagai tanggal yang sangat penting dan dukungan mereka akan dicatat dan sangat dihargai.

Credit sindonews.com

Eks Presiden Iran Ahmadinejad Dilaporkan Ditangkap

TEHERAN - Mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahamdinejad, ditangkap oleh pihak berwenang karena diduga menghasut demonstrasi anti pemerintah pimpinan Hassan Rouhani. Begitu laporan al-Quds al-Arabi yang berbasis di Inggris.

Aksi demonstrasi yang diwarnai kerusuhan baru-baru ini di Iran mulai padam saat rezim Teheran mengumumkan demonstrasi pro pemerintah guna mengakhiri demonstrasi anti pemerintah. Sebanyak 21 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap.

Sementara itu, Ahmadinejad diduga menghadiri aksi demonstrasi anti pemerintah di mana ia berbicara tentang kesalahan manajemen pemerintah pimpinan Rouhani.

Seperti disitir IB Times dari al-Quds al-Arabi, Minggu (7/1/2018), Ahmadinejad dikatakan saat ini sedang dalam tahanan rumah. Namun laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh petugas penegak hukum.

Pekan lalu, jaksa agung Iran menyalahkan Amerika Serikat, Israel dan Arab Saudi atas apa yang pemerintah anggap sebagai hasutan dari luar terhadap gerakan anti-pemerintah. New York Times melaporkan bahwa Ahmadinejad termasuk di antara mereka yang dipandang pemerintah sebagai pembangkang melawan kepemimpinan Rouhani.

"Beberapa pejabat saat ini tinggal jauh dari masalah masyarakat dan kekhawatiran, dan tidak tahu apa-apa tentang realitas masyarakat. Apa yang diderita Iran saat ini adalah kesalahan manajemen dan tidak kekurangan sumber daya ekonomi," kata mantan presiden Iran tersebut.

"Pemerintah Hassan Rouhani percaya bahwa mereka memiliki tanah dan masyarakatnya adalah masyarakat yang tidak tahu apa yang tidak mereka ketahui," sambung Ahmadinejad.

"Orang-orang marah pada pemerintah ini karena monopoli atas kekayaan publik," tukasnya.

Mahmoud Ahmadinejad, seorang insinyur yang berpaling menjadi politisi, dilaporkan memiliki kekayaan bersih senilai USD5 juta. Ahmadinejad menjadi terkenal dan akhirnya menjadi pemimpin politik Iran di bawah Pemimpin Tertinggi Iran saat ini, Ali Khamenei. Dia adalah Presiden keenam Iran dari tahun 2005 sampai 2013.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Tangkap 11 Pangeran Karena Protes Penghematan

Arab Saudi menangkap 11 pangeran yang memprotes penghematan yang diberlakukan kerajaan, termasuk penghentian pembayaran tagihan listrik dan air kepada mereka. (Reuters)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Arab Saudi mengumumkan penangkapan sebelas pangeran yang memprotes penghematan di kerajaan tersebut. Ke-11 pangeran mengadakan pertemuan di Istana Pemerintah menuntut pembatalan dekrit kerajaan soal penundaan pembayaran tagihan listrik dan air oleh kerajaan, Sabtu (6/1).

"Para pangeran juga menuntut kompensasi keuangan atas hukuman mati terhadap salah satu sepupu mereka. Mereka telah diberi tahu bahwa mereka telah mengambil pendekatan yang salah, tapi menolak untuk meninggalkan tempat. Perintah kerajaan dikeluarkan untuk menangkap mereka dan mengirimkannya ke Penjara Al-Hair sambil menunggu sidang peradilan," kata Jaksa Agung Arab Saudi Saud Al-Mujib dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan Arab News, Sabtu, (6/1).

Arab Saudi, yang merupakan penghasil minyak terbesar dunia, telah menerapkan reformasi yang mencakup pemotongan berbagai subsidi, penerapan pajak nilai tambahan (VAT) serta pemangkasan tunjangan bagi para anggota keluarga kerajaan.

Reformasi dijalankan sebagai upaya untuk menangani penurunan harga minyak mentah hingga kerajaan itu mengalami defisit anggaran, yang diperkirakan mencapai 196 miliar riyal (sekitar Rp697,8 triliun) pada 2018.

"Semua orang sama kedudukannya di depan hukum dan siapa pun yang tidak menjalankan peraturan dan perintah akan diadili, tidak peduli siapa pun dia," demikian pernyataan Jaksa Agung Arab Saudi.

Kabar penangkapan itu sebelumnya dilaporkan oleh situs berita sabq.org. Laman itu melaporkan ke-11 pangeran itu berkumpul di sebuah istana kerajaan bersejarah, Qasr a-Hokm. Mereka menuntut agar kerajaan membatalkan keputusan yang menetapkan bahwa negara berhenti membayari tagihan air dan listrik para anggota keluarga kerajaan.

Sabq mengatakan bahwa para petugas yang menangkap para pangeran itu merupakan bagian dari sebuah unit beranggotakan lebih dari 5.000 personel yang terhubung dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Sang putra mahkota adalah sosok yang sedang memimpin gerakan reformasi. Gerakan itu antara lain telah mengepung lebih dari 200 pejabat tinggi, termasuk sejumlah anggota keluarga kerajaan, yang dicurigai melakukan korupsi.

Media daring tersebut tidak memberikan rincian soal identitas para pangeran yang ditahan namun mengatakan bahwa pemimpin kelompok pangeran pemrotes itu berinisial SAS.

Credit cnnindonesia.com

Arab Galang Dukungan Yerusalem Timur Jadi Ibu Kota Palestina

Liga Arab menggalang dukungan internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. (AFP PHOTO/MOHAMED EL-SHAHED)

Jakarta, CB -- Liga Arab menggalang dukungan internasional untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota, setelah Washington mengakui kota suci tiga agama itu sebagai Ibu Kota Israel.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengumumkan hal tersebut dalam konferensi pers bersama Ketua Liga Arab Abul Gheit setelah pertemuan soal status Yerusalem di Ibu Kota Yordania, Amman, Sabtu (6/1).

"Ada keputusan politik untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan kami akan berjuang mencapai keputusan politik internasional untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem (Timur) sebagai ibu kotanya," kata Safadi dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Luar Negeri Mesir, Arab Saudi, Maroko dan Otoritas Palestina, juga para menteri Uni Emirat Arab.

Ketua Liga Arab, Abu Gheit mengatakan pertemuan para menteri luar negeri Arab yang lebih luas akan digelar akhir bulan ini.

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kontroversial pada 6 Desember lalu untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel menuai protes dari Arab dan dunia muslim. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) juga menolak keputusan yang tidak mengikat itu dalam sebuah resolusi yang didukung 128 negara.

Status Yerusalem merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam konflik Israel-Palestina.

Israel menduduki Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada 1967, lalu menganeksasi Yerusalem Timur. Langkah itu tidak pernah diakui dunia internasional.

Israel secara sepihak mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota. Sedangkan Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya saat merdeka.

Safadi menyatakan negara-negara Arab memiliki tujuan, termasuk membatalkan keputusan Trump.

Foto: REUTERS/Ammar Awad
Mesjid Kubah Batu, Yerusalem

"Menurut hukum internasional, Yerusalem adalah tanah jajahan," kata dia.

Sebelumnya, Raja Yordania, Raja Abdullah II bertemu dengan para diplomat Arab. Raja Abdullah II menyatakan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan sesuai kerangka kesepakatan perdamaian yang adil dan abadi antara Israel dan Palestina.

Yordania menandatangani kesepakatan perdamaian dengan Israel pada 1994, dan menjadi penjaga tempat suci muslim di Yerusalem.

Aksi protes anti-Israel dan anti-Amerika Serikat gencar digelar di Yordania pasca keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Yordania menyatakan Presiden AS itu telah melanggar hukum internasional.

Credit cnnindonesia.com

Anwar Ibrahim dibebaskan 8 Juni

Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim (REUTERS/Stringer)

Kuala Lumpur (CB) - Jabatan Penjara Malaysia akan membebaskan lebih awal mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato` Seri Anwar Ibrahim, pada Jumat, 8 Juni 2018.

Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia, Dato` Sri Haji Zulkifli bin Omar mengemukakan hal itu di Kuala Lumpur, Senin, sehubungan beredarnya informasi pembebasan Dato` Seri Anwar Ibrahim dari penjara.

Sebelumnya Presiden Pakatan Harapan, koalisi partai politik oposisi di Malaysia, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail mengemukakan kalau pemimpin de facto Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dibebaskan pada Senin, 11 Juni 2018.

Wan Azizah Wan Ismail yang juga istri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan hal itu saat konvensi sayap wanita Pakatan Harapan di Dewan Seri Chempaka, Kajang, Sabtu, 6 Januari 2018.

Zulkifli menjelaskan pada 10 Februari 2015 Mahkamah Persekutuan Putrajaya telah menetapkan bersalah terhadap Dato` Seri Anwar Ibrahim dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara mulai 10 Februari 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut perkiraan waktu hukuman yang perlu dijalani dan tanggal pembebasan Dato`Seri Anwar Ibrahim telah dibuat oleh Jabatan Penjara berdasarkan ketetapan Seksyen 44, Akta Penjara 1995 serta Peraturan 43 (1) (a) Peraturan-Peraturan Penjara 2000.

Akta dan Peraturan tersebut memberikan sepertiga remisi dari hukuman kepada mereka yang menjalani hukuman melebihi satu bulan.

"Perkiraan hukuman yang dibuat mendapatkan tanggal pembebasan Dato Seri Anwar Ibrahim adalah pada 10 Juni 2018," katanya.

Namun demikian, ujar dia, Peraturan 28 Peraturan-Peraturan Penjara 2000 juga menjelaskan bahwa jika pembebasan seorang tahanan jatuh pada hari Minggu tahanan hendaklah dibebaskan pada hari sebelumnya.

"Oleh karena 10 Juni 2018 adalah hari Ahad dan 9 Juni 2018 adalah hari Sabtu, Dato` Sri Anwar Ibrahim bisa dibebaskan pada 8 Juni 2018 yaitu pada hari Jumat," katanya.

Dia menegaskan tanggal tersebut ditetapkan Jabatan Penjara Penjara Malaysia dan Penjara Sungai Buloh dengan tidak menerima perintah dari pihak berkuasa yang kompeten untuk mengarahkan hukuman terhadap Dato` Seri Anwar Ibrahim.

"Tanggal pembebasan? Dato` Seri Anwar Ibrahim pada 8 Jun 2018 juga tidak berkaitan dengan perintah dari Lembaga Pengampunan," ujar Dato` Sri Haji Zulkifli bin Omar.

Anwar dipenjara selama lima tahun mulai Februari 2015 setelah dihukum karena sodomi untuk kedua kalinya. Namun sebagian besar pendukungnya serta partai oposisi menganggap tuduhan tersebut berkaitan dengan politik.

Credit antaranews.com

Oposisi Resmi Tunjuk Mahathir Jadi Kandidat PM Malaysia

Koalisi oposisi Malaysia resmi mendapuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad sebagai kandidat PM, Minggu (7/1). (Lawyers for Liberty/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Koalisi oposisi Malaysia resmi mendapuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad sebagai kandidat PM dalam pemilihan umum yang bakal digelar Agustus mendatang, Minggu (7/1).

Dengan pemimpin oposisi saat ini, Anwar Ibrahim mendekam di penjara, Mahathir yang telah berusia 92 tahun, tampak sebagai ancaman terbesar bagi Perdana Menteri Petahana, Najib Razak, yang terbelit skandal korupsi.

Mahathir, dengan reputasi 22 tahun sebagai perdana menteri, akan menjadi pemimpin tertua di dunia jika oposisi berhasil memenangkan pemilihan umum. Dia disandikan dengan Wan Azizah, istri Anwar yang diplot sebagai calon Wakil PM.

"Saya berutang dan berterima kasih kepada Anwar karena mau bekerja sama dengan saya dan tim dalam upaya menyelamatkan negeri ini," kata Mahathir seusai pengumuman pencalonannya secara resmi, seperti dilaporkan The Sun Daily, Minggu, (7/1).

Dia mengakui menerima dirinya adalah hal yang tidak mudah bagi Anwar, de facto pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR). Mahathir adalah orang yang menjebloskan Anwar ke dalam penjara dengan tuduhan sodomi.

"Mereka telah menderita selama 20 tahun, tidak mudah bagi mereka untuk melupakan episode tersebut," kata Mahathir dalam pidato di Konvensi Aliansi Oposisi Pakatan Harapan.

Anwar dipecat dari jabatan wakil perdana menteri pada 1998, setelah berselisih paham dengan Mahathir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Partai Keadilan Nasional, pendahulu PKR, dibentuk Anwar seabgai perlawanan terhadap pemerintahan Mahathir.

Mahathir, yang kini menjadi Ketua Aliansi Oposisi Pakatan Harapan mengatakan, bukan Anwar saja yang kesulitan menerima dia sebagai pemimpin.

"Partai-partai lain juga punya masalah untuk menerima saya, musuh lama mereka. Bagi mereka saya Mahazalim, dan Mahafiraun,' kata Mahathir, merujuk pada julukan yang disematkan pada dia selama berada di partai berkuasa, UMNO.

Perlawanan terhadap PM Najib menyatukan Anwar dan Mahathir. Kini mereka bersatu dalam koalisi oposisi.

Credit cnnindonesia.com

Pemberontak Rohingya mengaku tak punya pilihan selain melawan Myanmar

Yangon (CB) - Para pemberontak Rohingya mengatakan pada Minggu bahwa mereka tidak punya pilihan selain melawan apa yang mereka sebut sebagai terorisme yang disponsori negara Myanmar untuk membela komunitas Rohingya, dan mereka menuntut Rohingya diajak berkonsultasi mengenai semua keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka.

Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation ArmyARSA) melancarkan serangan-serangan terhadap pasukan keamanan Myanmar pada 25 Agustus, yang memicu operasi-operasi kontra pemberontakan di negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar yang mayoritas dihuni Muslim yang menyebabkan kekerasan dan pembakaran meluas sehingga memaksa sekitar 650.000 warganya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk kampanye militer Myanmar itu, menyebutnya sebagai pembersihan etnis. Myanmar yang mayoritas penduduknya penganut Buddha membantahnya.

Tetapi sejak operasi penindakan militer pada Agustus, kelompok kecil pemberontak telah melancarkan relatif sedikit serangan hingga Jumat, ketika para petempurnya menghadang sebuah truk militer Myanmar, melukai beberapa anggota pasukan keamanan.

"ARSA tak punya ... pilihan lain selain bertempur memerangi 'terorisme yang disponsori negara Burma' terhadap penduduk Rohingya demi maksud mempertahankan diri, menyelamatkan dan melindungi komunitas Rohingya," demikian pernyataan kelompok tersebut yang ditandatangani oleh pemimpinnya Ata Ullah dan disiarkan melalui Twitter.

"Orang Rohingya harus diajak konsultasi dalam semua pembuatan keputusan yang mempengaruhi kebutuhan humaniter dan masa depan politik mereka," kata ARSA sebagaimana dikutip Reuters.

ARSA mengklaim bertanggung jawab atas penghadangan Jumat tapi tidak memberikan rincian mengenai bentrokan.

Seorang juru bicara pemerintah Myanmar menolak untuk memberikan komentar segera mengenai hal itu, menyatakan dia belum membaca pernyataan tersebut. Seorang juru bicara militer menolak menyampaikan komentar mengenai situasi keamanan di negara bagian Rakhine. Kawasan itu umumnya terbatas bagi wartawan.

Pihak berwenang mengatakan sebelumnya bahwa serangan-serangan oleh pemberontak akan dijawab dengan kekuatan dan mereka mengesampingkan perundingan dengan "teroris".

ARSA menolak pengaitan kelompoknya dengan grup-grup militan Islam dan menyatakan mereka bertempur untuk mengakhiri penindasan terhadap orang-orang Rohingya.

Rohingya tidak diberikan kewarganegaraan, kebebasan bergerak, akses ke layanan-layanan seperti perawatan kesehatan. Myanmar menganggap mereka imigran ilegal dari Bangladesh.

Kerusuhan komunal serius meletus antara Rohingya dan etnis Buddha Rakhine pada 2012 dan kerusuhan sporadis mengikutinya.

Kekerasan yang bermula Agustus dan krisis pengungsi yang disebabkannya telah memicu kecaman internasional, dan memunculkan keraguan mengenai transisi Myanmar ke demokrasi hampir 50 tahun di bawah pemerintahan militer.

Credit antaranews.com

Kelompok Bersenjata Rohingya Serang Truk Militer Myanmar

Ilustrasi militer Myanmar. (AFP Photo/Stringer)

Jakarta, CB -- Setidaknya lima orang terluka setelah kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyerang truk militer Myanmar di Rakhine pada Sabtu (6/1).

"Satu kendaraan diserang oleh 20 orang kelompok bersenjata dari gunung menggunakan senjata buatan tangan dan pistol," ujar seorang pejabat militer Myanmar.

Tak lama setelah itu, ARSA pun mengklaim bertanggung jawab atas serangan pada akhir pekan itu.

"Ya, ARSA bertanggung jawab atas pergerakan militer itu," ujar juru bicara ARSA kepada Reuters.

Sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian mengatakan kepada Frontier Myanmar bahwa mereka mendengar beberapa tembakan saat insiden terjadi.

Salah satu kantor berita pemerintah Myanmar juga melaporkan, baku tembak terus berlangsung setelah insiden tersebut.

Serangan ini terjadi di tengah ketegangan situasi di Myanmar pasca-bentrokan antara militer dan ARSA pada Agustus tahun lalu.

Bentrokan itu dipicu oleh serangan ARSA ke sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine.

ARSA mengklaim, mereka menjalankan aksinya demi membela hak-hak Rohingya yang selama ini tertindas di Myanmar. Namun, Myanmar menyebut mereka sebagai teroris.

Militer pun melakukan operasi untuk membersihkan Rakhine dari ARSA. Namun, menurut laporan berbagai organisasi internasional, militer Myanmar tak hanya membidik ARSA, tapi juga membunuh sipil Rohingya.

Kekerasan ini sudah merenggut ribuan nyawa dan membuat 500 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Myanmar mengklaim, kini situasi di Rakhine sudah pulih dan berjanji akan menerima kembali Rohingya yang ingin kembali ke sana, dengan sejumlah syarat.

Banyak orang Rohingya ragu dapat kembali ke Rakhine karena menganggap persyaratan dari Myanmar tidak masuk akal, seperti dokumen identitas resmi mereka.

Selama ini, Rohingya tinggal di Myanmar tanpa pengakuan dari pemerintah setempat. Meski sudah berpuluh tahun tinggal di Rakhine, mereka tidak diakui sebagai warga negara sehingga kerap menjadi sasaran diskriminasi.

Credit cnnindonesia.com

31 tewas dalam kerusuhan dua hari di Meksiko

Ilustrasi--. (ANTARANEWS/Ardika)

Chihuahua, Meksiko (CB) - Sebanyak 31 orang tewas dan tujuh lainnya menderita luka tembak selama kerusuhan dua hari yang dipicu oleh penyelundupan narkoba di negara bagian Chihuahua menurut seorang juru bicara kejaksaan pada Sabtu waktu setempat.

Carlos Huerta, juru bicara kantor kejaksaan setempat, mengatakan kerusuhan pada Kamis dan Jumat tersebut terjadi karena serangan yang dilancarkan kartel Juarez dan Sinaloa yang saling bersaing.

Dari 31 kematian, 22 terjadi di Ciudad Juarez, tujuh di ibu kota negara bagian Chihuahua dan dua di Bocoyna menurut pihak berwenang. Di antara korban tewas ada empat perempuan dan tiga remaja berusia 14, 15 dan 17 tahun.

Lebih dari 250 personel polisi federal dikerahkan ke daerah itu pada Sabtu.

Sesaat sebelum serangkaian pembunuhan tersebut dimulai, Gubernur Negara Bagian Javier Corral mengatakan bahwa 2018 akan menjadi "tahun keamanan publik untuk Chihuahua" menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Tanker minyak Iran tabrakan dengan kapal China

Asap tebal dari tanker pengangkut minyak Iran di Laut China Timur, Minggu (7/1/2018), setelah bertabrakan dengan kapal besar China pada Sabtu (6/1/2018. (China Global Television)

Ada tumpahan minyak, dan kami memajukan upaya penyelamatan."

Beijing (CB) - Tanker pengangkut minyak Iran yang dijalankan operator pengapalan minyak top negeri itu terbakar dan memuntahkan muatannya ke Laut China Timur pada Minggu, setelah bertabrakan dengan kapal besar China pada Sabtu (6/1), demikian keterangan Pemerintah China.

Tanker Sanchi tanker, yang terdaftar di Panama, tabrakan dengan CF Crystal sekitar 160 mil laut dari lepas pantai dekat Shanghai pada Sabtu menurut pernyataan Kementerian Transportasi China.

Sebanyak 32 kru tanker itu dilaporkan hilang. Tanker tersebut melakukan perjalanan dari Iran menuju Korea Selatan membawa 136.000 ton kondensat, minyak mentah ultra ringan. Jumlah itu setara dengan satu juta barel dengan nilai sekitar 60 juta dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan harga minyak mentah global.

"Sanchi mengapung dan terbakar sekarang. Ada tumpahan minyak, dan kami memajukan upaya penyelamatan," kata Pemerintah Iran, layaknya dikutip Reuters.
Namun, Pemerintah Iran tidak menyampaikan rincian mengenai tumpahan minyak tersebut.

Kementerian negeri itu telah mengirim empat kapal penyelamat dan tiga kapal pembersih ke lokasi sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Korea Selatan juga mengirim satu kapal dan helikopter untuk membantu. Seorang pejabat Penjaga Pantai Korea mengonfirmasi kapal itu masih terbakar pada pukul 13.00. Ia menolak mengindentifikasi karena tidak berwenang bicara dengan media.

Media pemerintah China, CCTV, menunjukkan gambar-gamber tanker terbakar dan asap tebal yang membubung.

Data pelacakan kapal Reuters menunjukkan Sanchi dibuat tahun 2008 dan dikelola oleh National Iranian Tanker Co (NITC). Pemilik terdaftarnya Bright Shipping Ltd.

Tanker itu dijadwalkan tiba di Daesan, Korea Selatan, dari Pulau Kharg di Iran pada Minggu menurut pelacakan kapal Reuters.

Tanker yang disewa oleh Hanwha Total Petrochemical Co Ltd itu memiliki "asuransi luar negeri valid" menurut juru bicara Kementerian Perminyakan Iran Kasra Nouri kepada televisi pemerintah Iran.
Sanchi bertabrakan dengan CF Crystal, yang terdaftar di Hong Kong dan saat kecelakaan sedang membawa 64.000 ton biji-bijian dari Amerika Serikat ke Provinsi Guangdong di bagian selatan China menurut pemerintah.

Sebanyak 21 awak CF Crystal, semuanya berkewarganegaraan Chin, sudah diselamatkan. Kapal itu dijadwalkan tiba 10 Januari menurut data pelacakan kapal Reuters.

CF Crystal, yang dibuat tahun 2011, mengalami kerusakan "tidak kritis" menurut Kementerian Transportasi China.

Tabrakan itu merupakan kecelakaan kedua dalam beberapa tahun yang melibatkan kendaraan yang dioperasikan oleh NITC. Pada Agustus 2016, kapal tanker super Iran menabrak satu kapal kontainer di Selat Singapura, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa atau polusi.

Credit antaranews.com

Rabu, 03 Januari 2018

Raja Abdullah Copot 3 Saudaranya Perwira Top Militer Yordania

CB, Jakarta -Raja Abdullah, memberhentikan dua saudara laki-lakinya dan sepupunya dari posisi top militer Yordania. Kedua saudara laki-laki raja Abdullah adalah Pangeran Faisal dan Pangeran Ali. Faisal selama ini menjabat kepala angkatan udara kerajaan dan wakil kepala staf. Ali selama bertahun-tahun sebagai penanggung jawab pasukan elit kerajaan khusus melindungi raja.
Sedangkan sepupu Raja Abdullah, Talal bin Mohammad, perwira di pasukan elit kerajaan Yordania dan alumni Akademi Militer Sandhurst, mengutip Reuters, 1 Januari 2018.

Ketiga saudara dekat Raja Abdullah akan dipensiunkan dan mendapat penghargaan atas jasa mereka.

Pencopotan ketiganya, menurut Raja Abdullah adalah bagian dari reorganisasi hirarki dan struktur pasukan angkatan bersenjata Yordania.
Seorang sumber di angkatan bersenjata Yordania mengatakan, langkah raja Abdullah memberhentikan tiga saudaranya dari posisi top militer dipicu oleh keinginan memberi contoh bahwa keluarga kerajaan Yordania atau Hashemite, tidak berada di atas hukum. Alasan lainnya, raja Abdullah bertujuan mengantisipasi gerakan lusinan jenderal senior yang sudah pensiun.

Raja Abdullah yang berperan sebagai komandan pasukan elit Yordania, membuat rencana restrukturisasi di tubuh militernya yang berkekuatan 120 ribu pasukan. Ia memangkas sejumlah biaya dan membuat pasukan yang efektif dengan peralatan perang yang modern untuk dapat melawan kelompok-kelompok teroris.
Raja Abdullah kemudian mengingatkan akan mengambil langkah hukum bagi siapa saja yang menyebar informasi bohong mengenai pemberhentian tiga anggota keluarga kerajaan dari lembaga militer.
"Berita karangan disebar baru-baru ini ditujukan untuk merendahkan Yordania dan lembaga-lembaganya," ujar pernyataan pihak kerajaan yang dikeluarkan hari Minggu, 21 Desember 2017.

Sebelumnya beredar informasi di media sosial dan situs online terkait pencopotan tiga perwira top militer Yordania yang diklaim pihak istana sebagai kebohongan dan salah. Tidak dijelaskan rincian informasi tersebut.
Pihak istana hanya mengatakan, informasi yang beredar itu bermaksud memperuncing hubungan antara kerajaan dan rakyat Yordania.

Credit TEMPO.CO

Cina Punya Rudal Yang Mampu Hancurkan Sistem Pertahanan AS

CB, Jakarta - Cina dilaporkan memiliki rudal balistik baru tipe hipersonik yang tidak hanya akan menantang pertahanan Amerika Serikat, tetapi juga dapat mencapai target militer di Jepang dan India.
Penilaian tersebut dilakukan setelah majalah The Diplomat yang berbasis di Tokyo melaporkan bahwa pasukan roket Cina melakukan dua tes pada akhir 2017 dari sebuah "kendaraan luncuran hipersonik" baru, atau HGV, yang dikenal sebagai DF-17. Informasi itu didapat setelah mengutip sumber-sumber intelijen Amerika Serikat.
HGVs adalah pesawat tak berawak yang mampu meluncurkan rudal melalui atmosfer bumi dengan kecepatan super.

Dibandingkan dengan sistem balistik konvensional, hulu ledak HGV dapat berjalan pada kecepatan yang jauh lebih tinggi, ketinggian yang lebih rendah dan lintasan yang tidak dapat dilacak. Pendekatan ini membuat sistem pertahanan lebih sedikit waktu untuk mencegat hulu ledak sebelum menjatuhkan muatannya.
Seperti yang dilansir South China Morning Post pada 2 Januari 2018, Angkatan Bersenjata Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) melakukan tes pertama pada 1 November dan yang kedua dua minggu kemudian.
Sumber-sumber intelijen AS dikutip mengatakan mengatakan bahwa kedua tes berhasil dan DF-17 bisa beroperasi sekitar tahun 2020.
Pakar militer Cina mengatakan DF-17 adalah salah satu dari beberapa iterasi sistem glider yang dikembangkan oleh PLA, termasuk DF-ZF yang telah melalui setidaknya 7 tes sejauh ini.
Song Zhongping, mantan anggota Korps Artileri Kedua PLA, mengatakan DF-17 adalah model prototipe DF-ZF yang dibuat dengan dilengkapi persenjataan. Sistem HGV dapat digunakan dengan berbagai jenis rudal balistik, termasuk rudal balistik antarbenua dengan jarak tempuh paling kurang 5.500 km.
Selain itu, beberapa hulu ledak HGV dapat digunakan dengan DF-41, yang memiliki jangkauan minimal 12.000 kilometer dan dapat mencapai wilayah manapun di Amerika Serikat dalam waktu kurang dari satu jam.

Pengamat militer Macau Antony Wong Dong mengatakan HGVs juga dapat digunakan untuk menargetkan dan menghancurkan sistem pertahanan anti-rudal Amerika Serikat yang dikenal dengan THAAD, atau Defense High Altitude Area Defense.
Korea Selatan memasang sistem rudal THAAD tahun lalu untuk menangkal bahaya dari program nuklir Korea Utara namun Cina juga menganggap THAAD sebagai ancaman terhadap pertahanannya sendiri.
Rudal uji coba DF-17 diluncurkan dari pusat peluncuran Jiuquan di Mongolia dan terbang sekitar 1.400 km.
Media pemerintah Cina pertama kali melaporkan teknologi HGV di negara itu pada bulan Oktober 2017, dengan cuplikan sistem di terowongan angin hipersonik di berbagai array.
Analis militer yang berbasis di Beijing Zhou Chenming mengatakan teknologi HGV telah menjadi bagian dari strategi nuklir antara tiga kekuatan nuklir besar dunia: Cina, Amerika Serikat dan Rusia.
"Dibandingkan dengan rudal balistik konvensional, HGVs lebih kompleks dan sulit dicegat. HGV Cina ... bisa menghancurkan sistem radar THAAD jika ada perang antara kedua negara," kata Zhou.
Song dan Zhou mengatakan bahwa Amerika dan Rusia juga mengembangkan teknologi glider hipersonik, namun masih berada di belakang Cina dan Rusia.

Credit TEMPO.CO

Korupsi Keppel Corp, Lunturnya Citra Bersih Singapura

CB, Jakarta -Citra Singapura sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia tercoreng pada penghujung 2017, menyusul terungkapnya mega skandal yang melibatkan salah satu badan usaha milik negara, Keppel Offshore & Marine atau Keppel O&M.
Seperti dilansir SCMP pada pekan lalu, Keppel O&M--perusahaan pembuat anjungan pengeboran minyak lepas pantai terbesar di dunia—sepakat membayar denda sebesar US 422,2 juta atau Rp 5,7 triliun kepada otoritas Brasil, Amerika Serikat dan Singapura.
Pembayaran ini dilakukan untuk menghindari sidang pengadilan kriminal setelah perwakilan Keppel O&M di Brasil, Zwi Skornicki, mengaku menyuap sejumlah pejabat Brasil sebesar US$ 55 juta atau Rp 744,8 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk memenangkan 13 kontrak bagi dua perusahaan minyak pelat merah Brasil; Petrobas dan Sete Brasil.

Kasus tersebut diselesaikan tanpa pengadilan karena Keppel O & M setuju untuk menyelesaikan penuntutan yang ditangguhkan, sementara anak perusahaan di Amerika Serikat mengaku bersalah berkomplot melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS.
Jumlah suap ini menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Negara Singa. Sebab jumlahnya melampaui kasus korupsi terbesar yang pernah ditorehkan Singapore Technologies Marine, perusahaan pelat merah pembuat kapal dengan nilai korupsi sebesar US$ 19 juta.
Seperti dilansir media Singapura, The Independent pada 29 Desember 2017, dalam kesaksian di pengadilan Brasil pada Agustus 2016, Skornicki mengaku suap yang berlangsung selama 2001 hingga 2014 tersebut atas perintah 5 pejabat Keppel O&M, termasuk mantan Direktur Utama Chow Yew Yuen.
Saat kasus ini terungkap pada Agustus 2016, Keppel O&M sempat merilis pernyataan resmi yang membantah kesaksian Skornicki. Perusahaan itu menegaskan para petingginya tidak terlibat dalam kasus penyuapan di Brasil.
Namun penyelidikan otoritas Amerika Serikat membuktikan sebaliknya. Alhasil, Lee Boon Yang, Direktur Utama Keppel O&M yang baru, meminta maaf kepada publik Singapura. “Kami sangat menyesali tindakan tak terpuji yang terjadi di Brasil selama 2001-2014. Tindakan itu tidak akan terulang lagi di masa depan,” Lee berjanji.
Kasus korupsi menambah satu lagi daftar hitam melemahnya komitmen Singapura untuk memberantas gratifikasi. Sebelumnya pada Juli lalu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong membantah dugaan nepotisme dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan saudara-saudaranya.

Pengamat politik Eugene Tan menyebut kasus korupsi Keppel O&M membuat publik Singapura mempertanyakan komitmen pengusaha Negeri Singa terhadap antiokorupsi dan etika bisnis. Ia bahkan menyebut tahun 2017 sebagai tahun terburuk bagi Singapura akibat terungkapnya kasus ini.
“Mengingat skala dan lamanya transaksi korupsi terlarang, ini menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai tata kelola perusahaan, kepemimpinan dan kepengurusan dewan di Singapura, " kata Tan, profesor hukum di Singapore Management University kepada SCMP.
Kasus ini juga menjadi peluru bagi politisi oposisi untuk mempertanyakan komitmen pemerintah Singapura untuk melawan korupsi.
Partai Pekerja, partai oposisi yang memiliki enam dari 89 kursi di parlemen, berencana menanyai PM Lee dan Menteri Keuangan Heng Swee Keat dalam rapat parlemen pada 8 Januari mendatang.
"Apa yang terjadi merupakan salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah perusahaan terkait pemerintah Singapura,” ujar Pritam Singh, satu dari enam anggota parlemen dari Partai Pekerja melalui akun Facebooknya pada Jumat pekan lalu.

Credit tempo.co

Moon Jae-in Sambut Tawaran Dialog Kim Jong-un

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyambut baik tawaran dialog dari Korea Utara. (Yonhap via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan perbaikan hubungan dengan Korea Utara berkaitan dengan upaya penyelesaian program nuklir negara tetangganya itu. Pernyataan tersebut diucapkan pada Selasa (2/1), sehari setelah Korut menawarkan dialog dengan Korsel.

Dilaporkan Reuters, dalam pernyataan pembuka rapat kabinet Moon meminta sejumlah kementerian terkait unifikasi dan olah raga untuk menyusun langkah membantu Korea Utara berpartisipasi di Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang, Februari ini.

"Perbaikan hubungan antara Korea Utara dan Selatan tidak terpisahkan dari penyelesaian program nuklir Korea Utara, jadi Kementerian Luar Negeri mesti berkoordinasi erat dengan para sekutu dan masyarakat internasional terkait hal ini," kata Moon.

Pernyataan itu kontras dengan Kim Jong-un yang menyatakan Seoul mesti berhenti meminta bantuan negara asing dalam memperbaiki hubungan antara kedua pihak.

Selain menawarkan dialog, Kim mengatakan dirinya akan mempertimbangkan mengirim delegasi ke Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan, Februari ini.

"Partisipasi Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin akan jadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kebanggan nasional dan kami berharap gelaran itu berjalan sukses. Pejabat dari kedua negara akan segera bertemu untuk membahas kemungkinan tersebut," ujar Kim.

Di akhir tahun yang didominasi retorika panas dan ketegangan terkait program senjata nuklir Pyongyang, melalui pidato tahun barunya pemimpin Korut itu negaranya adalah "kekuatan nuklir pecinta damai yang bertanggung jawab" dan menyerukan perbaikan hubungan dengan Korsel.

Walau demikian, dia tetap mengancam Amerika Serikat dengan menyatakan dirinya siap menekan "tombol nuklir" yang ada di mejanya jika Korea Utara diancam.

Meski Korea Selatan menyatakan menyambut baik tawaran Kim, sejumlah pakar di AS memandang pidato Kim jelas merupakan upaya untuk menjauhkan Korsel dari sekutu utamanya, Washington, yang tengah memimpin kampanye internasional menekan Korea Utara melalui sanksi.

Lee Hee-beom, presiden Komisi Panitia Pyeongchang, mengatakan pihaknya siap menerima partisipasi Korea Utara dan akan "mendiskusikan masalah terkait dengan pemerintah Korea Selatan juga dengan Komisi Olimpiade Internasional."

Moon Jae-in menyatakan partisipasi Korea Utara akan memastikan kelangsungan Olimpiade. Dia juga pada bulan lalu meminta latihan militer skala besar bersama Washington yang selama ini dikecam oleh Korut ditunda untuk sementara hingga gelaran Olimpiade selesai.

Ketika dimintai komentarnya soal pidato Kim, Presiden AS Donald Trump mengatakan "kita lihat saja, kita lihat saja," seraya terus berjalan ke pesta perayaan tahun baru di resornya di Mar-a-Lago, Florida.

Credit cnnindonesia.com

Korsel Tawarkan Perundingan Tingkat Tinggi dengan Korut

Menteri Unifikasi Korsel, Cho Myoung-Gyon, mengatakan bahwa negaranya siap berdialog dengan Korut. (AFP Photo/Jung Yeon-Je)

Jakarta, CB -- Korea Selatan menawarkan perundingan tingkat tinggi dengan pemerintah Korea Utara pada 9 Januari mendatang, setelah Kim Jong-un menyerukan perbaikan relasi antara kedua negara.

"Korsel kembali mengutarakan keinginan kami untuk mengadakan perundingan dengan Korut kapan pun, dengan waktu dan bentuk apa pun," ujar Menteri Unifikasi Korsel, Cho Myoung-Gyon, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (2/1).

Pernyataan ini dilontarkan untuk menyambut pidato awal tahun Kim Jong-un yang menyiratkan keinginan untuk berdialog dan berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin di Korsel.

"Kami harap Korsel dan Korut dapat duduk berhadapan dan mendiskusikan partisipasi delegasi Korut dalam Olimpiade di Pyeongchang, juga isu lain yang menjadi kepentinhgan bersama untuk memperkuat hubungan antar-Korea," ucap Cho.

Tawaran ini disampaikan tak lama setelah Presiden Korsel, Moon Jae-in, menyatakan kemungkinan untuk menggelar dialog dengan Korut.

Sejak naik takhta pada tahun lalu, Moon memang menempatkan perbaikan hubungan dengan Korut dalam daftar teratas agenda politiknya.

Sebelumnya, ia sudah menawarkan dialog serupa, tapi Korut tak menanggapinya hingga melewati tenggat waktu.

Nada positif dari para pemimpin ini dianggap sebagai pertanda baik untuk melanjutkan perundingan tingkat tinggi kedua negara yang terakhir kali dihelat pada 2015 lalu.

Meski mengawali tahun ini dengan nada positif kepada Korsel, Kim tetap menyatakan bahwa dia siap menekan "tombol nuklir" jika AS tetap mengancam negaranya.

Sejumlah pakar pun memandang pidato Kim jelas merupakan upaya untuk menjauhkan Korsel dari sekutu utamanya, AS , yang tengah memimpin kampanye internasional untuk menekan Korut melalui sanksi.

Ketika dimintai komentarnya soal pidato Kim, Presiden Donald Trump hanya mengatakan "kita lihat saja, kita lihat saja," seraya melenggang ke pesta perayaan tahun baru di resornya di Mar-a-Lago, Florida.

Credit cnnindonesia.com